Ekuivalensi J u r n a l Eko nom i B i s n i s Implementasi SAK EMKM Dasar Pelaporan Pajak BUMDes di Kabupaten Jombang Omi Pramiana1.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Prodi Akuntansi.
Institut Teknologi dan Bisnis (ITEBIS) PGRI Dewantara Email: omi.
dewantara@gmail.
Abstrak Latar belakang penelitian ini dimana kesulitan dalam menciptakan transaksi keuangan dan pajak adalah hambatan yang dihadapi pembayar pajak.
Tujuan studi ini menganalisis penerapan SAK-MKM di Bumdes kategori lanjutan di Jombang Regency dan menganalisis penciptaan transaksi berdasarkan SAK-MKM dalam pelaporan pajak.
Desain penelitian ini dimana jenis studi ini adalah studi kualitatif tentang topik lima kursi dan bendahara para peneliti.
Bumdes, yang dipromosikan oleh Jombang Regency.
Jenis data digunakan untuk data sekunder.
Analisis data menggunakan triangulasi dan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.
Hasil menunjukkan BUMDes yang diteliti belum mencatat laporan keuangan sesuai SAK EMKM.
Empat BUMDes menggunakan tarif final 11% dengan rincian tarif Pasal 17 sebesar 22% setelah pengurangan 50% sesuai Pasal 31E UU HPP No.
Tahun 2021, sedangkan satu BUMDes menerapkan tarif 0,5% tanpa pencatatan keuangan yang rinci.
Ini menunjukkan bahwa meningkatkan catatan keuangan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
Penelitian ini berkontribusi bagi BUMDes, masyarakat, dan pihak pajak dalam meningkatkan kepatuhan serta efektivitas Penelitian ini mampu berkontribusi bagi penelitian selanjutnya.
BUMDes, masyarakat dan pihak pajak lainnya.
Kata Kunci: BUMDes.
Laporan Keuangan.
Pajak Penghasialan Badan Omi Pramiana Abstract The background of this study is that difficulties in creating financial and tax transactions are obstacles faced by taxpayers.
The purpose of this study is to analyze the application of SAK-MKM in advanced category Bumdes in Jombang Regency and to analyze the creation of transactions based on SAK-MKM in tax reporting.
The design of this study is where this type of study is a qualitative study on the topic of five chairs and treasurers of researchers.
Bumdes, promoted by Jombang Regency.
The type of data used for secondary data.
Data analysis uses triangulation and emphasizes meaning rather than generalization.
The results show that the BUMDes studied have not recorded financial reports in accordance with SAK EMKM.
Four BUMDes use a final rate of 11% with details of the Article 17 rate of 22% after a 50% reduction in accordance with Article 31E of Law No.
7 of 2021 on HPP, while one BUMDes applies a rate of 0.
5% without detailed financial records.
This shows that improving financial records can improve tax compliance.
This research contributes to BUMDes, the community, and tax authorities in improving tax compliance and effectiveness.
This research is able to contribute to further research.
BUMDes, the community and other tax authorities.
Keywords: BUMDes.
Financial Reports.
Corporate Income Tax
PENDAHULUAN
Salah satu sumber penghasilan terbesar baik di negara maju maupun berkembang yang memiliki peran penting berasal dari pajak, yang kemudian digunakan dalam membiayai kebutuhan negara yang berakibat pada pembangunan kesejahteraan menjadi ketergantungan terhadap sumber pendapatan (Putri dan Taun, 2.
Pendapatan pajak yang tinggi akan mempengaruhi dana penggalangan dana Gaoshu, terutama untuk pengembangan desa yang adil (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2.
Pasal 6.
Pasal 87.
Pasal 87 .
Undang Undang 2014 menekankan bahwa peran desa sangat penting melalui distribusinya sebagai sumber modal untuk bisnis bisnis desa, yaitu perusahaan desa (Bumde.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDe.
diatur oleh peraturan desa berdasarkan peraturan desa UMKM.
Peraturan desa membangunnya sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan lokal.
Seiring waktu, 47 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Implementasi SAK EMKM Dasar Pelaporan Pajak BUMDesA BUMDes semakin berkembang dengan berbagai bidang usaha.
Usahanya meliputi perdagangan, jasa, simpan pinjam, dan lainnya.
Keberagaman ini mendukung pertumbuhan ekonomi desa (Ningsih.
BUMDes dapat menjadi alat perjuangan desa, dengan laporan keuangan sebagai informasi utama untuk menilai kondisi keuangan dan kinerjanya.
Laporan ini mempermudah pemantauan keuangan serta keuntungan bersih yang diperoleh BUMDes (Christianingrum Penyusunan laporan keuangan wajib bagi setiap entitas, termasuk BUMDes.
Laporan ini memberikan gambaran posisi dan kinerja keuangan serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi.
Pengelola Bumdes harus mencatat dan mencatat semua kegiatan bisnis dalam aplikasi akhir yang digunakan untuk keputusan (Risal, et.
Sebagai lab bisnis desa.
BAMDETH harus mengikuti standar akun untuk menyiapkan laporan keuangan tahunan, sehingga gelar yang dihasilkan relevan dengan benar (Kemende, 2.
Seiring berkembangnya unit usaha yang dijalankan BUMDes, laporan keuangan yang disusun juga semakin kompleks.
Oleh karena itu, diperlukan pedoman penyusunan yang terukur dan sistematis (Yusri, et , 2.
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) oleh DSAK didirikan pada 26 Oktober 2016 di SAK EMKM sebagai standar akuntansi keuangan sederhana sebagai SAK ETAP (Indonesian Accountants Association.
Dengan SAK EMKM, usaha kecil seperti Bumdes tidak perlu menggunakan PSAK publik saat membuat transaksi.
Kehadiran SAK EMKM diharapkan dapat mencatat uang tunai dan menerimanya di garis batas.
Informasi keuangan umum tentang catatan berbasis Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 48 Omi Pramiana catatan, pengeluaran moneter dan kwitansi, pendapatan bisnis, dan pengeluaran yang dikeluarkan ditampilkan (Ramdhanny dan Juliarini.
Penelitian La Suhu, et.
menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia di Bumdes mempengaruhi kepatuhan pajak.
Sebagai wajib pajak.
BUMDes harus melaporkan aspek perpajakan seperti usaha lain (Fatahurrazak, 2.
UU HPP No.
7 Tahun 2021
BUMDes
NPWP,
melaporkan, dan membayar pajak sesuai kegiatannya.
Selain tantangan pelaporan keuangan.
BUMDes juga menghadapi hambatan dalam kepatuhan pajak (Arfiansyah, et al.
, 2.
Dukungan Pemerintah terhadap BUMDes dapat diketahui perkembangan BUMDes kedepannya, melalui PP No.
55 Tahun 2022 turunan dari kebijakan PP No.
23 Tahun 2018.
Menurut Wildan .
PP No.
55 Tahun 2022 memperjelas kebijakan pajak penghasilan BUMDes yang sebelumnya belum diatur secara jelas.
55/2022 menetapkan tarif 0,5% bagi UMKM, termasuk BUMDes dengan jangka waktu 4 tahun dari peredaran bruto di bawah Rp4.
000 miliar, sementara yang melebihi batas tersebut dikenakan tarif PPh 22% dengan pengurangan 50% jika PKP di bawah Rp 4.
Penelitian Ramdhanny dan Juliarini .
menyatakan bahwa sebagian besar usaha BUMDes tergolong UMKM, sehingga menerapkan tarif PPh Final 0,5% sesuai PP No.
55 Tahun Namun, wajib pajak terdaftar sebelum 2018 tidak lagi dapat menggunakan skema ini dan harus beralih ke tarif umum.
49 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Implementasi SAK EMKM Dasar Pelaporan Pajak BUMDesA Sesuai Pasal 56 ayat 2.
BUMDes dapat memilih tarif PPh Final 0,5% atau tarif umum 22% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat 1.
dengan pertimbangan Pasal 31E.
Jika memilih PPh Final, kebijakan ini hanya berlaku selama empat tahun (Pemerintah Republik Indonesia.
Kedua opsi ini bisa digunakan oleh BUMDes selaku wajib pajak sebagai dasar dalam perhitungan dan pelaporan pajak yang sesuai untuk manajemen perpajakannya (Munandar, et al.
, 2.
No.
55 Tahun 2022 memberi BUMDes kesempatan menggunakan tarif PPh Final 0,5% selama empat tahun, sebelum beralih ke tarif umum yang memerlukan pembukuan lebih terstruktur untuk mempermudah perhitungan PKP (Kalis et.
, 2.
Perubahan tarif ini dapat memengaruhi kepatuhan pajak UMKM (Rasmon & Safrizal, 2.
, namun juga memberi waktu bagi BUMDes untuk mengelola dan melaporkan keuangannya secara akurat sesuai standar, sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan (Hygi Prihastuti, et.
, 2.
TINJAUAN PUSTAKA
Teori Kepatuhan Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theor.
Menurut Kirchler .
dalam Anugerah dan Daromes .
teori ini menjelaskan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.
Dalam riset ini, kepatuhan pajak relevan bagi BUMDes untuk memastikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM dan sebagai dasar perhitungan pajak yang akurat.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDe.
Pengertian BUMDes Menurut Peraturan Pemerintah No.
Bumdes adalah perusahaan yang didirikan antara desa Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 50 Omi Pramiana atau desa untuk mengelola bisnis mereka, aset, penanaman modal, dan layanan demi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai badan usaha.
BUMDes wajib membayar pajak dan sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan, jika perusahaan memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif dari pembayar pajak perusahaan, itu akan menanggung kewajiban pajak yang sama dengan perusahaan lain (Undang-Undang Republik Indonesia, 2.
SAK EMKM
SAK EMKM adalah standar akuntansi sederhana EMKM, menggunakan biaya historis dalam pencatatan aset dan liabilitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2.
Standar ini berlaku untuk perusahaan yang tidak penting untuk dituntun publik, sesuai dengan karakteristik UMKM di SAK EMKM dan Undang -Undang No.
Entitas yang patuh terhadap SAK EMKM menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan SAK EMKM menyatakan kepatuhan secara eksplisit penyusunan catatan laporan Pernyataan ini hanya dapat dibuat jika seluruh persyaratan SAK EMKM telah dipenuhi (SAK EMKM 9:2.
Ketentuan Umum Perpajakan Ketentuan Umum Perpajakan sistem perpajakan Indonesia.
Wajib Pajak harus mendaftar, menghitung, membayar dan mengenakan pajak sesuai dengan peraturan.
Direktorat Jenderal Pajak self-assessment Prosedur perpajakan diatur dalam UU PPh.
UU PPN, dan UU KUP (UU No.
6 Tahun 1983, beralih UU No.
28 Tahun 2.
, termasuk hak DJP dan sanksi bagi wajib pajak.
Menurut PP No.
23 tahun 2008, jika pendapatan melebihi Rp 4,8 miliar, 51 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Implementasi SAK EMKM Dasar Pelaporan Pajak BUMDesA pembayar pajak perusahaan dengan edisi kotor tertentu akan memenuhi syarat untuk set PPH 20-22%.
Sesuai Pasal 31E UU No.
36 Tahun 2008, pemerintah memberikan insentif pengurangan tarif PPh 50% berdasarkan peredaran bruto.
Berdasarkan Perarturan Pemerintah Republik Indonesia 2022 Pasal 60 ayat 2 dan PMK 164 Tahun 2023.
UMKM individu dengan inferior bruto Rp500 juta per tahun dibebaskan dari PPh Final 0,5%.
UMKM
berbentuk korporasi dengan inferior bruto Rp4,8 miliar tetap dikenakan PPh Final 0,5% dalam kurun waktu khusus.
Setelahnya, wajib pajak badan harus memilih antara tarif umum 22% Pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Tahun 2021 atau tarif dengan pengurangan 50% (Pasal 31E).
METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berdasarkan filosofi pasca-positif yang digunakan oleh para peneliti untuk menyelidiki kondisi alami tubuh .
ibandingkan dengan eksperime.
, alat penting untuk penelitian (Sugiyono, 2.
Kekayaan penelitian ini adalah perusahaan desa .
dari jombang regency dengan predikat tertinggi atau canggih, seperti Bumdes Aneka Makmur Business.
Bumdes Kreto Makmur.
Bumdes Maju Sejahtera.
Bumdes Bilahah.
Bumdes Jaya Sebahutera.
Subjek dalam penelitian ini adalah Direktur.
Pengawas dan Bendahara BUMDes sebagai Informan kunci, karena perannya yang strategis dalam memahami dan mempraktikkan pelaporan keuangan serta pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya pajak penghasilan (PP.
Dalam kajian ini, data informasi diperoleh dari proses wawancara semi struktur dan tanya jawab terbuka secara intensif dan mendalam dengan Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 52 Omi Pramiana Bendahara.
Direktur, dan Pengawas dari BUMDes.
Triangulasi sumber diterapkan dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan yang memiliki perspektif dan tanggung jawab yang berbeda terkait pengelolaan keuangan dan perpajakan BUMDes, untuk memvalidasi informasi yang diperoleh.
Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi.
Data diorganisasi ke dalam kategori tertentu untuk memudahkan penyusunan kesimpulan yang jelas bagi peneliti dan pembaca.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Analisis Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM BUMDes Aneka Usaha Makmur telah membentuk laporan Neraca dalam hal ini Laporan Posisi Keuangan.
Ini didasarkan pada laporan tentang dua jenis perusahaan yang dijalankan oleh Bumdes:
perdagangan, tabungan dan pinjaman.
Dalam pelaporan dan pos-pos BUMDes Aneka Usaha Makmur Sejahtera membedabedakan pos-pos sesuai pos nya dan berpendapat sudah sesuai standar pembuatan laporan keuangan namun tidak dapat memastikan dengan acuan SAK EMKM.
Presentasi laporan keuangan tahunan yang merujuk pada SAK EMKM hanya terdiri dari penjelasan posisi keuangan, keuntungan, dan komentar mengenai laporan keuangan tahunan.
Bumdes Finanz melaporkan bahwa bisnis Aneka Makmur Sejahtera termasuk keuntungan, kerugian, dan posisi Saya memiliki akun tentang keuntungan dan kerugian yang terkait dengan SAK EMKM.
Informasi yang disajikan termasuk 53 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Implementasi SAK EMKM Dasar Pelaporan Pajak BUMDesA kontribusi, yaitu pendapatan, biaya keuangan dan biaya pajak.
Wisuda akhir Aneka Makmur Sejahtera Tidak ada catatan laporan keuangan tahunan bisnis.
Harap dicatat bahwa gelar ini tidak dilakukan oleh bisnis Bumdes Aneka Makmur Sejahtera.
BUMDes Kreto Makmur Mojoagung dengan Unit Pengelolaan Kebersihan Sampah periode akhir pelaporan 30 Juni 2024 diketahui terdapat pos-pos yang lebih dirincikan sangat mirip ketentuan dari laporan SAK EMKM, itu termasuk uang tunai dan setara kas, klaim, saham, aset tetap, kewajiban bisnis, kewajiban bank dan ekuitas.
Deskripsi posisi keuangan bumdes bumdes Kreto Makmur Mojoagung menunjukkan bahwa itu mencakup kewajiban jangka pendek tentang kewajiban bisnis, kewajiban pajak, kewajiban gaji/upah dan tunjangan, utang utilitas, utang kepada pihak ketiga jangka pendek dan utang jangka pendek lainnya.
Pencatatan laporan BUMDes Kreto Makmur Mojoagung pencatatan secara rutin dan sudah memahami mengenai Pernyataan bendahara menunjukan bahwa pencatatan laporan keuangan selalu dilakukan bahkan pembukuan telah dbuat dan dilaporkan di musyawarah perangkat.
Untuk formatnya tinggal memasukkan saja.
Berkontribusi terhadap kerugian karena bentuk SAK EMKM.
Informasi yang disajikan mencakup pos-pos yaitu Pendapatan.
Beban Keuangan dan Beban Pajak.
Pada laporan laba rugi unit pengelolaan kebersihan sampah pada BUMDes Kreto Makmur Mojoagung dalam Pos Pendapatan terbagi menjadi 4 yaitu pendapatan jasa yang mencakup pendapatan wisata, pendapatan pengelolaan air bersih, pendapatan pengelolaan sampah, pendapatan sewa, pendapatan Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 54 Omi Pramiana penginapan/homestay dan pendapatan komisi.
Catatan Atas Laporan Keuangan belum dilaksanakan oleh BUMDes Kreto Makmur.
Laporan posisi keuangan BUMDes Maju Sejahtera Bareng dengan unit jasa persewaan periode akhir pelaporan 31 Desember 2023.
Terdapat pos-pos yang lebih dirincikan sangat mirip ketentuan Dari laporan EMKM SAK, itu termasuk uang tunai dan setara kas, klaim, saham, aset tetap, kewajiban bisnis, kewajiban bank dan ekuitas.
Format ini memberikan deskripsi terperinci tentang uang tunai dan setara kas: tunai, penagihan, penagihan, inventaris, perangkat, pembayaran uang muka, dan aset lancar lainnya.
Tidak ada investasi atau aset permanen yang ditetapkan oleh akumulasi depresiasi tanah, kendaraan, furnitur, bangunan, pekerjaan konstruksi, aset tetap dan aset lainnya.
Deklarasi posisi keuangan Bumdes menunjukkan kewajiban jangka pendek dan milik kewajiban bisnis, kewajiban pajak, kewajiban dan layanan gaji/upah, dan kegagalan, kewajiban jangka pendek dan jangka pendek.
Komitmen jangka panjang termasuk kewajiban kepada Bank dan kewajiban untuk kewajiban jangka panjang jangka panjang ketiga.
Rekaman Maju Sejahtera adalah gelandangan secara teratur, sudah memahami formatnya, dan dengan pengecualian laporan keuangan tahunan, mereka memiliki bentuk posisi keuangan, laba dan rugi, saham dan arus kas.
Saya memiliki akun tentang keuntungan dan kerugian yang terkait dengan EMKM SAK.
Informasi yang disajikan termasuk kontribusi, yaitu pendapatan, biaya keuangan dan biaya Pada income statement unit pengelolaan kebersihan sampah pada BUMDes Maju Sejahtera Bareng dalam Pos Pendapatan terbagi menjadi 4 yaitu pendapatan jasa yang mencakup pendapatan wisata.
55 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Implementasi SAK EMKM Dasar Pelaporan Pajak BUMDesA Laporan laba rugi BUMDes Maju Sejahtera Bareng terdapat Harga Pokok Penjualan secara keseluruhan Pos beban usaha dirincikan beban pegawai bagian administrasi umum.
Beban perlengkapan.
Beban pemeliharaan dan perbaikan, beban utilitas, beban sewa dan asuransi, beban kebersihan dan keamanan, beban penyisihan dan penyusutan serta beban administrasi dan umum lainnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan belum dilaksanakan oleh BUMDes Maju Sejahtera Bareng.
Laporan posisi keuangan BUMDes Barokah Diwek dengan gabungan 3 unit yaitu unit gedung serba guna, usaha lapak UMKM dan simpan pinjam periode akhir pelaporan 31 Desember 2023.
Terdapat pos-pos yang lebih dirincikan sesuai ketentuan dari pelaporan SAK EMKM mencakup setara kas dan kas, tagihan, inventaris, aset tetap, kewajiban bisnis, kewajiban bank dan ekuitas.
Laporan posisi keuangan BUMDes ada hutang lancar yang dirincikan hutang bank pihak ke-3 utang tabungan masyarakat.
Simpanan pokok, simpanan Terdapat pos SHU belum dibagi dirincikan pengurus/pelaksana BUMDes.
Pencatatan laporan BUMDes Barokah Diwek pencatatan secara rutin dan laporannya digabung dari 3 usaha yang dijalankan.
Terdapat akun tentang keuntungan dan kerugian yang terkait dengan EMKM SAK.
Informasi yang disajikan termasuk kontribusi, yaitu pendapatan, biaya keuangan dan biaya pajak.
Pada laporan laba rugi unit gedung serbaguna, lapak UMKM dan simpan pinjam pada BUMDes Barokah Diwek dalam Pos Pendapatan terbagi menjadi 2 yaitu pendapatan hasil usaha yang dirincikan yaitu unit simpan pinjam.
Laporan laba rugi BUMDes Barokah Diwek terdapat pos Biaya-Biaya yang dirincikan operasional pengurus BUMDes.
Catatan Atas Laporan Keuangan belum dilaksanakan oleh BUMDes Barokah Diwek.
Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 56 Omi Pramiana Laporan posisi keuangan BUMDes Jaya Sejahtera dengan gabungan 3 unit yaitu unit simpan pinjam, usaha parkir dan listrik pasar dan perkembangan perkebunan tebu periode akhir pelaporan 31 Desember 2023.
Ketentuan pelaporan SAK -MKM meliputi tunai dan setara kas, serta tagihan, inventaris, aset tetap, kewajiban bisnis, kewajiban bank dan saham.
Pencatatan laporan BUMDes Jaya Sejahtera Peterongan pencatatan secara rutin dan sudah memahami mengenai formatnya dan termasuk format keuangan, laba dan kerugian, perubahan modal, arus kas akhir tahun dan obligasi.
Pernyataan direktur menunjukan bahwa pencatatan laporan keuangan selalu dilakukan, karena hal tersebut juga dipertanggung jawabkan kepada Kepala Desa.
Laporan laba rugi BUMDes Jaya Sejahtera Peterongan terdapat Harga Pokok Penjualan secara keseluruhan.
Catatan Atas Laporan Keuangan sudah dilaksanakan oleh BUMDes Jaya Sejahtera Peterongan namun mengikuti standar SAK ETAP.
Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Pelaporan Pajak BUMDes Aneka Usaha Makmur Sejahtera telah melaporkan Rp500.
PKP
Rp4.
000, menggunakan tarif 11% sejak 2016-2023.
Laporan keuangan sudah mendetail meliputi deskripsi posisi keuangan dan laba atau rugi.
BUMDes Kreto Makmur Mojoagung telah melaporkan pajak dengan tarif 11% sejak 2020, meski omzetnya masih rendah, sekitar Rp30.
000 atau di bawah Rp4.
Laporan keuangan sudah mendetail yang mencakup menjelaskan posisi keuangan, laba dan kerugian, terutama dalam catatan mengenai laporan keuangan tahunan perhitungan PKP.
57 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Implementasi SAK EMKM Dasar Pelaporan Pajak BUMDesA BUMDes Maju Sejahtera Bareng telah melaporkan pajak dengan tarif 11% sejak 2018, dengan omzet sekitar Rp500.
atau di bawah Rp4.
Laporan keuangan sudah mendetail yang Ini termasuk penjelasan tentang posisi keuangan dan keuntungan dan kerugian, tetapi belum sepenuhnya mematuhi EMKM, terutama dalam catatan laporan keuangan untuk perhitungan PKP.
BUMDes Barokah Diwek telah melaporkan pajak dengan tarif 11% sejak 20202023, meski omzetnya masih rendah atau di bawah Rp4.
Kesepakatan dengan penjelasan tentang posisi keuangan dan keuntungan dan kerugian, tetapi belum sepenuhnya mematuhi EMKM, terutama dalam perhitungan keuangan perhitungan PKP.
BUMDes Jaya Sejahtera dikenakan tarif 0,5% sejak 2021 dengan omzet sekitar Rp300.
000 Ae Rp400.
000 atau di bawah Rp4.
Saat laporan pertama pada 2021, pembukuannya masih sederhana akibat perubahan pengurus.
Meski kini mengacu pada SAK ETAP, pada 2020 belum ada pembukuan, sehingga pajak dihitung berdasarkan peredaran bruto dengan dukungan catatan PEMBAHASAN BUMDes Aneka Usaha Makmur Sejahtera Ploso ada laporan keuangan yang kira -kira konsisten dengan EMKM, tetapi tidak ada catatan dalam laporan keuangan tahunan, sehingga belum sepenuhnya Dari sisi perpajakan,tarif 11% telah diterapkan sesuai omzet di bawah Rp4,8 miliar dengan demikian tarif yang dikenakan telah tepat.
Pengenaan tarif final 0,5% selama 4 tahun, sesuai PP No.
55 Tahun 2022 Pasal 60 Ayat 2 dan PMK 164 Tahun 2023, dapat menjadi BUMDes Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 58 Omi Pramiana perpajakan dengan menyesuaikan laporan keuangan dengan SAK EMKM.
Dengan demikian, penerapan tarif 0,5% dapat memberikan waktu bagi BUMDes untuk menyempurnakan pembukuan sesuai standar dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.
BUMDes Kreto Makmur Mojoagung memiliki laporan keuangan yang hampir sesuai SAK EMKM, namun tanpa catatan atas laporan keuangan, sehingga belum sepenuhnya patuh.
Dari sisi perpajakan, tarif 11% telah diterapkan sesuai omzet di bawah Rp4,8 miliar, memudahkan perhitungan PKP.
Pengenaan tarif final 0,5% selama 4 tahun, sesuai PP No.
55 Tahun 2022 Pasal 60 Ayat 2 dan PMK Tahun meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan menyesuaikan laporan keuangan dengan SAK EMKM.
BUMDes Maju Sejahtera Bareng memiliki laporan keuangan sesuai SAK EMKM, namun tanpa catatan atas laporan keuangan, sehingga belum sepenuhnya patuh.
Dari sisi perpajakan, tarif 11% telah diterapkan sesuai omzet di bawah Rp4,8 miliar, memudahkan perhitungan PKP.
Pengenaan tarif final 0,5% selama 4 tahun, sesuai PP No.
55 Tahun 2022 Pasal 60 Ayat 2 dan PMK 164 Tahun 2023, dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan menyesuaikan laporan keuangan dengan SAK EMKM.
BUMDes Barokah Diwek memiliki laporan keuangan sesuai SAK EMKM, namun tanpa catatan atas laporan keuangan, sehingga belum sepenuhnya patuh.
Tarif pajak 11% telah diterapkan sesuai omzet di bawah Rp4,8 miliar, memudahkan perhitungan PKP.
Pengenaan tarif final 0,5% selama 4 tahun, sesuai PP No.
55 Tahun 2022 dan PMK 164 Tahun 2023, dapat menjadi rekomendasi untuk 59 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Implementasi SAK EMKM Dasar Pelaporan Pajak BUMDesA meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan menyempurnakan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.
Dengan demikian, penerapan tarif 0,5% dapat memberikan waktu bagi BUMDes untuk menyempurnakan pembukuan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.
BUMDes Jaya Sejahtera Peterongan keuangan yang mengikuti SAK ETAP, bukan SAK EMKM, sehingga belum sepenuhnya sesuai.
Sejak 2021, tarif pajak final 0,5% diterapkan karena laporan keuangan awalnya masih sederhana, sesuai dengan PP No.
55 Tahun 2022 dan PMK 164 Tahun 2023.
Dengan pembukuan yang kini lebih rinci dan mendekati SAK EMKM.
BUMDes Jaya Sejahtera direkomendasikan beralih ke tarif 11% setelah masa tarif final UMKM berakhir, guna mendukung perhitungan PKP yang lebih akurat.
PENUTUP
Bumdes Aneka Makmur.
Kreto Makmur.
Jaya Sejahtera.
Barokah, merupakan Bumdes berkembang namun tidak sepenuhnya mengikuti SAK EMKM karena tidak menyajikan laporan keuangan.
Namun, penjelasan tentang posisi keuangan dan keuntungan dan kerugian Pengenalan tarif pajak akurat menurut peraturan, dengan penjualan Rs 4,8 miliar.
BUMDes Aneka Usaha.
Kreto Makmur.
Barokah, dan Maju Sejahtera dikenakan tarif 22% sesuai UU HPP No.
7/2021 dengan pengurangan 50% merujuk UU No.
36/2008 karena telah menyusun laporan keuangan mendekati SAK EMKM.
Sementara itu.
BUMDes Jaya Sejahtera dikenakan tarif final 0,5% sesuai PP No.
55/2022 akibat transisi pengurus tahun 2020 yang menyebabkan ketidaksesuaian laporan dengan SAK EMKM.
Namun, sejak 2022, laporan telah mengikuti SAK ETAP, sehingga setelah masa tarif final Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 60 Omi Pramiana UMKM berakhir.
BUMDes ini dapat dikenakan tarif ketentuan umum 22% dengan pengurangan 50%.
Saran penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan evaluasi bagi organisasi/instansi pemerintahan khususnya Badan Usaha Milik Desa yang diteliti untuk meningkatkan kinerja dan capaian target yang di inginkan.
BUMDes dapat memahami laporan keuangan yang baik dan benar sesuai SAK EMKM.
Bagi pemerintah Memberikan peraturan perpajakan yang disosialisasikan yang mampu membuat target pencapaian pajak tidak tercapai.
DAFTAR PUSTAKA