https://doi.
org/10.
56552/jisipol.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting oleh Dinas Kesehatan.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang Diah Siti Utari, .
Sri Ambar Rinah, .
Edward Mandala, .
Etika Khairina, .
Zamzami Karim, .
Neng Suryanti Nengsih Program Studi Administrasi Publik.
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang .
Universitas Putera Batam.
Batam.
Indonesia .
Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji,Tanjungpinang .
Correspondence Email: sriambarrinahok@gmail.
Abstract Based on the latest data from 2024, the stunting problem in Tanjungpinang City includes a prevalence that is still high, with a figure of 15.
2% in 2024.
Stunting cases refer to several sub-districts, such as Pinang Kencana Subdistrict.
Tanjung Unggat Sub-district, and Kampung Bugis Sub-district.
The purpose of this study was to evaluate the implementation of stunting management policies by the Dinas Kesehatan.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.
The study used a library research method as its primary approach.
The data analyzed was secondary, namely information gathered from various sources such as scientific journals, books, and websites related to the research topic.
Based on the evaluation of the implementation of stunting management policies in Tanjungpinang City, it can be concluded that the stunting management program implemented by the Dinas Kesehatan.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.
has shown positive This is demonstrated by a decrease in the stunting prevalence rate from 15.
7% in 2022 to 15.
2% in 2023.
Keywords: Evaluation.
Implementation.
Policy.
Stunting Abstrak Berdasarkan data terbaru tahun 2024, permasalahan stunting di Kota Tanjungpinang meliputi prevalensi yang masih tinggi, dengan angka 15,2% pada tahun 2024.
Kasus stunting terpusat di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Pinang Kencana.
Kelurahan Tanjung Unggat, dan Kelurahan Kampung Bugis.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka .
ibrary researc.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) pendekatan utamanya.
Data yang dianalisis merupakan data sekunder, yakni informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, serta situs web yang memiliki kaitan dengan topik penelitian.
Berdasarkan hasil evaluasi implementasi kebijakan penanganan stunting di Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa program penanganan stunting yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan.
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana telah menunjukkan kemajuan yang positif.
Hal ini ditunjukkan oleh penurunan angka prevalensi stunting dari 15,7% pada tahun 2022 menjadi 15,2% pada tahun 2023.
Kata Kunci: Evaluasi.
Implementasi.
Kebijakan.
Stunting PENDAHULUAN Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu lama, biasanya disebabkan oleh pemberian makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi anak (Sari & Yusran, 2.
Stunting merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, infeksi atau penyakit berulang, hingga faktor lingkungan seperti kualitas udara dan ketersediaan air bersih.
Selain aspek medis, penyebab stunting juga mencakup faktor-faktor non-kesehatan, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dinamika politik dan budaya, rendahnya tingkat pemberdayaan perempuan, serta degradasi lingkungan.
Pencegahan stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini, dengan tujuan memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, sehingga mereka siap untuk belajar, berinovasi, dan bersaing di kancah global (Herza & Handrian, 2.
Dinas Kesehatan.
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas menangani urusan pemerintahan di sektor kesehatan, pengendalian jumlah penduduk, serta program keluarga berencana.
Lembaga ini bertanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi berbagai kebijakan serta program pemerintah daerah yang berkaitan dengan peningkatan program KB, serta penanganan isu-isu kesehatan strategis lainnya.
Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 17,6% pada tahun 2021, dan mengalami penurunan menjadi 15,4% pada tahun 2022 berdasarkan .
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI 2.
, meskipun angka tersebut masih sedikit di atas target yang ditetapkan, yaitu 15,14%.
Sementara itu, target penurunan stunting ditetapkan sebesar 12,7% pada tahun 2023 dan 10,20% pada tahun 2024 (Dewi, 2.
Namun, jika dilihat pada tingkat Kota.
Kota Tanjungpinang masih menghadapi tantangan serius.
Berdasarkan data terbaru tahun 2024, permasalahan stunting di Kota Tanjungpinang meliputi prevalensi yang masih tinggi, dengan angka 15,2% pada tahun 2024.
Kasus stunting terpusat di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Pinang Kencana.
Kelurahan Tanjung Unggat, dan Kelurahan Kampung Bugis (Syafara, 2.
Penelitian terdahulu mengenai evaluasi implementasi kebijakan penanganan stunting telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, baik pada tingkat nasional maupun daerah, sebagai dasar untuk menilai efektivitas program serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Dian Permata Sari dan Rahmadani Yusran .
dengan judul AuEvaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok SelatanAy dalam Journal of Civic Education, volume 5 No.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi terkait implementasi kebijakan pencegahan stunting.
Temuan stunting di Nagari Pulakek Koto Baru.
Kecamatan Sungai Pagu.
Kabupaten Solok Selatan masih belum berjalan secara optimal.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang maksimalnya pelaksanaan teknis surveilans gizi di Posyandu yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan pemahaman ibu balita tentang pentingnya pola asuh yang tepat, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu.
Selain itu, keterbatasan anggaran dan tenaga kesehatan, kurangnya konsistensi serta inovasi dari pemerintah daerah, dan lemahnya sinergi antar OPD maupun lembaga terkait juga menjadi kendala.
Dinas Ketahanan Pangan cenderung hanya fokus pada isu kerawanan pangan secara umum, sementara sumber daya manusia di bidang kesehatan masih terbatas dan belum merata Hermawati dan Sastrawan .
dengan judul AuAnalisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten .
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Lombok UtaraAy dalam Jurnal Kesehatan Qamarul Huda, volume 8 issue 2.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan pedoman wawancara, alat perekam, serta dokumentasi sebagai instrumen bantu.
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan stunting secara terintegrasi belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh berbagai kendala teknis yang muncul selama pelaksanaan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lapangan.
Qothrun Nada Ramadhani dan Dr.
Weni Rosdiana.
Sos.
AP .
dengan judul AuImplementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan LamonganAy dalam Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovan.
, volume 1 issue Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan model interaktif dari Miles dan Huberman.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ukuran dan tujuan kebijakan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Lamongan telah menunjukkan kemajuan, dengan angka prevalensi menurun hingga mencapai 16%.
Penurunan ini tidak terlepas dari kontribusi program Zero Stunting yang diinisiasi oleh Bupati Lamongan dan didukung oleh Dinas Kesehatan Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala.
Salah satu permasalahan utama adalah belum terdatanya seluruh balita penderita stunting oleh pihak pelaksana.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang diperburuk oleh mutasi pegawai, turut menghambat efektivitas pelaksanaan program.
Sumber daya dana juga belum merata menjangkau seluruh sasaran, sehingga masih ada balita stunting yang luput dari Dari segi waktu, pelaksanaan kegiatan CFC (Community Feeding Cente.
sering mengalami penundaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara orang tua balita dan pelaksana.
Meskipun demikian, agen pelaksana dinilai memiliki karakteristik yang sesuai untuk menjalankan program, dan menunjukkan sikap positif terhadap program penanggulangan stunting, tanpa adanya penolakan.
Dukungan ini berkontribusi terhadap keberhasilan .
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) implementasi.
Komunikasi antarorganisasi maupun antar pelaksana telah berjalan dengan baik, namun komunikasi dengan masyarakat masih terbatas, terutama karena rendahnya pemahaman terhadap teknologi informasi.
Dari aspek lingkungan, faktor ekonomi dan sosial masyarakat yang tergolong menengah ke bawah, serta rendahnya pemahaman terhadap program, menjadi hambatan tersendiri.
Meskipun begitu, kondisi politik di daerah cenderung mendukung pelaksanaan program.
Kesimpulannya, pelaksana program perlu memperkuat kegiatan pemantauan, evaluasi, dan sosialisasi terkait implementasi kebijakan penanggulangan stunting, serta melakukan pendampingan secara langsung sesuai dengan arahan Peraturan Bupati (PERBUP) No.
7 Tahun 2019.
Aria Raja Wiguna.
Dine Meigawati, dan M.
Rijal Amirulloh .
dengan judul AuImplementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten SukabumiAy dalam Jurnal Ilmiah Muqoddimah:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik dan Humaniora, volume 6 issue 1.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan Kabupaten Sukabumi menunjukkan pencapaian yang positif.
Berdasarkan data terakhir tahun 2020, jumlah balita yang mengalami stunting tercatat sebanyak 11.
352 jiwa dari keseluruhan balita yang telah diukur dan diperiksa kondisi kesehatannya.
Diah Ayu Pratiwi (Pratiwi, 2.
dengan judul AuImplementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kota BatamAy dalam Jurnal El-Riyasah, volume 14 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.
Untuk memperoleh data primer, peneliti menerapkan teknik observasi dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Batam dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.
Sementara itu, faktor komunikasi pelaksanaan kebijakan tersebut.
Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi kebijakan .
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) penanganan stunting di berbagai daerah, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat kota, khususnya di Kota Tanjungpinang.
Adapun keterbatasan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek kebijakan tanpa mengevaluasi dampak langsung dari intervensi yang dilakukan.
Ada kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai efektivitas program yang diterapkan di Kurangnya penelitian yang menilai peran serta partisipasi masyarakat dalam program penanganan stunting, yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai keberhasilan kebijakan.
Penelitian ini menghadirkan kebaruan .
dengan mengevaluasi implementasi kebijakan penanganan stunting secara komprehensif di Kota Tanjungpinang melalui pendekatan berbasis wilayah prioritas, penguatan integrasi data lintas instansi, dan analisis kolaborasi lintas sektor, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya.
Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik dan tata kelola pelayanan kesehatan masyarakat.
Melalui pendekatan evaluatif terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan stunting, penelitian ini memperkaya kajian tentang efektivitas kebijakan sektor kesehatan di tingkat lokal.
Penelitian ini juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya sinergi antarorganisasi, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme monitoring berbasis data dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik.
Selain itu, dengan mengangkat konteks lokal Kota Tanjungpinang, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap praktik collaborative governance dan manajemen pelayanan berbasis wilayah prioritas, yang dapat dijadikan referensi untuk pengambilan kebijakan di daerah lain dengan permasalahan serupa.
KAJIAN PUSTAKA
Kebijakan Publik Kebijakan publik merupakan rangkaian proses yang meliputi perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan dan saling berkaitan, yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama para pemangku .
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) kepentingan dalam rangka mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai persoalan publik serta pengelolaan sumber daya yang tersedia demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Asyiah et al.
, 2.
Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang dirancang dan diusulkan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu yang mengandung berbagai tantangan serta peluang, di mana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk merespons kondisi tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Pramono, 2.
Menurut Abdul Wahab (Marwiyah, 2.
, kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang memiliki kekuatan mengikat atau bersanksi, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang saling berkaitan dan berdampak luas terhadap kehidupan sebagian besar anggota masyarakat.
Evaluasi Kebijakan Publik Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap akhir dalam siklus kebijakan yang memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Dengan kata lain, suatu kebijakan publik tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa pengawasan, dan salah satu bentuk mekanisme pengawasan tersebut adalah melalui proses evaluasi kebijakan (Pramono, 2.
Evaluasi kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk mengukur tingkat efektivitas suatu pelaksanaannya kepada publik atau konstituen.
Selain itu, evaluasi juga direncanakan dengan realisasi di lapangan, serta mengungkap berbagai kelemahan yang ada guna dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Teori Mengenai Implementasi Kebijakan Teori George C.
Edward Edward i berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel (Pramono, 2.
, yaitu:
Komunikasi, menjadi elemen penting karena efektivitas implementasi .
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) sangat bergantung pada sejauh mana pesan kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana dan kelompok sasaran.
Komunikasi yang jelas dan konsisten akan meminimalkan terjadinya distorsi dalam pelaksanaan Sumberdaya, baik berupa sumber daya manusia yang kompeten maupun dukungan finansial, merupakan prasyarat mutlak.
Kebijakan yang baik tidak akan berjalan efektif jika tidak ditopang oleh sumber daya yang Disposisi, yaitu sikap, komitmen, dan karakter implementor juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.
Ketika pelaksana memiliki integritas, semangat kerja, dan kesesuaian perspektif dengan perumus kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan cenderung lebih efektif.
Sebaliknya, perbedaan orientasi atau sikap yang negatif dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.
Struktur Birokrasi, khususnya dalam hal tata kelola organisasi dan prosedur kerja.
Struktur yang terlalu hierarkis atau prosedur yang terlalu kompleks .
ed tap.
dapat menghambat fleksibilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Oleh karena itu, kesederhanaan prosedur dan kejelasan tugas dalam struktur organisasi menjadi faktor pendukung yang signifikan.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Evaluasi implementasi kebijakan menurut William Dunn, 2003 (Rinah, 2.
merupakan bagian penting dari siklus kebijakan publik yang bertujuan menilai sejauh mana kebijakan yang dirancang telah dijalankan sesuai tujuan, serta untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan (Dunn, 2.
Dalam konteks penanganan stunting, evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program intervensi gizi dan kesehatan benar-benar menjangkau kelompok sasaran secara efektif dan berkelanjutan.
Salah satu pendekatan evaluatif yang relevan untuk menilai implementasi kebijakan lintas sektor adalah model CIPP (Context.
Input.
Process.
Produc.
dari Stufflebeam.
Model ini memfasilitasi penilaian yang komprehensif terhadap kebijakan dengan cara:
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) a.
Context kebutuhan nyata masyarakat, termasuk daerah dengan prevalensi stunting Input evaluation, menilai kecukupan sumber daya seperti tenaga kesehatan, alat antropometri, dan dukungan regulasi.
Process evaluation, mengamati pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk pemantauan pertumbuhan anak di posyandu, koordinasi lintas sektor melalui TPPS, serta partisipasi masyarakat.
Product evaluation, menilai hasil program seperti penurunan prevalensi stunting atau peningkatan cakupan intervensi (Stufflebeam & Shinkfield.
Temuan pelaksanaan program stunting di Kota Tanjungpinang, seperti ketimpangan antarwilayah, underreporting data akibat rendahnya kunjungan ke posyandu, dan kurangnya intervensi berbasis wilayah prioritas, merupakan isu-isu yang dapat diungkap secara sistematis melalui evaluasi model ini.
Misalnya, pada aspek process, ketidakteraturan dalam pelaporan dan kurangnya kualitas data lintas instansi dapat menghambat efektivitas implementasi.
Sementara itu, dari dimensi product, meskipun angka stunting menurun, keberlanjutan dan distribusi manfaat program belum merata di semua kelurahan.
Lebih lanjut.
Patton .
menekankan pentingnya formative evaluation dalam proses implementasi kebijakan, yaitu evaluasi yang dilakukan secara terusmenerus untuk memperbaiki kinerja program berdasarkan umpan balik yang diterima selama pelaksanaan.
Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan di Kota Tanjungpinang untuk terus menyempurnakan program melalui pelatihan kader, pemutakhiran data berbasis wilayah, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih solid.
Dengan demikian, evaluasi implementasi kebijakan dalam konteks penanganan stunting tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah proses pelaksanaan, keterlibatan aktor, ketersediaan sumber daya, serta kecocokan intervensi dengan kebutuhan lokal masyarakat.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kota Tanjungpinang Program percepatan penurunan stunting di Kota Tanjungpinang merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, prevalensi stunting di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan dari 15,7% pada tahun 2022 menjadi 15,2% pada tahun 2023.
Meskipun angka ini menunjukkan perbaikan, target nasional dalam RPJMN yaitu di bawah 14% belum tercapai.
Capaian ini mencerminkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya optimal.
Strategi Intervensi Pemerintah Daerah Penurunan angka stunting tidak terlepas dari berbagai strategi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya melalui penguatan peran Di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang terdapat 145 posyandu aktif yang didukung oleh 232 kader kesehatan.
Posyandu berperan sebagai ujung tombak dalam pelayanan pemantauan pertumbuhan balita serta edukasi gizi kepada Selain antropometri standar seperti timbangan digital dan pengukur tinggi badan guna mendukung akurasi data status gizi anak.
Peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Dalam upaya penanganan stunting.
Pemerintah Kota Tanjungpinang membentuk dan mengaktifkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang melibatkan lintas sektor, seperti OPD, puskesmas.
PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta unsur kecamatan dan kelurahan.
TPPS melaksanakan rapat koordinasi secara berkala untuk menyelaraskan program antar instansi.
Kolaborasi ini menunjukkan bentuk nyata dari pendekatan collaborative governance, di mana penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, tetapi juga melibatkan sektor pendidikan, sosial, dan infrastruktur.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Ketimpangan Prevalensi Stunting Antarwilayah Meskipun program dilaksanakan secara menyeluruh, permasalahan ketimpangan prevalensi stunting antarwilayah masih menjadi tantangan.
Beberapa kelurahan seperti Tanjung Unggat .
,4%).
Kampung Bugis .
,5%), dan Pinang Kencana .
,5%) mencatat angka stunting yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa belum semua wilayah merasakan dampak intervensi secara Oleh karena itu, pendekatan berbasis wilayah prioritas sangat diperlukan agar program dapat lebih efektif menyasar daerah dengan kerentanan tinggi.
Permasalahan Monitoring dan Kualitas Data Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan adalah pada aspek monitoring dan kualitas data.
Masih terdapat perbedaan antara data administratif dan kondisi di lapangan, salah satunya disebabkan oleh tidak semua balita datang ke posyandu secara rutin untuk ditimbang.
Hal ini menyebabkan terjadinya underreporting, yaitu pelaporan angka stunting yang lebih rendah dari kenyataan.
Misalnya, pada tahun 2023 jumlah balita stunting meningkat dari 350 menjadi 383, namun peningkatan ini diklaim sebagai hasil dari cakupan pengukuran yang lebih luas, bukan peningkatan kasus baru.
Permasalahan ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem informasi dan integrasi data antara posyandu.
Dinas Kesehatan.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta lembaga seperti BKKBN.
Arah Implementasi yang Progresif Secara umum, pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kota Tanjungpinang telah menunjukkan arah yang progresif.
Hal ini ditunjukkan oleh penurunan prevalensi stunting, peningkatan jumlah posyandu aktif, keterlibatan lintas sektor melalui TPPS, serta penguatan kapasitas kader posyandu.
Namun, efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui pemutakhiran data yang berkualitas, intervensi berbasis wilayah prioritas, serta pelaksanaan evaluasi dan pemantauan program secara berkala dan sistematis.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) KESIMPULAN Berdasarkan hasil evaluasi implementasi kebijakan penanganan stunting di Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa program penanganan stunting yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan.
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana telah menunjukkan kemajuan yang positif.
Hal ini ditunjukkan oleh penurunan angka prevalensi stunting dari 15,7% pada tahun 2022 menjadi 15,2% pada tahun Pencapaian tersebut merupakan hasil dari penguatan peran posyandu, penyediaan alat antropometri standar, dan pelibatan aktif Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam koordinasi lintas sektor.
Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala, antara lain ketimpangan angka stunting antarwilayah, kualitas data yang belum optimal karena rendahnya cakupan pengukuran balita, serta kurangnya intervensi spesifik di wilayah yang prevalensinya tinggi.
Oleh karena itu, meskipun efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis data.
SARAN
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanganan stunting di Kota Tanjungpinang, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pemantauan dan integrasi data antara posyandu.
Dinas Kesehatan, dan lembaga terkait seperti BKKBN guna menjamin keakuratan serta keterbaruan data yang digunakan dalam perencanaan program.
Selain itu, intervensi perlu difokuskan pada wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi melalui pendekatan berbasis wilayah prioritas, agar pelaksanaan program menjadi lebih tepat sasaran.
Peningkatan kapasitas kader posyandu dan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga harus menjadi perhatian melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek gizi, komunikasi risiko, dan pencatatan data.
Di samping itu, penguatan kolaborasi lintas sektor perlu terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti OPD, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, sehingga penanganan stunting dapat berjalan secara holistik dan Terakhir, diperlukan evaluasi kebijakan secara berkala dengan .
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) pendekatan berbasis bukti agar strategi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu menjawab tantangan yang ada di lapangan.
DAFTAR PUSTAKA