E-ISSN: 2809-8544

HAK NEGARA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
ATAS HUTAN ADAT
Nadira Apricia
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara
Email: apricianadira48@gmail.com
Abstract
Indonesia is known to be a country that has a large forest. However, over time, forests in Indonesia
have been damaged, reducing the area of forest owned by Indonesia. Many things are the cause of
forest destruction in Indonesia, one of which is due to the lack of involvement of local Indigenous
Peoples to participate in managing forests. As a society whose life is closest to nature including
forests, indigenous peoples should be the most suitable people and have the right to manage and
utilize forests. The Government of Indonesia recognizes and respects customary law so that in its
development, the Government guarantees the rights and obligations of Indigenous Peoples by issuing
regulations and laws on Indigenous Peoples of Law and Customary rights. However, in the
regulations and laws that have been established there are thoughts that assume the Government only
recognizes Indigenous Peoples and does not recognize the rights of Indigenous Peoples. To ensure
the recognition of the rights of Indigenous Peoples of Law, the Government must provide clear legal
certainty regarding the right of ulayat to customary forests.
Keywords: Indigenous Peoples of Law, Customary right, Customary forest
Abstrak
Indonesia diketahui merupakan negara yang memiliki hutan yang luas. Akan tetapi seiring
berjalannya waktu, hutan di Indonesia mengalami kerusakan sehingga mengurangi luas hutan yang
dimiliki Indonesia. Banyak hal yang menjadi penyebab rusaknya hutan di Indonesia, salah satunya
karena kurangnya keterlibatan Masyarakat Hukum Adat setempat untuk berperan serta dalam
mengelola hutan. Sebagai Masyarakat yang hidupnya paling dekat dengan alam termasuk di
dalamnya adalah hutan, seharusnya Masyarakat Hukum Adat merupakan masyarakat yang paling
cocok dan berhak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan. Pemerintah Indonesia mengakui dan
menghargai hukum adat sehingga dalam perkembangannya, Pemerintah menjamin hak dan
kewajiban Masyarakat Hukum Adat dengan mengeluarkan peraturan dan undang-undang tentang
Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat. Namun, dalam peraturan dan undang-undang yang sudah
ditetapkan terdapat pemikiran yang menganggap Pemerintah hanya mengakui Masyarakat Hukum
Adat dan tidak mengakui hak Masyarakat Hukum Adat. Untuk menjamin diakuinya hak-hak
Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah harus memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai hak
ulayat atas hutan adat.
Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, Hutan Adat

PENDAHULUAN
Indonesia diketahui merupakan negara yang memiliki hutan yang luas dan penuh
dengan keanekaragaman hayati. Sebagian besar dari daratan Indonesia sendiri merupakan
hutan. Selain berperan sebagai paru-paru dunia, hutan Indonesia juga diandalkan sebagai
sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakan hutan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bekerja di sektor industri pengolahan
kayu.
Hutan menjadi kekayaan yang dikuasai Negara. Hutan sangat penting bagi umat
manusia, dengan banyaknya manfaat yang dapat diberikannya, hendaklah kita mensyukuri,
SIBATIK JOURNAL | VOLUME 1 NO.7 (2022)
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK

1255

HAK NEGARA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
ATAS HUTAN ADAT
Nadira Apricia
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128

merawat dan memanfaatkan hutan dengan sebaik mungkin serta menjaga kelestarian hutan
demi kemakmuran rakyat, baik untuk kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang.
Keberadaan hutan Indonesia harus dipertahankan dan dijaga daya dukungnya dengan
bijaksana, profesional, terbuka serta bertanggung jawab di tengah menurunnya kondisi hutan
Indonesia. Pelestarian hutan yang berkelanjutan dan berwawasan dunia harus berlandaskan
pada norma hukum nasional dan memperhatikan pendapat dan peran serta masyarakat, adat
istiadat serta tata nilai masyarakat.
Dengan perluasan sistem kawasan lindung di Indonesia selama beberapa dasawarsa
ini, penunjukan kawasan hutan sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat
hukum ada yang saat ini tinggal di hutan, yang menjadikan hutan sebagai sumber mata
pencaharian. Retorika tentang perlunya melakukan pengelolaan hutan dengan
mempertimbangkan kepentingan hukum adat dan masyarakat hukum adat telah berlangsung
selama bertahun-tahun, tetapi tidak banyak mengalami perubahan dari perspektif hukum dan
kebijakan. Berbagai macam analisis telah dilakukan, berharap menemukan kebijakan
kehutanan yang lebih condong pada masyarakat hukum adat di tengah membanjirnya
peraturan perundang-undangan baru, dan perubahan yang memunculkan harapan. Tetapi
susunan dasar kekuasaan atas hutan tidak berubah, negara tetap mengontrol hutan dan semua
yang hendak memanfaatkannya dapat mengontrolnya hanya dengan izin dari negara.
Indonesia sedang berada dalam proses awal penerapan kebijakan “otonomi daerah”
secara luas yang melakukan penyerahan kekuasaan berbagai fungsi pemerintahan, termasuk
berbagai peraturan dan kebijakan mengenai pengelolaan hutan, dari pemerintah pusat kepada
pemerintah provinsi atau kabupaten. Berkaitan dengan kewenangan untuk menentukan
pengertian dari lahan hutan dan penggunaan lahan hutan, Undang-Undang Perencanaan Tata
Ruang Tahun 1992 memberikan hak kepada pemerintah provinsi untuk membentuk
keputusan dasar perencanaan penggunaan lahan tersebut meskipun hal ini menyimpang dari
Undang-Undang Pokok Kehutanan Tahun 1967. Namun, revisi dari Undang-Undang Pokok
Kehutanan pada tahun 1999 menyatakan bahwa hak untuk “menentukan hutan negara” dan
“merencanakan penggunaan lahan” tetap dipegang oleh pemerintah pusat dan hanya perlu
memperhatikan perencanaan penggunaan lahan. Selain itu, Undang-Undang yang
diterbitkan pada tahun 1999 tentang Otonomi Daerah nampaknya menyerahkan kekuasaan
atas berbagai sumber daya alam kepada pemerintah daerah. Meskipun banyak ahli hukum
dan pejabat pemerintahan menganggap peraturan perundang-undangan ini tidak dapat
dilaksanakan karena masih kurang menerapkan berbagai peraturan.
Menurut Undang-Undang Kehutanan, berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari hutan
negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat yang pengelolaannya
diserahkan kepada Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat pada awalnya disebut hutan rakyat,
hutan pertuanan, hutan marga atau sebutan lainnya. Masuknya hutan ada ke dalam
bagian hutan negara merupakan akibat dari adanya hak menguasai negara sebagai
tingkat tertinggi organisasi kekuasaan rakyat dan prinsip NKRI. Masuknya hutan adat ke
dalam bagian hutan negara ini masih mempertahankan hak ulayat masyarakat hukum adat
sepanjang pada kenyataannya mereka masih ada dan diakui keberadaannya untuk mengelola
hutan.
Akan tetapi, konsekuensi masuknya hutan adat menjadi bagian dari hutan negara di
satu sisi adalah adanya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek dan pada sisi lain
hutan adat tidak diberi hak dengan status yang jelas sebagaimana hutan hak. Hal ini
mengakibatkan tidak adanya keseimbangan antara penegasan diakuinya Masyarakat Hukum

1256

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 1 NO.7 (2022)
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK

E-ISSN: 2809-8544

Adat sebagai subjek dan pengaturan tentang hutan sebagai objek yang dapat dimiliki dan
dinikmati. Berbeda jika dibandingkan dengan hutan hak yang mana masyarakat (individu)
diakui sebagai subjek, juga diberikan dengan jelas mengenai pengaturan hak atas objek
tersebut.
Menurut Undang-Undang Kehutanan, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional, Pemerintah berkewajiban untuk menghormati dan menghargai hak
Masyarakat Hukum Adat. Singkatnya, masyarakat mana yang memenuhi persyaratan
sebagai Masyarakat Hukum Adat dan hak masyarakat mana yang harus dihormati ditentukan
dan diputuskan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila organisasi
masyarakat dan berbagai LSM menuding Undang-Undang Kehutanan sebagai dalih untuk
melindungi hak-hak masyarakat hukum adat yang menghuni hutan.
Selain itu, berbagai sistem hak hutan adat dan sistem pengelolaan sumber daya secara
tradisional telah dihapuskan demi “pembangunan” dan di bawah kewenangan hukum
nasional dinyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki 75 persen wilayah negara yang secara
resmu berupa kawasan hutan. Masyarakat Hukum Adat tidak diperbolehkan mengakses
sumber daya hutan yang menjadi harapan hidup mereka, sementara hutan mereka sendiri
ditebang, dibakar dan dibuka secara sembarangan untuk perkebunan, terkadang
menyebabkan banjir, kekeringan dan erosi serta menghilangkan banyak spesies hewan dan
tumbuhan yang mana sebelumnya dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan
penduduk lokal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap tahun masyarakat yang
bertahan hidup pada hutan berkonflik dengan pemerintah dan sektor swasta yang melakukan
berbagai proyek eksploitasi sumber daya hutan.
TINJAUAN PUSTAKA
Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun
bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya
hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan
pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Selain itu, Masyarakat Hukum Adat dapat
diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga
bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar
keturunan.
Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang
menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu
yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya
alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya,
yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus
antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan
kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan Hutan lestari. Pengaturan ini
bertujuan agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak mendapat pengakuan, perlindungan
dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus Hutannya secara lestari menurut ruang dan
waktu.

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 1 NO.7 (2022)
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK

1257

HAK NEGARA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
ATAS HUTAN ADAT
Nadira Apricia
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128

METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan tipe
penelitian hukum normatif, yakni mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, atau
asas, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statue Approach yang
dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dengan berbagai aturan-aturan
hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek
permasalahan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat Hukum Adat
Menurut Konvensi International Labour Organization (ILO) 169 Tahun 1989 yang
pokok bahasannya adalah mengenai Masyarakat Hukum Adat, mengartikan Masyarakat
Hukum Adat yang berada di negara-negara merdeka sebagai mereka berbeda dari elemen
masyarakat nasional lainnya dalam hal sosial, budaya dan ekonomi, dan yang statusnya
secara keseluruhan atau sebagian diatur oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh
undang-undang atau peraturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah di negara mereka.
Masyarakat Hukum Adat di negara-negara merdeka dianggap sebagai penduduk asli karena
mereka merupakan keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan
berada, atau secara geografis di mana penduduk asli berada, pada saat ditaklukkan atau
dijajah atau pada saat penetapan batas negara dan tanpa melihat status hukum mereka tetap
melindungi dan mempertahankan beberapa atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya dan
politik mereka sendiri.
Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, pengukuhan
keberadaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan syarat yang bersangkutan masih
berbentuk paguyuban dan adanya lembaga pengelolaan berbentuk perangkat penguasa adat
serta adanya batas wilayah hukum adat yang jelas. Masih ditaatinya pranata dan perangkat
hukum terutama sanksi adat. Masyarakat Hukum Adat juga masih melaksanakan kegiatan
pengumpulan hasil hutan di sekitar wilayah hutannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
Bank Dunia atau World Bank pun menyiapkan sejumlah kriteria untuk kelompok
masyarakat adat, antara lain:
a. Memiliki kedekatan dengan wilayah keturunannya dan dengan sumber daya alam yang
ada di wilayah itu;
b. Menentukan ciri-ciri atau identitas yang telah diidentifikasi sebagai anggota kelompok
budaya yang berbeda oleh orang lain;
c. Memiliki bahasa daerah atau bahasa asli yang sering kali berbeda dari bahasa nasional;
d. Memiliki lembaga adat dalam bidang sosial dan politik; dan
e. Produksinya lebih berorientasi subsistem.
Keberadaan dan penghapusan Masyarakat Hukum Adat yang mengelola Hutan Adat
dikukuhkan dan ditetapkan dengan peraturan daerah apabila berada di dalam wilayah Hutan
Negara atau dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/walikota
sesuai wewenangnya apabila berada di luar wilayah Hutan Negara. Pengukuhan melalui
Peraturan Daerah dapat berupa Peraturan Daerah yang pada pokoknya berisi pengaturan
tentang tata cara pengakuan atau yang berisi penetapan pengakuan, pengukuhan, dan
perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat.

1258

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 1 NO.7 (2022)
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK

E-ISSN: 2809-8544

Masyarakat Hukum Adat yang diberikan hak untuk mengelola hutan wajib memenuhi
ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yaitu
ditetapkan dengan peraturan daerah apabila Masyarakat Hukum Adat berada di dalam
kawasan hutan negara atau dengan peraturan daerah/keputusan gubernur dan/atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya apabila Masyarakat Hukum Adat berada di luar
kawasan hutan negara.
Penetapan Status Hutan Adat
Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dapat disimpulkan bahwa penetapan hutan adat
dilakukan dengan kriteria berada di wilayah adat yang berasal dari dalam atau luar kawasan
hutan negara, adanya areal berhutan yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat secara
turun temurun sesuai adat istiadat dengan batas yang jelas serta masih dilakukannya kegiatan
pengumpulan hasil hutan di sekitar wilayah hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
Status hutan adat ditetapkan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat
dengan tembusan bupati/walikota, organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi dan
kabupaten dalam bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan serta unit pelaksana teknis
terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Status hutan adat ditetapkan oleh Pemerintah sepanjang menurut kenyataannya masih
ada dan diakuinya keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Hak
pengelolaan hutan adat akan menjadi milik Pemerintah apabila dalam perkembangannya
tidak ada lagi atau hapusnya Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
Hak Atas Hutan Adat
Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
dijelaskan bahwa penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi
Pemerintah diberikan wewenang oleh Negara untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu
terkait dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan dan atau mengubah status
kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau
kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum di bidang kehutanan.
Selanjutnya Pemerintah berwenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk
melakukan kegiatan di bidang kehutanan.
Dalam Undang-Undang Kehutanan, hutan di Indonesia diklasifikasikan menjadi hutan
negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang terletak di atas tanah yang tidak
dibebani ha katas tanah, termasuk di dalamnya hutan yang sebelumnya dikuasai Masyarakat
Hukum Adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Sebagai
konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip NKRI, hutan yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum
Adat dimasukkan ke dalam pengertian hutan negara. Dengan demikian, sepanjang menurut
kenyataannya Masyarakat Hukum Adat masih ada dan diakui keberadaannya dapat
mengelola hutan dan melakukan pemungutan hasil hutan.
Jika melihat peraturan yang ada dalam Undang-Undang Kehutanan, yang dimaksud
dengan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
(Pasal 1 butir 6). Pernyataan ini dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tidak diakuinya
SIBATIK JOURNAL | VOLUME 1 NO.7 (2022)
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK

1259

HAK NEGARA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
ATAS HUTAN ADAT
Nadira Apricia
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128

status hukum hutan adat. Hal ini diperkuat dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Kehutanan yang menyatakan hutan negara dapat berupa hutan adat yang
pengelolaannya diserahkan kepada Masyarakat Hukum Adat.
Meskipun Undang-Undang Kehutanan telah mencantumkan istilah Hutan Adat,
namun bukan berarti masyarakat hukum adat akan memiliki hak pengelolaan atas hutan adat
tersebut. Masyarakat hukum adat tetap harus membuktikan bahwa mereka telah memenuhi
persyaratan dalam Undang-Undang Kehutanan untuk diakui oleh negara sebagai masyarakat
hukum adat dan baru kemudian berhak mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan
Hutan Adat dari Pemerintah. Ironisnya, setelah mendapat pengakuan dan persetujuan,
masyarakat hukum adat tetap harus mengajukan izin pemanfaatan hutan dari otoritas negara
di bidang kehutanan. Artinya pengakuan atas hak-hak yang telah diberikan tidak cukup
menjadi dasar untuk menikmati segala sesuatu di atas hak-hak tersebut.
Undang-Undang Kehutanan ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD
1945 yang menyatakan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.”. Undang-Undang Kehutanan telah
menjelaskan bahwa status hutan hanya terbagi menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan
hak. Dengan kata lain, konsep hak ulayat tidak termasuk ke dalam Undang-Undang ini,
melainkan disebut hutan adat yang masuk ke dalam bagian hutan negara. Konsekuensinya
adalah tidak adanya pengakuan hutan adat dalam Undang-Undang Kehutanan karena yang
ada hanya hutan negara dan hutan hak. Sehingga dapat dikatakan masih adanya pengakuan
masyarakat hukum adat, tetapi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (hak
ulayat), tidak diakui. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kehutanan menganut
paradigma pengelolaan hutan negara yang sangat kuat, yang tercermin dari tidak adanya
pengakuan hutan adat sebagai hutan masyarakat hukum adat berdasarkan statusnya. UndangUndang Kehutanan hanya mengakui hutan negara dan hutan hak. Sedangkan hutan adat
dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah adat dan dikelola
oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, hak masyarakat hukum adat atas sumber daya
hutan diposisikan sebagai bagian dari hak negara atau dengan kata lain negara
“meminjamkan” haknya kepada masyarakat hukum adat untuk pengelolaan hutan adatnya.
Kemudian, dalam Pasal 27 dan 29 Undang-Undang Kehutanan diatur mengenai
kelembagaan pengelolaan hutan. Dalam pasal tersebut, izin untuk mengembangkan
perekonomian melalui pengelolaan hutan yang dapat dipilih oleh masyarakat hanya
koperasi. Tentunya regulasi seperti ini jelas mengabaikan keberadaan organisasi masyarakat
lokal atau lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Dan Pasal 37
Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat yang bersangkutan
melakukan pemanfaatan hutan adat sesuai dengan fungsinya. Pernyataan dalam pasal ini
seolah-olah memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hutan,
namun hutan yang dimaksud adalah hutan negara sehingga pemanfaatan hutan adat oleh
masyarakat hukum adat tidak dianggap sebagai hutan adat, melainkan hutan negara. Hal ini
menunjukkan bahwa negara adalah pemilik seluruh hutan dan keberadaan hutan adat
hanyalah semacam kemurahan hati negara terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini jelas
bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat,” dan ayat (4)-nya yang menyatakan, “perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

1260

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 1 NO.7 (2022)
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK

E-ISSN: 2809-8544

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbanngan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.”
Dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) 169 Tahun 1989 dengan
pokok bahasan Masyarakat Hukum Adat Pasal 15 menyatakan Hak-hak masyarakat hukum
adat yang bersangkutan atas sumber daya alam terkait dengan tanah mereka harus secara
khusus dijaga dan dilindungi. Hak-hak ini termasuk hak-hak masyarakat hukum adat ini
untuk berperan serta dalam penggunaan, pengelolaan dan konservasi sumber daya ini. Dalam
situasi di mana Negara mempertahankan kepemilikan sumber daya mineral atau sumber
daya yang berada di bawah permukaan tanah atau hak atas sumber daya lain yang berkaitan
dengan tanah, pemerintah harus menetapkan atau memelihara prosedur yang mengharuskan
mereka untuk berkonsultasi dengan masyarakat hukum adat ini, untuk memperoleh
informasi yang tepat tentang apakah dan sejauh mana kepentingan masyarakat hukum adat
ini akan dirugikan, sebelum melaksanakan atau mengizinkan program apa pun untuk
mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya yang berkaitan dengan tanah mereka.
Masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus, jika memungkinkan, mendapat manfaat
dari kegiatan-kegiatan ini, dan harus menerima kompensasi yang adil atas segala kerusakan
atau kerugian yang mungkin timbul yang harus mereka tanggung sebagai akibat dari
kegiatan-kegiatan ini. Dalam Pasal 7 juga menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat yang
bersangkutan memiliki hak untuk memutuskan prioritas mereka sendiri untuk proses
pembangunan ketika hal itu mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, institusi dan
kesejahteraan spiritual mereka serta tanah yang mereka tempati, mereka gunakan dan
kendalikan, sejauh mungkin, untuk pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka
sendiri. Selain itu, mereka berperan serta dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi
rencana dan program pembangunan nasional dan daerah yang dapat berdampak langsung
kepada mereka.
Hak ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sepanjang pada
kenyataannya masih ada dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan
menurut ketentuan hukum adat mereka. Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dianggap
masih ada apabila:
a. Ada sekelompok orang yang masih merasa terikat dengan tatanan hukum adatnya sebagai
warga bersama dari suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan
ketentuan-ketentuan persekutuan dalam kehidupan sehari-hari;
b. Ada tanah ulayat yang merupakan lingkungan hidup warga persekutuan hukum dan
tempat mereka mengambil kebutuhan sehari-hari; dan
c. Adanya tatanan hukum adat tentang pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah
ulayat yang sah dan ditaati oleh warga persekutuan hukum.
Pelaksanaan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat tidak dapat lagi dilaksanakan atas
bidang-bidang tanah yang pada saat Peraturan Daerah ditetapkan:
a. Sudah dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah
menurut Undang-Undang Pokok Agraria;
b. Merupakan bidang-bidang tanah yang telah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi
pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.
Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat oleh orang perseorangan
dan badan hukum dapat dilakukan oleh:
a. Anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut
ketentuan hukum adat yang berlaku, yang bila dikehendaki oleh pemegang hak dapat

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 1 NO.7 (2022)
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK

1261

HAK NEGARA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
ATAS HUTAN ADAT
Nadira Apricia
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128

didaftarkan sebagai hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok
Agraria.
b. Suatu instansi pemerintah, badan hukum atau orang perseorangan yang bukan merupakan
anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut
ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara
setelah tanah itu dilepaskan oleh masyarakat hukum adat atau oleh warganya sesuai
dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
KESIMPULAN
Hutan Adat adalah hutan yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah
pada umumnya sudah memberikan kesempatan bagi Masyarakat Hukum Adat untuk
berpartisipasi dalam mengelola dan melindungi hutan. Namun, dilihat dari peraturan dan
undang-undang yang mengatur tentang hutan adat, masih banyak kekurangan yang
menyebabkan tidak ada kepastian hukum yang jelas mengenai hutan adat yang dikelola oleh
Masyarakat Hukum Adat ini. Kepastian hukum yang jelas ini diperlukan untuk menjamin
hak-hak Masyarakat Hukum Adat (Hak Ulayat).
Mengingat pentingnya peran Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola dan
melindung hutan adat, diharapkan Pemerintah lebih tegas dan jelas dalam mengakui
Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayatnya di setiap peraturan dan undang-undang yang
berkaitan mengenai itu. Dengan mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat
beserta hak ulayatnya, maka Pemerintah sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai isi dalam Konvensi Masyarakat Hukum Adat.
DAFTAR PUSTAKA
Amin, M. (2022). Toward the Specific Criminal Procedures for Disabled Persons in
Indonesia. International Journal of Social Science, Education, Communication and
Economics (Sinomics Journal), 1(2), 131-140.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
K169 – Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989.
Mariane, I. (2014). Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat. Jakarta: Rajawali Pers.
FWI/GFW. (2001). Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia
dan Washington D.C: Global Forest Watch.

1262

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 1 NO.7 (2022)
https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK