Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT DAN URBANISASI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN MODERASI
PENGENDALIAN KORUPSI PADA NEGARA ASEAN
Sinarta Putra P.
Surbakti.
Suparna Wijaya.
* 4122220012_narta@pknstan.
Politeknik Keuangan Negara STAN suparnawijaya@upnvj.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi Abstract The aim of this study was to determine the effect of Foreign Direct Investment (FDI).
Urban Population, and Corruption Control on Tax Revenues.
This study also aims to look at the moderating effect of Corruption Control on the relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and Urbanization on Tax Revenues.
The study was conducted using panel data regression with Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) model in 8 ASAEN countries for the 2002-2019 period.
The results of the study show that all variables simultaneously affect tax revenues.
Partially.
Foreign Direct Investment (FDI) and Corruption Control have a positive effect on tax revenues.
Meanwhile, the urban population has a negative effect on tax revenues.
The moderating results of Corruption Control weaken the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on tax revenues and strengthen the negative effect of Urbanization on tax revenues.
The negative impact of Corruption Control on Foreign Direct Investment (FDI) relations and Urban Population cannot be separated from Corruption Control which is still low in most ASEAN Based on this research.
ASEAN countries can make policies that can attract Foreign Direct Investment (FDI), reduce the negative impacts of urbanization, and encourage the eradication of corruption through good corruption control.
Keywords: Corruption Control.
Foreign Direct Investment.
Panel Data.
Tax Revenue.
Urban Population Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Foreign Direct Investment (FDI).
Penduduk Urban, dan Pengendalian Korupsi terhadap Penerimaan Pajak.
Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh moderasi Pengendalian Korupsi terhadap hubungan Foreign Direct Investment (FDI) dan Urbanisasi terhadap Penerimaan Pajak.
Penelitian dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) pada 8 negara ASEAN periode 2002-2019.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel secara simultan berpengaruh kepada penerimaan pajak.
Secara parsial.
Foreign Direct Investment (FDI) dan Pengendalian Korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
Sedangkan Penduduk Urban berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.
Hasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak dan memperkuat pengaruh negatif Urbanisasi terhadap penerimaan Dampak negatif Pengendalian Korupsi terhadap hubungan Foreign Direct Investment (FDI)dan Penduduk Urban tidak lepas dari Pengendalian Korupsi yang masih rendah di kebanyakan negara ASEAN.
Berdasarkan penelitian ini, negara-negara ASEAN dapat membuat kebijakan yang dapat menarik masuknya Foreign Direct Investment (FDI), mengurangi dampak negatif Urbanisasi, dan mendorong pemberantasan korupsi melalui Pengendalian Korupsi yang baik.
Kata Kunci: Data Panel.
Foreign Direct Investment.
Penduduk Urban.
Penerimaan Pajak.
Pengendalian Korupsi
PENDAHULUAN
Perpajakan menjadi salah satu sumber penerimaan yang penting bagi negara-negara di Setiap negara mencoba untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan yang digunakan sebagai motor penggerak pembangunan (Pohan, 2.
Karena pajak sangat penting bagi perekonomian suatu negara, para pengambil kebijakan mencoba untuk menerapkan langkahlangkah strategis untuk menggenjot penerimaan pajak.
Salah satu instrumen yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja perpajakan di suatu negara adalah tax ratio.
Menurut Nurmantu .
, tax ratio atau sering juga disebut tax-to-GDP ratio adalah perbandingan jumlah pajak yang dihimpun suatu negara dengan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Bruto/GDP) dalam suatu tahun tertentu.
Page | 133 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
Pohan .
, dalam bukunya Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini, mengemukakan bahwa maju mundurnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditentukan melalui kemampuan negara untuk mencapai tax ratio yang tinggi.
Lebih jauh lagi, pencapaian tax ratio menentukan apakah suatu negara dapat tidaknya menjadi negara maju.
Pada akhirnya, tax ratio menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan pajaknya.
Berdasarkan data yang dirilis oleh OECD .
, rata-rata tax ratio negara yang tergabung dalam organisasi tersebut pada tahun 2021 adalah 34,1%.
Dari data tersebut, negara-negara yang memiliki tax ratio yang tinggi merupakan negara-negara yang masuk kategori high-income country atau negara maju.
Hal ini sejalan dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa tax ratio dapat menjadi salah satu tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) juga memiliki tingkat tax ratio yang beragam.
Tabel 1 menunjukkan tingkat tax ratio dari negara-negara ASEAN pada tahun 2016-2020 yang bersumber dari World Bank.
Dari data tersebut dapat terlihat bahwa tax ratio beberapa negara ASEAN masih berada di bawah tingkat yang disarankan oleh The International Monetary Fund (IMF) yaitu sebesar 15% (Smith.
Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di beberapa negara ASEAN masih belum dapat dicapai secara maksimal.
Lebih jauh lagi, apabila dibandingkan dengan rata-rata tax ratio OECD, negara-negara ASEAN masih belum dapat mencapai angka rata-rata tax ratio tersebut.
Fakta tersebut menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja penerimaan perpajakan di negara-negara ASEAN melalui berbagai sektor baik sosial, ekonomi, maupun politik.
Tabel 1 Tax Ratio Negara-negara ASEAN Periode 2016-2020
Negara
Brunei Darussalam
Data tidak tersedia Filipina
13,09
13,59
14,05
14,49
13,95
Indonesia
10,34
9,88
10,23
9,75
8,31
Kamboja
14,83
15,79
17,05
19,73
17,89
Laos Data tidak tersedia Malaysia
13,55
12,95
12,02
11,94
10,89
Myanmar
7,71
6,58
2,98
6,44
Singapura
13,32
13,99
13,01
13,20
12,89
Thailand
15,36
14,78
14,91
14,65
14,48
Timor Leste 15,00 20,09 25,12 22,86 Vietnam Data tidak tersedia Sumber: World Bank Dalam upaya peningkatan pajak yang dilakukan oleh negara-negara ASEN, terdapat indikator menarik yang dapat digunakan sebagai pendorong tingkat tax ratio, yaitu Foreign Direct Investment (FDI) dan Penduduk Urban atau tingkat urbanisasi.
Hal ini menarik karena pertumbuhan pajak tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai bentuk hubungan timpal balik (Setyardjo & Busono, 2.
Sebagai kawasan regional yang kebanyakan negaranya masih tergolong negara berkembang .
iddle income countr.
ASEAN masih akan terus bertransformasi pada sektor perekonomiannya.
Penelitian yang dilakukan oleh Zhang .
memberikan gambaran bagaimana transformasi ekonomi dari tradisional .
menuju modern .
di negara China mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan pada awal abad 21.
Transformasi ekonomi rural menuju ekonomi urban tak lepas dari peningkatan urbanisasi yang terjadi pada negara tersebut dalam rentang waktu 1780-200.
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa urbanisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di negara China, utamanya didorong oleh peningkatan FDI yang masuk ke negara Perkembangan sosial dan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, serta integrasi Page | 134 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
daerah urban dan rural, akibat adanya urbanisasi, kemudian akan meningkatkan daya tarik investasi yang pada akhirnya semakin mendorong pertumbuhan FDI.
Hubungan timpal balik antara FDI dan urbanisasi tersebut menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara China (Wu & Zhao, 2.
Selain FDI dan Urbanisasi yang menjadi penentu penerimaan perpajakan, terdapat satu faktor lain yang dapat menjadi penentu penerimaan perpajakan, yaitu tingkat korupsi.
Hal ini dikarenakan korupsi memiliki peran yang merusak pertumbuhan ekonomi dan sangat erat dengan negara-negara berkembang .
erpenghasilan renda.
(Nguyen & Luong, 2.
Korupsi menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.
Pada akhirnya hal tersebut menghalangi peningkatan penerimaan Korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk membayar pajak secara sukarela (Augustine & Enyi, 2020.
Bertinelli dkk.
, 2.
Karenanya, perlu dilakukan pengendalian korupsi untuk menjaga penerimaan pemerintah khususnya sektor Penelitian yang dilakukan oleh (Arif & Rawat, 2.
menunjukkan bahwa pengendalian korupsi berpengaruh positif dalam peningkatan penerimaan pajak.
Hal ini disebabkan karena penurunan tingkat korupsi melalui pengendalian korupsi dapat meningkatkan efisiensi dan kredibilitas pemerintah.
Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan bagaimana pengaruh FDI dan Urbanisasi terhadap penerimaan pajak.
Tsaurai .
mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa FDI dan Urbanisasi berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan.
Penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan FDI dan pertumbuhan Penduduk Urban akan meningkatkan penerimaan perpajakan yang diukur melalui tax ratio.
FDI menjadi faktor yang dapat digunakan untuk menciptakan dan mengumpulkan penerimaan negara dalam hal ini Di sisi lainnya.
Urbanisasi meningkatkan penerimaan perpajakan dengan mentransformasi struktur ekonomi dari sektor informal menuju sektor formal yang dapat dikenakan pajak.
Pengaruh positif FDI terhadap penerimaan pajak juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ha dkk.
, 2.
Penelitian tersebut menemukan bahwa FDI berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan perpajakan.
Hasil penelitian yang berbeda atas pengaruh FDI terhadap penerimaan perpajakan dikemukakan oleh Mebratu dkk.
dan Castro & Camarillo .
Penelitian Mebratu dan Castro & Camarillo menunjukkan bahwa FDI berpengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan, yang artinya apabila terdapat peningkatan pada FDI suatu negara maka akan terjadi penurunan pada penerimaan pajak.
Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya FDI dapat masuk karena adanya insentif perpajakan yang diberikan oleh negara penerima investasi.
Insentif perpajakan tersebut tentunya akan meningkatkan FDI masuk di satu sisi (Kransdorff.
Tung & Cho, 2.
namun mengurangi penerimaan pajak dalam jangka pendek di sisi yang lain (Dharmapala & Riedel, 2.
Beberapa penelitian lain juga menemukan hasil yang berbeda terhadap pengaruh Urbanisasi terhadap penerimaan perpajakan.
Rodryguez .
dan Terefe & Teera .
mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa Urbanisasi akan berdampak negatif terhadap penerimaan perpajakan.
Hal ini terjadi karena terdapat penumpukan tenaga kerja di daerah perkotaan namun tidak semua dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang ada di kota.
Tenaga kerja yang tidak terserap ini kemudian bekerja pada sektor informal ataupun menjadi pengangguran yang menambah beban sosial perkotaan.
Determinan yang menentukan pendapatan perpajakan menjadi suatu menarik diteliti karena pajak menjadi poin penting sebagai motor penggerak pembangunan.
Penelitian terdahulu juga masih memberikan pendapat yang berbeda mengenai pengaruh FDI.
Urbanisasi, dan Pengendalian Korupsi terhadap penerimaan pajak khususnya di negara-negara ASEAN yang kebanyakan dikategorikan sebagai negara berkembang dan masih memiliki tax ratio yang relatif rendah.
Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk melihat pengaruh FDI.
Page | 135 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
Urbanisasi, dan Pengendalian Korupsi terhadap penerimaan pajak.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh moderasi Pengendalian Korupsi terhadap hubungan antara FDI dan Urbanisasi terhadap penerimaan perpajakan.
Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan tambahan wawasan kepada pemangku kebijakan di ASEAN untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya.
KAJIAN PUSTAKA
Landasan Teori Pajak adalah uang yang dibayarkan kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk layanan yang diterima oleh masyarakat (Stanley, 2.
Pembayaran pajak dilakukan karena diperlukan biaya yang tinggi untuk menjalankan suatu organisasi dalam masyarakat.
Karena begitu pentingnya peran pajak sebagai sumber ekonomi suatu negara, banyak dilakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor penentu penerimaan pajak.
Faktor penentu penerimaan pajak tersebut berasal dari internal dan eksternal (Wijayanti & N, 2.
Faktor internal yang menentukan penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah seluruh variabel lain di luar tarif pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.
Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah investasi asing langsung (FDI/Foreign Direct Investmen.
FDI sendiri merupakan investasi ekuitas oleh perusahaan multinasional swasta yang dilakukan di luar negeri (Todaro & Smith, 2.
Investasi yang dilakukan melalui FDI mendorong transfer modal, transfer sumber daya, transfer pengetahuan, serta pengembangan kemampuan manusia.
Jika FDI dapat dimanfaatkan dengan baik oleh negara yang menerimanya, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan mendorong peningkatan penerimaan perpajakan.
Sama halnya dengan FDI yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan penduduk urban suatu negara juga dapat menjadi penggerak perekonomian.
Peningkatan penduduk urban pada suatu negara didorong oleh urbanisasi, yaitu peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan .
mumnya berasal dari daerah pedesaa.
serta respons masyarakat terhadap perubahan yang terjadi (Benna & Benna, 2.
Aktas & Aktas .
berpendapat bahwa urbanisasi memberikan perubahan yang signifikan pada sosial dan ekonomi seperti integrasi perempuan yang lebih baik pada tenaga kerja dan kedudukan sosial, akses yang lebih baik pada pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kelahiran, dan transisi demografi.
Dampak positif dari penduduk urban akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga akan meningkatkan penerimaan pajak.
Literature Review Penelitian empiris telah banyak dilakukan untuk melihat hubungan antara FDI dan Penduduk Urban dengan Penerimaan Pajak, namun penelitian tersebut belum mencapai konsensus yang jelas mengenai hubungannya.
Tabel 2 menunjukkan penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antara FDI.
Penduduk Urban, dan Korupsi/Pengendalian Korupsi dengan Penerimaan Pajak.
Tabel 2 Penelitian Terdahulu Penulis Kitessa Delessa Terefe & Jewaria Teera .
Sampel Metodologi Negara-negara Afrika Panel Data Timur Eda BalkcogIlu.
Basak Dalgc, dan Burcu FazlogIlu .
Perusahaan Manufaktur Turki
Generalized Method of Moments Variabel
Penduduk Urban
%Agrikultur pada GDP
%Industri pada GDP
%Service pada GDP
FDI
Hasil Page | 136 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
Ade dkk.
Tsaurai .
Ligita Gaspareniene.
Tomas Kliestik.
Renata Sivickiene.
Rita Remeikiene, dan Martynas Endrijaitis .
Chaudhry & Munir
Castayeda Rodryguez
Castro & Camarillo
Negara Komunitas Pembangunan Afrika
Selatan 11 Negara Upper
Middle-Income Negara-negara Uni
Eropa
Panel Data
FDI
Panel Data
FDI
Penduduk Urban
Panel Data
FDI Outward
FDI Inward
%Agrikultur pada GDP
%Industri pada GDP
%Service pada GDP
Pakistan 138 Negara
34 Negara OECD
Time Series Penduduk Urban
Panel Data
Penduduk Urban
Panel Data
FDI
Mebratu dkk.
, .
Negara Sub-Sahara Afrika Panel Data Nguyen Minh Ha.
Pham Tan Minh, dan Quan Minh Quoc Binh Dramane, .
8 Negara Asia
Tenggara
Panel Data
FDI
%Agrikultur pada GDP
%Service pada GDP
FDI
%Industri pada GDP Capasso dkk.
(Sarmento, 2.
7 Negara WAEMU Panel Data Korupsi Italia Korupsi 27 Negara Uni Eropa Panel Data Level Korupsi Sumber: Diolah dari berbagai sumber Hipotesis Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, diperoleh hipotesis sebagai H1 : Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak H2 : Urbanisasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak H3 : Pengendalian Korupsi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak H4 : Pengendalian Korupsi memperkuat pengaruh FDI terhadap Penerimaan Pajak H5 : Urbanisasi memperkuat pengaruh korupsi terhadap Penerimaan Pajak.
METODE
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data pada 8 negara yang tergabung dalam The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam rentang waktu 19 tahun dari 2002 Negara yang menjadi dasar penelitian yaitu Kamboja.
Indonesia.
Malaysia.
Filipina.
Singapura.
Thailand.
Timor-Leste, dan Vietnam.
Penelitian menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau memperoleh ilmu Page | 137 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
pengetahuan secara hati-hati dan sistematis menggunakan data-data berupa kumpulan ataupun rangkaian angka (Nasehudin & Gozali, 2.
Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari World Bank Open Data.
Variabel terikat .
, bebas .
, moderasi, dan kontrol yang digunakan dalam penelitian dijelaskan pada Tabel 3.
Tabel 3 Variabel Penelitian Variabel Dependen
Satuan Skala Data
Transformasi Data
Penerimaan Pajak (%GDP) Persen
Rasio
Variabel Independen
Satuan Skala Data
Transformasi Data
FDI
USD
Rasio Logaritma Natural Penduduk Urban Persen Rasio (%Populatio.
Variabel Moderasi Satuan Skala Data Transformasi Data Pengendalian Korupsi Indeks Rasio Variabel Kontrol Satuan Skala Data Transformasi Data Kontribusi Sektor Industri Persen Rasio Kontribusi Sektor Pertanian Persen Rasio Kontribusi Sektor Jasa Persen Rasio Sumber: World Bank Data Analisis dilakukan menggunakan metode Regresi Linier Berganda dengan jenis Data Panel/Longitudinal.
Model Data Panel adalah data yang memiliki elemen dan fitur data time series dan cross-section (Sholihin & Anggraini, 2.
Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh FDI dan Populasi Urban dengan Penerimaan Pajak yang ada di 8 negara ASEAN dengan moderasi Pengendalian Korupsi.
Data diolah menggunakan aplikasi StataMP 17.
Adapun persamaan regresinya yaitu:
ycUycnyc = yu yu1 yayaya yu2 ycOycIyaA yu3 yaycCycIycI yu4 yayayaycaycuycyc yu5 ycOycIyaAycaycuycyc yu6 yayaycIya yu7 yaycAya yu8 ycIyaycI yuA ycU = ycEyceycuyceycycnycoycaycaycu ycEycaycycayco (% yayaycE) yu = yaycuycuycycycaycuycyca yu = yaycuyceyceycnycycnyceycu ycIyceyciycyceycycn yayaya = yaycuycyceycnyciycu yaycnycyceycayc yaycuycyceycycycoyceycuyc ycOycIyaA = ycEyceycuyccycyccycyco ycOycycaycaycu .
cEyceycycyceyc.
yaycCycIycI = yaycuyccyceycoyc ycEyceycuyciyceycuyccycaycoycnycaycu yaycuycycycyycycn yayayaycaycuycyc = yayaya yccyceycuyciycaycu ycAycuyccyceycycaycycn yaycCycIycI ycOycIyaAycaycuycyc = ycOycIyaA yccyceycuyciycaycu ycAycuyccyceycycaycycn yaycCycIycI yayaycIya = yaycuycuycycycnycaycycycn ycIyceycoycycuyc yayciycycnycoycycoycycyc ycyycayccyca ycEyayaA .
cEyceycycyceyc.
yaycAya = yaycuycuycycycnycaycycycn ycIyceycoycycuyc yaycuyccycycycycycn ycyycayccyca ycEyayaA .
cEyceycycyceyc.
ycIyaycI = yaycuycuycycycnycaycycycn ycIyceycoycycuyc yaycaycyca ycyycayccyca ycEyayaA .
cEyceycycyceyc.
yuA = ycIyceycycnyccycycayco Page | 138 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu menggunakan analisis statistik deskriptif masing-masing variabel untuk mendeskripsikan data secara statistik.
Statistik deskriptif penelitian ini mengacu pada jumlah data observasi, nilai minimum dan maksimum, mean dan standar deviasi dari masing-masing variabel selama tahun 2002-2019.
Tabel 4 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif variabel atas 8 negara ASEAN dan periode selama 18 tahun Tabel 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Variabel Minimum Maksimum Mean Std.
Deviation Penerimaan Pajak
3,99
22,98
12,79
3,23
Foreign Direct
-0,25
32,17
5,91
6,62
Investment
Urban Population 18,82 100,00 48,70 24,48 Corruption Control
-1,32
2,32
-0,19
0,97
Sumber: Diolah Penulis dengan total sebanyak 144 data.
Penerimaan pajak yang digambarkan dengan tax ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 12,79%.
Penerimaan pajak tertinggi berada pada negara Timor Leste tahun 2019 dan terendah juga pada negara yang sama tahun 2002.
Hasil statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa FDI tertinggi berada pada negara Singapura tahun 2019 dan terendah pada negara Indonesia tahun 2003 dengan rata-rata 5,91.
Variabel Penduduk Urban dijelaskan oleh statistik deskriptif dengan jumlah terendah berada pada negara Kamboja tahun 2002 dan tertinggi berada pada negara Singapura rentang tahun 2002 hingga 2019 dengan rata-rata 48,70%.
Sedangkan Indeks Pengendalian Korupsi terendah berapa pada negara Kamboja tahun 2018 dan tertinggi pada negara Singapura tahun 2004 dengan rata-rata -0,19.
Berdasarkan analisis statistik deskriptif tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Singapura memiliki tingkat investasi, pengendalian korupsi, dan penduduk urban yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain di ASEAN.
Hal ini sejalan dengan kategori negara Singapura yang disematkan oleh World Bank sebagai satu-satunya negara maju .
igh income countr.
Tabel 5 Pengujian Model Regresi Data Panel
Perbandingan Model
Metode Pengujian Prob
Model Dipilih Data Panel
PLS dan FE
Chow Test
0,0000
PLS dan RE
Lagrange Multiplier 1,0000 PLS
(LM) Test
FE dan RE
Hausman Test
0,0000
Sumber: Diolah Penulis Tabel 5 menunjukkan pengujian yang dilakukan untuk menentukan model panel terbaik untuk melakukan regresi data panel.
Perbandingan model dilakukan dengan menggunakan uji Chow untuk memilih model Partial Least Square (PLS) atau Fixed Effect (FE), uji Lagrange Muptiplier (LM) untuk memilih model Partial Least Square (PLS) atau Random Effect (RE), dan uji Hausman untuk memilih model Fixed Effect (FE) atau Random Effect (FE).
Berdasarkan pengujian tersebut, model Fixed Effect (FE) merupakan model yang terbaik.
Pengujian model kemudian dilanjutkan dengan pengujian Gauss-Markov atau yang lebih dikenal dengan uji asumsi klasik.
Page | 139 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
Tabel 6 Pengujian Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik
Pengujian Prob
Normalitas Skewness and Kurtosis Tests 0,000 Multikolinearitas Variance Inflation Factor
22,16
Heteroskedastisitas BreuschAePagan/CookAeWeisberg Test
0,8594
Autokorelasi Wooldridge Test Sumber: Diolah Penulis Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian Gauss-Markov atau uji asumsi klasik pada model Pengujian asumsi klasik dilakukan agar model regresi linier yang dihasilkan bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimatio.
(Aditya dkk.
, 2.
Model regresi linier dikatakan lulus pengujian asumsi klasik apabila nilai signifikansi .
lebih besar dari nilai = 0,05 untuk pengujian normalitas, pengujian heteroskedastisitas, dan pengujian autokorelasi serta dengan nilai lebih kecil dari 10 untuk pengujian multikolinearitas.
Berdasarkan pengujian asumsi klasik yang ditunjukkan oleh tabel XX, model regresi linier tersebut tidak memenuhi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan autokolerasi.
Berdasarkan Central Limit Theorem, populasi dengan distribusi apapun dianggap terdistribusi normal apabila jumlah sampel data cukup besar dengan nilai n > 30 (Triola, 2.
Melalui teori tersebut, model regresi dapat dianggap terdistribusi normal dan mengabaikan pengujian Skewness and Kurtosis.
Gujarati .
juga mengungkapkan bahwa regresi data panel, yang merupakan kombinasi data time series dan cross section, memenuhi salah satu rule of thumb sehingga masalah multikolinearitas dapat diabaikan.
Untuk mengatasi gejala autokorelasi yang terdapat pada model, penelitian menggunakan metode estimasi Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) (Beck & Katz, 1995 dikutip dalam Maulidya, 2.
Tabel 7 menunjukkan hasil regresi data panel menggunakan metode Panel-Corrected Standard Errors (PCSE).
Berdasarkan hasil regresi, variabel independen secara bersama-sama .
mempengaruhi variabel dependen, yaitu penerimaan pajak yang ditunjukkan dengan tax ratio.
Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (Prob>chi.
lebih kecil dari nilai alpha (=5%.
terima H.
Pengujian Goodness of Fit, yang ditunjukkan dengan nilai R-square Overall, menunjukkan bahwa variabel dependen (Penerimaan Paja.
dipengaruhi sebesar 72,74% oleh variabel independen.
Sedangkan sisanya sebesar 27,26% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
Page | 140 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
Tabel 7 Hasil Regresi Data Panel PCSE Coefficient Variabel Prob>.
Cons 21,5264 3,55 0,000*** Foreign Direct Investment
0,3821
8,37
0,000***
Urban Population -0,1284 -6,15 0,000*** Corruption Control
3,2522
3,03
0,002***
Agricultural -0,3712 -5,29 0,000*** Industrial
0,1313
2,12
0,034**
Service -0,0423 -0,70 0,481 Moderate Corruption on Foreign Direct
-0,1658
-8,91
0,000***
Investment
Moderate Corruption on Urban Population -0,0179 -1,64 0,100* R-squared 0,7274 Prob > chi2
0,0000
level signifikansi: *) =10%.
**) =5%.
***) =1%
Sumber: Diolah Penulis Pengujian signifikansi parsial atas variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan dengan nilai signifikansi (Prob > .
) atau uji z.
Berdasarkan pengujian parsial.
Investasi Asing Langsung (FDI) berpengaruh signifikan positif pada tingkat kepercayaan 10% terhadap penerimaan pajak.
Peningkatan FDI sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,38%.
Hal ini sejalan dengan teori model pertumbuhan yang disampaikan oleh Harrold-Domar.
Model tersebut mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan oleh GDP, dapat dicapai apabila terdapat peningkatan dalam investasi dan Investasi, dalam hal ini FDI, akan meningkatkan penerimaan pajak melalui efek spillover dan peningkatan produktivitas.
Efek spillover ini terjadi apabila perusahaan multinasional memperluas skala ekonomi mereka di negara tujuan investasi (Gaspareniene , 2.
Perluasan skala ekonomi dilakukan dengan membentuk perusahaan baru, ekspansi usaha dengan penambahan modal, transfer teknologi dan pengetahuan, dan lainnya.
Perluasan skala ekonomi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan laba perusahaan yang akan dikenakan pajak perusahaan (Corporate Income Tax/CIT) (Hemanona & Suharyono.
Dalam penelitian Hemanona & Suharyono .
yang dilakukan di Indonesia, terdapat peningkatan penerimaan pajak dari perusahaan Amerika Serikat yang menanamkan modalnya melalui FDI.
Selain itu, perluasan skala ekonomi melalui FDI juga berdampak pada perluasan lapangan kerja baru di negara tujuan investasi.
Perluasan lapangan kerja baru tersebut kemudian meningkatkan pendapatan pajak dari penghasilan orang pribadi (Personal Income Tax/PIT) (BalkcogIlu dkk.
, 2.
Secara ringkasnya.
FDI meningkatkan penerimaan pajak dengan optimalisasi pada perkembangan pangsa pasar dan modal manusia (Wijaya & Dewi, 2.
Optimalisasi kemudian mendorong perkembangan, tingkat penyerapan tenaga kerja, penjualan, serta transaksi lokal maupun internasional.
Hal ini memberikan efek domino pada penerimaan pajak melalui sektor-sektor tersebut baik CIT.
PIT, maupun Value Added Tax (VAT).
Negara-negara ASEAN, melalui pemerintahannya, harus mampu membuat kebijakan yang menarik FDI dan memaksimalkan manfaatnya.
Pemerintah harus mampu memberikan insentif, membuat lingkungan bisnis yang baik membangun kepercayaan serta efektivitas melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintah itu sendiri (Cicatiello dkk.
, 2021.
Kok & Acikgoz Ersoy, 2.
Kebijakan untuk menarik masuknya FDI membutuhkan komitmen kuat dari para pemangku kebijakan (Younsi & Bechtini, 2.
Para pemangku kebijakan harus mampu melakukan investasi pada modal manusia, meningkatkan pangsa pasar lokal, menjaga stabilitas Page | 141 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
makroekonomi, serta memfasilitasi keterbukaan perdagangan untuk menarik FDI masuk ke Hasil pengujian parsial juga menunjukkan pengaruh positif variabel Pengendalian Korupsi (CORR) terhadap Penerimaan Pajak pada tingkat signifikasi 1%.
Pengujian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Pengendalian Korupsi akan meningkatkan penerimaan Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arif & Rawat.
Berdasarkan penelitian tersebut, peningkatan pengendalian korupsi akan mendorong efisiensi jalannya pemerintahan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penerimaan Korupsi yang terjadi pada suatu negara akan merusak administrasi dan audit perpajakan serta kredibilitas institusi pemerintahan itu sendiri.
Korupsi juga berdampak langsung pada penurunan penerimaan perpajakan yang terjadi akibat meningkatnya shadow economy yang tidak dapat dijangkau oleh perpajakan dan mengurangi efisiensi administrasi perpajakan (Sarmento, 2016.
Bird dkk.
, 2.
Pada akhirnya, penerimaan pajak merupakan hubungan interaksi antara petugas pajak .
dengan individual .
ara pembayar paja.
(Imam & Jacobs, 2.
Jika pemerintah menginginkan peningkatan penerimaan pajak, mereka harus melakukan reformasi yang mengurangi korupsi untuk meningkatkan kepercayaan para pembayar pajak.
Reformasi birokrasi untuk memberantas korupsi dapat ditempuh melalui penggunaan teknologi dan informasi dalam pelayanan pemerintahan .
-Governmen.
serta peningkatan efektivitas administrasi pemerintah (Arayankalam dkk.
, 2021.
Park & Kim, 2020.
Sadik-Zada dkk.
, 2.
Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk urban berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak.
Peningkatan penduduk urban sebanyak 0,13% akan mengurangi penerimaan pajak sebesar 0,13% pada tingkat signifikansi 1%.
Hal ini berbeda dengan teori klasik pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.
Arthur Lewis pada pertengahan 1950-an (Todaro & Smith, 2.
Lewis mengungkapkan model pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan model dua-sektor yang terdiri dari sektor tradisional .
ertanian/pedesaa.
dan sektor modern .
ndustri/perkotaa.
Menurut model duasektor Lewis, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dicapai apabila terdapat transfer tenaga kerja .
erpindahan pendudu.
dari sektor tradisional menuju sektor modern.
Transfer tenaga kerja yang terjadi dari sektor tradisional menuju sektor modern akan meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja dan perluasan output.
Teori dua-sektor Lewis ini juga didukung penelitian Chilima .
yang menyatakan bahwa urbanisasi akan mengubah struktur ekonomi suatu negara dari pekerjaan informal menuju pekerjaan formal.
Perubahan struktur ekonomi tersebut akan mendorong penerimaan pajak karena semakin banyak tenaga kerja di sektor formal.
Namun, hal ini dapat tercapai jika terdapat kesempatan kerja penuh pada wilayah urban/perkotaan.
Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif dari penduduk urban terhadap penerimaan pajak dapat ditinjau dari kondisi sosial ekonomi negara-negara ASEAN yang menjadi objek penelitian.
Berdasarkan data World Bank, dari 8 negara ASEAN yang menjadi objek penelitian, hanya Singapura yang dikategorikan sebagai negara berpendapatan tinggi .
igh income countr.
dan sisanya masuk dalam kategori pendapatan menengah.
Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas negara yang tergabung dalam ASEAN masih tergolong negara berkembang.
Terefe & Teera .
mengungkapkan dalam penelitiannya, bahwa negara berkembang memiliki penawaran tenaga kerja pada daerah urban lebih tinggi dari pada Ketimpangan permintaan dan penawaran kerja tersebut menyebabkan tidak semua penduduk yang melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan mendapatkan kesempatan Ketiadaan kemampuan ekonomi dan tingginya biaya hidup di perkotaan menyebabkan rendahnya pajak yang diperoleh dari penduduk urban.
Penelitian yang dilakukan oleh Elgin & Oyvat .
juga memberikan pandangan yang serupa.
Pertumbuhan ekonomi negara Page | 142 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
berkembang akan membentuk kurva U-terbalik, sebagaimana teori yang disampaikan oleh Simon Kuznet.
Selama proses transisi dari sektor tradisional menuju sektor modern, akan terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi pada daerah urban.
Hal ini disebabkan oleh penduduk yang tidak mendapatkan kesempatan kerja akibat meningkatnya tenaga kerja yang pindah dari desa .
menuju ke kota .
Penduduk yang tidak mendapatkan kesempatan kerja di daerah perkotaan kemudian bekerja pada sektor informal yang pada umumnya tidak melakukan pembayaran pajak (Schneider dkk.
, 2.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Chaudhry & Munir .
dan Rodryguez .
yang menunjukkan dampak negatif urbanisasi pada penerimaan pajak.
Sebagai variabel moderasi.
Pengendalian Korupsi berpengaruh signifikan terhadap FDI dan Urbanisasi dengan tingkat signifikansi yang berbeda.
Hubungan FDI dan penerimaan pajak dapat dimoderasi oleh Indeks Pengendalian Korupsi dengan tingkat signifikansi pada level 1%.
Nilai koefisien negatif pada moderasi hubungan FDI dengan penerimaan pajak menunjukkan bahwa Indeks Pengendalian Korupsi memperlemah hubungan antara FDI dengan penerimaan Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karim dkk.
, 2.
yang mengungkapkan bahwa negara dengan korupsi yang tinggi akan mengurangi tingkat investasi dari FDI yang pada akhirnya tidak memberikan dorongan pada penerimaan pajak.
Data Pengendalian Korupsi yang dikeluarkan oleh World Bank menunjukkan bahwa hanya Singapura dan Malaysia saja yang memiliki indeks pengendalian korupsi dengan nilai positif.
Bahkan, rata-rata Indeks Pengendalian Korupsi di ASEAN bernilai negatif dengan nilai -0,19.
Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian korupsi di negara ASEAN lain masih belum dilakukan dengan optimal.
Data yang sama ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) negara-negara ASEAN yang dirilis Transparency International .
Berdasarkan data CPI tersebut, hanya Singapura yang memiliki nilai CPI di atas 50.
Oleh sebab itu, negara-negara ASEAN lain dapat mengambil langkah untuk mengendalikan korupsi di negara mereka.
Perubahan tingkat korupsi suatu negara sangat penting bagi investasi, bahkan jika perubahan tersebut sangat kecil (Habib & Zurawicki, 2.
Hubungan Urbanisasi dan penerimaan dapat dimoderasi oleh Indeks Pengendalian Korupsi dengan tingkat signifikansi pada level 10%.
Nilai koefisien negatif pada moderasi hubungan Urbanisasi dengan penerimaan pajak menunjukkan bahwa Indeks Pengendalian Korupsi memperkuat hubungan negatif Urbanisasi dan penerimaan pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Korupsi di negara ASEAN semakin memperparah efek negatif Urbanisasi pada penerimaan pajak.
Sejalan dengan dampak moderasi pada hubungan FDI dan penerimaan pajak.
Indeks Pengendalian Korupsi di negara ASEAN masih menjadi faktor penyebab dampak negatif moderasi korupsi terhadap hubungan Urbanisasi dan penerimaan pajak.
Rata-rata Indeks Pengendalian Korupsi yang masih bernilai negatif menunjukkan bahwa pengendalian korupsi belum maksimal/tingkat korupsi yang masih tinggi di negara-negara ASEAN.
Pengendalian Korupsi yang rendah menyebabkan penyalahgunaan dana pemerintah yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur (Chen dkk.
, 2.
dan pengentasan kemiskinan (Gupta dkk.
, 2.
Urbanisasi berdampak pada peningkatan tenaga kerja yang tidak dapat diserap daerah urban pada negara berkembang.
Penggunaan pendapatan pemerintah seharusnya dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Cai dkk.
, 2.
Namun, korupsi menyebabkan kondisi ini tidak dapat dicapai dan memperparah efek negatif urbanisasi terhadap penerimaan pajak.
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama .
FDI dan Urbanisasi dengan moderasi Pengendalian Korupsi mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan.
Secara terpisah .
FDI.
Urbanisasi dan moderasi Pengendalian Page | 143 Journal of Law.
Administration, and Social Science Volume 3 No.
2, 2023
Korupsi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak namun dengan arah yang berbeda.
FDI berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, yang artinya peningkatan FDI akan meningkatkan penerimaan pajak.
FDI memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan bisnis, modal manusia, maupun transaksi yang memberikan efek domino terhadap penerimaan pajak.
Negara-negara ASEAN diharapkan mampu membuat kebijakan yang mampu menarik FDI masuk untuk meningkatkan penerimaan pajaknya.
Namun, di lain sisi, hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif Urbanisasi pada penerimaan Negara ASEAN yang kebanyakan masih terdiri dari negara berkembang mengalami masalah penumpukan tenaga kerja di daerah perkotaan akibat adanya Urbanisasi.
Penumpukan tenaga kerja ini meningkatkan pengangguran yang menambah beban finansial pemerintah dan peningkatan tenaga kerja di sektor informal yang tidak dapat dikenakan pajak.
Pengendalian Korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di negara-negara ASEAN.
Pengendalian Korupsi yang baik akan mendorong efisiensi jalannya pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.
Moderasi Pengendalian Korupsi pada hubungan FDI dan penerimaan pajak menunjukkan hasil negatif.
Artinya.
Pengendalian Korupsi di negara ASEAN memperlemah pengaruh FDI dalam meningkatkan penerimaan pajak.
Hal ini disebabkan karena masih rendahnya Pengendalian Korupsi di negara-negara ASEAN dengan rata-rata indeks bernilai negatif.
Moderasi Pengendalian Korupsi pada hubungan Urbanisasi dan penerimaan pajak juga menunjukkan hasil negatif.
Artinya.
Pengendalian Korupsi memperparah efek negatif dari Urbanisasi terhadap penerimaan pajak di negara ASEAN.
Dan lagi.
Pengendalian Korupsi yang rendah menjadi penyebab dampak negatif moderasi korupsi pada hubungan urbanisasi dan penerimaan Pemerintah pada negara-negara ASEAN dapat menyusun kebijakan-kebijakan yang menarik masuknya FDI, mengurangi efek negatif Urbanisasi, dan mengurangi tingkat korupsi melalui Pengendalian Korupsi yang baik.
DAFTAR PUSTAKA