SOSFILKOM
Volume XII Nomor 02 Juli-Desember 2018 MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK:
PROSEDUR PEMBUATAN SIM DI POLRES CIREBON KOTA
Eka Wildanu & Christianty Dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: e.
wildanu@umc.
id & christianty@gmail.
ABSTRAK
Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.
Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah.
Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
Kata Kunci: Pelayanan Publik.
Pemerintahan.
Demokrasi.
Sumberdaya
ABSTRACT
Public services carried out by effective governments or corporations can strengthen democracy and human rights, promote economic prosperity, social cohesion, reduce poverty, improve environmental protection, be wise in the use of natural resources, deepen trust in government and public administration.
As a consequence of the implementation of regional autonomy, the Regional Government is required to improve its performance in order to provide services to the community.
In essence the implementation of regional autonomy is directed at accelerating the realization of community welfare through improving services, empowerment and participation of the community, as well as increasing regional competitiveness.
Keywords: Public Service.
Government.
Democracy.
Resources Diterbitkan oleh FISIP-UMC
| 64
SOSFILKOM
Volume XII Nomor 02
PENDAHULUAN
Para Juli-Desember 2018 Pada merumuskan sedikitnya ada lima fungsi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat enentukan rencana/tujua.
, organizing .
emberikan masyarakat, serta peningkatan daya saing Osborn dan Plastrik menjelaskan lima DNA, kode genetika, dan controlling .
elakukan pengawasan dalam tubuh birokrasi dan pemerintah sesuai dengan ukuran-ukuranny.
Dalam konteks pelayanan publik.
Sikap dan perilaku dari sebagaimana diatur dalam UU No.
suatu birokrasi dan pemerintah dalam Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyelengarakan pelayanan publik akan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh bagaimana kelima DNA dari birokrasi itu dikelola, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.
Perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan konsekuensi, kekuasaan dan budaya.
Kelima sistem DNA ini akan saling memperkuat demokrasi dan hak asasi mempengaruhi satu sama lainnya dalam manusia, mempromosikan kemakmuran membentuk perilaku birokrasi publik.
Pengelolaan .
, kemiskinan, meningkatkan perlindungan kehidupan birokrasi ini akan menentukan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan kualitas sistem pelayanan publik.
administrasi publik.
Sebagai Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan client yaitu mendudukan diri membutuhkan pelayanan, membutuhkan pelaksanaan otonomi daerah.
Pemerintah bantuan birokrasi.
Sehingga pelayanan Daerah dituntut untuk meningkatkan yang dikembangkan adalah pelayanan kinerjanya dalam rangka memberikan Diterbitkan oleh FISIP-UMC
| 65
SOSFILKOM
Volume XII Nomor 02 Juli-Desember 2018 dependensi bagi warga negara dalam kualitatif atas pendapat masyarakat dalm urusannya sebagai warga negara.
Warga memperoleh pelayanan publik dengan sebagai follower dalam setiap kebijakan.
Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit Masyarakat dianggap sebagai makhluk pelayanan secara berkala sebagai bahan yang Au manut Au, selalu menerima setiap aktivitas birokrasi, padahal terkadang rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah melakukan aktivitas yang Au publik seanjutnya (DLLJ Jawa Timur, masyarakat Au (Dwiyanto, 2006:.
Penilaian Aparat birokrasi memang sangat diharapkan memiliki jiwa pengabdian pengakuan atau penilaian dari pemberi dan pelayanan kepada masyarakat.
Dan yang diandalkan mampu mengubah citra pelanggan atau pihak yang menerima "minta dilayani", menjadi "melayani" Salahsatu indikator kualitas (Mulyadi, 2.
pelayanan adalah client satisfaction and Ada juga salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengguna jasa pelayanan.
Hasil dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.
Selain itu, data IKM akan dapat menjadi perbaikan kualitas secara keseluruhan.
bahan penilaian terhadap unsur pelayanan Tugas yang masih perlu perbaikan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas Indeks Kepuasan Demikian Masyarakat (IKM) adalah data dan Polres Cirebon Kota (Polres Cik.
yang merupakan ujung tombak pertama dalam masyarakat yang diperoleh dari hasil pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melayani masyarakat.
Polres Ciko
Diterbitkan oleh FISIP-UMC
| 66
SOSFILKOM
Volume XII Nomor 02 juga tidak terlepas dari permasalahan Juli-Desember 2018 Akademis.
Penelitian informasi bagi civitas akademik Hal ini terutama berkaitan mengenai tingkat kinerja pelayanan dengan baik buruknya sumber daya pada Polres Cirebon Kota.
aparatur kepolisian yang professional.
terhadap perkembangan literatur pelayanan daerah yang selanjunya dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
pelayanan publik, maklumat pelayanan.
Sosial.
Dapat memberi kontribusi .
Adapun Praktis.
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengelolaan pengaduan, inovasi, sarana masukan kepada pelayanan publik dan prasarana serta SDM.
dalaam hal ini pihak Polres tentang Kapolres menambahkan pihaknya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Polisi sehingga pelayanan publik dapat yang Promoter, yang merupakan salah memperbaiki atau meningkatkan kinerja pelayanan sesuai dengan Kapolri (Tribatanews.
Rumusan Masalah Bagaimana prosedur pembuatan SIM di Polres Cirebon Kota? Tujuan Penelitian Ingin mengetahui prosedur pembuatan SIM di Polres Cirebon Kota Manfaat Penelitian Manfaat dalam penelitian ini mengarah harapan masyarakat.
PEMBAHASAN
SIM (Surat Ijin Mengemud.
adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan pada aspek berikut:
Diterbitkan oleh FISIP-UMC
| 67
SOSFILKOM
Volume XII Nomor 02 Golongan SIM B1 Dasar Hukum UU No.
22 Thn.
SIM untuk kendaraan bermotor Peraturan Pemerintah No.
44/1993
Pasal 216 dengan berat yang diperbolehkan lebih 000 Kg.
Golongan SIM B2 Fungsi dan Peranan C Juli-Desember 2018 SIM untuk kendaraan bermotor Sebagai sarana identifikasi / jati diri seseorang dengan berat yang diperbolehkan lebih C Sebagai alat bukti 000 Kg.
Sebagai sarana upaya paksa Golongan SIM C Sebagai SIM untuk kendaraan bermotor Setiap roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 Km / Jam.
Golongan SIM D bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada Pasal 18 .
UU No.
14 Th 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib SIM khusus bagi pengemudi yang Persyaratan Pembuatan SIM Golongan SIM perseorangan:
memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
Penggunaan Golongan SIM Pasal 211 .
PP 44 / 93 :
Golongan SIM A SIM untuk kendaraan bermotor Batas Usia Minimal:
SIM A.
SIM C.
SIM D: 17 tahun C SIM B1: 20 tahun C SIM B2: 21 tahun roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.
500 Kg.
disabilitas/berkebutuhan Syarat Administratif:
Memiliki KTP Golongan SIM A Khusus C Mengisi formulir permohonan SIM untuk kendaraan bermotor C Sehat roda 3 dengan karoresi mobil (Kajen VI) yang digunakan untuk angkutan orang / barang .
ukan sepeda motor dengan kereta sampin.
Diterbitkan oleh FISIP-UMC
| 68
SOSFILKOM
Volume XII Nomor 02 Persyaratan Tambahan Lulus ujian teori, ujian praktik, dan uian keterampilan melalui C idak mutla.
12 bulan Untuk membuat SIM B1 harus C Untuk membuat SIM B2 harus A minimal 12 bulan C Membayar biaya pembuatan SIM Persyaratan Pembuatan SIM Umum Golongan SIM Umum:
SIM A Umum: 20 tahun C SIM B1 Umum: 22 tahun C SIM B2 Umum: 23 tahun B1 Umum minimal 12 bulan C Membayar biaya pembuatan SIM Prosedur Pembuatan SIM Baru Mempersiapkan fokopi KTP Membuat surat keterangan Batas Usia Minimal C Untuk membuat SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIM memiliki SIM B1 minimal 12 Untuk membuat SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM memiliki SIM A minimal 12 Untuk membuat SIM A Umum harus memiliki SIM A minimal Persyaratan tambahan:
Juli-Desember 2018 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini dikeluarkan oleh dokter dan dapat dibuat di klinik kepolisian atau pusat pelayanan keshatan lainnya Syarat Aministratif Ambil Formulir.
Ambil atau beli Memiliki KTP Mengisi formulir permohonan formulir pembuatan SIM sesuai C Sehat dengan tarif yang berlaku untuk berpenampilan rapi, dan bersepatu C Lulus ujian teori dan praktik Wajib Bayar mengemudi untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengemudi (SKUKP) Uji pembuatan SIM baru Klinik Asuransi.
Anda membayar premi asuransi sebesar RP.
000, namun asuransi ini sifatnya tidak wajib Mengisi Formulir.
Isi formulir
permohonan kemudian serahkan ke petugas di loket yang telah Diterbitkan oleh FISIP-UMC
| 69
SOSFILKOM
Volume XII Nomor 02 Tunggu hingga nama Anda dipanggil Juli-Desember 2018 Tanda tangan.
Pengambilan Sidik Jari, dan Foto.
Ikuti Ujian.
Setelah nama Anda Jika berhasil lulusa semua ujian, dipanggil.
Anda akan diminta mengikuti ujian yang terdiri atas dua tahap, yaitu: Ujian teori: Jika melengkapi data tanda tangan, sidik jari, dan difoto, semuanya selanjutnya yaitu ujian praktik.
Namun secara elektronik alias digital.
Ambil SIM.
Hanya diperbolehkan mengulang setelah menunggu hingga nama dipanggil tenggang 7 hari, 14 hari, dan 30 Jika mengulang lalu kembali sudah jadi di loket pengambilan tidak lulus, tidak mengulang.
SIM.
tidak datang kembali, atau tidak ada keterangan, maka uang yang Ujian Praktik.
SIM akan diproduksi atau Namun jika tidak lulus, diperbolehkan mengulang setelah tenggang 7 hari, 14 hari, dan 30
Sama seperti untuk ujian praktik lalu tidak lulus, tidak mengulang, tidak datang kembali, atau tidaak ada keterangan, uang
SIM
Biaya pembuatan SIM Terkait biaya.
Polres Cirebon Kota menetapkan sesuai prosedur yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia.
Transpasransi dalam pembuatan SIM berdasarkan maklumat Kapolres Cirebon.
Maklumatnya tempel di dinding ruang pelayanan pembuatan SIM.
Jadi masyarakat yang datang bisa melihat dan tahu harga pembuatan SIM A.
B, dan C untuk pembuatan baru dan juga perpanjangan.
Diterbitkan oleh FISIP-UMC
| 70
SOSFILKOM
Volume XII Nomor 02 Juli-Desember 2018 Berikut salah satu contoh biaya pelayanan pembuatan SIM:
Tarif PNBP Polri - PP 60 Tahun 2016
Diterbitkan oleh FISIP-UMC
| 71
SOSFILKOM
Diterbitkan oleh FISIP-UMC
Volume XII Nomor 02
Juli-Desember 2018
| 72
SOSFILKOM
Volume XII Nomor 02
SIMPULAN
Pelayanan melalui sistem online Juli-Desember 2018 Gaspersz.
Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa.
Gramedia Pustaka Utama: Jakarta dapat memudahkan proses pelayanan pembuatan SIM di Polres Cirebon Kota.
Jumlah petugas pelayanan di Polres Ciko cukup memadai sehingga memudahkan dan bisa selesai tepat waku.
Untuk waktu pembuatan SIM bisa berlangsung sehari.
Namun jika tidak lulus, diperbolehkan mengulang setelah tenggang 7 hari, 14 hari, dan 30 hari.
Kedisplinan juga wajib dilaksanakn Polri, karena disiplin bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para Hafied.
Cangara.
Pengantar Ilmu Komunikasi.
Jakarta: Rajawali Pers, 1998, hlm.
Indihono.
Dwiyanto.
Reformasi Birokrasi AmplopAo Mungkinkah?.
Yogyakarta.
Penerbit Gaya Media.
Litjan.
Poltak Sinambela, dkk.
Reformasi Pelayanan Publik Teori.
Kebijakan Implementasi.
Jakarta: Bumi Aksara Mulyadi, 2007.
Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen.
Jakarta:
Salemba Empat Nurcholis.
Hanif.
Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Grasindo: Jakarta anggota, bekerja sesuai dengan prosedur terselesaikan secara efektif dan efesien Disiplin Onong.
Uchjana Effendy.
Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek.
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, hlm.
Raymond Ross.
Speech Communication:
Fundamentals and Practice.
Edisi ke-6 keberhasilan polri dalam mewujudkan program-programnya Englewood Cliffs.
New Jersey: PrenticeHall, 1983, hlm.
melindungi mengayomi dan melayani masyarakat serta untuk penegak hukum.
Sinambela.
Lijan Poltak, dkk.
Reformasi Pelayanan Publik.
Jakarta: Bumi Aksara
DAFTAR PUSTAKA