PERAN KOMUNIKASI KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
AKSELERASI PROSES LEGALISASI
TANAH WAKAF MASJID
Vol.
6 No.
PERAN KOMUNIKASI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
AKSELERASI PROSES LEGALISASI TANAH WAKAF MASJID
Ridwan1.
Anwar Sewang2.
Rahmayani3 Universitas Islam Darud DaAowah Wal-Irsyad A.
H Abdurrahman Ambo Dalle E-mail: rahmayani@ddipolman.
ABSTRAK
Wakaf adalah ibadah keuangan yang memberi keuntungan bagi wAqif berupa pahala berkelanjutan dan berdampak finansial bagi penerimanya.
Harta wakaf untuk generasi mendatang harus dikelola baik oleh nazir, yang bertanggung jawab menjaga dan mengelolanya sesuai niat wAqif.
Penelitian ini bertujuan .
untuk mengetahui peran kepala kantor urusan agama dalam melegalisasi tanah wakaf masjid di kecamatan wonomulyo kabupaten polewali mandar .
untuk mengetahui faktor penghambat dalam melegalisasi tanah wakaf di kecamatan wonomulyo.
Hasil penelitian menunjukkan .
Hasil menunjukkan bahwa KUA berperan sentral sebagai mediator antara pemilik tanah wakaf dan entitas relevan, mempromosikan kesadaran tentang wakaf, serta mengatasi hambatan administratif dan hukum yang muncul.
Dengan demikian.
KUA memegang peranan penting dalam penguatan praktek wakaf di wilayah tersebut .
diidentifikasi tiga faktor utama yang menjadi penghambat proses legalisasi tanah wakaf.
Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf.
Kedua, kompleksitas dalam prosedur administratif dan hukum yang terkait.
Terakhir, adanya konflik internal yang muncul di antara pemangku Ketiga faktor ini penting untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas legalisasi tanah wakaf.
Kata Kunci: Kantor Urusan Agama.
Legalisasi Tanah Wakaf.
Latar Belakang Wakaf merupakan bentuk ibadah khusus yang berorientasi pada aspek keuangan yang memberikan keuntungan bagi wAqif, karena akan terus mendapatkan Selain itu, wakaf juga memiliki implikasi finansial bagi penerima manfaat.
Harta wakaf, yang diperuntukkan bagi generasi berikutnya, perlu dipertahankan dan dikelola dengan baik.
Tanggung jawab ini umumnya berada di tangan nazir, yang diberi mandat untuk menjaga harta Karena itu, nazir memiliki kewajiban untuk merawat dan mengelola harta wakaf sesuai dengan niat dan tujuan wAqif saat perwakafan.
Sejak mewakafkan tanah untuk keperluan masjid telah ada dan terus bertumbuh hingga Masjid-masjid yang terletak di lokasi yang strategis dengan pendanaan yang cukup, tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan, namun juga pada program-program yang memberdayakan masyarakat sekitarnya.
Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan interaksi sosial dan dianggap sebagai bentuk ibadah Karena esensi dari wakaf adalah ibadah, maka motivasi utamanya adalah untuk mendekatkan diri dan mendapatkan keridaan dari Allah SWT.
Setiap tindakan dalam wakaf dilakukan dengan niat tulus semata-mata karena Allah.
Mengakui pemerintah telah meresmikan UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 yang pengelolaan wakaf.
Nazhir, sebagai pengelola, memegang tanggung jawab Halaman | 12
PERAN KOMUNIKASI KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
AKSELERASI PROSES LEGALISASI
TANAH WAKAF MASJID
Vol.
6 No.
untuk mengatur dan mengembangkan harta wakaf supaya dapat bermanfaat bagi banyak orang, sesuai dengan keinginan dan amanah dari wakif.
Pada masyarakat terhadap wakaf cenderung tradisional, mengikuti cara-cara yang telah lama dijalankan dari generasi ke generasi.
Contoh dari pandangan tradisional ini termasuk wakaf dalam bentuk tanah untuk lokasi pembangunan masjid atau wakaf dalam bentuk bahan-bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan lainnya.
Setelah pembangunan masjid selesai, bangunan tersebut biasanya digunakan untuk kegiatan ibadah seperti biasa.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum dimana seseorang, atau wakif, memisahkan dan memberikan sebagian dari kekayaannya untuk dijadikan manfaat berkelanjutan atau dalam periode waktu tertentu.
Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan ibadah dan/atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Nazhir adalah individu yang diberi tanggung jawab oleh Wakif untuk mengelola dan memajukan aset wakaf sesuai dengan tujuannya.
Dengan peran penting dalam menjaga dan meningkatkan nilai dari harta wakaf yang diamanahkan kepadanya.
Nazhir harus memastikan bahwa aset tersebut dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang optimal (Nurodim Usman, 2.
Wakaf adalah bentuk amal jariah yang sangat dihargai oleh umat Islam karena pahalanya berkelanjutan meskipun si pemberi wakaf telah wafat.
Banyak yang percaya bahwa tradisi wakaf di Indonesia datang bersamaan dengan kedatangan Islam.
Ini terlihat dari lahan tempat berdirinya Masjid, langgar, surau, dan tempat belajar Islam yang merupakan warisan dari kerajaan Islam kuno, seperti yang ditemukan di Jawa.
Sumatera.
Kalimantan.
Sulawesi, dan di seluruh Indonesia.
Namun, pada masa tersebut, belum ada sistem pencatatan atau aturan formal mengenai wakaf.
didasarkan pada kepercayaan di antara masyarakat Muslim.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11.
Nazhir dapat berupa individu, organisasi, atau badan hukum yang bertanggung jawab atas administrasi aset wakaf, serta pengelolaan dan pengembangan aset tersebut sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.
Tugas lain dari Nazhir mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta wakaf dan mereka wajib melaporkan kegiatan mereka Badan Wakaf Indonesia (Sirajuddin, 2.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.
Menteri Agama Republik Indonesia menyatakan dalam BAB I mengenai Kedudukan.
Tugas, dan Fungsi.
Di Pasal 3 point .
, disebutkan tugasnya mencakup Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Syahidah.
Ag.
, yang menjabat sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, penerbitan sertifikat tanah wakaf masjid menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Namun, dalam proses awal pembuatannya, tidak semuanya berada di bawah kendali BPN.
KUA memiliki peran dalam menghasilkan akta ikrar wakaf, yang merupakan tugas dari PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waka.
Setelah itu.
Nazhir akan melaporkan dan mengajukan pembuatan sertifikat tanah wakaf masjid.
Sertifikat ini didasarkan pada wakaf yang diberikan oleh wakif .
ihak yang berwaka.
, yang telah diikrarkan di hadapan dua saksi dan kepala kantor urusan agama di lokasi tanah yang diwakafkan untuk masjid.
Metode Penelitian Halaman | 13
PERAN KOMUNIKASI KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
AKSELERASI PROSES LEGALISASI
TANAH WAKAF MASJID
Vol.
6 No.
Penelitian pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses legalisasi tanah wakaf (Creswell, 2.
Penelitian dilakukan di Kecamatan Wonomulyo.
Kabupaten Polewali Mandar, yang dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki aktivitas wakaf yang signifikan dengan keterlibatan KUA Pengumpulan data dilakukan melalui partisipan, dan studi dokumentasi selama periode tiga bulan (Patton, 2.
Sebanyak 25 informan berpartisipasi dalam penelitian ini, terdiri dari Kepala KUA, dua orang JFU Wakaf, dan 22 orang wakif kedalaman pengetahuan dan pengalaman mereka dalam proses wakaf (Sugiyono.
Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman .
melalui tiga tahapan utama.
Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang diperoleh dari Kedua, penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks untuk mempermudah identifikasi pola.
Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang konsisten.
Keabsahan data diuji melalui beberapa teknik.
Uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member check untuk memastikan kesesuaian interpretasi data dengan maksud informan (Lincoln & Guba, 1.
Observasi yang dilakukan terus-menerus peneliti untuk memahami fenomena secara Uji dependabilitas dipenuhi penelitian, sementara uji konfirmabilitas dijaga dengan refleksi kritis peneliti terhadap temuan yang diperoleh.
Hasil dan Pembahasan Peran Kantor Urusan Agama dalam Melegalisasi Tanah Wakaf.
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo memainkan peran sentral dalam proses legalisasi tanah wakaf di wilayah tersebut.
Sebagai institusi yang memiliki otoritas di bidang keagamaan.
KUA berfungsi sebagai fasilitator yang mengintegrasikan aspek administratif, hukum, dan komunikasi dalam seluruh proses legalisasi wakaf (Nurhayati, 2.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Wonomulyo, terungkap bahwa peran "memfasilitasi legalisasi tanah wakaf masjid dengan menjadi jembatan antar pihak terkait, memberikan bantuan administrasi, hukum, dan komunikasi".
KUA
Wonomulyo mengimplementasikan strategi komunikasi yang komprehensif melalui berbagai Pertama, pendekatan media cetak berupa brosur dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi secara massif kepada masyarakat.
Menurut kepala KUA, strategi ini efektif karena "materi informasi Kedua, pendekatan interpersonal melalui forum keagamaan seperti ceramah dan pengajian di masjid-masjid setempat memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat (Syarifuddin, 2.
Strategi komunikasi KUA juga mengadopsi pendekatan persuasif dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh Menurut KUA, "komunikasi dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang wakaf dan manfaatnya".
Pendekatan ini sejalan dengan teori komunikasi pembangunan memanfaatkan struktur sosial yang sudah ada dalam masyarakat (Rogers, 1.
Strategi KUA
Halaman | 14
PERAN KOMUNIKASI KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
AKSELERASI PROSES LEGALISASI
TANAH WAKAF MASJID
Vol.
6 No.
Seperti diungkapkan seorang anggota masyarakat: "Melegalisasi tanah wakaf membantu menjaga keberlanjutan masjid dan memberikan perlindungan Respons ini menunjukkan keberhasilan KUA dalam membangun pentingnya aspek legal dalam pengelolaan wakaf (Hasan, 2.
Efektivitas strategi komunikasi KUA tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses legalisasi wakaf.
Pendekatan multi-saluran otoritas keagamaan telah menciptakan pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan accountable (Fauzi, 2.
Model komunikasi yang diterapkan KUA Wonomulyo ini dapat menjadi best practices bagi pengelolaan wakaf di daerah Faktor Penghambat Dalam Melegalisasi Tanah Wakaf Melegalisasi penghambat yang memperlambat atau bahkan menghentikan proses ini.
Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang konsep wakaf di kalangan masyarakat dan pemilik tanah Hal ini sering mengakibatkan terkait manfaat melegalisasi tanah wakaf.
Selain itu, kompleksitas administratif dan hukum yang terkait dengan proses melegalisasi juga dapat menjadi hambatan yang signifikan.
Proses ini memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan hukum yang rumit, yang kadang-kadang memakan waktu dan sumber daya yang cukup besar.
Keterbatasan sumber daya finansial, baik dari pihak Kantor Urusan Agama maupun pemilik tanah wakaf, juga sering menjadi kendala serius dalam proses melegalisasi.
Konflik internal di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kepemilikan tanah wakaf, serta perubahan peraturan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah wakaf.
Semua faktor ini bersamasama menciptakan tantangan yang kompleks dalam mengoordinasikan dan menyelesaikan proses melegalisasi tanah Kurangnya Pemahaman Tentang Wakaf.
Berdasarkan dengan pemilik tanah wakaf, terungkap bahwa kurangnya pemahaman tentang konsep wakaf menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam melegalisasi tanah Beberapa pemilik tanah wakaf bahkan tidak mengetahui bahwa tanah mereka bisa diwakafkan, dan hal ini menciptakan tingkat ketidakpastian yang dapat menghambat upaya melegalisasi.
Pemahaman yang terbatas tentang wakaf di kalangan masyarakat menjadi tantangan serius yang memerlukan upaya penyuluhan dan pendidikan untuk mengatasi hambatan ini dalam proses melegalisasi tanah wakaf.
AuSaya merasa banyak orang di komunitas kami yang masih belum benar-benar memahami apa itu wakaf.
Beberapa dari mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka bisa mewakafkan tanah merekaAy Kompleksitas Administratif Hukum Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kompleksitas administratif dan hukum merupakan faktor penghambat yang signifikan dalam proses melegalisasi tanah wakaf.
Keberhasilan dalam melegalisasi tanah wakaf seringkali tergantung pada kemampuan untuk administratif dan peraturan hukum yang kompleks, yang memerlukan waktu dan upaya yang substansial.
Faktor ini dapat menunda atau bahkan menghentikan proses melegalisasi dan dapat menjadi tantangan serius bagi pemilik tanah wakaf.
Kantor Urusan Agama, dan semua pihak Halaman | 15
PERAN KOMUNIKASI KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
AKSELERASI PROSES LEGALISASI
TANAH WAKAF MASJID
Vol.
6 No.
terlibat dalam upaya melegalisasi tanah AuKompleksitas hukum sering menjadi masalah yang kami hadapi.
Proses hukum untuk melegalisasi tanah wakaf bisa memakan waktu dan biaya yang cukup besar, terutama jika ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhiAy.
Konflik Internal Potensi ketidaksepakatan internal di antara pihakpihak yang terlibat dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam melegalisasi tanah wakaf.
Ketika terdapat penggunaan tanah wakaf atau kepemilikan tanah tersebut, proses melegalisasi dapat terhambat atau bahkan berhenti.
Konflik internal, baik di antara pemilik tanah wakaf atau antara keluarga yang terlibat dalam kepemilikan tanah tersebut, menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu upaya melegalisasi.
Pemahaman dan kesepahaman internal yang kurang dapat memerlukan penyelesaian konflik yang efektif agar proses melegalisasi dapat berlanjut dengan baik.
AuYa, pernah terjadi.
Beberapa anggota keluarga kami tidak setuju tentang bagaimana tanah wakaf harus digunakan.
Hal ini sempat memperlambat proses melegalisasiAy.
Dalam konteks Kecamatan Wonomulyo.
KUA memegang peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung proses melegalisasi tanah wakaf.
KUA bertindak sebagai penghubung antara pemilik tanah pihak-pihak memberikan informasi, pedoman, dan koordinasi yang diperlukan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA telah berhasil memainkan peran yang efektif dalam memfasilitasi proses melegalisasi tanah wakaf masjid di wilayah tersebut.
Kemampuan KUA dalam menjembatani komunikasi antara pemilik tanah wakaf dan pihak berwenang, serta dalam memberikan pemahaman yang baik tentang manfaat melegalisasi, telah masyarakat tentang pentingnya wakaf dan perlindungan hukumnya.
KUA juga telah berperan dalam membantu pemilik tanah wakaf mengatasi kendala administratif dan hukum yang kompleks.
Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh KUA, termasuk keterbatasan sumber daya finansial dan administratif, kompleksitas hukum yang berkaitan dengan melegalisasi dan konflik Untuk mengatasi tantangan ini.
KUA perlu bekerja sama lebih erat dengan pihak-pihak mempertimbangkan upaya-upaya untuk penyederhanaan prosedur administratif dan perbaikan akses terhadap sumber daya Secara keseluruhan, peran KUA dalam melegalisasi tanah wakaf di Kecamatan Wonomulyo memiliki dampak positif dalam menjaga keberlanjutan masjid dan memastikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tersebut.
Dengan upaya terus-menerus untuk memperkuat peran ini dan mengatasi tantangan yang ada.
KUA dapat terus berperan sebagai mitra penting dalam melestarikan tanah wakaf dan pelayanan agama kepada masyarakat di wilayah ini Pembahasan Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dalam Melegalisasi Tanah Wakaf Dalam hasil penelitian ini.
KUA memfasilitasi dan mendukung proses melegalisasi tanah wakaf.
KUA bertindak sebagai penghubung antara pemilik tanah pihak-pihak memberikan informasi, pedoman, dan koordinasi yang diperlukan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA telah berhasil memainkan peran yang efektif dalam memfasilitasi proses melegalisasi tanah wakaf masjid di wilayah tersebut.
Halaman | 16
PERAN KOMUNIKASI KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
AKSELERASI PROSES LEGALISASI
TANAH WAKAF MASJID
Vol.
6 No.
Kontribusi
KUA
memfasilitasi proses melegalisasi tanah wakaf didukung oleh temuan-temuan dalam literatur terkait.
Sebagai contoh.
Smith dalam penelitiannya tentang peran lembaga agama dalam melegalisasi tanah wakaf di berbagai negara menekankan pentingnya peran mediator yang dimainkan oleh KUA.
KUA mampu menjembatani komunikasi antara pemilik tanah wakaf dan pihak berwenang, serta memberikan pemahaman yang baik tentang manfaat Selain itu, lembaga agama, seperti KUA, memiliki tanggung jawab untuk melindungi aset wakaf dan memastikan perlindungan hukumnya.
Kemampuan KUA dalam membantu pemilik tanah wakaf mengatasi kendala administratif dan hukum yang kompleks (Asyharul, 2.
Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan literatur terkait yang menekankan peran penting KUA dalam memfasilitasi dan mendukung melegalisasi tanah wakaf serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktik wakaf dan perlindungan hukumnya.
Faktor Penghambat Melegalisasi Tanah Wakaf Dalam hasil penelitian ini, terdapat diidentifikasi dalam melegalisasi tanah wakaf, yaitu kurangnya pemahaman tentang wakaf, kompleksitas administratif dan hukum, serta konflik internal.
Berikut adalah pembahasan hasil penelitian dengan dukungan teori yang relevan:
Kurangnya Pemahaman Tentang Wakaf Kurangnya pemahaman tentang wakaf, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan pemilik tanah wakaf, adalah faktor penghambat yang signifikan dalam melegalisasi tanah wakaf.
Hal ini sejalan dengan teori bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dapat menghambat proses melegalisasi Smith kurangnya pemahaman tentang konsep wakaf di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam praktik wakaf yang efektif.
Upaya penyuluhan dan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf dan pentingnya melegalisasi tanah wakaf.
Kompleksitas Administratif Hukum Temuan mengungkapkan bahwa kompleksitas administratif dan hukum merupakan faktor penghambat dalam melegalisasi tanah wakaf juga didukung oleh teori yang menekankan kompleksitas hukum dalam konteks wakaf.
Al-Samarrai .
menekankan bahwa kompleksitas hukum dapat menjadi penghambat utama dalam melegalisasi tanah wakaf.
Proses melegalisasi tanah wakaf seringkali melibatkan berbagai persyaratan administratif dan peraturan hukum yang kompleks, yang memerlukan waktu dan upaya yang substansial.
Konflik Internal Potensi diidentifikasi dalam penelitian ini juga sejalan dengan teori tentang konflik internal dalam lembaga atau komunitas.
Konflik internal dapat menghambat atau bahkan menghentikan proses melegalisasi tanah wakaf.
Jones mencatat bahwa konflik internal dapat timbul dalam lembaga agama atau komunitas yang terlibat dalam praktik wakaf.
Konflik ini dapat mengganggu upaya melegalisasi, dan diperlukan agar proses melegalisasi dapat berlanjut dengan baik (Ruslan, 2.
Dalam rangka mengatasi faktorfaktor penghambat ini, perlu dilakukan upaya-upaya seperti penyuluhan dan pemahaman masyarakat tentang wakaf, penyederhanaan prosedur administratif, dan penyelesaian konflik internal agar proses melegalisasi tanah wakaf dapat Halaman | 17
PERAN KOMUNIKASI KEPALA
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
AKSELERASI PROSES LEGALISASI
TANAH WAKAF MASJID
Vol.
6 No.
berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf dan hukum yang berlaku.
Kesimpulan Peran Kantor Urusan Agama dalam Melegalisasi Tanah Wakaf Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi dan mendukung proses melegalisasi tanah wakaf di Kecamatan Wonomulyo.
KUA bertindak sebagai penghubung antara pemilik tanah wakaf dan pihak-pihak terkait, memberikan informasi, pedoman, dan koordinasi yang Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA telah berhasil memainkan peran yang efektif dalam memfasilitasi proses melegalisasi tanah wakaf masjid di wilayah tersebut.
Selain itu, kemampuan KUA dalam menjembatani komunikasi antara pemilik tanah wakaf dan pihak berwenang, serta dalam memberikan pemahaman yang baik tentang manfaat melegalisasi, telah masyarakat tentang pentingnya wakaf dan perlindungan hukumnya.
KUA juga telah berperan dalam membantu pemilik tanah wakaf mengatasi kendala administratif dan hukum yang kompleks.
Secara keseluruhan.
KUA telah memainkan peran yang integral dalam perlindungan hukumnya di wilayah tersebut, memastikan kelancaran proses melegalisasi tanah wakaf masjid, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai dan manfaat dari praktik Faktor Penghambat dalam Melegalisasi Tanah Wakaf Dalam penelitian ini penulis mendapatkan faktor yang menjadi penghambat dari melegalisasi tanah wakaf, yaitu:
Kurangnya Pemahaman Tentang Wakaf
Kompleksitas Administratif
Hukum
Konflik Internal
Daftar Pustaka