Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol.
No.
Maret, 2025, pp.
PENGUATAN KAPASITAS DALAM MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN BERBASIS MANAJEMEN STRATEGIK PADA
PEMERINTAH DAERAH.
PELAKU USAHA DAN NON
GOVERNMENT ORGANIZATION DI KABUPATEN WAJO
Muhammad Rijal Alim Rahmat1.
Yunasri Ridhoh2.
Ridwan Andi Mattoliang3.
Rahmat Burhamzah4.
Abdul Rahman5 1,2,3,4,5Universitas Negeri Makassar E-mail: muhammadrijalalim@unm.
id, yunasri.
ridhoh@unm.
mattoliang@unm.
id , rahmat.
burhamzah@unm.
rahman1582@unm.
rahman1582@unm.
Article History:
Received: 28 Februari 2025 Revised: 10 Maret 2025 Accepted: 13 Maret 2025 Keywords:
Sustainable Development Goals (SDG.
Manajemen Srategik.
Kapasitas pemerintah daerah, kolaborasi Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas monitoring dan evaluasi .
pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG.
di Kabupaten Wajo, serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan non-pemerintah (NGO).
Pendekatan partisipatif digunakan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelatihan dan workshop interaktif yang mengangkat penggunaan Logical Framework dan Balanced Scorecard sebagai alat monev Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai peran kelembagaan mereka dalam pencapaian SDGs serta lahirnya komitmen bersama untuk membentuk forum koordinasi multipihak.
Kegiatan ini juga menghasilkan modul pelatihan dan template monitoring yang diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pembangunan yang berkelanjutan, terukur, dan inklusif di tingkat lokal Pendahuluan Pembangunan diimplementasikan melalui Sustainable Development Goals (SDG.
, yaitu 17 tujuan pembangunan yang saling terkait dan terintegrasi.
Pemerintah Indonesia telah mengadopsi SDGs dalam dokumen perencanaan nasional dan mendorong pelaksanaannya hingga ke tingkat daerah.
Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pada tingkat kabupaten, seperti Kabupaten Wajo, pelaksanaan SDGs menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, belum optimalnya sistem monitoring 1 | ISSN: x-x (Prin.
ISSN: 2829-212X (Onlin.
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol.
No.
Maret, 2025, pp.
1- 9
dan evaluasi .
, hingga rendahnya keterlibatan multipihak seperti pelaku usaha dan Non Government Organization (NGO) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan tersebut.
Padahal, pencapaian SDGs membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta kemampuan tata kelola berbasis data dan pendekatan manajerial yang Monitoring dan evaluasi merupakan elemen krusial dalam manajemen Tanpa sistem monev yang baik, pemerintah daerah akan kesulitan mengukur efektivitas program, melakukan perbaikan kebijakan, serta mengidentifikasi kontribusi dari sektor non-pemerintah.
Saat ini, belum semua pemerintah daerah, termasuk di Wajo, memiliki kapasitas yang memadai dalam menggunakan tools monev berbasis SDGs, seperti Logical Framework.
Balanced Scorecard, atau Dashboard SDGs.
Monitoring dan evaluasi Sustainable Development Goals (SDG.
dalam perspektif manajemen merupakan proses krusial yang menuntut integrasi antara perencanaan strategis, pengumpulan data, analisis indikator, serta tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa target-target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara efektif (Osman, 2.
Pendekatan manajerial dalam konteks SDGs tidak hanya terfokus pada pengukuran output kuantitatif, tetapi juga mengutamakan outcome dan dampak terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Hal ini mensyaratkan pengembangan sistem informasi dan indikator yang relevan agar setiap aspek dari SDGs dapat diuji dan dievaluasi secara berkala (Guarini et al.
, 2.
Secara operasional, implementasi monitoring dan evaluasi SDGs dalam perspektif manajemen mengharuskan adanya sistem yang adaptif dan kongruen dengan strategi organisasi maupun kebijakan publik.
Guarini menekankan perlunya lokalisasi SDGs ke dalam kerangka perencanaan strategis pemerintah lokal, sehingga aspek pengelolaan dan evaluasi kinerja dapat diselaraskan dengan kebutuhan serta konteks lokal yang spesifik (Guarini et al.
, 2.
Pada pendekatan perspektif manajemen strategis, evaluasi SDGs harus dikaji melalui lensa tata kelola yang komprehensif dan partisipatif.
Morita et al, dalam penelitiannya memberikan contoh bagaimana sistem pemerintahan nasional dan lokal dapat beradaptasi dengan berbagai kerangka kerja yang mendukung pencapaian target SDGs melalui peningkatan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dan penggunaan matriks evaluasi yang inovatif (Morita et al.
, 2.
Selain itu, pandangan Osman (Osman, 2.
menyajikan landasan konseptual yang kuat mengenai implementasi, monitoring, dan evaluasi SDGs.
Osman memberikan kerangka kerja konseptual yang meliputi seluruh siklus manajerial mulai dari perencanaan hingga Secara keseluruhan, kedua referensi ini menekankan bahwa keberhasilan dalam pemenuhan SDGs bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, pelibatan stakeholder secara aktif, dan pengembangan kerangka evaluasi yang menyeluruh dan Dalam konteks manajemen, strategi monitoring dan evaluasi SDGs harus dimaknai sebagai suatu proses dinamis yang terus menerus diperbaharui berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan pengukuran kinerja.
Dengan demikian, penerapan strategi evaluasi yang adaptif dan terintegrasi menjadi kunci penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif serta mendukung pengambilan keputusan 2 | ISSN: x-x (Prin.
ISSN: 2829-212X (Onlin.
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol.
No.
Maret, 2025, pp.
1- 9
yang berbasis bukti demi pengembangan berkelanjutan (Osman, 2.
Lebih lanjut, pelaku usaha memiliki potensi besar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sementara NGO memiliki pengalaman dan jaringan dalam pemberdayaan masyarakat.
Namun, sinergi antara ketiga pihakAipemerintah, pelaku usaha, dan NGOAimasih belum terbangun secara optimal dalam konteks pelaksanaan SDGs di Kabupaten Wajo.
Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs, serta memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dan NGO sebagai mitra strategis dalam pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman bersama, membangun komitmen multipihak, serta menyediakan pendekatan manajerial yang aplikatif untuk mendukung pencapaian SDGs secara berkelanjutan di Kabupaten Wajo.
Metode Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra utama, serta melibatkan pelaku usaha dan organisasi non-pemerintah (NGO) sebagai bagian dari aktor pembangunan di Kabupaten Wajo.
Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas monitoring dan evaluasi .
pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG.
, sekaligus mendorong sinergi multipihak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo pada Tanggal 15 Januari 2025, dengan lokasi utama kegiatan berada di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapped.
Kabupaten Wajo.
Sasaran kegiatan terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu .
Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berperan dalam perencanaan dan pelaporan SDGs.
perwakilan pelaku usaha yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR).
NGO atau lembaga masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan yang relevan dengan tujuan-tujuan SDGs.
Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan.
Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan dan pemetaan awal, yang dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara informal kepada mitra.
Tujuannya adalah menggali persepsi, kapasitas, dan tantangan dalam pelaksanaan serta evaluasi SDGs di tingkat Hasil dari tahap ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan modul dan materi pelatihan.
Tahap kedua adalah pengembangan modul pelatihan yang dirancang secara aplikatif berdasarkan pendekatan manajemen kinerja dan pengelolaan pembangunan berbasis hasil .
esult-based managemen.
Materi utama dalam modul mencakup konsep dasar SDGs, strategi implementasi di tingkat lokal, pendekatan partisipatif lintas sektor, serta pengenalan tools monev seperti Logical Framework (Logfram.
Balanced Scorecard (BSC), dan SDGs Dashboard.
Modul ini juga dilengkapi dengan simulasi praktis dan studi kasus lokal di Kabupaten Wajo.
3 | ISSN: x-x (Prin.
ISSN: 2829-212X (Onlin.
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol.
No.
Maret, 2025, pp.
1- 9
Gambar 1.
Flow Chart Balanced Scorecard untuk Monitoring dan Evaluasi SDGs Tahap ketiga adalah pelaksanaan pelatihan dan workshop interaktif.
Kegiatan pelatihan dilakukan dalam dua sesi utama: penyampaian materi secara klasikal dan simulasi praktik.
Pada sesi simulasi, peserta dilatih menyusun matriks logis program SDGs, indikator kinerja, dan rencana monev menggunakan pendekatan Balanced Scorecard.
Workshop juga membuka ruang diskusi kelompok untuk merumuskan rencana tindak lanjut berbasis peran masing-masing instansi/organisasi.
Tabel 1.
Format Balanced Scorecard untuk Monitoring dan Evaluasi SDGs 4 | ISSN: x-x (Prin.
ISSN: 2829-212X (Onlin.
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol.
No.
Maret, 2025, pp.
1- 9
Tahap keempat adalah penyelenggaraan forum dialog multipihak.
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan NGO dalam satu forum diskusi untuk membahas sinergi program dan penguatan kolaborasi.
Hasil dari dialog ini menghasilkan rumusan komitmen bersama yang dituangkan dalam kerangka kolaboratif untuk mendukung pelaksanaan SDGs secara terintegrasi di Kabupaten Wajo.
Tahap terakhir adalah evaluasi dan penyusunan tindak lanjut.
Evaluasi dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui umpan balik peserta terhadap materi, metode, dan manfaat kegiatan menggunakan google form.
Selain itu, dilakukan penyusunan laporan pengabdian yang berisi dokumentasi kegiatan, hasil diskusi dan rumusan strategi monev SDGs, serta penyerahan dokumen modul pelatihan dan template monitoring kepada Bappeda sebagai mitra utama dalam kegiatan ini.
Hasil dan Pembahasan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025 ini berhasil memberikan dampak positif dalam peningkatan pemahaman serta penguatan kapasitas pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG.
Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sesi pembukaan yang dihadiri oleh perwakilan Bappeda Kabupaten Wajo, perwakilan dari 9 OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup.
Dinas Kesehatan.
Dinas Sosial.
Dinas Pendidikan.
Dinas Ketenagakerjaan.
Dinas Koperasi dan UMKM.
Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan dinas terkait lainnya serta perwakilan perusahaan lokal dan NGO mitra pembangunan.
Kegiatan inti diawali dengan penyampaian materi mengenai dasar-dasar SDGs, urgensi pelibatan multipihak dalam pembangunan berkelanjutan, dan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis manajerial.
Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam memahami hubungan antara peran kelembagaan mereka dan pencapaian target SDGs, khususnya dalam konteks lokal Kabupaten Wajo.
Gambar 2.
Pembukaan dan Sambutan Oleh Kepala Bappeda Kabupaten Wajo 5 | ISSN: x-x (Prin.
ISSN: 2829-212X (Onlin.
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol.
No.
Maret, 2025, pp.
1- 9
Pelatihan kemudian dilanjutkan dengan sesi workshop interaktif, di mana peserta dilibatkan secara langsung dalam praktik penyusunan alat monitoring dan evaluasi berbasis Logical Framework (Logfram.
dan Balanced Scorecard.
Pada pelaksanaan simulasi ini, peserta dari OPD mencoba menyusun rencana program dengan pendekatan logis yang mencakup tujuan, indikator, baseline, serta metode Pendekatan ini memperkenalkan paradigma baru dalam perencanaan dan pelaporan program pemerintah yang lebih terukur dan terarah.
Selain itu, penggunaan Balanced Scorecard diperkenalkan sebagai alternatif kerangka kerja untuk mengukur capaian SDGs dengan dimensi kinerja yang lebih luas, termasuk aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola.
Peserta pelaku usaha diberikan ruang untuk menyelaraskan program CSR mereka dengan indikator SDGs, seperti kontribusi terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Untuk perwakilan NGO diberikan pemahaman tentang bagaimana menghubungkan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang selama ini mereka jalankan dengan target SDGs, sehingga peran mereka menjadi lebih strategis dan terukur.
Gambar 3.
Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Bagi Pemerintah Daerah.
Pelaku Usaha dan NGO Kabupaten Wajo Sesi dialog multipihak menjadi salah satu momen penting dalam kegiatan ini.
Melalui diskusi terbuka, para pemangku kepentingan mengidentifikasi tantangan kolaborasi yang selama ini terjadi, seperti kurangnya komunikasi lintas sektor, tidak adanya platform bersama, serta minimnya integrasi data program antar lembaga.
Namun, sesi ini juga berhasil mendorong terjadinya kesepakatan awal untuk membentuk forum koordinasi SDGs lintas sektor di Kabupaten Wajo, yang difasilitasi oleh Bappeda.
Hasil dari dialog ini kemudian dirumuskan dalam bentuk commitment statement yang mencakup komitmen bersama untuk memperkuat pelaksanaan SDGs melalui perencanaan partisipatif, pelaporan berkala, dan sinergi program antar 6 | ISSN: x-x (Prin.
ISSN: 2829-212X (Onlin.
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol.
No.
Maret, 2025, pp.
1- 9
Gambar 4.
Dialog Interaktif Pemerintah Daerah.
Pelaku Usaha dan NGO Kabupaten Wajo Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan kesadaran kolektif tentang pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SDGs.
Evaluasi singkat pasca kegiatan menunjukkan bahwa lebih dari 85% peserta merasa pelatihan sangat bermanfaat, khususnya dalam memahami keterkaitan peran lembaga mereka dengan indikator SDGs.
Peserta juga menyampaikan bahwa tools yang diperkenalkan cukup mudah diaplikasikan dalam konteks tugas mereka sehari-hari.
Selain itu.
Bappeda Kabupaten Wajo menyampaikan komitmen untuk mengintegrasikan modul dan tools monev yang dikembangkan dalam kegiatan ini ke dalam proses perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah, khususnya dalam laporan capaian SDGs tingkat kabupaten sehingga kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk peningkatan kapasitas, tetapi juga membuka jalan menuju kolaborasi pembangunan berkelanjutan yang lebih terstruktur dan terarah di Kabupaten Wajo.
Gambar 5.
Hasil Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2024 7 | ISSN: x-x (Prin.
ISSN: 2829-212X (Onlin.
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol.
No.
Maret, 2025, pp.
1- 9
Gambar 6.
Penyerahan Dan Pelaporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Wajo Kesimpulan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs merupakan langkah strategis dalam mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
Melalui pelatihan dan workshop interaktif yang dirancang secara aplikatif, para peserta dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan NGO memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya sinergi multipihak serta penggunaan alat monev seperti Logical Framework dan Balanced Scorecard dalam konteks pelaksanaan program yang mendukung SDGs.
Selain peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga berhasil mendorong terbentuknya komitmen awal untuk membangun forum koordinasi multipihak sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Keterlibatan pelaku usaha dan NGO dalam kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan SDGs sangat mungkin dilakukan dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi yang tepat dari pemerintah daerah.
Oleh karena itu, keberlanjutan kegiatan ini memerlukan dukungan kelembagaan, integrasi dalam dokumen perencanaan daerah, serta tindak lanjut dalam bentuk penyusunan platform data dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan sehingga penguatan kapasitas dan koordinasi multipihak yang telah dirintis melalui kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs yang lebih efektif, terukur, dan berkeadilan di Kabupaten Wajo Daftar Referensi Firdaus.
Manajemen Risiko dan Pengembangan SDM dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDG.
Indonesia.
https://w.
net/publication/377332146 8 | ISSN: x-x (Prin.
ISSN: 2829-212X (Onlin.
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol.
No.
Maret, 2025, pp.
1- 9
Guarini.
Mori.
, & Zuffada.
Localizing the Sustainable Development Goals:
a managerial perspective.
Journal of Public Budgeting.
Accounting and Financial Management, 34.
, 583Ae601.
https://doi.
org/10.
1108/JPBAFM-02-2021-0031
Morita.
Okitasari.
, & Masuda.
Analysis of national and local governance systems to achieve the sustainable development goals: case studies of Japan Indonesia.
Sustainability Science, 15.
, 179Ae202.
https://doi.
org/10.
1007/s11625-019-00739-z Osman.
SDGs: Implementing.
Monitoring and Evaluation.
https://doi.
org/10.
13140/RG.
9 | ISSN: x-x (Prin.
ISSN: 2829-212X (Onlin.