JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN
DI INDONESIA: TINJAUAN REGULASI.
PERMASALAHAN DAN
POTENSI DAMPAK
DEVELOPMENT POLICIES EVALUATION OF INFILTRATION
WELLS IN INDONESIA: OVERVIEW OF REGULATIONS.
ISSUES
AND POTENTIAL IMPACTS
Andi Setyo Pambudi* Direktorat Pemantauan.
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappena.
Gedung Bappenas Lantai 9.
Jl.
Rasuna Said.
Kuningan.
Setia Budi.
Jakarta Selatan.
Daerah Khusus Jakarta 12920 *E-mail koresponden: : andi.
pambudi@bappenas.
ORCHID ID: https://orcid.
org/0000-0001-7031-1240 disubmit: 12 Februari 2025, direvisi: 11 Oktober 2025, diterima: DD Month y
ABSTRAK
Perubahan iklim, urbanisasi, dan alih fungsi lahan telah memperburuk ketidakseimbangan sistem hidrologi di Indonesia, memicu banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau.
Sumur resapan dipromosikan sebagai solusi teknis konservasi air, namun implementasinya belum optimal.
Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis, sementara kajian yang mengintegrasikan regulasi, kelembagaan, dan sosial-ekonomi masih terbatas.
Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan sumur resapan secara komprehensif, terutama dalam mendukung target ketahanan air nasional.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi, mengidentifikasi permasalahan teknis dan kelembagaan, serta merumuskan strategi pengembangan sumur resapan yang berkelanjutan.
Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap regulasi dan jurnal ilmiah, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan 15 peserta dari lima provinsi.
Tiga temuan utama meliputi: .
belum terintegrasinya kebijakan sumur resapan dalam dokumen perencanaan daerah.
lemahnya kualitas teknis dan sistem pemeliharaan.
minimnya koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.
Rekomendasi kebijakan mencakup harmonisasi regulasi nasional-daerah, kewajiban studi teknis sederhana, pembentukan tim lintas dinas, serta insentif bagi pengembang dan warga.
Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis wilayah dalam pengembangan sumur resapan di Indonesia.
Kata kunci: Sumur Resapan.
Kebijakan.
Sumberdaya Air.
Regulasi
ABSTRACT
Climate change, rapid urbanization, and land-use conversion have disrupted IndonesiaAos hydrological balance, leading to frequent floods during the rainy season and water scarcity during dry periods.
Infiltration wells have emerged as a technical solution for water conservation, yet their implementation remains suboptimal.
Previous studies have primarily focused on technical aspects, while integrated evaluations covering regulatory, institutional, and socio-economic dimensions are still lacking.
This research addresses that gap by comprehensively evaluating infiltration well Pambudi.
, .
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah, 08.
, page 195 Ae 216 https://doi.
org/10.
56945/jkpd.
A The Author.
Published by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.
0 International License.
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
policies to support national water resilience targets.
The study aims to analyze regulatory frameworks, identify technical and institutional challenges, and formulate sustainable development Using a qualitative approach, the research combines literature review of laws, standards, and academic journals with a Focus Group Discussion (FGD) involving 15 participants from water agencies in five provinces.
Three key findings emerged: .
infiltration wells are not yet integrated into regional planning documents such as RPJMD and spatial plans.
technical quality and maintenance systems are weak and inconsistent.
cross-sectoral coordination and community involvement are minimal.
Policy recommendations include harmonizing national-local regulations, mandating basic hydrogeological assessments, establishing inter-agency task forces, and offering incentives for developers and communities.
The study highlights the urgency of collaborative, regionspecific approaches to scale up infiltration well development in Indonesia.
Keywords: Infiltration Wells.
Policy.
Water Resources.
Regulation PENDAHULUAN struktur rekayasa yang memungkinkan air Indonesia sebagai negara tropis dengan hujan meresap ke dalam tanah, membantu dua musim dominan .
ujan dan kemara.
mengisi kembali akuifer dan mengurangi limpasan permukaan.
Secara teoritis, sumur pengelolaan sumber daya air (Sulistyaningsih resapan mendukung prinsip imbuhan buatan et al.
, 2.
Fenomena perubahan iklim, .
rtificial recharg.
yang penting untuk urbanisasi yang masif, dan alih fungsi lahan menjaga keseimbangan siklus air.
Alih sistem hidrologi.
Di musim hujan, banjir perubahan sistem sumber daya air atau sistem menjadi ancaman rutin, sementara di musim hidrologi yang mengakibatkan bertambahnya kemarau, kekeringan dan krisis air bersih jumlah lahan kritis yang memerlukan waktu menghantui banyak wilayah.
Pertumbuhan lama untuk kembali ke kondisi semula (Jamil et al.
, 2023.
Pambudi, 2022.
Sumur resapan memperparah situasi ini, karena semakin banyak lahan resapan yang hilang dan Namun, digantikan oleh permukaan kedap air seperti meskipun konsep ini telah dikenal luas dan beton dan aspal (Maryono et al.
, 2.
bahkan diatur dalam Akibatnya, air hujan tidak lagi meresap ke nasional dan daerah, implementasinya di dalam tanah, melainkan langsung mengalir sebagai limpasan permukaan, memperbesar risiko banjir dan mengurangi cadangan air Sebagai negara yang terletak di garis Indonesia Dalam konteks ini, sumur resapan matahari secara konsisten sepanjang tahun muncul sebagai solusi teknis yang relevan dan dan hanya memiliki dua musim, yakni musim ramah lingkungan.
Sumur resapan adalah hujan dan kemarau.
Dominasi kedua musim JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
rekayasa teknik berbentuk sumur, yang ketersediaan air, sehingga memungkinkan berfungsi sebagai tempat penampungan air terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang berasal dari permukaan tanah.
Sumur (Pambudi, 2024.
Sulistyaningsih et al.
, 2.
resapan berkaitan dengan sistem drainase Hal ini merupakan dampak yang negatif dan karena peran pentingnya dalam pengendalian dapat mengakibatkan peningkatan aliran limpasan permukaan (Mardiah et al.
, 2.
Sumur resapan adalah salah satu jenis sumur kekurangan air bersih saat musim kemarau yang terbentuk secara alami dengan bantuan (Fransiska, infiltrasi air di suatu area atau lokasi tertentu.
Penerapan teknologi tepat guna saat ini Selain itu, sumur resapan berfungsi sebagai diharapkan mampu membantu mengatasi penampung air hujan serta air pembuangan, permasalahan sistem tersebut dan juga yang kemudian diserap ke dalam tanah.
Pambudi, mengantisipasi tingkat pemulihan lahan kritis yang memerlukan waktu relatif lama.
Dalam imbuhan buatan .
rtificial recharg.
, yang pengisian akuifer terkelola menjadi semakin prosesnya dipengaruhi gravitasi bumi.
Sifat populer sebagai pilihan untuk memerangi tanah mempunyai peran yang sangat penting kelangkaan air sekaligus pencegahan bencana sebagai media peresap.
Sifat fisik tanah yang banjir (Kalwa et al.
, 2021.
Setiabudi, 2.
memungkingkan terjadinya rembesan akibat Pengisian akuifer terkelola adalah proses Secara teori, proses pengisian air pada Koefisien menambahkan air ke dalam lapisan tanah atau .
oefficient of permeabilit.
memiliki satuan batuan bawah tanah .
agar dapat yang serupa dengan kecepatan dan sering disimpan dan dimanfaatkan kembali saat digunakan oleh para ahli teknik tanah Pendekatan ini tidak hanya .
membantu menjaga ketersediaan air tanah, mempengaruhi koefisien permeabilitas tanah, seperti distribusi ukuran pori-pori, kekentalan cairan, kekasaran permukaan butiran tanah, mengurangi genangan, serta memperbaiki distribusi ukuran butir, angka pori, dan derajat kualitas lingkungan secara berkelanjutan.
kejenuhan tanah.
Struktur tanah pada tanah Sumur resapan adalah salah satu solusi Beberapa lempung, memiliki peran penting dalam teknis hal tersebut yang dinilai sebagai bentuk upaya yang lebih selaras dengan isu-isu Banyaknya keberadaan lubang resapan, dapat Sumur resapan adalah struktur meningkatkan daya serap air tanah, karena air JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
akan lebih mudah meresap ke dalam tubuh Sumur resapan air memiliki peran .
tanah (Bahunta & Waspodo, 2019.
penting dalam meningkatkan ketinggian air Muntaha et al.
, 2.
tanah, mencegah intrusi air laut, mengurangi Pembangunan genangan air banjir, serta melestarikan dan menyelamatkan sumber daya air dalam jangka pengelolaan air hujan dan konservasi sumber panjang(Nurkhotiah et al.
, 2023.
Pambudi, daya air tanah.
Secara fungsional, sumur Oleh karena itu, perlu adanya resapan mampu menahan dan meresapkan air pembuatan sumur resapan terutama pada hujan ke dalam tanah, sehingga dapat pembangunan gedung, mengurangi volume limpasan permukaan yang berpotensi menimbulkan genangan, perumahan dan Fenomena pembangunan sumur resapan banjir, dan erosi.
Selain itu, keberadaan sumur Indonesia resapan turut menjaga keseimbangan muka air ketimpangan antara teori dan praktik.
Di satu tanah dengan meningkatkan cadangan air sisi, regulasi seperti Undang-Undang Nomor bawah permukaan.
Hal ini berdampak pada 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pencegahan penurunan tanah atau subsidensi Pengelolaan yang sering terjadi akibat eksploitasi air tanah Peraturan Pemerintah No.
16 Tahun 2018 secara berlebihan.
Di wilayah pesisir, sumur resapan juga berperan dalam menghambat Pengendalian intrusi air laut serta menurunkan tingkat memberikan landasan hukum yang kuat.
pencemaran air tanah melalui proses filtrasi sisi lain, pelaksanaan di lapangan sering kali alami(Bahunta & Waspodo, 2019.
Muntaha et tidak optimal.
Banyak sumur resapan yang , 2.
dibangun tanpa mempertimbangkan kondisi Lingkungan Pengelolaan Hidup.
Kualitas Pencemaran Air Air.
Pada dasarnya, tujuan utama pembuatan hidrogeologi lokal, desain yang sesuai, atau sumur resapan adalah untuk menampung dan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan.
menyerap air hujan ke dalam tanah.
Idealnya.
Akibatnya, sumur resapan bertujuan untuk menyimpan, berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan menampung, dan menambah cadangan air berpotensi menimbulkan masalah baru seperti tanah, serta mengurangi limpahan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air lainnya.
stabilitas tanah.
Hal sumur-sumur Gap penelitian dalam isu ini cukup dimanfaatkan pada musim kemarau dan Sebagian besar studi sebelumnya membantu mengurangi risiko banjir.
berfokus pada aspek teknis sumur resapan, seperti desain, permeabilitas tanah, dan JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
Namun, kajian yang mengintegrasikan aspek (Bunganaen et al.
, 2016.
Satriawansyah et al.
regulasi, kelembagaan, sosial, dan ekonomi Oleh karena itu, mengulas lebih dalam masih terbatas.
Belum banyak penelitian yang secara teknis konsep sumur resapan ini dan secara komprehensif mengevaluasi kebijakan evaluasi kebijakannya menjadi hal yang pembangunan sumur resapan dari hulu ke penting bagi pengambil kebijakan.
hilirAimulai dari perencanaan, pelaksanaan.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah hingga pemantauan dan evaluasi.
Padahal, untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan keberhasilan pembangunan sumur resapan Penelitian dukungan teknis yang memadai.
menganalisis permasalahan teknis dan non- Urgensi penelitian ini semakin tinggi teknis yang dihadapi terkait kebijakan sumur mengingat ancaman krisis air yang kian nyata.
Data
RPJMN
Indonesia 2020Ae2024 bahwa kebutuhan air baku domestik dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang industri terus meningkat, sementara cadangan air tanah menurun.
Pemerintah menargetkan keberlanjutan pembangunan sumur resapan.
peningkatan pasokan air baku hingga 131,36 Manfaat dari penelitian ini bersifat mA/detik pada tahun 2024, dan sumur resapan Secara akademik, penelitian ini dipandang sebagai salah satu strategi untuk konservasi air dengan pendekatan lintas kebijakan yang menyeluruh, pembangunan sektor dan lintas disiplin.
Secara praktis, hasil sumur resapan berisiko menjadi proyek penelitian ini dapat menjadi acuan bagi jangka pendek yang tidak berkelanjutan.
Oleh pembuat kebijakan dalam merancang program karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya pembangunan sumur resapan yang lebih menyoroti aspek teknis, tetapi juga menelaah efektif dan efisien.
Bagi pemerintah daerah, regulasi, kelembagaan, dan dinamika sosial yang memengaruhi efektivitas kebijakan.
membantu menyusun regulasi lokal yang Namun.
Pembangunan sumur resapan dengan lebih kontekstual dan operasional.
Bagi masyarakat dan dunia usaha, penelitian ini selamanya berjalan sesuai yang direncanakan.
membuka peluang untuk berpartisipasi aktif Sumur resapan mungkin mengalami kinerja dalam pembangunan dan pemeliharaan sumur yang buruk jika ada masalah dengan desain.
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
ekonominya dalam jangka panjang.
Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Setiap provinsi mengirimkan tiga orang peserta yang memiliki pengalaman langsung METODE PENELITIAN dalam perencanaan dan pelaksanaan sumur Penelitian ini menggunakan pendekatan resapan di daerah masing-masing.
Kegiatan kualitatif dengan metode studi literatur dan FGD Focus Group Discussion (FGD)/ wawancara kelompok terarah/terfokus/terpumpun.
Studi literatur dilakukan terhadap berbagai regulasi nasional dan daerah, jurnal ilmiah, serta menciptakan pemahaman kolektif terhadap dokumen teknis dari kementerian terkait yang fenomena tertentu (Krueger & Casey, 2.
membahas kebijakan dan implementasi sumur Analisis dokumen mencakup Undang- resapan di Indonesia.
Studi literatur adalah Undang No.
32 Tahun 2009.
PP No.
16 Tahun 2018, serta peraturan teknis dari Kementerian mengevaluasi dan melakukan sintesis yang PUPR.
KLH, dan ESDM, termasuk SNI sistematis terhadap berbagai hasil penelitian 8456:2017 tentang sumur dan parit resapan air dan ide yang digagas oleh praktisi dan peneliti serta berbasis pada regulasi/kebijakan yang pembangunan sumur resapan diharapkan ada (Machi & McEvoy, 2022.
Strauss & Corbin, 1.
pengendalian dan perbaikan bagi pengambil metode untuk Analisis Beberapa regulasi yang dijadikan bahan kebijakan di Indonesia agar pembangunan analisis dimulai dari level undang-undang sumur resapan lebih efektif, efisien dan sampai keputusan operasional dari pemerintah Studi literatur juga mengambil intisari berkelanjutan yang diharapkan.
dari berbagai jurnal terkait isu-isu penting pembangunan sumur resapan di Indonesia dari HASIL DAN PEMBAHASAN aspek teknis dan non teknis.
Selain itu.
Analisis Regulasi Pembangunan Sumur Resapan di Indonesia dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengetahui dampak positif maupun Regulasi pembangunan sumur resapan dampak negatif kebijakan sumur resapan di Indonesia telah mengalami perkembangan berbasis pengetahuan peserta.
Peserta FGD yang cukup signifikan dalam dua dekade adalah 15 peserta yang terdiri atas perwakilan Pemerintah pusat melalui berbagai dari Dinas Sumber Daya Air di lima provinsi:
kementerian telah mengeluarkan sejumlah DKI Jakarta.
Jawa Timur.
Kalimantan Timur, peraturan yang menjadi landasan hukum dan JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
teknis bagi pelaksanaan konservasi air melalui sumur resapan.
Namun, meskipun kerangka meresapkan air hujan ke dalam tanah dan/atau lapisan batuan pembawa air.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghadapi tantangan serius, terutama dalam juga mengatur penggunaan sumur resapan hal harmonisasi antar sektor dan adaptasi dalam konteks penghematan air tanah melalui terhadap kondisi lokal.
Peraturan Menteri No.
15 Tahun 2012.
Secara nasional.
Undang-Undang No.
Namun, regulasi-regulasi 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi perencanaan pembangunan daerah.
Di tingkat payung hukum utama yang mengakui sumur daerah, peraturan yang mengatur sumur resapan masih bersifat parsial dan tidak Regulasi Beberapa pemerintah daerah telah mengadopsi kebijakan konservasi air melalui sebagai bagian dari perlindungan ekosistem perda atau surat edaran, namun banyak pula dan pengendalian pencemaran.
Selanjutnya, yang belum memiliki regulasi operasional Peraturan Pemerintah No.
16 Tahun 2018 pelaksanaan pembangunan sumur resapan di Pengendalian Pencemaran Air mengatur lebih daerah sangat bergantung pada inisiatif lokal rinci tentang pengelolaan air hujan, termasuk dan belum menjadi bagian dari sistem penggunaan sumur resapan sebagai metode perencanaan yang terstruktur.
Pengelolaan Kualitas Air teknis yang direkomendasikan.
Hal Selain itu, regulasi yang ada belum Kementerian Pekerjaan Umum dan sepenuhnya mempertimbangkan keragaman Perumahan Rakyat (PUPR) turut memperkuat kondisi geologis dan sosial budaya di regulasi melalui Peraturan Menteri No.
Indonesia.
Misalnya, di wilayah dengan tanah
20/PRT/M/2018
Cara lempung atau lahan gambut, efektivitas sumur Bangunan resapan menjadi rendah jika tidak disesuaikan Gedung, yang menyebutkan bahwa sumur dengan karakteristik lokal.
Oleh karena itu, resapan merupakan komponen teknis dalam diperlukan regulasi turunan yang lebih Perhitungan Standar Kementerian Tata Biaya Lingkungan Selain fleksibel dan adaptif, serta panduan teknis Hidup yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Peraturan Menteri No.
Tahun Pemanfaatan Air Hujan, yang mendefinisikan masing-masing daerah.
Dari FGD, menyampaikan bahwa meskipun regulasi JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
pusat cukup lengkap, pelaksanaannya sering kali tidak didukung oleh koordinasi antar Tabel 1 Sintesis Konsep Sumur Resapan Pada Regulasi Setingkat Kementerian di Indonesia Pembangunan sumur resapan sering kali menjadi proyek sektoral yang tidak melibatkan dinas lain yang relevan, seperti dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum, atau dinas perumahan.
Akibatnya, konservasi air dengan kebijakan tata ruang, sanitasi, atau pembangunan gedung.
Hasil FGD juga mendapatkan informasi tentang konsep sumur resapan dalam regulasi yang disajikan dalam Tabel 1.
Pemerintah daerah memandang sumur
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Regulasi
Peraturan Operasional Menteri Pekerjaan Umum Republik
Indonesia
Nomor
20/PRT/M/2
018 tentang Tata Cara Perhitungan Standar Biaya Bangunan Gedung Sarana drainase yang menyerap air dalam tanah Lubang yang dibuat untuk menyerap air dalam tanah pembawa air.
Tujuan Konservasi sumber daya Konservasi sumber daya berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kebijakan merujuk pada UU 23/2014 serta regulasi Namun, dalam perencanaan dan pelaksanaan, muncul berbagai persoalan yang Untuk regulasi, diperlukan pendekatan lintas sektor Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan Konsep penting dikaji dari perspektif perencana Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Penghemata Penggunaan Air Tanah Salah menyerap air dalam tanah kembali air Konservasi sumber daya Sumber: Hasil FGD, 2025 dan lintas level pemerintahan.
Pemerintah pemerintah daerah perlu menyusun regulasi Analisis Permasalahan Pembangunan Sumur Resapan dari Aspek Teknis dan Kebijakan Pembangunan sumur resapan di operasional yang sesuai dengan kondisi lokal.
Indonesia Selain itu, perlu ada mekanisme insentif dan permasalahan yang bersumber dari aspek pengawasan yang jelas agar regulasi tidak teknis dan kebijakan.
Meskipun secara hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar- konsep sumur resapan merupakan solusi yang benar diimplementasikan secara konsisten dan efektif untuk konservasi air dan pengendalian banjir, pelaksanaannya di lapangan sering pusat perlu mendorong harmonisasi kebijakan melalui forum koordinasi nasional, sementara JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
banyak daerah, tidak ada sistem monitoring Permasalahan ini muncul mulai dari tahap atau anggaran khusus untuk pemeliharaan.
perencanaan, desain, konstruksi, hingga Akibatnya, sumur yang sudah dibangun dibiarkan rusak dan tidak berfungsi, sehingga Dari aspek teknis, salah satu masalah adalah kurangnya Banyak Dari aspek kebijakan, ditemukan bahwa pembangunan sumur resapan belum menjadi mempertimbangkan kondisi hidrogeologi, prioritas dalam perencanaan pembangunan tingkat infiltrasi tanah, atau volume air hujan Banyak pemerintah daerah yang yang diprediksi secara hidrologi.
Akibatnya, belum memasukkan sumur resapan dalam sumur resapan tidak berfungsi optimal, dokumen perencanaan seperti RPJMD atau bahkan dalam beberapa kasus mengalami RTRW.
Hal ini menyebabkan pembangunan kegagalan total.
Beberapa peserta FGD sumur resapan hanya dilakukan sebagai menyebutkan bahwa sumur resapan yang proyek tambahan atau simbolis, bukan dibangun di tanah liat atau dekat dengan sebagai bagian dari strategi konservasi air sumber polusi cenderung cepat tersumbat yang terintegrasi.
kajian lokasi manfaatnya tidak dapat dirasakan secara atau menyebabkan pencemaran air tanah.
Selain itu, desain sumur resapan sering Koordinasi antar instansi juga menjadi Pembangunan kali tidak mengikuti standar teknis yang resapan melibatkan berbagai pihak, termasuk ditetapkan dalam SNI 8456:2017.
Banyak dinas lingkungan hidup, dinas pekerjaan proyek yang menggunakan desain sederhana umum, dinas perumahan, dan masyarakat.
tanpa sistem filtrasi atau pelindung terhadap Namun, tidak ada mekanisme koordinasi endapan lumpur.
Hal ini menyebabkan sumur yang jelas, sehingga sering terjadi tumpang cepat rusak dan tidak dapat digunakan dalam tindih atau kekosongan tanggung jawab.
jangka panjang.
Kualitas konstruksi juga Beberapa peserta FGD menyampaikan bahwa menjadi masalah, terutama jika pembangunan pembangunan sumur resapan di kawasan perumahan sering kali tidak disertai dengan pendampingan teknis yang memadai.
regulasi wajib dari pemerintah daerah.
Permasalahan teknis ini diperparah oleh sehingga hanya bergantung pada inisiatif Sumur Hasil FGD juga mendapatkan seperti pembersihan, pemeriksaan struktur, pembangunan sumur resapan yang disajikan dan pengukuran daya resap.
Namun, di dalam Tabel 2.
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
Selain Permasalahan bergantung pada dana pemerintah, baik melalui APBD maupun DAK.
Belum banyak skema pembiayaan alternatif yang melibatkan dunia usaha atau masyarakat.
Padahal, sumur resapan memiliki potensi ekonomi jangka ketersediaan air bersih dan mengurangi biaya penanggulangan banjir.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih Perencana an dan yang tidak strategis dan partisipatif.
Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan konservasi air yang memasukkan sumur resapan sebagai komponen utama, serta membentuk tim Selain mekanisme insentif bagi masyarakat dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam Tabel 2 Permasalahan Pembangunan Sumur Resapan di Indonesia Permasalahan Penjelasan Perubahan Perubahan kondisi hidrologi, seperti penurunan muka air tanah atau perubahan tata air permukaan, dapat Jika kondisi hidrologi signifikan, sumur resapan mungkin perlu disesuaikan Sumber Literatur (Bunganaen et al.
, 2016.
Wigati Ichwan.
Wirasembad a et al.
, 2.
Kontamin asi air Kurangny an dan Penjelasan atau diubah untuk Salah permasalahan dari aspek teknis yang perlu diperhatikan adalah kurangnya perencanaan dan desain yang tepat Desain tanah, atau volume air hujan yang diprediksi secara dengan baik atau bahkan mengalami Air tanah dapat tercemar polutan atau bahan kimia berbahaya dari air dengan baik.
Hal ini terjadi jika limbah yang buruk, atau jika tanah di menyaring polutan.
Salah permasalahan dari sisi sosial adalah kesadaran tentang pentingnya sumur Banyak tidak tahu tentang Sumber Literatur (Bahunta & Waspodo.
Gunawan et Iriani et al.
(Maryono et Mukaromah.
Suprayogi & Malawani, (Angguniko.
Daniel et al.
, 2012.
Rafsanjani et , 2.
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
Permasalahan Kurangny a regulasi Kurangny Permasala aan dan Penjelasan membangun dan Hal secara luas.
Dalam menganggap sumur resapan sebagai hal yang tidak penting atau rumit.
Dalam kelembagaan yang kurang kuat dalam bentuk regulasi dan menjadi hambatan untuk membangun Tanpa hukum yang jelas merasa terdorong sumur resapan.
Sumur sering melibatkan termasuk individu, pemerintah daerah, dan badan-badan Kurangnya kolaborasi di antara pihak-pihak perencanaan yang tidak efektif, atau pelaksanaan yang tidak terkoordinasi.
Sumur pemeliharaan yang Kurangnya Sumber Literatur Permasalahan (Diandra Kusuma Satriawa nsyah et , 2.
(Nurkhotiah et al.
, 2023.
Prayitno et Rafsanjani et , 2.
Keterbatasan sumber daya dan teknis Penjelasan masalah teknis dan berfungsi dengan Tidak perhatian terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan dapat Dalam standar teknis atau tidak sesuai dengan kondisi lingkungan Keterbatasan teknis dalam desain dan buruk atau bahkan Selain keterbatasan sumber daya seperti dana dan tenaga kerja dapat mempengaruhi kemampuan untuk memelihara sumur Sumber Literatur (Iriani et al.
Nurwidyani ngrum et al.
Sajar.
Sumber: Hasil FGD, 2025 Pembangunan sumur resapan adalah salah satu metode yang umum digunakan (Molya et al.
Mukaromah.
Nyoto Ruldeviyani, untuk mengelola air hujan dan menjaga keseimbangan air tanah di daerah perkotaan (Wigati & Ichwan, 2017.
Wirasembada et al.
Sumur resapan adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
Sumur resapan secara teori Dengan digunakan untuk mengelola air hujan dengan permukaan dan membiarkan air hujan cara menyerapnya ke dalam tanah, sehingga meresap ke dalam tanah, sumur resapan mengurangi genangan air dan membantu memperbaiki siklus alamiah air.
tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman.
Dampak positif pembangunan sumur Dalam pembangunan berkelanjutan, resapan salah satunya adalah mengurangi penting untuk mempertimbangkan desain dan lokasi sumur resapan (Mukaromah, 2020.
Bunganaen et al.
, 2016.
Iriani et al.
, 2.
Nyoto & Ruldeviyani, 2.
Faktor-faktor Dengan menyerap air hujan ke dalam tanah seperti kondisi tanah, curah hujan, dan tata melalui sumur resapan, aliran air permukaan letak bangunan harus dipertimbangkan untuk dapat dikurangi, sehingga risiko banjir dapat memastikan efektivitas sumur resapan.
Selain Sumur resapan juga membantu itu, perawatan dan pemeliharaan rutin juga mengurangi beban saluran drainase dan penting dilakukan agar sumur resapan tetap sistem perpipaan, yang dapat menjadi pemicu berfungsi dengan baik.
Dengan memasukkan Pada kasus tertentu, sumur resapan sumur resapan dalam desain pembangunan, juga memungkinkan air hujan disaring secara kita dapat mengelola air secara berkelanjutan, alami oleh tanah sebelum mencapai sumber melindungi lingkungan, dan mendukung air bawah tanah.
Proses ini membantu dalam mengurangi risiko pencemaran air karena pengelolaan sumber daya air.
(Bahunta Waspodo, tanah berfungsi sebagai media penyaringan Meskipun demikian, ada beberapa alami yang dapat menghilangkan zat-zat polutan sebelum mencapai sumber air.
pembangunan sumur resapan di daerah.
Salah Dampak positif lain dari pembangunan sumur resapan adalah menjaga ketersediaan penurunan kualitas air tanah.
Jika sumur air tanah.
Dalam beberapa daerah, sumber air resapan tidak dirawat dengan baik atau tidak tanah menjadi semakin terbatas akibat pemanasan global dan eksploitasi yang kontaminasi air tanah (Maryono et al.
, 2022.
Mukaromah, 2020.
Suprayogi & Malawani, memperbaiki ketersediaan air tanah dengan Bahan kimia berbahaya, seperti memungkinkan air hujan meresap ke dalam limbah industri atau sisa-sisa pertanian, dapat tanah dan mengisi kembali akuifer di bawah meresap ke dalam sumur resapan dan mencemari air tanah, sehingga berdampak Sumur Sumur menyediakan air yang dibutuhkan oleh JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
buruk pada kualitas air minum dan sumber air tanah tertentu juga pembangunan sumur resapan yang efektif.
Pembangunan sumur resapan juga Sumur resapan yang tercemar dapat berpotensi risiko banjir lokal (Azwarman, menyebabkan masalah kesehatan (Suprayogi Lubis et al.
, 2.
Jika sistem sumur & Malawani, 2.
Jika air tanah tercemar resapan tidak memadai atau tidak mampu akibat sumur resapan yang tidak baik, dapat menampung aliran air hujan yang berlebihan, maka air dapat meluap dan menimbulkan manusia dan hewan yang mengonsumsinya.
banjir lokal.
Hal ini terjadi ketika sumur Kontaminan yang hadir dalam air tanah yang resapan sudah penuh dan tidak dapat tercemar dapat menyebabkan penyakit dan menyerap air lebih lanjut.
Jika tidak ada gangguan kesehatan, terutama sistem pembuangan air hujan yang memadai, banjir dapat merendam jalan, pemukiman, atau area lainnya.
kontaminasi tanah dan air biasanya lebih Pada beberapa kasus, pembangunan jika air digunakan untuk minum daerah perkotaan, risiko tinggi akibat aktivitas manusia seperti industri, transportasi, dan kegiatan domestik.
menurunkan kestabilan tanah (Gunawan et Ketika air hujan mengalir melalui permukaan , 2.
Pembangunan sumur resapan yang tidak tepat dapat mengakibatkan penurunan terjadinya pencemaran pada air tanah di kestabilan tanah di sekitarnya.
Ketika air dalam sumur resapan meningkat.
Oleh sebab meresap ke dalam tanah, dapat terjadi itu, perlunya dilakukan pengujian dan perubahan pada komposisi dan kelembaban tanah, yang dapat menyebabkan penurunan memastikan air yang terkumpul dalam sumur tanah atau pergerakan tanah.
Hal ini dapat resapan aman untuk digunakan.
mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur di sekitarnya, seperti jalan atau bangunan.
Kondisi geologi dan struktur tanah pada suatu Potensi Pengembangan Sumur Resapan di Indonesia Sumur resapan memiliki potensi besar sumur resapan.
Tanah yang sangat liat atau untuk dikembangkan sebagai instrumen tanah yang memiliki tingkat rembesan yang strategis dalam pengelolaan sumber daya air tinggi dapat menghambat kemampuan sumur di Indonesia.
Dengan karakteristik iklim resapan untuk menyerap air dengan baik.
tropis yang ditandai oleh curah hujan tinggi Selain itu, adanya batuan keras atau formasi dan pola musim yang ekstrem, kebutuhan akan sistem konservasi air yang adaptif dan JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
berkelanjutan semakin mendesak.
Dalam dengan program pembangunan infrastruktur konteks ini, sumur resapan tidak hanya Padahal, peserta FGD sepakat bahwa jika sumur resapan dikembangkan secara sistematis dan mencegah banjir, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat cadangan air tanah, cadangan air tanah akan sangat signifikan.
mendukung ketahanan air nasional.
Potensi pengembangan sumur resapan Studi literatur menunjukkan bahwa juga terlihat dari fleksibilitasnya untuk sumur resapan telah diakui dalam berbagai diterapkan di berbagai jenis wilayah.
kawasan perkotaan, sumur resapan dapat konservasi air.
Regulasi seperti Undang- dibangun di halaman rumah, taman kota, atau Undang No.
32 Tahun 2009.
Peraturan area parkir untuk mengurangi genangan dan Pemerintah No.
16 Tahun 2018, dan SNI memperbaiki kualitas air tanah.
Di wilayah 8456:2017 memberikan landasan hukum dan pedesaan, sumur resapan dapat mendukung teknis yang cukup kuat untuk mendorong pertanian berkelanjutan dengan menjaga pembangunan sumur resapan secara nasional.
ketersediaan air irigasi.
Beberapa peserta Selain itu, peraturan dari Kementerian PUPR.
FGD menyampaikan bahwa di daerah dengan KLHK, dan ESDM menunjukkan bahwa risiko kekeringan tinggi, sumur resapan sumur resapan telah diposisikan sebagai menjadi alternatif penting untuk menjaga bagian dari sistem drainase bangunan, pasokan air bersih, terutama di musim pengelolaan air hujan, dan penghematan air Hasil FGD juga mendapatkan Namun, potensi ini belum sepenuhnya informasi tentang potensi dampak positif dan dimanfaatkan secara optimal di tingkat dampak negatif pembangunan sumur resapan yang disajikan dalam Tabel 3.
Hasil FGD yang melibatkan perwakilan Dari sisi kelembagaan, pengembangan dari lima provinsi mengungkapkan bahwa sumur resapan dapat diperkuat melalui meskipun regulasi pusat cukup lengkap, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaksanaannya di daerah masih terbatas.
masyarakat, dan dunia usaha.
Model triple Banyak pemerintah daerah belum menjadikan helix yang melibatkan ketiga aktor ini dinilai sumur resapan sebagai prioritas dalam efektif untuk mempercepat pembangunan dan dokumen perencanaan seperti RPJMD atau pemeliharaan sumur resapan.
Pemerintah RTRW.
Pembangunan sumur resapan sering dapat menyediakan regulasi dan insentif, kali dilakukan secara sporadis, tanpa integrasi JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
pembangunan dan pemeliharaan, sementara Tabel 3 dunia usaha dapat berkontribusi dalam Potensi Dampak Positif dan Dampak Negatif Pembangunan Sumur Resapan pembiayaan dan inovasi teknologi.
Beberapa peserta FGD mengusulkan agar pemerintah Dampak pengurangan pajak atau kemudahan perizinan bagi pengembang yang membangun sumur resapan di kawasan perumahan.
Potensi Potensi ekonomi dari sumur resapan juga tidak bisa diabaikan.
Dengan menjaga cadangan air tanah dan mengurangi risiko banjir, sumur resapan dapat menurunkan meningkatkan efisiensi penggunaan air.
mendukung pengelolaan air limbah dan Potensi pemanfaatan air hujan sebagai sumber Studi literatur menunjukkan bahwa di beberapa negara, sumur resapan telah Positif menjadi bagian dari strategi ekonomi hijau dan pembangunan berketahanan iklim.
Untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem informasi.
Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pemetaan Potensi berbasis GIS untuk memantau lokasi, kondisi, dan kinerja sumur resapan secara real-time.
Sistem ini juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan baru yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, pelatihan teknis bagi aparatur dan masyarakat perlu dilakukan secara berkala agar pembangunan dan pemeliharaan sumur resapan dapat dilakukan sesuai standar.
Potensi Penjelasan Dengan pemerintah dapat menghemat biaya infrastruktur, dan Infrastruktur yang lebih tahan terhadap banjir menjaga aktivitas perkotaan yang perdagangan, dan Sumur resapan ketersediaan air tanah, sehingga pada penyediaan air bersih melalui impor air.
Proses dan pemeliharaan pekerjaan untuk berbagai sektor, lingkungan, dan JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
Dampak Potensi nilai properti Potensi bisnis baru Potensi Negatif Potensi Potensi dampak pada Penjelasan Properti dikelola dengan dan pelestarian jual yang lebih Potensi seperti produsen material ramah lingkungan untuk Investasi dalam skala besar alokasi dana yang signifikan, baik dari pemerintah Dalam juga berpotensi Jika strategi tidak diterapkan secara efisien, proyek anggaran tanpa Industri pengolahan air atau penyediaan air bersih swasta Dampak Penjelasan pendapatan jika menggunakan air Jika proyek lebih banyak terfokus daerah tertinggal tidak merasakan dampak ekonomi Potensi dan manfaat yang tidak Sumber: Hasil FGD, 2025 Integrasi kebijakan juga menjadi kunci pengembangan sumur resapan.
Kebijakan konservasi air perlu dihubungkan dengan pembangunan gedung.
Sumur resapan harus diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah, bukan sebagai proyek tambahan atau simbolis.
Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas dan pengelolaan sumber daya air.
Sebagai pengembangan sumur resapan di Indonesia Dengan dukungan regulasi yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, dan inovasi teknologi yang berkelanjutan, sumur resapan menghadapi tantangan perubahan iklim, urbanisasi, dan krisis air.
Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan sumur JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
resapan bukan hanya mungkin, tetapi juga berbasis data dan konteks wilayah, sumur sistematis dan kolaboratif.
Padahal, resapan berpotensi signifikan menekan limpasan, memperkuat cadangan air
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
tanah, menghemat biaya banjir, dan Simpulan Kajian menegaskan tiga temuan utama.
Temuan-temuan tersebut adalah sebagai kawasan perkotaan maupun perdesaan.
Berbasis temuan-temuan tersebut, kebijakan yang adaptif-spasial, penguatan Kerangka regulasi sumur resapan di operasi dan pemeliharaan, serta orkestrasi Indonesia relatif lengkap pada tingkat kolaborasi triple helix menjadi kunci pusat (UU 32/2009.
PP 16/2018.
SNI untuk mengubah potensi menjadi dampak 8456:2017 serta turunan K/L), namun yang terukur dan berkelanjutan.
Oleh belum harmonis lintas-sektor dan belum karena itu, tulisan ini akan menghasilkan rekomendasi penting bagi kebijakan perencanaan daerah (RPJMD/RTRW).
sumur resapan dalam jangka memengah Akibatnya, maupun panjang di Indonesia.
bergantung pada inisiatif lokal dan kerap bersifat sporadis.
Rekomendasi Kinerja teknis di lapangan sering rendah Dalam rangka menjawab tiga temuan karena perencanaan lokasi yang tidak utama, ada beberapa langkah yang bisa berbasis hidrogeologi, desain yang tidak Kajian ini merekomendasikan 3 mengikuti standar .
iltrasi, pelindung hal yang mendesak untuk dilakukan:
, serta kualitas konstruksi dan Mendorong Hal kebijakan nasional dan daerah.
Caranya memunculkan risiko penyumbatan, banjir dengan membuat panduan teknis yang lokal, penurunan stabilitas tanah, hingga bisa disesuaikan dengan kondisi tanah dan potensi kontaminasi air tanah.
Tata-kelola masing-masing mengacu pada standar nasional SNI matang: koordinasi antardinas belum 8456:2017.
Target pembangunan sumur jelas, sumur resapan belum menjadi resapan juga harus dimasukkan secara prioritas program, skema pembiayaan resmi ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD.
RTRW, dan masyarakat dan dunia usaha belum NSPK di sektor drainase.
Selain itu.
JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Vol.
9 No.
Desember 2025.
Hal 195 Ae 216.
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079.
DOI: 10.
56945/jkpd.
kampanye edukasi tentang pentingnya air sebelum dan sesudah pembangunan perlu dan sistem pemantauan independen untuk memastikan transparansi dan tanggung perbaikan jika tidak sesuai standar.
jawab publik.
Memastikan setiap pembangunan sumur resapan harus diawali dengan kajian UCAPAN TERIMA KASIH sederhana tentang kondisi tanah dan air.
Penulis mengucapkan terima kasih yang seperti tes daya serap, kedalaman air sebesar-besarnya kepada Direktur PEPPD tanah, dan potensi pencemaran.
Desain Kementerian sumur resapan juga perlu mengikuti memberikan kesempatan, pengetahuan dan format standar yang sudah dilengkapi dukungan fasilitas dalam penelitian untuk dengan penyaring awal, sumur pantau, karya ini.
Sahabat saya Sdr.
Bambang ruang endapan, dan akses pembersihan.
Pramujo.
ST.
MT.
Sdr.
Muhammad Reffo Pemerintah daerah perlu menetapkan Bhawono Yudho.
SE.
dan seluruh staf rencana pemeliharaan jangka panjang Direktorat yang dananya dijamin dalam APBD, serta Pengendalian membangun sistem informasi berbasis Kementerian GIS yang mencatat lokasi, spesifikasi, dan memberikan masukan berharga untuk draf indikator kinerja seperti daya serap, awal karya ini.
PPN/Bappenas Pemantauan.
Evaluasi.
Pembangunan PPN/Bappenas Daerah
Data ini penting sebagai dasar DAFTAR PUSTAKA