Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025, 31-49 ISSN 2686-1836 (Prin.
ISSN 2716-0742 (Onlin.
Available Online at http://ejournal.
id/JPKP Department of Management of Public Security and Safety.
Faculty of Community Safety and Protection.
Institute of Home Affairs Governance (IPDN) DOI: https://doi.
org/10.
33701/jpkp.
Received: 2025-02-05.
Accepted: 2025-09-29.
Published: 2025-10-02
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN
Daffa Andika Nasution1.
Mulyana2,3 Pemerintah Kota Gunungsitoli Institut Pemerintahan Dalam Negeri corresponding author: mulyana@ipdn.
ABSTRAK
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu kemiskinan adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait program keluarga harapan.
Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan masih minim dilakukan.
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Kecamatan Medan Belawan.
Metode penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat prinsip pemberdayaan yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan.
Prinsip kesetaraan menunjukan bahwa para keluarga penerima manfaat yang sebelumnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari, kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan perawatan, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dengan mendapatkan bantuan program keluarga harapan, semua hal tersebut bisa semakin teratasi dan mudah diakses.
Prinsip partisipasi menunjukan para pelaksana serta sasaran penerima manfaat program keluarga harapan saling terlibat dalam setiap pelaksanaan kebijakan PKH.
Namun, pada prinsip kemandirian, kegiatan pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan utama yang berkaitan dengan mindset penerima manfaat yang kurang inovatif dan cenderung bergantung pada bantuan pemerintah, sedangkan pada prinsip keberlanjutan masih menghadapi persoalan keterbatasan sarana dan prasarana.
Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Kecamatan Medan Belawan terselenggara dengan cukup baik, dan membutuhkan peningkatan pada aspek perubahan mindset para penerima manfaat dan penguatan sarana prasarana.
Kata Kunci: Program Keluarga Harapan.
Pemberdayaan Masyarakat.
Keluarga Penerima Manfaat.
Copyright .
2025 Daffa Andika Nasution.
Mulyana This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.
0 International License.
ABSTRACT
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 31
ABSTRACT
One of the efforts made by the Government of Indonesia in dealing with poverty issues is by issuing policies related to the Family Hope Program.
The beneficiary families of the Family Hope Program in Medan Belawan Sub-district.
Medan City, have increased in the last three years, but there is still a lack of research on community empowerment through the Family Hope Program.
Therefore, this study aims to obtain an overview of community empowerment through the family of hope program in Medan Belawan Sub-district.
The research method is qualitative with data collection through semi-structured interviews, observation, and documentation.
The results showed that there are four principles of empowerment applied in community empowerment through the family of hope program, namely the principles of equality, participation, independence, and sustainability.
The principle of equality shows that beneficiary families who previously had difficulty in meeting their daily needs, difficulty in obtaining health and care facilities, and difficulty in meeting their children's educational needs, by getting help from the family of hope program, all of these things can be increasingly resolved and easily accessed.
The principle of participation shows that the implementers and target beneficiaries of the family of hope program are mutually involved in every implementation of the PKH policy.
However, in the principle of independence, community empowerment activities face major challenges related to the mindset of beneficiaries who are less innovative and tend to depend on government assistance, while the principle of sustainability still faces the problem of limited facilities and infrastructure.
In conclusion, community empowerment through the Family Hope Program in Medan Belawan Sub-district is quite well implemented, and requires improvement in the aspect of changing the mindset of beneficiaries and strengthening infrastructure.
Keywords: Family Hope Program.
Community Empowerment.
Beneficiary Families.
PENDAHULUAN
Kemiskinan Indonesia berkembang menjadi isu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor Kemiskinan tetap menjadi isu yang perlu ekonomi telah menunjukkan angka yang Berbagai aspek dinilai dapat Sebagaimana disebutkan oleh Pardita et .
, bahwa salah satu aspek yang indeks pembangunan manusia.
Di sisi lain, adanya peningkatan akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan pun penyelesaian isu kemiskinan (Mutmainah et al.
, 2.
, bahkan Nasution et al.
ekonomi dan harapan hidup, ke dalam aspek yang dapat menangani kemiskinan di Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemeirntah Indonesia dalam rangka menyelesaikan isu kemiskinan adalah Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 32
dengan meengimplementasikan program Berdasarkan tabel di atas, jumlah keluarga harapan (PKH), yang kemudian penduduk miskin di Kecamatan Medan diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Belawan Nomor 1 tahun 2018.
PKH disebut peningkatan yang drastis, terutama tahun sebagai program bantuan sosial yang Tahun 2019 jumlah penduduk ditujukan bagi seseorang yang memenuhi miskin di Kecamatan Medan Belawan kriteria tertentu diantaranya merupakan 374 jiwa.
Selanjutnya di yang terdaftar pada data terpadu program tahun 2020 jumlah penduduk miskin penanganan kemiskinan, dan tujuan PKH mengalami penurunan menjadi 15.
adalah meningkatkan taraf kehidupan Kemudian di tahun 2021 jumlah keluarga individu tersebut agar dapat penduduk miskin mengalami peningkatan drastis menjadi 22.
817 jiwa.
Selanjutnya tahun 2022 jumlah penduduk miskin sosial, dan kesehatan (Mahmud et al.
kembali mengalami peningkatan menjadi 729 jiwa.
Salah satu daerah yang juga masih menghadapi isu kemiskinan adalah Kota Medan.
Salah mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin Kota Medan adalah Kecamatan Medan Belawan.
Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dapat dilihat melalui tabel berikut.
Tabel 1.
Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Jiw.
Sumber: Medan .
Kota Medan Tabel 2.
Data Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Medan Belawan Tahun Keluarga Penerima Manfaat (Jiw.
Sumber: BPS Kota Medan .
Berdasarkan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Dalam PKH.
Dinas Sosial Kota Medan sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan dari PKH.
PKH
tidak hanya merupakan program bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrument pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 33
dilakukan di dalam implementasi program
PKH,
mengkaji tentang PKH, cukup banyak telah dilakukan.
Sebagaimana penelitian Khotijah et al.
yang meneliti PKH dari aspek efektifitasnya.
Di sisi lain.
PKH juga telah dikaji dari sisi implementasi (Lelangona et al.
, 2024.
Mubarak, 2.
, partisipasi (Nursam et al.
, 2.
, strategi (Khouru, 2024.
Sukri et al.
, 2.
, peran dari pemerintah daerah dalam penerapan PKH tersebut (Liani, 2.
, hingga (Oktarina Adapun kajian yang secara spesifik
KAJIAN TEORI
Pemberdayaan masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat masing-masing.
Penelitian Medan Belawan Kota Medan.
manfaat tidak hanya bergantung pada mengentaskan kemiskinan di Kecamatan masyarakat masih minim dilakukan.
Oleh pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maulida, 2.
Mardikanto & Soebianto .
pemberdayaan merupakan proses yang di dalamnya terdapay pelibatan penguatan kapasitas individu, kelembagaan, dan Di sisi lain.
Najiati et al.
menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan? Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum pemberdayaan masyarakat melalui Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya pemberdayaan meningkatkan taraf hidupnya.
Sementara itu, program Keluarga karena itu, rumusan masalah penelitian ini menyatakan bahwa Harapan (PKH) bantuan sosial bersyarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan pada individu yang berada di Kementerian Sosial.
Program Keluarga Harapan (PKH) Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025 Pelaksanaan | 34 program tersebut juga telah digunakan di dan mempermudah jalannya penelitian.
negara-negara Informan penelitian adalah Kepala Dinas Meksiko.
Brasil, dan Filipina, yang dikenal dengan Sosial Conditional Cash Transfer, dengan tujuan merupakan pengawas dan penanggung yang sama, yaitu memberikan bantuan jawab PKH sesuai perintah Kementerian bersyarat kepada individu yang kurang Sosial RI.
Kepala Bidang Pemberdayaan Kota Medan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan dipilih karena Yusriadi .
menjelaskan bidang yang membantu Kepala Dinas bahwa PKH pertama kali didirikan pada Sosial dalam melaksanakan kebijakan tahun 2007 di bawah kepemimpinan PKH dalam penanggulangan kemiskinan.
Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebagai Koordinator PKH Kota Medan dipilih karena turun langsung dalam pelaksanaan PKH berfokus pada fasilitas kesehatan PKH bersama pendamping PKH setiap bagi ibu hamil, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta fasilitas pendidikan bagi PKH Kecamatan Medan Belawan Kota anak-anak yang kurang mampu.
Medan dipilih karena pendamping ini Koordinator yang membantu dan turun langsung ke METODE lapangan bersama Koordinator PKH.
Penelitian penelitian kualitatif.
Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial dari sudut partisipan, dan berfokus pada pengalaman dan makna yang terlibat pada fenomena yang dikaji (Nartin, et.
Peneliti purposive sampling untuk menentukan berkompeten pada bidangnya.
Informan
yang telah ditentukan diharapkan oleh peneliti mampu memberikan data yang dibutuhkan sehingga dapat memperlancar Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM)
Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Medan Belawan Kota Medan sebagai penerima bantuan sosial berbasis PKH.
Penelitian Najiyati .
bahwa terdapat empat Teknik pengumpulan data terstruktur, observasi, dan dokumentasi.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 35
Adapun analisis data dilakukan melalui Oleh karena itu.
Dinas Sosial kesimpulan (Miles & Huberman, 1.
Hal tersebut diwujudkan Adapun validitas data dilakukan melalui melalui arahan yang dilakukan oleh teknik triangulasi.
Triangulasi merupakan Kepala Dinas Kota Medan, kepada seluruh strategi untuk memastikan keabsahan data jajaran terkait agar memiliki persepsi perspektif guna meminimalkan ambiguitas mengimplementasikan program tersebut.
Senada dengan itu, informan lainnya pun pengumpulan dan analisis data (Alfansyur menyatakan hal yang sama, bahwa adanya & Mariyani, 2.
PKH
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kecamatan Medan Belawan.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Hasil penelitian ini menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan dari Program Keluarga Harapan (PKH) pemberdayaan masyarakat dalam PKH di bisa dikatakan berjalan dengan baik Kecamatan Medan Belawan.
Dinas Sosial apabila pemberdayaan masyarakat miskin Kota Medan, bersama dengan koordinator dan pendamping PKH, berperan aktif Peneliti dalam hal ini menggunakan untuk memastikan bahwa PKH dapat prinsip pemberdayaan menurut Najiyati terselenggara sesuai dengan peraturan dan .
antara lain: Prinsip Kesetaraan, pedoman yang telah ditetapkan, baik Prinsip Partisipasi.
Prinsip Kemandirian, dalam aspek administrasi maupun saat dan Prinsip Berkelanjutan.
Uraian hasil pelaksanaannya di lapangan.
Temuan penelitian adalah sebagai berikut.
penelitian ini sejalan dengan pendapat SaAoadiyyah & Mulyasari .
yang Prinsip Kesetaraan menyatakan bahwa adanya komunikasi Menurut hasil wawancara dengan yang terselenggara secara efektif antara Medan Dinas Sosial dengan berbagai pihak yang diinformasikan bahwa PKH merupakan terlibat dalam PKH, dapat menjadi salah kebijakan dari pemerintah pusat untuk Di sisi lain, melalui komitmen Kepala Dinas Sosial Kota Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 36
positif yang dimiliki oleh Dinas Sosial.
Mulyana, 2.
segala informasi terkait PKH kepada (Azzura Prinsip Partisipasi kriteria (Aritonang & Trimurni, 2.
Berkenaan partisipasi, peneliti melakukan wawancara Pemberdayaan masyarakat melalui dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
Bapak Khoiruddin.
Sos.
M pada pendampingan yang diharapkan dapat hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 08.
WIB.
PKH
Beliau partisipasi dari segi indikator perencanaan mendapatkan haknya secara berkala dan diketahui informasi bahwa Dinas Sosial Adapun pelaksana PKH Kota Medan rutin mengadakan pertemuan baik dari Dinas Sosial maupun dari pihak dengan para pendamping PKH di setiap kecamatan telah mengoordinasikan dan kecamatan, terutama di Kecamatan Medan mensosialisasikan terkait kewajiban yang Belawan, untuk membahas berbagai aspek Pertemuan yang melibatkan koordinator dan pendamping PKH itu Kewajiban bertujuan untuk merencanakan penyaluran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri dana bantuan, kegiatan P2K2 bersama Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang KPM (Keluarga Penerima Manfaa.
, dan menyelesaikan masalah yang terjadi di yaitu bantuan diberikan dengan syarat bahwa penerima manfaat dapat memenuhi Kemudian salah satu Koordinator PKH Kota Medan, yaitu Bapak Rinaldy Sitorus.
Ag pada hari Rabu, 10 Januari Medan 2024 pukul 08.
00 WIB dalam wawancara Kecamatan Belawan.
Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa indikator pelaksanaan diketahui informasi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial masyarakat (Nabella & Rahmadanita, pelaksanaannya ditugaskan kepada dinas sosial di daerah.
Dinas Sosial Kota Medan Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 37
pun bertanggung jawab penuh untuk Sosial.
Pihak pelaksana PKH di daerah menjalankan kebijakan tersebut sebaik hanya bisa memberikan rekomendasi.
Selain itu.
Dinas Sosial Kota Koordinator PKH Medan juga menyelaraskan program ini Kecamatan Medan Belawan Ibu Rauni dengan kebijakan-kebijakan lain yang Rasoky Pulungan dalam wawancara pada Kota hari Rabu, 10 Januari 2024 pukul 10.
Medan juga berupaya memberdayakan WIB juga mengatakan terkait prinsip Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar partisipasi dari segi evaluasi bahwa setiap ikut aktif dalam menyukseskan program kebijakan pemerintah, termasuk PKH, selalu dievaluasi secara rutin.
Berdasarkan menuntaskan kemiskinan di Kecamatan jadwal pencairan dana yang dilakukan Medan Belawan.
setiap tiga bulan, evaluasi pasti diadakan PKH.
Pemerintah Tujuannya Kepala Bidang Pemberdayaan Tujuannya Sosial dan Penanganan Fakir Miskin memastikan pencairan berikutnya dapat Dinas Sosial Kota Medan.
Bapak Ronald berjalan lebih baik dan lancar.
Secara Fredy Sihotang.
IP.
Si pada hari spesifik.
PKH di Kecamatan Medan Selasa, 9 Januari 2024 pukul 10.
00 WIB,
Belawan Evaluasi tersebut meliputi berbagai aspek, kegiatan pendukung kebijakan, hingga pelaksana PKH di Medan juga bertugas Jika indikator pengawasan diketahui bahwa kinerja para pelaksana program.
Salah seorang Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang kesejahteraan sosial pelanggaran kode etik oleh pendamping Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
PKH, maka dapat ditindak tegas sesuai Bapak Ayong Putra Pribadi .
dengan aturan yang tercantum dalam pedoman dan kode etik.
Sementara itu, rumahnya, diketahui bahwa salah satu jika pelanggaran dilakukan oleh KPM (Keluarga menyatakan bahwa bantuan PKH sangat kemungkinan akan dikeluarkan dari daftar membantu dalam memenuhi kebutuhan Namun, keputusan akhir untuk sehari-hari.
Keluarga PKH juga selalu mengeluarkan atau mempertahankan KPM berada sepenuhnya di tangan Kementerian kegiatan sesuai arahan dari pendamping Penerima Manfaa.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
(KPM)
| 38
PKH saat pertemuan.
Menurutnya, hal menunjukkan bahwa seluruh pelaksana program berupaya untuk memastikan penerima manfaat sejak pertama kali kelancaran program.
Aspek perencanaan menerima bantuan.
Dengan memenuhi digambarkan melalui kehadiran Dinas kewajiban tersebut, penerima manfaat bisa Sosial Kota Medan yang secara rutin mendapatkan hak-hak dari bantuan PKH untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Tabel 3.
Jadwal Evaluasi PKH di Kecamatan Medan Belawan Tahun 2024 Kegiatan Waktu pelaksanaan program.
Aspek pelaksanaan Evaluasi Triwulan 26 Maret 2024
Evaluasi Triwulan 25 Juni 2024
Evaluasi Triwulan 24 September i Evaluasi Triwulan 20 Desember Sumber: Dinas Sosial Kota Medan, diolah oleh Peneliti, 2024
Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, yang meliputi partisipasi aktif
PKH
tergambarkan melalui adanya keselarasan mengenai prinsip partisipasi yang meliputi pengawasan, serta evaluasi menunjukkan pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan sudah berjalan baik dan lancar sesuai prinsip tersebut.
Dimana antara Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan PKH Kecamatan Medan Belawan semuanya saling terlibat dan berperan sesuai tugas masing-masing.
Bahkan para KPM juga ikut membantu tugas dari para pelaksana kebijakan PKH ini.
Hasil penelitian dari berbagai pihak.
Aspek pengawasan ditunjukkan oleh adanya sanksi bagi pelaksana apabila melanggar kode etik.
Sedangkan aspek evaluasi digambarkan melalui kegiatan berkala setiap triwulan dalam rangka peningkatan efektivitas Aspek pengawasan dan evaluasi merupakan dua aspek yang tidak dapat Sejalan dengan hasil penelitian ini.
Mellani .
pun menyatakan bahwa pengawasan yang kurang dari pemerintah pada pelaksanaan PKH, dapat Penguatan pada PKH dapat menjadi upaya efektif untuk mencegah ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan program (Risyanti, 2.
Di samping itu, dari hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan, dapat menjadi pedoman bagi pelaksana Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 39
program Sihotang.
IP.
Si pada hari Selasa, 9 berikutnya yang dapat diambil (Bita et al.
Januari 2024 pukul 10.
00 WIB, diketahui bahwa Dinas Sosial, melalui koordinator Prinsip Kemandirian dan pendamping PKH, berperan aktif Peneliti dalam memberikan bimbingan kepada dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
Keluarga Bapak Khoiruddin.
Sos.
M pada Dalam hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 08.
memberikan saran, masukan, materi, serta WIB.
membantu menyelesaikan masalah yang Beliau Penerima P2K2, (KPM).
Keputusan.
Kegiatan tersebut menjadi wadah penting diketahui informasi bahwa kebijakan PKH untuk membimbing dan mengingatkan Manfaat kembali para KPM mengenai hak dan Tujuannya adalah agar KPM pelaksanaannya dilimpahkan ke Dinas dapat memanfaatkan dana bantuan PKH Sosial di setiap daerah.
Terlepas dari apa secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan.
pun kebijakannya, dinas sosial harus Kemudian salah satu Koordinator melaksanakannya sebaik mungkin karena PKH Kota Medan, yaitu Bapak Rinaldy itu adalah tugas dan tanggung jawab Sitorus.
Ag pada hari Rabu, 10 Januari sebagai pelaksana.
Dalam hal ini.
Dinas 2024 pukul 08.
00 WIB dalam wawancara Sosial terkait prinsip kemandirian dari segi Kementerian Sosial Kota Medan penting sebagai perangkat daerah yang menaungi berbagai jenis bantuan sosial, diketahui bahwa para koordinator PKH termasuk PKH.
Dinas Sosial memberikan kepada orang tua penerima manfaat agar pendamping PKH di Kecamatan Medan tidak hanya sekadar menerima dana Belawan dengan KPM.
Para PKH penerima untuk mengelola dana tersebut Memperkuat pendapat di atas, agar bisa digunakan sebagai modal usaha Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan kecil-kecilan.
Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Keluarga Kota Medan.
Bapak Ronald Fredy Tujuannya Penerima Manfaat Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 40
sehingga ke depannya dapat meningkatkan taraf hidup dan menuntaskan kemiskinan memanfaatkannya untuk memulai usaha di Kecamatan Medan Belawan.
warung kelontong secara bertahap.
Berkat Koordinator pendamping PKH di usaha tersebut, saat ini ia dan keluarganya Kecamatan Medan Belawan Ibu Rauni mulai mampu memenuhi kebutuhan hidup Rasoky Pulungan dalam wawancara pada dengan lebih baik.
hari Rabu, 10 Januari pukul 10.
00 WIB
Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan masyarakat pada PKH bahwa Para pendamping PKH rutin diberikan motivasi dan arahan melalui Keluarga Peningkatan Penerima Manfaat setiap kali pertemuan Kemampuan Berkeluarga (P2K.
, namun P2K2 diadakan.
Para pendamping PKH terdapat kurangnya inovasi dan keberanian menyarankan KPM untuk memanfaatkan KPM dalam berwirausaha.
Hal tersebut dana bantuan PKH tidak hanya untuk disebabkan oleh mindset yang tertanama pada diri KPM tersebut.
Mindset yang beranggapan bahwa KPM tidak memiliki pemasukan keluarga.
Tujuannya adalah kecakapan dalam berwirausaha, dan lebih agar KPM dapat mengelola dana bantuan tersebut secara lebih baik dan tepat, sehingga bisa lebih berkembang secara ketergantungan terhadap bantuan PKH pun menjadi penyebab dari kendala Selanjutnya Dengan demikian, meskipun Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang kondisi ekonomi PKH telah membaik, kesejahteraan sosial Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
Bapak Ayong Putra Pribadi .
pada saat peneliti meningkatkan taraf hidup keluarganya wawancara di rumahnya, diketahui bahwa Keluarga
Penerima Manfaat
PKH
Peneliti mengungkapkan rasa syukurnya karena dalam pemberdayaan KPM tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH.
Meskipun hanya persoalan terbatasnya ekonomi, dana tersebut tidak dapat menutupi seluruh tetapi juga adanya persoalan dari aspek Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 41
psikologis dan karakter sosial, yang dengan pelibatan tokoh masyarakat dan mengharuskan adanya pendekatan yang kewirausahaan dapat dimiliki oleh para mengubah mindset KPM sehingga dapat KPM.
insentif bertahap bagi KPM yang meningkatkan kemandirian masyarakat dapat mewujudkan progress kepercayaan KPM tersebut.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pemberian sertifikasi keterampilan dan pendapat Kaisar & Rahmah .
yang akses ke pasar kerja bagi KPM di juga menemukan bahwa adanya persoalan Kecamatan Medan Belawan.
Peneliti pola pikir .
dari penerima manfaat
PKH,
Di samping itu, juga terjadi Dengan persoalan pola pikir masyarakat yang demikian, pemberdayaan masyarakat yang cenderung bergantung pada bantuan yang dilakukan melalui PKH dapat mencapai diberikan (Hartadi et al.
, 2.
Bahkan, hasil yang lebih baik, yaitu mampu mewujudkan masyarakat lebih mandiri Hidayatingsih
PKH
RofiqSofa menyatakan bahwa adanya pendidikan dan inovatif.
Prinsip Keberlanjutan Berkaitan perubahan pola pikir dari ketergantungan pada bantuan sosial menjadi produktif dan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
Bapak Khoiruddin.
Sos.
Hasil penelitian ini menunjukan E.
M pada hari Selasa, 9 Januari 2024 adanya mindset dari KPM yang kurang 00 WIB.
Beliau menjelaskan inovasi, untuk itu peneliti mengusulkan prinsip berkelanjutan dari segi indikator pendekatan yang lebih komprehensif dapat Dinas Sosial
PKH
pendamping PKH di Kecamatan Medan menghadapi beberapa kendala, terutama Belawan, terkait teknologi dan anggaran.
Dari segi teknologi, sempat terjadi kendala saat dengan metode yang lebih aplikatif.
aplikasi e-PKH diperbarui menjadi SIKS- menyelenggarakan program psikososial (Sistem Informasi Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025 Kesejahteraan | 42 Sosial-Next Generatio.
yang digunakan Bapak Khoiruddin.
Sos.
M pada untuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan hari Selasa, 9 Januari 2024 pukul 08.
Sosia.
Sementara itu, terkait anggaran.
WIB.
koordinator dan pendamping PKH sering kali harus menggunakan dana pribadi untuk kegiatan operasional di lapangan.
Terkait sumber daya anggaran, terdapat sepenuhnya berada di tangan Kementerian dana sharing dari daerah, selama ini Sosial RI.
Namun, pihak pelaksana di digunakan untuk mendukung sarprasnya daerah berharap program ini dapat terus para pendamping PKH, seperti kendaraan.
PKH merupakan kebijakan yang Tidak diberikan kepada KPM, tetapi untuk keberhasilannya hingga saat ini berkat Beliau PKH peran serta dan dukungan dari semua Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin penerima bantuan.
Dinas Sosial Kota Medan.
Bapak Ronald Memperkuat pendapat di atas.
Fredy Sihotang.
I P.
Si pada hari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Selasa, 9 Januari 2024 pukul 10.
00 WIB
Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial menambahkan pendapat di atas, diketahui Kota bahwa Dinas Sosial Kota Medan tidak Sihotang.
IP.
Si pada hari Selasa, 9 mengalami kendala terkait sumber daya Januari 2024 pukul 10.
00 WIB, diketahui bahwa Bidang Pemberdayaan Sosial dan koordinator, dan pendamping PKH yang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Dengan jumlah yang cukup.
Kota Medan membawahi berbagai jenis para pelaksana program dapat saling bantuan pemerintah, dan PKH (Program Keluarga Harapa.
menjadi salah satu Medan.
Bapak Fredy menjalankan kebijakan ini.
Selain itu, juga saling mengingatkan untuk bekerja sesuai menanggulangi kemiskinan di Kecamatan dengan peraturan dan pedoman yang Medan Belawan.
Oleh karena itu.
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Ronald Menambahkan penjelasan di atas Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan sangat berharap kebijakan PKH ini dapat dengan Kepala Dinas Sosial Kota Medan, terus berlanjut.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 43
Selaras Para KPM sudah berusaha menjadi disampaikan oleh salah satu Koordinator lebih baik dalam hal pengelolaan dana PKH Kota Medan, yaitu Bapak Rinaldy bantuan PKH, tetapi KPM juga ingin Sitorus.
Ag pada hari Rabu, 10 Januari 2024 pukul 08.
00 WIB dalam wawancara khususnya para KPM bidang pendidikan.
diketahui bahwa seorang koordinator Dimana KPM menginginkan kebijakan PKH di Kota Medan berharap kebijakan PKH khususnya bidang pendidikan bisa PKH dapat terus berlanjut.
Menurutnya, terus lanjut sampai jenjang pendidikan program ini memberinya kesempatan PKH Tujuannya pemberdayaan masyarakat melalui PKH terutama para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), secara langsung.
dengan pendapat Ramdan .
yang Selanjutnya Hasil penelitian ini sejalan menyatakan bahwa adanya PKH dapat salah seorang Keluarga Penerima Manfaat bermanfaat bagi masyarakat khususnya PKH Kecamatan Medan Belawan Kota dalam aspek peningkatan ekonomi, akses Medan.
Ibu Upik Nur Jannah pada saat pendidikan, dan kesehatan.
Namun, hasil peneliti, diketahui bahwa salah satu KPM penelitian menunjukkan bahwa terdapat berharap agar bantuan PKH dapat terus hambatan dari aspek sarana dan prasarana dilanjutkan oleh pemerintah.
Sebagai yang belum memadai.
orang tua dengan komponen pendidikan.
Terbatasnya sarana dan prasarana ia sangat menginginkan anak-anaknya bagi pendamping PKH di Kecamatan Medan Belawan menjadi aspek yang perlu KPM diselesaikan agar keberlanjutan dari PKH Menurutnya, terus-menerus menerima bantuan, melainkan berharap Meskipun Pemerintah Kota Medan telah bantuan ini bisa meningkatkan taraf memberikan bantuan berupa laptop dan pendidikan anak-anak.
Bantuan PKH kendaraan dinas secara bertahap sesuai memberikan semangat dan motivasi agar dengan kemampuan daerah, pendamping anak-anak masih menghadapi kendala dalam hal akomodasi dan ketersediaan fasilitas kerja sehingga anak-anak bisa mengejar cita- yang memadai.
Hasil penelitian ini senada cita setinggi mungkin.
dengan temuan penelitian sebelumnya Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 44
bahwa Kecamatan Medan prasarana dapat menjadi salah satu faktor Belawan Kota Medan.
Prinsip partisipasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai masyarakat yang dilakukan (Deswita & pelaksana kebijakan Program Keluarga Ariany, 2.
, dan kemudahan sarana dan Harapan prasarana menjadi faktor pendukung yang pendamping PKH Kecamatan Medan Belawan semuanya saling terlibat dan pemberdayaan masyarakat (Hasanurrizqi berperan sesuai tugas masing-masing.
& Rahmadanita, 2.
Oleh karena itu.
Bahkan para KPM juga ikut membantu penelitian ini mengusulkan peningkatan tugas dari para pelaksana kebijakan PKH dukungan sarana dan prasarana bagi Prinsip kemandirian menunjukkan pendamping Program Keluarga Harapan PKH (PKH), termasuk penyediaan anggaran khusus untuk akomodasi, fasilitas kerja yang lebih memadai, serta peningkatan Penerima Manfaat, sisanya bagaimana para KPM menerima dan memanfaatkan menjalankan tugas secara lebih efektif kesempatan yang ada guna bersama-sama meningkatkan taraf hidup.
Namun, masih masyarakat dalam PKH di Kecamatan terdapat tantangan rendahnya kepercayaan Medan Belawan.
diri KPM, yang menunjukkan adanya Keluarga persoalan dari aspek psikologis dan PENUTUP karakter sosial, dan mengharuskan adanya Pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terselenggara dengan cukup baik.
Prinsip kesetaraan menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan PKH Kecamatan Medan Belawan bahkan para Keluarga Penerima Manfaat semuanya saling membantu dan bekerja dalam rangka mengubah mindset KPM kemandirian masyarakat KPM tersebut.
Prinsip berkelanjutan menunjukkan bahwa para pelaksana PKH dan para Keluarga Penerima Manfaat kebijakan PKH terus berlanjut, yang artinya pemberdayaan masyarakat (KPM) berhasil sesuai peraturan dan pedoman.
Selanjutnya para pelaksana dan KPM Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 45
saling bersama-sama meningkatkan taraf hidup.
Namun keterbatasan sarana dan prasarana pendamping PKH masih terjadi.
Para pendamping PKH mengeluarkan biaya
PKH
pendidikan secara pribadi, padahal dari beberapa pendamping PKH masih adanya pendamping yang juga masuk komponen penerima PKH.
Adapun rekomendasi ini adalah disarankan Dinas Sosial beserta pelaksana PKH dapat memperkuat aspek monitoring dan evaluasi berbagai kegiatan pendukung PKH kepada para KPM, dan sumber daya manusia, anggaran, dan pelaksanaan PKH di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
DAFTAR PUSTAKA