Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
e-ISSN: 2829-0305 | p-ISSN: 2829-1298
Volume 3, Issue 3, December 2024
Website: https://journal.unespadang.ac.id/JSELR

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Penerbitan Covernote
Iqbal Satria Trisna (1) *, Iyah Faniyah (2), Laurensius Arliman (3)
(1)

Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
(3)
Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
(2)

*

Coresponding author: baltrisna@gmail.com
Info Artikel
Direvisi: 2024-10-19
Diterima: 2024-11-10
Dipubliskasi: 2024-12-02
Kata Kunci:
Pertanggungjawaban,
Notaris, Covernote

Keywords:
Accountability, Notary,
Covernote

Abstrak
Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa
Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, termasuk
dalam penerbitan covernote. Sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan
nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks dan putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr
yang mana kedua putusan tersebut muncul akibat adanya kegagalan dari sebuah
covernote yang diterbitkan oleh Notaris, sehingga merugikan pihak bank selaku
kreditur. Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris atas penerbitan
covernote
pada
putusan
nomor
42/Pdt.G/2018/PN.Mks
adalah
pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban secara perdata
karena ditolaknya gugatan Notaris terhadap pembatalan covernote yang telah
diterbitkannya. Sedangkan pada putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr adalah
pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana putusan Hakim menyatakan
bahwa covernote dan PPJB yang diterbitkan oleh Notaris tidak memiliki
kekuatan hukum.
Abstract
Article 16 Paragraph (1) letter a of the Notary Law states that a Notary must
act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner, and
protect the interests of the parties involved in legal acts, including in the
issuance of covernotes. As in the case of decision number
42/Pdt.G/2018/PN.Mks and decision number 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr, both of
which arose due to the failure of a covernote issued by a Notary, thereby
harming the bank as the creditor. The legal liability of the Notary for the
issuance of the covernote in decision number 42/Pdt.G/2018/PN.Mks is
administrative liability and civil liability because the Notary's lawsuit was
rejected against the cancellation of the covernote that he had issued.
Meanwhile, in decision number 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr, it is civil liability as
the Judge's decision states that the covernote and PPJB issued by the Notary
have no legal force.

PENDAHULUAN
Kewenangan dan tugas jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terkait bagian penjelasan
dari Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan tentang pentingnya keberadaan Notaris, yaitu
terkait dengan pembuatan Akta Autentik. Pembuatan Akta Autentik ini diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan
hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.1

1

Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 31

DOI: https://doi.org/10.31933/7s125m44
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Page | 110

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

Terkait dari pengaturan kewenangan dan tugas jabatan Notaris tersebut diatas tidak akan
pernah menemukan istilah covernote. Menurut Habib Adjie, covernote yang dibuat oleh
Notaris merupakan living law kenotariatan saja, artinya kebiasaan atau hukum yang hidup dan
dilakukan oleh para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dilakukan oleh para Notaris
yang sebelumnya, kemudian diikuti oleh Notaris-notaris berikutnya sampai dengan sekarang,
mungkin sampai dengan Notaris yang akan datang. Covernote sendiri merupakan catatan
penutup yang yang digunakan “sementara” sebagai bukti bahwa seseorang dijamin apa yang
telah dibuat dihadapannya (Notaris) sampai selesai. Sehingga kalau urusan yang terdapat di
covernote telah selesai maka covernote tersebut sudah tidak ada artinya, oleh sebab itu disebut
“sementara”. 2
Praktek penerbitan covernote oleh Notaris umumnya digunakan sebagai pengganti dari
akta autentik untuk melangsungkan transaksi bisnis terutama seperti transaksi pembiayaan
antara Bank dengan debitur. Covernote diterbitkan oleh Notaris yang ditujukan kepada Bank
rekanan sebagai surat pernyataan/keterangan dari Notaris bahwa pengurusan sertifikat,
pengikatan hak tanggungan, maupun surat-menyurat lainnya yang berkaitan dengan syarat
pencairan kredit sedang dalam pengurusan oleh Notaris. Contohnya apabila debitur ingin
meminjam uang ke Bank dengan agunan sertifikat tanah, maka Bank akan memberikan syaratsyarat tertentu seperti harus memperpanjang sertifikat Hak Guna Bangunan, penerbitan dan
balik nama sertifikat, proses pengikatan hak tanggungan, dan lain-lainnya. Covernote inilah
yang nantinya akan menjadi pegangan atau jaminan sementara oleh pihak Bank rekanan karena
syarat-syarat tertentu tersebut sedang dalam proses pengurusan oleh Notaris bersangkutan,
maka Bank rekanan dapat mencairkan kredit atau pinjaman lebih awal ke debitur.
Seorang Notaris seringkali dalam prakteknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai
saksi maupun sebagai tersangka. 3 Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan
adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri, maupun
kesalahan dari para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau
dokumen yang sebenarnya maupun telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu
pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.4
Posisi kasus pertama penelitian ini pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks, bermula
pada saat debitur ingin mengajukan permohonan kredit kepada kreditur BPR Dana Niaga
Mandiri dengan membawa covernote dari Notaris Siti Hasnati, yang dalam covernote tersebut
dijelaskan bahwa Notaris sedang melakukan proses balik nama ke ahli waris dan menetapkan
jangka waktu pengurusan selama 15 (lima belas) bulan, karena memang syarat pengajuan
kredit di BPR Dana Niaga Mandiri jaminan harus atas nama debitur.
Dengan adanya covernote tersebut tentunya pihak BPR dapat melaksanakan pencairan
kredit, sehingga kredit yang telah berjalan selama 1 (satu) tahun, debitur mengalami kredit
macet. Sehingga untuk melakukan mitigasi resiko kerugian maka pihak BPR meminta
Sertifikat Hak Milik kepada Notaris, tetapi Notaris tidak dapat memperlihatkan Sertifikat Hak
Milik tersebut dan ternyata terungkap bahwa Notaris juga menerbitkan covernote keapda Bank
BRI Cabang Gowa Nomor 12/II/SK/2014 yang mana isinya sama dengan covernote yang
diajukan kepada pihak BPR. Tentunya hal ini membuat BPR kehilangan hak atas jaminan
debitur dan mengalami kerugian akibat covernote yang diterbitkan oleh Notaris.
Terkait timbulnya masalah tersebut maka pihak BPR melaporkan Notaris atas tuduhan
penggelapan sertifikat kepada polisi dan setelah dimediasi Notaris sepakat untuk membayar
ganti kerugian pihak BPR dan laporan polisi kemudian dicabut oleh pihak BPR. Mediasi
2

3

4

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1
Mulyoto, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV, Cakrawala Media, Yogyakarta,
2010, hlm. 2
Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

Page | 111

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

tersebut Notaris menandatangani Surat Pernyataan Damai yang isinya Notaris bersedia
melakukan pembayaran dan mengganti kerugian dengan membayar secara bertahap Rp.
250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melakukan perjanjian kredit kepada BPR
sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan satu buah Sertifikat Hak Milik
(SHM) atas nama Notaris.
Setelah dilakukan perjanjian kredit, ternyata Notaris tidak melakukan pembayaran dan
kemudian Notaris mengajukan gugatan kepada pengadilan terkait pengajuan pembatalan
covernote dan pengembalian uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta
pengembalian SHM atas nama Notaris tersebut sebagaimana surat perjanjian yang telah
ditandatangani dalam mediasi pada saat di mediasi oleh Polisi. Atas pengajuan gugatan tersebut
Hakim dalam amar putusannya menyatakan menolak seluruh tuntutan dari penggugat (Notaris)
seluruhnya, sehingga dalam hal ini tentunya Notaris tetap memikul tanggungjawab berupa
tetap berlakunya Surat Pernyataan Damai yaitu perjanjian kredit kepada pihak BPR dan tetap
mengganti kerugian yang diderita oleh pihak BPR.
Posisi kasus kedua penelitian ini padap putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr, bermula
pada saat tergugat I ingin melakukan pembelian atas dua SHM milik penggugat dengan harga
Rp. 563.920.000 (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dihadapan
Notaris dengan menggunakan skema Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) karena tergugat I
ingin membeli dengan cara membayar secara bertahap. Setelah dilakukan PPJB tersebut, maka
Tergugat I membayar tahap pertama kepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta
rupiah), tetapi setelah itu tergugat I tidak melakukan pembayaran lagi kepada penggugat
sebagaimana yang dinyatakan dalam PPJB tersebut, sehingga penggugat mendatangi kantor
Notaris yang memproses PPJB tersebut ternyata telah dijaminkan ke Bank Mandiri dan ke PT
PNM dengan cara Notaris mengeluarkan covernote yang berisi keterangan bahwa sertifikat
akan dilakukan balik nama dan sedang dalam proses oleh Notaris, tanpa adanya pemberitahuan
kepada penggugat. Terkait permasalahan tersebut, penggugat kemudian mengajukan gugatan
ke pengadilan terkait pembatalan PPJB dan pembatalan covernote yang digunakan oleh Notaris
untuk melakukan pencairan kredit tergugat I, atas pengajuan gugatan tersebut Hakim dalam
amar putusannya menyatakan bahwa PPJB dan covernote tersebut batal dan tidak memiliki
kekuatan hukum.
Berdasarkan putusan hakim terhadap dua kasus tersebut diatas, hakim menyatakan
bahwa Notaris bersalah dan mewajibkan Notaris untuk mengganti kerugian yang diderita oleh
pihak perbankan. Sedangkan pada dasarnya Notaris tidak ikut terlibat terhadap perbuatan oleh
para pihak, Notaris hanya bertugas mencatat apa yang dikehendaki para pihak serta hanya
menjamin sisi formal dari perbuatan yang akan dilakukan oleh para pihak tersebut. Oleh sebab
itu berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih
lanjut dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Penerbitan
Covernote” (Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks dan Putusan Nomor
82/Pdt.G/2022/PN.Jmr).
METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang
in-concreto terhadap Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks dan putusan nomor
82/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di kumpulkan melalui
studi kepustakaan/studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan
disajikan dalam bentuk deskriptif.

Page | 112

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Penerbitan Covernote Pada Putusan Nomor
42/Pdt.G/2018/PN.Mks Dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr
Pertanggungjawaban hukum merupakan sebuah sikap seseorang yang memikul
tanggungjawab hukum atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Secara
etimologi tanggungjawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatu yang menerima
pembebanan sebagai akibat dari tindakan sendiri maupun dari tindakan orang lain. Terkait
pertanggungjawaban hukum, Notaris mempunyai tanggungjawab hukum dalam melaksanakan
tugas dan jabatannya atas perintah undang-undang dan Notaris juga bertanggungjawab untuk
memberikan ganti kerugian atas kesalahan yang dilakukan, apabila kesalahan tersebut
menimbulkan kerugian bagi pihak penghadap maupun kepada pihak lain yang bersangkutan.
Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris
Tahun 2014 yaitu untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan
yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang
pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain
yang ditetapkan oleh undang-undang.
Segala kewenangan yang diberikan undang-undang kepada jabatan Notaris tentunya
mempunyai tanggungjawab, baik tanggungjawab secara administrasi, tanggungjawab perdata,
dan tanggungjawab pidana. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya
apabila terdapat pelanggaran perilaku, pelanggaran jabatan atau adanya pengaduan dari
masyarakat, maka pertanggungjawaban kepada Notaris dapat berbentuk:
1. Pertanggungjawaban Perdata
Pertanggungjawaban perdata Notaris terkait tugas dan jabatan membuat akta autentik
serta menjaga kerahasiaan isi akta dan bertanggungjawab pada kebenaran materiil pada akta
yang dibuat. Seorang Notaris harus merahasiakan isi akta dan meletakan salinan akta pada
tempat yang aman, apabila hal ini tidak dilakukan maka dapat berpotensi merugikan orang
atau pihak dalam akta tersebut, maka seorang Notaris dalam hal ini dapat dimintai
pertanggungjawaban perdata dengan unsur kesalahan sebagaimana yang dinyatakan dalam
Pasal 1365 KUHPerdata yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Pertanggungjawaban perdata Notaris dengan unsur kelalaian seperti Notaris
memerintahkan pegawainya untuk membuat salinan akta, tetapi salinan tersebut diketahui
orang lain atau pihak lain sehingga merugikan pihak yang terdapat di dalam akta, maka
tentunya hal tersebut terpenuhi unsur kelalaian karena tidak hati-hati dalam menyuruh
pegawainya. Maka dalam hal ini Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu Tiap-tiap orang
memiliki tanggung jawab, tidak hanya dari kerugian yang disebabkannya sejumlah
perbuatan, namun dari kerugian yang disebabkannya pula dari sifat lalai serta semberono.
Pertanggungjawaban perdata Notaris secara mutlak atau tanpa kesalahan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1367 KUHPerdata yaitu orang tidak hanya memiliki tanggung
jawab, dari kerugian yang disebabkannya dari perbuatan yang dilakukannya, namun dari
kerugian yang penyebabnya barang-barang yang ada di pengawasan dirinya. Berdasarkan
hal tersebut maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kesalahan
dan kerugian yang dilakukan oleh Notaris maupun oleh pegawainya.
2. Pertanggungjawaban Pidana
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya membuat akta autentik tentunya
tidak mungkin apabila melakukan pemalsuan akta secara sengaja, tetapi tidak menutup

Page | 113

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

kemungkinan apabila ada pihakpihak tertentu yang mungkin meminta untuk dibuatkan akta
dengan memberikan keterangan tidak benar atau memberikan surat dan dokumen yang palsu
sehingga dapat melahirkan suatu tindak pidana keterangan palsu. Perbuatan membuat,
melakukan dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, serta
menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan
sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti bersalah.
Pertanggungjawaban pidana khusus seperti tindak pidana korupsi juga tidak menutup
kemungkinan Notaris akan terlibat didalamnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal
2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian
negara, Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Pertanggungjawaban Administrasi
Pertanggungjawaban administrasi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran
perilaku dan pelaksanaan tugas jabatan merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris.
Majelis Pengawas ini adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban
untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas
Notaris terdiri dari:
a. Majelis Pengawas Daerah
Jika ada pihak yang merasa dirugikan, karena adanya dugaan pelanggaran kode
etik atau pelanggaran jabatan notaris, dapat mengajukan laporan secara tertulis kepada
Majelis Pengawas Daerah. Namun dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah tidak
berwenang menjatuhkan sanksi terhadap notaris, hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya
akan dilimpahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah secara berjenjang.
b. Majelis Pengawas Wilayah
MPW merupakan pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris
termasuk berwenang dalam menjatuhkan sanksi kepada Notaris berupa teguran lisan
maupun tertulis. Apabila hasil pemeriksaan MPW menjatuhkan sanksi pemberhentian
sementara atau pemberhentian secara tidak hormat maka MPW akan mengusulkan dan
melimpahkan kepada Majelis Pengawas Pusat.
c. Majelis Pengawas Pusat
Terkait kewenangan dalam menjatuhkan sanksi, MPP berhak untuk menjatuhkan
sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6
(enam) bulan. Tetapi apabila hasil pemeriksaan MPP menjatuhkan sanksi berupa
pemberhentian dengan tidak hormat, maka MPP selanjutnya secara berjenjang akan
mengusulkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Terkait pembahasan pertanggungjawaban Notaris atas penerbitan covernote pada
putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks, berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan tersebut
diatas, bahwa Notaris mengajukan gugatan atas pembatalan covernote yang telah
diterbitkannya, yang mana covernote tersebut telah digunakan dan dijadikan pegangan
sementara oleh pihak BPR Dana Niaga Mandiri sebagai dasar pencairan kredit debitur. Karena
kelalaian Notaris yang mengeluarkan dua covernote dan debitur mengajukan kembali ke Bank
BRI Cabang Gowa, sehingga tentunya hal ini merugikan pihak kreditur pertama yaitu BPR
Dana Niaga Mandiri karena kehilangan atas jaminan kreditnya.
Terhadap posisi kasus dalam perkara ini juga menyatakan bahwa pihak BPR Dana Niaga
Mandiri juga melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah atas penerbitan dua
covernote kepada dua bank berbeda, sehingga BPR Dana Niaga Mandiri kehilangan atas

Page | 114

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

jaminan kreditnya, kemudian Notaris juga telah menandatangani Surat Pernyataan Damai yang
mana isi dari surat tersebut adalah Notaris bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh
pihak BPR Dana Niaga Mandiri yaitu dengan menyetorkan dana Rp. 250.000.000 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) dan menandatangani perjanjian kredit dengan plafon Rp. 300.000.000
(tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM atas nama Notaris tersebut. berdasarkan hal
tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Notaris dikenakan secara Adminstrasi
walau di posisi kasus putusan tidak disebutkan apa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis
Pengawas Daerah, tetapi dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah menyatakan bahwa Notaris
telah melakukan kesalahan atau kelalaian dengan mengeluarkan Surat Keterangan (covernote)
No. 08/XII/SK/2013 tanggal 18 Desember 2013 namun tidak mematuhi isi dari covernote itu
sendiri.
Notaris telah menandatangani Surat Pernyataan Damai dan melakukan perjanjian kredit
dengan BPR Dana Niaga Mandiri ternyata juga tidak dipatuhi oleh Notaris sebagaimana
Notaris tidak melakukan pembayaran atas kredit tersebut, yang mana artinya bahwa Surat
Pernyataan Damai tersebut mengandung perjanjian bahwa Notaris akan menyetorkan dana
sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melakukan perjanjian kredit
kepada BPR Dana Niaga Mandiri sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan
jaminan SHM atas nama Notaris, sehingga perjanjian tersebut tentunya tetap berlaku
mengingat itu merupakan bentuk dari ganti kerugian yang diderita oleh BPR Dana Niaga
Mandiri.
Surat Pernyataan Damai yang telah ditandatangani oleh Notaris dan pihak BPR Dana
Niaga Mandiri tersebut tentunya itu merupakan sebuah perjanjian, yang mana pemenuhan
prestasi perjanjian adalah kewajiban untuk melaksankan isi perjanjian yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak. Surat Pernyataan Damai yang telah dibuat tersebut salah satunya berisi
bahwa Notaris akan melakukan perjanjian kredit kepada pihak BPR Dana Niaga Mandiri
sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), tetapi berdasarkan fakta persidangan bahwa
ternyata Notaris melakukan kredit macet, yang artinya bahwa tidak tertutupinya kerugian yang
diderita oleh pihak BPR Dana Niaga Mandiri, dan dapat disebutkan bahwa Notaris dalam hal
ini telah melakukan wanprestasi.
Gugatan penggugat (Notaris) menyatakan bahwa mengembalikan covernote dan
memerintahkan BPR Dana Niaga Mandiri untuk menghentikan penagihan sebesar Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut beserta bunga dan pengembalian uang sebesar
Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Notaris. Menurut penulis bahwa hal
ini tentunya tidak dapat dikabulkan karena Notaris telah terbukti melakukan kelalaian dengan
menghilangkan jaminan atas kredit debitur dengan mengeluarkan covernote lagi kepada Bank
BRI Cabang Gowa, kemudian Notaris telah menandatangani Surat Pernyataan Damai yang
memuat perjanjian bahwa ia bersedia mengganti kerugian dengan menyetorkan dana sebesar
Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melakukan kredit dengan BPR sebesar
Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sehingga tentunya perjanjian tersebut sah dan berlaku
untuk para pihak, terkait hal tersebut maka Notaris tetap menanggung kerugian yang didertia
oleh BPR Dana Niaga Mandiri walau pada amar putusan hakim hanya menyatakan menolak
gugatan dari penggugat (Notaris) tetapi tidak menyatakan batal covernote dan perjanjian
tersebut.
Analisis kasus pertanggungjawban Notaris atas penerbitan covernote pada putusan kedua
yaitu putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr, berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan
tersebut diatas bahwa tujuan gugatan penggugat dalam perkara ini adalah untuk membatalkan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara penggugat dan tergugat I, pengembalian dua buah SHM
milik penggugat dan menyatakan batal covernote yang dibuat oleh Notaris sebagai tergugat III.
Berdasarkan maksud gugatan penggugat tersebut diatas yang mana sebelumnya penjual dan
pembeli akan melakukan jual beli tanah yang akan diikatkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual

Page | 115

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

Beli (PPJB), yang mana dalam PPJB tersebut menyatakan bahwa pembayaran akan
dilangsungkan tiga kali pembayaran, dengan begitu SHM milik penjual dititipkan kepada
Notaris.
Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa setelah dilangsungkannya PPJB di
Notaris, dan telah dilangsungkannya pembayaran tahap pertama oleh Tergugat I, ternyata
terungkap bahwa Tergugat I menjadikan SHM milik Penggugat sebagai jaminan kredit kepada
PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dan SHM kedua dijadikan jaminan kredit di Bank
Mandiri KCP UNEJ, dengan cara Notaris mengeluarkan covernote yang berisi bahwa dokumen
berupa sertifikat akan dilakukan balik nama masih dalam proses oleh Notaris.
Posisi kasus tersebut diatas yang mana Notaris dan Tergugat I telah mempergunakan
SHM milik penggugat dengan menjaminkan SHM tersebut kepada PNM dan Bank Mandiri
KCP UNEJ seolah-olah telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat I. Sebelumnya
dapat dijelaskan bahwa PPJB hanya memiliki status sebagai suatu surat perjanjian antara
penjual dan pembeli, yang bersifat tidak mengalihkan kepemilikan SHM tersebut. Pada
umumnya PPJB dilangsungkan sebelum dilakukannya Akta Jual Beli (AJB), AJB sendiri
merupakan bukti yang autentik atas peralihan atau jual beli tanah yang memiliki kepastian
hukum terkait jual beli tanah.
Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas terlihat jelas bahwa Notaris yang
mengeluarkan covernote yang berisi keterangan bahwa balik nama sedang dilakukan proses
oleh Notaris, dan menjadikan SHM milik penggugat sebagai jaminan kredit, yang mana
faktanya belum terjadi pembuatan AJB dan hanya sebatas PPJB maka dapat dikatakan sebagai
salah satu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Notaris.
Terkait covernote yang diterbitkan oleh Notaris dalam kasus perkara ini berdasarkan
fakta persidangan bahwa covernote tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan dari penggugat,
sebagaimana seharusnya covernote tersebut diterbitkan apabila telah terjadi Jual Beli antara
penggugat dan tergugat I, tetapi dalam hal ini Notaris tetap melakukan penerbitan covernote
sedangkan penjualan ini masih bersifat perjanjian sebagaimana yang telah dituangkan dalam
PPJB.
Berdasarkan analisis pertanggungjawaban Notaris atas penerbitan covernote pada
putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks dapat disimpulkan bahwa dengan gugatan Notaris yang
dimohonkan untuk dibatalkan covernote dan Surat Pernyataan Damai atau penghentian
penagihan kerugian BPR Dana Niaga Mandiri tersebut yang mana Hakim menyatakan
menolak, maka pertanggungjawaban Notaris dalam hal ini adalah pertanggungjawaban secara
administrasi dan perdata sebagaimana Majelis Pengawas Daerah telah menyimpulkan bahwa
Notaris bersalah telah mengeluarkan covernote yang mengakibatkan BPR kehilangan atas
jaminan kredit debitur, dan pertanggungjawaban secara perdata yaitu dengan ditolaknya
gugatan Notaris maka perjanjian yang terkandung pada Surat Pernyataan Damai tersebut
tentunya masih sah dan tetap berlaku, sehingga pihak BPR Dana Niaga Mandiri dalam hal ini
tetap akan melakukan penagihan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut
kepada Notaris.
Sedangkan tanggungjawab hukum terhadap Notaris pada putusan nomor
82/Pdt.G/2022/PN Jmr yaitu pertanggungjawaban perdata sebagaimana putusan Hakim
menyatakan covernote yang telah dibuat oleh Notaris dalam pencairan kredit kepada PNM dan
Bank Mandiri KCP Unej tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, yang artinya bahwa
covernote tersebut tidak memiliki akibat hukum apapun atau dianggap covernote tersebut tidak
pernah ada. Sehingga dalam hal ini akan berdampak kepada PPJB yang dibuat nya, Hakim
dalam amar putusannya juga menyatakan bahwa PPJB tersebut tidak memiliki kekuatan
hukum. Sehingga atas kelalaian Notaris tersebut dalam membuat covernote menjadi
tanggungjawab Notaris dan pihak debitur untuk mengganti jaminan kepada kreditur bahkan
bisa membayar ganti kerugian yang diderita oleh kedua bank tersebut.

Page | 116

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pada Putusan Nomor
42/Pdt.G/2018/PN.Mks Dan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr
Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai
pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara, sehingga dalam
praktiknya Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan. Menurut Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah
pemikiran-pemikiran atau pendapat Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat halhal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
Hakim dalam menjatuhkan putusan harus dapat mencerminkan rasa keadilan.
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang
kukuh yang berlaku dalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan
psikologis perlu dimiliki oleh Hakim. Menurut Al Wisnu Broto, Hakim adalah konkretisasi
hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan Hakim sebagai wakil
Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. 5
Pertimbangan Hkaim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan
terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan
mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang
bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.
Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal
dari pertimbangan Hakim tersbeut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.6
Pembahasan pertama tentang pertimbangan Hakim dalam penyelesaian perkara pada
putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks yaitu, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah
mengajukan tuntutan provisi yang meminta agar Tergugat I, II dan III diperintahkan untuk
mengembalikan covernote dan Akta Pengoperan Tanah dan bangunan No. 09 kepada
Penggugat dan memerintahkan Tergugat III untuk menghentikan Penagihan uang sebesar Rp.
500.000.000,- (Lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya kepada Penggugat serta
mengembalikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) milik Penggugat,
dan menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa Rp.2.500.000 perhari apabila tidak
mematuhi perintah tersebut.
Pembahasan kedua tentang pertimbangan Hakim dalam penyelesaian perkara pada
putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr yaitu, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat
mendalilkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak melunasi
pembayaran untuk pembelian 2 (dua) bidang tanah kepada Penggugat sebagaimana didalam
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), bahkan Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan
2 (dua) Serifikat Hak Milik atas nama Penggugat untuk 2 (dua) bidang tanah kepada Tergugat
IV dan Tergugat V dan perbuatan Tergugat III dengan cara membuat dan mengeluarkan
covernote berupa surat keterangan yang berisikan tentang dokumen-dokumen berupa sertifikat
untuk dilakukan balik nama dan masih dalam proses pengerjaan dan/atau Notaris membuat
covernote yang berisikan bahwa penerbitan sertifikat jaminan masih dalam proses yang
covernote itu tanpa diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat untuk pencairan
kredit/hutang.
Terkait Hakim dalam memutus suatu perkara perdata harus mempertimbangkan beberapa
hal antara lain: pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis, alat-alat bukti, adanya unsur
kesalahan, legal reasoning. Pertimbangan yuridis merupakan landasan hukum yang dipakai
harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangna non yuridis merupakan
5

6

Al. Wisnu Broto, Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aapek Kajian), Universitas Atma
Jaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 2
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

Page | 117

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

pertimbangan kebenaran secara filosofis dan sosiologis, pertimbangan alat bukti artinya Hakim
harus mempertimbangkan minimal dua alat bukti, adanya unsur kesalahan artinya Hakim harus
mempertimbangkan adanya unsur kesalahan, dan legal reasoning, yaitu Hakim harus
didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak
menyimpang dari kaidah-kaidah hukum ada:
1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis Hakim terkait covernote dalam putusan nomor
42/Pdt.G/2018/PN Mks adalah bahwa Notaris telah mengeluarkan covernote Nomor
08/XII/SK/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang salah satu isinya menyatakan apabila
sertifikat nomor 21766 telah selesai balik nama, maka akan Notaris serahkan kepada BPR
Dana Niaga Mandiri dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari. Berdasarkan covernote
nomor 08/XII/SK/2013 tersebut BPR Dana Niaga Mandiri melakukan pencairan kredit
kepada debitur. Tetapi Notaris dalam hal ini juga mengeluarkan covernote yang isi nya
sama dengan covernote nomor 08/XII/SK/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang salah satu
isinya menyatakan bahwa apabila sertifikat tersebut telah selesai maka akan kami serahkan
kepada Bank BRI Cabang Gowa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung surat
tanggal ini.
Pertimbangan yuridis Hakim terkait covernote dalam putusan nomor
82/Pdt.G/2022/PN Jmr adalah bahwa Notaris telah mengeluarkan covenrote yang berisi
keterangan bahwa Sertifikat Hak Milik sedang dilakukan proses balik nama dan penerbitan
sertifikat jaminan masih dalam proses kepada Bank, yang mana SHM yang dijaminkan
tersebut masih belum dilakukan AJB kepada penjual, Pembeli hanya melakukan PPJB
dengan perjanjian pembayaran bertahap selama 3 kali tahapan. Sedangkan pembeli baru
melakukan pembayaran tahap pertama, dan Notaris dalam hal ini telah mengeluarkan
covernote kepada bank dan menjaminkan SHM tersebut kepada Bank.
2. Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan non yuridis Hakim dalam putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks
adalah bahwa pihak BPR Dana Niaga Mandiri telah membuat laporan polisi nomor
LP/804/IV/2015/PoltabesMakassar dengan tuduhan penggelapan sertifikat. Dengan adanya
laporan polisi tersebut Notaris memilih untuk menempuh jalan damai dan bersedia
mengganti kerugian dengan menandatangani Surat Pernyataan Damai tanggal 24 April
2015 yang isinya Notaris bersedia melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dan jaminan SHM No. 0032/Bonotoramba atas nama Notaris
sendiri dan melakukan perjanjian kredit dengan BPR Dana Niaga Mandiri sebanyak Rp.
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan.
Pertimbangan non yuridis Hakim dalam putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr
adalah bahwa jual beli tersebut belum dilangsungkan karena masih berupa PPJB dengan
perjanjian pembayaran sebanyak tiga tahap, dengan belum adanya peralihan hak karena
masih PPJB, Notaris mengeluarkan covernote untuk pencairan kredit kepada Bank PNM
dan Bank Mandiri KCP Gowa dengan jaminan SHM milik penggugat yang mana peralihan
hak belum terlaksana.
3. Pertimbangan Alat Bukti
Pertimbangan alat bukti pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks yaitu
covernote Nomor 08/XII/SK/2013 tanggal 18 Desember 2013, covernote Nomor
12/II/SK/2014 tanggal 26 Februari 2014, Surat Persetujuan Kredit Nomor: 05/SPPKDNM/DIR/IV/2015 tanggal 30 April 2015, Surat Perjanjian Kredit bulanan antara Notaris
dengan BPR Dana Niaga Mandiri Nomor 05/PK-B/BPR-DNM/MKS/IV/ 2015 tanggal 30
April 2015, Surat tanda terima pinjaman Notaris tanggal 30 April 2015.

Page | 118

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

Pertimbangan alat bukti pada putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr yaitu SHM
Nomor 3276, SHM Nomor 3398, Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Covernote Nomor
119/Not/X/2021, surat perjanjian pembiayaan nomor: 0735/ULM-JBRB/PK-MMR/X/21
tanggal 25 Oktober 2021, Nomor Pendaftaran Blokir Sertifikat: 39128/2022.
4. Pertimbangan Adanya Unsur Kesalahan
Pertimbangan adanya unsur kesalahan pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks
adalah berdasarkan surat keterangan (Covernote) No.08/XII/SK/2013 tanggal 18 Desember
2013 yang dibuat oleh Penggugat lalu Notaris Andi Mindaryana Yunus, SH (Selaku Notaris
PT BPR Dana Niaga Mandiri) telah menerbitkan surat keterangan (Covernote)
No.52/MY/NOT/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dijadikan patokan oleh PT
BPR Dana Niaga ,andiri untuk mencairkan kredit atas nama Andry Chaniago sebesar
Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor :
14/PKI/BPR-DNM/MKS/XII/2013 dengan jaminan SHM No.21766, setelah berjalan 1
(satu) tahun, kredit Andry Chaniago macet dan untuk memenuhi butir 4 Covernote Nomor
: 08/XII/SK/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat S, pihak
PT BPR Dana Niaga Mandiri telah mendatangi Kantor Penggugat guna meminta sertifikat
yang diproses oleh Penggugat, namun ternyata Penggugat S telah menerbitkan surat
Keterangan (Covernote) yang baru untuk BRI Cabang Gowa No. 12/II/SK/2014 tanggal 26
Februari 2014 menyangkut SHM No.21766 tersebut, tanpa konfirmasi terlebih dahulu
dengan PT BPR Dana Niaga Mandiri, yang isinya sama dengan Surat Keterangan
(Covernote) Nomor 08/XII/SK/2013 tanggal 18 Desember 2013, kecuali pada point 4
Covernote No.12/II/SK/2014 tanggal 26 Februari 2014 isinya berbunyi: “Apabila sertifikat
tersebut diatas telah selesai maka akan kami serahkan kepada Notaris Rekanan PT BRI
Cabang Gowa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung tanggal surat ini;”
Pertimbangan adanya unsur kesalahan pada putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr
Bahwa Penggugat baru dibayar sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan
menunggu sisa dari kekurangan pembayaran sebagaimana yang tertuang didalam Surat
Perjanjian Jual Beli tanggal 25 Oktober 2021 tersebut, akan tetapi Tergugat I ataupun
Tergugat II, tidak melakukan pembayaran baik pada termin kedua tanggal 25 April 2022
maupun pada termin ketiga tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana yang telah diperjanjikan
dalam Surat Perjanjian Jual Beli dan Penggugat datang ke kediaman atau tempat tinggal
Tergugat I dan Tergugat II pada bulan April tahun 2022 namun Penggugat hanya bertemu
dengan Tergugat I dimana Tergugat I menjawab tidak mempunyai uang untuk melakukan
pembayaran termin lainnya kepada Penggugat, selanjutnya bertemu Tergugat I dan
Tergugat II kediaman atau tempat tinggal Pak N (selaku broker atau makelar tanah) dimana
Tergugat I dan Tergugat II menyatakan kepada Penggugat tersebut sudah dijaminkan di
Bank Mandiri KCP Unej (Tergugat IV) dan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
(Tergugat V) sehingga Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II datang bersama-sama ke
Kantor Notaris HI. (Tergugat III) namun tidak bertemu dengan Tergugat III dan hanya
bertemu dengan Staf dari Tergugat III, sehingga Penggugat meminta kepada Staf dari
Tergugat III untuk dibuatkan Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli yang dilakukan pada
tanggal 25 Oktober 2021 yang sampai saat ini tidak terealisasi. Tergugat III dengan cara
membuat dan mengeluarkan Covernote berupa surat keterangan yang berisikan tentang
dokumen-dokumen berupa sertifikat untuk dilakukan balik nama dan masih dalam proses
pengerjaan dan/atau Notaris membuat Covernote yang berisikan bahwa penerbitan
sertifikat jaminan masih dalam proses yang Covernote itu tanpa diketahui dan
ditandatangani oleh Penggugat sebagai yang namanya ada di 2 (dua) buah Sertifikat Hak
Milik (SHM) dan permintaan salinan dokumen-dokumen tersebut oleh Penggugat kepada
Tergugat III tidak dipenuhi sampai saat ini sehingga dengan adanya Covernote 2 (dua) buah

Page | 119

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat telah menjadi jaminan hutang/kredit oleh
Tergugat I dan Tergugat II di di Bank Mandiri KCP Unej (Tergugat IV) dan di PT
Permodalan Nasional Madani (PNM) (Tergugat V) berdasarkan dokumen yang
dikeluarkan.
5. Pertimbangan Legal Reasoning
Pertimbangan legal reasoning pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks
sebagaimana yang dilalilkan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan Hukum dengan alasan bahwa Tergugat III telah bekerja sama dengan
Tergugat I dan Tergugat II secara diam-diam menggunakan Akte No.09 tanggal 18
Desember 2013 secara melawan Hukum yang merugikan Penggugat , tidak dapat
dibuktikan oleh Penggugat, malah dari fakta tersebut diatas Penggugat telah membuat Surat
Keterangan (Covernote) baru menyangkut SHM No.21766 dan menyerahkannya ke BRI
Cabang Gowa atau Notaris Rekanan BRI Cabang Gowa dan untuk itu Penggugat telah
menempuh jalan damai dengasn membuat surat Pernyataan Damai tentanggal 24 April
2015 serta menandatangani Perjanjian Kredit No:05/PK-B/BPR DNM/MKS/IV/2015
tanggal 30 April 2015 dengan PT.BPR Dana Niaga Mandiri demi untuk mengganti
kerugian yang dialami oleh PT. BPR Dana Niaga Mandiri. Berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
Pertimbangan legal reasoning pada putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr
berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:
a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
Suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan: 1) Hak
orang lain; 2) Kewajiban hukumnya sendiri; 3) Kesusilaan yang baik; 4) Keharusan
yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau
benda.
b. Adanya kesalahan
Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian: Kesengajaan yaitu Seseorang
melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat atau
melakukan suatu perbuatan dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari
sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut. Kelalaian yaitu Seseorang tidak
melakukan suatu perbuatan padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan
suatu perbuatan atau seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan sikap
yang demikian pada hakekatnya ia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus
berbuat atau melakukan sesuatu perbuatan. Jadi ia lalai untuk melakukan sesuatu
perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.
c. Adanya kerugian
Kerugian yang disebabkan oleh karena Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa
kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immaterial (tidak dapat
dinilai dengan uang). Dengan demikian kerugian yang ditimbulkan tidak hanya terbatas
pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang
ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.
d. Adanya hubungan antara perbuatan dan kerugian
Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan
Hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam Pasal 1365
KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa perbuatan yang karena
kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian kerugian itu harus timbul
sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatannya (sebabnya), maka
tidak ada kerugian (akibatnya).

Page | 120

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas maka pertimbangan Hakim
dalam penyelesaian perkara pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks adalah Notaris
bersalah telah mengeluarkan covernote kepada dua bank berbeda, sehingga bank pertama
kehilangan atas jaminan kredit debitur, oleh karenanya gugatan penggugat terkait pembatalan
covernote dan pembatalan Surat Kesepakatan Damai yang terkandung perjanjian ganti rugi,
serta tuntutan pengembalian uang yang telah ditelah disetor kepada BPR Dana Niaga Mandiri
sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditolak oleh Hakim.
Sedangkan pertimbangan Hakim dalam penyelesaian perkara pada putusan nomor
82/Pdt.G/2022/PN. Jmr adalah Hakim mengabulkan gugatan penggugat yaitu terkait
pembatalan covernote dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sehingga covernote dan PPJB yang
dibuat oleh Notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan amar putusan nomor
42/Pdt.G/2018/PN Mks maka Notaris tetap menanggung kerugian yang diderita oleh BPR
Dana Niaga Mandiri sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam Surat Kesepakatan Damai,
sedangkan pada putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr dengan dibatalkannya covernote dan
PPJB oleh Hakim, maka Notaris akan menanggung kerugian yang diderita oleh Bank karena
covernote nya.
KESIMPULAN
Pertanggungjawaban hukum Notaris atas penerbitan covernote pada putusan nomor
42/Pdt.G/2018/PN. Mks adalah pertanggungjawaban secara administratif dan
pertanggungjawaban perdata sebagaimana Majelis Pengawas Daerah telah menyimpulkan
bahwa Notaris bersalah telah mengeluarkan covernote yang mengakibatkan BPR Dana Niaga
Mandiri kehilangan atas jaminan kredit debitur, dan pertanggungjawaban perdata nya adalah
dengan ditolaknya gugatan Notaris atas pembatalan covernote maka Surat Pernyataan Damai
yang terdapat perjanjian ganti kerugian tentunya masih sah dan tetap berlaku. Sedangkan
pertanggungjawaban hukum notaris atas penerbitan covernote pada Putusan Nomor
82/Pdt.G/2022/PN. Jmr adalah pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana putusan
hakim menyatakan bahwa covernote dan PPJB yang telah dibuat oleh Notaris dalam pencairan
kredit kepada dua bank tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga atas kelalaian Notaris
tersebut dalam membuat covernote menjadi tanggungjawab Notaris dan Debitur untuk
mengganti jaminan kepada kreditur atau membayar ganti kerugian yang diderita oleh kedua
bank tersebut;
Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian perkara pada putusan nomor
42/Pdt.G/2018/PN. Mks adalah Notaris bersalah telah mengeluarkan covernote kepada dua
bank berbeda, sehingga bank pertama kehilangan atas jaminan kredit debitur, oleh karenanya
gugatan penggugat terkait pembatalan covernote dan pembatalan Surat Kesepakatan Damai
yang terkandung perjanjian ganti rugi, serta tuntutan pengembalian uang yang telah ditelah
disetor kepada BPR Dana Niaga Mandiri sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) tersebut ditolak oleh Hakim. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam penyelesaian
perkara pada Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN. Jmr adalah Hakim mengabulkan gugatan
penggugat yaitu terkait pembatalan covernote dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sehingga
covernote dan PPJB yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
Berdasarkan amar putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks maka Notaris tetap menanggung
kerugian yang diderita oleh BPR Dana Niaga Mandiri sebagaimana yang telah diperjanjikan di
dalam Surat Kesepakatan Damai, sedangkan pada Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr
dengan dibatalkannya covernote dan PPJB oleh Hakim, maka Notaris akan menanggung
kerugian yang diderita oleh Bank karena covernote nya.

Page | 121

e-ISSN:3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Volume 3, Issue 3, Desember 2024

DAFTAR PUSTAKA
Al. Wisnu Broto, Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aapek Kajian),
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997.
Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta,
2018.
Giovanni Karilla Ayu, “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Akta Notaris Atas Pencabutan
Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
100K/TUN/2018), Journal Indonesian Notary, Vol 2, Article 12, September 2020.
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan
Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung,
2009.
Habib Adjie, Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking Dalam
Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2022.
Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta,
2015.
Martalena, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris
(Mkn) Dalam Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Pada Tingkat
Penyidikan”, Unes Journal Of Swara Justisia, Vol 4, hlm.162, Juli 2020.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2004.
Mulyoto, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV, Cakrawala Media,
Yogyakarta, 2010.
Nawaaf Abdullah, Kedudukan dan Kewenanngan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik,
Jurnal Akta, Vol.4 No.4, 2017.
Syafran Sofyan, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum, Renvoi,
Jembatan Informasi Rekan, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta Selatan, 2014.
Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukumbagi Notaris dalam
Membuat Party Acte, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

Page | 122