INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls MAQASID SYARIAH DALAM PANDANGAN JAMALUDDIN ATHIYAH MUHAMMAD Aldi Wijaya Dalimunthe Universitas Islam Negeri Sumatera Utara aldiwijaya182@gmail.com Riwayat Artikel: Dikirim: 8 Januari 2024 Diperbaiki: 18 Juli 2024 Diterima: 25 Juli 2024 Abstrak Tujuan Penelitian ini untuk mengungkap bagaimana konsep pemikiran Jamaluddin Athiyah Tentang maqsid syariah. Beliau merupakan salah satu ulama kontemporer yang mengemukakan banyak teori tentang maqasid syariah. Metode dalam penelitian ini adalah studi Pustaka atau Library Reserch dengan menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai bahan utama analisisnya. Sumber-sumber lain yang relevan juga dapat menunjang dan memperkaya data yang diperlukan menggunakan buku-buku karya Jamaluddin Athiyah Muhammad. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jamaluddin Athiyah mengelompokkan maqasid syariah ini dari kecil atau khusus sampai kepada yang umum atau publik yaitu dari Maqasid syariah dalam ruang lingkup individu , maqasid syariah dalam ruang lingkup Keluarga, maqasid syariah dalam ruang umum atau publik, maqashid Syariah dalam Dimensi Kemanusiaan, dan tujuan dari pengelompokan tersebut ialah untuk menunjukkan betapa perlunya, dinamis dan berkembangnya maqashid syariah karena setiap perubahan sosial maka akan perlu adabtasi dalam melakukan ijtihad suatu hukum yang akan ditetapkan demi kemaslahan umat manusia Kata Kunci: Maqasid Syariah, Pemikiran, Jamaluddin Athiyah, Abstract The aim of this research is to reveal the concept of Jamaluddin Athiyah's thoughts regarding maqsid sharia. He is one of the contemporary scholars who put forward many theories about maqasid sharia. The method in this research is library research by collecting research data from literary treasures and using the world of texts as the main material for analysis. Other relevant sources can also support and enrich the data needed using books by Jamaluddin Athiyah Muhammad. The results of this research show that Jamaluddin Athiyah groups this maqasid sharia from small or special to general or public, namely from Maqasid sharia in the individual scope, maqasid sharia in the scope of the Family, maqasid sharia in the general or public sphere, maqasid Syariah in the Dimension Humanity, and the purpose of this grouping is to show how necessary, Published by Postgraduate Program UNU Surakarta. This is an open-access article under the CC-BY-SA license. © 20… author(s) INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls dynamic and developing maqashid sharia is because every social change will require adaptation in carrying out ijtihad, a law that will be established for the benefit of humanity. Keywords: Maqasid Syariah, Thought, Jamaluddin Athiyah, A. PENDAHULUAN Hukum Islam bersumber dari Wahyu Tuhan yang terdapat dalam alQur’an dan sunnah Rasulullah yang diyakini untuk mencapai kemaslahatan manusia. Apabila sebuah hukum tidak menciptakan kemaslahatan bagi manusa, maka perlu adanya tinjauan kembali terhadap hukum tersebut dan dibuatkan sebuah hukum baru yang lebih maslahah dengan tidak menafikan ajaran-ajaran prinsipil agama, dan tidak bertentangan dengan Nash. Kajian terhadap Maqashid al-Syariah itu sangat penting dalam upaya istibath hukum, karena Maqashid al-Syariah bisa menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam Nash. Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (syari’ah) yang diperuntukkan untuk manusia. Berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konteks yang ditujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara social (kolekti kemasyarakatan). Pembicaraan tentang tujuan pembinaan hukum Islam atau maqasid syari’ah merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama’ serta pakar hukum Islam. Bila diteliti perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur’an, begitu pula perintah dan larangan Nabi dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyain tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai kemaslahatan bagi umat manusia. Pembicaraan mengenai maqasid syariah ini memiliki beragam konsep atau pemikiran dari berbagai pandangan ulama termasuk ulama yang terkenal yaitu Jamaluddin Athiyah Muhammad. Beliau memiliki konsep atau pemikiran tentang maqasid syariah. Dan dalam hal ini penulis akan membahas tentang bagaimana konsep maqasid syariah menurut ulama dan terkhusus ulama Jamaluddin Athiyah Muhammad. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l B. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kajian literatur Pustaka atau library research dengan pendekatan l l l l l l l l l l l l l l 113 l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Pada Metode Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai bahan utama analisisnya (Sugiyono, 2019: 235). Sumber-sumber lain yang relevan juga dapat menunjang dan memperkaya data yang diperlukan. Sumber data penelitian ini dihasilkan melalui dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini menggunakan buku-buku tentang maqasid syariah Adapun sumber sekundernya menggunakan buku-buku dan jurnal yang membahas maqasid syariah dari Jamaluddin Athiyah. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan jalan menganalisis data dokumen, yaitu berupa sumber-sumber data dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Dokumentasi di sini dapat berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, ataupun internet yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen juga bisa berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental seseorang, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, maupun kebijakan.1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Konsep Maqasid Syariah Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu maqasyid dan syariah. Kata maqasyid bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah secara Bahasa ialah ‫مضاوملا‬ ‫ مضالا مضا ردحت‬jalan menuju sumber air, jalan menuju air dapat diartikan sebagai jalan kea rah sumber pokok kehidupan(Al-khadimi, 2000: 49). Syariah juga mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagian dunia dan akhirat. Maka demikian Maqashid syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbanganpertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia. (Sidiq, 2009: 118-119) Jika kata maqāṣid dan al-sharī‘ah ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 1 Sugilono. (2019) Meltodel Pelnelliltilan Pelndildilkan. Bandung:Alfabelta, hal. 396. 114 l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan maqāṣid alsharī‘ah dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut maqāṣid alsharī‘ah adalah tujuan, target atau hasil akhir ber upa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya maqāṣid al-sharī‘ah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hokum.2 Beberapa ulama memberikan defenisi maqasid syariah diantaranya yaitu Pertama, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah,3 Menurutnya maqashid alsyari’ah adalah kumpulan dari hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan bersama syariat-Nya untuk manusia,yang berasaskan keadilan universal serta kasih saying yang bersifat umum dan paripurna. Hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan tersebut tiada lain untuk kebaikan serta kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, beliau mengingatkan seandainya manusia mau memikirkan setiap perangkat hukum syariat yang Allah turunkan, niscaya mereka akan mendapati tidak satu pun dari hukumhukum tersebut yang luput dari hikmah dan kemaslahatan. Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwaseluruh hukum itu mengandung nilai keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah. Seandainya sebuah hukum tidak atau melenceng dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hukum Islam Kedua, Ibnu Taimiyah (Sutsna, 2020: 96-99) Terkait Maqashid Syariah, Ibnu Taimiyah memberikan gambaran melalui beberapa poin berikut: (1) Pada perbuatan Allah terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung; (2) Al-Hikmah merupakan hasil daripada tujuan Allah dan maksud perbuatan tersebut; (3) Barangsiapa yang mengingkari bahwa dalam syari’at mencakup mashlahat dan Maqashid terhadap manusia di dunia dan di akhirat, maka hal tersebut menunjukkan kesalahan yang jelas. Hal tersebut diketahui melalui aldarurat; (4) Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama pada penciptaan dan perintahnya; (5) Sesungunya Ketika tujuan yang l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Umar ilbn ṣālilḥ ilbn ‘Umar, (2003) Maqaṣild al-Sharī‘ah ‘ilnda al-Ilmām al-‘Ilzz al-Dīn ilbn ‘Abd alSalām, Yordanil: Dār al-Nafa’ils, hal. 88. 3 Sutsna, dkk, (2020), Panorama Maqosild Syarilah, (Bandung, CV. Meldila Sailns Ilndonelsila, hal. 96-99 2 115 INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls diinginkan oleh Allah secara syar'i tercapai, maka hal itu memastikan terealisasinya ubudiyyah kepadanya. Maqashid syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya (Faiz, 2012: 105) Pertama, Menjaga agama (hifz diin), Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.4 Kedua, Menjaga jiwa (hifz nafs), Artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk panjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria’t seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari’atkan qishas, larangan qoth at thoriq (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah - bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan-, dan beberapa syari’at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa. Ketiga, Menjaga Akal (hifz Al-Aql), Hifz al ’Aql berarti pemeliharan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari’atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia. Keempat, Menjaga keturunan (hifz nasl), Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibakannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 4 Jauhar, Maqshild Syarilah. Jakarta: Pelnelrbilt Amzah, 2009, hal. 23 116 l l l l l l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain. Kelima, Menjaga Harta (hifz mal) , Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29) Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk halhal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya (Chollisni, 2016: 50) Imam Al-Ghazali (Al-Raisuni: 208) berpendapat bahwa “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”. Para Ulama membagi maqashid menjadi tiga bagian pokok, yang dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, sasaran, dan maksud dari diturunkannya syariah kepada umat manusia. Tiga bagian maqasid itu ialah: (Hidayat, 2015: 235-236) Pertama, Maqasid 'ammah, Maksudnya ialah sasaran dan tujuan syariah yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum. Oleh 'Alal Al-Fashi dan syaikh Ibn 'Asyur maqasid jenis ini dicontohkan seperti melestarikan sebuah sistem yang ber manfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antar manusia dan melaksanakan Syari'ah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kedua. Maqasid khashshah, Jika maqasid 'ammah adalah sasaran Syari'ah yang mencakup kepentingan manusia secara umum, maka dapat dipahami bahwa maqasid khashshah adalah sasaran Syari‟ah yang sifatnya lebih khusus dan mencakup kepentingan-kepentingan l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 117 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls manusia secara khusus seperti perihal keuangan, pengadilan, kesaksian dan sejenisnya. Ketiga, maqasid juz’iyyah, Yaitu beberapa hal yang dimaksudkan oleh Syari'ah dari masing-masing hukum Syar'i yang lima: seperti maksud Syari'ah mewajibkan shalat dan puasa, mengharamkan zina dan arak, membolehkan jual beli, memakruhkan yang makruh dan memandubkan yang mandub Pembagian maqasid syariah menjadi tiga macam, baik yang 'ammah maupun yang khassah dan juziyyah, kesemuanya berpangkal pada tujuan dan sasaran syari'ah yang diturunkan untuk kemaslahatan manusia, atau dengan kata lain tujuan dan sasaran final Syari'ah adalah mengejawantahkan maslahat untuk manusia dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti melestarikan sebuah sistem dalam maqasid 'ammah atau menciptakan sistem keuangan dalam maqasid khassah, atau juga menciptakan sistem ekonomi dalam maqasid juz'iyyah. Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu maqashid syariah, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar‟iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran maqashid syariah antara lain: 1). Maqashid syariah mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (Kuliyyah) maupun khusus (Juz‟iyyah); 2. Memahami nash syar‟i secara benar dalam tataran praktik.; 3). Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna; 4). Ketika tidak terdapat dalil al-Qur‟an maupun asSunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan maqashid syariah dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijtihad, ihtisan, istihlah; 5). Maqashid syariah mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.(Az-Zulaili: 19) 2. Biografi Jamaluddin Athiyah Muhammad Jamaluddin Athiyah lahir dan besar dalam keluarga kelas menengah di Desa Kum al-Nur, salah satu desa di tengah Meet Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada tanggal 5 Desember 1928 atau pada tanggal 22 Desember Dzulqa'dah 1346. Hijriyah. Dia pindah ke Kairo dua minggu setelah kelahirannya. Athiyah dipengaruhi oleh Syekh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, dan Hamid Zaki dan Sami Genena saat dia belajar hukum. Ia juga berinteraksi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 118 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls dengan Syekh Muhib Al-Din Al-Khatib, Ali AlTantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas Al-Akkad, dan lain-lain (Shofi, 2022: 505) Syekh Hassan Al-Banna, Prof. Muhammad Farid Abdul Khaliq, Dr. Abdul Aziz Kamel, Syekh Abdul Badi' Saqr, Saeed Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Shaqqa, Izz Al-Din Ibrahim, dan Youssef Abdul Muti adalah gurunya dan koleganya yang berpengaruh dalam kegiatan akademiknya (Shofi, 2022: 506) Jamaluddin Athiyyah (Shofi, 2022: 505) menulis sejumlah karya ilmiah semasa hidupnya, antara lain: 1.Turats al- Fiqh al- Islami wa Minhaj al- Ifadah minhu 'ala Sha'idain al- Islami wa al-'Alami 2. AtTandhir al- Fiqhi 3. An- Nadhariyah al-'Ammah li as- Syariah alIslamiyah 4. Nahwa Taf‟ili Maqashidi as- Syariah 5. Ilmu Ushul alFiqh wa Ulum al- Ijtimaiyah 6. Istifadah min Manahiji al- Ulum asSyariah fi al- Ulumi alInsaniyah 7. Uluwiyat as- Syariah: Nidhamiha wa Tathbiqatuha 8. Al- „Alaqah baina as- Syariah wa al- Qanun 9. Nahwa Falsafah Islamiyah li al- Ulum 10. Sunanullah fi al- Aafaq wa al- Anfas 3. Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad tentang Maqasid l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Syariah Tujuan syariat adalah kemaslahatan, melampaui kemaslahatan duniawi, kemaslahatan fisik manusia, kemaslahatan individu seperti yang dianjurkan oleh kaum kapitalis dan eksistensialis, kemaslahatan umum dan pekerja seperti yang dianjurkan oleh kaum sosialis dan marxis, kemaslahatan suatu negara tertentu seperti yang dianjurkan oleh kaum fasis dan ultra- nasionalis, dan melampaui manfaat sesaat seperti yang dianjurkan oleh orang-orang dangkal. Tujuan syariah adalah memberikan kemaslahatan, yang mencakup semua itu dan bahkan lebih banyak lagi (Athiyyah, 2003: 100) Karena banyaknya kategorisasi maqashid syariah dan rumitnya pembahasan di antara mereka, Athiyyah mengkateg orikan maqashid ke dalam rumusan yang berbeda beda, antara lain: 1) Maqashid alKhalqi , 2) Maqashid Syariah al„Aliyah , 3) Maqashid Syariah Kulliyah , 4) Maqashid Syariah Khas, 5) Maqashid Syariah Juz‟iyyah , 6) Maqashid Mukallafi (Athiyyah, 2003: 106) Jamaluddin Athiyyah (Fanindy, 2020: 35) melakukan reorientasi konsep maqasid syariah yang terkenal dengan lima maqasid dharuriyah, yang kemudian dijabarkan menjadi empat divisi yang lebih l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 119 l l l l l l l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls spesifik. Maqasid syariah tersebut dilihat melalui kebutuhan individu sampai kelompok yang lebih besar. Maka dengan penjabaran yang lebih luas ini sangat mendukung peran, fungsi negara beserta kewajiban sebagai pusat penyedia kesejahteraan di mana dimulai dari pembentukan peradaban rumah tangga hingga berbentuk koloni yang lebih besar yang sering disebut sebagai negara. Ada 4 ruang lingkup maqasid syariah dalam pemikiran Jamaluddin Athiyyah sebagai berikut: l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l a. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Maqasid Syariah dalam ruang lingkup individu Menurut Athiyyah, ((Athiyyah, 2003: 142-147) penerapan maqashid syariah pada dimensi individu/pribadi menghasilkan nilai-nilai syariah yang patut dilindungi bagi seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsipprinsip yang biasa disebut dengan maqashid al- khams tidak diterapkan di semua bidang kehidupan. Ada 5 hal yang harus perlindungan yang harus ditegakkan dalam maqasid syariah yaitu: Pertama, Perlindungan Jiwa (Hifdz an-Nafs), Kemerdekaan dan kemuliaan manusia dijamin oleh Hifdz annafs, sebuah ungkapan sikap Allah yang sangat meninggikan manusia hingga membedakannya dengan Binatang. Kedua, Perlindungan intelektual (Hifdz al-Aql), Semangat Hifdz al-'aql antara lain menjauhi ideologi yang mengedepankan atheisme, bertindak bodoh, kebingungan, dan melakukan tindakan seperti menyerah pada nafsu, buta. taklid , terlibat dalam ketidaktaatan, dan takabbur (kesombongan) dalam persoalan ilmu pengetahuan. Ketiga, Perlindungan Keagamaan (Hifdz al-Din), Hifdz al-dzin mengacu pada pembelaan hak mengamalkan agama, bukan pelestarian agama itu sendiri. Menurut daftar yang disusun oleh Athiyyah, hifdz al- din berada di urutan ketiga setelahnya hifdz an- nafs Dan hifdz al-'aql . Hal ini didasarkan pada justifikasi bahwa jiwa (tubuh) yang menopang segala aktivitas harus didahulukan dan pikiran dijadikan sebagai acuan. Mampu atau tidaknya seseorang menerima perintah agama, perlindungan dari agama pun mengikutinya.24Athiyyah sangat mendukung kebebasan beragama, hal ini sejalan dengan pendirian Ibnu 'Asyur cepatlah al- i'tiqadat . Selain itu, dia sependapat dengan pendapat l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 120 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls Zuhayli alhurriyyah fi al- din dalam hal kebebasan beragama. Namun hal ini tidak sejalan dengan pandangan Zuhayli mengenai kebebasan berkeyakinan, yang mana kebebasan tersebut mencakup kemampuan untuk memilih suatu agama dan bahkan meninggalkan agama tersebut. Keempat, Perlindungan Martabat (Hifdz al-Irdli), Al-'Irdlu menunjuk pada manusia atau kehormatannya, yang sewaktuwaktu dapat direndahkan atau dicela, baik ditujukan kepada diri sendiri, ahli warisnya, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya. Penghormatan terhadap leluhur merupakan salah satu komponen kehormatan seseorang. Konsep ini mencakup keseluruhan kehormatan manusia, sehingga lebih luas lagi. Kelima, Perlindungan harta (Hifdz alMal), Implementasi dari hifdz al- mal diwujudkan dalam serangkaian hukum syariah yang mengatur kontrak-kontrak yang berkaitan dengan kepemilikan, ter masuk warisan, jual beli, pemekaran wilayah baru. ( ihya 'al- mawat ), dan hal-hal terkait lainnya. Dan masih banyak lagi peraturan yang mengatur untuk menjamin kepemilikan, mulai dari ketetapan potong tangan bagi pencuri hingga tidak mengeksploitasi aset hingga mencapai kebangkrutan yang ekstrim. Maqasid syariah dalam ruang lingkup Keluarga Pertama, Mengelola Ikatan dengan Lawan Jenis. Athiyyah mengklaim hal itu maqashid syariah menjamin terlaksananya pola hubungan antara lawan jenis karena terdapat syarat-syarat hukum, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban yang melingkupi hubungan suami-istri. Aturan yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya pola hubungan yang baik dan pantas dengan lawan jenis adalah aturan yang memuat ketentuan seperti anjuran menikah, boleh menikah lebih dari satu orang (dengan batasan tertentu), ketentuan perceraian, larangan zina, dan larangan berkhianat dengan lawan jenis yang bukan mahram syariah. (Athiyyah, 2003: 149) Kedua, Hifdz an-Nasl (Keturunan Lanjutan). Syari'at menegaskan bahwa hubungan atau hubungan dengan lawan jenis selalu bertujuan untuk memperbanyak atau menghasilkan anak; ini dianggap sunatullah bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l b. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 121 l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls Hifdz an-Nasl mempunyai arti penting, oleh karena itu syariat mempunyai berbagai kaidah, antara lain: 1) liwath (seks anal) dan sahaaq (homoseksualitas) dilarang 2) larangan aborsi yang melanggar hukum, mengeluarkan sper ma di luar alat kelamin perempuan, atau menguburkan bayi perempuan (seperti yang terjadi pada masa Jahiliyyah) Menurut Ibnu Ashur, sangat penting untuk menjamin kelangsungan kelompok laki-laki dan perempuan dengan melarang tindakan kebiri (vasektomi) dan prosedur lain yang dapat membahayakan kesehatan rahim. Ketiga, Perwujudan Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Membangun perdamaian antar pasangan dan mengembangkan hubungan cinta kasih adalah tujuan menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam ikatan kekeluargaan. Menurut Athiyyah, sakinah unsur keluarga ter masuk dalam dlaruriyyah tingkat (mendesak), itu mawaddah aspek tersebut ter masuk dalam tingkatan hajjiyyah (dalam hal ini Athiyyah mengajukan pertanyaan, “Haruskah setiap pernikahan dibangun atas dasar cinta?”), dan aspek rahmat aspek ter masuk dalam kamaliyyah tingkat. Keempat, Hifdz an-Nasab (menjaga marga). Athiyyah menekankan perbedaan antara hifdz annasab dan hifdz an- nasl Sebab, menurutnya, para ulama ushul fiqh kerap kesulitan membedakan kedua hal tersebut. Menurut Athiyyah, kategorisasi maqashid syariah menjadi empat dimensi memudahkan dalam membedakan hifdz an-nasab dengan hifdz an-nasl. Athiyyah memberikan penjelasan menyeluruh mengenai perbedaan dimensi keluarga ini. Menurut Athiyyah, an- nasab mengacu pada keturunan dalam konteks sosiologis sedangkan an- nasl mengacu pada keturunan dalam konteks biologis. An- nasl berupaya menjaga keberlangsungan eksistensi manusia, sedangkan Nasab berupaya menjaga nasab. Kelima, Menjaga Aspek Keagamaan Keluarga. Ada beberapa syarat hukum yang harus dipenuhi agar maqashid ini dapat terpenuhi, seperti kewajiban kepala rumah tangga untuk memilih dan mengamalkan agama serta menyebarkan agama. pengetahuan itu kepada istri, anak, dan tanggungan lainnya. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 122 l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls Athiyyah melihat tetap mempertahankan aspek keagamaan dalam dimensi keluarga, bahkan pada dimensi keluarga dlaruriyyah Hal ini mengingat tidak menutup kemungkinan hilangnya komponen keagamaan dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan hal-hal negatif yang harus ditanggung di kemudian hari. Keenam, Pengaturan Kelembagaan Keluarga. Kepala keluarga mempunyai tanggung jawab dan wajib berunding dengan anggota keluarga dalam suatu kasus, bahkan ketika menyelesaikan suatu masalah, mengingat keluarga, secara teori, adalah landasan atau prinsip dari hubungan yang langgeng dan bukan hubungan sementara. Keluarga di sini dapat diperluas dengan mencakup anggota keluarga besar seperti mertua, selain dipahami dalam konteks keluarga kecil/inti. Hukum syariah yang mempunyai seluk-beluk per masalahan maqashid, seperti ketentuan hak suami atas istri, hak istri atas suami, hak saudara kandung, persahabatan, dan lain sebagainya. Ketujuh, Mengelola Keuangan Keluarga. Ada beberapa fitur maqashid syariah Hal ini berlaku bagi keluarga, namun hal tersebut jelas tidak cukup tanpa adanya kesepakatan mengenai masalah uang dan harta benda di antara anggota keluarga. Maqashid syariah berkaitan dengan beberapa hal, seperti mahar, nafkah anak yang baik, istri, istri yang dicerai, istri yang mengasuh anak setelah talak, ibu menyusui, warisan, wasiat, wakaf atas nama keluarga, tanggungan sah dari diyat, untuk mengontrol (mempercayai) suatu properti, dan sebagainya. Maqashid syariah penggunaannya dalam lingkup keluarga menjadikannya alat analisis yang ideal untuk mempelajari hukum keluarga, karena maqashid cita-cita mencakup setiap bagian keluarga, ter masuk aspek biologis, sosiologis, psikologis, dan agama. Maqasid Syariah dalam ruang lingkum umum atau publik Sudut pandang Ibnu ‘Asyur, yang menurut tujuannya maqashid al-'amm (umum) adalah untuk menjamin struktur sosial (Tidak ada gunanya), berdampak pada konsep Athiyyah maqashid syariah dalam domain publik. Menurut Ibnu ‘Asyur, dimensi sosial syariah dilaksanakan berdasarkan keutuhan umat, oleh karena itu sebaiknya diklarifikasi terlebih dahulu. maqashid l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l c. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 123 l l l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls syariah , yang berupaya untuk menjamin atau melestarikan hakhak pribadi manusia, dan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak bersama atau kepentingan umum. Komponen maqasid syariah dalam ruang umum atau publik dalam pandangan Jamaluddin Athiyyah (Athiyyah, 2003: 155163) terdiri sebagai berikut: Pertama, Struktur Sosial dan Pemerintahan. Umat, komunitas, atau negara terdiri dari banyak entitas berbeda dengan sifat, kapasitas, dan struktur organisasi yang unik. Syariah lebih menekankan pada persoalan pembinaan persatuan bangsa, yang dicontohkan dengan kesatuan agama, hukum, dan bahasa. Kesatuan bangsa tidak menghalangi pluralitas, dan kesatuan syariat tidak menghalangi banyaknya mazhab. fiqh . Demikian pula persatuan bangsa dalam beragama tidak menghalangi munculnya berbagai aliran kepercayaan. Ia juga tidak memper masalahkan keberadaan banyak partai politik dengan berbagai platform. Selain itu, penggunaan berbagai aksen dan dialek tidak membatalkan kesatuan Bahasa; Kedua, Hifdz al- Amn (Menjaga Keamanan). Jaminan keamanan mencakup perlindungan internal suatu negara dan keamanan terhadap gangguan eksternal. Terdapat jaminan keamanan dalam negeri berupa penerapan syariah yang diarahkan pada perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta benda, serta pemberian sanksi bagi yang melanggarnya, baik terhadap keamanan pribadi-individu seperti qisas , pencurian kriminal, dan memiliki qadaf, atau tentang stabilitas sosial seperti kejahatan perang. Jaminan keamanan terhadap gangguan eksternal antara lain berupa anjuran swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga bangsa tidak bergantung pada luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangannya. kebutuhan pangan, industri, dan militernya. Hal ini diatur dengan seruan untuk melawan berbagai bentuk agresi. Pada kenyataannya, setiap negara mempunyai hak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri, independen terhadap kekuatan internasional, dan tidak menoleransi keterlibatan dalam masalah dalam negeri negara lain; Ketiga, Iqamat al-„Adl (Penegakan Keadilan). Keadilan l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 124 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls manusia merupakan salah satu dari sekian banyak aspek keadilan, yang mencakup kewajiban seseorang kepada Allah, diri sendiri, dan keluarga. Keadilan dalam sistem hukum dan dalam ranah politik pemerintahan sama-sama merupakan komponen keadilan sosial. Per masalahan yang berkaitan dengan keadilan dibagi oleh Qardlawi menjadi tiga kategori: 1) Keadilan sosial, 2) Keadilan yudisial, dan 3) Keadilan internasional; Keempat, Hifdz al-Din wa al-Akhlaq (Perlindungan Akhlak dan Agama). Menurut syariah, tidak ada pembedaan antara norma-norma sosial-masyarakat dan prinsip-prinsip agama dan moral. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sekularis. Dengan menolak segala upaya untuk melemahkan karakteristik agama, Syariat memandang perlindungan agama sebagai kebutuhan sosial. Banyak akademisi yang meyakini hal itu maqashid tahsiniyyat ter masuk moralitas. Athiyyah mempunyai pandangan yang berbeda dan mengkategorikan akhlak pada dlaruriyyat misalnya dengan memberi contoh sikap amanah dan jujur; Kelima, Mentalitas Gotong Royong, Solidaritas, dan Soliditas. Nilai-nilai ini didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan seperti rasa persaudaraan antar manusia dalam skala global dan persaudaraan iman dalam skala lokal. Hal-hal tersebut saling terkait satu sama lain dan tidak perlu diformalkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang baku atau ditegakkan oleh otoritas tertentu. Hukum zakat, infaq, wakaf, atau bahkan mungkin aturan yang memaksa individu kaya dualisme yang menyisihkan sebagian keuntungannya untuk masyarakat miskin, merupakan contoh bagaimana syariah melindungi atau menjamin cita-cita tersebut; Keenam, Mendorong Wawasan dan Pengetahuan Kebangsaan. Mengontrol aliran konten media yang bisa menipu adalah bagian dari menjaga persepsi masyarakat tetap utuh. Islam telah lama menganjurkan penggunaan metode berpikir ilmiah untuk menghindari takhayul dan kebutaan taklid . Hal ini dapat dicapai melalui kemajuan ilmu pengetahuan. Penerapan peraturan, seperti pelarangan minuman beralkohol dan narkoba l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 125 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls serta pengaturan pemberitaan media yang tidak akurat, merupakan wujud perlindungan mental bangsa yang diusung syariat. Ini berisi anjuran renungan, renungan, dan kontemplasi serta pantangan terhadap taqlid buta, menilai tanpa bukti yang cukup, dan amalan lainnya. Persyaratan untuk belajar dan menghormati para profesional dan cendekiawan juga disertakan. ; Ketujuh, Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Manajemen Kekayaan Global. Membangun wilayah kekuasaan yang berdaulat adalah tujuan pengelolaan bumi. Meskipun gagasan bahwa harta bumi harus menjadi milik Allah dan bahwa manusia hanya bertugas mengelolanya memberikan landasan bagi tujuan menjamin kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional mengacu pada dua tujuan tersebut. Menurut Ibnu Ashur, jaminan kesejahteraan dapat dipandang sebagai jaminan bahwa perekonomian umat tidak akan terpuruk atau diambil alih oleh pihak ketiga yang tidak dapat dibenarkan. Tujuan utamanya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan hingga akhir dunia Dalam sistem ekonomi Islam, maqashid syariah mengacu pada perlindungan kekayaan, serta peningkatannya melalui investasi dan partisipasi dalam kontrak bisnis dengan cara yang meminimalkan risiko dan mengelola kekayaan secara seimbang. Maqasid syariah dalam ruang lingkup dimensi kemanusiaan Pertama, Upaya untuk Saling Mengenal, Mendukung dan Melengkapi. Sifat masyarakat yang multikultural menjadi dasar pemikiran. Diskriminasi berdasarkan ras, kelas atau dasar lainnya dilarang berdasarkan keyakinan ini; Kedua, Realisasi Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi. Logika di balik ini maqashid pernyataan tersebut berkaitan dengan kewajiban dan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Topik ini juga penting dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri negaranegara Islam, entitas pemerintahan Islam, atau pemerintahan Islam yang tidak secara spesifik mengidentifikasi hal tersebut; l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 126 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l d. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls Ketiga, Terwujudnya Perdamaian yang Berlandaskan Nilai Keadilan. Untuk menjaga perdamaian, pertama-tama penting untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat, menempatkan saling pengertian di atas semua pertimbangan lainnya, mengatur perjanjian internasional, dan memantau pelaksanaannya. Keadilan berfungsi sebagai landasan bagi perdamaian apa pun yang dibangun sesuai dengan maqashid syariah . Keadilan di sini merujuk pada keadilan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya keadilan bagi umat Islam; Keempat, Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara. Perlindungan tersebut merujuk pada kelompok marginal dan pembelaan kebebasan dan hak asasi manusia, ter masuk kebebasan beragama dan berpikir, menjadi tujuan maqashid ini. Belakangan ini, pentingnya topik ini menjadi perhatian komunitas global. Meskipun praktik nyatanya dipandu oleh standar ganda untuk melayani kepentingan negara-negara besar, praktik tersebut mengabaikan gagasan kedaulatan nasional dan memungkinkan keterlibatan internasional untuk menjaga hak asasi manusia di mana pun. Perjanjian ini juga melarang campur tangan asing dalam urusan dalam negeri suatu negara; Kelima, Penyebaran dakwah islam. Tentu saja pendekatan yang bijak, khotbah yang solid, dan diskusi yang beralasan digunakan untuk menjalankan dakwah Islam. Islam tidak menerima sikap yang membatasi kebebasan beragama. konsep dari maqashid syariah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dengan tetap memperhatikan seluk-beluk agama. Kajian hukum dan hak asasi manusia relevan dengan hal ini. (Athiyyah, 2003: 166-171) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l D. KESIMPULAN Maqāṣid al-sharī‘ah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya maqāṣid al-sharī‘ah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum. Dalam pandangan Jamaluddin Athiyyah Muhammad Maqasid Syariah ini dibagi menjadi empat ruang lingkup dalam pembahasannya yaitu meliputi Maqasid syariah dalam ruang lingkup individu , maqasid syariah dalam ruang lingkup Keluarga, l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 127 l l l l l l l l l l l l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls maqasid syariah dalam ruang umum atau public, maqashid Syariah dalam Dimensi Kemanusiaan Tujuan utama dari kategori Athiyyah maqashid syariah ke dalam beberapa ruang lingkup adalah untuk menunjukkan betapa perlunya, dinamis dan berkembangnya maqashid syariah berpikir adalah. Pengertian adaptabilitas (perubahan) berpandangan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan memerlukan berbagai pendekatan baru. ijtihad yang sejalan dengan realitas sosial dan mampu merespons perubahan sosial. Perlu ditekankan bahwa ketika kemampuan beradaptasi digunakan, hal ini dapat memiliki dua arti yang berbeda, termasuk potensi untuk memperluas undang-undang yang ada dan keterbukaan suatu kumpulan undang-undang terhadap perubahan l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l E. REFERENSI Ahmad Hidayat, (2015), Tafsir Maqashidy: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkâm Dengan Pendekatan Maqâshid Syarî’ah, al-Qisthos, Jurnal hukum dan Politik, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember Al-Raisuni, Ahmad, Nazhariyah Al-Maqashid „inda Al-Imam Al-Syathibi, (AlDar Al- „Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiya) Atiqi Chollisni, (2016) Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, Vol.7 No, 1, April Ghofar sidiq, (2009), Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No.118, Juni-Agustus Jamaluddin Athiyyah, (2003), Nahwa Taf‟ili Maqashid Syariah, Damaskus: Dar Al-Fikr Jauhar, A. A. (2009), Maqshid Syariah. Jakarta: Penerbit Amzah M. Nanda Fanindy, (2020) Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga, Islamitsch Familierecht Journal, Vol. 1, No. 1, Desember Muhammad Aminuddin Shofi dkk, (2022) Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of “Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia” By Jamaluddin Athiyyah, Jurnal Lektur Keagamaan, Jil. 20, No.2, Muhammad Fauzinudin Faiz, (2012), Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa, Surabaya: Penerbit Imtiyaz, Noor Harisudin, (2020) Argumentasi Fikih Untuk Minoritas Muslim, Surabaya: Pustaka Radja, l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 128 l l l l l INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024 https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls Nuruddin Ibnu Mukhtar al-Khadimi, (2000) Ilmu Al Maqashid As Syari’ah, Riyadh: Maktabah al Abikan, Sugiono. (2019) Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:Alfabeta. Sutsna, dkk, (2020), Panorama Maqosid Syariah, (Bandung, CV. Media Sains Indonesia, Umar ibn ṣāliḥ ibn ‘Umar, (2003) Maqaṣid al-Sharī‘ah ‘inda al-Imām al-‘Izz alDīn ibn ‘Abd al-Salām, Yordani: Dār al-Nafa’is, l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l . 129 l l l l