Jurnal Volume 5.
Nomor 2
Agustus 2024
P-ISSN: 2722-161X
E-ISSN: 2722-1601
JAPS
DOI: 10.
46730/japs.
Tinjauan Pengelolaan Pasar Rakyat Jambangan di Surabaya:
Implementasi Kebijakan Menurut Charles O.
Jones Yogi Pratama Putra1.
Diana Hertati2 Universitas Pembangunan Nasional AuVeteranAy Jawa Timur Email: diana_hertati.
adneg@upnjatim.
Kata kunci Implementasi.
Kebijakan.
Pengelolaan.
Pasar Keywords Implementation.
Policy.
Management.
Market Abstrak Dalam hal pembangunan nasional terlebih dalam aspek perdagangan, pembaungan fisik sangat diperlukan salah satunya pembangunan serta pemeliharaan pasar.
Pasar rakyat jambangan merupakan salah satu pasar binaan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota surabaya, meskipun pasar tersebut terbilang baru tetapi muncul beberapa persoaalan dari beberapa aspek.
Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat pada pasar rakyat jambangan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Charles Jones.
Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah belum maksimalnya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya dalam mengelola pasar rakyat jambangan dilihat dari masih terdapat persoalan dari segi kualitas fasilitas serta pengawasan atau pembinaan yang kurang merata dan maksimal.
Abstract In terms of national development, especially in the trade aspect, physical development is very necessary, one of which is the development and maintenance of markets.
The Jambangan people's market is one of the markets assisted by the Surabaya City Cooperatives.
SMEs and Trade Department, even though the market is relatively new, several problems have arisen from several aspects.
So this research aims to look at the implementation of people's market management policies at the Jambangan people's market using policy implementation theory according to Charles O.
Jones.
The research uses descriptive research methods with a qualitative The results of this research are that the Department of Cooperatives.
SMEs and Trade of the City of Surabaya has not been optimal in managing the vase public market, seen from the fact that there are still problems in terms of the quality of facilities as well as supervision or guidance that is not evenly distributed and optimal.
Pendahuluan Dewasa ini negara Indonesia sedang gencar akan melakukan pemabangunan dalam segala aspek.
Pembangunan sendiri adalah suatu mekanisme yang aling berkaitan sehingga dapat menciptakan segala alternatif aspirasi bagi masyarakat.
Di sektor Perdagangan pembangunan saat ini menjadi kebutuhan utama salah satunya adalah pembangunan pasar.
Konsep pasar menurut Lee .
dalam (Fadjarwati et al.
, 2.
mengambarkan bahwasanya pasar rakyat merupakan area pusat perbelanjaan berbagai jenis produk seperti produk hasil pertanian dan produk hasil kelautan, hasil pengepakan daging, produk pakaian, hingga barang grosir dan eceran lainnya.
Pasar menurut Said SaAoad Marahon dalam (Aliyah, 2.
ialah sebuah sistem yang mempertemukan dua pihak .
enjual dan pembel.
guna melakukan kegiatan transaksi atas barang ataupu jasa.
Pasar sendiri terbagi dalam dua jenis yaitu pasar tradisional atau juga sering disebut sebagai pasar rakyat dan pasar modern.
Pasar modern dalam (Arimawa & Leasiwal, 2.
menggambarkan bahwasanya pasar modern merupakan pasar yang menggunakan sistem manajemen modern, pada umumnya pasar modern dapat dijumpai di kawasan kota-kota besar dengan menyediakan barang dan jasa dengan mutu dan kualitas terbaik kepada konsumen dengan masyarakat kelas menengah atas.
Sedangkan pasar rakyat jika menganut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal .
huruf a, pasar tradisional atau pasar rakyat merupakan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah.
Pemerintah Daerah, swasta.
Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar barang dan jasa dengan mutu dan kualitas terbaik kepada konsumen dengan masyarakat kelas menengah atas.
Untuk dapat memaksimalkan suatu pasar perlu adanya pengelolaan yang maksimal juga.
Arti manajamen atau pengelolaan menurut Stephen P.
Robbins dan Mary Coulter .
dalam (R.
Pratama, 2.
bahwasanya manajaemn merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer.
Menurut Wardoyo dalam (Anggraini, 2.
, mengambarkan menegenai pengertian pengelolaan adalah seperangkat kegiatan yang pada hakikatnya mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Pengertian lain mengenai pengelolaan atau manajemen dijelaskan oleh G.
Terry dalam (Suprihanto, 2.
bahawasanya Manajemen adalah sebuah proses yang meliputi tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pengaktifan, dan tahap pengendalian sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk menggapai tujuan yang telah telah disepakati.
Pengelolaan dalam suatu pasar yang efektif dan maksimal dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, hal tersebut dikarenakan bahwasanya terdapat 58% kesempatan kerja berasal dari sektor informal (Legowo et al.
, 2.
Lapangan pekerjaan yang terbuka dapat menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dilihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwasanya TPT negara Indonesia pada bulan Februari 2023 tercatat sebesar 5,45 persen, terjadi penurunan sebesar 0,38 persen dibandingkan dengan bulan Februari 2022 (Statistik, 2.
Sedangkan di Kota Surabaya sendriri Ditinjau dari laporan BPS Kota Surabaya, pada tahun 2021 jumlah TPT di Kota Surabaya Tercatat sebesar 9,68 persen, sedangkan pada tahun 2022 jumlah TPT di Kota Surabaya turun menjadi 7,62 persen, terjadi penurunan sebesar 2,06 persen.
Kota Surabaya telah mengatur pengelolaan pasar rakyat menjadi sebuah Definisi kebijakan publik adalah sebuah kerangka kerja yang bersifat menyeluruh yang membahas mengenai tindakan pemerintah yang dilakukan guna mencapai tujuan publik, maka dari itu kebijakan publik menjadi bahan ajaran mengenai keptusuan pemerintah dan tindakan yang bertujuan guna mengatasi suatu masalah yang menjadi sorotan publik (Maruti, 2.
Sedangkan pengertian kebijakan publik yang telah digambarkan oleh Thomas R.
Dye dalam (Sutmasa, 2.
memberi pandangan bahwasanya sebuah kebijakan publik merupakan perihal tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan konsekuensi yang membuat perubahan dalam kehidupan hidup.
Suatu kebijakan akan berhasil jika pelaksanaanya atau implementasinya sesuai dengan ketenteuan yang berlaku.
Implementasi kebijkan dalam (Kasmad, 2.
merupakan strata yang dapat dibilang cukup vital dalam proses kebijakan publik.
Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan.
implementasi kebijakan menurut Charles O.
Jones dalam (Kadji, 2.
mendefinisikan bahwasanya Iimplementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: .
Organisasi, .
Interpretasi, dan .
Aplikasi .
Kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Kota Surabaya telah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
dalam Perda tersebut telah tercantum berbagai pentunjuk teknis mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengelola pasar rakyat mulai dari pembinaan, pengawasan, hingga pemberdayaan paedagang.
Selain itu Perda tersebut juga mengatur kewajiban pengelola pasar rakyat dalam hal pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas penunjang untuk para pedagang bahkan pengunjung pasar rakyat.
Di Kota Surabaya sendiri Pasar Rakyat Jambangan (PRJ) merupakan salah stau pasar rakyat yang berada di Kota Surabaya dan letaknya berada di sisi utara Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
Pasar Rakyat Jambangan baru diresmikan oleh Walikota Surabaya pada tahun 2022.
Pasar Rakyat Jambangan hadir sebagai wujud penyelesaian masalah terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroprasi di kawasan trotoar Masjid Al-Akbar Surabaya.
oleh sebab itu pemerintah kota Surabaya mengamantkan Pasar Rakyat Jambangan di Kelola oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan (Dinkopda.
Kota Surabaya.
Jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat Jambangan (PRJ) mencapai 348 pedagang.
Meskipun Pasar Rakyat Jambangan (PRJ) sudah dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinkopdag Kota Surabaya dan memiliki letak yang strategis yang mana berada di sekitar area wisata religi Masjid Nasional Al-akbar Surabaya, hal tersebut tidak menjamin banyak wisatawan ataupun warga sekitar untuk berkunjung ke Pasar Rakyat Jambangan (PRJ).
Pada kondisi realitanya frekuensi penunjung yang datang tidak stabil, mengakibatkan banyak kios atau tenant yang tutup.
Selain itu berdasarkan hasil observasi awal dapat ditemukan beberapa fasilitas yang kondisinya tidak cukup terawat, hal tersebut dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi para pedagang di Pasar Rakyat Jambangan.
Sejalan dengan kebijakan pengelolaan pasar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta memperhatikan kondisi terkini dari pasar rakyat jambangan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat pada pasar rakyat jambangan di kota Surabaya.
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Penggunaan metode ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang komperehensif serta mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Pada Pasar Rakyat Jambangan di Kota teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori implementasi kebijakan menurut Charles O Jones.
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Chareles O.
maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakya yang berada di pasar rakyat jambangan dengan mempehatikan tiga aktivitas utama diantaranya seperti .
Pengorganisasian, .
Interpretasi, dan yang ke .
Aplikasi (Penerapa.
(Kadji, 2.
Dalam hal penentuan informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling, dimana informan dalam penelitian ini adalah pengelola pasar rakyat jambangan perwakilan bidang distribusi perdagangan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya.
Kemudian dalam pengumpulan data selama penelitian ini berlangsung, peneliti menngunakan Teknik pengumpulan data berupa obesrvasi tidak berstruktur, wawancara semi terstruktur, serta dokumentasi.
Hasil dan Pembahasan Rangkuman Hasil Penelitian Pengorganisasian .
Unit/struktur organisasi.
Adanya unit-unit dalam struktur organisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan (Dinkopda.
Kota Surabaya telah diatur dengan jelas dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Dalam pengelolaan pasar rakyat terlebih pada pasar rakyat jambangan diserahkan pada bidang distribusi perdagangan sebagai penanggungjawab pasar binaan Dinkopdag Kota Surabaya.
sumber daya yang dimiliki dianggap kurang maksimal.
selain itu terdapat Paguyuban PKL yang turut terlibat namun Paguyuban PKL hanya menjadi jembatan antara Dinkopdag Kota Surabaya dengan para pedagang .
Sumber daya.
Dalam pengelolaan pasar rakyat jambangan dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan kota Surabaya memiliki tim lapangan dengan total 8 personil yang terbagi menjadi tim kebersihan dan tim Selain itu Dinkopdag Kota Surabaya juga melakukan kordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya seperti Satpol PP ditingkat kecamatan hingga Satpol PP ditingkat kota dalam bentuk perluasan sumber daya yang dimiliki.
Selain SDM dari Dinkopdag Surabaya, terdapat SDM lain dari Paguyuban PKL, namun belum di manfaatkan dengan .
Metode, tugas, dan fungsi.
Dalam pengelolaan pasar rakyat terlebih pasar rakyat jambangan, dinas memiliki motede dengan adanya target capaian yang harus dipenuh sehingga dengan adanya target tersebut diharapkan para implementator dapat bekerja dengan maksimal, sedangkan tugas dan fungsi dari Dinas Koeprasi Usaha Kecil Memenegah Dan Perdagangan Kota Surabaya selaku pengelolaa pasar rakyat jambangan memili tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pedagang dalam bentuk apapun seperti pengawasan area pasar, hingga pembinaan berupa pembuatan sertifikasi halal bagi pedagang.
Interpretasi .
Dinas Koeprasi Usaha Kecil Memenegah Dan Perdagangan Kota Surabaya yang berperan dan bertanggun jawab sebagai pengelola pasar rakyat jambangan sudah cukup paham dengan kebijakan yang berlaku, dengan disediakannya ruang usaha seperti pasar rakyat jambangan yang diperuntukan bagi pedagang yang sebelumnyan berdagang di area bahu jalan.
Serta Dinkopdag Kota Surabaya telah menyediakan berbagai layanan guna membantu para pedagang untuk mengembangkan usahanya.
Partisipasi dari pedagang dan pengunjung belum cukup optimal dalam membantu pengeloa untuk mewujudkan kebijakan menciptakan pasar yang Aplikasi .
Dalam hal pembinaan dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) langsung dipasar masih belum merata, pasar rakyat jambangan belum mendapatkan program tersebut.
Dalam hal pengawasan dari segi pengawasan omset dan pengawasan keamanan area pasar sudah dilakukan dengan memasang sepanduk peringat di area pasar rakyat jambang.
Dari segi pemeliharaan fasilitas, tim kebersihan dari Dinas Koeprasi Usaha Kecil Memenegah Dan Perdagangan Kota Surabaya belum sepenuhnya optimal, hel tersebut di lihat dari beberapa fasilitas umum yang kondisinya tidak terawat.
Pembahasan Pengorganisasian Suatu organisasi jika di tafsirkan menjadi suatu kerangka hubungan yang telah terstruktur yang mana dalam organisasi tersebut telah diatur mengenai tangungjawab, kewenangan serta bagaiman pembagian tugas secara jelas dengan tujuan dalam menjalankan fungsi tertentu.
Hal ini meliputi kewajiban untuk merancang unit-unit dalam organisasi dan para aktor yang harus melaksanakan pekerjaan (Ering et al.
Dalam dimensi organisasi dalam pengimolementasian sebuah kebijakan merupakan aktivitas penataan terhdap sumber daya yang dimiliki, beberapa unit, serta metode yang akan digunakan dan dianggap memiliki pengaruh terhadap program (Ruru et al.
, 2.
Pandagan lain mengenai aktivitas pengorganisasian mencakup pelaksana kebijakan wajib memiliki struktur organisasi, tugas serta fungsi yang jelas dan berkaitan dengan tujuan dari kebijakan tersebut (Tasya et al.
, 2.
Struktur organisasi Dinas Koperasi.
Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya telah diatur dengan jelas, dengan setiap unit bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Pembagian tugas yang terstruktur ini memungkinkan setiap unit fokus pada tanggung jawabnya, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja Koordinasi antar unit dilakukan secara intensif untuk menyinkronkan kegiatan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.
Dalam pengelolaan pasar rakyat, seperti pasar Jambangan, bidang distribusi perdagangan bertanggung jawab memastikan pengelolaan yang baik, dari aspek kebersihan, keamanan, hingga tata kelola pedagang.
Keberadaan bidang distribusi perdagangan sangat vital dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pasar rakyat di bawah binaan dinas.
Selain dari bidang distribusi perdagangan paguyuban PKL bertugas menajdi jembatan antara dinas dengan pedagang.
Dinas Koperasi.
UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya memiliki tim yang terdiri dari 8 personil, yang terbagi menjadi 4 orang keamanan dan 4 orang kebersihan.
Selain itu, dinas ini menjalin kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk menunjang sumber daya yang dimiliki.
Di sisi lain sumber daya manusia dari paguyuban PKL memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Mereka memiliki berbagai keterampilan dan pengetahuan yang dapat mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.
Jika diberdayakan dengan baik, mereka dapat menjadi aset penting dalam pengembangan komunitas dan peningkatan kesejahteraan.
Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan peran mereka dalam berbagai program dan inisiatif pembangunan.
Metode yang diterapkan mencakup penetapan target capaian guna memaksimalkan kinerja para aktor pengelola pasar.
Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa setiap personil bekerja dengan optimal dan efisien.
Dengan demikian, dinas dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pasar dan layanan kepada masyarakat.
Interpretasi Mengutip dalam (Hertati, 2.
dalam aktivitas ini mereka bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang Dalam hal ini dapat ditinjau apakah implementasinya sudah sesuai dengan regulasi dan panduan teknis yang dikeluarkan oleh yang berwenang seperti pejabat pusat atau daerah.
Dalam dimensi interpretasi, aktivitas ini melihat bahwasanya implementator dapat melaksanakan kegiatan atau layanan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan (Tasya et al.
, 2.
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, sebagai pengelola pasar rakyat Jambangan, telah memahami kebijakan yang berlaku.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penyediaan ruang usaha di pasar rakyat Jambangan bagi pedagang yang sebelumnya berdagang di area bahu jalan.
Langkah ini bertujuan untuk menata kota lebih rapi dan memberikan tempat yang layak bagi para pedagang kecil.
Dinas memastikan bahwa pedagang memiliki akses ke fasilitas yang memadai dan lingkungan yang lebih teratur.
Kebijakan ini juga membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat.
Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pedagang tetapi juga masyarakat umum yang menggunakan fasilitas pasar.
Namun, partisipasi dari pedagang dan pengunjung dalam menjaga kebersihan pasar belum cukup optimal.
Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan menyebabkan pasar tetap kotor meskipun fasilitas kebersihan telah disediakan.
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan harus melakukan upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari semua pihak.
Salah satu caranya adalah melalui kampanye edukatif dan program kebersihan rutin.
Kerjasama dengan komunitas lokal dan organisasi masyarakat juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi.
Selain itu, memberikan insentif kepada pedagang yang menjaga kebersihan lapak mereka bisa menjadi motivasi tambahan.
Dengan partisipasi yang lebih baik, kebijakan untuk menciptakan pasar yang bersih dapat lebih mudah terwujud.
Aplikasi/penerapan Dalam hal aplikasi atau penerapan adalahan tahapan dimana para aktor kebijakan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan di lapangan (Tasya et , 2.
Menurut Van Meter dan Van Horn .
dalam (Ering et al.
, 2.
Penerapan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan.
Tindakan-tindakan ini direncanakan dan dilaksanakan dengan seksama untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai.
Setiap langkah dalam penerapan harus diselaraskan dengan tujuan utama agar tidak terjadi penyimpangan.
Dengan demikian, penerapan yang efektif memerlukan koordinasi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.
Dalam hal pengawasan.
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya telah mengambil langkah-langkah penting di pasar rakyat Jambangan.
Pengawasan omset dan keamanan area pasar dilakukan dengan memasang spanduk peringatan di berbagai area strategis.
Spanduk ini bertujuan untuk mengingatkan pedagang dan pengunjung tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di pasar.
Pengawasan ini diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang merugikan, seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya.
Selain itu, spanduk peringatan juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi pengunjung dan pedagang untuk mematuhi peraturan pasar.
Langkah ini menunjukkan komitmen dinas dalam menciptakan lingkungan pasar yang aman dan teratur.
Namun, dari segi pemeliharaan fasilitas, tim kebersihan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya masih menghadapi tantangan.
Beberapa fasilitas umum di pasar rakyat Jambangan terlihat tidak terawat, menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan belum sepenuhnya optimal.
Kondisi ini dapat mengurangi kenyamanan pengunjung dan pedagang, serta menurunkan citra pasar.
Dinas perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pemeliharaan fasilitas, seperti toilet, tempat sampah, dan area umum lainnya.
Selain itu, melibatkan komunitas pedagang dalam program pemeliharaan dapat menjadi solusi efektif.
Dinas juga bisa mempertimbangkan untuk menambah jumlah personel kebersihan atau mengalokasikan anggaran lebih untuk pemeliharaan.
Dengan fasilitas yang terawat, pasar rakyat Jambangan dapat menjadi tempat yang lebih nyaman dan menarik bagi semua pihak.
Simpulan Bidang Distribusi yang mengelola pasar rakyat Jambangan menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tim lapangan yang rutin bertugas dan metode yang efektif, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai pengelola pasar juga telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pedagang untuk meningkatkan profesionalisme dan legalitas.
Namun, penerapan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Jambangan belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari kurangnya area parkir dan kebersihan yang belum optimal, serta pembinaan NIB yang belum menyeluruh.
Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih efektif dan menyeluruh.
Dari kesimpulan diatas maka dapat diambil saran untuk pengelola pasar rakyat jambagan sebagai beriku : Bagi bidang distribusi dinas koperasi UKM dan perdagangan kota surabaya untuk lebih aktif dalam melakukan evalusi kinerja dan capaian target agar dapat terus berkontribusi dalam menciptakan pasar rakyat jambangan yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang berlaku.
Perlu dilakukannya pendekatan serta pembinaan secara rutin baik bagi pedagang maupun bagi apartur mengenai kebijakan pengelolaan pasar rakyat di pasar rakyat jambangan .
Referensi