REGIONAL DISPARITY IN PANGKEP REGENCY: A PERSPECTIVE
ON INFRASTRUCTURE AVAILABILITY
Rahmi Rasjid1 Bappelitbangda Kab.
Pangkep.
Kab.
Pangkep e-mail: asjidrahmi@gmail.
Submitted: 5/8/2025.
Revised: 15/8/2025.
Accepted: 19/8/2025.
ABSTRAK
Disparitas wilayah terhadap kesenjangan infrastruktur dianggap sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat ketimpangan.
Dalam penelitian ini, ketersediaan infrastuktur yang dijadikan indikator adalah infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan.
Policy paper ini bertujuan memberikan gambaran mengenai fenomena ketimpangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan penyebab ketimpangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan melihat relasi antara aspek Infrastruktur dengan realitas ketimpangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
dan merekomendasikan kebijakan, terkait dengan aspek Infrastruktur, dalam mengurangi ketimpangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Metode yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah dengan metode deskriptif-kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2021 hingga 2024, dan data sektoral dari Perangkat Daerah.
Hasil kajian yang diperoleh ditemukan ketimpangan yang terjadi dari aspek pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dari perkembangan indeks rasio gini tahun 2021-2024 cenderung fluktuatif dan masih dalam katergori sedang, ketimpangan dari aspek infrastruktur transportasi berupa panjang jalan memiliki kontribusi yang efektif dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.
kondisi panjang jalan di Kabupaten Pangkep pada tahun 2021-2024 adalah sepanjang 873,39 km.
Aspek infrastruktur pendidikan juga masih perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam mendapatkan akses layanan Pendidikan dan ketimpangan dalam bidang Kesehatan dianggap masih menjadi salah satu penyumbang ketimpangan di Kab.
Pangkep, karena belum meratanya insfrastruktur kesehatan wilayah-wilayah yang memiliki aksebilitas yang cukup sulit khususnya di wilayah Temuan ini merupakan pesan kuat bagi pemerintah untuk perlu mengakslerasi program-program pemerataan pembangunan secara proposional terutama di wilayah yang dianggap masih tertinggal sehingga proses pembangunan infrastruktur tidak bias wilayah yang sudah maju.
Kata Kunci : dispritas wilayah, ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Pangkep.
ABSTRACT
Regional disparity with respect to infrastructure gaps is considered a benchmark for measuring In this study, the indicators for infrastructure availability are road infrastructure, education infrastructure, and health infrastructure.
This policy paper aims to provide an overview of the phenomenon of inequality and its causes in Pangkajene and Islands Regency (Pangkep Regenc.
by examining the relationship between the infrastructure aspect and the reality of disparity in the region.
It also aims to recommend policies related to infrastructure to reduce inequality in the regency.
The method used to describe the inequality in Pangkep Regency is descriptive-quantitative, utilizing secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) from 2021 to 2024 and sectoral data from Local Government Agencies.
The study's findings reveal that the disparity in economic growth, as shown by the development of the Gini ratio index from 2021-2024, tends to be volatile and remains in the moderate category.
The transportation infrastructure, specifically road length, has an effective contribution to reducing income inequality.
The total road length in Pangkep Regency from 2021-2024 was 873.
39 km.
The aspect of education infrastructure also requires attention to prevent inequality in accessing educational services.
Disparity in the health sector is also considered a contributor to inequality in Pangkep Regency, due to the uneven distribution of health infrastructure, particularly in areas with difficult accessibility, such as the islands.
These findings are a strong message to the government to proportionally accelerate equitable development programs, especially in areas considered to be left behind, so that the infrastructure development process is not biased toward already developed areas.
Keywords: Regional disparity, infrastructure availability in Pangkep Regency .
Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 61
PENDAHULUAN
Disparitas wilayah adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan atau ketimpangan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur, antara wilayah satu dengan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau yang biasa disingkat dengan Kabupaten Pangkep adalah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat disparitas wilayah yang cukup tinggi dengan memiliki kondisi geografis terdiri dari wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan.
Masing-masing wilayah memiliki jarak tempuh yang berbeda menuju ibukota kabupaten.
Kecamatan yang jarak tempuhnya terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Liukang Tangaya, yaitu sejauh 291,29 km.
Sedangkan kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pangkajene disusul Kecamatan Minasatene, masing-masing berjarak 2 km dan 2,5 km.
Selain itu Kabupaten Pangkep memiliki wilayah pesisir yang terletak di sebelah selatan Pulau Sulawesi.
Indonesia, memiliki garis pantai yang membentang sepanjang sekitar 176 kilometer, meliputi berbagai desa dan kelurahan di sepanjang pantai (MS Cikka.
Untuk itu karakteristik Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki wilayah laut yang lebih luas yaitu sebesar 11.
464,44 kmA jika dibandingkan dengan daratan yang memiliki luas sebesar 898,29 kmA.
(BPS.
Tahun 2.
Gambar 1: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Badan Informasi/Geospasial (BIG).
Tahun 2021 Kondisi geografis Kabupaten Pangkep yang memiliki wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas wilayah, khususnya di wilayah kepulauan dan pesisir karena sulitnya aksesibilitas.
Wilayah kepulauan dan pesisir di Kab.
Pangkep cukup luas, sehingga memiliki potensi ekonomi yang besar terhadap akses yang mudah ke sumber daya alam, pelabuhan, pariwisata, dan aktivitas perdagangan.
Namun dengan melihat kondisi infrastruktur yang tidak merata menyebabkan terjadinya disparitas yang signifikan terhadap antar wilayah di Kab.
Pangkep, sehingga sangat berdampak terhadap kesenjangan perekonomian yang menciptakan tidak meratanya pendapatan masyarakat dan inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu Kabupaten Pangkep masih sulit untuk keluar sebagai daerah termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan.
Gambaran tingkat kemiskinan di Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada grafik berikut.
Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 62
Gambar 2.
Grafik Tingkat Kemisikinan Kabupaten Pangkep dengan Nasional Sulsel dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2024 Sumber.
BPS Tahun 2025 Grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa Kab.
Pangkep memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yakni 12,41% dari Kabupaten sekitar dan tercatat sebagai daerah kemiskinan tertinggi di Sulwesi Selatan.
Selain tingginya tingkat kemiskinan dampak dari ketimpangan wilayah di Kabupaten Pangkep terhadap ketidakmerataan pendapatan masyarakat juga terlihat dari perkembangan capaian gini rasio, dimana ketimpangan pendapatan selama kurang lebih empat .
tahun terakhir berfluktuatif.
Gambaran fluktiasi Rasio Gini Kabupaten Pangkep dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada grafik berikut:
Gambar 3.
Grafik Rasio Gini Kabupaten Pangkep dari Tahun 2020-2024 Sumber.
BPS Tahun 2025 Semakin tinggi nilai gini ratio, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan.
Meskipun pada grafik tersebut di atas menunjukkan adanya penurunan gini rasio dari 0,363 ditahun 2021 menjadi 0,317 ditahun 2024 dan masuk dalam kategori AusedangAy, yang membuktikan adanya perbaikan terhadap kondisi ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Pangkep, namun kondisi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan karena belum sepenuhnya menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan masih terdapat perbedaan pendapatan atau kekayaan antara kelompok penduduk di wilayah Kabupaten Pangkep, sehingga menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkep masih perlu penanganan yang serius dalam mengatasi berbagai persoalan baik aspek ekonomi, sosial dan politik serta infrastruktur.
Disisi lain ketimpangan antarwilayah di Kabupaten Pangkep terjadi karena adanya bentuk keragaman baik potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi sosial politik.
Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 63
disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial dan politik daerah yang bisa berdampak pada tidak meratanya ketersediaan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Pangkep.
Untuk itu, sangat penting melakukan penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah, sehingga dapat mendukung upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Pemerataan infrastruktur pembangunan merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi dan aspek pelayanan.
Dengan tersedianya infrastruktur yang baik akan memberikan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses layanan yang baik.
Pertumbuhan ekonomi dan akses layanan yang baik akan sangat berdampak terhadap peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan hasil produksi, membuka lapangan kerja baru, penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melihat berbagai fenomena yang terjadi sebagai dampak dari disparitas wilayah, menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pangkep untuk melakukan upaya mengurangi terjadinya disparitas wilayah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan terutama pada keterpenuhan infrastruktur dasar masyarakat.
Pendekatan perencanaan pembangunan harus lebih berorientasi mempersempit kesenjangan antar wilayah.
Sinergi antar daerah perlu lebih dikedepankan.
Pendekatan sektoral perlu direvisi dan diarahkan menjadi lebih kolaboratif dan integratif.
Dengan demikian, seluruh potensi dan sumber daya .
daerah diharapkan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.
Oleh karena itu diperlukan penyusunan Policy paper sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengurangi ketimpangan disparitas wilayah di Kab.
Pangkep.
METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan policy paper ini adalah metode deskriptif-kualitatif yang dilengkapi dengan analisa kuantitatif terhadap data sekunder.
Analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai informasi yang tidak bisa ditangkap oleh data-data statistik makro dalam analisis kuantitatif.
Data yang digunakan dalam policy paper ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Periode data yang dianalisis adalah emapat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024.
PEMBAHASAN
Secara sederhana, disparitas wilayah dalam perfektif ketersediaan infrastruktur merujuk pada ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan dalam berbagai aspek diantaranya aspek wilayah, aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan.
Keempat aspek ini sering kali menjadi isu utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua pihak.
Misalnya disparitas akses terhadap pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan layanan Disparitas ini sering kali menyebabkan ketegangan sosial dan menjadi tantangan besar dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan.
Kondisi Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Kab.
Pangke.
merupakan wilayah dengan kondisi geografis memiliki 3 .
dimensi yaitu dimensi daratan, dimensi pegunungan dan dimensi kepulauan dan terletak pada posisi 4A40AoLS-8A00AoLS dan 110ABT-119A48Ao67AoBT.
Sementara itu secara administratif wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berbatasan Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 64
dengan beberapa kabupaten disekitarnya untuk wilayah daratan, dan untuk wilayah kepulauan berbatasan dengan beberapa pulau/provinsi, berikut ini rinciannya:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Maros.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar (Pulau Kalimantan.
Pulau Jawa dan Madura.
Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bal.
Wilayah administratif Kabupaten Pangkep terbagi dalam 13 .
iga bela.
kecamatan dan 103 .
eratus tig.
desa/kelurahan dengan luas 891,740 KmA.
Dari 13 .
iga bela.
kecamatan, 4 .
kecamatan merupakan wilayah kepulauan, dan 9 .
kecamatan berada di Kecamatan Tondong Tallasa merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yakni 140,000 Km2 atau sekitar 15,700% dari total luas wilayah Kabupaten Pangkep, kemudian Kecamatan Balocci dengan luas 130,000 Km 2 .
,58%).
Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Liukang Tupabbiring dengan luas 1,740 Km2 atau sekitar 0,200% dari luas Kabupaten Pangkep dengan 133 pulau.
Berikut ini rincian luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Pangkep.
Tabel 1.
Luas Wilayah Per Kecamatan.
Jumlah Desa/Kelurahan.
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangkep Kecamatan Lk.
Tangaya Lk.
Kalmas Lk.
Tuppabiring Lk.
Tupabbiring Utara
Pangkajene MinasteAone Balocci Tondong Tallasa
Bungoro
Labakkang
MaAorang
Segeri Mandalle Luas Jumlah Daratan Terhadap Luas Pulau
(KmA) Wilayah
10,79
8,23
4,89
7,69
4,26
6,88
12,90
10,00
8,10
8,85
6,76
7,04
3,61
112,29
100,00
Tinggi Wilayah .
Jumlah Desa Jumlah Kel.
Sumber: Pangkep dalam Angka Tahun 2025.
Kondisi ketersediaan sarana akses transportasi berupa penyediaan panjang jalan di Kabupaten Pangkep mencakup 3 .
aspek kewenangan yaitu tingkat Pusat.
Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan masing-masing perbandingan capaian sesuai dengan data BPS Tahun 2021-2024 digambarkan pada tabel berikut.
Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 65
Tabel 2.
Perbandingan Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Kab.
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2024 No.
Panjang Jalan Menurut Tk Kewenangan Negara (K.
Provinsi (K.
Kabupaten/Kota (K.
Total Sumber : BPS Tahun 2021-2024 Tahun 23,695 23,695 41,13 59,77 818,51 919,41 41,74 818,51 949,23 34,10 873,39 914,59 Sepanjang 873,394 km jalan kabupaten disediakan untuk kegiatan transportasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2024 dengan sebanyak 55,56 persen panjang jalan sudah dilapisi dengan aspal.
Sepanjang 377,345 km .
,20 perse.
jalan dalam kondisi baik, namun masih ada 159,049 km .
,21 perse.
dalam kondisi rusak berat.
Kabupaten Pangkep juga merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi ekonomi yang besar karena akses yang mudah ke sumber daya alam, pelabuhan, pariwisata, dan aktivitas Wilayah pesisir Pangkep terletak di sebelah selatan Pulau Sulawesi.
Indonesia.
Kabupaten Pangkep memiliki garis pantai yang membentang sepanjang sekitar 176 kilometer, meliputi berbagai desa dan kelurahan di sepanjang pantai.
Namun dalam banyak kasus, pembangunan di wilayah pesisir tidak merata, dan disparitas yang signifikan terjadi antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal.
Disparitas pembangunan wilayah pesisir merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pembangunan antara wilayah pesisir yang Ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan sering kali menghadapi disparitas pembangunan antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal.
Pesisir Pangkep menjadi pusat aktivitas perikanan dengan Pelabuhan-pelabuhan nelayan seperti pelabuhan Paotere dan pelabuhan Ujung Pandang.
Namun, wilayah pesisir Kab.
Pangkep juga menghadapi tantangan, seperti degradasi ekosistem pesisir akibat pembangunan yang tidak terkendali, kerusakan terumbu karang, serta dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu air laut dan kenaikan permukaan air laut.
Daerah pesisir yang rentan terhadap erosi pantai akibat pengaruh gelombang laut, angin dan arus sehingga dapat mengancam infrastruktur, permukiman, dan ekosistem pesisir.
Beberapa wilayah pesisir mungkin telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang signifikan, sementara wilayah lain masih mengalami keterbelakangan dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan layanan dasar.
Kondisi Kesenjangan Aspek Ekonomi Kesenjangan ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat.
Atau terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpengahasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Kesenjangan ini merupakan sebuah gejala yang muncul dalam masyarakat karena adanya perbedaan kemampuan finansial dan lain sebagainya antara masyarakat yang hidup di suatu wilayah tertentu.
Berdasarkan hal tersebut salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur ketimpangan adalah Gini Rasio.
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan nasional, provinsi dan daerah sekitar juga cenderung masih rendah bila disandingkan dengan daerah lain.
Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 66
PERKEMBANGAN GINI RASIO
Nasional SulSel Pangkep Maros Barru Bone Gambar 4.
Grafik Perkembangan Gini Rasio Nasional.
Provinsi.
Kab.
Pangkep, dan Daerah Sekitar Ttahun 2021-2024 Sumber : BPS.
Selain tingkat gini rasio, kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.
Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021 hingga 2024 mengalami trend kenaikan dampak dari aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.
Adapun gambaran trend kenaikam digambarkan pada grafik berikut Gambar 5.
Grafik Perkembangan PDRB/Kapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2024 Sumber : BPS.
Bahwa PDRB/Kapita tidak berpengaruh secara parsial, namun berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB/Kapita memiliki hubungan negatif dengan ketimpangan pendapatan (Gin.
, yang artinya semakin tinggi Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 67
nilai PDRB/Kapita maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan (Gin.
Begitu juga sebaliknya, tingginya nilai PDRB/Kapita mencerminkan keberhasilan suatu wilayah atau daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.
Jika melihat dua variabel tersebut kondisi Kabupaten Pangkep pada aspek kesenjangan ekonomi, masih memerlukan upaya yang ekstra dalam meningkatkan penyetaraan dan pendapatan masyarakat.
Trend positif pada ke-dua variabel tersebut belum mampu secara signifikan dalam mengatasi dampak kesenjangan ekoonomi yaitu dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pangkep.
Kondisi Kesenjangan Infrastruktur Aspek Pendidikan Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memperkecil terjadinya ketimpangan pendapatan di masyarakat dan mewujudkan pemerataan ekonomi adalah dengan memastikan ketersediaan infrastruktur.
Infrastruktur dasar berbentuk fisik seperti jalan, fasilitas pendidikan seperti sekolah, memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di suatu Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang merata maka dapat membuka akses ke daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang sehingga kemiskinan dan pengangguran akan Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, maka lapangan pekerjaan dapat diperluas sehingga akan menambah pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat memperkecil ketimpangan pendapatan.
Keberadaan infrastruktur sektor pendidikan yang merata di suatu daerah juga dapat mendukung berbagai aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat.
Dalam jangka panjang, ketersediaan pembangunan infrastruktur juga dan dapat menambah produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang Untuk ketersediaan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Pangkep berdasarakan data BPS Tahun 2021-2024 berupa Jumlah bangunan sekolah di berbagai jenjang pendidikan (TK.
SD.
SMP, dan sederajatny.
baik berstatus negeri maupun swasta digambarkan pada tabel Tabel.
3 Perbandingan Jumlah Sekolah jenjang Pendidikan TK,SD,SMP dan Sederajat Tk.
Kab.
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2024
Jenjang Pendidikan SMP
TOTAL
Tahun Status Negeri/Swasta Negeri/Swasta Negeri/Swasta Sumber : BPS Tahun 2021-2024 Infrastruktur sarana pendidikan seperti sekolah secara statistik memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan sosial ekonomi.
Kondisi Kesenjangan Infrastruktur Aspek Kesehatan Ketersediaan infrastruktur kesehatan di berupa Rumah Sakit.
Puskesmas.
Pustu, dan Poliklinik yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan data BPS Tahun 2021-2024 digambarkan pada tabel berikut.
Tabel 4.
Perbandingan Jumlah Sarana Kesehatan Kab.
Pangkep Tahun 2021-2024 Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 68
No Sarana Kesehatan Tahun Rumah Sakit Puskesmas Poliklinik Puskesmas Pembantu (Pust.
TOTAL Sumber : BPS Tahun 2021-2024 Berdasarkan gambaran kondisi wilayah Kabupaten Pangkep dengan keunikan geografi yang terdiri dari wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan dan memiliki serta angka kemiskinan yang tinggi, maka tentu ini menyisakan sebuah persoalan yang cukup besar untuk ditangani secara serius oleh Pemerintah Daerah.
Ketimpangan wilayah pada ke-tiga dimensi tersebut antara daerah maju .
dengan daerah terpencil, daerah pesisir dan wilayah pegunungan yang kesemuanya itu menjadi tantangan bagaimana upaya pemerintah daerah bisa menekan dampak dari adanya disparitas wilayah tersebut di Kabupaten Pangkep baik pada aspek ekonomi dan khususnya infrastruktur dasar yang menjadi fokus dalam meminialisir dampak dari ketimpangan di Kabupaten Pangkep.
Perkembangan Variabel Data Tahun 2021-2024 yang menjadi dasar pengukuran dalam menganalisis ketimpangan di Kabupaten Pangkep disajikan pada tabel berikut :
Tabel.
5 Perbandingan Variabel Tahun 2021-2024 Rasio Gini PDRB/Kapita Jalan Pendidikan Kesehatan NO Tahun (Rata-rata (Rata-rata (Total K.
(Total Uni.
(Total Uni.
Sko.
Rp.
0,363
23,695
79,19
0,334
818,51
80,74
0,354
873,39
91,86
0,317
873,39
96,33
Sumber : BPS .
Tahun 2025 Pertama, dari hasil deskripsi data pada tabel 5 dapat diketahui bahwa rata-rata skor rasio gini di Kabupaten Pangkep pada tahun 2021-2024 sebesar 0,342.
Angka ini membuktikan bahwa masih terjadi ketidakmerataan ekonomi di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu 4 .
tahun terakhir.
Pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa perkembangan indeks rasio gini tahun 2021-2024 cenderung fluktuatif meskipun di tahun 2024 dengan indeks rasio sebesar 0,317 mengalami penurunan 0,037 point dari capaian tahun 2023 dengan nilai indeks 0,354, namun penurunan ini belum berdampak secara signifikan terhadap persoalan ekonomi di Kabupaten Pangkep terutama penyetaraan pendapatan yang belum dirasakan masyarakat secara luas khususnya bagi yang berdomisili diwilayah terpencil dan pesisir.
Hal ini menunjukkan kondisi ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Pangkep masih sangat butuh penanganan serius.
Dalam literasi tentang ketimpangan, disebutkan bahwa angka gini ratio di bawah 0,30 masuk dalam ketimpangan rendah, angka 0,30 sampai 0,40 masuk ketimpangan sedang, dan angka di atas 0,40 tergolong ketimpangan Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 69
Sehingga angka gini ratio yang ada saat ini di Kabupaten Pangkep pada nilai 0,317 masih tergolong sedang dalam ukuran ketimpangan.
Kedua, infrastruktur transportasi berupa panjang jalan memiliki kontribusi yang efektif dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.
Infrastruktur jalan memiliki peran yang besar dalam memperkecil ketimpangan pendapatan.
Hal ini dapat dilihat dari kondisi panjang jalan di Kabupaten Pangkep pada tahun 2021-2024 adalah sepanjang 873,39 km.
Berdasarkan hasil pengamatan, selama 4 .
tahun terakhir telah terjadi penambahan panjang jalan di Kabupaten Pangkep kondisi Ditahun 2023 mengalami perubahan ruas jalan sehingga Panjang jalan ikut bertambah, sehingga nilai pembagi yang merupakan jumlah keseluruhan jalan bertambah dan mengakibatkan berkurangnya capaian kinerja kondisi jalan mantap.
Perlu diketahui bahwa panjang pendeknya jalan di suatu kabupaten/kota juga dipengaruhi dengan luas dan sempitnya kabupaten/kota tersebut.
Dalam arti lain, semakin luas suatu kabupaten/kota, maka cenderung semakin panjang juga infrastruktur jalan yang dimiliki, begitu sebaliknya.
Tahun 2021 total Panjang jalan Kabupaten Pangkep sebesar 23,695 km, kemudian meningkat menjadi 818,51 km ditahun 2022.
hal ini menunjukkan terjadi peningkatan jalan yang cukup signifikan pada perioode tersebut sebesar 794,81 km.
Namun pada tahun 2022-2023 peningkatan jalan diperiode tersebut mengalami penurunan dengan total peningkatan jalan menjadi 873,39 km atau penambahan jalan sebesar 54,88 km.
Lebih rendah dari periode sebelumnya.
Ketiga, infrastruktur pendidikan juga merupakan faktor yang sering terjadi ketimpangan, sehingga tingkat pemerataan insfrastruktur Pendidikan perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam mendapatkan akses layanan Pendidikan bagi warga negara Indonesia.
Tingkat Pendidikan akan berpengaruh terhadap kesempatan setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
Menurut data BPS Infrastruktur pendidikan Kab.
Pangkep pada tahun 2022 yakni 304 unit, pada tahun 2023 terjadi penambahan unit infrastuktur Pendidikan di Kabupaten Pangkep sebanyak 459 unit, sedangkan di tahun 2024 juga terjadi peningkatan yang signifikan dimana jumlah pembangunan rumah sekolah meningkat sebanyak 463 unit.
Peningkatan infrastuktur yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan tingkat pembangunan sekolah disetiap tahunnya.
Oleh karena itu infrastuktur Pendidikan juga menjadi garda depan yang mempengaruhi ketimpangan di Kabupaten Pangkep, dimana tingkat Pendidikan yang tidak merata membuat rendahnya tingkat kesejahtraan masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan Kabupaten Pangkep.
Keempat, terkait infrastruktur kesehatan menjadi salah satu kunci dalam mencapai pembangunan kesehatan.
Kesehatan sebagai sebuah kondisi kesejahteraan, bukan hanya kelemahan fisik ataupun sekedar terbebas dari penyakit.
Infrastruktur kesehatan yang dibutuhkan diantaranya kesehatan fisik dan non fisik.
Infrastruktur non fisik salah satunya dengan tersedianya tenaga medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sebagainya.
Infrastruktur fisik kesehatan diantaranya bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas, apotik, obat, dan sebagainya.
Data yang telah diperoleh terkait infrastruktur fisik kesehatan pada tahun 2021 hingga 2023 tidak mengalami peningkatan atau selama 3 tahun jumlah Infrastruktur Kesehatan sebanyak 93 unit, tetapi pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebanyak 102 unit, hal ini menunjukan bahwa pemerintah telah memperhatikan infrastruktur kesehatan.
Namun tingkat infrastruktur kesehatan belum bisa mengakses secara keseluruhan masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat aksesbilitas yang cukup sulit khususnya diwilayah kepulauan.
Oleh sebab itu ketimpangan dalam bidang Kesehatan tersebut dianggap menjadi salah satu penyumbang ketimpangan di Kab.
Pangkep, sehingga diharapkan Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 70
adanya dorongan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan berupa program peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan modal sosial .
uman capita.
yang akan ikut serta mendorong pertumbuhan di daerah-daerah sekitarnya.
Dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan modal sosial berupa sumber daya manusia yang terdidik dan kreatif, diharapkan memberikan dampak positif melalui penyebarluasan ide dan inovasi, serta tumbuhnya kewirausahaan secara lebih luas.
Kelima, pemerataan pembangunan yang menjadi salah satu semangat desentralisasi belum sepenuhnya terwujud sesuai harapan.
Ketimpangan yang dicerminkan dari indeks gini masih terjadi di daerah.
Meski ketimpangan ekonomi Kabupaten Pangkep dalam katagori sedang dan adanya peningkatan PDRB/Kapita yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yakni dari tahun 2021 .
hingga tahun 2024 meningkat menjadi 90, 33.
Tetapi potensi untuk semakin senjang perlu diantisipasi sejak dini.
Terlebih melihat masih relatif tingginya angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal di Kabupaten Pangkep.
Strategi optimalisasi fiskal daerah perlu diperkuat dalam pengelolaan potensi dan sumber daya daerah, dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat, dan pemerataan pembangunan yang semakin baik.
Dengan begitu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Upaya pemerataan pembangunan melalui kebijakan dan kegiatan yang tepat, penting untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Pangkep.
Dalam rangka itu, kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah agar ketimpangan tidak semakin parah, antara lain, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada wilayah-wilayah di Kabupaten Pangkep yang relatif tertinggal dan wilayah yang sudah lebih maju bisa didesain untuk menjadi pengungkit atau pendorong bagi pembangunan wilayah di sekitarnya.
wilayah yang relatif belum maju, juga memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan.
Integrasi kebijakan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten perlu ditingkatkan efektivitasnya, sehingga lahir program dan kegiatan pembangunan dengan arah yang jelas, efektif, dan tidak tumpang Dengan begitu, sumber daya pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Dengan integrasi dan sinergi kebijakan yang baik tersebut, ketimpangan pembangunan ekonomi maupun kesenjangan sosial dapat diminimalisir.
Desentralisasi dan otonomi daerah jangan sampai justru mejadi penghambat .
dalam mengintegrasikan dan mensinergikan kebijakan atau program/kegiatan pembangunan.
Perioritas pembangunan infrastruktur transportasi juga harus mampu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah-wilayah yang relatif tertinggal.
Konektivitas yang meningkat tersebut akan memberikan manfaat optimal apabila diimbangi meningkatnya kapasitas SDM di setiap daerah.
Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan, harus menjadi perhatian penting pemerintah daerah.
Peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu didorong dengan meningkatkan kapasitas dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada dalam rangka menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Paradigma yang perlu dikembangkan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya ini adalah paradigma kolaboratif atau dalam teori administrasi dan kebijakan publik dikenal juga dengan istilah collaborative governance.
Pendekatan kolaboratif ini penting dikembangkan untuk mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan secara efektif.
Paradigma otonomi daerah sebagai kewenangan untuk mengelola daerahanya sendiri-sendiri, perlu dimodifikasi dengan kesadaran bahwa setiap daerah tidak bisa mengembangkan daerahnya secara optimal jika dilakukan secara sendiri.
Satu daerah membutuhkan daerah lain untuk tumbuh.
Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 71
berkembang, dan maju.
Pemerintah membutuhkan entitas sosial dan ekonomi lain untuk bersamasama melaksanakan pembangunan.
Dengan kondisi kesenjangan di Kabupaten Pangkep yang cukup tinggi dapat menjadi modal awal untuk dapat terbangunnya kolaborasi antar kabupaten, di mana pemerintah provinsi dapat memainkan peran memfasilitasi dan mensupervisinya.
Karena, kesenjangan yang terlalu lebar akan menyulitkan proses kolaborasi.
Hal ini selaras dengan pernyataan dari Sjafrizal .
bahwa terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah sangat penting untuk mempercepat realisasi pembangunan di daerah.
Namun, koordinasi antar kepala daerah kurang berjalan efektif dalam penyusunan dan pelaksanaan program.
Masing-masing kepala daerah, baik camat, lurah maupun kepala desa memiliki egosektoral, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Dalam kondisi demikian, dibutuhkan pemetaan akan kebutuhan dari masing-masing wilayah, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terpadu dan proporsional.
Sinkronisasi dan integrasi juga harus terencana secara jelas dan terarah dan mewakili semua kepentingan wilayah.
Upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tata kelola anggaran daerah.
Kondisi saat ini, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Secara rata-rata nasional, ketergantungan APBD terhadap transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar 80,1%.
Sementara, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) samgat rendah.
Secara implisit, pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya.
Ironisnya, ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah Kabupaten Pangkep.
Padahal, level kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana dimaksud UU No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Penyampaian Presiden dalam pidato di depan Sidang Paripurna DPR RI, menyampaikan tiga strategi dalam mencapai target fiskal, yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi.
meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas.
dan mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.
Pemerintah Kabupaten Pangkep saat mengarahkan dan menuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 diarahkan pada kebijakan AuPenguatan Pondasi PembangunanAy dengan arah kebijakan yakni melakukan peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
penguatan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas daerah yang tinggi dan berkelanjutan.
peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif.
penguatan stabilitas sosial politik, keamanan dan ketentram.
peningkatan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya dan ekologi yang tangguh.
peningkatan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan.
peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang mudah, berkualitas, merata dan berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan.
Untuk arah kebijakan tahap pertama Kabupaten Pangkep, yakni mendorong perekonomian lokal, mendorong kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, mendorong penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, adil, merata dan tepat sasaran, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim, serta mendorong pemerataan pelayanan publik yang berkualitas dan keterbukaan informasi.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpukan .
Ketimpangan yang terjadi dari aspek pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dari perkembangan indeks rasio gini tahun 2021-2024 cenderung fluktuatif dan masih dalam Rahmi Rasjid | Regional Disparity in.
| 72
katergori sedang, ini menunjukkan kondisi ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Pangkep masih sangat butuh penanganan serius.
Ketimpangan dari aspek infrastruktur transportasi berupa panjang jalan memiliki kontribusi yang efektif dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.
Infrastruktur jalan memiliki peran yang besar dalam memperkecil ketimpangan pendapatan.
Hal ini dapat dilihat dari kondisi panjang jalan di Kabupaten Pangkep pada tahun 2021-2024 adalah sepanjang 873,39 .
Dalam Aspek infrastruktur pendidikan juga merupakan faktor yang sering terjadi ketimpangan, sehingga tingkat pemerataan insfrastruktur Pendidikan perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan dalam mendapatkan akses layanan Pendidikan.
infrastuktur yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan tingkat pembangunan sekolah disetiap tahunnya.
Oleh karena itu infrastuktur Pendidikan juga garda depan yang mempengaruhi ketimpangan di Kabupaten Pangkep, dimana tingkat Pendidikan yang tidak merata membuat rendahnya tingkat kesejahtraan masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan Kabupaten Pangkep.
Ketimpangan dalam bidang Kesehatan dianggap masih menjadi salah satu penyumbang ketimpangan di Kab.
Pangkep, karena belum meratanya insfrastruktur kesehatan wilayahwilayah yang memiliki aksebilitas yang cukup sulit khususnya di wilayah kepulauan.
DAFTAR PUSTAKA