http://journal.
id/index.
php/anterior DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DALAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selata.
Impact Of Direct Regional Head Election In Coaching Country Civil Apparatus (Case Study of the South Kalimantan Provincial Governmen.
Suhardjo* Abstrak Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang terjadi di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur.
Bupati.
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana didalam peraturan perundangan-undangan tersebut mengatur mengenai tata cara pemilihanan Pemilihan Gubernur.
Bupati.
Dan Walikota, demikian pula hal ini telah terjadi pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 untuk memilih Gubernur Kalimantan Selatan periode 2016-2021.
Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.
Banjarmasin.
South Kalimantan.
Indonesia *email: khuswadi@gmail.
Berdasarkan keputusan Ketua Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan tiga pasang kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertarung pada pilgub Kalsel 2015 tersebut, yaitu Zairullah Azhar dan Muhammad Safi'i yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat (NasDe.
Muhidin dan Gusti Farid Hasan Aman yang maju melalui jalur independen.
Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan yang diusung oleh Partai Gerindra.
Partai Persatuan Pembangunan .
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Partai Golongan Karya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanur.
, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Dari hasil pemilukada serentak tahap I tersebut dimenangkan oleh Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan yang selanjutnya dilantik oleh Presiden di Istana Negara.
Jakarta.
Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan pendekatan deskriptif Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi.
Kata Kunci:
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Pembinaan Aparatur Sipil Negara Keywords:
Impact Election Direct Regional Head Coaching State Civil Apparatus Accepted September 2019 Published December 2019 Abstract Direct Regional Head Elections that occur in Indonesia are based on Law Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors.
Regents, and Mayors Becoming Laws, which are in the legislation regulate the procedure for the election of the Election of Governors.
Regents, and Mayors, as well as this has occurred the South Kalimantan Province post-conflict local election held on 9 December 2015 to elect the Governor of South Kalimantan for the 2016-2021 period.
Based on the decision of the Chairperson of the South Kalimantan Regional General Election, three pairs of candidates for Governor and Deputy Governor candidates were contested in the 2015 South Kalimantan Governor Election, namely Zairullah Azhar and Muhammad Safi'i carried by the National Awakening Party (PKB), the Democratic Party and the Party National Democrats (NasDe.
Muhidin and Gusti Farid Hasan Aman who advanced through independent and Sahbirin Noor and Rudy Resnawan brought by the Gerindra Party, the United Development Party .
, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), the Golongan Karya Party, the Prosperous Justice Party (PKS), the People's Conscience Party (Hanur.
, and the National Mandate Party (PAN).
From the results of the simultaneous post-conflict local election stage I was won by Sahbirin Noor and Rudy Resnawan who were subsequently sworn in by the President at the State Palace.
Jakarta.
In this study, researchers chose to use a qualitative descriptive approach.
Data collection techniques by means of interviews and observation and documentation.
A 2019The Authors.
Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
This is Open Access article under the CC-BY-SA License .
ttp://creativecommons.
org/licenses/bysa/4.
0/).
DOI: https://doi.
org/10.
33084/anterior.
Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31
LATAR BELAKANG MASALAH
p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 dalam upaya percepatan kesejahteraan masyarakat Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang Kalsel yaitu: sumber daya manusia (SDM) yang terjadi di Indonesia didasarkan pada Undang- belum berdaya saing, belum kuatnya struktur undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan perekonomian daerah, serta pengelolaan lingkungan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hidup belum maksimal.
Selain itu, belum efektifnya Nomor Pemilihan reformasi birokrasi pemerintahan daerah, budaya Gubernur.
Bupati.
Dan Walikota Menjadi Undang- dan tradisi lokal yang positif tetapi belum optimal Undang, pengembangannya untuk mendukung pembangunan.
Tahun Tentang perundangan-undangan Pemilihan Gubernur.
Bupati.
Dan Walikota, demikian pula hal TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Publik ini telah terjadi pemilukada Provinsi Kalimantan Selatan Desember 2015 untuk whatever governments chose to do or not to doAy.
memilih Gubernur Definisi Dye tersebut menunjukkan bahwa agen Kalimantan Selatan periode 2016-2021.
Berdasarkan Dye .
mendefinisikan Aupublic policy as Pemilihan Definisi senada disampaikan oleh Umum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah Lester dan Steward .
bahwa kebijakan publik ditetapkan tiga pasang kandidat Calon Gubernur sebagai a process or a series or pattern of dan Wakil Gubernur yang bertarung pada pilgub governmental activities or decisions that are design to Kalsel remedy some public problem, either real or imagined.
Ketua yaitu Zairullah Azhar dan Muhammad Safi'i yang Pendapat Lester dan Steward tersebut menyatakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Partai bahwa kebijakan publik sebagai kegiatan pemerintah Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat untuk memecahkan masalah.
Kebijakan publik (NasDe.
Muhidin dan Gusti Aman yang serta Sahbirin Hasan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.
Kebijakan Resnawan yang publik senantiasa berorientasi kepada masalah Noor dan Rudy oleh Partai Farid Persatuan .
roblem-oriente.
dan berorientasi kepada tindakan Pembangunan .
Partai Demokrasi Indonesia .
ction-oriente.
Dengan demikian dapat dinyatakan Perjuangan (PDIP).
Partai Golongan Karya.
Partai bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang Keadilan Sejahtera (PKS).
Partai Hati Nurani Rakyat memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara- (Hanur.
, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Dari cara bertindak yang dibuat secara terencana dan Gerindra.
Partai Sahbirin Noor dan Rudy Sementara itu Peters .
mendefinisikan Resnawan yang selanjutnya dilantik oleh Presiden kebijakan publik sebagai the sum of government di Istana Negara.
Jakarta.
Dalam undang-undang activities, whether acting directly or through agents, as Rencana it has an influence on lives of citizens.
Pendapat Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peters tersebut menegaskan bahwa kebijakan provinsi Kalsel tahun 2016 - 2021 dijelaskan ada publik merupakan kegiatan pemerintah secara beberapa penghambat terhadap upaya percepatan langsung atau melalui agen-agen.
Mustopadidjaja kesejahteraan masyarakat di provinsi yang terdiri .
juga mengemukakan bahwa kebijakan publik atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Penghambatnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik, .
Pendapat Islamy .
dengan lebih dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.
Dunn dalam LAN .
menyatakan bahwa .
ublic Aupublic policy, a complex pattern of interdependent Selanjutnya Islamy .
mengemukakan collective choices, including decisions not to act, made elemen-elemen penting terkait kebijakan publik, by governmental bodies and officials.
Ay yaitu: .
Penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
Sedangkan menurut Mustopadidjaja dalam .
Pelaksanaan kebijakan dalam bentuk nyata.
LAN .
, mengartikan kebijakan publik sebagai Tujuan yang ingin dicapai.
Berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat .
epentingan mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan Terkait dengan konsep kebijakan publik.
Allan McConnell .
menyarankan cara pandang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan terhadap kebijakan publik agar bermanfaat, yaitu:
negara dan pembangunan.
Kebijakan publik sebagai keputusan otoritatif.
Menurut .
Kebijakan publik sebagai outcome.
Kebijakan publik sebagai proses.
Kebijakan sebagai dikelompokkan menjadi 3 .
, yaitu :
Kebijakan publik sebagai Semetara itu.
Smith dan Larimer .
pertanyaan-pertanyaan .
Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar.
kebijakan publik yang perlu dielaborasi, yaitu: .
Does politics cause policy? or Does policy cause Nugroho Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan.
Kebijakan publik yang bersifat mikro .
Who makes decisions? (Actors and adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan .
What should we do? What have we atau implementasi dari kebijakan di atasnya.
done? (Impact analysis and program evaluatio.
Kebijakan publik adalah keputusan otoritas How does it work? (Policy implementatio.
Whose values? (Policy desig.
Tujuan dari kebijakan publik (Nugroho.
Dye dalam Nugroho .
mendefinisikan kebijakan publik sebagai what government do, why 2.
, dapat dibedakan menjadi :
Dari sisi sumber daya atau resources, yaitu they do, and what difference it makes.
Rumusan pemahaman tentang kebijakan publik (Nugroho, mendistribusikan sumber daya negara dan yang 2.
, yaitu .
kebijakan publik adalah kebijakan bertujuan menyerap sumber daya negara.
Regulative administrator publik.
Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah, .
kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau .
ersifat Dinamisasi .
ersifat menggerakan sumber Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31 tertentu yang dikehendak.
versus stabilisasi p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 Tahap VIpengakhiran .
engerem dinamika yang terlalu cepat agar Secara umum proses kebijakan dapat dibagi tidak merusak system yang ada, baik system menjadi 3 .
sasaran saja, yaitu formulasi politik, keamanan, ekonomi maupun sosia.
kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi Kebijakan versus yang memperkuat pasar.
Dalam masing-masing tahapan proses Kebijakan publik mempunyai makna yang beragam, makna ini menurut Wahab .
tidak Perumusan Kebijakan hanya bersifat tekstual melainkan lebih bersifat Perumusan kebijakan merupakan tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan mengalami perubahan.
Dye .
mendefinisikan Seperti yang ditulis oleh Charles Lindblom kebijakan negara sebagai Auapapun yang dipilih oleh dan beberapa ahli yang lain, dalam memahami pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukanAy.
proses perumusan kebijakan kita perlu memahami Selanjutnya aktor Ae aktor yang terlibat atau pemeran serta pemerintah memilih untuk Aumelakukan sesuatuAy dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik maka pastilah mempunyai tujuan dan kebijakan ini aktor Ae aktor yang resmi maupun aktor Ae aktor harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi yang tidak resmi.
Seperti yang diungkapkan oleh bukan hanya merupakan pernyataan keinginan Charles Lindblom, bahwa untuk memahami siapa untuk melakukan sesuatu.
Sesuatu yang tidak sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dilakukan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan dahulu harus dipahami sifat Ae sifat semua pemeran Penjelasan dari hal ini adalah karena serta .
, bagian atau peran apa yang Ausesuatu yang tidak dilakukanAy oleh pemerintah mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan akan memberi dampak yang sama besar dengan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling Ausesuatu yang dilakukanAy oleh pemerintah.
berhubungan serta saling mengawasi.
Dari berbagai Dye Menurut Wahab .
sebenarnya konsep jenis pemeran serta, masing Ae masing pemeran baru berjalan adalah cara pandang yang terlalu serta ini menurut Lindblom mempunyai peran menyederhanakan persoalan atas sebuah proses secara khusus yang meliputi: warganegara biasa, kebijakan publik yang dalam kenyataannya sangat pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin Namun demikian konsep ini cukup lembaga legislatif, aktivis partai, pemimpin partai, bermanfaat, karena dengan memikirkan proses hakim, pegawai sipil, ahli teknik, dan manajer dunia kebijakan sebagai serangkaian tahapan yang satu dengan lainnya dapat dibedakan secara jelas Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan diklasifikasikan berbagai aktifitas yang muncul dalam perhatian yang sangat dalam pada sifat Ae sifat kebijakan publik.
Kebijakan publik dapat dipandang .
sebagai proses yang meliputi 6 .
sebagai berikut, yang selanjutnya disebut sebagai fundamen besar dalam merumuskan kebijakan siklus kebijakan :
publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat dan Tahap I penyusunan agenda Perumusan masalah menurut William Dunn Tahap II perumusan kebijakan .
, akan sangat membantu para analis Tahap i implementasi kebijakan kebijakan untuk menemukan asumsi Ae asumsi yang Tahap IVevaluasi kebijakan tersembunyi, mendiagnosis - penyebagian Tahap V perubahan kebijakan penyebagian masalah publik, memetakan tujuan Ae Karena Ae Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara Pada fase ini pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu bertentangan, dan merancang peluang Ae peluang dibahas dan selanjutnya dijadikan materi pokok kebijakan yang baru.
Formulasi kebijakan akan perumusan kebijakan publik.
Agenda yang disusun berkaitan dengan beberapa hal yaitu cara bagaimana pemerintah menyangkut beberapa masalah pokok yaitu masalah rutinitas pemerintah, masalah dari pandanganAepandangan kebijakan, cara bagaimana merumuskan usulan- Masalah publik yang telah masuk ke usulan untuk menganggapi masalah tertentu yang dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para timbul, cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik.
(DPR), kalangan eksekutif (Presiden dan para Tahapan Formulasi Kebijakan Publik pembantuny.
, agen Ae agen pemerintah dan Perumusan Masalah mungkin juga kalangan yudikatif.
Masalah Aemasalah Mengenali dan merumuskan masalah merupakan tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.
yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan.
Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah Ae masalah Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik Setelah Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat.
untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah.
Disini para perumus menyelesaikan masalah Ae masalah dalam masyarakat kebijakan akan berhadapan dengan alternatif Ae menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.
Pada tahap ini para Namun masalahAe masalah publik didefenisikan pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung pada ketepatan masalah Ae masalah pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang Rushefky secara terlibat dalam perumusan kebijakan.
Dalam kondisi eksplisit menyatakan bahwa kita sering gagal seperti ini, maka pilihan Ae pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang dibandingkan menemukan masalah yang tepat.
terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam Agenda Kebijakan pembuatan kebijakan.
Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam Tahap Penetapan Kebijakan agenda kebijakan.
Masalah Ae masalah tersebut saling Setelah salah satu dari sekian alternatif berkompetisi antara satu dengan yang lain.
Hanya masalah Ae masalah tertentu yang pada akhirnya untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap akan masuk ke dalam agenda kebijakan.
Suatu paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat Ae syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai membutuhkan penanganan yang harus segera diputuskan diambil sebagai cara Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31 Penetapan p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan kebijakan dapat berbentuk berupa undang Ae Yang .
keputusan Ae keputusan menteri dan lain sebagainya.
Evaluasi yang berfokus diri pada bekerjanya Evaluasi Kebijakan Evaluasi kebijakan atau program-program tertentu.
Evaluasi kebijakan sistematis.
Melihat secara menilai suatu kebijakan publik.
Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi untuk dievaluasi.
Dalam analisis kebijakan.
Dunn masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan- .
mengemukakan bahwa evaluasi memiliki tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai.
beberapa fungsi penting antara lain:
Evaluasi ini dikenal sebagai evaluasi ilmiah yang Proses kebijakan yang perlu diperhatikan dalam evaluasiadalah evaluasi yangdapat memberikan proram-program menjalankan evaluasi kebijakan.
informasi secara akurat dan dapat dipercaya Edward A.
Suchman dalam buku Winarno mengenai kinerja kebijakan tersebut misalnya, .
ada enam langkah dalam evaluasi seberapa jauh kebutuhan, nilai kesempatan telah kebijakan, yaitu :
dapat dicapai melalui tindakan publik.
Dalam hal Mengidentifikasi tuujuan program yang akan ini evaluasi merupakan penilaian tahap setelah mengimpemlentasikan dengan tujuan untuk Analisis terhadap masalah Deskriptif dan standarisasi kegiatan tujuan-tujuan tertentu dan sasaran kebijakan yang dicapai dalam memecahkan masalah.
Evaluasi dapat menyumbangkan, mengklarifikasi nilai-nilai mendasari pemilihan tujuan dan target dalam Nilai Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan Dengan menanyakan ketepatan tujuan Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
Beberapa keberadaan suatu dampak.
Analisis Kebijakan Analisis kebijakan publik walaupun merupakan alternatif atau pilihan sebagai sumber nilai bagian dari study Ilmu Administrasi Negara, tetapi maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam Evaluasi sebagai analisis dan alternatif untuk teori, metode dan tekhnik dari studi Ilmu sosial, menilai secara rasional kebijakan yang telah ilmu ekonomi, ilmu politik dan ilmu psikologi.
Studi Untuk dapat memberi sumbangan kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an terutama degan terbitnya tulisan harold D.
Serta, berorientasi ke perubahan Laswell tentang Policy Sciences.
Fokus utama studi ini adalah pada penyusunan yang lebih baik.
Winarno agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi .
membagi evaluasi kebijakan dalam tiga kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi James Anderson Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara Proses analisis kebijakan public adalah serangkaian proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian aktivitas intlektual yang dilakukan dalam proses dari pemerintah.
kegiatan yang bersifat politis.
Formulasi kebijakan .
olicy formulatio.
, yakni Aktivitas politik tersebut nampak dalam proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan.
Pembuatan kebijakan .
ecision makin.
, yakni implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan Sedangkan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring.
Implementasi kebijakan .
olicy implementatio.
, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih yaitu prses untuk melaksanakan kebijakan supaya bersifat intlektual.
mencapai hasil.
James Anderson .
9:23-.
sebagai pakar Evaluasi kebijakan .
olicy evaluatio.
, yakni proses kebijakan publik menetapkan proses kebijakan untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja public sebagai berikut:
Formulasi masalah .
roblem formulatio.
: apa Teori Dampak Kebijakan masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut Dampak kebijakan merupakan sebuah konteks menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah yang mengarah pada akibat-akibat yang akan terjadi tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah? bagi masyarakat, baik yang diinginkan ataupun tidak Formulasi kebijakan .
: bagaimana diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.
Pelaksanaan sebuah pilihan-pilihan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif.
Konteks dari dampak positif yaitu Penentuan .
: bagaimana alternative ditetapkan? Persyaratan atau criteria diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau Sedangkan yang dimaksud dari dampak strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan Implementasi .
: siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? Evaluasi .
tidak diharapkan terjadi.
Dalam buku Soemarwoto .
bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas atau kegiatan.
Melanjutkan keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa penjelasannya : AuAktifitas yang dilakukan dapat yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk dapat juga dilakukan oleh manusia berupa analisis melakukan perubahan atau pembatalan? dampak lingkungan, pembangunan dan perencanaan.
Sedangkan Michael Howlet dan M.
Ramesh .
menyatakan bahwa proses kebijakan Adapun dampak yang terjadi bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya.
Ay public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:
Sedangkan dampak kebijakan publik yaitu Penyusunan agenda ( agenda setin.
, yakni suatu serangkaian dari dampak atau manfaat dalam sebuah kondisi Audunia nyataAy .
he impact of a policy Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31 is all its effect on real-world condition.
untuk itu p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 Kedua, .
Terdapat lima dimensi dari suatu dampak masalah-masalah sosial, seperti misalnya usaha kebijakan, yaitu:
untuk menguangi kemacetan lalu lintas atau .
Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik tingkat kriminalitas.
Dengan Ketiga, menurut Dye dalam dalam Winarno .
6:197- dan dampak kebijakan pada orang-orang yang keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau criteria yang telah dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah .
Kebijakan akan memiliki dampak terhadap Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun kondisi-kondisi atau kelompok di luar sasaran 2oo8 mengartikan kepala daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus sebagai badan eksekutif daerah.
Daerah ototonom menurut Undang-undang tersebut adalah kesatuan .
Kebijakan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah berkepanjangan dengan mempengaruhi semua tertentu berwenang mengatur dan mengurus lapisan masyarakat.
Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni membiayai program-program kebijakan publik prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Indonesia.
Menurut Sanyoto dalam Barita .
0: .
sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.
diselenggarakan oleh badan-badan Daerah yang .
Kebijakan publik secara tidak langsung dapat secara bebas merugikan masyarakat dikarenakan pelaksanaan supremasi pemerintah nasional.
Pemerintah ini Evaluasi tentang dampak kebijakan pada dasarnya merupakan salah satu dari apa yang bisa mengambil kebijakan, tanggung jawab dan dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.
dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan.
Menurut Pemerintah daerah berperan penting dalam Lester dan Stewart dalam bukunya Winarno pelaksanaan otonomi daerah sebab selain sebagai .
ada tiga yang dapat di bedakan :
wadah penyambung atau jembatan antara warga Pertama, evaluasi kebijakan menjelaskan sebatas masyarakat dengan para pemimpin, pemerintah keluaran-keluaran kebijakan seperti misalnya :
uang, pekerjan, materi yang diproduksi dan pelayanan yang diberikan.
Keluaran ini untuk memberdayakan potensi sumber daya, masalah, menentukan konsekuensi-konsekueinsi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan terhadap menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan kelompok-kelompok yang ditargetkan dengan yang kurang efisien.
cara menggambarkan dampaknya.
Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara The Liang Gie dalam Barita .
0: .
mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat menjelaskan otonomi adalah wewenang untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, penduduk yang berdiam di dalam suatu wilayah sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal (Prihatmoko.
bagi kehidupan penduduk.
perangkat-perangkat yang terdiri dari :
Pemerintah Daerah Dengan lahirnya UU No.
32/2004 dan PP No.
Upaya melaksanakan otonomi daerah di Keberhasilan 6/2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan.
Dengan pemilihan langsung.
Pemerintah yang menggunakan asas-asas langsung, umum, berfungsi sebagai kepala daerah otonom dan bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak kepala wilayah.
disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Badan ini merupakan mitra dari pemerintah daerah sebagi (Prihatmoko.
mitra kepala daerah yang mewakili kepentingan Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut suara rakyat di daerah tersebut.
Bersama kepala demokratis apabila memenuhi beberapa parameter.
DPRD menyusun Anggaran Pendapatan Mengutip Huntington dan Bingham Powel .
Parameter Belanja Daerah.
Peraturan Daerah, serta melaksanakan pengawasan.
Daerah secara langsung diatur dalam UU No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Peraturan Pemerintah Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan.
Mekanisme No.
6/2005 tentang Cara Pemilihan.
Pengesahan.
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah.
Secara Samuel Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang (PP) Dahl.
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Robert untuk mengamati terwujudnya suatu demokrati Pemilihan Kepala Daerah Langsung Pasal Akuntabilitas publik.
Yang mana penjelasan dari masing-masing ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam parameter tersebut adalah sebagai berikut:
cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam Pemilihan Umum.
penyelenggaraan pilkada.
Dalam pasal 56 ayat .
Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum .
yang AuKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih diselenggarakan secara teratur dengan tenggang dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil.
Pemilu demokratis berdasarkan asas langsung, umum, merupakan gerbang pertama yang harus dilewati bebas, rahasia, jujur dan adil.
Ay karena dengan pemilu lembaga demokrasi dapat Dipilihnya Kemudian setelah pemilihan biasanya mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri.
orang akan melihat dan menilai seberapa besar Pilkada pejabat publik terpilih memenuhi janji-janjinya.
Auhak-hak dasarAy Penilaian terhadap kinerja pejabat politik itu akan daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga ganjaran atau human .
eward and punishmen.
Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31 p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 dalam pemilihan mendatang.
Pejabat yang tidak melakukan pemberantasan KKN.
Apa yang mereka dapat memenuhi janji-janjinya dan tidak menjaga lakukan terbuka untuk dipertanyakan kepada public.
moralitasnya akan dihukum dengan cara tidak Demikian pula yang dilakukan kepada keluarga dipilih, sebaliknya pejabat yang berkenaan di hati terdekatnya, sanak saudaranya bahkan teman masyarakat akan dipilih kembali.
dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan Rotasi Kekuasaan atau posisi pejabat tersebut.
Hal itu karena pejabat Rotasi kekuasaan juga merupakan parameter publik merupakan amanah dari masyarakat, maka ia demokratis tidaknya suatu rekrutmen pejabat Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak (Prihatmoko.
bisa dipegang terus-menerus Selain itu pilkada langsung dapat disebut seperti dalam sistem monarkhi.
Artinya, kalau seseorang yang berkuasa terus-menerus atau satu partai politik mengendalikan roda pemerintahan azas-azas secara dominan dari waktu kewaktu sistem itu recruitment politik yang terbuka, seperti pemilu kurang layak disebut demokratis.
Dengan kata lain, legislatif (DPR.
DPD.
DPRD) dan pemilihan Presiden Wakil Presiden, yakni azas langsung, kekuasaan atau rotasi pejabat politik secara teratur umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil ( Luber dan damai dari seorang Kepala Daerah satu ke dan Jurdi.
Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai Langsung politik yang lain.
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk Rekrutmen Terbuka.
Demokrasi mengadakan kompetisi karena semua orang atau dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
Umum kelompok mempunyai hak danalam meng peluang Pada dasarnya semua warga Negara yang yang sama.
Oleh karena itu dalam mengisi jabatan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan politik, seperti Kepala Daerah, sudah seharusnya perundangan berhak mengikuti pilkada.
Pemilihan orang yang yang bersifat umum mengandung makna yang memenuhi syarat, dengan kompetisi yang wajar menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi Dinegara-negara totaliter dan otoriter, rekruitmen berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis politik hanyalah merupakan domain dari seseorang kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
atau sekelompok orang kecil.
Bebas Akuntabilitas Publik.
Setiap warga Negara yang berhak memilih Para pemegang jabatan public harus dapat bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan mempertanggungjawabkan kepada public apa yang paksaan dari siapapun.
Dalam melaksanakan haknya, dilakukan baik sebagi pribadi maupun sebagai setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga pejabat publik.
Seorang Kepala Daerah atau pejabat dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada pdarublic mengapa mimilih kebijakan A, bukan Rahasia kebijakan B, mengapa menaikkan pajak dari pada Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin melakukan efesiensi dalam pemerintahan dan dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara pun dengan jalan apa pun.
Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat kebutuhan pengambangan.
Ay diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya Lebih lanjut Douglas W.
Bray menyatakan bahwa AuPenggunaan assessment centerberbeda Jujur menurut tingkat dari karyawan yang dievaluasi jenis Dalam calon/peserta pekerjaan di mana peserta dievaluasi, dan tujuan Ay Lebih Bray menyebutkan beberapa tujuan tersebut adalah pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang sebagai berikut:
terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Beberapa organisasi telah mempergunakan proses Adil assessment center sebagai alat pembantu dalam Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih Perekrutan pegawai dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang Perlunya pelaksanaan proses ini dalam prakteknya sama, serta bebas dari kecenderungan pihak (Prihatmoko.
perekrutan pegawai bukan saja bersedia untuk Gagasan pilkada langsung itu pada dasarnya mengikuti proses penilaian tetapi sering kali merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah dimulai.
Sebagaimana yang telah dikemukakan perekrutan pegawainya.
oleh Robert A.
Dahl, disamping untuk menghindari Tirani.
Walaupun poin ini merupakan aplikasinya yang mencapai tujuan- tujuan yang lain, diantaranya terbaru, fungsi assessment centeruntuk melakukan adalah terwujudnya hak-hak esensial individu, identifikasi logis dipertimbangkan pada urutan ke-3, terdapat kesempatan untuk menentukan posisi dari karena hal ini akan mempengaruhi karyawan yang individu, dan adanya kesejahteraan.
Pilkada secara langsung itu memberi kesempatan yang lebih luas identifikasi awal, sampai sejauh ini, adalah untuk kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai proses politik.
manajerial dari pegawai-pegawai non-managemen.
Identifikasi awal Tujuan Sedangkan menurut Douglas W.
Bray .
alam Tujuan dari penilaian ini bukan untuk menghambat Khawarit.
tujuan asesmen centeradalah: AuUntuk keputusan promosi akhir para calon ke tingkat memberikan evaluasi di luar pekerjaan yang objektif manajemen, tetapi lebih untuk mengidentifikasikan atas perkembangan kemampuan, potensi, kekuatan pegawai-pegawai yang memiliki harapan di masa dan kelemahan, dan motivasi,Ay Lebih jauh lagi.
Bray yang akan datang.
Maksud yang terkandung ialah Center untuk memberikan kesempatan pengembangan melaksanakan evaluasi ini dengan observasi atas khusus dan tindakan rangsangan bagi mereka.
tingkah laku peserta dalam berbagai situasi yang dengan potensi yang besar, sehingga dapat posisi telah distandarisasi, pemberian rating atas tingkah yang ditargetkan lebih cepat dari yang diperkirakan.
laku tersebut terhadap sejumlah dimensi yang telah Dalam jenis aplikasi ini, semua teknik assessment center dilaksanakan secara perorangan.
Tidak AuAssessment mengenai calon potensi untuk level dan jenis dipergunakan latihan secara kelompok.
Penempatan Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31 p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 Salah satu sasaran yang jarang ingin dicapai melalui proses assessment center adalah penempatan.
Hal memasukan di antara tujuan Ae tujuan yang ingin ini adalah wajar karena biasanya proses assessment dicapai satu atau lebih dari antara ke-5 tujuan yang center lebih dijalankan untuk model manajemen dinyatakan di bawah ini : Keputusan bahwa umum daripada untuk pekerjaan-pekerjaan yang seseorang peserta memenuhi atau tidak memenuhi bersifat spesifik.
Walaupun demikian, assessment kualifikasi untuk pekerjaan tertentu atau tingkat center juga mempengaruhi keputusan penempatan pekerjaan tertentu.
pegawai dalam beberapa kasus.
sejumlah variabel yang telah didefinisikan.
Sebuah Promosi Suatu set keputusan yang Penggunaan yang cukup sering dari assessment prediksi atas potensi jangka panjang untuk tiap center ialah sebagai bagian dari proses promosi.
Tipe assessment ini dilakukan untuk berbagai level pengembangan tiap peserta.
manajemen yang berbeda.
Mungkin assessment Penilaian Assessment Center yang merupakan suatu center lebih umum dilaksanakan untuk tingkat manajemen bawah, namun banyak organisasi yang perilaku pegawai dalam pekerjaan sehingga hasil membatasi penggunaan assessment center hingga dari prosesAssessment Center dapat digunakan kepada tingkat manajemen menengah.
Beberapa dalam stategi pengembangan SDM suatu organisasi.
organisasi bahkan menggunakannya untuk jabatan Manfaat yang dapat digunakan dari hasil Assessment yang hampir setara dengan wakil presiden.
Center antara lain: .
Memperoleh kriteria yang Pengembangan .
Rekomendasi untuk pengembangan hampir selalu Mengidentifikasi kader-kader pemimpin melalui merupakan salah satu hasil dari proses assessment Menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan Namun semata-mata pengembangan adalah jarang.
yang spesifik dan terencanan bagi pegawai.
Mengidentifikasi Affirmative Action Tujuan baru yang ingin dicapai melalui assessment managerial pegawai.
center ialah untuk programAAffirmative ActionA.
Manfaat yang diperoleh dari Assessment Center yang ingin mempercepat promosi bagi kelompok minoritas dan pegawai wanita dalam organisasi Program identifikasi awal adalah sejalan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan SDM pengembangan karir pegawai.
Banyak sarana/alat Untuk memudahkan pemahaman proses dalam pengembangan, dan promosi sering kali sangat Assessment Center, dapat dilihat dari karakteristik panjang, dan adalah perlu untuk mengidentifikasi Assessment Center (Menurut Fredi Jok.
anggota kelompok minoritas dengan potensi yang .
Assessment Center dirancang berkaitan dengan lebih tinggi agar dapat maju lebih cepat.
kompetensi/dimensi suatu jabatan tertentu.
Apa yang telah dinyatakan oleh Bray tidaklah Menggunakan berbagai simulasi yang mencerminkan bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam tingkah laku yang menjadi prasyarat jabatan yang akan diduduki.
Observasi perilaku/ kompetensi Industrial Proses Organizational Psychology, yaitu AuAktivitas assessment center yang asesi .
eserta asesme.
didasarkan beberapa Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara .
inimal Tahapan Pra-Assessment Center.
Sebelum mengukur dimensi/ kompetensi yang sama dengan Assessment Center dilakukan, diperlukan sejumlah tujuan untuk mengeleminasi kesalahan pengukuran.
langkah persiapan, yaitu: .
melakukan analisis .
Satu kegiatan asesmen diikuti oleh 5-6 orang pekerjaan, dimaksudkan untuk menyusun uraian asesi yang harus mengikuti semua simulasi atau pekerjaan .
ob descriptio.
dari jabatan yang akan exercise yang sama dalam 2/ 3 hari kegiatan di isi.
Setiap asesi akan diobsevasi/ dievaluasi tersebut, misalnya : tercapainya target, pelayanan oleh sekurang-kurangnya 2 orang Asesor.
prima, teamwork yang solid, fokus pada pelanggan.
Setiap Asesor harus menerima pelatihan yang baik .
menentukan dimensi atau persyaratan jabatan, dan mampu melakukan garis-garis pedoman kinerja dimensi adalah sejumlah faktor yang dianggap mewakili dan harus dimiliki oleh calon pemegang sebuahAssessment Center.
Beberapa prosedur jabatan agar yang bersangkutan mampu mencapai sistematis harus digunakan oleh Asesoruntuk kriteria sukses yang telah ditetapkan.
Dimensi ini mencatat secara akurat pengamatan terhadap perilaku spesifik .
pada saat kejadian.
mengetahui secara persis isi jabatan tersebut Asesor harus mempersiapkan beberapa laporan .
eorang job content exper.
melalui sejumlah atau catatan hasil pengamatan yang dibuat pada observasi dan/atau angket.
Angket dimaksudkan setiap simulasi/latihan untuk dipakai sebagai bahan untuk mengukur dimensi-dimensi apa saja yang ada diskusi bersama para penilai.
Hasil akhir dalam suatu jabatan dan kemudian menentukan asessment ditentukan melalui data integrasi seluruh ranking dimensi tersebut dari yang paling penting bukti perilaku yang menghasilkan konsesus diantara .
sampai yang kurang penting.
Hasil Asesor.
Penggabungan observasi dan/ atau angket tadi kemudian diuji .
menentukan kriteria sukses jabatan .
pengumpulan informasi yang didapat dari teknik menetapkan bentuk simulasi.
Bentuk simulasi yang penilaian selama simulasi/ exercise berlangsung, digunakan harus dapat menstimulasi munculnya bukan dari informasi yang tidak relevan dengan dimensi-dimensi yang telah ditetapkan, sehingga proses penilaian.
Asesi di evaluasi berdasarkan dapat diamati kapasitas assessees dalam setiap kriteria/ standar yang telah ditentukan dengan jelas, dimensi yang telah ditetapkan.
Bentuk simulasi yang bukan dibandingkan satu sama lain.
Assessment Center adalah suatu metoda Croup Discussions, .
In-basket Exercises, .
Interview Role Plays, .
Business Games, .
Analysis Exercises, .
Presentation komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu Exercises.
menyusun materi untuk simulasi, yang ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis disini disusun item atau materi-materi yang akan pekerjaan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh menjadi obyek bahasan/ diskusi/ latihan dalam mampu menggambarkan kriteria spesifik sesuai masing-masing yang dituntut oleh persyaratan jabatan yang ada.
Materi-materi ini harus diuji validitasnya Metoda ini lebih lazim digunakan untuk menilai melalui proses uji statistik sehingga materi-materi kemampuan calon yang akan diproyeksikan untuk tadi benar-benar mengungkap dimensi-dimensi yang menduduki posisi manajerial, baik calon dari luar telah ditetapkan.
perusahaan, maupun untuk kepentingan promosi Dalam Leaderless pemerintahan yang bersih dan berwibawa .
ood Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31 p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 gavernanc.
serta mewujudkan pelayanan publik pengembangan karir yang memungkinkan potensi yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya ASN dikembangkan secara optimal.
perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia Pengembangan SDM aparatur (ASN) berbasis (SDM) aparatur khususnya Aparatur Sipil Negara kompetensi, sangat diperlukan guna mewujudkan (ASN) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya.
Dengan kata jabatan SDM aparatur (ASN), secara umum lain.
ASN dalam menjalankan tugas tentunya harus berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan, sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.
sikap, dan perilaku, yang Pengembangan karir .
eperti promos.
sangat pelaksanaan tugas Kompetensi (Mustopadidjaja, diharapkan oleh setiap pegawai.
Dalam praktek Kompentensi mengambil keputusan sesuai dengan peranya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian.
Handoko peningkatan pribadi yang dilakukan Disinilah kompetensi menjadi satu karakteristik untuk mencapai suatu rencana karir.
Menurut yang mendasari individu atau seseorang mencapai Simamora .
, proses pengembangan karir kinerja tinggi dalam pekerjaannya.
Karakteristik dalam suatu pendekatan formal yang diambil organisasi untuk memastikan bahwa orang-orang .
, keterampilan .
, dan perilaku dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat .
Sehingga memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam pengembangan karir dapat dikatakan suatu kondisi melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam organisasi dalam jaluir karir Kompetensi yang dimiliki ASN yang telah ditetapkan.
harus mampu mendukung pelaksanaan strategi Pengembangan karir yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SDM aparatur (ASN ) melalui secara individual perubahan yang dilakukan manajemen.
pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja.
Model kompetensi yang dikaitkan dengan Sistem karir pada umumnya melalui kenaikan strategi manajemen sumber daya manusia dimulai pada saat rekruitmen, seleksi, penempatan sampai .
engangkatan ke jabatan lai.
Moekijat .
dengan pengembangan karier pegawai sehingga mengatakan bahwa : dalam pengembangan karir seharusnya diterima.
merupakan aktifitas yang AuinstantAy.
Guna Sebelum pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan kualitas SDM aparatur, (ASN ) terlebih dahulu kita efisien, serta mengoptimalkan kompetensi ASN perlu memotret kondisi faktual SDM aparatur (ASN) dewasa ini secara komprehensif dengan memberikan kesinambungan terjaminnya hak dan melihatnya dari sudut pandang manajemen sumber kewajiban ASN dengan misi tiap organisasi daya manusia.
Dengan menggunakan sudut pandang Demikian juga untuk memotivasi tersebut, maka kondisi SDM aparatur (ASN) dapat kinerja ASN perlu disusun pola karir dan Belum Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara Tahap berikutnya merupakan tahap yang paling komprehensif, integrated dan berbasis kinerja.
kritikal, yakni tahap asesmen/ penilaian kompetensi Pengadaan ASN belum berdasar pada kebutuhan untuk setiap individu karyawan dalam perusahaan/ .
Penempatan ASN belum berdasar pada organisasi itu.
Tahap ini wajib dilakukan, sebab kompetensi jabatan.
Pengembangan pegawai setelah kita memiliki direktori kompetensi beserta belum berdasarkan pola pembinaan karier.
dengan kebutuhan kompetensi per posisi, maka kita Sistem penilai kinerja belum obyeklif.
Kenaikan perlu mengetahui dimana level kompetensi para pangkat dan jabatan belum berdasarkan prestasi kerja dan kompetensi.
Diklat ASN memahami gap antara level kompetensi yang optimal dalam meningkatkan kompetensi.
(A.
Azis dipersyaratkan dengan level yang dimiliki oleh Sanapiah,http://images.
karyawan saat ini.
Berangkat dari gambaran di atas, maka strategi Terdapat beragam metode untuk mengevaluasi ASN sederhana dan praktis hingga yang kompleks.
Keseluruhan unsur ini perlu dimanage melalui Metode yang praktis adalah meminta atasan, rekan kerja dan mungkin juga bawahan untuk menilai level kitaAedan tersebut secara konsisten, dan penyempurnaan yang terus-menerus terhadap sistem yang ada, guna menggunakan semacam kuesioner kompetensi.
menghasilkan SDM Kuesioner ini didesain dengan mengacu pada aparatur yang profesional.
Strategi itu meliputi :
direktori kompetensi serta indikator perilaku per Pertama.
Strategi Compentency-Based Human Recources Management (CBHRM) Competency Ae Based HR Management (CBHRM).
Tahap berikut dari penerapan CBHRM adalah memanfaatkan hasil level asesmen kompetensi yang kompetensi, merupakan salah satu strategi atau telah dilakukan untuk diaplikasikan pada setiap pendekatan baru dalam memetakan kinerja SDM
rekrutmen, manajemen karir, pelatihan, hingga SDM
SDM,
mendasarkan pada kompetensi.
Tahap pertama sistem remunerasi.
yang mesti dilakukan ketika suatu perusahaan Kedua.
Kompetensi (PPBK).
Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian kompetensi serta profil kompetensi per posisi.
tertentu, serta sikap agar pegawai semakin terampil Dalam competency-based Pendidikan Pelatihan Berbasis dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.
Biasanya pelatihan merujuk pada competency Ae yang dibutuhkan oleh perusahaan pengembangan ketrampilan bekerja .
lengkap dengan definisi kompetensi yang yang dapat digunakan dengan segera.
Program- rinci, serta juga indikator perilaku dan levelisasi program pelatihan dirancang untuk menjembatani .
enjenjangan leve.
untuk setiap jenis kompetensi.
Dalam tahap ini pula disusun semacam kebutuhan pekerja dan kompetensi yang diharapkan dimiliki kompetensi per posisi, atau semacam daftar Pelatihan berbasis kompetensi sangat kompetensi apa yang dipersyaratkan untuk satu diperlukan dalam pengembangan SDM aparatur posisi tertentu, berikut dengan level minimumnya.
(ASN), karena secara tradisi atau konvensional Ae Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31 p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 hanya menghasilkan peserta pelatihan memiliki .
kompetensi yang telah dicapai dan Aupengetahuan mengenai apaAy.
Sementara pelatihan yang berbasis kompetensi memungkinkan peserta Penerapkan setelah selesai, tidak sekedar mengerti, akan tetapi Artinya, penyelenggaraan diklat diarahkan untuk Audapat melakukan sesuatuAy yang harus dikerjakan.
Melalui dipersyaratkan oleh jabatannya, sehingga ASN di dalam mengerjakan bersangkutan wajib mengikuti diklat yang tujuan pekerjaan yang ada, dapat meningkatkan tanggung pembelajarannya membangun kompetensi tersebut.
jawab dan mengembangkan karir.
Salah satu upaya Diklat berbasis kompetensi bagi ASN strategis yang perlu dilakukan adalah menciptakan diklat yang sekedar membentuk kompetensi, sebuah Auproses belajarAy yang berlanjut melalui pelatihan dan pengembangan.
Dalam Paradigma dengan tugas dan jabatannya.
Dengan kata lain.
Pendidikan (Proses pembelajara.
versi UNESCO kompetensi itu secara langsung dapat membantu di .
alam dalam melaksanakan tugas dan jabatan.
akan terbantu Mangkuprawira, menekankan bahwa sasaran pendidikan diarahkan Penerapan kebijakan ini memang berimplikasi pada : ( .
learning to know.
learning to do.
learning to be.
kompetensi untuk setiap jabatan, baik jabatan Sedangkan learning to live together.
struktural, fungsional tertentu, maupun fungsional Karena setiap ASN adalah pelayan publik, kompetensi meliputi: .
Memperbaiki kinerja.
maka sesuai dengan tugas pokoknya sudah barang Meningkatkan tentu kompetensi merupakan keharusan program-program .
Menghindari keusangan manjerial.
Menyolusikan masalah.
setiap standar jabatan.
Dalam prakteknya, tidak Orientasi karyawan baru.
Penyiapan Promosi.
semua kompetensi tersebut diperoleh melalui .
diklat melainkan diperoleh melalui belajar mandiri, pengembangan personal.
(Carell.
M,R 1.
Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan Kompetensi yang diperoleh melalui diklatlah yang dan Pelatihan (Dikla.
Berbasis Kompetensi AePPKB .
ompetency-based education and or trainnin.
Dengan demikian, pengembangan SDM yang berfokus pada hasil akhir .
pelayanan yang baik.
PPKB
pendidikan dan pelatihan uang dirancang untuk Perubahan melalui diklat dapat dilakukan kemampuan dan ketrampilan dengan melakukan berbagai kursus, pendidikan secara khusus, untuk mencapai hasil kerja yang formal maupun non formal atau pendidikan lainnya berbasis target kinerja .
erformance targe.
yang yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis maupun perubahan pola (Setyowati http:// pikir, moral, dan perilaku SDM aparatur.
Meskipun Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan PPBK merubah pola pikir, moral dan perilaku SDM adalah : .
Menghasilkan kompetensi dalam aparatur melalui diklat memang tidak mudah, akan penggunaan ketrampilan yang ditentukan untuk tetapi tetap perlu dilakukan.
Sementara peningkatan pencapaian pekerjaan dan jabatan.
Penelusuran kemampuan atau kompetensi melalui non diklat dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara kondisi kerja yang kondusif untuk terjadinya berbasis profesionalisme.
Disatu sisi dalam undang- peningkatan kemampuan, melakukan mutasi secara berkala, menciptakan hubungan antar personal yang pengangkatan dalam jabatan berdasar sistem karier harmonis dan lain sebagainya.
, selain berdasarkan kompetensi.
Hal ini Ketiga.
Strategi Assesment Center.
Fungsi tentunya akan berpengaruh pada pengembangan esensial manajemen sumberdaya manusia adalah karier ASN .
Untuk dapat mencapai amanah dari memastikan suatu organisasi mencapai tujuan UU No 5 Tahun 2014 tersebut yaitu pegawai yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara profesional, kompeten, dan menghasilkan instrumen/perangkat yang harus disiapkan adalah : Ae kinerja yang efektif hingga superior pada jabatan Klasifikasi jabatan Ae Standar kompetensi jabatan Ae dan peranan masing-masing serta berkontribusi Perbaikan sistem Remunerasi ASN yang memenuhi secara optimal dalam syarat eksternal dan internal equity Ae Perbaikan SDM Peluang untuk mencapai akan terbuka lebar apabila sistem penilaian kinerja.
suatu organisasi mengadopsi proses Auassesment Dalam UU No 5 Tahun 2014.
Pengangkatan centerAy sebagai strategi MSDM .
Proses ini dapat ASN dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan menjadi bagian integral dari program perencanaan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, dan pengembangan .
ermasuk promosi pegawa.
prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan Tujuan untuk jabatan itu.
Hal itu tentunya masih sulit mempunyai orang-orang yang siap menjalankan untuk dilakukan, mengingat standar kompetensi pekerjannya hingga level kompetensi tertinggi, bagi pegawai belum disusun, yang ada baru dengan kata lain tujuan dari tujuanassesment center pedoman penyusunan standar kompetensi bagi adalah terciptanya kesesuaian antara apa yang pejabat structural yang dikeluarkan oleh BKN yang dibutuhkan dan dapat ditawarkan organisasi dengan itu harus ditindaklanjuti oleh seluruh instansi agar apa yang dibutuhkan dan ditawarkan karyawannya, setiap instansi mempunyai standar kompetensi dengan jelas ditegaskan, bahwa pembinaan ASN masing-masing.
Dalam prakteknya pengangkatan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sisten karir kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.
jabatan tersebut.
Namun demikian Undang Ae Undang No UU struktural selama ini belum Pada UU No 5 Tahun 2014, untuk menjamin No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dirasa belum dapat mengakomodasi tuntutan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat masyarakat akan birokrasi yang efisien dan efektif diadakan penilaian prestasi kerja.
Terkait dengan dengan ASN yang professional, netral, akuntabel dan melayani masyarakat.
Untuk itulah perlu menggunakan DP3 sebagai dasar penilaian kinerja dilakukan peninjauan kembali beberapa pasal terkait seorang ASN dengan UU No 5 Tahun 2014 agar dapat yang jelas.
DP3 yang ada sekarang ini belum mampu mengakomasi tuntutan masyarakat tersebut.
Terkait dengan salah satu komponen sistem kepegawaian yaitu manajemen ASN Dalam UU No 5 Tahun 2014 belum ada standar dan indicator pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.
Selain itu, unsur-unsur yang dinilai lebih banyak mengamanahkan manajemen kepegawaian yang Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31 pengetahuan .
dan ketrampilan .
Berbagi kebijakan lain, seperti : .
Peraturan Pemerintah p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 Fokus Penelitian Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka perlu adanya batasan penelitian yang di Nomor 101 tahun 2000 tentang fokuskan pada Dampak Pemilihan Kepala Daerah Pendidikan dan Pelatihan Jabatan ASN , .
lampiran Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara Perauran Pwemerintah Nomor 13 tahub 2002 di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2002 tentang Pengangkatan ASN Lokasi Penelitian dalam jabatan strukrural, .
Keputusan Kepala Adapun BKN Nomor 64A tahun 2003 tentang Pedoman penelitian adalah termpat atau lokasi dimana Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural penelitian ini akan dilaksanakan untuk memperoleh ASN .
data atau informasi terkait dengan permasalahan METODE PENELITIAN yang akan diteliti.
Lokasi penelitian adalah tempat Jenis dan Pendekatan Penelitian yang sebenarnya menjadi obyek dalam penelitian Dalam ini, sehingga mampu memberikan informasi akurat menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Yang yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
Adapun mana menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur Provinsi Kalimantan Selatan.
penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang Informan Penelitian atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006:.
Untuk memperoleh data guna kepentingan Penulis lainnya juga mengatakan bahwasanya penelitian ini, maka diperlukan informan.
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive Sesuai dengan namanya purposive sumpling menggunakan prosedur analisis stastistik atau cara diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang kualifikasi lainnya.
mana menganggap bahwa subjek penelitian yang Jadi, dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang di diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini.
maksud untuk memehami fenomena tentang apa Selain itu pemilihan informan dalam penelitian yang dialami oleh subyek penelitian misalnya yang akan dilakukan ini disesuaikan dengan tujuan, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll.
dan permasalahan penelitian tentang Dampak Sedangkan penelitian deskriptif merupakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan Pembinaan Aparatur Sipil Negara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam di Lingkup atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak adanya (Nawawi, 2001:.
Sumber Data Maka dapat di simpulkan bahwa penelitian Sumber data yang diambil dalam penelitian ini sumber-sumber menggambarkan dan melukiskan suatu realitas penyediaan informasi yang mendukung dan menjadi sosial yang kompleks untuk memecahkan suatu pusat perhatian penelitian.
Sumber data adalah masalah yang ada di masyarakat.
subyek dimana data dapat diperoleh.
Jenis data yang Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis.
Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Data Primer Reduksi data Data primer adalah data yang diperoleh dengan Reduksi data merupakan proses dari pemilihan, melakukan penelitian langsung terhadap objek pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, pengabstrakan dan trasformasi data yang di pengumpulan data sebagai berikut :
temukan saat berada di lapangan penelitian.
Observasi, yaitu cara mengumpulkan data berkaitan dengan Dampak Pemilihan Kepala yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamat Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur peneliti secara langsung terhadap aspek-aspek Sipil Negara yang terkait dengan partisipasi masyarakat Kalimantan Selatan.
dalam proses perencanaan pembangunan.
di Lingkup Pemerintah Provinsi Penyajian data Interview atau wawancara, yaitu tindakan Penyajian data sebagai sekumpulan informasi dalam melakukan Tanya jawab yang telah dipilih tersusun yang memberi kemungkinan adanya dalam hal pengumpulan informasi yang relevan.
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Data Sekunder baik penyajian data dalam bentuk table maupun Data sekunder adalah data yang diperoleh naratif yang menggabungkan informasi yang melalui study pustaka .
ibrary researc.
untuk tersusun kedalam bentuk yang padu.
mengumpulkan data-data melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.
Verifikasi dan Kesimpulan Verifikasi dan kesimpulan merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasikonfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari Teknik Analisis Data Teknik proporsi peneliti menurut data yang diperoleh Dalam menganalisis data ada 4 penelitian yang digunakan untuk menguji dan tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, menarik kesimpulan.
Analisis data adalah suatu penyajian data dan penarikan kesimpulan.
penelitian ilmiah yang sangat penting karena dengan Dari model interaktif analisis data, peneliti analisis suatu data dapat diberi arti atau makna harus melakukan proses sesuai dengan model tersebut yang dimulai dari pengumpulan data, masalah-masalah Dalam penelitian ini teknik analisis data Analisis ini merupakan proses yang bisa perhitungan-perhitungan berulang-ulang dan bertahap hingga pada akhirnya bersifat stastistik.
mampu berada dipenulisan akhir penelitian.
Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut :
Pengumpulan data
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan data adalah mencari, mencatat serta mengumpulkan data secara objektif dan DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
apa adanya sesuai dengan hasil wawancara
LANGSUNG DALAM PEMBINAAN
dengan informan penelitian dan dokumen di KARIER ASN DI PEMPROV KALIMANTAN lapangan berkaitan dengan Dampak Pemilihan SELATAN Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31 Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Pembinaan ASN proses pemilihan langsung di Provinsi Kalsel.
Kalimantan Selatan ditinjau dari segi : .
Sosial dimana secara nyata dan fakta dimana Kepala Aparatur Daerah memberikan dan menyediakan fasilitas kesan/persepsi bagi ASN bahwa Kepala Daerah Khusus kepada para pendukungnya yang setia baik yang terpilih dari pemilihan langsung tersebut berupa fasilitas rumah, kendaraan dan lain-lain yang seakan-akan selalu ada kaitannya dengan dukung mendukung oleh PNS kepada kandidat Calon peraturan dalam pengelolaan asset Daerah.
Karena Kepala Daerah ketika mulai proses kampanye Pendukung tersebut bukan sebagai ASN, tetapi hingga pada saat pemilihan.
Hal tersebut akibatnya sebagai perorangan/swasta saja, bahkan fasilitas menimbulkan rasa kekhawatiran sebagian PNS/ASN yang diberikan melebihi ukuran standar kewajaran.
ketika Kepala Daerah yang terpilih nantinya dalam .
Ditinjau dari aspek Ekonomi Aparatur Sipil Negara.
Khususnya pada pemerintah Provinsi Negara besarnya kewenangan Kepala Daerah sebagai hasil Pemprov Sipil Karier p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 Kalimantan suatu kebijakan pilih-pilih SDM mana yang kira-kira sepanjang yang bersumber dari Gaji dan tunjangan mendukung dan yang tidak mendukung.
Padahal relatif masih sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan perundangan-undangan tentang Gaji dan Tunjangan Kepegawaian bahwa PNS dalam proses Pemilihan Jabatan melekat, dan acuan besaran tunjangan Kepala Daerah Khususnya masih menggunakan Pergub Artinya siapa saja yang menjadi Kepala Namun untuk pembayaran Honorarium Daerah terpilih melalui pemilihan langsung tersebut atas kegiatan di lingkup SOPD, dalam tahun maka wajib hukumnya menjalankan dan mendukung secara loyal terhadap program dan kebijakan yang pemberian honor kegiatan karena dianggap kegiatan Kepala Daerah Daerah menggunakan SDM Aparaturnya akan melakukan Selatan.
Hanya Hasil dari Pemilihan Langsung Kepala kebijakan tersebut masih ada secara terselubung Daerah tersebut seakan-akan merupakan hasil yang adanya beban keuangan yang diwajibkan kepada memberikan kewenangan yang besar dan mutlak SOPD melalui Kegiatan di PPTK, diantaranya untuk bagi Kepala Daerah yang terpilih sehingga PNS/ASN menanggung adanya pengangkatan Staf Khusus merasa harus memberikan suatu dukungan tanpa Kepala Daerah reserve meskipun kadang banyak hal yang tidak Lembaga/Swasta sesuai/sejalan Honorarium/tunjangannya perundang-undanganan dalam menjalankan program dan kebijakannya.
Belum lagi lingkungan para perjalanan dinas ASN yang bertugas rutin setiap pendukung Kepala Daerah yang terpilih yang juga ikut turut berperan mengatur dan memberikan mengurangi pendapatan ASN yang bersangkutan.
saran-saran baik langsung maupun tidak langsung Demikian juga banyaknya pengangkatan tenaga kepada jajaran SOPD, sehingga ASN/PNS/Pimpinan kontrak di beberapa SOPD yang tanpa melalui SOPD merasa memiliki beban dan mempengaruhi analisa kebutuhan tenaga kerja sehingga membebani Hal SOPD anggaran daerah dalam menyediakan anggaran Honorarium tenagakontrak.
Demikian juga terjadi Adanya kesenjangan sosial bagi ASN/PNS akibat pemberhentian sepihak dibeberapa SOPD terhadap dijalankan/dilaksanakan Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara Kontrak/honor Dimensi yang dari suatu dampak kebijakan mengabdi/bekerja .
da yg 5 tahun a.
secara Kepala Daerah yang ditujukan kepada 19 Pejabat sepihak oleh Kepala SOPD yang merasa dekat Eselon 2 Senior di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagi berikut: .
Masalah Publik dan Kepala Daerah, tindakan sewenang-wenang tanpa melalui suatu orang-orang proses yang benar dalam memberhentikan SDM (Tanpa peringata.
_Dari segi Budaya adalah.
struktural eselon dua dibeberapa SOPD dan Biro Karena Kepala Daerah yang terpilih secara langsung pada Sekretariat tersebut merasa memiliki kewenangan yang mutlak Selatan pada awal Januari 2017 secara besar- meskipun sering bertentangan dengan Ketentuan besaran ( kurang lebih 28 oran.
yang dilakukan Aturan kepegawaian, maka kebijakan yang dilakukan secara sepihak oleh Gubernur dimana berdasarkan dalam rangka pengembangan karier ASN dalam Evaluasi
Daerah
KASN
Dengan SOPD/Pejabat Provinsi Kalimantan Laporan Pengawasan dan Surat Rekomendasinya nomor: B- mutasi/Rotasi dilingkup SOPD 544/KASN/2/2017, tanggal 20 Pebruari 2017.
Pemerintah Provinsi dimana dalam setahun sampai terjadi 4 .
kali mutasi, maka hal ini dari ditandatangani Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
Sofian Effendi, terbukti adanya pelanggaran dalam ASN Rekomendasi memperburuk motivasi dan etos kerja aparatur.
Pratama Pengaduan.
Pimpinan Tinggi eksistensi tugas dan tanggung jawab dalam kurun sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah waktu yang relatif sangat singkat serta menyulitkan nomor 18 Tahun 2016, dan juga telah menyimpang dalam penilaian kinerja aparatur.
Hal ini pula dari Surat Menpan dan Reformasi Birokrasi RI menjadikan budaya kerja ASN menjadi turun dan nomor : B/3116/M.
PANRB/09/2016, tanggal 20 bekerja seadanya karena anggapan bahwa jabatan September yang diemban hanya bersifat sementara saja dalam Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi waktu singkat.
Secara lebih ekstrim bahwa adanya isu yang berkembang dikalangan ASN PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat untuk dapat mempertahankan jabatan bisa langgeng Daerah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan atau memperoleh jabatan strategis harus pandai untuk meninjau kembali Surat Keputusannya terkait melakukan pendekatan secara personal melalui dengan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi orang-orang dekat dengan Kepala Daerah, serta Pratama dan direkomendasikan untuk dikembalikan mampu meangakomodir kepentingan tertentu yang diminta, bahkan sampai pada mempengaruhi proses Struktural/JPT Pratama.
Kondisi ini tentu sangat kerja dalam hal pengadaan barang dan jasa di berpengaruh terhadap fungsi pelayan publik oleh SOPD.
Aparatur pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
Pengisian Jabatan Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan Jabatan Fungsional karena kesinambungan pelaksanaan Program dan DIMENSI
DAMPAK
KEBIJAKAN
kegiatan yang telah disiapkan dan dijalankan oleh GUBERNUR KALSEL YANG DITUJUKAN KEPADA 19 PEJABAT ESELON II SENIOR penyesuaian dan pembelajaran kembali yang dapat menyita waktu serta fokus penanganan masalah PEMERINTAH KALIMANTAN SELATAN.
PROVINSI
yang dapat saja berbeda.
Demikian juga dampaknya terhadap bawahan yang terlibat dalam proses Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31 p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 penanganan masalah serta program dan kegiatan .
Dampak terhadap pekerjaan yang sebelumnya yang telah disusun.
Dampak yang dihadapi oleh ASN yang diberhentikan dari jabatan berkepanjangan adalah dimungkinkan terbentuknya Struktural dan dimutasi diagonal kedalam jabatan fungsional, adalah menjadikan tidak produktifnya Pejabat Pimpinan Tinggi pejabat bersangkutan karena pengangkatan kedalam dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan secara massal dan bahkan melanggar berpangkat IVc dan IVd senior dan bahkan sudah ketentuan peraturan yang berlaku, itulah sebuah melampaui batas maksimal dalam pangkat, sehingga sistem hasil pemilihan Langsung yang menyebabkan tidak perlu mengejar angka kredit melalui tugas- terjadinya rezim penguasa dengan kewenangan yang tugas fungsional untuk memperoleh kenaikan Aparaturnya.
Disamping sehingga lebih dominan mengedepankan unsur like and dislike (Spoil Syste.
, dan mengesampingkan tujuan yang diinginkan dari Undang-Undang ASN Permenpan dan RB nomor: 26 Tahun 2016, sehingga penetapan pejabat eselon 2 ke Jabatan berdasarkan Kompetensi.
Fakta yang terjadi bahwa Fungsional tertentu tidak berdasarkan kesesuaian dalam mengelola SDM di lingkungan Pemerintah dengan jabatan struktural terakhir, baik segi Provinsi Kalsel, layaknya seperti sebuah perusahaan pengalaman maupun keahlian teknisnya.
Disamping pribadi, dimana Penentuan SDM Aparatur itu penempatannya pada SOPD tidak ditunjang jabatan tanpa melalui proses Baperjakat lagi, tetapi dengan anggaran serta pembinaan yang seharusnya tersentral ditangan Kepala Daerah.
Hal ini juga menjadi tugas pimpinan SOPD yang bersangkutan terjadi terhadap SDM pada Perusahaan Daerah dan sebagai pejabat pembina, dalam arti dibiarkan begitu Bank Daerah.
Hal ini pula diperparah dengan saja hingga berakhirnya masa pensiun.
SDM
Merit System rata-rata lemahnya fungsi pengawasan oleh Pemerintah Pusat baik itu KASN.
Menpan dan RB.
Inspektorat
KONDISI
Kemendagri, dan lembaga lainnya yang terkait (ASN) KALIMANTAN SELATAN.
melaksanakan UU aparatur Sipil Negara.
Kondisi
APARATUR
Kondisi
SIPIL
PEMERINTAH
ASN
NEGARA
PROVINSI
Pemerintah Provinsi tersebut apabila tidak dilakukan pengawasan yang Kalimantan Selatan saat ini, belum sebagaimana sungguh-sungguh dan konsisten dalam rangka yang dikehendaki Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang mengedepankan pada aspek perundang-undangan kepegawaian/ASN oleh Aparat yang berwenang Kompetensi maka hal ini akan memberikan dampak yang mewujudkan Good Governance dan mewujudkan berkepanjangan dan luas.
Yang kita tahu juga terjadi pelayanan publik yang berkualitas, efisien dan dibeberapa Daerah lainnya yang juga melakukan hal Meskipun untuk pengisian jabatan Pimpinan yang sama oleh Kepala Daerah baik Gubernur Tinggi Pratama ( Eselon .
, sudah dilakukan melalui maupun Bupati/Walikota.
Biaya langsung untuk lelang terbuka dan uji kopetensi melalui Tim Seleksi proses mutasi diagonal melalui evaluasi dan review yang dibentuk.
Hal ini terjadi pada penempatan kinerja para pejabat senior, sebagaimana dijelaskan jabatan eselon 3 dan eselon 4 yang banyak ketidak pada poin 6 tersebut diatas menurut hemat saya sesuaian antara pengalaman maupun pendidikan tidak ada, khususnya terkait dengan pemberhentian yang bersangkutan untuk pengisian formasi jabatan yang ada, sehingga seringnya mutasi yang dilakukan Suhardjo,Widyaiswara.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara dan secara fakta terdapat beberapa orang yang sampai terjadi 4 .
kali mutasi, maka hal dalam satu tahun mengikuti hingga empat kali ini dari aspek budaya ASN menjadikan hal yang Selain itu juga adanya penempatan memperburuk motivasi dan etos kerja aparatur, pejabat dalam jabatan Struktural yang pangkatnya karena menyebakan adanya ketidak pastian lebih rendah dari pada bawahannya.
Demikian juga eksistensi tugas dan tanggung jawab dalam adanya kenaikan jabatan yang sangat cepat dimana kurun waktu yang relatif sangat singkat serta dalam satu tahun dapat memperoleh kenaikan menyulitkan dalam penilaian kinerja aparatur.
jabatan setingkat lebih tinggi, sehingga dalam menilai Dimensi dampak kebijakan Kepala Daerah yang kinerja tentunya tidak cukup bukti bahwa yang ditujukan kepada 19 Pejabat Eselon 2 Senior di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagi kenaikan jabatan.
berikut: .
Masalah Publik dan orang-orang yang terlibat yaitu.
Dengan diberhentikannya PENUTUP pimpinan SOPD/Pejabat struktural eselon dua Kesimpulan dibeberapa SOPD dan Biro pada Sekretariat Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada awal dalam Pembinaan Karier ASN di Pemprov Januari 2017 secara besar-besaran ( kurang Kalimantan Selatan ditinjau dari segi : .
Sosial lebih 28 oran.
yang dilakukan secara sepihak Aparatur Sipil Negara Gubernur kesan/persepsi bagi ASN bahwa Kepala Daerah Evaluasi KASN dalam Laporan hasil Pengawasan yang terpilih dari pemilihan langsung tersebut seakan-akan selalu ada kaitannya dengan dukung 544/KASN/2/2017, tanggal 20 Pebruari 2017, mendukung oleh PNS kepada kandidat Calon perihal Rekomendasi atas Pengaduan, yang Kepala Daerah ketika mulai proses kampanye ditandatangani Ketua Komisi Aparatur Sipil hingga pada saat pemilihan.
Ditinjau dari Negara, aspek Ekonomi Aparatur Sipil Negara adalah .
pelanggaran dalam pemberhentian dari jabatan Khususnya Pimpinan Provinsi Surat Rekomendasinya Sofian Tinggi Effendi.
Pratama Kalimantan Selatan, yang bersifat pendapatan perangkat daerah sebagaimana diatur pada sepanjang yang bersumber dari Gaji dan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016, tunjangan relatif masih sesuai dengan ketentuan dan juga telah menyimpang dari Surat Menpan peraturan perundangan-undangan tentang Gaji dan Tunjangan Jabatan melekat, dan acuan B/3116/M.
PANRB/09/2016,
besaran tunjangan Daerah Khususnya masih September 2016, perihal Pengisian Jabatan menggunakan Pergub terdahulu.
Dari segi Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Budaya adalah.
Karena Kepala Daerah yang Provinsi dan pelaksanaan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang memiliki kewenangan yang mutlak meskipun Perangkat Daerah, dalam hal ini Gubernur sering bertentangan dengan Ketentuan Aturan Kalimantan Selatan untuk meninjau kembali kepegawaian, maka kebijakan yang dilakukan Surat dalam rangka pengembangan karier ASN dalam pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan direkomendasikan untuk dikembalikan dari Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota terkait dengan Keputusannya dilaksanakannya mutasi/Rotasi dilingkup SOPD Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi dimana dalam setahun Struktural/JPT Pratama.
Anterior Jurnal.
Volume 19 Issue 1.
Desember 2019.
Page 7 Ae 31
Kondisi
ASN
Pemerintah p-ISSN: 1412-1395.
e-ISSN: 2355-3529 Provinsi Joko J.
Prihatmoko.
Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan saat ini, belum sebagaimana Langsung.
Yogjakarta : Penerbit Pustaka yang dikehendaki Undang-Undang ASN Nomor Pelajar.
Hal 1-2.
5 Tahun 2014 yang mengedepankan pada aspek Lastari.
Atih.
Analisis Pertimbangan mewujudkan Good Governance dan mewujudkan (Baperjaka.
dalam Pelaksanaan Rekruitment pelayanan publik yang berkualitas, efisien dan Pejabat Struktural di Provinsi Lampung tahun Lampung: Universitas Lampung Pimpinan Tinggi Pratama ( Eselon .
, sudah kopetensi melalui Tim Seleksi yang dibentuk.
Pengembangan karier melalui promosi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Kompetensi dan profesional dalam rangka Meskipun Jabatan Peran Kepangkatan Moleong.
Lexy.
Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung.
Remaja Rosdaya Karya Nazir.
Moch.
Metode Penelitian.
Jakarta.
Ghalia Indonesia Madani,Muhlis 2011 Kebijakan Publik.
Yogyakarta:
Graha Ilmu hal, 36.
selama ini adalah melalui Baperjakat.
Namun Marzali.
Amri.
2012 Antropologi dan Kebijakan Publik, kondisi saat ini peran baperjakat tidak berfungsi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.
proses promosi untuk pengisian jabatan eselon empat dan eselon tiga.
Metter.
Donald Van The Policy Implementation Process.
London: Stage.
Hlm Saran Mathew B Miles.
Michael Huberman.
Menerapkan aturan yang tegas kepada Aparatur Sipil Negara yang terbukti dukung mendukung Analisis Data Kualitatif.
Jakarta : UI Perss Nawawi.
Hadari 2001.
Perencanaan SDM.
Untuk kepada kandidat Calon Kepala Daerah ketika Organisasi mulai proses kampanye hingga pada saat Yogyayakarta : Gadjah Mada University Press.
Profit Nugroho,Riant 2003 Kebijakan Publik Formulasi.
Menindak tegas kepala daerah yang melakukan mutasi maupun demosi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
implementasi dan Evaluasi.
Jakarta PT Alex Media Komputindo.
Jones,Charles 1991 Pengantar Kebijakan Publik.
Jakarta: Rajawali Press.
Hlm 5
DAFTAR PUSTAKA