Peran Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN IKLIM
INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Muhammad Ramadhan1.
Dwi Oktafia Ariyanti2.
Adi Sulistiyono3 AMahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
Surakarta AFakultas Hukum Universitas Janabadra.
Yogyakarta 3Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Surakarta muhammad_ramadhan@student.
Abstract National economic development requires a conducive investment climate, yet investor interest is often hampered by weak law enforcement, which generates uncertainty and high business risks.
In Indonesia, this challenge is exacerbated by overlapping regulations and corruption.
This research aims to analyze the role of law enforcement in creating a conducive investment climate in Indonesia and to identify the factors hindering its effectiveness.
The research method used is prescriptive normative juridical, employing conceptual and analytical approaches.
The results show that law enforcement is a central factor and an absolute prerequisite for creating investment certainty.
Good law enforcement, covering public aspects .
orruption eradicatio.
and private aspects .
uarantee of dispute settlement executio.
, serves to reduce risks and business operational costs.
The effectiveness of this law enforcement is hindered by several factors:
overlapping regulations, corruption and a lack of integrity among officials, low competence of officials concerning modern economic law, and weak inter-institutional coordination.
It is concluded that fair, transparent, and consistent law enforcement is not just an instrument of justice but also an economic driving force that determines investor confidence and national competitiveness.
Keywords: Law enforcement, investment climate, economic growth Abstrak Pembangunan ekonomi nasional memerlukan iklim investasi yang kondusif, namun minat investor seringkali terhambat oleh lemahnya penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan risiko usaha tinggi.
Di Indonesia, tantangan ini diperburuk oleh tumpang tindih regulasi dan korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan analitik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah faktor sentral dan prasyarat mutlak untuk menciptakan kepastian investasi.
Penegakan hukum yang baik, mencakup aspek publik .
emberantasan korups.
dan privat .
aminan eksekusi sengket.
, berfungsi mengurangi risiko dan biaya operasional bisnis.
Efektivitas penegakan hukum ini terhambat oleh beberapa faktor, yaitu: tumpang tindih regulasi, korupsi dan lemahnya integritas aparat, rendahnya kompetensi aparat terhadap hukum ekonomi modern, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.
Disimpulkan bahwa penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten bukan hanya instrumen keadilan, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang menentukan kepercayaan investor dan daya saing nasional.
Kata Kunci: Penegakan hukum, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi Pendahuluan faktor ekonomi makro yang menetukan arah kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga ditentukan oleh non-ekonomi yakni penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.
Penegakan hukum memiliki peranan strategis keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan pelaku usaha maupun investor.
Memajukan kesejahteraan umum dan merupakan salah satu amanat yang ada di didalam pembukaan UUD RI 1945 yang harus terwujud dengan pembangunan ekonomi Pembangunan ekonomi selain ditentukan oleh globalisasi sebagai sebagai Lex Jurnalica Volume 22 Nomor 3 Desember 2025 Peran Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Hukum yang ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif menjadi pondasi bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum akan meningkatkan risiko usaha, yang pada akhirnya mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara.
Kepastian hukum yang baik menciptakan kepercayaan, stabilitas, serta prediktabilitas dalam kegiatan ekonomi.
(Hadjon, 2.
Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen pengendali perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan pertumbuhan ekonomi.
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mezndukung investasi, seperti UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural.
Ketidakefisienan birokrasi, tumpang tindih peraturan, serta praktik korupsi di berbagai sektor merupakan hambatan nyata bagi terciptanya kepastian hukum yang diharapkan investor(MD, 2.
Dalam teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Friedman, suatu sistem hukum yang efektif terdiri atas tiga elemen utama, yakni struktur hukum .
egal structur.
, substansi hukum .
egal substanc.
, dan budaya hukum .
egal cultur.
(Friedman, 2.
Ketiga elemen tersebut harus berfungsi secara sinergis agar penegakan hukum dapat berjalan dengan Struktur hukum mencakup lembagalembaga penegak hukum seperti pengadilan, pengawasan lainnya.
Substansi hukum mencerminkan aturan-aturan yang adil, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi modern.
Sedangkan budaya hukum mencerminkan kesadaran hukum masyarakat dan integritas aparat hukum.
Ketika salah satu komponen ini lemah, maka penegakan hukum akan kehilangan efektivitasnya dan berdampak langsung terhadap dunia usaha serta iklim Lex Jurnalica Volume 22 Nomor 3 Desember 2025 Keberadaan sistem hukum yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian Ease of Doing Business Index yang dikeluarkan oleh World Bank.
Dalam laporan terbaru World Bank 2023.
Indonesia menempati peringkat ke73 dari 190 negara dalam kemudahan (NN, 2.
Salah satu faktor penyebab rendahnya peringkat ini adalah masih adanya ketidakpastian hukum dan praktik korupsi dalam proses perizinan serta pelaksanaan Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi nasional.
Selain itu, peran hukum dalam konteks ekonomi tidak hanya sebatas pada penegakan aturan, tetapi juga dalam membangun sistem kepercayaan .
rust syste.
antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menurut Kelsen, hukum merupakan norma dasar .
yang memberikan legitimasi terhadap perilaku sosial dan ekonomi.
Apabila hukum dijalankan secara konsisten, maka masyarakat dan investor akan menaruh kepercayaan terhadap negara.
(Kelsen, 2.
Sebaliknya, jika hukum sering diabaikan atau digunakan secara selektif, terhadap institusi negara akan menurun dan berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi.
Salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia adalah maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik yang berdampak pada kepercayaan dunia usaha.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa dan perizinan usaha.
(KPK, 2.
Praktik semacam ini menimbulkan biaya ekonomi tinggi .
igh cost econom.
yang pada akhirnya menghambat efisiensi pasar dan menurunkan daya tarik investasi.
Oleh karena itu, memperkuat penegakan hukum menjadi agenda strategis dalam memperbaiki iklim investasi nasional.
Di sisi lain, keterbukaan ekonomi global Indonesia menciptakan sistem hukum yang kompatibel dengan standar internasional.
Dalam era perdagangan bebas, investor asing sangat memperhatikan aspek kepastian hukum.
Peran Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional kemudahan penyelesaian sengketa.
Negaranegara seperti Singapura.
Malaysia, dan Vietnam berhasil meningkatkan arus investasi asing karena memiliki sistem hukum yang efisien, transparan, dan terintegrasi dengan sistem ekonomi modern((OECD), 2.
Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia bahwa penegakan hukum yang efektif bukan hanya aspek normatif, tetapi juga strategi ekonomi yang menentukan daya saing bangsa di kancah global.
Lebih jauh, dalam konteks hukum ekonomi nasional, penegakan hukum berfungsi untuk menjamin agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan persaingan sehat.
Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, pelaku ekonomi cenderung melakukan praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan kekuasaan pasar.
(Bagus, 2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, misalnya, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar.
Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dan lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menegakkan aturan tersebut tanpa intervensi politik atau kepentingan bisnis tertentu.
(Abraham, 2.
Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya instrumen keadilan sosial, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi.
Kelemahan ketidakpastian yang menakutkan bagi investor, baik domestik maupun asing.
Sebaliknya, meningkatkan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional, mendorong masuknya investasi baru, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Dalam diintegrasikan dengan reformasi birokrasi, transparansi digital, serta koordinasi antar lembaga hukum dan ekonomi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan investasi disertai dengan sistem pengawasan penyelesaian sengketa yang cepat, transparan.
Implementasi perizinan berbasis digital (Online Single Submission/OSS) dan pembentukan Investment Lex Jurnalica Volume 22 Nomor 3 Desember 2025 Alert Task Force oleh BKPM pada tahun 2024 merupakan langkah positif menuju iklim investasi yang lebih transparan dan akuntabel.
Namun demikian, reformasi hukum tidak cukup hanya dengan perubahan peraturan, melainkan juga dengan perubahan mentalitas dan budaya hukum para aparat penegak Penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak tebang pilih merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan publik.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berlandaskan hukum, etika, dan (Rahardjo, 2.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum memiliki peranan vital dalam meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Negara yang menegakkan hukum dengan konsisten dan adil akan mampu berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri.
Oleh karena itu, pembahasan dalam makalah ini akan menguraikan secara mendalam hubungan antara penegakan hukum dan iklim investasi di Indonesia, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi kebijakan untuk memperkuat peran hukum dalam pembangunan ekonomi Berdasarkan uraian diatas maka ditarik permasalahan bagaimana peran penegak hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan bagaimana faktor faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Metode Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif pendekatan analitik(Fajar & Achmad, 2.
Pendekatan analitik sebagai kunci dalam menjawab peran penegak hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia serta faktor faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam penulisan ini menggunakan analisis deduksi sebagai penalaran silogisme.
Adapun Data data yang digunnakan adalah data primer dan data Peran Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional sekunder berupa peraturan perundang undangann dan pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan.
yang membendakan adalah sumber dari hukum itu sendiri(Hadjar, 2.
Sedangkan pada hukum internasional mengatur hubungan hukum antar negara yang bersumber dari perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional, memiliki karekter yang sama yakni private dan publik.
pada hukum publik internasionalnya mengatur hubungan antar negara(Kusumaatmadja.
Mochtar.
Agoes, 2.
seperti PBB atau WTO, sedangkan pada hukum private internasional mengatur hubungan antara swasta dengan swasta yang melewati lintas batas negara.
(Kusumaatmadja.
Mochtar.
Agoes, 2.
Beradasarkan uraian singkat klasifikasi Masing instrumennya sendiri dalam penegakanya Dalam konteks hukum dan ekonomi setidaknya terdapat 2 cakupan penegakan hukum private dan penegkan hukum publik, terlepas hukum positif, hukum syariah maupun hukum internasional.
Dalam konteks hukum dan ekonomi, tentunya penegakkan hukum sangat berpengaruh besar dalam hal investasi.
Sebab sebagu apapun hukum yang ada namun jika penegakan hukumnya lemah sudah dipastikan tidak akan berjalan dengan baik perekonomian.
Sebab, penegakkan hukum adalah faktor sentral dan prasyarat mutlak untuk menciptakan kepastian investasi di Indonesia(Sulistiyono & Rustamaji.
Penegakan hukum demi terciptanya investasi ekonomi diwujudkan dari instrumen instrumen didalamnya yang bekerja dengan baik.
Jika diambil contoh pada penegakan hukum ekonomi pada aspek hukum publik, keterkaitannya dengan penegakan pidana, seperti halnya pemberantasan tindak pidana premanisme(Iswari, 2.
Investor tidak akan melakukan penanaman modal di Indonesia baik investor dalam maupun investor asing jika di Indonesia masih banyak pemangku kebijakan yang melakukan pungli, sama halnya dengan premanisme yang melakukan pungli.
Sebab dalam prinsip ekonomi yang pada umumnya adalah pengorbanan biaya yang sekecil kecilnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya.
Jika investor berinvestasi dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar besarnya namun pengorbanan .
yang dikeluarkan, maka Hasil dan Pembahasan Hubungan Antara Penegakan Hukum dan Iklim Investasi Di Indonesia Penegakan hukum memiliki peran fundamental dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, hukum bukan sekadar norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen yang menentukan arah dan stabilitas kebijakan ekonomi suatu negara.
Kepastian hukum menciptakan prediktabilitas bagi pelaku usaha untuk mengambil keputusan ekonomi jangka Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, selalu memperhitungkan sejauh mana suatu negara memiliki sistem hukum yang kuat, independen, dan dapat diandalkan.
Apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif, maka akan muncul rasa aman dan keyakinan bahwa hakhak ekonomi mereka dilindungi oleh (Hadjon, 2.
Penegakkan hukum jika diklasifikasikan setidaknya terdiri dari 3 bentuk, diantaranya penegakkan hukum privat, penegakkan hukum publik, penegakkan hukum syariah dan penegakkan hukum internasional.
Maksud dari klasifikasi ini merupakan bentuk penggolongan dari materi hukumnya.
sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukum private merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar (Kansil, 2.
Sedangkan pada hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan (Kansil, 2.
pada hukum syariah adalah sumber hukum yang berasal dari alquran dan as-sunnah.
(Nurhayati, 2.
Pada hukum syariah ini dibagi menjadi hukum syariah publik dan hukum syariah privat.
Hukum syariah itu sendiri berdiri kokoh di Indonesia hanya berada diwilayah propinsi Aceh sebagai daerah istimewa yang dapat memberlakukan hukum syariah.
Sama halnya dengan hukum positif hukum syariah publik mengatur hubungan antara individu dengan lembaga penegakkan hukum syariah atau daerah Aceh, dan hukum privat syariah yang mengatur hubungan antar individu namun Lex Jurnalica Volume 22 Nomor 3 Desember 2025 Peran Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional sudah dipastikan Investor tidak akan melakukan investasi.
Investasi demi kemajuan perekenomian sangat dibutuhukan oleh seluruh negara, didunia, namun investasi yang dilakukan oleh investor, setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan selain kesehatan keuangan, geografi, sentimen pasar, suku bunga, juga faktor penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum teramasuk didalamnya prilaku pungli atau korupsi.
(Ackerman & .
Palifka, 2.
Demikian pula pada penegakan hukum dalam aspek hukum privat yang mana dalam aspek eksekutorial memiliki peranan yang besar sebagai kepastian mendapatkan jaminan eksekusi dan kepastian hukum yang bersifat tetap untuk dapat di eksekusi jika terjadi sengketa.
Hal ini kerap terjadi diberbagai kasus dengan kesulitan eksekusi yang dilakukan.
Lebih jauh, penegakan hukum yang baik juga berperan dalam mengurangi risiko investasi .
nvestment ris.
Ketika sistem sengketa, perlindungan hak kepemilikan, serta kejelasan prosedur bisnis.
Hal ini meningkatkan cost of doing business karena pelaku usaha harus menanggung risiko hukum yang tinggi.
Sebaliknya, dengan penegakan hukum yang efektif, risiko tersebut dapat ditekan sehingga biaya operasional menjadi lebih efisien.
Menurut Kelsen, salah satu fungsi utama hukum adalah memberikan kepastian melalui norma yang bersifat tetap dan mengikat bagi semua pihak, tanpa terkecuali.
(Kelsen, 2.
Oleh sebab itu, penegakan hukum yang transparan dan adil tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Selain berperan dalam menjaga stabilitas pasar, penegakan hukum juga memastikan keadilan dalam persaingan usaha.
Pasar yang sehat membutuhkan regulasi dan pengawasan yang kuat agar tidak terjadi praktik monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat.
Dalam hal ini, lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip keadilan Ketika dijalankan dengan baik, maka tercipta lapangan usaha yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi.
Lex Jurnalica Volume 22 Nomor 3 Desember 2025 termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga mendorong pemerataan kesempatan (Rahardjo, 2.
Dari perspektif hukum internasional, penegakan hukum juga menjadi indikator kepercayaan global terhadap suatu negara.
Laporan World Justice Project Rule of Law Index 2024 menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat penegakan hukum tinggi cenderung memiliki arus investasi langsung asing (FDI) yang besar.
((WJP), 2.
Negara seperti Singapura.
Jepang, dan Korea Selatan merupakan contoh bahwa kepastian hukum menjadi faktor utama penentu daya saing Bagi Indonesia, penegakan hukum berarti memperkuat reputasi dan kredibilitas di mata investor Dalam dunia global yang kompetitif, kepercayaan hukum menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi karena menentukan apakah modal asing akan mengalir atau justru berpindah ke negara lain yang lebih aman secara hukum.
Dengan demikian, hubungan antara penegakan hukum dan iklim investasi bersifat resiprokal dan saling memperkuat.
Ketika hukum ditegakkan dengan baik, maka kepercayaan investor meningkat dan investasi akan mengalir masuk.
Sebaliknya, peningkatan memberikan sumber daya bagi negara untuk memperbaiki sistem hukumnya.
Dalam konteks ini, penegakan hukum bukan lagi sekadar tugas aparat hukum, tetapi menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun ekonomi yang tangguh, transparan, dan berkeadilan.
Faktor-Faktor Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kendati peran hukum dalam ekonomi Indonesia penegakannya masih menghadapi berbagai kendala struktural, substansial, dan kultural.
Salah satu kendala paling mendasar adalah tumpang tindih regulasi antar instansi Banyak dikeluarkan tanpa koordinasi antarlembaga, sehingga satu aturan sering kali bertentangan dengan aturan lain.
Misalnya, dalam bidang Peran Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional investasi dan perizinan, regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap tidak Ketidakharmonisan ini menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan membuka celah penyalahgunaan kewenangan.
Akibatnya, proses bisnis menjadi lambat dan meningkatnya biaya ekonomi.
(MD, 2.
Selain masalah regulasi, faktor korupsi dan lemahnya integritas aparat penegak hukum Berdasarkan laporan KPK 2024, kasus korupsi terbanyak di Indonesia berasal dari sektor barang/jasa (KPK, 2.
Praktik suap dan gratifikasi dalam proses hukum maupun administratif menciptakan ketidakadilan antara pelaku usaha yang patuh dan yang Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap keadilan hukum dan menurunkan kepercayaan investor terhadap lembaga negara.
Di mata dunia internasional, tingginya tingkat korupsi juga memengaruhi risk rating suatu negara, yang secara langsung menurunkan minat investasi jangka panjang.
Keterbatasan sumber daya manusia di bidang hukum juga menjadi kendala signifikan.
Banyak aparat hukum yang belum memahami secara mendalam tentang hukum ekonomi modern, seperti hukum persaingan usaha, keuangan digital, dan perdagangan lintas Kurangnya kompetensi teknis ini penyelesaian kasus ekonomi dan inkonsistensi putusan pengadilan.
Bahkan, dalam beberapa kasus, ketidaktahuan terhadap prinsip ekonomi menyebabkan munculnya putusan yang kontradiktif antar pengadilan.
Kondisi ini memperburuk citra hukum Indonesia dan menambah ketidakpastian hukum bagi pelaku (Soekanto, 2.
Dari sisi budaya hukum .
egal cultur.
, masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah.
Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang belum memahami pentingnya legalitas dan prosedur hukum dalam aktivitas bisnisnya.
Mereka kerap melakukan transaksi tanpa kontrak tertulis yang jelas atau mengabaikan aspek hukum perizinan.
Akibatnya, ketika terjadi sengketa, penyelesaiannya menjadi sulit karena tidak ada dasar hukum yang kuat.
Rendahnya Lex Jurnalica Volume 22 Nomor 3 Desember 2025 memperlambat penegakan hukum dan menambah beban lembaga peradilan.
Faktor koordinasi antar lembaga penegak hukum.
Lembaga pengadilan.
OJK, dan KPPU sering kali bekerja sendiri-sendiri tanpa sistem komunikasi yang terintegrasi(Farida et al.
, 2.
Akibatnya, kasus-kasus ekonomi membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.
Kurangnya sinergi ini hukum kehilangan daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, diperlukan reformasi kelembagaan agar penegakan hukum tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi sistem yang saling mendukung dalam mewujudkan kepastian dan keadilan bagi dunia usaha.
Kesimpulan penegakan hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepastian hukum yang kuat menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, karena mampu menumbuhkan rasa percaya dan keamanan bagi investor dalam Indonesia.
Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan mampu menekan praktik korupsi, menciptakan efisiensi dalam kegiatan ekonomi.
Selain itu, hukum yang ditegakkan dengan baik juga berfungsi menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi pelaku usaha kecil dari dominasi korporasi besar, dan mendukung Dalam konteks pembangunan nasional, penegakan hukum bukan hanya instrumen keadilan, tetapi juga motor penggerak yang menentukan arah kebijakan ekonomi dan daya saing bangsa di tingkat Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada sejauh mana hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, serta sejauh mana pemerintah mampu menciptakan lingkungan bisnis yang bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Daftar Pustaka