Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo Istiana Hermawati 1,2* Saryana1 1 Asep Kusnali3 Toton Witono1,4 Adji Suradji Muhammad1 Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, Indonesia 2 Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia. 3 Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cibinong, Indonesia. 4 Pusdiklat dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI. , Jakarta, Indonesia. * Korespondensi: istiana1410@gmail.com; istiana.hermawati@apmd.ac.id (+62) 8528716070 Diterima: 17 September 2024; Disetujui: 3 Desember 2024; Diterbitkan: 31 Desember 2024 Abstrak: Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang rentan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan bantuan sosial oleh keluarga penerima manfaat di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Menggunakan metode mixed methods dengan Kalurahanin concurrent embedded, penelitian melibatkan 40 responden dan 10 informan. Mayoritas responden berusia produktif, berstatus menikah, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berpendidikan SMA, menanggung 4 jiwa dan berpenghasilan rendah. Hasil menunjukkan, bahwa sebagian besar responden memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan pangan, dan untuk menangani masalah finansial seperti hutang dan kebutuhan lainnya. Kontribusi bantuan sosial terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 4%-58,9% dan terhadap pengeluaran 4,89%-47,18%. Bantuan sosial memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, 85% responden masih berada di bawah garis kemiskinan nasional. Meski membantu meringankan beban ekonomi, diperlukan peningkatan efektivitas program bantuan sosial melalui penargetan yang lebih tepat dan pemberdayaan ekonomi. Rekomendasi yang diajukan mencakup integrasi program bantuan sosial dengan literasi keuangan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Kata kunci: Kalurahan Ngargosari, bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, penerima manfaat, metode campuran Abstract: Social assistance is important in alleviating poverty, especially in economically vulnerable rural areas. This research aims to analyze the utilization of social assistance by beneficiary families in Ngargosari Village, Samigaluh District, Kulon Progo Regency. Using a mixed methods approach and a concurrent embedded design, this study involved 40 respondents and 10 informants. Most respondents of this research are married, of productive age, work as housewives, have a high school education, have low income, and support four dependents. The findings showed that social assistance played a crucial role in supporting the economic well-being of families, especially in meeting basic needs such as food and education. The social assistance has contributed to family income ranging from 4% to 58.9%, and to expenditure, from 4.89% to 47.18%. However, 85% of respondents are still below the national poverty line. Although it helps alleviate the economic burden, there is a need to enhance the program's effectiveness through more precise targeting and economic empowerment. The recommendations include integrating social assistance programs with financial literacy and empowerment to enhance beneficiaries' independence. Keywords: Ngargosari village, social assistance, poverty alleviation, beneficiaries, mixed methods https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3501 DOI : 10.33007/ska.v14i1.3501 81 SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 1. Pendahuluan Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan memberikan dukungan kepada masyarakat rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka (Kementerian Sosial RI, 2020). Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Non-Tunai (BPNT) bertujuan mendukung peningkatan kualitas hidup penerima manfaat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan secara umum (Samuda & Suprihartiningsih, 2023; The World Bank, 2017). Dukungan yang sama diberikan ketika Pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang berperan meningkatkan modal manusia di kalangan penerima manfaat dengan memberi mereka akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan Becker (1975). Namun keberhasilan program bansos dalam mencapai tujuan tersebut bergantung pada sejauh mana bantuan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh penerima. Dalam memahami efektivitas pemanfaatan bansos, Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory), Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) dan Teori Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) adalah tiga teori yang sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana bantuan sosial berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan menjaga ketahanan mereka terhadap risiko sosial dan ekonomi. Teori Kebutuhan Dasar yang dikemukakan oleh (Doyal & Gough, 1991) menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk mencapai kesejahteraan. Konsep ini relevan karena bansos dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat miskin, yang menjadi prasyarat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bansos, seperti PKH, secara signifikan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat (Olken et al., 2014). Penelitian (Arfandi et al., 2022; Firmansyah & Solikin, 2019) menemukan, bahwa program bantuan sosial seperti Rastra, PIP, dan PKH telah terbukti secara signifikan mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan di Indonesia. Program-program ini digambarkan memiliki sifat progresif mutlak, yang berarti mereka lebih bermanfaat bagi segmen masyarakat yang lebih miskin. Namun, studi lain mengindikasikan bahwa keterbatasan akses infrastruktur di wilayah perdesaan seringkali menghambat optimalisasi pemanfaatan bantuan (Laksono et al., 2019; Weeks et al., 2023). Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan penerima, pemahaman terhadap tujuan program, dan kemampuan untuk memanfaatkan bantuan secara produktif juga turut mempengaruhi efektivitas program tersebut (Bazzi et al., 2012; Suryahadi & Al-Izzati, 2018). Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Becker (1975) menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berkontribusi terhadap ekonomi. Bantuan sosial, khususnya melalui program-program seperti PKH dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), bertujuan untuk meningkatkan modal manusia di kalangan penerima manfaat dengan memberi mereka akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga berperan dalam pembangunan kapasitas jangka panjang bagi penerima manfaat. Lebih jauh, program bantuan sosial juga terkait erat dengan Teori Jaring Pengaman sosial, yang menyatakan bahwa bantuan sosial berfungsi sebagai alat perlindungan bagi kelompok rentan yang menghadapi risiko ekonomi dan sosial. Teori ini berpendapat bahwa intervensi pemerintah melalui bantuan sosial diperlukan untuk mencegah jatuhnya kelompok rentan ke dalam kemiskinan yang lebih parah, terutama dalam situasi krisis ekonomi atau bencana (Sabates‐Wheeler & Devereux, 2013). 82 Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 Pemerintah Indonesia, melalui berbagai program bantuan sosial, bertujuan untuk menciptakan jaringan pengaman sosial yang dapat melindungi masyarakat dari kerentanan ekonomi, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya. Di sisi lain, Teori Jaring Pengaman Sosial memandang bantuan sosial sebagai mekanisme untuk memberikan proteksi sosial kepada individu atau keluarga yang rentan, yang mungkin terjebak dalam siklus kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Program bantuan sosial, seperti PKH, bertujuan untuk memperkuat jaringan pengaman ini, agar keluarga miskin tidak semakin terpuruk dalam kerentanannya. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Saputra & Julia, 2021) menemukan, bahwa program bantuan sosial, khususnya PKH dan PBI, secara signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia, terutama selama penurunan ekonomi, menunjukkan efektivitasnya sebagai jaring pengaman sosial di tengah tantangan seperti pengangguran dan utang pemerintah. Sedangkan (Dinda Pramisita et al., 2023) menyoroti dampak bantuan sosial yang signifikan terhadap pengeluaran pangan rumah tangga miskin, sehingga berkontribusi pada kerangka jaring pengaman sosial yang lebih luas. Dalam konteks penelitian ini, Teori Kebutuhan Dasar (Basic Needs Theory) yang dikemukakan oleh (Doyal & Gough, 1991) berfungsi untuk memahami bagaimana bantuan sosial memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, Teori Modal Manusia (Human Capital Theory) oleh (Becker, 1975) menghubungkan bantuan sosial dengan pengembangan modal manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu melalui pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana bantuan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan mendasar, tetapi juga mempersiapkan masyarakat miskin untuk berdaya saing dalam jangka panjang. Selanjutnya, Teori Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net Theory) menurut (Sabates‐Wheeler & Devereux, 2013) memberikan perspektif tambahan yang menjelaskan peran bantuan sosial dalam melindungi kelompok rentan dari kerentanan ekonomi yang lebih dalam. Penelitian ini menghubungkan ketiga teori ini dalam menilai dampak bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari, dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan aksesibilitas yang terbatas di wilayah perdesaan. Implementasi program bantuan sosial di Indonesia menghadapi tantangan utama berupa ketimpangan distribusi dan perbedaan efektivitas antarwilayah, khususnya di daerah perdesaan dan terpencil seperti Kalurahan Ngargosari, yang memiliki keterbatasan akses informasi dan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan transportasi yang buruk dan kurangnya fasilitas umum, memperburuk distribusi informasi mengenai program bantuan sosial. Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan langsung tanpa pemahaman yang cukup tentang tujuan jangka panjang program ini seringkali menghambat penerima untuk memanfaatkan bantuan secara optimal. Kondisi ini dapat memunculkan ketidakpuasan sosial di kalangan masyarakat, terutama ketika mereka merasa bahwa bantuan yang diterima tidak cukup untuk mengatasi kerentanan jangka panjang mereka. Runciman (1966), menjelaskan bahwa ketimpangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat perdesaan dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan ketidakadilan, yang akhirnya memengaruhi keberhasilan jangka panjang program bantuan sosial. Ketidakpuasan sosial ini berpotensi menyebabkan perubahan sikap negatif terhadap program-program pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan bantuan sosial. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara inklusif, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar bagi program-program seperti PKH, BPNT, dan KIS guna memperbaiki akses terhadap layanan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi (Negara & Tito, 2021; Nugroho et al., 2021; Palaon et al., 2020). Namun, efektivitas program ini masih terkendala oleh distribusi yang tidak merata, infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan penerima, serta pemahaman dan kemampuan penerima manfaat untuk memanfaatkan bantuan secara produktif (Giles & Satriawan, 2015). Efektivitas program-program ini bervariasi antar wilayah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akurasi dan tata kelola penargetan (Hardjono et al., 2010). Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo 83 SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 Pertanyaan mendasar yang masih harus dijawab adalah sejauh mana efektivitas pemanfaatan bantuan sosial oleh penerima manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Efektivitas pemanfaatan bantuan sosial ini seringkali menjadi isu yang kompleks, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki tantangan tersendiri dalam implementasinya. Secara geografis Kalurahan Ngargosari, Kepanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, berada di wilayah perbukitan. Selain keterbatasan akses infrastruktur, kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya memiliki karakteristik tersendiri. Faktorfaktor tersebut mempengaruhi cara pemanfaatan bantuan sosial yang mereka terima dan tentu akan berdampak pada efektivitasnya, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kalurahan Ngargosari sangat menarik untuk diteliti. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Tahun 2023 menunjukkan, bahwa penerima bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari tahun 2023 sebanyak 501 kepala keluarga (KK) dengan distribusi bantuan per wilayah sebagaimana tergambar pada Tabel 1. Tabel 1. Data Penerima Bantuan Sosial di Kalurahan Ngargosari Tahun 2023 No Dusun Jumlah Penerima Manfaat Persentase 1 Ngaliyan 79 15,77 2 Pucung 44 8,78 3 Petet 62 12,38 4 Tegalsari 44 8,78 5 Tritis 52 10,38 6 Trayu 60 11,98 7 Tulangan 33 6,59 8 Ngaliyan Gunung A 42 8,38 9 Ngaliyan Gunung B 23 4,59 10 Canden 30 5,99 11 Nguntuk-untuk 32 6,39 Jumlah 501 100 Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos, Tahun 2023. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat program bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari tahun 2023 mencapai 501 Kepala Keluarga (KK), dengan persentase terbanyak (15,77%) di Dusun Ngaliyan, persentase terbanyak kedua (12,38%) di Dusun Petet, dan persentase terbanyak ketiga (11,98%) di Dusun Trayu. Banyaknya penerima manfaat di ketiga lokasi tersebut mengindikasikan tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pemanfaatan bantuan sosial di wilayah ini menjadi sangat penting untuk menggali faktorfaktor yang mempengaruhi efektivitas dari program bantuan sosial. Penelitian sebelumnya menunjukkan, bahwa bantuan sosial memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, namun dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan jangka panjang masih menjadi perdebatan (World Bank Group, 2018). Di satu sisi, program seperti PKH telah berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan di kalangan keluarga miskin (Olken et al., 2014). Namun, di sisi lain, beberapa studi juga mengungkapkan bahwa penerima bantuan sering kali mengalami ketergantungan terhadap bantuan 84 Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 tersebut, sehingga kurang mampu untuk bertransformasi menjadi lebih mandiri secara ekonomi (Brazys, 2018). Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara penerima manfaat di berbagai wilayah memanfaatkan bantuan sosial. Di daerah perkotaan, bantuan sosial lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, sementara di perdesaan dan wilayah terpencil, bantuan sering kali digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti pembelian bahan pangan dan alat produksi (Laksono et al., 2019; Weeks et al., 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa latar belakang sosialekonomi dan geografis penerima manfaat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana bantuan sosial digunakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Berdasar latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan bantuan sosial oleh penerima manfaat di Kalurahan Ngargosari. Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana penerima manfaat menggunakan bantuan sosial dan apa dampak bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan atau penurunan kerentanan ekonomi. Dengan memahami dinamika pemanfaatan bantuan sosial di tingkat lokal, diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan untuk merancang program-program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, yang tidak hanya memperhatikan keterbatasan geografis, tetapi juga partisipasi aktif penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan secara optimal. 2. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pemanfaatan bantuan sosial (Creswell & Clark, 2017). Desain yang digunakan adalah concurrent embedded design, di mana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan secara bersamaan, dengan fokus utama pada data kuantitatif (Ivankova et al., 2006). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kaya dan menyeluruh, dengan data kuantitatif memberikan gambaran umum tentang karakteristik penerima bantuan sosial, sedangkan data kualitatif memperdalam pemahaman mengenai konteks dan dinamika sosial yang memengaruhi pemanfaatan bantuan sosial di Kalurahan Ngargosari. Penelitian ini mengambil lokasi di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo . Pemilihan lokasi penelitian ini tidak hanya didasarkan pada data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo dan DTKS tahun 2023, tetapi juga pada kenyataan bahwa sekitar 30% penduduk di Ngargosari tergolong dalam penerima bantuan sosial. Ini mencerminkan tingginya ketergantungan penduduk terhadap program bantuan sosial yang sekaligus menggambarkan kerentanan ekonomi tinggi. Kalurahan Ngargosari merupakan wilayah perdesaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan keterbatasan akses informasi dan infrastruktur. Di wilayah perdesaan seperti ini, ketidakmerataan pemanfaatan bantuan sosial sering kali terjadi, karena penerima manfaat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan bantuan yang diterima. Keterbatasan akses ini menjadi tantangan besar dalam optimalisasi bantuan sosial, terutama dalam pengurangan kerentanannya. Populasi penelitian adalah seluruh keluarga miskin di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, yang terdaftar dalam DTKS tahun 2023. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015). Sebanyak 40 responden yang terdiri dari penerima bantuan sosial di empat dusun (Ngaliyan, Petet, Ngaliyan Gunung A, dan Tegalsari) dilibatkan dalam penelitian ini untuk survei kuantitatif. Selain itu, 10 informan kunci dari dusun yang sama juga diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan data kualitatif. Data dikumpulkan melalui dua metode utama: kuesioner untuk pengumpulan data kuantitatif dan wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur untuk pengumpulan data kualitatif. Data kuantitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif, seperti distribusi frekuensi dan persentase, untuk menggambarkan karakteristik penerima manfaat serta pola pemanfaatan bantuan sosial (Agresti & Finlay, 2008). Sementara itu, analisis data kualitatif dilakukan Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo 85 SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 secara deskriptif interpretatif, di mana temuan dari wawancara dikodekan dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles et al., 2014). Pendekatan analisis gabungan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks lokal, yang seringkali tidak dapat digambarkan hanya dengan data kuantitatif. 3. Hasil 3.1 Karakteristik Responden Penelitian ini melibatkan 40 responden di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Keempat puluh responden tersebut merupakan penerima bantuan sosial yang berasal dari empat dusun penerima yaitu: dusun Ngaliyan, Ngaliyan Gunung A, Petet dan Tegalsari. Semua responden berjenis kelamin perempuan karena mereka sering kali berperan sebagai pengelola utama keuangan rumah tangga, terutama dalam keluarga berpenghasilan rendah. Kebijakan sosial yang menargetkan perempuan juga berperan besar dalam hal ini, dengan tujuan untuk mendukung peran mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta mengurangi kerentanan ekonomi yang lebih tinggi yang mereka hadapi. Dengan memberikan bantuan langsung kepada perempuan, program bansos berupaya untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Karakteristik responden dapat disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian No 1 2 3 4 Karakteristik Frekuensi Persentase (%) 31-40 10 25 41-50 20 50 51-60 10 25 Tidak tamat SD/sederajat 2 5 Tamat SD/sederajat 9 22,50 Tamat SMP/Sederajat 10 25 Tamat SMA/sederajat 18 45 Tamat Diploma I/II/III 1 2,5 Kawin 36 90 Cerai Mati 3 7,50 Cerai Hidup 1 2,50 Ibu Rumah Tangga 29 72,50 Petani 6 15 Pedagang 3 7,50 Buruh Harian 1 2,50 Buruh Tani 1 2,50 Kelompok Umur (Tahun) Tingkat Pendidikan Status Perkawinan Pekerjaan 86 Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 No Karakteristik 5 Jumlah Tanggungan Keluarga 6 Frekuensi Persentase (%) 2 orang 2 5 3 orang 4 10 4 orang 19 47,50 5 orang 9 22,50 6 orang 5 12,50 7 orang 1 2,50 < Rp 1.000.000 3 7,50 Rp 1.001.000 - Rp 2.000.000 26 65 Rp 2.001.000 - Rp 3.000.000 5 12,50 Rp 3001.000 - Rp 4.000.000 3 7,50 Rp 4.001.000 - Rp 5.000.000 3 7,50 Penghasilan Per bulan Sumber: Analisis data primer, 2024 Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasar usia, mayoritas responden (50%) berada dalam kelompok usia 41-50 tahun, yang merupakan rentang usia produktif. Pada usia ini, responden memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga, seperti mengurus anak-anak yang masih sekolah. Berdasar Pendidikan, mayoritas responden (45%) telah menamatkan pendidikan SMA/sederajat, sedangkan 25% responden tamat SMP/sederajat, dan 22,5% tamat SD/sederajat. Hanya sedikit responden yang memiliki pendidikan di atas SMA. Ini berarti, tingkat pendidikan responden relatif rendah, yang bisa menjadi faktor pembatas dalam akses terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi, sehingga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka. Berdasar status perkawinan, mayoritas responden (90%) berstatus kawin, dengan sisanya terdiri dari cerai mati (7,5%) dan cerai hidup (2,5%). Tingginya persentase responden yang berstatus kawin menunjukkan stabilitas sosial, tetapi juga mengindikasikan tanggung jawab besar yang harus ditanggung, terutama jika mereka adalah kepala rumah tangga tunggal (single parent) yang bekerja untuk menghidupi keluarga. Berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden (72,5%) berperan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan yang lainnya bekerja sebagai petani (15%), pedagang (7,5%), buruh harian, dan buruh tani (masing-masing 2,5%). Tingginya persentase ibu rumah tangga menunjukkan ketergantungan pada pendapatan suami atau bantuan sosial. Sedikitnya jumlah responden yang bekerja di sektor formal mencerminkan tantangan ekonomi dalam akses terhadap pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan tetap. Berdasar tanggungan keluarga, sebagian besar responden (47,5%) menanggung 4 orang dalam keluarga, diikuti 5 orang tanggungan (22,5%). Hanya sedikit yang memiliki 2 atau 3 orang tanggungan. Jumlah tanggungan yang relatif tinggi menunjukkan beban ekonomi yang besar bagi rumah tangga, terutama dengan pendapatan yang rendah dan keterbatasan akses ke pekerjaan yang baik. Berdasar penghasilan rata-rata per bulan, sebagian besar responden (65%) berpenghasilan antara Rp 1.001.000 - Rp 2.000.000 per bulan. Hanya 7,5% yang berpenghasilan di bawah Rp 1.000.000, dan selebihnya berada di rentang penghasilan yang sedikit lebih tinggi. Pendapatan bulanan yang rendah ini menegaskan kerentanan ekonomi dari sebagian besar rumah tangga dalam penelitian ini, yang mungkin sangat bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berada pada usia produktif namun memiliki pendidikan yang relatif rendah, yang membatasi akses mereka terhadap pekerjaan dengan penghasilan lebih baik. Sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga dengan tanggungan keluarga yang besar dan pendapatan rendah. Hal ini menunjukkan Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo 87 SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 tingginya tingkat ketergantungan pada bantuan sosial untuk menopang kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bisa menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kemiskinan. 3.3 Bantuan Sosial dan Pemanfaatannya bagi Penerima Manfaat 3.2.1 Bantuan Sosial dan Beberapa Aspek Terkait Bantuan sosial adalah bentuk intervensi pemerintah atau lembaga non-pemerintah untuk membantu individu atau keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Bentuk bantuan ini bisa berupa uang tunai, barang, atau layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima. Bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mendukung kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka (Hulme & Barrientos, 2008). Bantuan sosial dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk: (a) Transfer Tunai: Pembayaran langsung dalam bentuk uang kepada individu atau keluarga, (b) Bantuan Pangan: Distribusi makanan atau voucher pangan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, (c) Pelayanan Kesehatan: Akses gratis atau subsidi untuk layanan Kesehatan, (d) Bantuan Pendidikan: Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, (e) Program Ketenagakerjaan: Pelatihan keterampilan dan penempatan kerja bagi pengangguran atau pekerja informal (Barrientos, 2013). Program bantuan sosial yang diterima responden ada lima, yaitu: PKH, BPNT, Bantuan Sosial Beras (BSB), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Distribusi responden berdasar program bantuan sosial yang diterima, besar bantuan, sumber bantuan, waktu menerima bantuan dan tempat pencairan bantuan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Program Bantuan Sosial yang Diterima Responden 1 Program Bansos PKH 2 BPNT Rp 200.000/bulan APBN/Kemensos 2018-2022 BNI 3 BSB 10 kg/ bulan APBN/Kemensos 2023 Kalurahan 4 BLT 100.000/bulan 2023 5 PIP Rp 67.500/bulan (SMP) dan Rp 32.500/bulan (SD) APBN/Dana Kalurahan APBN/ Kemendikbud Kalurahan, Kantor Pos BRI No APBN/Kemensos Sejak Kapan Menerima 2010-2023 Tempat Pencairan Bantuan BNI, Kantor Pos Besar Bantuan Sumber Bantuan Sesuai komponen, minimal Rp 75.000, maksimal Rp 800.000, dan rata-rata Rp 269.925 per bulan 2017 & 2023 Sumber: Analisis data primer, 2024 Data pada Tabel 3 menggambarkan karakteristik bantuan sosial yang diterima responden, yang teridentifikasi menjadi lima kelompok, besar bantuan yang diterima per bulan baik berupa beras 88 Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 maupun uang (tunai atau transfer), waktu penerimaan bantuan dan tempat pencairan bantuan yang teridentifikasi menjadi tiga kelompok yaitu kantor pos (sebagian PKH dan BLT), Kalurahan (BSB) dan Bank (BNI untuk PKH dan BPNT) dan BRI untuk PIP. Data pada Tabel 4 menunjukkan, bahwa sebagian besar penerima manfaat (47,5%) mendapatkan kombinasi PKH, BPNT, dan BSB. Sedangkan kombinasi PKH dan BPNT diterima oleh 32,5% responden. Kombinasi berbagai jenis bantuan sosial menunjukkan, bahwa keluarga penerima manfaat memiliki kebutuhan yang kompleks dan beragam yang memerlukan lebih dari satu jenis bantuan. Hal ini juga mencerminkan integrasi berbagai program bantuan untuk mencapai cakupan yang lebih komprehensif dalam mengatasi kemiskinan. Terkait bentuk bantuan sosial, sebagian besar penerima manfaat (50%) menerima bantuan dalam bentuk transfer uang, sementara 42,5% menerima kombinasi transfer uang dan beras. Hanya sebagian kecil yang menerima uang tunai saja (2,5%) atau kombinasi uang tunai dan beras (5%). Besarnya bantuan sosial disalurkan melalui transfer uang, menunjukkan preferensi untuk bentuk bantuan yang lebih fleksibel, memungkinkan penerima manfaat untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Transfer uang juga dianggap lebih efisien dan dapat mengurangi risiko penyimpangan dalam distribusi barang fisik seperti beras. Mayoritas bantuan (95%) disalurkan setiap dua bulan sekali, hanya 5% yang disalurkan setiap tiga bulan sekali. Frekuensi penyaluran yang dominan setiap dua bulan sekali menunjukkan upaya untuk memberikan dukungan yang cukup sering agar penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara kontinu. Frekuensi yang lebih tinggi dapat mengurangi kesulitan finansial antara periode penyaluran dan memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik oleh penerima manfaat. Tabel 4. Jenis, Bentuk dan Periode Bantuan Sosial yang Diterima Responden No Aspek 1 Jenis Bantuan Sosial yang Diterima PKH PKH dan BPNT PKH, BPNT dan PIP PKH dan BSB PKH, BPNT, BSB BPNT, BPNT, BLT Bentuk Bantuan Sosial Transfer uang Transfer uang dan beras Uang tunai Uang tunai dan beras Periode Penyaluran Bantuan Sosial Dua bulan sekali Tiga bulan sekali 2 3 Frekuensi Persentase (%) 3 13 2 2 19 1 7,50 32,50 5 5 47,50 2,5 20 17 1 2 50 42,50 2,5 5 38 2 95 5 Sumber: Analisis data primer, 2024 3.2.2. Pemanfaatan Bantuan Sosial Bagi Keluarga Penerima Manfaat Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bantuan sosial yang diterima oleh responden dimanfaatkan secara bervariasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo 89 SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 Gambar 1. Pemanfaatan Bantuan Sosial oleh Responden Berdasar data pada Gambar 1, membiayai sekolah/pendidikan dan membeli sembako adalah dua pemanfaatan bantuan sosial yang paling umum, dengan masing-masing digunakan oleh 36 responden. Ini menunjukkan, bahwa kebutuhan pendidikan dan kebutuhan dasar seperti sembako adalah prioritas utama bagi sebagian besar keluarga yang menerima bantuan sosial. Membeli beras juga merupakan pemanfaatan yang cukup umum, digunakan oleh 33 responden. Ini memperlihatkan, bahwa bantuan sosial sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Membayar hutang dimanfaatkan oleh 19 responden. Ini menunjukkan, bahwa sebagian penerima bantuan sosial menggunakan dana yang diterima untuk mengurangi beban finansial yang mungkin telah mereka tanggung sebelumnya. Membeli kebutuhan keluarga yang lain dipilih oleh 23 responden, menunjukkan bahwa ada kebutuhan lain di luar pendidikan dan pangan yang juga penting untuk dipenuhi. Data ini mengindikasikan, bahwa bantuan sosial sangat penting untuk kebutuhan primer seperti pendidikan dan makanan. Keluarga yang menerima bantuan ini cenderung memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan kelangsungan hidup sehari-hari dan investasi masa depan anak-anak mereka. Jumlah responden yang menggunakan bantuan sosial untuk membayar hutang (19 orang) menunjukkan bahwa ada beban hutang yang signifikan di antara sebagian penerima bantuan. Ini bisa menjadi indikasi adanya ketergantungan pada hutang untuk menutupi kebutuhan dasar sebelum mendapatkan bantuan. Fakta bahwa 23 responden menggunakan bantuan sosial untuk kebutuhan keluarga lainnya menunjukkan adanya kebutuhan tambahan yang tidak tercakup dalam kategorikategori utama. Ini bisa mencakup berbagai hal mulai dari kesehatan, pakaian, hingga kebutuhan khusus lainnya. Secara kualitatif terungkap, kemanfaatan bantuan sosial dapat tergambar dari penuturan informan sebagai berikut: "Bantuan sosial sangat bermanfaat untuk membantu biaya pengeluaran anak, terutama pendidikan. Kebutuhan dasar kini bisa terpenuhi dengan lebih baik." (Tarmiyati, Ibu Rumah Tangga, 42 tahun). "Dengan bantuan sosial, keluarga kami bisa memulai usaha kecil-kecilan, yang membantu meningkatkan pendapatan keluarga." (Siti Mudamidah, Ibu Rumah Tangga, 26 tahun). "Bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan pendidikan anak, sehingga anak-anak kami tidak putus 90 Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 sekolah." (Wasidah, Ibu Rumah Tangga, 42 tahun);. "Bantuan yang diberikan memudahkan saya untuk membeli keperluan sekolah anak, terutama untuk bukubuku yang sebelumnya sulit terpenuhi." (Titik Sulistyowati, Buruh Harian, 40 tahun). "Bantuan sosial membantu kebutuhan sehari-hari, dan ini memungkinkan anak saya untuk tetap melanjutkan sekolah tanpa harus khawatir soal biaya." (Siti Halimah, Ibu Rumah Tangga, 28 tahun). Kutipan-kutipan ini menggambarkan bahwa bantuan sosial sangat membantu informan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama terkait pendidikan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam banyak kasus, hasil kuantitatif (seperti "membiayai pendidikan" atau "membeli sembako") sejalan dengan wawancara yang menyebut bantuan tersebut membantu kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan sebagainya. 3.3. Bantuan Sosial dan Kontribusinya pada Kesejahteraan Keluarga 3.3.1 Kondisi Kesejahteraan Keluarga Responden Tingkat kesejahteraan keluarga responden dianalisis dengan membandingkan rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan dengan standar garis kemiskinan. Pengeluaran rumah tangga petani dikategorikan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk konsumsi dan non konsumsi. Pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari dapat dimaknai sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan lainnya. Sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan non-konsumsi diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan listrik, BBM, pulsa, pendidikan, transportasi, sosial dan lainnya. Berdasar hasil survei, diketahui bahwa besar pengeluaran rata-rata keluarga responden per bulan untuk konsumsi, yang terendah sebesar Rp 405.000 tertinggi Rp. 1.210.000 dan rata-rata Rp 734.825. Sedangkan pengeluaran rata-rata keluarga responden per bulan untuk non konsumsi terendah Rp. 570.000 tertinggi Rp 2.585.000 dan rata-rata adalah Rp. 1.242.000. Adapun pengeluaran rata-rata keluarga responden per bulan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan non konsumsi, terendah Rp. 1.232.000 tertinggi Rp 3.593.000 dan rata-rata Rp. 1.977.725 sebagaimana terlihat dalam Tabel 5. Tabel 5. Pengeluaran Rata-rata per Bulan untuk Kebutuhan Konsumsi, Non Konsumsi dan Total Konsumsi & Non konsumsi No Aspek Pengeluaran Per Bulan Konsumsi Non Konsumsi Total Pengeluaran untuk Konsumsi & Non Konsumsi (Rupiah) 1 Minimal 405.000 570.000 1.232.000 2 Maksimal 1.210.000 2.585.000 3.593.000 3 Rata-rata 734.825 1.242.000 1.977.725 Sumber: Analisis data primer, 2024 Total pengeluaran rumah tangga sebagaimana terlihat pada Tabel 5 memperlihatkan jumlah keseluruhan yang dihabiskan oleh rumah tangga dalam waktu sebulan. Rata-rata total pengeluaran sebesar Rp 1.977.725 mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga mengalokasikan hampir dua juta rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik konsumsi maupun nonkonsumsi. Variasi pengeluaran minimum dan maksimum menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan ekonomi di antara responden, dengan beberapa rumah tangga mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar atau kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Data pada Tabel 5 juga mengindikasikan adanya kerentanan ekonomi yang dialami responden. Rata-rata pengeluaran yang relatif rendah menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki pendapatan yang terbatas, sehingga pengeluaran mereka juga terbatas pada kebutuhanIstiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo 91 SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 kebutuhan dasa. Pengeluaran non-konsumsi yang lebih tinggi dari konsumsi menunjukkan, bahwa banyak rumah tangga memiliki komitmen yang signifikan terhadap kebutuhan di luar konsumsi langsung, seperti pendidikan atau hutang. Ini bisa menjadi indikator tekanan finansial yang tinggi pada rumah tangga tersebut. Mengingat pengeluaran yang terbatas dan tekanan finansial yang tinggi, maka bantuan sosial sangat diperlukan untuk membantu meringankan beban rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan non-konsumsi yang mendesak. Kondisi kesejahteraan responden berbeda-beda. Untuk menentukan tingkat kesejahteraan responden adalah dengan membandingkannya dengan standar pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita dapat dimaknai sebagai biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Apabila keluarga tidak bisa mencapai standar pengeluaran perkapita, maka dapat dikatakan posisinya berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama satu bulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Biro Pusat Statistik Indonesia menetapkan garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar Rp. 550.458 per kapita per bulan. Jumlah itu terdiri dari Rp. 408.522 (74,21%) per kapita per bulan untuk pengeluaran makanan, dan Rp 141.936 (25,79%) per kapita per bulan untuk pengeluaran non makanan. Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp. 2.592.657 per rumah tangga per bulan (BPS, 2023). Untuk Kabupaten Kulon Progo, GK sebesar Rp 416.870 per kapita per bulan. Kalau jumlah anggota rumah tangga rata-rata empat sebagaimana temuan penelitian ini, berarti besar per kapita Rp. 1.667.480/rumah tangga/bulan. Penduduk dikatakan miskin kalau pengeluaran per kapita di bawah Rp 416.870 (personal) atau di bawah Rp1.667.480 (rumah tangga). Kemiskinan ekstrim (UN,1996) adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pd layanan sosial. Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang berpendapatan di bawah US$1,91 PPP (purchasing power parity) per kapita per hari. Besar index kemiskinan ekstrem per orang/bulan adalah Rp11.941x30= Rp. 358.230, untuk rumah tangga Rp. 1.533.230 per rumah tangga per bulan. Atas dasar analisis tersebut, maka kondisi kesejahteraan rumah tangga responden jika dibandingkan garis kemiskinan nasional (sebesar Rp. 2.592.657 per rumah tangga per bulan), maka sebagian besar (85%) rumah tangga responden di bawah garis kemiskinan nasional. Jika dibandingkan garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (sebesar Rp. 1.667.480 per rumah tangga per bulan), maka mayoritas (40%) rumah tangga petani di Kabupaten Kulon Progo berada di bawah garis kemiskinan. Dibandingkan garis kemiskinan ekstrim (sebesar Rp. 1.533.230 per rumah tangga per bulan), maka terdapat 20% rumah tangga petani di Kabupaten Kulon Progo berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Tabel 6. Status Kesejahteraan Responden Berdasarkan Standar Garis Kemiskinan (GK) 92 Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 < GK > GK Nasional Nasional Rp 2.592.657/Rumah Tangga/Bulan f % f % 3 85 6 15 < GK Kulon > GK Kulon Progo Progo Rp 1.667.480/Rumah Tangga/Bulan f % f % 16 40 24 60 < GK > GK Ekstrem Ekstrem Rp 1.533.230/Rumah Tangga/Bulan f % f % 8 20 32 80 Sumber: Analisis data primer, 2024 Berdasar hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar keluarga dalam penelitian ini hidup dengan pendapatan yang sangat rendah. Artinya, mereka tak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan dalam kondisi rentan pangan. Ini menekankan perlunya intervensi bantuan sosial yang lebih kuat dan terarah untuk kelompok ini. Secara kualitatif, terkait perubahan kesejahteraan yang dialami keluarga informan setelah menerima bantuan sosial, berikut adalah tujuh kutipan yang mewakili pandangan para informan: "Setelah menerima bantuan, saya bisa mencukupi kebutuhan sekolah anak, terutama untuk buku-buku yang sebelumnya sulit kami beli." (Titik Sulistyowati, Buruh Harian, 40 tahun). "Bantuan ini sangat membantu, sekarang saya bisa mencukupi kebutuhan anak-anak untuk sekolah, sehingga mereka tidak putus sekolah." (Santo Tri Sulistyani, Pedagang, 38 tahun). "Kini saya bisa menyekolahkan anak-anak hingga ke tingkat SLTA tanpa harus khawatir soal biaya, yang sebelumnya menjadi kendala besar." (Sulasmi, Ibu Rumah Tangga, 45 tahun). "Dengan bantuan ini, saya bisa membeli makanan yang bergizi untuk lansia di keluarga kami, meningkatkan kesehatan mereka." (Wasiyah, Pedagang, 50 tahun). "Bantuan sosial ini membantu saya untuk memenuhi perlengkapan sekolah anak, yang sebelumnya menjadi beban berat bagi keluarga kami." (Nur Hidayah, Pedagang, 35 tahun). "Dengan bantuan ini, anak saya tetap bisa bersekolah, tidak perlu khawatir putus sekolah karena kekurangan biaya." ( Wasidah, Ibu Rumah Tangga, 42 tahun). "Bantuan sosial ini sangat membantu, sekarang saya bisa membeli buku dan perlengkapan sekolah yang dibutuhkan anak." (Titik Sulistyowati, Buruh Harian, 40 tahun). Kutipan hasil wawancara dengan sejumlah informan menggambarkan, bahwa pasca menerima bantuan sosial, kesejahteraan informan dan keluarganya meningkat, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan anak-anak mereka. Bahkan terungkap, bahwa bantuan sosial yang diterima juga sangat berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia yang menjadi tanggungan keluarga. 3.3.2 Efektivitas Bantuan Sosial untuk Mengurangi Kerentanan Ekonomi Efektivitas bantuan sosial, dilihat dari kontribusi bansos terhadap pendapatan dan pengeluaran keluarga. Rata-rata bantuan sosial yang diterima per keluarga responden per bulan adalah Rp 434.925. Bantuan sosial berkontribusi terhadap 4% hingga 58,9% dari total pendapatan keluarga, dan 4,89% hingga 47,18% dari total pengeluaran keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial berkontribusi secara signifikan bagi keluarga dengan tingkat pendapatan rendah, membantu mereka bertahan dari guncangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan mendesak. Kontribusi Bantuan Sosial terhadap pendapatan dan pengeluaran keluarga responden dapat digambarkan pada Tabel 7. Data pada Tabel 7, menunjukkan, bahwa kontribusi bantuan sosial pada keluarga responden sangat bervariasi. Semakin kecil pendapatan atau pengeluaran keluarga, maka semakin besar kontribusi yang diberikan oleh bantuan sosial. Sebaliknya, semakin besar pendapatan atau pengeluaran keluarga, maka kontribusi yang diberikan bansos relatif kecil persentasenya. Tabel 7. Kontribusi Bantuan Sosial terhadap Pendapatan & Pengeluaran Keluarga Per Bulan Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo 93 SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 Bantuan Sosial (Rupiah) Total Pendapatan Keluarga (Rupiah/bln) Total Pengeluaran Keluarga (Rupiah/bln) Kontribusi Terhadap Pendapatan (%) Kontribusi Terhadap Pengeluaran (%) Minimal 75.000 775.000 1.232.000 4 4,89 Maksimal 1.075.000 4.875.000 3.593.000 58,9 47,18 434.925 1.940.675 1.977.725 25,87 23,26 Rerata Sumber: Analisis data primer, 2024 Merujuk pada Tabel 6 tentang kondisi kesejahteraan responden, terlihat bahwa sebanyak 80% keluarga berhasil melampaui garis kemiskinan ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial efektif dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka atau membantu mereka mencapai level kesejahteraan yang lebih baik. Dengan kalimat lain, bantuan sosial sangat membantu dalam mengurangi kerentanan ekonomi, terutama bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Namun, ketika diukur berdasarkan Garis Kemiskinan Nasional, 85% responden masih berada di bawah garis ini, menunjukkan bahwa meskipun bantuan sosial dapat mengurangi kerentanan, masih banyak keluarga yang membutuhkan dukungan lebih besar untuk benar-benar keluar dari kemiskinan. Ini berarti, efektivitas bansos dalam mengangkat keluarga di atas garis kemiskinan nasional tetap terbatas, menandakan perlunya dukungan tambahan yang lebih holistik, seperti peluang kerja atau pendidikan yang lebih baik, untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang. 4. Pembahasan Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang krusial dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang dapat digunakan penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Bagi banyak keluarga penerima manfaat, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, melainkan sebagai komponen penting dalam strategi bertahan hidup mereka. Bantuan tersebut membantu mengurangi beban ekonomi dan memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan pendidikan, serta untuk menyelesaikan persoalan finansial seperti membayar hutang dan memenuhi kebutuhan keluarga lainnya. Temuan ini relevan dengan Teori Kebutuhan Dasar (Doyal & Gough, 1991; Salecker et al., 2020; Streeten & Burki, 1978)), yang menyatakan bahwa bantuan sosial memiliki peran kritis dalam memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, bantuan sosial bertujuan menjamin bahwa kelompok masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan tersebut (Ravallion et al., 2009). Penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial yang diterima, seperti PKH, BPNT, dan PIP, digunakan oleh penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan, konsisten dengan prinsip-prinsip Teori Kebutuhan Dasar. Selain itu, temuan bahwa bantuan sosial digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak 94 Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 mendukung Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Becker (1975) Teori ini menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi penting dalam modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas individu, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan menggunakan bantuan sosial untuk membiayai pendidikan, penerima manfaat berinvestasi dalam peningkatan potensi ekonomi keluarga mereka di masa depan. Dalam kerangka Teori Jaring Pengaman Sosial, bantuan sosial berfungsi sebagai alat untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau bencana alam. Program bantuan sosial memberikan stabilitas ekonomi dan sosial yang penting bagi keluarga miskin, dengan mencegah mereka jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan (Holzmann & Jørgensen, 2001; World Bank Group, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa penerima manfaat menggunakan bantuan sosial untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan mendesak lainnya, yang menegaskan fungsi bantuan sosial sebagai jaring pengaman yang melindungi keluarga dari ketidakstabilan ekonomi. Teori Deprivasi Relatif pertama kali diperkenalkan oleh (W. Runciman, James A. Geschwender, 1966) dalam bukunya yang berjudul "Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England". Runciman membahas konsep ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan melalui lensa deprivasi relatif. Deprivasi relatif adalah perasaan seseorang bahwa mereka kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain dalam kelompok referensi mereka, meskipun mereka mungkin tidak miskin secara absolut. Runciman menggunakan survei dan data historis untuk mengeksplorasi bagaimana perasaan ketidakadilan ini mempengaruhi sikap dan perilaku sosial di Inggris pada abad ke-20. Buku ini juga membahas bagaimana ketidaksetaraan sosial dipersepsikan oleh berbagai kelas sosial dan bagaimana perasaan ketidakadilan dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Teori Deprivasi Relatif berhubungan erat dengan kemiskinan karena teori ini menjelaskan bagaimana perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan muncul ketika individu atau kelompok merasa bahwa mereka kurang beruntung dibandingkan dengan orang lain di sekitar mereka. Dalam konteks penelitian ini, penerima manfaat mungkin merasa lebih stabil secara ekonomi dibandingkan dengan kondisi mereka sebelumnya atau dibandingkan dengan individu yang tidak menerima bantuan. Penggunaan bantuan sosial untuk pendidikan dan pangan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi deprivasi relatif, dengan tujuan mencapai standar hidup yang lebih baik daripada kondisi sebelum menerima bantuan. Temuan juga menunjukkan bahwa kombinasi berbagai jenis bantuan sosial, seperti PKH, BPNT, dan PIP, memberikan dampak yang lebih signifikan. Studi oleh World Bank (2018) menunjukkan bahwa jaring pengaman sosial yang terdiri dari berbagai bentuk bantuan lebih efektif dalam mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Hal ini didukung oleh temuan penelitian ini, di mana mayoritas penerima mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan, yang memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan secara lebih komprehensif. Namun, terdapat perbedaan antara temuan kuantitatif dan kualitatif terkait penggunaan bantuan sosial untuk membayar hutang. Meskipun survei menunjukkan bahwa 19 responden memanfaatkan bantuan untuk membayar hutang, wawancara kualitatif tidak mengungkapkan pernyataan eksplisit mengenai hal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: (1) rasa malu atau enggan mengakui bahwa bantuan digunakan untuk membayar hutang, (2) kecenderungan informan untuk lebih fokus pada manfaat positif, seperti pendidikan dan kesehatan, atau (3) faktor sosial dan budaya yang membuat penggunaan bantuan untuk membayar hutang dianggap tabu atau tidak layak untuk disampaikan. Dengan demikian, meskipun kemungkinan bantuan digunakan untuk membayar hutang tetap ada, informan mungkin merasa enggan untuk menyampaikannya secara terbuka. Secara keseluruhan, bantuan sosial terbukti efektif dalam membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi. Banyak studi, seperti yang dilakukan oleh World Bank dan UNICEF, menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo 95 SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 stabilitas ekonomi keluarga. Penelitian ini mendukung temuan tersebut, bahwa bantuan sosial digunakan untuk pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya, mencerminkan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program dalam jangka panjang, diperlukan reformasi struktural serta program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar keluarga penerima manfaat dapat mencapai kemandirian ekonomi dan tidak terus bergantung pada bantuan sosial. 5. Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menerima kombinasi bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BSB, yang digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pangan dan pendidikan, serta untuk mengatasi masalah finansial seperti hutang. Peran perempuan sebagai pengelola utama bantuan sosial dalam rumah tangga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bantuan sosial berperan signifikan dalam menyediakan jaring pengaman ekonomi bagi keluarga miskin, dengan kontribusi terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 4% hingga 58,9% dan terhadap pengeluaran antara 4,89% hingga 47,18%. Meskipun 80% keluarga penerima manfaat berhasil melampaui garis kemiskinan ekstrem, 85% masih berada di bawah garis kemiskinan nasional, menandakan bahwa bantuan sosial belum cukup untuk sepenuhnya mengentaskan mereka dari kemiskinan sehingga diperlukan dukungan tambahan untuk mencapai kemandirian ekonomi atau tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori dan studi empiris yang menekankan peran bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, terutama di wilayah perdesaan, khususnya di Kalurahan Ngargosari yang menjadi lokus penelitian ini. Namun, untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan efektivitas program bantuan sosial melalui penargetan yang lebih akurat dan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. 6. Saran Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial: (1) Penargetan yang Lebih Akurat: Diperlukan perbaikan dalam sistem penentuan penerima bantuan sosial untuk memastikan bahwa bantuan mencapai kelompok yang paling membutuhkan. Pemutakhiran data dan penggunaan teknologi yang lebih baik dapat membantu meningkatkan akurasi penargetan; (2) Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan: Bantuan sosial perlu didukung oleh program pemberdayaan ekonomi agar keluarga penerima manfaat dapat mencapai kemandirian finansial. Pelatihan keterampilan dan akses kepada modal usaha harus menjadi bagian integral dari program bantuan sosial; (3) Peningkatan Akses Pendidikan: Mengingat banyaknya responden yang memanfaatkan bantuan sosial untuk pendidikan, pemerintah perlu memperluas program beasiswa atau bantuan biaya sekolah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anakanak dari keluarga kurang mampu dapat terus mengakses pendidikan berkualitas, yang merupakan investasi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan antar generasi; (4) Peningkatan Peran Perempuan: Mengingat peran perempuan yang signifikan dalam pengelolaan bantuan sosial, perlu adanya program khusus yang fokus pada pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan peningkatan kapasitas ekonomi perempuan. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga; (5) Peningkatan Edukasi dan 96 Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 Sosialisasi: Penerima manfaat harus mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola bantuan secara efektif untuk kebutuhan jangka panjang, termasuk pendidikan dan kesehatan, sehingga dampak bantuan dapat lebih berkelanjutan; (6) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan digunakan sesuai tujuan. Evaluasi berkala akan memungkinkan program bantuan sosial terus berkembang dan tetap relevan dengan kebutuhan penerima berdasarkan data aktual. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang paling rentan. Ucapan terimakasih: Terima kasih disampaikan kepada P3M STPMD “APMD” atas fasilitasi dana riset individual yang diberikan, Perangkat Kalurahan Ngargosari, Pendamping PKH Kalurahan Ngargosari (mba Ika dan Mas Nuryanto), responden dan informan penelitian atas kerjasama dan data yang diberikan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan. Daftar Pustaka Agresti, A., & Finlay, B. (2008). Statistical Methods for the Social Sciences (4th ed.). Prentice Hall. Arfandi, R. Z., Studi, P., Pembangunan, E., Trisakti, U., Studi, P., Ekonomi, I., & Trisakti, U. (2022). Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Program Utama Bansos di Indonesia. Media Ekonomi, 30(1), 1–15. Barrientos, A. (2013). The Rise of Social Assistance in Brazil. Development and Change, 44(4), 887–910. https://doi.org/10.1111/dech.12043 Bazzi, S., Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2012). Evaluating Indonesia unconditional cash transfer program, 2005-6. 3Ieimpact.Org, October. https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/201905/ow176_finalreport_Indonesia_unconditional_cashtransfer.pdf Becker, G. S. (1975). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (2nd ed.). Columbia University Press. https://doi.org/10.1001/archneur.1986.00520010054022 Brazys, S. (2018). Aid dependence as aid persistence? Non-declining aid and growth. Journal of International Relations and Development, 21(3), 717–738. https://doi.org/10.1057/s41268-017-0087-z Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Creswell John W, Clark Vicki L Plano - Designing and Conducting Mixed Methods Research-SAGE Publications (2018). Dinda Pramisita, A. A., Nyoman Saskara, I. A., Marhaeni, A. A. I. N., & Wiwin Setyari, N. P. (2023). Analysis of the Effectiveness and Impact of Cash Social Assistance of the Covid-19 Pandemic on Consumption Expenditures of Poor Households (Muslim Majority) in Indonesia. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 527–546. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.2242 Doyal, L., & Gough, I. (1991). A Theory of Human Need. Macmillan. Firmansyah, A. D., & Solikin, A. (2019). Who Gains From Social Assistances? Rastra, Pip, And Pkh Programs In Indonesia . Jurnal BPP: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 12(1), 53–70. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i1.372 Giles, J., & Satriawan, E. (2015). Protecting child nutritional status in the aftermath of a financial crisis: Evidence from Indonesia. Journal of Development Economics, 114, 97–106. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2014.12.001 Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo 97 SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 Hardjono, J., Akhmadi, N., And, & Sumarto, S. (2010). Poverty and Social Protection in Indonesia. In Books and Monographs (pp. xv–xx). Publisher: ISEAS–Yusof Ishak Institute; Cambridge University Press (online). Holzmann, R., & Jørgensen, S. (2001). Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection, and Beyond. International Tax and Public Finance, 8(4), 529–556. https://doi.org/10.1023/A:1011247814590 Hulme, D., & Barrientos, A. (2008). Social Protection for the Poor and Poorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution. SSRN Electronic Journal, November. https://doi.org/10.2139/ssrn.1265576 Ivankova, N. V, Creswell, J. W., & Stick, S. L. (2006). Using mixed-methods sequential explanatory design: From theory to practice. Field Methods, 18(1), 3–20. https://doi.org/10.1177/1525822X05282260 Kementerian Sosial RI. (2020). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Laksono, A. D., Dwi Wulandari, R., & Soedirham, O. (2019). Urban and Rural Disparities in Hospital Utilization among Indonesian Adults. Iranian Journal of Public Health, 48(2), 247–255. https://doi.org/10.18502/ijph.v48i2.819 Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications Inc. Negara, S. D., & Tito, M. O. (2021). Indonesia’s Economic Recovery Programmes: Progress and Challenges. Perspective, 135, 1–13. Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. Journal of Policy Modeling, 43(6), 1204–1224. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002 Olken, B. A., Onishi, J., & Wong, S. (2014). Should Aid Reward Performance? Evidence from a Field Experiment on Health and Education in Indonesia. American Economic Journal: Applied Economics, 6(4), 1–34. https://doi.org/10.1257/app.6.4.1 Palaon, H., Wiryono, S. K., & Faturohman, T. (2020). Boosting financial inclusion through social assistance reform: Evidence-based approach in selecting a payment system. Enterprise Development and Microfinance, 31(4), 284–299. https://doi.org/10.3362/1755-1986.20-00013 Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y Ravallion, M., Chen, S., & Sangraula, P. (2009). Dollar a day revisited. World Bank Economic Review, 23(2), 163– 98 Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 1 (2024): hal 81-99 184. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/wber/lhp007 Salecker, L., Ahmadov, A. K., & Karimli, L. (2020). Contrasting Monetary and Multidimensional Poverty Measures in a Low-Income Sub-Saharan African Country. Social Indicators Research, 151(2), 547–574. https://doi.org/10.1007/s11205-020-02382-z Samuda, S. J. A., & Suprihartiningsih, E. (2023). COVID-19 Social Assistance Program and Poverty: Evidence from Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 20(2), 125–134. https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.19088 Saputra, D., & Julia, J. (2021). Non-Parametric Approach to Measuring Accuracy Of Social Assistance Programs in The Middle of Indonesian Economic Downturn. Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN), 4(2), 102–111. https://doi.org/10.31002/rn.v4i2.3639 Streeten, P., & Burki, S. J. (1978). Basic needs: some issues. World Development, 6(3), 411–421. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(78)90116-X Suryahadi, A., & Al-Izzati, R. (2018). Cards for the Poor and Funds for Villages: Jokowi Initiatives to Reduce Poverty and Inequality. In SMERU Working Paper. https://doi.org/10.1355/9789814843102-015 The World Bank. (2017). Indonesia Social Assistance Reform Reform Program: Technical Assessment. World Bank Group. W. Runciman, James A. Geschwender. (1966). Relative deprivation and social justice: a study of attitudes to social inequality in twentieth-century England. American Sociological Association. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2091734 Weeks, W. B., Chang, J. E., Pagán, J. A., Lumpkin, J., Michael, D., Salcido, S., Kim, A., Speyer, P., Aerts, A., Weinstein, J. N., & Lavista, J. M. (2023). Rural-urban disparities in health outcomes, clinical care, health behaviors, and social determinants of health and an action-oriented, dynamic tool for visualizing them. PLOS Global Public Health, 3(10), e0002420. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002420 World Bank Group. (2018). The State of Social Safety Nets 2018. The World Bank. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). Istiana Hermawat, Asep Kusnali, Toton Witono, Adji Suradji Muhammad, & Saryana Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo 99