Journal of Accounting and Digital Finance , 5.
, 2025, 395-410 Available at: https://journal.
id/index.
php/jadfi EISSN: 2776-639X Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan Benediktus Mbake L Ndate*.
Henrikus Herdi.
Thadeus Fransesco Quelmo Patty.
Magdalena Nona Ice Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Nusa Nipa.
Indonesia *) Korespondensi .
-mail: deddyataende@gmail.
Abstract This study aims to discuss the preparation and implementation of accounting standards, as well as the characteristics of financial reports, at the Population Control and Family Planning.
Women's Empowerment, and Child Protection Office of Sikka Regency.
Data were obtained through interviews with the Head of the Office, the Treasurer, the Central and Regional Financial Analysts, and the Planners.
The results indicate that the accounting process has been carried out systematically, from transaction recording to reporting, involving coordination among various units within the Regional Government Organisation.
However, several obstacles, such as technical issues with the Regional Government Information System application and a lack of training for human resources in managing accrual-based Government Accounting Systems, affect the quality of financial reports.
Nevertheless, with training and system updates, government accounting standards provide significant benefits, such as supporting the integration of financial processes, reducing repetitive work, expediting fund disbursement, and improving the quality of reports.
This system also enables real-time monitoring, accelerates audits, and supports data-driven decision-making.
However, design improvements and enhanced user capacity are still needed.
Keywords: Characteristics of Financial Statements.
Implementation of Government Accounting Standards.
Preparation of Financial Statements Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyusunan, penerapan standar akuntansi, serta karakteristik laporan keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.
Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas.
Bendahara.
Analis Keuangan Pusat dan Daerah, serta Perencana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan, yang melibatkan koordinasi antara berbagai unit di Organisasi Perangkat Daerah.
Namun, terdapat beberapa kendala, seperti masalah teknis pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan kurangnya pelatihan bagi sumber daya manusia dalam pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, yang memengaruhi kualitas laporan keuangan.
Meskipun demikian, dengan pelatihan dan pembaruan sistem, standar akuntansi pemerintahan memberikan manfaat besar, seperti mendukung integrasi proses keuangan, mengurangi pekerjaan berulang, mempercepat pencairan dana, dan meningkatkan kualitas laporan.
Sistem ini juga memungkinkan pemantauan secara langsung, mempercepat audit, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Namun, perbaikan desain dan peningkatan kapasitas pengguna masih diperlukan.
Kata kunci: Karakteristik Laporan Keuangan.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Keuangan How to cite: Ndate .
Herdi.
Patty.
, & Ice.
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan.
Journal of Accounting Digital Finance, 5.
, 395Ae410.
https://doi.
org/10.
53088/jadfi.
Copyright A 2026 by Authors.
this is an open-access article under the CC BY-SA License .
ttps://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 396 Pendahuluan Reformasi di bidang keuangan negara yang dimulai sejak beberapa tahun terakhir menuntut adanya perubahan struktural dan sistemik dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam sektor akuntansi pemerintahan (Wada dkk.
, 2.
Menurut Jusmani , .
Akuntansi pemerintahan berperan sangat penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Salah satu langkah signifikan dalam akuntansi pemerintahan adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang merupakan landasan utama untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Penerapan SAP berbasis akrual, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran negara dan daerah.
SAP
berbasis akrual mengharuskan laporan keuangan disusun dengan memperhitungkan seluruh transaksi dan kewajiban yang terjadi, tidak hanya yang bersifat kas (Patty et , 2.
Hal ini memungkinkan laporan keuangan yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat dinilai dengan uang.
Oleh karena itu, dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel, diperlukan prosedur akuntansi yang jelas, termasuk prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, aset, serta pengelolaan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP.
Meskipun sudah ada upaya untuk menerapkan SAP di seluruh entitas pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya (Sanga & Jaeng, 2.
Salah satu tantangan utama adalah ketidaktepatan dalam pencatatan transaksi, masalah teknis pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta kurangnya pelatihan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan laporan keuangan berbasis Hal ini tentunya mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang mencakup komponen seperti Laporan Realisasi Anggaran.
Neraca.
Laporan Perubahan Ekuitas.
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Namun, dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan di Dinas Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 397 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka masih menemui berbagai kendala, seperti kualitas data yang kurang memadai, ketidaktepatan waktu pelaporan, serta kelemahan dalam proses rekonsiliasi dan monitoring.
Keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman yang kurang mengenai standar akuntansi pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat penerapan SAP secara optimal di instansi tersebut.
Penerapan SAP berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Kerwayu & Patty.
Dengan SAP, pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih andal, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran.
Meski demikian, penerapan SAP berbasis akrual di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka masih menghadapi banyak tantangan, seperti terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem ini, serta masalah teknis dalam penggunaan aplikasi SIPD.
Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai penerapan SAP di instansi ini, agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.
Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa mendatang.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuliyana et al.
, .
dan Prayogo et al.
, .
, yang menganalisis penerapan SAP pada instansi pemerintah daerah lainnya, ditemukan bahwa meskipun sudah ada penerapan SAP, beberapa kendala seperti kurangnya pelatihan dan pemahaman terhadap SAP masih menjadi tantangan utama.
Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang berbasis pada Standar Akuntansi Pemerintah.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.
Penelitian kualitatif dipilih karena lebih menekankan pada pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang diamati melalui analisis terhadap interaksi antar variabel yang terlibat, dengan pendekatan yang lebih holistik dan deskriptif.
Metode ini sangat sesuai digunakan untuk menggali data yang bersifat subjektif seperti perilaku, persepsi, dan pandangan dari subjek yang diteliti (Sugiyono, 2.
Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 398 Menurut Moleong .
, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik itu terkait dengan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya.
Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti.
Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggambarkan proses penerapan SAP di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi standar akuntansi tersebut.
Secara lebih rinci, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.
Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berupa kata-kata, gambar, atau deskripsi terkait gejala yang diamati (Arikunto, 2.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan situasi yang ada secara rinci dan mendalam, tanpa melakukan generalisasi atau inferensi lebih lanjut.
Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan SAP di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.
Peneliti berperan sangat penting dalam penelitian kualitatif ini, karena peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data.
Menurut (Sugiyono, 2.
, dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai "human instrument", yang artinya peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data.
Kehadiran peneliti sangat diperlukan karena peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan informan, mengamati peristiwa yang terjadi, serta menganalisis dokumen yang ada.
Dalam penelitian ini, peneliti akan berinteraksi dengan pihak-pihak terkait di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka, seperti Kepala Dinas.
Bendahara.
Analis Keuangan, dan Perencana, untuk menggali informasi yang Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka, yang berlokasi di Jalan Adisucipto Nomor 01 Kelurahan Waioti.
Kecamatan Alok Timur.
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2025, dengan tujuan untuk mengamati dan menggali data terkait dengan penerapan SAP pada laporan keuangan yang disusun oleh dinas tersebut.
Lokasi dan waktu penelitian ini dipilih karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu dikaji lebih lanjut terkait penerapan SAP berbasis akrual.
Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 399 Untuk memperoleh data yang akurat dan valid, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada, seperti laporan keuangan sebelumnya, peraturan-peraturan yang terkait dengan akuntansi pemerintahan, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini (Sugiyono, 2.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses penyusunan laporan keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna memperoleh data primer yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.
Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan informan yang memiliki keterlibatan dan kewenangan dalam pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan pada DPPKBpA Kabupaten Sikka.
Tabel 1.
Daftar Pertanyaan Wawancara Kategori Pertanyaan Pembuka Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Karakteristik Laporan Keuangan Pertanyaan Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dilakukan di dinas ini? Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan? Apakah dalam penyusunan laporan keuangan sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai PP No.
71 Tahun 2010? Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan SAP? Apakah seluruh transaksi dicatat sesuai dengan basis akuntansi yang digunakan dalam SAP .
erbasis akrua.
? Bagaimana pemahaman dan pelatihan staf terhadap penerapan SAP? Relevan Bagaimana laporan keuangan disusun agar dapat memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan? Apakah laporan keuangan menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan .
? Andal Bagaimana proses verifikasi atau audit internal dilakukan untuk menjamin keandalan data dalam laporan keuangan? Apakah ada sistem pengendalian internal untuk mencegah kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan? Dapat Dibandingkan Apakah laporan keuangan disusun dengan format dan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun? Bagaimana Anda menjamin bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan antarperiode maupun dengan instansi lain? Dapat Dipahami Bagaimana penyajian laporan keuangan disusun agar mudah dipahami oleh pihak luar .
isalnya auditor.
DPRD, atau Apakah ada upaya dalam menyederhanakan istilah atau menambahkan penjelasan dalam laporan agar lebih informatif? Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 400 Pihak-pihak yang menjadi Informan wawancara: Kepala Dinas: Petrus Herlemus.
Si.
Apt.
Bendahara: Antonius Padua Papo.
Fil.
Analis Keuangan Pusat Daerah: Novisiana Getarudis, dan Perencana: Fulgensius Ngaji.
Kom.
Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai penerapan SAP dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya.
Adapun pertanyaan wawancara disesuaikan oleh peneliti sesuai indicator untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Pertanyaan wawancara disajikan pada Tabel 1.
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan yang telah disusun, peraturan perundangundangan, dan literatur lainnya.
Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Analisis data kualitatif bertujuan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang fenomena yang terjadi.
Menurut Miles et al.
, .
, analisis data kualitatif terdiri dari tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Pada tahap reduksi data, peneliti akan merangkum dan memilih informasi yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.
Selanjutnya, pada tahap penyajian data, peneliti akan mengorganisir data yang telah direduksi dalam bentuk narasi atau bagan untuk memudahkan pemahaman.
Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti akan membuat kesimpulan sementara yang dapat diverifikasi melalui data tambahan.
Untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengecekan validitas temuan, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi.
Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan kembali ke lapangan untuk memastikan keakuratan data yang telah diperoleh.
Peningkatan ketekunan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan agar data yang diperoleh lebih valid.
Triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data.
Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian Alur Penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Penyusunan laporan keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai unit dan pihak Berdasarkan wawancara dengan Bapak Petrus Herlemus.
Kepala Dinas, proses penyusunan laporan keuangan dimulai dari pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara dan staf administrasi.
Bapak Petrus menjelaskan:
"Setiap transaksi keuangan, baik pendapatan maupun pengeluaran, dicatat oleh bendahara sesuai dengan jenis transaksi.
Setelah itu, data ini akan dikonsolidasikan oleh tim analis keuangan yang terdiri dari pusat dan daerah untuk memastikan Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 401 Proses penyusunan laporan dimulai dengan pencatatan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daera.
Bapak Antonius Padua Papo.
Bendahara Dinas, menambahkan:
"Aplikasi SIPD membantu kami dalam mencatat transaksi secara digital, namun terkadang aplikasi ini mengalami gangguan teknis yang dapat memperlambat proses pencatatan.
Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menggunakan aplikasi yang sering mengalami kendala teknis, meskipun aplikasi tersebut merupakan alat utama dalam proses pencatatan transaksi.
Setelah transaksi dicatat, tahap selanjutnya adalah penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang menjadi dasar laporan keuangan.
Ibu Novisiana Getrudis.
Analis Keuangan Pusat, menjelaskan:
"Penyusunan SPJ adalah proses penting karena laporan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih besar.
SPJ harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap agar dapat disetujui oleh kepala dinas.
Proses ini membutuhkan koordinasi antara bendahara, kepala bidang, dan pihak lainnya untuk memastikan semua data yang disajikan lengkap dan akurat.
Proses berikutnya adalah verifikasi laporan keuangan yang melibatkan auditor internal.
Ibu Novisiana Getrudis menambahkan:
"Setelah SPJ disetujui, laporan keuangan akan diperiksa oleh auditor untuk memastikan tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan.
Ini penting agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hal ini menunjukkan pentingnya peran auditor dalam menjamin keandalan dan kebenaran informasi yang ada dalam laporan keuangan.
Menurut hasil wawancara, proses penyusunan laporan keuangan juga melibatkan pengendalian internal yang Bapak Antonius menyatakan:
"Kami telah menerapkan sistem pengendalian internal yang memastikan setiap transaksi diawasi dengan baik dan dilaporkan dengan tepat waktu.
Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami SAP secara mendalam.
Proses penyusunan laporan keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka juga berfokus pada keterbukaan dan transparansi.
Bapak Petrus menekankan:
"Kami selalu memastikan bahwa laporan yang kami buat dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk auditor dan masyarakat.
Kejelasan dalam penyajian laporan keuangan ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Praktik Penerapan SAP Berbasis Akrual (PP 71/2.
pada Pelaporan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 402 dalam Peraturan Pemerintah No.
71 Tahun 2010.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Antonius Padua Papo, penerapan SAP dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di Dinas ini sudah dimulai sejak tahun 2015, meskipun masih menghadapi beberapa kendala.
Ia menjelaskan:
"Kami sudah berusaha mengikuti SAP berbasis akrual, yang mengharuskan kami untuk mencatat transaksi pada saat terjadinya, bukan saat pembayaran atau penerimaan dana dilakukan.
Namun, kami menghadapi kendala terkait pemahaman dan pelatihan SAP bagi staf yang masih terbatas.
Bapak Antonius menambahkan bahwa meskipun SAP berbasis akrual telah diterapkan, sistem pencatatan transaksi keuangan masih sering mengalami masalah "Masalah yang sering kami temui adalah gangguan pada aplikasi SIPD yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam pencatatan.
Namun, kami terus berupaya memperbaiki hal ini dengan mengadakan pelatihan bagi staf agar mereka dapat lebih memahami cara menggunakan sistem dengan benar," ujar beliau.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di Dinas ini menghadapi tantangan, terutama dalam hal sistem dan pelatihan sumber daya Ibu Novisiana Getrudis.
Analis Keuangan Pusat, juga memberikan pandangannya terkait penerapan SAP:
"Meskipun sudah ada kemajuan dalam penerapan SAP, saya merasa bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti pelatihan yang lebih intensif bagi staf pengelola keuangan.
Selain itu, sistem yang digunakan harus diperbaharui secara rutin agar dapat mengakomodasi kebutuhan pencatatan transaksi yang lebih Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendalam akan perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas pengguna SAP di dinas tersebut.
Namun, meskipun ada kendala teknis dan sumber daya manusia, penerapan SAP di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka dianggap sangat bermanfaat.
Bapak Antonius mengatakan:
"SAP berbasis akrual sangat membantu kami dalam mempercepat proses pencatatan dan mempermudah pemantauan anggaran.
Selain itu.
SAP juga memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat karena laporan keuangan yang disusun lebih akurat dan transparan.
Menurut hasil wawancara dengan Ibu Novisiana, penerapan SAP di Dinas ini juga mendukung upaya pengelolaan keuangan yang lebih efisien.
"Dengan adanya SAP berbasis akrual, kami dapat melakukan pemantauan anggaran secara real-time.
Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan dengan tepat dan tidak ada pemborosan," Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan.
SAP berbasis akrual memberikan manfaat besar dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.
Bapak Petrus Herlemus menegaskan:
Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 403 "Penerapan SAP berbasis akrual adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Meskipun ada beberapa kendala teknis, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi SAP agar pengelolaan keuangan di dinas kami semakin baik.
Karakteristik Laporan Keuangan yang Dihasilkan Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka telah memenuhi beberapa karakteristik utama yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan Berdasarkan wawancara dengan Ibu Novisiana Getrudis.
Analis Keuangan Pusat, laporan keuangan yang disusun harus selalu mengacu pada prinsipprinsip SAP yang memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah relevan dan dapat dipercaya.
Ia menjelaskan:
"Laporan keuangan yang kami buat harus selalu mengandung informasi yang dapat membantu pengambil keputusan dalam merencanakan kebijakan keuangan yang lebih baik.
Oleh karena itu, kami selalu memastikan bahwa laporan ini akurat dan tepat waktu.
Laporan keuangan yang dihasilkan juga berusaha untuk menyajikan data yang dapat dibandingkan dengan laporan dari periode sebelumnya dan laporan keuangan dari instansi lain.
Bapak Antonius Padua Papo.
Bendahara Dinas, menyatakan:
"Kami berusaha untuk menyusun laporan keuangan yang konsisten dari tahun ke tahun, sehingga data yang ada dapat dibandingkan dan dianalisis untuk evaluasi Hal ini penting untuk mengetahui apakah kami telah menggunakan anggaran dengan efisien.
Selain itu, laporan keuangan yang disusun juga harus mudah dipahami oleh semua pihak, baik internal maupun eksternal.
Ibu Novisiana Getrudis menambahkan:
"Kami berusaha untuk menyajikan laporan keuangan dalam format yang sederhana namun tetap informatif.
Penggunaan grafik, tabel, dan diagram sangat membantu untuk memperjelas informasi yang ada dalam laporan.
Hal ini menunjukkan upaya dinas untuk membuat laporan keuangan tidak hanya akurat dan lengkap, tetapi juga mudah diakses dan dipahami oleh publik.
Laporan keuangan yang disusun di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka juga dirancang untuk memenuhi prinsip pengungkapan yang lengkap.
"Kami selalu mencantumkan catatan atas laporan keuangan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai setiap pos yang ada dalam laporan.
Ini dilakukan agar tidak ada informasi yang tertinggal atau disembunyikan," ujar Ibu Novisiana.
Hal ini mencerminkan komitmen Dinas untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurut hasil wawancara, laporan keuangan yang disusun oleh Dinas ini juga mendukung upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Bapak Petrus Herlemus menyatakan:
Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 404 "Kami berharap laporan keuangan yang kami susun dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana publik secara lebih mudah.
Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan demi mendukung prinsip-prinsip good governance.
Pembahasan Proses Penyusunan Laporan dan Prinsip Akuntabilitas-Transparansi Penyusunan laporan keuangan di Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka telah dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan bagian dari implementasi Good Governance.
Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong, .
, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam, yang dalam hal ini mencakup proses penyusunan laporan keuangan pada Dinas tersebut.
Proses penyusunan laporan keuangan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kepala Dinas hingga bendahara, bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan adalah akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini sejalan dengan teori Good Governance yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, di mana setiap langkah dalam penyusunan laporan keuangan dapat diakses dan dipahami oleh publik.
Penyusunan laporan keuangan di Dinas ini dimulai dengan pencatatan transaksi yang terjadi sepanjang tahun anggaran, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dokumen pendukung utama.
Setelah SPJ disusun, tahap berikutnya adalah pengesahan dan verifikasi, yang merupakan bagian penting dalam menjaga akurasi dan transparansi laporan.
Namun, meskipun prosedur ini sudah sesuai dengan pedoman yang ada, penelitian ini menemukan adanya kendala teknis, seperti kesalahan dalam penginputan data dan keterlambatan pengembalian SPJ yang mempengaruhi kelancaran penyusunan laporan keuangan.
Kendala ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi SAP berbasis akrual di sektor publik, di mana permasalahan teknis sering kali menjadi hambatan dalam mencapai akuntabilitas yang optimal (Elvin et al.
Menurut Afriyeni et al.
dan Banjarnahor et al.
, banyak instansi pemerintah menghadapi kendala yang sama dalam implementasi SAP, terutama terkait dengan masalah teknis pada sistem informasi yang digunakan dan keterbatasan kapasitas SDM.
Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka mengalami hambatan yang Meskipun sudah ada sistem yang terpusat dan terstandarisasi, masalah teknis Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 405 seperti kesalahan aplikasi SIPD dan ketidakstabilan jaringan masih mengganggu kelancaran proses pelaporan.
Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan menjadi langkah yang krusial.
Pelatihan harus difokuskan pada pemahaman mendalam tentang SAP berbasis akrual dan penggunaan aplikasi SIPD.
Dinas dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan atau mengadakan workshop rutin yang tidak hanya mengajarkan prosedur SAP tetapi juga penerapannya dalam prakteknya di lapangan.
Selain itu, peningkatan pengawasan internal dengan menerapkan sistem mentoring atau pembimbingan bagi staf yang baru bergabung bisa membantu mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses adaptasi terhadap sistem baru.
Penerapan SAP Berbasis Akrual dan Kesenjangan Implementasi Penerapan SAP berbasis akrual di Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
Tahun 2010.
SAP berbasis akrual menuntut pengakuan transaksi pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan.
Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya.
Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih belum optimal.
Salah satu faktor yang menghambat penerapan SAP secara efektif adalah kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi SDM yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.
Dalam wawancara dengan Kepala Dinas.
Bapak Petrus Herlemus, disampaikan bahwa meskipun prosedur penyusunan laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan SAP, penerapannya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman staf terhadap peraturan tersebut.
Bapak Petrus juga menyebutkan bahwa banyak staf yang belum sepenuhnya memahami proses SAP, yang berdampak pada keterlambatan dalam pengajuan laporan keuangan.
Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Lasabuda et al.
, yang menyebutkan bahwa salah satu kendala utama dalam penerapan SAP di sektor publik adalah ketidaktahuan atau pemahaman yang terbatas terhadap sistem akuntansi berbasis akrual, yang menyebabkan kesalahan dalam pengimputan data dan pelaporan.
Selain itu, masalah teknis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terpusat juga menjadi hambatan dalam penerapan SAP.
SIPD, meskipun telah dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah secara terpusat, sering mengalami kesalahan teknis, seperti jaringan yang tidak stabil dan aplikasi yang error.
Seperti yang disebutkan oleh Bendahara.
Bapak Antonius Padua Papo, masalah ini sering kali mengganggu proses pencatatan dan pelaporan yang seharusnya sesuai dengan standar yang berlaku.
Menurut Afriyeni et al.
, masalah teknis ini juga ditemukan di berbagai instansi pemerintah lainnya, yang menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah diterapkan, infrastruktur dan sistem pendukungnya belum sepenuhnya memadai.
Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 406 Untuk mengatasi masalah dalam penerapan SAP berbasis akrual, pembaruan sistem dan aplikasi SIPD perlu dilakukan secara rutin agar lebih user-friendly dan stabil.
Dinas dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbarui perangkat lunak dan melakukan uji coba sistem agar mengurangi gangguan teknis.
Selain itu.
Dinas perlu mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi antara berbagai unit untuk mempermudah proses pencatatan transaksi.
Dalam hal pelatihan SDM, diperlukan program pelatihan intensif yang berkelanjutan untuk memastikan setiap staf memahami dengan baik ketentuan SAP, khususnya bagi staf yang bekerja langsung dengan sistem keuangan.
Dinas bisa bekerja sama dengan lembaga pengawasan atau auditor eksternal untuk memberikan pelatihan praktis dalam penerapan SAP.
Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan Implikasi bagi Kepercayaan Publik Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka menunjukkan karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, yang merupakan prinsip-prinsip utama dalam Good Governance.
Laporan keuangan yang relevan menyajikan informasi yang sesuai dengan transaksi yang terjadi dan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan dan pencapaian kinerja dinas.
Hal ini penting bagi pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang tepat.
Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Novisiana Getrudis.
Analis Keuangan Pusat dan Daerah, laporan yang relevan dan transparan dapat membantu pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan masyarakat, untuk memantau penggunaan dana publik dan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien dan akuntabel.
Selain itu, menurut Jusmani et al.
laporan keuangan yang andal juga merupakan salah satu karakteristik penting yang mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Ibu Novisiana, proses audit internal yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka membantu memastikan bahwa data dalam laporan keuangan adalah akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Menurut Patty .
Audit internal berfungsi sebagai sistem kontrol untuk mengidentifikasi kesalahan, penipuan, dan ketidaksesuaian dalam proses penyusunan laporan, yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Good Governance.
Laporan keuangan Dinas ini juga dapat dibandingkan antara periode yang berbeda dan dengan instansi lain, yang merupakan prinsip transparansi dalam Good Governance (Lewar et al.
, 2.
Ibu Novisiana menegaskan bahwa laporan keuangan disusun dengan format yang konsisten dari tahun ke tahun, dan jika ada perubahan dalam kebijakan akuntansi, perubahan tersebut diungkapkan secara jelas dalam Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan perbandingan yang bermakna antar periode, yang penting untuk menilai kinerja keuangan dari waktu ke waktu.
Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 407 Akhirnya, laporan keuangan Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka juga memenuhi prinsip dapat dipahami, yang penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum.
Dalam wawancara.
Ibu Novisiana menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun dengan bahasa yang jelas dan dilengkapi dengan grafik, diagram, dan tabel untuk mempermudah pemahaman.
Hal ini menunjukkan bahwa Dinas ini berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan membuat laporan keuangan yang mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka telah berusaha untuk menerapkan SAP dan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, namun tantangan dalam implementasinya masih ada, terutama terkait dengan masalah teknis pada sistem dan kapasitas SDM.
Penelitian ini menyarankan agar kapasitas SDM ditingkatkan melalui pelatihan dan rekrutmen staf yang lebih kompeten, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung kelancaran proses pelaporan keuangan.
Dengan demikian.
Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka dapat lebih optimal dalam menerapkan prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk meningkatkan keterbandingan dan aksesibilitas laporan.
Dinas perlu menyusun laporan keuangan dalam format yang lebih sederhana dan mudah dipahami, misalnya dengan menambahkan penjelasan tambahan dalam bentuk narasi atau glossary pada setiap pos atau istilah yang ada dalam laporan.
Selain itu, penggunaan infografis dan diagram juga bisa membantu untuk menyajikan data secara lebih visual dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.
Dinas juga perlu mengadakan sosialisasi atau forum terbuka untuk menjelaskan laporan keuangan kepada publik, terutama kepada pihak yang tidak memiliki latar belakang akuntansi.
Hal ini akan meningkatkan keterbukaan dan transparansi serta memastikan laporan keuangan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat dan pihak yang Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP di Dinas ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi kriteria relevansi dan keandalan, namun masih ada tantangan terkait dengan keterbatasan SDM dalam memahami dan menerapkan SAP secara optimal.
Selain itu, penerapan SAP berbasis akrual telah memberikan dampak positif dalam hal efisiensi pengelolaan anggaran.
Namun, gangguan pada sistem dan kurangnya pelatihan bagi staf menghambat pencapaian tujuan tersebut secara maksimal.
Oleh Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 408 karena itu, penting untuk memperbaiki pelatihan SDM dan melakukan pembaruan sistem untuk mendukung implementasi SAP yang lebih efektif.
Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan SAP di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan.
Pertama, penelitian ini hanya terbatas pada satu instansi di Kabupaten Sikka, sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.
Kedua, penelitian ini mengandalkan data wawancara dengan staf yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan, yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas responden.
Ketiga, penelitian ini tidak mencakup analisis data keuangan secara mendalam, yang dapat memberikan gambaran lebih detail mengenai kinerja keuangan Dinas.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan SAP dan pengelolaan keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut: .
Dinas perlu menyelenggarakan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, agar mereka lebih memahami penerapan SAP dan dapat mengelola sistem dengan lebih efektif.
Dinas perlu memperbaiki atau meningkatkan kualitas jaringan untuk mengurangi gangguan teknis dan mempercepat proses pencatatan transaksi.
Agar laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh pihak luar, perlu adanya usaha untuk menyederhanakan bahasa dan format laporan, serta menyertakan penjelasan lebih rinci mengenai istilah-istilah akuntansi yang .
Dinas perlu memperkuat pengawasan internal terhadap penerapan SAP agar penerapannya lebih efektif dan sesuai dengan prinsip transparansi dan Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan mereka, baik dari segi pelatihan SDM, pembaruan sistem, maupun penyederhanaan laporan keuangan.
Penerapan SAP yang lebih baik akan memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori Good Governance dalam konteks akuntansi pemerintah, khususnya terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Temuan penelitian ini mendukung teori bahwa penerapan SAP berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti empiris mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan SAP di tingkat Journal of Accounting and Digital Finance, 5.
, 2025, 409
pemerintah daerah, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian Referensi