Menggagas Sanksi atas Tindakan
Constitution Disobedience terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts
of Constitution Disobedience Against
the Decision of the Constitutional Court”
Novendri M. Nggilu
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Jln. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
E-mail: novendrilawfaculty@ung.ac.id
Naskah diterima: 08/06/2018 revisi:17/12/18 disetujui: 13/01/2019

Abstrak
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan
tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi
Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Putusanputusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan constitution justice
value baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Tahun 1945, maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan
tersebut, tak jarang memunculkan situasi terbalik. Oleh sebab itu, tulisan ini
hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang ; 1) bentuk-bentuk tindakan
constitution disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasi
dari tindakan constitution disobedience tersebut, dan 3) bagaimana sanksi bagi
tindakan constitution disobedience agar dapat menjamin penegakan konstitusi di
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis
preskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali
DOI: https://doi.org/10.31078/jk1613

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK, atau bahkan pembangkangan terhadap
putusan MK melalui putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. 2)
pembangkangan terhadap putusan MK berakibat pada ketidakpastian hukum
sampai pada terjadinya constitutional justice delay. 3) alternatif sanksi yang dapat
dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK
adalah sanksi contempt of court melalui perluasan makna contempt of court, atau
dengan cara pembebanan dwangsom atau uang paksa.
Kata kunci : Sanksi, Constitution disobedience, Putusan MK
Abstract

The Constitutional Court as an institution that functionally carries out the
duty to oversee the Indonesian constitution, to ascertain whether the Indonesian
Constitution is implemented in full and is responsible or not. Decisions of the
Indonesian constitutional court reflecting guarantees of constitutional justice values​​
both in the case of constitution 1945 judicial review and in cases of general election
results disputes which should be enforce by all parties related to the decision,
often creating inverse situations. Therefore, this paper is about to answer research
questions about; 1) forms of constitution disobedience actions of constitutional
court decisions, 2) Implications of constitution disobedience actions, and 3) how
sanctions for constitution disobedience acts in order to guarantee the enforcement
of the constitution in Indonesia. The research method used is normative research
with a statute approach, conceptual approach, and case approach, with library legal
materials and prescriptive analysis techniques. The findings of this study are; 1)
there is a form of defiance of the Indonesian constitutional court's decision either
by reviving the articles that have been canceled by the constitutional court, or even
disobdiance of the constitutional court's decision through supreme court decisions.
2) The disobdiance of the constitutional court's decision resulted in legal uncertainty
until the occurrence of constitutional justice delay. 3) the alternative sanctions that
can be imposed on the party who commits disobediance of the constitutional court
decision is the contemp of court sanction through the expansion of the meaning of
the contemp of court, or by imposing dwansom or forced money.
Keywords: Sanctions, Constitution Disobedience, Constitutional Court Decision

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi Konstitusi Indonesia1 yang dilaksanakan pada tahun 1999-2002
telah melahirkan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baru selain Mahkamah
Agung yang memang sejak lama didesain sebagai pemegang kekuasaan tunggal
1

Konstitusi Indonesia yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

44

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

sejak Tanggal 19 Agustus 1945 sehari setelah Undang-Undang Dasar Tahun 19452
ditetapkan sebagai grundnorm. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman selain
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan yang secara
spesifik dan fundamental untuk memastikan nilai-nilai Konstitusi Indonesia
dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pemerintah dan seluruh elemen
bangsa.

Di samping secara struktural Mahkamah Konstitusi didesain sebagai lembaga
pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, secara fungsional
Mahkamah Konstitusi melaksanakan 5 (lima) fungsi di antaranya :
1) Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of
constitution);
2) Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem
demokrasi (control of democracy);
3) Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (the soul and the
highest interpreter constitution);
4) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara
(the protector of the citizens’ constitutional rights);
5) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (the protector of
human rights).3
Kelima fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tercermin
dalam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur
dalam Pasal 24C bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
(SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, memutus sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan
umum, serta Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Rumusan konstitusional tersebut di atas mencerminkan bahwa putusan
Mahkamah Konstitusi merupakan putusan terakhir dan mengikat (final and
binding), akan tetapi jika mencermati kondisi ketatanegaraan saat ini, maka ada
2

3

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (penamaan sebelum amandemen tahun 1999-2002), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (penamaan setelah amandemen) yang kemudian akan disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945
Jimly Asshiddiqie, dikutip dalam Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 7

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

45

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

fenomena dimana pihak termohon dari satu perkara yang diputus oleh Mahkamah
Konstitusi baik dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar maupun sengketa pemilihan umum melakukan pembangkangan terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara tidak menaati dan melaksanakan
putusan dimaksud. Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak
ditaati adalah Putusan No. 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 268 ayat (3)
KUHAP. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “permintaan peninjauan
kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut direspon secara kelembagaan oleh Mahkamah
Agung dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi pernyataan
dan penegasan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana
hanya dapat dilakukan satu kali, sebuah kebijakan yang secara tegas melakukan
pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Jika dilihat dari psikologi berperkara, setiap putusan pengadilan apalagi
putusan Mahkamah Konstitusi pasti akan menimbulkan situasi pro dan kontra,
akan tetapi betapapun situasi kebatinan penerimaan terhadap putusan, putusan
itu harus tetap dijalankan dan diterapkan secara bertanggung jawab. Tindakan
pembangkangan terhadap putusan utamanya putusan Mahkamah Konstitusi akan
melahirkan situasi dan kondisi ketatanegaraan yang ambruk secara sistemik,
sebab putusan Mahkamah Konstitusi yang sejatinya untuk menegakkan nilai-nilai
konstitusi Indonesia, dan bersifat mengikat dan final sejak putusan itu dibacakan4,
justru tidak ditaati dan bahkan secara nyata melakukan tindakan pembangkangan
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Bercermin terhadap proses dan mekanisme beracara di pengadilan serta
upaya untuk menjaga wibawa lembaga peradilan terhadap tindakan contempt
of court5 maka diatur konsekuensi terhadap tindakan itu yang merujuk pada
Pasal 217 KUHPidana tentang tindakan membuat kegaduhan dalam persidangan
dengan hukuman pidana kurungan dan denda, maka sudah sepatutnya pula perlu
adanya pengaturan sanksi hukum bagi para pihak yang tidak menaati putusan
Mahkamah Konstitusi, apalagi jika melihat fenomena pembangkangan terhadap
4

5

Fadjar Laksono, Winda Wijayanti, et.al., “Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau
RSBI”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4 Tahun 2013, h. 733.
Dalam penjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea 4 disebutkan bahwa untuk menjamin terciptanya
suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, maka perlu pula
dibuat suatu UndangUndang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan
merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court. Lihat Otto Hasibuan, “Contempt
of Court di Indonesia, Perlukah?“, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, h. 272.

46

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

putusan Mahkamah Konstitusi, justru banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga
negara baik DPR, Presiden, maupun Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, memantik penulis untuk mengkaji
dan menggagas sanksi atas tindakan constitution disobedience6 terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
B. Perumusan Masalah

Untuk mengarahkan dan memfokuskan pembahasan pada bagian selanjutnya,
maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dijawab dan diuraikan dalam
tulisan ini. Adapun rumusan masalahnya adalah: pertama, apa saja putusanputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditaati oleh lembaga negara sebagai
bentuk tindakan constitution disobedience? Kedua, apa implikasi yang ditimbulkan
dari tindakan constitution disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
bagi Sistem Ketatanegaraan Indonesia ke depan? Ketiga, bagaimana sanksi yang
diperlukan untuk dibebankan bagi pelaku tindakan constitution disobedience
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi?
C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan
penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini adalah adanya konsep agar setiap
lembaga negara tidak melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi. Selain itu dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan,
di antaranya pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan
konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case aprroach)7. Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar
NRI Tahun 1945, Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana telah direvisi dengan
UU No. 8 Tahun 2011. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep
negara hukum, konsep tentang constitutional court, teori otoritas pengadilan, teori
ketaatan terhadap putusan pengadilan. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan
untuk melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mana saja yang tidak ditaati
bahkan cenderung terjadi tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer atau bahan
6

7

Istilah constitution disobedience merupakan istilah yang penulis gunakan untuk menyebut tindakan pembangkangan atas prinsip dan nilai
konstitusi termasuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan fungsi the
guardian of constitution hingga fungsi the highest interpreter of constitution.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005, h.207.

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

47

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

hukum yang memiliki otoritas dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder terdiri dari
buku, jurnal, majalah yang terkait dengan objek penelitian tentang constitution
disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sumber data tersebut
tersebut dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (library research) dan
dianalisis dengan teknik preskripsi.

PEMBAHASAN

1. Konsep Constitutional Court
Konsep peradilan konstitusi (constitutional court) tidak bisa dilepaskan
dari pemikiran Hans Kelsen yang merupakan sarjana hukum yang berpengaruh
abad ke-20. Sebagai sarjana hukum berpengaruh, kelsen diminta untuk
menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria pada tahun 1919. Pada
saat merumuskan konstitusi Austria tersebut, Kelsen percaya bahwa konstitusi
harus diperlukan sebagai seperangkat norma hukum yang lebih tinggi
(superior) dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara bertanggung
jawab, sehingga Kelsen merancang mahkamah khusus yang terpisah dari
peradilan biasa untuk menguasai undang-undang dan membatalkannya jika
ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.8
Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi,
keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah untuk menjalankan
wewenang judicial review, sedangkan munculnya judicial review itu sendiri
dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan
modern. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA),
yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan
negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan MK
sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-209.

8
9

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada
setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks
ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai
pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional

Maruarar Siahaan, Op.Cit., h. 4.
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, 2010, h.5.

48

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas
mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh
semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga,
di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi
berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai
keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat10.

Secara hakiki, pembentukan Mahkamah Konstitusi (constitutional court)
secara diarahkan untuk melaksanakan fungsi mengawal supaya konstitusi
dijalankan secara konsisten (the guardian of constitution) dan menafsirkan
konstitusi atau Undang-Undang Dasar (the interpreter of constitution). Dengan
fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti
penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa
ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara
dapat diukur dalam hal konstitutional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.11

Pembentukan MK-RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik
dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah
Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undangundang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undangundang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR
dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Dari sisi hukum,
keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan
dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan,
prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk
republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah
geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara
kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem
hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan
pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat
bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang
sama, yaitu UUD NRI 1945.12
10
11
12

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 105.
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010, h. 221.
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Op.Cit., h.7.

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

49

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 24C
ayat (1) dan ayat (2). Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus
diderivasikan lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan merinci
sebagai berikut:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas Pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atautidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Jimly Asshiddiqie, kewenangan menguji konstitusionalitas
undang-undang justru yang paling penting, tanpa mengecilkan arti pentingnya
kewenangan lain dari kelima kewenangan tersebut.13

2. Ketaatan Putusan Pengadilan merupakan Ketaatan Hukum

Adagium hukum yang menyatakan “ubi societas ibi ius” dimana ada
masyarakat disitu ada hukum. 14 Keberadaan hukum pada masyarakat
merupakan instrumen untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, sebab
dalam lingkup sosial khususnya hubungan relasi antar sesama manusia
menimbulkan potensi konflik antar kepentingan masyarakat tersebut,
keberadaannya menjadi sangat penting, oleh sebab itu, sebagai instrumen
untuk menjaga dan menjamin adanya ketertiban, maka ketaatan terhadap
hukum wajib untuk dilaksanakan.
H.C. Kelmen dan L. Pospisil mengemukakan bahwa ketaatan hukum

Jimly Asshiddiqie, Kedudukan, dikutip dari Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap
UUD, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015, h. 116.
14
Lihat Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013, h. 41.
13

50

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : (1) Ketaatan yang bersifat compliance,
dan (2) ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu
aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi;
serta (3) ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati
suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan
nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.15
Sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusional, maka
mengandung konsekuensi logis bahwa konstitusi ditempatkan sebagai
hukum dasar Negara Indonesia, artinya pada satu sisi UUD NRI Tahun 1945
harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh seluruh masyarakat dan
penyelenggara negara, serta pada sisi yang lain konstitusi harus ditempatkan
sebagai rujukan dalam pencarian solusi atas persoalan kenegaraan dan
kebangsaan yang muncul. Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan
fungsi untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang
dalam UUD NRI Tahun 1945, sepatutnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi
harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dengan putusan
tersebut termasuk ketaatan seluruh elemen bangsa pada putusan tersebut.
Sebab membangun kesetiaan dan ketaatan terhadap konstitusi salah satunya
adalah ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga.

3. Bentuk Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

15

Konstitusi sebagai rujukan yang harus dipedomani dan dilaksanakan
oleh setiap elemen bangsa, telah mengatur hal-hal yang bersifat fundamental,
salah satu di antaranya adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan
lembaga-lembaga negara utama, termasuk di dalamnya Mahkamah Konstitusi.
Desain konstitusional Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24C
telah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan
yang terakhir dan mengikat (final and binding), artinya Putusan Mahkamah
Konstitusi mencerminkan tiga sifat, yaitu ; (1) secara langsung memperoleh
kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka
putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang
berkaitan dengan putusan. Hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi
berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak
berperkara (interparties). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan

Fadjar Laksono Soeroso, Implikasi dan Implementasi Putusan, Op.Cit., h. 741.

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

51

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka
tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh baik banding, kasasi atau
bahkan peninjauan kembali sebagaimana desain peradilan pada Mahkamah
Agung. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh,
berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan
memperoleh kekuatan mengikat (resjudicata pro veritate habeteur). Artinya
putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Ketundukan dan ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
merupakan bentuk nyata dari kesetiaan terhadap konstitusi itu sendiri, dengan
kata lain ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah bentuk
ketidaksetiaan dan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri
atau yang penulis sebut sebagai constitution disobedience. Postulat tersebut
tentu didasarkan pada pemikiran bahwa Mahkamah Konstitusi yang secara
fungsional melaksanakan tugas menegakan nilai-nilai konstitusi sebagaimana
tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, tentu putusan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang
berlangsung.16 oleh sebab itu pembangkangan terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi adalah pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri (constitution
disobedience).
Ketidaktaatan bahkan tindakan pembangkangan terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi saat ini semakin banyak terjadi, beberapa bentuk
pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi yang terjadi di antaranya :
a.

16

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 terhadap perkara
pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP. Permohonan yang diajukan Antasari Azhar tersebut
mempersoalkan Pasal 263 ayat (3) yang membatasi permintaan
peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali.
Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan amar putusan terhadap
permohonan tersebut menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, oleh karenanya Pasal
268 ayat (3) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam
praktiknya, Mahkamah Agung justru memperlihatkan pembangkangannya

Fadjar Laksono Soeroso, “Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Yudisial Vol. 6, No. 3 Desember 2013, h. 237.

52

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

b.

c.

17

18

dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7
Tahun 2014 tentang pembatasan peninjauan kembali.17

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007, putusan MK tersebut
menyatakan bahwa hukuman mati konstitusional. Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut kemudian diabaikan oleh Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara Peninjauan Kembali Hukuman Mati Hilary K.
Chimezia dan Hengki Gunawan. Dalam Putusan Majelis Hakim PK
Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa hukuman mati sangat
bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945
(setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya), serta melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jo.
Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
bahkan pertimbangan putusan PK tersebut juga mengutip Article 3
Declaration of Human Right yang berbunyi every one has the right of
life, liberty and security of person yang artinya setiap orang berhak atas
kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Poinnya adalah
putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus Hilary K. Chimezia dan
Hengki Gunawan sangat mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi,
bahkan tercermin adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi.18
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 merupakan putusan
atas perkara pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi khususnya terkait dengan kedudukan Badan Pelaksana (BP) Migas.
Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 1 angka 23, Pasal
4 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal
61, Pasal 63 UU No. 22 Tahun 2001, serta frasa tentang “badan pelaksana”
dalam undang-undang dimaksud dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. dalam praktiknya terjadi
pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana
pemerintah justru “mengakali” putusan tersebut melakukan penggantian
nama dari BP Migas menjadi SKK Migas, hal tersebut tertuang jelas dalam
Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2012, yang secara fungsional tugas SKK

M. Lutfi Chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol.
12 Nomor 2, Juni 2015, h. 331.
Fadjar Laksono Soeroso, Pembangkangan., Op.Cit.,h. 238.

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

53

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

d.

e.

54

Migas persis sama dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BP Migas
yang secara tegas telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah
Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 atas perkara
pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang diajukan oleh Machica Mochtar. Dalam perkara tersebut, Machica
mengajukan pengujian salah satu Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974
yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar, sehingga pasal tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat apabila hanya dibaca menghilangkan hubungan
keperdataan dengan bapaknya. Mahkamah Konstitusi merumuskan pasal
tersebut harus dibaca bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya”. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hingga
saat ini belum jelas alur pelaksanaannya, yang seharusnya diakomodir
oleh pihak terkait untuk mebuat landasan hukum yang jelas terkait
permasalahan hak kewarisan anak luar kawin tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 atas perkara
perselisihan hasil pemilihan umum daerah dimana dalam putusannya
Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Kota Waringin Barat
membatalkan Keputusan KPU Kobar No. 62/Kpts-KPU- 020.435792/2010
tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Kobar Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010
tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kobar, tertanggal 12 Juni 2010, sepanjang
mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SS
dan ES, mendiskualifikasi pasangan calon No. Urut 1 sebagai pemenang
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kobar.
Memerintahkan KPU Kobar menetapkan Pasangan No. Urut 2 sebagai
Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

Bupati dan wakil bupati terpilih. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
ditolak ditindaklanjuti oleh KPU Kobar yang dituangkan melalui Berita
Acara No. 397/BA/VI/2010 tentang Tindak Lanjut terhadap Putusan
Pemilukada Kobar tertanggal 14 Juli 2010.19 Voting dalam Rapat Pleno
KPUD Kobar menghasilkan 3 anggota tetap pada putusan KPUD Kobar
yang memenangkan pasangan SS-ES, dan 2 anggota mengikuti Putusan
Mahkamah Konstitusi.

Bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
hanya sebagian dari bentuk pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi, sebab masih terdapat beberapa bukti terjadinya pembangkangan
terhadap konstitusi baik dalam perkara pengujian undang-undang, perkara
perselisihan hasil pemilihan umum. Selain bentuk pembangkangan yang telah
disebutkan di atas, adanya indikasi perbuatan tindakan pembangkangan
konstitusi melalui pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, hal
itu tercermin adanya upaya untuk menghidupkan kembali Pasal Penghinaan
Presiden yang merupakan Pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi. Upaya menghidupkan pasal penghinaan presiden tersebut tertuang
dalam Pasal 265 draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal
pasal penghinaan presiden telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah
Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012, dalam
putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membatalkan 3 (tiga) pasal yaitu
Pasal 134, 136, 137 KUHP.
Bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini
tercermin secara jelas pada beberapa kasus, baik itu putusan Mahkamah
Konstitusi berkaitan dengan constitusional review terhadap beberapa undangundang, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilukada,
hingga putusan Mahkamah Konstitusi terkait Hak Asasi Manusia seseorang.

4. Implikasi Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi

19

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat; (1) declaratoir, putusan
dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang
menyatakan permohonan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat
declaratoir. Putusan yang bersifat declaratoir dalam pengujian undang-undang

Lihat Fadjar Laksono, Pembangkangan, Op.Cit., h. 229.

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

55

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

oleh Mahkamah Konstitusi nampak jelas dalam amar putusannya. Tetapi
setiap putusan yang bersifat declaratoir khususnya yang menyatakan bagian
undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan
yang bersifat constitutief. (2) putusan condemnatoir, suatu putusan disebut
deklaratoir apabila putusan tersebut berisi penghukuman terhadap termohon
untuk melakukan satu prestasi (tot het verrichten van een prestatie). Akibat
dari putusan condemnatoir ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon
untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap penggugat/termohon. Sifat
putusan condemnatoir ini dapat dilihat dalam putusan perkara sengketa
kewenangan lembaga negara. (3) Putusan constitutief adalah putusan yang
menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum
baru. Menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan
hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian
undang-undang bersifat declaratoir constitutief. Artinya putusan Mahkamah
Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum
baru sebagai negative-legislator. Dengan kata lain, putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama
dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Dalam kenyataannya, hakim
Mahkamah Konstitusi dengan putusan tersebut, sesungguhnya diberikan
kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hukum yang lama, yang
dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi
wewenang untuk itu.20

20

Adanya tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi berakibat sebagai
berikut; pertama, tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi
yang mencerminkan adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi dapat mengacaukan kepastian hukum yang telah dikeluarkan oleh
Mahkamah Konstitusi. Kedua, pembangkangan terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut berakibat terjadinya constitutionalism justice delay atau
penundaan keadilan yang basisnya adalah nilai-nilai konstitusi Indonesia,
sebab keadilan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilindungi

Maruarar Siahaan, dikutip dalam Fadjar Laksono Soeroso, Implementasi., Op.Cit., h. 742.

56

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan karena adanya
pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bukan saja oleh
lembaga negara dalam hal ini DPR, Presiden, bahkan juga oleh Mahkamah
Agung sebagai lembaga peradilan. Ketiga, terjadinya rivalitas lembaga peradilan
yang diperlihatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan yang dikeluarkan
seolah mengabaikan putusan-putusan Mahkamah konstitusi. Kondisi ini tentu
menyebabkan ketidakstabilan penegakan hukum utamanya penegakan nilainilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.
Selain implikasi tersebut di atas, kondisi ini jika dibiarkan, maka
dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan konstitusionalisme
Indonesia, dengan kata lain, semakin sering terjadinya pembangkangan
konstitusi melalui pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi,
justru akan mereduksi kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai the supreme
of constitution, termasuk mereduksi fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the
guardian of constitution. Pembangkangan putusan Mahkamah Konstitusi yang
berkepanjangan dan meluas, akan berakibat pada sifat putusan Mahkamah
Konstitusi memiliki karakteristik sifat semantik, yang secara tekstual ada,
namun tak ditaati sama sekali dan terkesan menjadi putusan “macan ompong”.

5. Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi
Untuk mencegah terjadinya kekacauan terhadap sistem demokrasi
konstitusional Indonesia, serta mencegah terjadinya reduksi terhadap fungsi
Mahkamah Konstitusi, dan constitutional justice delay, maka perlu merumuskan
sebuah konsep agar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen
peradilan untuk memastikan penegakan konstitusi dalam hal ini UUD NRI
Tahun 1945 dilaksanakan secara bertanggung jawab. Salah satu gagasan
yang saat ini mengemuka adalah perlu didesain sebuah unit atau badan
yang bersifat Auxiliary body untuk mengawasi putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut ditaati serta dijalankan atau tidak, dengan kata lain badan atau
unit ini yang akan memastikan Putusan Mahkamah Konstitusi itu executable
atau tidak. Gagasan tentang pembentukan badan atau unit ini disandingkan
dengan konsep peradilan di Mahkamah Agung dimana terdapat juru sita
sebagai unit yang akan mengeksekusi putusan-putusan yang dikeluarkan
oleh peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Gagasan atau konsep
itu dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat ditempuh, akan tetapi jika
Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

57

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

merujuk pada sifat dan karakteristik hukum yang memaksa, maka diperlukan
juga alternatif yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memaksa para
pihak yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menaati dan
melaksanakannya dengan cara adanya konsekuensi sanksi bagi tindakan
pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Gagasan tentang pembebanan sanksi bagi tindakan pembangkangan
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perlu untuk dipertimbangkan, sebab
ini diperuntukkan untuk menjaga stabilitas penegakan hukum konstitusi
Indonesia termasuk salah satunya adalah kepatuhan terhadap putusan
Mahkamah Konsitusi. Pemberian sanksi bagi tindakan pembangkangan
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan dua alternatif :
1) Jika dalam konteks penjagaan terhadap marwah dan wibawa lembaga
peradilan dari tindakan merendahkan dan menjatuhkan wibawa
lembaga peradilan, terdapat konsep pemidanaan contempof court,
sebagaimana tertuang dalam Pasal 217 KUHP dengan adanya rumusan
delik membuat gaduh dalam persidangan memiliki konsekuensi sanksi,
maka perlu perluasan makna bahwa contempt of court tidak sematamata dimaknai hanya sebatas membuat gaduh dalam persidangan, akan
tetapi ketidaktaatan terhadap putusan pengadilan termasuk dalam hal
ini adalah Mahkamah Konstitusi juga merupakan bagian dari contempt
of court, sebab tindakan melakukan pembangkangan terhadap putusan
pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi adalah bentuk paling buruk
perusakan wibawa dan martabat lembaga peradilan.
2) Jika pertimbangan bahwa contempt of court merupakan alternatif yang
terlalu beresiko, maka dapat dipertimbangkan metode pembebanan
sanksi kedua, yaitu mengikuti cara pembebanan sanksi dwangsom pada
lembaga peradilan tata usaha negara. Jadi apabila terjadi pembangkangan
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap konsekuensi
dwangsom atau uang paksa bagi para pihak yang terkait dengan
putusan yang dikeluarkan tersebut. Pembebanan uang paksa tersebut
dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab secara kelembagaan
apabila pembangkangan dilakukan oleh lembaga, dan dibebankan kepada
perorangan apabila pembangkangan dilakukan oleh orang perseorangan
warga negara. Pembebanan uang paksa kepada pihak yang bertanggung
58

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

jawab secara kelembagaan harus dibayarkan dengan dana pribadi bukan
dana yang bersumber dari dana lembaga atau kas negara/daerah.

PENUTUP

Fenomena pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai
salah satu bentuk constitution disobedience tidak bisa dibiarkan berkepanjangan
dengan bentuk-bentuk pembangkangan yang mulai sering terjadi akhir-akhir
ini, sebab akan merusak sistem demokrasi konstitusi yang telah dibangun sejak
reformasi Indonesia yang ditandai dengan reformasi konstitusi pada tahun 19992002. Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat
fatal, dari potensi terjadinya reduksi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi hingga
terjadinya constitutional justice delay. Ketaatan terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi tidak bisa hanya bertumpu pada kesadaran hukum masyarakat
dan lembaga negara, namun perlu ditunjang juga oleh instrumen “pemaksa”
untuk menciptakan situasi taat tersebut. Oleh sebab itu diperlukan berbagai
alternatif untuk menjaga stabilitas ketaatan terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi yang secara fungsional merupakan pengawal konstitusi. Alternatif
yang dapat dipergunakan adalah mendesain pembebanan sanksi terhadap
tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sehingga akan
mengakibatkan efek jera pada pihak yang melakukan pembangkangan, serta
memberikan sinyal keras bagi pihak yang berpotensi melakukan pembangkangan
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melakukan tindakan
pembangkangan tersebut. Dengan kata lain, mendesain sanksi bagi tindakan
pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menjaga
stabilitas penegakan keadilan berdasarkan nilai-nilai konstitusi Indonesia, namun
juga sebagai bagian dari penguatan terhadap kedudukan UUD NRI Tahun 1945
sebagai the supreme of law.

DAFTAR PUSTAKA
Buku

Bachtiar, 2015, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada
Pengujian UU Terhadap UUD, Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara, Jakarta;
Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

59

Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
“Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court”

Bumi Aksara.

Siahaan, Maruarar, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
edisi kedua, Jakarta; Sinar Grafika,
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana Prenada
Media Group.

___________, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Jakarta.
Tutik, Titik Triwulan, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta:
Kencana.
Jurnal

Chakim, M. Lutfi, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 2, Juni
2015, h. 328-352.
Hasibuan, Otto, “Contempt of Court di Indonesia, Perlukah?”, Jurnal Hukum dan
Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, h. 267-274.

Laksono, Fadjar, 2013, “Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”,
Jurnal Yudisial Vol. 6, No. 3 Desember 2013, h. 227-249.
Soeroso, Fadjar Laksono, Winda Wijayanti, et.al., “Implikasi dan Implementasi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI”,
Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4 Tahun 2013, h. 731-760.

60

Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019