Volume 3 No 2 Oktober 2024 Pages 79-90 Emerald: Journal of Economics and Social Sciences ISSN: 2985-8631 (Prin.
, 2986-0210 (Onlin.
DOI: xx.
UPAYA NORMALISASI HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA
SELATAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA KEAMANAN
PERIODE 2021-2022
Rahmi Fitriyanti1.
Aurora Saubil Navira2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta1,2 Abstract Japan and South Korea have traces of disharmonious relations since after Japan won the war with Russia in the period February 1904-September 1905 and the war between China and Japan in August 1894-April 1895.
The relationship between the two was exacerbated by the disputed conflict on the islands of Dokdo and Takeshima.
Therefore, during the reigns of Shinzo Abe and Moon Jae-in, efforts were made to normalize relations, which was marked by the formation of the Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea.
In the midst of normalization efforts, the Shinzo Abe administration, relations have become tense again due to Japan's conservative policy of tightening the export of chemicals from South Korea's semiconductor This fact is a challenge for security cooperation between the two countries to worsen.
This was responded by Fumio Kishida and Yoon Suk Yeol by joining the US through trilateral security cooperation.
This article is analyzed using two concepts, namely, the concept of defense diplomacy and the concept of national security.
The research method used through a qualitative approach is descriptive and explanatory.
The results found that efforts to normalize relations between the two countries through the security cooperation mechanism turned out to be more focused on strengthening the military by forming an alliance with the United States (US).
Keywords: Japan.
South Korea.
National Security.
Defence Diplomacy.
Normalization Abstrak Jepang dan Korea Selatan memiliki jejak hubungan yang tidak harmonis sejak pasca Jepang memenangkan perang dengan Rusia periode Februari 1904-September 1905 serta perang China dan Jepang Agustus 1894-April 1895.
Hubungan keduanya diperparah dengan konflik sengketa di pulau Dokdo dan Takeshima.
Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Shinzo Abe dan Moon Jae-in melakukan upaya normalisasi hubungan yang ditandai terbentuknya Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea.
Di tengah upaya normalisasi, pemerintahan Shinzo Abe, hubungan kembali menjadi tegang akibat kebijakan konservatif Jepang yang memperketat ekspor bahan kimia industri semikonduktor Korea Selatan.
Fakta tersebut menjadi tantangan kerjasama keamanan kedua negara semakin memburuk.
Hal itu direspon oleh Fumio Kishida dan Yoon Suk Yeol dengan bergabung bersama AS melalui kerjasama keamanan trilateral.
Artikel ini dianalisis menggunakan dua konsep, yaitu, konsep diplomasi pertahanan dan konsep keamanan nasional.
Metode riset yang digunakan melalui pendekatan kualitatif bersifat deskriptif eksplanatif.
Hasilnya menemukan upaya normalisasi hubungan kedua negara melalui mekanisme kerjasama keamanan ternyata lebih difokuskan pada penguatan militer dengan beraliansi bersama Amerika Serikat (AS).
Kata Kunci: Jepang.
Korea Selatan.
National Security.
Defence Diplomacy.
Normalization Copyright .
2024 Rahmi Fitriyanti1.
Aurora Saubil Navira2.
A Corresponding author : Rahmi Fitriyanti Email Address : pipitfitriyanti77@gmail.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 79
Social Media Capabilities And Military Affairs Using Propaganda And TabayyunA
PENDAHULUAN
Artikel ini difokuskan untuk menganalisis upaya normalisasi hubungan Jepang dan Korea Selatan periode 2021-2022 melalui mekanisme kerjasama Kedua negara mempunyai jejak hubungan yang tidak harmonis sejak pasca Jepang memenangkan perang dengan Rusia pada 1905 dan perang pertama China dan Jepang pada 1895.
Ketika itu.
Jepang ingin membangun kekuatannya dengan memaksakan penerapan beberapa kebijakannya kepada Korea (Oda, 1967, p.
Selain itu, hubungan kedua negara diperparah dengan konflik sengketa di Pulau Dokdo dan Takeshima (Naito & Park, 2009, p.
Memburuknya hubungan tersebut membuat pemerintah kedua negara berupaya untuk melakukan normalisasi hubungan.
Hal itu dilakukan setelah Korea Selatan berhasil melaksanakan perbaikan ekonomi pada 1965 yang diikuti dengan kesepakatan kedua negara untuk memperbaiki hubungan bilateral mereka yang ditandai dengan pembentukan Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea pada 1965 (Yoon, 2008, p.
Terbentuknya perjanjian tersebut menjadi langkah awal dalam memperbaiki hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan, di mana Jepang dalam perjanjian ini akan memberikan ganti rugi kepada Korea Selatan sebagai bentuk permintaan maafnya atas kekerasan seksual yag dilakukan tantara Jepang pada masa kolonial (Kim, 2014, p.
Jepang juga akan memberikan uang USD800 juta untuk diserahkan kepada Korea Selatan (Ishikida, 2005, p.
Setelah pemberian bantuan tersebut.
Jepang dan Korea Selatan berusaha memperbaiki kembali hubungan keduanya.
Akan tetapi, di tengah upaya normalisasi, pada masa Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, hubungan kerjasama antara kedua negara sempat mengalami naik turun.
Selain itu, hubungan Jepang dan Korea Selatan menjadi tegang pada era Shinzo Abe akibat kebijakan konservatif Jepang yang memperketat ekspor bahan kimia untuk industri semikonduktor Korea Selatan (Kwon, 2015, p.
Akibat kebijakan tersebut, pada 2019 Korea Selatan tidak lagi memperpanjang General Security of Military Information Agreement (GSOMIA).
Pada awalnya, perjanjian ini diumumkan oleh Presiden Lee Myung-Bak pada Akan tetapi, perjanjian tersebut secara langsung mendapat protes dari pihak oposisi yang kemudian membuatnya membatalkan perjanjian GSOMIA.
Namun, perjanjian tersebut kembali dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya yang secara resmi ditandatangani pada 23 November 2016 (Hatch, 2023, p.
Akan tetapi, pada 22 November 2019.
Korea Selatan menyatakan menunda keputusan negaranya untuk tidak melanjutkan GSOMIA tersebut (Sohn.
, &
Kang.
-T, 2013, p.
Penundaan ini secara resmi disampaikan oleh Blue House pada 22 Agustus 2019 karena dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan kepentingan nasional Korea Selatan.
Penyebabnya.
Jepang pada saat itu memperketat ekspor bahan kimia utama dari industri semikonduktor Korea Selatan pada Juli 2019.
Munculnya konflik perdagangan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab memburuknya hubungan kerjasama bilateral Jepang dan Korea Selatan di bawah kepemimpinann Shinzo Abe dan Moon Jae-in.
Dengan kembali 80 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Febri Dirgantara Hasibuan1.
Afried Lazuardi2 diangkatnya isu kejahatan perang oleh Korea Selatan pada masa kolonial serta menuntut kompensasi dari Jepang atas hal tersebut turut menjadi faktor lain dari tegangnya hubungan bilateral kedua negara.
Bahkan, masyarakat Korea Selatan pada saat itu melakukan aksi pemboikotan semua jenis produk Jepang yang ada di Korea Selatan sebagai bentuk protes mereka kepada Jepang.
Fakta di atas menjadi tantangan bagi kerjasama keamanan kedua negara yang semakin memburuk.
Memburuknya hubungan kedua negara ini kemudian direspon oleh Fumio Kishida dan Yoon Suk Yeol dengan bergabung bersama Amerika Serikat (AS) dalam kerjasama keamanan trilateral.
Dalam hal ini.
AS berperan memberikan sarana pendukung kekuatan keamanan bagi Jepang dan Korea Selatan sebagaimana dinyatakan melalui Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan (Gordon, 2.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif eksplanatif.
Pendekatan kualitatif ini lebih relevan dalam menganalisis berbagai upaya normalisasi hubungan Jepang dan Korea Selatan melalui mekanisme kerjasama keamanan.
Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder.
Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, berbagai treaty, agreement, dan kebijakan antara Jepang dan Korea Selatan terkait normalisasi hubungan di antara Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan mengambil data dari berbagai sumber penelitian sebelumnya serta data yang berasal dari berita, laporan, buku, riset, jurnal, dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan Pada tahap pengambilan data juga telah dipastikan mengenai kredibilitasnya yang valid atas sumber data terkait.
Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan .
ibrary researc.
, seperti, buku, jurnal, artikel, buku dan jurnal online, situs web resmi, yang berkaitan dengan penelitian.
Semua data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk menjawab berbagai upaya yang digunakan oleh Jepang dan Korea Selatan dalam normalisasi hubungan mereka melalui mekanisme kerjasama keamanan selama periode 2021-2022.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Artikel ini merujuk pada konsep yaitu konsep Diplomasi Pertahanan dan konsep Keamanan Nasional.
Kedua konsep tersebut relevan dalam menganalisis bagaimana upaya normalisasi hubungan antara Jepang dan Korea Selatan melalui mekanisme kerjasama keamanan periode 2021-2022.
Konsep Diplomasi Pertahanan merupakan suatu bentuk diplomasi yang Perang Dingin.
Sedangkan Diplomasi Pertahanan secara umum adalah sebagai aktivitas kerjasama negara yang dilakukan secara multilateral maupun bilateral oleh militer dan pemangku kebijakan terkait pada masa damai.
Implementasinya melibatkan kerjasama militer dalam isu-isu strategis, yakni mulai dari peran militer sampai peran nonmiliter, seperti, pasukan pemelihara perdamaian, penegakan keamanan, promosi tata kelola pemerintahan yang baik, tanggap bencana, serta melindungi hak asasi manusia.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 81 Social Media Capabilities And Military Affairs Using Propaganda And TabayyunA Berbeda dengan masa lalu di mana pihak militer hanya bekerjasama dengan sekutunya, saat ini kerjasama militer juga mulai dilakukan secara antarnegara, bahkan juga dilakukan oleh negara yang sedang saling bersaing.
Hal ini dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional negara yang bersangkutan, khususnya dari segi pertahanan dan keamanan guna terhindar dari terjadinya suatu perang.
Menurut sumber yang sama.
Diplomasi Pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata .
dan infrastruktur terkait sebagai instrumen kebijakan keamanan dan kebijakan luar negeri.
Diplomasi Pertahanan ini dilakukan untuk mencari perimbangan antara kebutuhan dalam menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, serta kemandirian pertahanan suatu negara (Diplomasi Pertahanan ASEAN dalam Rangka Stabilitas Kawasan".
http://w.
Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-17.
Diakses tanggal 17 Mei 2.
Dengan demikian, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada berbagai upaya diplomatik yang dilakukan negara di tingkat global, regional, maupun bilateral (AuDiplomasi Pertahanan Indonesia-ASAy.
http://w.
Diakses tanggal 17 Mei 2.
Dengan kata lain.
Diplomasi Pertahanan merupakan sebuah proses yang tidak hanya melibatkan aktor negara saja seperti politisi, kekuatan bersenjata, atau badan intelijen.
Akan tetapi, juga melibatkan aktor nonnegara seperti organisasi non-pemerintah, think-tank, dan Keterlibatan berbagai aktor dalam Diplomasi Pertahanan inilah yang membedakannya dari Diplomasi Militer, di mana Diplomasi Militer hanya fokus pada penggunaan kekuatan militer terkait isu-isu keamanan saja.
Sedangkan tujuan Diplomasi Pertahanan adalah memperbaiki hubungan antarnegara melalui jalur-jalur formal maupun informal dengan pemerintah maupun nonpemerintah serta dilakukan dengan risiko dan biaya yang rendah (Multazam.
Arifin.
"Pendahuluan" (PDF).
Diakses tanggal 17 Mei 2.
Tujuan ini juga sejalan dengan pandangan Lech Drab yang menyatakan bahwa Diplomasi Pertahanan bertujuan membentuk dan mengimplementasikan kebijakan keamanan suatu negara yang difokuskan pada upaya menciptakan hubungan internasional jangka panjang yang stabil di bidang pertahanan (Drab.
Berdasarkan pemahaman tersebut, maka Diplomasi Pertahanan kini telah menjadi alat penting dalam kebijakan keamanan nasional serta kebijakan luar negeri suatu negara.
Dengan demikian, konsep ini penting digunakan sebagai dasar dalam menganalisis upaya normalisasi hubungan antara Jepang dan Korea Selatan dalam kerjasama keamanan periode 2021-2022.
Begitu juga dengan konsep Keamanan Nasional yang dapat menjelaskan berbagai upaya kedua negara tersebut dalam menormalisasi hubungan Keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi serta menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dan negara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, maupun kekuatan militer guna menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari luar maupun dari .
ttps://w.
id/storage/buku/kamnaswantannas.
Oleh karena itu, dengan merujuk pada pemahaman mengenai keamanan nasional inilah maka konsep ini juga relevan dalam menganalisis 82 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Febri Dirgantara Hasibuan1.
Afried Lazuardi2 upaya normalisasi hubungan antara Jepang dan Korea Selatan melalui mekanisme kerjasama keamanan antarkedua negara tersebut.
Hubungan Jepang dan Korea Selatan Hubungan kedua negara ini mengalami dinamika yang signifikan yang didominasi aspek ekonomi dan historis sebagai faktor utama pendorong hubungan Jepang dan Korea Selatan hingga kini.
Sementara itu, jika merujuk pada konsep Diplomasi Pertahanan, maka diplomasi di antara keduanya memiliki jalan panjang dari sisi faktor historis.
Jepang pernah menjajah Korea pada masa pemerintahan Kekaisaran Jepang selama periode 1910 hingga 1945, di mana Jepang sebelumnya mengeluarkan Japan-Korea Treaty of 1876 atau Perjanjian Ganghwa yang memungkinkan Jepang memperluas wilayahnya serta memaksa masyarakat Korea untuk mengakui hak-hak Jepang atas wilayahnya sepenuhnya (Ministry of Culture, n.
Selain itu, juga sebagai bentuk atas kemenangan Jepang dalam perang pertama antara China dan Jepang pada 1895, di mana Jepang akan mendorong modernisasi di Korea.
Di sisi lain, pada saat yang bersamaan.
Korea juga mencoba untuk memperoleh kembali kemerdekaannya melalui bantuan Rusia.
Dalam merespon tindakan Korea tersebut.
Jepang kembali mencoba memperkuat pengaruhnya di Korea.
Ketika itu.
Jepang berhasil mengeluarkan informasi untuk berperang dengan Rusia dengan tujuan menghapus pengaruh Rusia di Korea.
Perang tersebut terjadi pada 1905, di mana Jepang berhasil menang atas Rusia dan kembali mengeluarkan Japan-Korea Treaty of 1905 atau Perjanjian Protektorat Jepang-Korea yang menetapkan status Korea sebagai wilayah yang dikontrol oleh Jepang (Kim, 1.
Lima tahun kemudian.
Jepang mengeluarkan Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea pada 1910 yang menjadi titik awal dinamika hubungan Jepang dan Korea Selatan berdasarkan faktor historisnya hingga saat ini.
Kemudian, sebagai akibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, perjanjian Jepang dan Korea tersebut diikuti oleh perjanjian lain, yaitu Treaty of San Fransisco yang dibuat pada 1951.
Perjanjian ini mengatur dan memerintahkan Jepang untuk melepaskan wilayah jajahannya termasuk Korea Selatan, serta mengatur bagaimana penyelesaian masalah terkait properti yang dulu dikuasai oleh Jepang.
Pada perjalanan historisnya, perjanjian ini juga menandai terbentuknya hubungan diplomatik baru bagi kedua negara pada Sejarah yang begitu kelam bagi keduanya membuat mereka mencoba untuk memperbaiki hubungan bilateralnya pada 1965.
Ketika itu, kedua negara kembali membuka hubungan diplomatiknya setelah Korea Selatan berhasil melaksanakan dan memperbaiki perekonomiannya.
Hal ini ditandai dengan terbentuknya Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea pada 1965 (Yoon, 2008: p.
Perjanjian ini menjadi awal dari hubungan kedua negara di mana Jepang nantinya akan memberikan ganti rugi kepada Korea Selatan sebagai bentuk permintaan maaf atas tindak kekerasan seksual yang dilakukan tentara Jepang pada masa kolonial (Kim, 2014, p.
Jepang juga akan memberikan uang kompensasi USD800 juta untuk diserahkan kepada Korea Selatan (Ishikida, 2005, p.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 83 Social Media Capabilities And Military Affairs Using Propaganda And TabayyunA Setelah pemberian bantuan di atas, hubungan Jepang dan Korea Selatan ternyata tidak berjalan dengan baik.
Terjadinya perselisihan atas kepulauan Dokdo atau Pulau Takeshima yang pernah menjadi sengketa di antara dua negara pada 1905, kembali memanas pada 2005.
Hal ini terjadi ketika Dewan Prefektur Shimane.
Jepang, mengumumkan bahwa kepulauan tersebut adalah bagian dari wilayah Shimane.
Pernyataan Jepang tersebut kemudian membuat Korea Selatan marah.
Hal ini kemudian dibalas oleh Korea Selatan dengan mengklaim pulau tersebut.
Bahkan.
Presiden Korea Selatan.
Lee Myung Bak, mendatangi pulau-pulau kecil di wilayah yang disengketakan tersebut (Paramitha, 2.
Selain itu, isu perbudakan wanita Korea Selatan oleh Jepang pada masa kolonial kembali diangkat oleh masyarakat Korea Selatan.
Berbagai persoalan akibat isu historis ini masih terus diungkit oleh Korea Selatan sehingga menghambat perkembangan hubungan diplomatik kedua negara.
Faktor utama mengemukanya isu historis ini disebabkan sikap skeptis Jepang dan Korea Selatan terhadap perjalanan masa lalu di antara kedua negara tersebut.
Terutama dengan adanya sejarah kelam di mana wanita Korea Selatan pada masa lalu banyak yang menjadi korban imperialisme Jepang.
Perselisihan dari sisi historis ini juga disertai perselisihan dagang pada Hubungan diplomatik kedua negara senantiasa mengalami naik turun pada masa Shinzo Abe dan Moon Jae-in.
Perselisihan yang memanas di antara keduanya mengakibatkan kedua negara saling menarik kembali kedutaan besarnya di masing-masing negara.
Selain itu, keduanya sama-sama menghapus Jepang dan Korea Selatan dari kerjasama ekonomi bilateral mereka.
Hal ini terjadi ketika Abe memperketat ekspor bahan kimia semikonduktor untuk Korea Selatan (Kwon, 2015: p.
yang berakhir dengan perjanjian General Security of Military Information Agreement (GSOMIA).
Perjanjian yang secara resmi ditandatangani pada 23 November 2016 ini tidak lagi diperpanjang oleh Korea Selatan (Hatch, 2023, p.
Akan tetapi, pada 22 November 2019.
Korea Selatan menunda keputusan negaranya untuk tidak melanjutkan GSOMIA (Sohn.
, & Kang.
-T, 2013, p.
Pasang surut dinamika hubungan di antara keduanya telah menimbulkan hambatan untuk bekerjasama bagi bagi kedua negara.
Oleh karena itu.
Jepang dan Korea Selatan lalu berupaya memperbaiki hubungan bilateralnya melalui mekanisme kerjasama keamanan dan hubungan diplomatik yang sebelumnya sempat memburuk pasca perselisihan dagang pada 2019.
Respon positif kemudian ditunjukkan oleh pemerintah Jepang berikutnya.
Fumio Kishida, dan Korea Selatan.
Yoon Suk Yeol.
Keduanya berupaya mengembalikan hubungan diplomatik kedua negara.
Upaya Normalisasi Hubungan Jepang dan Korea Selatan melalui Mekanisme Kerjasama Keamanan Sudut pandang keamanan nasional dapat menilai dinamika hubungan antara Korea Selatan dan Jepang.
Memburuknya hubungan bilateral secara struktural di antara kedua negara pada 2012 terjadi sejak era kepemimpinan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.
Perselisihan ini berawal dari permasalahan historis serta isu kerja paksa pada masa perang.
Faktor historis inilah yang memicu perselisihan meluas dan 84 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Febri Dirgantara Hasibuan1.
Afried Lazuardi2 berkepanjangan sehingga memperburuk hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan.
Merebaknya konflik yang dilatarbelakangi sejarah kelam masa lalu di antara kedua negara inilah yang memicu fenomena peralihan kekuasaan dalam politik internasional di kawasan Asia Timur Laut.
Akan tetapi, sejak pemerintahan Yoon Suk Yeol pada 2022.
Korea Selatan melakukan upaya multidimensi untuk meningkatkan hubungannya dengan Jepang agar hubungan bilateral kedua negara ini menjadi normal kembali.
Sehingga, kedua pemerintahan ini menjalin kemudian melakukan kolaborasi demi menjalin kembali hubungan baik di antara keduanya melalui mekanisme kerjasama keamanan untuk memperbaiki tatanan dunia (Deog, 2.
Kolaborasi yang erat antara Jepang dan Korea Selatan ini sangat penting bagi kedua negara tersebut serta berpeluang menjadi penunjang stabilitas dan kemakmuran seluruh dunia.
Di satu sisi.
Korea Selatan menyatakan berkewajiban untuk memperkuat hubungan bilateralnya dengan Jepang.
Pernyataan ini disampaikan Yoon Suk Yeol guna mengharapkan kemajuan yang cepat pasca pertemuan puncak di antara pemimpin kedua negara pada 2022.
Oleh karena itu, berbagai permasalahan sebelumnya yang masih belum tuntas diharapkan tidak mengganggu upaya kedua negara.
Upaya penguatan hubungan bilateral di antara keduanya sangat penting guna menghadapi ancaman internasional, yaitu, ancaman yang berasal dari Korea Utara maupun ancaman yang muncul akibat persaingan yang terjadi dengan China.
Pada pertemuan ini.
Presiden Korea Selatan dan Perdana Menteri Jepang kemudian membuat beberapa kesepakatan, termasuk dengan menyepakati beberapa komitmen.
Shin-Wa Lee mengemukakan bahwa kedua petinggi Jepang dan Korea Selatan melalui pertemuan tersebut sepakat untuk memperkuat kerjasama trilateralnya dengan mempertimbangkan kepentingan AS di bidang keamanan.
Terutama dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara di kawasan tersebut (Aulia, 2.
Selain itu.
Kishida sebenarnya ingin memfokuskan pemerintahan Jepang pada upaya pemulihan hubungan diplomatik yang terjadi di antara dua negara.
Harapannya, jika hubungan diplomatik ini telah pulih, maka hubungan kerjasama di bidang lainnya akan berjalan dengan aman dan dapat bergerak Upaya normalisasi hubungan bilateral ini kemudian diimplementasikan oleh Perdana Menteri Jepang.
Fumio Kishida, dan Presiden Korea Selatan.
Yoon Suk Yeol yang sepakat melakukan beberapa kerjasama di sektor keamanan.
Dalam hal ini, terdapat sejumlah kerjasama keamanan yang kemudian direalisasikan oleh Jepang dan Korea Selatan dengan beberapa tujuan.
Pertama, bertujuan mencari solusi terhadap persoalan korban kerja paksa pada masa Penjajahan Jepang, di mana isu ini kemudian kembali dibahas pada 6 Maret Hasilnya.
Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan solusi untuk masalah tersebut berupa tuntutan kompensasi bagi para korban kerja paksa selama masa penjajahan Jepang (Sojung, 2.
Kedua.
Jepang dan Korea Selatan berupaya memperbaiki hubungan masa lalu mereka berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada 22 September 2022.
Dalam hal ini.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 85 Social Media Capabilities And Military Affairs Using Propaganda And TabayyunA Selatan Yoon Suk Yeol sepakat untuk membicarakan terkait kerjasama kedua negara (Alfiyyah, 2.
Ketiga, kerjasama dalam menghadapi ancaman Korea Utara pada 7 Mei Pemimpin kedua negara tersebut sepakat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan melakukan aliansi keamanan bersama AS di tengah agresivitas Korea Utara (Mahayana, 2.
Keempat, kerjasama demi perdamaian dan kemakmuran dunia yang disepakati pada pertemuan 7 Mei 2023.
Saat itu.
Presiden Korea Selatan.
Yoon Suk Yeol, bertemu dengan Perdana Menteri Jepang.
Fumio Kishida, serta menyampaikan bahwa kerjasama yang erat antara Jepang dan Korea Selatan tak hanya penting bagi kedua belah pihak namun juga penting bagi perdamaian dan kemakmuran dunia (Aulia, 2.
Faktor historis di antara kedua negara tersebut menunjukkan bahwa pada akhirnya hubungan bilateral mereka di sektor keamanan turut melibatkan aliansinya dengan Amerika Serikat.
Keterlibatan AS ini terkait dengan kebijakan keamanan Jepang dan Korea Selatan yang bertujuan mencegah dan melawan agresivitas Korea Utara.
Selain itu, terbentuknya aliansi keamanan bersama AS telah mendorong normalisasi hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan melalui mekanisme kerjasama di bidang keamanan.
Sebagaimana dikatakan oleh Duta Besar Korea Selatan.
Sung Kim.
AuDalam rangka mengatasi ancaman Korea Utara, maka hubungan kerjasama diplomatik ketiga negara ini, yaitu.
Jepang.
Korea Selatan, dan AS sudah dilengkapi peningkatan kerjasama keamanan, termasuk latihan udara, latihan pertahanan balistik, serta latihan peluncuran rudal Angkatan Laut (Yoga, 2.
Japanese Maritime Self Defense Forces (JMSDF) Jepang telah melakukan latihan militer bersama U.
Navy (AS) dan ROK Navy (Korea Selata.
sebagai tujuan untuk meningkatkan kemampuan taktis JMSDF serta memperkuat kerjasama keamanan dengan AS dan Korea Selatan.
Latihan bersama ini juga sebagai bentuk komitmen Jepang dalam upayanya memajukan hubungan kerjasama keamanan dengan Korea Selatan sebagai respon Jepang dalam tantangan keamanan regional, melindungi keamanan dan kemakmuran bersama, serta memperkuat tatanan internasional yang berbasis aturan (Japan - United States - Republic of Korea Trilateral Exercise, 2.
Dengan demikian, berbagai upaya kerjasama bilateral tersebut menunjukkan bahwa antara Jepang dan Korea Selatan telah saling bekerja sama di sektor keamanan.
Berdasarkan sudut pandang di tingkat bilateral, maka kesepakatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya menormalisasi kembali hubungan di antara kedua negara yang terus mengalami perubahan.
Sedangkan di tingkat domestik, kerjasama ini merupakan upaya kedua negara dalam menghadapi Korea Utara guna mempertahankan keamanan masing-masing KESIMPULAN Hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan mengalami dinamika yang signifikan karena dilatarbelakangi oleh faktor sejarah kelam masa lalu pada masa pendudukan Jepang yang terkait dengan tindak kekerasan seksual oleh tentara Jepang serta program kerja paksa pada masa perang, faktor ancaman eksternal dari Korea Utara, maupun faktor ekonomi yang masih berlangsung 86 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Febri Dirgantara Hasibuan1.
Afried Lazuardi2 hingga kini.
Sejumlah faktor tersebut membuat kedua negara berupaya memperbaiki hubungan mereka.
Ketiga faktor isu sejarah, ekonomi, dan ancaman eksternal masih tetap menjadi hambatan bagi upaya normalisasi hubungan bilateral di antara kedua negara ini.
Masyarakat Korea Selatan yang menjadi korban imperialisme Jepang pada 1951 telah menuntut pertanggungjawaban Jepang untuk memberikan kompensasi dana ganti rugi kepada mereka.
Tuntutan tersebut disetujui oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Moon Jae-in, di mana Jepang akan memberikan kompensasi ganti rugi berupa uang sebesar USD800 juta kepada Akan tetapi, sangat disayangkan ketika tengah mendiskusikan berbagai upaya normalisasi hubungan tersebut, ternyata hubungan bilateral kedua negara tidak berjalan dengan baik.
Memburuknya hubungan bilateral ini diakibatkan oleh faktor eksternal lain dengan munculnya perselisihan di antara kedua negara yang sama-sama mengklaim kepulauan Dokdo atau Takeshima Begitu pula dengan perang dagang yang terjadi pada 2019.
Berbagai persoalan yang berkembang dan meluas selama periode 2005 dan 2019 telah menghambat upaya normalisasi hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan, di mana hubungan keduanya kembali memburuk ketika kedua negara tersebut tidak lagi menjadi mitra kerjasama di bidang ekonomi sejak Pemutusan kerjasama ini kemudian diakhiri oleh perjanjian General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) yang tidak diperpanjang lagi oleh Korea Selatan.
Konflik di antara keduanya semakin memburuk sejak pemerintahan Moon Jae-in.
Berbagai faktor yang melatarbelakangi konflik ini telah mengakibatkan permasalahan semakin meluas sehingga memperburuk hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatanl.
Padahal, di sisi lain, kolaborasi yang erat di antara kedua negara tersebut justru sangat dibutuhkan bagi kepentingan nasional mereka serta sebagai penunjang stabilitas di kawasan Asia Timur.
Oleh karena itu, atas dasar kepentingan keamanan inilah kemudian pemimpin Jepang berikutnya.
Fumio Kishida, dan Presiden Korea Selatan.
Yoon Suk Yeol, mencoba berupaya kembali melakukan normalisasi hubungan di antara kedua negara.
Agar fokus hubungan kerjasama keamanan ini dapat tercapai, keduanya lalu melibatkan AS yang merupakan aliansi bagi kedua negara tersebut serta melakukan sejumlah pertemuan tingkat tinggi guna membahas isu keamanan di kawasan.
Upaya ini ditempuh kedua negara sebagai bentuk normalisasi hubungan bilateral mereka serta demi melindungi dan mencegah rudal atau percobaan senjata nuklir Korea Utara.
Dengan demikian, ketiga negara, yaitu.
Jepang.
Korea Selatan, dan Amerika Serikat sepakat untuk melakukan aliansi yang kemudian tampak dalam latihan militer bersama.
DAFTAR PUSTAKA