Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan Vol.
No.
1 Januari 2025 e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 DOI:https://doi.
org/10.
59031/jkpim.
Availableonlineat .
https://jurnal.
id/index.
php/jkppk Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia Rizky Firnanda1.
Mukhsin Achmad2 Universitas Islam Indonesia.
Indonesia Alamat .
Jl.
Kaliurang km.
14,5 Sleman.
Yogyakarta Penulis Korespondensi: firnandarizky88@gmail.
Abstract.
Indonesia has faced various prolonged conflicts threatening national stability, such as those in Aceh and Papua.
Previous approaches to conflict resolution were often repressive and ineffective.
During the administration of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), there was a transformation in peace policies through dialogical and diplomatic approaches.
This study aims to analyze SBY's role in transforming peace policies to resolve prolonged conflicts in Indonesia.
The research method employed is a literature review by examining relevant journals, articles, books, and official documents.
The findings reveal that SBY made a significant contribution to resolving the Aceh conflict through the Helsinki Agreement, which has served as a model for addressing other conflicts.
The study concludes that the dialogue- and reconciliation-based policies implemented by SBY played a crucial role in achieving sustainable peace and can serve as a reference for managing similar conflicts in the future.
Keywords: Peace Policy.
Susilo Bambang Yudhoyono.
Conflict Resolution Abstrak.
Indonesia telah menghadapi berbagai konflik berkepanjangan yang mengancam stabilitas nasional, seperti konflik di Aceh dan Papua.
Pendekatan penyelesaian konflik pada masa lalu seringkali bersifat represif dan tidak efektif.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjadi transformasi kebijakan perdamaian melalui pendekatan dialog dan diplomasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran SBY dalam transformasi kebijakan perdamaian untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan mengkaji jurnal, artikel, buku, dan dokumen resmi yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBY memiliki kontribusi signifikan dalam menyelesaikan konflik di Aceh melalui Perjanjian Helsinki, yang menjadi model dalam penyelesaian konflik lainnya.
Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kebijakan berbasis dialog dan rekonsiliasi yang diterapkan oleh SBY berperan penting dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan dan dapat menjadi referensi untuk pengelolaan konflik serupa di masa depan.
Kata Kunci: Kebijakan Perdamaian.
Susilo Bambang Yudhoyono.
Penyelesaian Konflik
LATAR BELAKANG
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat kompleks, memiliki sejarah panjang terkait konflik sosial dan politik (Mubit.
Konflik-konflik ini tidak terlepas dari tantangan dalam membangun keselarasan di tengah keberagaman, yang sering kali diperparah oleh ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, serta perbedaan dalam akses terhadap sumber daya.
Dua konflik berkepanjangan yang sangat menonjol adalah konflik di Aceh dan Poso.
Kedua konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas nasional, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar dalam aspek sosial, ekonomi, dan keamanan bagi masyarakat yang terdampak, serta menguras perhatian dan sumber daya pemerintah.
Fenomena ini menjadikan penanganan Received: October12, 2024.
Revised: November 13, 2024.
Accepted: November, 14, 2024.
Online Available: Desember, 18, 2024.
Published: January 01, 2025 * Gregorian M Irwan Hale.
gregorianmirwanhale@gmail.
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia konflik di wilayah-wilayah tersebut sebagai prioritas yang sangat penting demi tercapainya perdamaian dan kesejahteraan berkelanjutan di Indonesia.
Konflik di Aceh, yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade, dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan sosial-ekonomi serta ketidakadilan dalam distribusi kekayaan alam (Joeliasmansyah, 2.
Aceh, yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, merasa dieksploitasi karena hasil alamnya lebih banyak dimanfaatkan oleh pemerintah pusat daripada masyarakat lokal.
Dalam konteks ini.
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul sebagai representasi dari suara ketidakpuasan masyarakat Aceh yang menuntut hak-hak mereka atas sumber daya dan keadilan Gerakan ini mengkristal menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan struktural yang merugikan rakyat Aceh.
Pendekatan militeristik yang diambil pemerintah pada masa-masa awal hanya memperburuk konflik, menimbulkan ketegangan yang semakin mendalam antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat, serta melanggengkan siklus kekerasan dan ketidakpercayaan (Shindyawati, 2.
Akibatnya, wilayah Aceh menderita korban jiwa, pengungsian, serta kehancuran ekonomi yang signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan, melainkan diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang menghargai hak-hak dan aspirasi masyarakat Di Poso.
Sulawesi Tengah, konflik memiliki dimensi berbeda karena melibatkan perseteruan berbasis agama antara kelompok Muslim dan Kristen yang tinggal berdampingan (Aya et al.
, 2.
Konflik ini mencuat pada akhir 1990-an dan awal 2000an, ketika ketegangan sosial, ketidakadilan, dan perebutan akses terhadap sumber daya ekonomi memicu kekerasan sektarian (Alganih, 2.
Rentetan bentrokan di Poso menyebabkan kerusakan infrastruktur, memecah belah masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang penuh kecurigaan serta kekerasan antarumat beragama.
Ketegangan ini memperburuk hubungan sosial, menciptakan segregasi, dan menyulitkan upaya perdamaian di kemudian hari.
Memasuki masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004.
Indonesia mendapatkan momentum baru dalam penyelesaian konflik.
SBY
JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 menghadapi tantangan besar dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah-wilayah tersebut.
Menghadapi kondisi yang telah berlarut-larut ini.
SBY membawa transformasi kebijakan perdamaian yang lebih humanis dan dialogis dibandingkan pendekatan represif yang telah diambil sebelumnya.
Pendekatan kebijakan perdamaian SBY menekankan pada diplomasi dan negosiasi yang menghargai kebutuhan lokal serta memperhatikan akar permasalahan yang menyebabkan konflik.
Salah satu keberhasilan monumental dari pendekatan ini adalah penandatanganan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005, yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh dan mengakhiri konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia (Supriadi et al.
Di Poso.
SBY mendukung rekonsiliasi antarumat beragama melalui dialog yang intensif serta memfasilitasi program-program yang bertujuan untuk membangun kembali keharmonisan di tengah masyarakat yang telah terkoyak oleh konflik (Aya et al.
, 2.
Langkah-langkah ini menunjukkan perubahan mendasar dalam cara pemerintah menangani konflik, dengan mengutamakan dialog dan pengakuan terhadap kebutuhan Transformasi kebijakan yang dilakukan SBY ini tidak hanya bertujuan untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga untuk membangun fondasi perdamaian yang Pendekatan SBY dalam resolusi konflik memperlihatkan relevansi dengan teori resolusi konflik modern yang dikembangkan oleh Johan Galtung.
Teori ini menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab konflik, yang sering kali melibatkan ketidakadilan struktural, ketidakpercayaan, dan perlunya menciptakan keadilan sosial.
Dengan demikian, pendekatan perdamaian yang diterapkan SBY bukan hanya sekadar reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun struktur sosial yang lebih adil dan inklusif.
Prestasi SBY dalam menyelesaikan konflik Aceh dan mendorong rekonsiliasi di Poso bahkan mendapatkan perhatian internasional, dan ia sempat menjadi kandidat penerima Nobel Perdamaian.
Dengan latar belakang ini, paper ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam mentransformasi kebijakan perdamaian di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian konflik di Aceh dan Poso.
Studi ini berupaya menggali apakah pendekatan yang diambil oleh SBY dapat JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia menjadi model efektif bagi penyelesaian konflik lainnya di Indonesia, yang memiliki konteks keberagaman dan kompleksitas sosial serupa.
KAJIAN TEORITIS
Teori Resolusi Konflik (John Galtun.
Teori resolusi konflik yang dikembangkan oleh John Galtung berfokus pada pemahaman yang komprehensif mengenai konflik dengan tujuan mengatasi akar penyebab kekerasan dan konflik untuk membangun perdamaian yang Galtung, seorang pelopor dalam studi perdamaian, memberikan beberapa konsep kunci yang fundamental dalam analisis dan resolusi konflik, yaitu "perdamaian positif dan negatif," "segitiga kekerasan," dan "kekerasan " Kerangka teori ini menawarkan pemahaman yang mendalam untuk memahami dimensi-dimensi konflik, cara kerjanya, dan pendekatan untuk transformasi damai.
Perdamaian Positif dan Negatif Galtung pertama kali membedakan antara konsep perdamaian negatif dan perdamaian positif.
Perdamaian negatif didefinisikan sebagai ketiadaan kekerasan langsung atau konflik fisik tanpa perbaikan pada akar penyebab Kondisi ini sering kali hanya menekan konflik untuk sementara tanpa memberikan solusi yang mendalam, sehingga memungkinkan konflik muncul kembali jika akar masalah tetap ada.
Sebaliknya, perdamaian positif merujuk pada situasi di mana keadilan sosial, ekonomi, dan politik telah terwujud, sehingga struktur yang mendorong Perdamaian menghilangkan semua bentuk ketidakadilan yang memungkinkan konflik muncul kembali di masa depan.
Galtung percaya bahwa perdamaian positif adalah kunci untuk stabilitas jangka panjang, karena tidak hanya menghentikan kekerasan langsung, tetapi juga mengatasi akar penyebab ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan (Galtung, 1.
Segitiga Kekerasan (Violence Triangl.
Teori Galtung tentang segitiga kekerasan merupakan salah satu fondasi dari studinya tentang kekerasan.
Menurutnya, kekerasan dalam masyarakat JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 terjadi dalam tiga bentuk utama: kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.
Ketiga bentuk ini saling terkait dan sering kali memperkuat satu sama lain (Galtung, 1.
Kekerasan Langsung: Bentuk kekerasan ini adalah yang paling terlihat dan melibatkan kekerasan fisik atau verbal yang terlihat, seperti peperangan, penyerangan, pembunuhan, dan penindasan langsung.
Ini adalah jenis kekerasan yang paling sering dianggap ketika berbicara tentang konflik.
Kekerasan Struktural: Kekerasan struktural, menurut Galtung, adalah bentuk kekerasan yang tidak langsung tetapi mengakar dalam struktur sosial dan ekonomi yang menyebabkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan eksklusi sosial.
Misalnya, kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan atau layanan kesehatan yang layak, dan distribusi sumber daya yang tidak adil dianggap sebagai kekerasan struktural, karena menyebabkan kerugian bagi masyarakat meskipun tidak ada kekerasan fisik yang terlihat.
Kekerasan Kultural: Kekerasan kultural adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam norma, nilai, atau simbol yang diterima oleh masyarakat untuk membenarkan atau mempertahankan bentuk kekerasan lainnya.
Ini yang mendorong diskriminasi atau ketidakadilan terhadap kelompok tertentu.
Misalnya, pandangan yang merendahkan kelompok minoritas atau menganggap perbedaan sosial sebagai alami merupakan contoh kekerasan kultural.
Konsep segitiga kekerasan ini menekankan bahwa untuk mencapai perdamaian positif, perlu adanya usaha untuk mengatasi ketiga bentuk kekerasan ini secara bersamaan.
Kekerasan Struktural Kekerasan struktural adalah konsep kunci dalam teori Galtung yang menyoroti bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan politik dapat menyebabkan penderitaan dan ketidakadilan meskipun tidak ada kekerasan fisik yang nyata.
Kekerasan struktural terjadi ketika sistem sosial menyebabkan ketidaksetaraan yang mengakibatkan kemiskinan, kelaparan, dan keterbatasan akses terhadap hak asasi manusia seperti pendidikan dan JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia Struktur sosial yang menyebabkan satu kelompok hidup dalam kemiskinan sementara kelompok lainnya hidup sejahtera mencerminkan kekerasan struktural (Galtung & Fischer, 2.
Galtung menunjukkan bahwa kekerasan struktural ini bersifat lebih tersembunyi namun memiliki dampak yang luas pada masyarakat.
Dalam konteks konflik, kekerasan struktural menjadi pendorong ketidakpuasan sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau kelompok dominan, yang pada akhirnya dapat memicu kekerasan langsung.
Galtung berpendapat bahwa tanpa mengatasi kekerasan struktural, upaya untuk mencapai perdamaian positif tidak akan tercapai sepenuhnya.
Transformasi Konflik Transformasi konflik adalah pendekatan yang diajukan oleh Galtung untuk mengatasi konflik dengan cara yang menciptakan kondisi yang memungkinkan perdamaian positif.
Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghentian kekerasan langsung, tetapi juga pada perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi akar konflik (Galtung & Fischer, 2.
Galtung percaya bahwa transformasi konflik harus dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk analisis akar penyebab konflik, identifikasi aktoraktor yang terlibat, dan pengembangan strategi yang memungkinkan penghapusan kekerasan struktural dan kultural.
Transformasi konflik adalah upaya jangka panjang untuk memastikan bahwa perdamaian yang dicapai bersifat stabil dan berkelanjutan.
Pendekatan ini sesuai dengan teori perdamaian positif, karena berfokus pada perubahan struktur untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.
Implikasi Teori Resolusi Konflik Galtung dalam Praktik Teori resolusi konflik dari John Galtung, terutama konsep segitiga kekerasan yang mencakup kekerasan langsung, struktural, dan kultural memberikan kerangka penting bagi pendekatan transformasional dalam menangani konflik.
Implikasi dari teori ini dalam praktik terlihat pada berbagai level, mulai dari kebijakan publik, pendidikan, hingga pendekatan diplomasi dan mediasi.
Galtung mengusulkan bahwa upaya penyelesaian konflik harus mengatasi tidak hanya kekerasan langsung, tetapi juga kondisi struktural dan JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 kultural yang menjadi akar ketegangan.
Berikut beberapa implikasi utama dari teori ini:
Reformasi Struktural sebagai Upaya Mengatasi Kekerasan Struktural Implikasi pertama dari teori Galtung adalah perlunya reformasi struktural untuk mengurangi ketidakadilan yang sering kali mendasari Kekerasan struktural, dalam konteks Galtung, mengacu pada sistem yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan akses layanan publik.
Dalam praktiknya, ini berarti bahwa upaya perdamaian harus mencakup kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, seperti akses universal terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Galtung, 1.
Sebagai contoh, banyak negara pascakonflik yang menerapkan kebijakan sosial untuk menanggulangi ketimpangan yang menjadi sumber Di Kolombia, misalnya, pemerintah telah melakukan reformasi agraria sebagai upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial yang menjadi penyebab konflik bersenjata selama bertahun-tahun.
Dengan demikian, teori Galtung mengarahkan fokus kebijakan pada kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik (Ramsbotham et al.
, 2.
Pendidikan Perdamaian untuk Mengatasi Kekerasan Kultural Galtung juga menekankan pentingnya mengatasi kekerasan kultural yang melestarikan pola pikir diskriminatif dan bias.
Kekerasan kultural sering kali menjadi landasan yang mendukung kekerasan langsung dan struktural, karena norma-norma sosial atau ideologi tertentu dapat membenarkan diskriminasi, stereotip, dan ketidakadilan.
Oleh karena itu, pendidikan perdamaian adalah komponen kunci dalam penerapan teori ini (Galtung, 1.
Pendidikan perdamaian dirancang untuk membangun pemahaman akan pentingnya toleransi, hak asasi manusia, dan keadilan.
Di Rwanda, misalnya, setelah genosida, pemerintah meluncurkan program pendidikan untuk menghilangkan kebencian etnis yang telah lama ada antara suku Hutu dan Tutsi (Ramsbotham et al.
, 2.
Pendidikan ini bertujuan untuk JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia membongkar prasangka budaya dan mengajarkan nilai-nilai rekonsiliasi, yang sejalan dengan prinsip perdamaian positif yang ditekankan oleh Galtung.
Pendekatan Diplomasi Transformasional Dalam teori Galtung, diplomasi harus mencakup transformasi kondisi yang memicu konflik, bukan hanya menargetkan penghentian kekerasan Pendekatan diplomasi transformasional berarti bahwa mediator dan pihak terkait harus menuntut perubahan mendasar dalam struktur sosial dan politik yang melahirkan konflik (Galtung, 1.
Contohnya adalah di Irlandia Utara, di mana kesepakatan damai melibatkan reformasi yang menjamin hak-hak minoritas dan keterwakilan politik, selain mengakhiri kekerasan bersenjata (Ramsbotham et al.
, 2.
Pendekatan pemberdayaan komunitas lokal untuk ikut serta dalam dialog, yang memungkinkan semua pihak merasa dihargai dan didengar.
Pendekatan ini sejalan dengan teori perdamaian positif Galtung, yang mendorong terbentuknya kondisi di mana masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa dominasi atau diskriminasi.
Penerapan Perdamaian Positif dalam Kebijakan Jangka Panjang Teori Galtung menekankan perdamaian positif, yaitu keadaan damai yang dicapai melalui kondisi keadilan sosial dan hubungan harmonis antara kelompok masyarakat.
Implikasi praktis dari konsep ini adalah bahwa kebijakan penyelesaian konflik harus memiliki visi jangka panjang yang melampaui sekadar mengatasi kekerasan langsung (Galtung, 1.
Negaranegara pascakonflik, seperti Rwanda dan Bosnia, telah mencoba menerapkan kebijakan sosial yang berorientasi pada perdamaian positif, dengan mendukung pembangunan ekonomi, rekonsiliasi sosial, dan akses yang adil terhadap sumber daya (Ramsbotham et al.
, 2.
Dengan menargetkan kekerasan struktural dan kultural, kebijakan yang mengacu pada perdamaian positif tidak hanya berfungsi untuk menghentikan konflik tetapi juga membangun fondasi bagi harmoni sosial JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 yang berkelanjutan.
Implikasi teori Galtung dalam konteks ini adalah bahwa ketidakadilan di setiap lapisan masyarakat, sebagai bagian integral dari upaya perdamaian yang mendalam dan menyeluruh.
Teori Perdamaian Teori perdamaian dalam perspektif Islam menekankan nilai-nilai dasar keadilan, kasih sayang, dan kebersamaan yang mencerminkan pandangan Islam tentang hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat.
Perdamaian, atau yang dikenal dengan istilah salam, merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang melandasi hubungan antarindividu dan masyarakat.
Islam menekankan pentingnya mencapai salam melalui keadilan .
dan kasih sayang .
, sehingga perdamaian yang terwujud adalah perdamaian yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan bersama.
Dasar Teoritis Perdamaian dalam Islam Ajaran Islam sangat menghargai perdamaian, yang tercermin dalam berbagai konsep dan praktik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
Dalam Surah Al-Hujurat ayat 10.
Allah SWT berfirman bahwa "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu.
" Ayat ini menunjukkan pentingnya menjalin rekonsiliasi ketika terjadi perselisihan.
Prinsip ukhuwah .
ini merupakan landasan untuk membangun hubungan harmonis antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.
Islam juga mengajarkan untuk menghindari tindakan kekerasan kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan terpaksa.
Dalam Surah Al-Baqarah ayat 190.
Islam mengatur bahwa tindakan kekerasan hanya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, yaitu sebagai bentuk pertahanan diri dan harus tetap dalam batasan etika yang ketat.
Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi teori perdamaian Islam yang bertumpu pada pendekatan damai dan menjauhi kekerasan.
Prinsip-Prinsip Perdamaian dalam Islam Perdamaian dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama, di JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia .
Keadilan (Al-Ad.
: Keadilan merupakan landasan utama dalam ajaran Islam, dan perdamaian sejati tidak dapat tercapai tanpa keadilan.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menegaskan bahwa keadilan adalah esensi dari ketertiban sosial, dan tanpa keadilan, masyarakat akan selalu terancam konflik dan ketidakstabilan.
Kasih Sayang (Al-Rahma.
: Prinsip kasih sayang mendorong umat Islam untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia dan menghindari tindakan yang dapat merusak perdamaian.
Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai seorang yang penuh kasih sayang, baik terhadap sesama Muslim maupun non-Muslim.
Perdamaian Positif (Al-Sul.
: Perdamaian bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi juga kondisi di mana masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmoni.
Dalam konteks ini, konsep al-sulh .
sangat ditekankan dalam Islam.
Al-sulh adalah bentuk perdamaian yang mengatasi akar penyebab konflik, termasuk ketidakadilan dan ketidakpercayaan antara pihak yang bertikai.
Pendekatan Islam terhadap Resolusi Konflik Dalam menghadapi konflik.
Islam mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, atau dikenal dengan istilah tahkim .
dan shulh .
Tahkim merujuk pada proses pemilihan penengah yang adil untuk menyelesaikan perselisihan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat Madinah.
Contoh penting lainnya adalah Perjanjian Hudaibiyah, di mana Nabi Muhammad SAW memilih jalur damai daripada konfrontasi dengan kaum Quraisy.
Perjanjian ini mencerminkan kesediaan untuk bernegosiasi demi tercapainya perdamaian yang lebih besar.
Dalam tradisi Islam, maqasid al-shariah .
ujuan-tujuan syaria.
juga berperan dalam membentuk perdamaian.
Maqasid ini meliputi perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama, yang semuanya dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang damai.
Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya mengatasi akar konflik dengan cara yang adil dan seimbang.
JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 .
Konsep Perdamaian Positif dan Negatif dalam Islam Mengacu pada konsep yang diperkenalkan oleh Johan Galtung.
Islam pun mengenal perdamaian positif dan negatif.
Perdamaian negatif dalam Islam adalah kondisi di mana tidak ada kekerasan fisik, namun ketidakadilan atau ketidakseimbangan tetap ada.
Sedangkan perdamaian positif dalam Islam adalah perdamaian yang melampaui sekadar ketiadaan konflik fisik, mencakup kondisi di mana keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Dengan demikian.
Islam tidak hanya fokus pada menghilangkan kekerasan tetapi juga mengutamakan keseimbangan sosial untuk mencapai perdamaian yang sejati.
Studi Perdamaian dalam Tradisi Islam: Pemikiran dan Kontribusi Ulama Banyak ulama dan sarjana Muslim yang telah membahas perdamaian dalam perspektif Islam, termasuk Al-Ghazali dan Ibn Khaldun.
Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa stabilitas sosial dapat tercapai melalui asabiyyah .
olidaritas kelompo.
yang memperkuat ikatan antaranggota masyarakat.
Solidaritas ini mendukung perdamaian internal dan memperkuat harmoni dalam komunitas.
Al-Ghazali juga menekankan pentingnya moralitas dan akhlak yang baik sebagai dasar dari kedamaian Pendekatan moral ini mencakup sikap saling menghormati, empati, dan komitmen terhadap keadilan.
Implementasi Nilai-Nilai Perdamaian dalam Masyarakat Islam Nilai-nilai perdamaian dalam Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim, baik melalui hubungan antarindividu, antarumat, maupun antara negara.
Misalnya.
Islam menganjurkan sikap tenggang rasa dan menghargai perbedaan agama serta budaya sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang damai.
Surah Al-Kafirun mengajarkan prinsip penghormatan terhadap keyakinan orang lain dan menghindari permusuhan yang berlarut-larut.
Para sarjana Muslim, seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, mengembangkan konsep perdamaian dengan pendekatan yang kontekstual.
Al-Ghazali, dalam IhyaAo Ulumuddin, menyebutkan bahwa keadilan dan kebajikan adalah landasan perdamaian yang hakiki.
Sementara itu.
Ibn Khaldun dalam Muqaddimah berpendapat bahwa solidaritas sosial JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia atau asabiyyah adalah unsur penting dalam menciptakan stabilitas di tengah masyarakat yang heterogen.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka .
iterature revie.
, yang bertujuan menghasilkan keluaran berupa analisis data yang tersedia serta penjelasan terhadap suatu temuan sehingga dapat dijadikan referensi dalam menyusun kajian penelitian yang terstruktur dan mendalam terkait masalah yang akan diteliti.
Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk jurnal, artikel, dan referensi buku, untuk membangun landasan teoritis yang kuat dalam pembahasan.
Penelitian ini secara khusus mengadopsi metode systematic literature review untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai jurnal dalam bidang sosiologi.
Hasilnya dirangkum dalam bentuk kesimpulan yang ditelaah secara mendalam menggunakan pendekatan yang terperinci, sehingga menghasilkan temuan akhir yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar Belakang Konflik di Aceh dan Poso .
Konflik Aceh Konflik di Aceh berakar pada ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan sumber daya alam dan otonomi daerah.
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berdiri sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka pandang sebagai eksploitasi kekayaan alam Aceh tanpa memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat.
Konflik ini berlangsung selama lebih dari tiga dekade, dan pendekatan militeristik yang digunakan pemerintah sebelum era SBY hanya memperdalam ketegangan serta memperpanjang siklus kekerasan.
Konflik Poso Di Poso, konflik lebih didominasi oleh ketegangan sektarian antara komunitas Muslim dan Kristen, yang mulai muncul pada akhir 1990-an dan awal 2000-an.
Konflik ini melibatkan perbedaan kepentingan ekonomi dan sosial yang diwarnai oleh persaingan antar komunitas.
Dalam kasus ini, kekerasan sektarian mengakibatkan segregasi sosial yang mendalam.
JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpercayaan dan memecah belah masyarakat secara signifikan.
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2004 hingga 2014, memainkan peran penting dalam mengubah pendekatan pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian konflik domestik.
Dalam menangani konflik di Aceh dan Poso.
SBY menginisiasi langkah-langkah yang menandai perubahan paradigma dalam kebijakan perdamaian Indonesia.
Sebelumnya, pendekatan pemerintah sering kali berfokus pada penggunaan kekuatan militer atau represif untuk menekan konflik, tetapi SBY membawa perspektif yang lebih dialogis, berorientasi pada diplomasi, dan terfokus pada rekonsiliasi jangka Berikut adalah beberapa elemen kunci yang menggambarkan peran SBY dalam kebijakan perdamaian tersebut:
Pendekatan Dialogis dan Diplomasi Salah satu pendekatan utama yang dibawa SBY adalah perubahan dari pendekatan militeristik ke pendekatan dialogis dan diplomasi.
Dalam konteks konflik di Aceh.
SBY menyadari bahwa konflik yang berlangsung lebih dari 30 tahun tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekerasan militer, karena itu hanya memperburuk ketidakpercayaan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat.
Langkah ini dilakukan SBY dengan membuka jalur komunikasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang sebelumnya dicap sebagai Keberanian SBY mengesampingkan anggapan lama dan membuka pintu dialog dengan pihak GAM menunjukkan pendekatan baru yang lebih fleksibel dan terbuka.
Pendekatan ini berhasil membuka ruang bagi negosiasi damai, yang menghasilkan Perjanjian Helsinki pada tahun 2005.
Perjanjian Helsinki, yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan GAM, menjadi langkah penting dalam menghentikan konflik bersenjata di Aceh.
SBY memainkan peran sentral dalam proses ini dengan JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia memberikan dukungan penuh pada perjanjian damai yang menawarkan otonomi khusus kepada Aceh, termasuk kontrol atas sumber daya alam dan hak untuk mengelola pemerintahan lokal.
Pemberian Otonomi Khusus sebagai Bentuk Kepercayaan dan Pengakuan Kebutuhan Lokal Salah satu poin penting dalam Perjanjian Helsinki adalah pemberian otonomi khusus bagi Aceh, yang memberikan kewenangan bagi daerah tersebut untuk mengelola sebagian besar aspek pemerintahan, termasuk hukum syariah yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.
Kebijakan ini juga memungkinkan Aceh mendapatkan bagian yang lebih besar dari pendapatan hasil sumber daya alam, seperti minyak dan gas, yang sebelumnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Kebijakan otonomi khusus ini mencerminkan visi SBY tentang pentingnya memberikan pengakuan terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal sebagai langkah untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Dengan memberikan otonomi, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan SBY menunjukkan itikad baik untuk membangun hubungan yang lebih setara dengan Aceh, sehingga konflik dapat dihentikan dan fokus pembangunan dapat diarahkan kembali ke kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan Prinsip Keadilan dan Rekonsiliasi dalam Penanganan Konflik di Poso Konflik di Poso memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan konflik di Aceh, karena melibatkan perseteruan antara kelompok agama (Muslim dan Kriste.
Konflik ini muncul akibat ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, dan perebutan sumber daya, yang semakin diperburuk oleh perbedaan identitas agama.
SBY menyadari bahwa penanganan konflik seperti ini memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap dinamika sosial dan agama.
SBY mengarahkan kebijakan perdamaian di Poso melalui pendekatan rekonsiliasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen sosial di wilayah tersebut.
Kebijakan ini mencerminkan pentingnya menggalang dukungan dari masyarakat lokal untuk menciptakan perdamaian JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 yang inklusif.
Salah satu langkah konkritnya adalah program-program yang bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan dan keharmonisan sosial antara kelompok yang bertikai, melalui dialog lintas agama dan kegiatan sosial yang mempererat hubungan antarumat.
Pendekatan SBY ini terinspirasi dari nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya rekonsiliasi .
dan keadilan .
l-ad.
sebagai fondasi perdamaian.
SBY menyadari bahwa konflik berbasis agama hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan yang memperkuat keadilan sosial dan integrasi, sehingga masyarakat di Poso dapat mengatasi perpecahan yang ditimbulkan oleh konflik.
Menerapkan Prinsip Peacebuilding untuk Perdamaian Jangka Panjang Selain menekan kekerasan langsung melalui negosiasi dan rekonsiliasi.
SBY juga berfokus pada peacebuilding, atau membangun perdamaian yang berkelanjutan melalui peningkatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah konflik.
Di Aceh, peacebuilding ini diwujudkan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik, yang melibatkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program pendidikan.
Di Poso.
SBY menginisiasi berbagai program yang memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara komunitas Muslim dan Kristen dalam proyekproyek sosial dan ekonomi.
Dengan memberikan kesempatan untuk bekerja bersama.
SBY membantu mengurangi prasangka antaragama yang sebelumnya menjadi pemicu konflik.
Pendekatan ini mencerminkan pentingnya menciptakan kondisi sosial yang kondusif agar masyarakat dapat hidup harmonis dan saling mendukung.
SBY juga memfasilitasi upaya peacebuilding dengan melibatkan lembaga-lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perdamaian dan pembangunan.
Pendekatan multistakeholder ini memungkinkan tersedianya dukungan yang lebih luas dalam upaya perdamaian jangka panjang.
Pengakuan Internasional terhadap Kebijakan Perdamaian SBY JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia Kebijakan perdamaian SBY, terutama keberhasilannya dalam mencapai perdamaian di Aceh, mendapatkan pengakuan internasional.
Pencalonannya sebagai kandidat penerima Nobel Perdamaian menunjukkan bahwa kebijakan yang ia terapkan dianggap sebagai contoh keberhasilan dalam penyelesaian konflik secara damai dan adil.
Pengakuan ini tidak hanya memberikan apresiasi pada pendekatan SBY tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan berbasis dialog, keadilan, dan rekonsiliasi memiliki potensi untuk diadopsi sebagai model bagi negara-negara lain yang menghadapi konflik SBY, dengan pendekatan kebijakannya, berhasil membuktikan bahwa penyelesaian konflik tidak harus mengandalkan kekerasan atau dominasi, tetapi dapat dicapai melalui pengakuan terhadap hak-hak lokal dan pemberdayaan masyarakat.
Keberhasilannya di Aceh dan Poso memberikan preseden bagi kebijakan perdamaian di Indonesia dan menunjukkan pentingnya pemimpin yang berkomitmen untuk menciptakan stabilitas melalui jalur damai.
Analisis Berdasarkan Teori Resolusi Konflik John Galtung John Galtung, seorang pionir dalam studi resolusi konflik, mengusulkan konsep "Peace by Peaceful Means" yang mencakup tiga dimensi utama:
peacekeeping, peacemaking, dan peacebuilding.
Dalam konteks konflik di Aceh dan Poso, peran SBY dapat dilihat melalui upaya transformasi kebijakan yang mencerminkan ketiga dimensi tersebut.
Peacekeeping: Sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan langsung melalui pendekatan dialogis.
Di Aceh.
SBY mendorong proses negosiasi yang berujung pada Perjanjian Helsinki 2005, yang mengakhiri konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.
Pendekatan ini berfokus pada penghentian kekerasan fisik, seperti yang ditegaskan dalam teori Galtung, agar tercipta stabilitas sementara dan ruang untuk pembahasan lebih lanjut.
Peacemaking: SBY berusaha untuk mencapai solusi politik yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertikai.
Dalam Perjanjian Helsinki, pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Aceh, yang menjadi JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 landasan bagi rekonsiliasi politik antara GAM dan pemerintah pusat.
Hal ini sejalan dengan konsep peacemaking Galtung, yaitu penciptaan solusi jangka panjang yang menyentuh kebutuhan dasar dan legitimasi politik pihak yang .
Peacebuilding: Setelah perdamaian tercapai.
SBY mendukung langkahlangkah yang memfasilitasi rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Poso.
Ini mencakup program-program pembangunan ekonomi, rekonsiliasi sosial, serta pendidikan untuk mengurangi kecurigaan antar kelompok.
Galtung menekankan pentingnya peacebuilding untuk menghilangkan akar konflik secara struktural, seperti ketidakadilan ekonomi dan sosial, sehingga perdamaian yang terbentuk dapat bertahan lama.
Pendekatan SBY menunjukkan implementasi nyata dari teori Galtung, di mana transformasi kebijakan perdamaian tidak hanya berupaya menghentikan konflik fisik tetapi juga mencegahnya dari akar struktural, melalui reformasi kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan lokal.
Analisis Berdasarkan Konsep Perdamaian dalam Islam Dalam Islam, konsep perdamaian tidak hanya merujuk pada absennya konflik, tetapi juga mencakup tercapainya harmoni dan keadilan sosial.
Nilai-nilai seperti al-adl .
, musyawarah .
, dan ishlah .
menjadi prinsip-prinsip utama dalam menciptakan kedamaian yang berkelanjutan.
Keadilan .
l-ad.
: Salah satu akar konflik di Aceh adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam.
Melalui kebijakan otonomi khusus.
SBY mengusahakan keadilan dengan memberikan hak kepada Aceh untuk mengelola sumber daya mereka sendiri.
Langkah ini selaras dengan prinsip al-adl dalam Islam, yang menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan .
Musyawarah: Pendekatan dialogis SBY tercermin dalam kesediaannya untuk melakukan negosiasi dan musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
Proses negosiasi dengan GAM mencerminkan prinsip musyawarah yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, yaitu berembuk dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.
Hal ini juga tampak dalam JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia upaya SBY mendorong dialog antarumat beragama di Poso untuk memperbaiki hubungan antara kelompok Muslim dan Kristen.
Rekonsiliasi .
Dalam SBY menggalakkan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi segregasi sosial di Poso.
Ia juga mendukung program-program yang mempromosikan pendidikan dan pemahaman antar kelompok.
Dalam Islam, ishlah berfungsi sebagai proses yang bertujuan memperbaiki hubungan sosial melalui pendekatan yang humanis, berlandaskan saling pengertian dan penghormatan.
Langkah ini menjadi elemen penting untuk menciptakan suasana harmonis setelah konflik yang bersifat sektarian.
Implikasi Model Pendekatan SBY bagi Penyelesaian Konflik di Indonesia .
Penguatan Model Perdamaian yang Inklusif dan Partisipatif Model pendekatan SBY menekankan pentingnya inklusi dan partisipasi masyarakat dalam proses perdamaian.
Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pemegang kekuasaan yang menentukan solusi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengajak masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pendekatan ini membuka peluang bagi keberlanjutan perdamaian karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses tersebut.
Masyarakat yang terlibat akan lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap hasil perdamaian, sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang muncul kembali di masa Dengan demikian, kebijakan yang partisipatif ini mendukung stabilitas jangka panjang.
Pengurangan Dominasi Militer dalam Menangani Konflik Internal Keberhasilan SBY dalam menyelesaikan konflik Aceh melalui dialog menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus melibatkan kekuatan militer.
Implikasi dari pendekatan ini adalah pengurangan dominasi pendekatan militer dalam menangani konflik internal, yang sering kali hanya memperburuk ketegangan dan menimbulkan trauma sosial.
Dengan pendekatan dialogis dan negosiasi, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko pelanggaran JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 HAM yang kerap terjadi dalam operasi militer.
Hal ini mendorong pengembangan kebijakan yang lebih berorientasi pada perdamaian dan pemulihan, daripada penindasan, sehingga pemerintah dapat lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat dalam menjalankan program-program perdamaian dan pembangunan.
Penguatan Nilai-nilai Toleransi dan Keadilan dalam Kebijakan Publik Pendekatan SBY dalam penyelesaian konflik yang menekankan nilainilai keadilan, pengakuan terhadap hak-hak lokal, dan rekonsiliasi, menjadi model yang relevan bagi kebijakan publik lainnya.
Pemerintah bisa memperkuat nilai-nilai ini dalam kebijakan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial lainnya di Indonesia.
Kebijakan publik yang menempatkan keadilan dan toleransi sebagai prinsip utama dapat mengurangi potensi diskriminasi atau marginalisasi kelompok tertentu, yang sering kali menjadi penyebab utama konflik sosial.
Dalam jangka panjang, pemerintah bisa membentuk program-program yang berorientasi pada pembangunan yang inklusif, sehingga seluruh masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang pembangunan.
Penerapan Pendidikan Perdamaian sebagai Bagian dari Sistem Pendidikan Nasional Pendekatan SBY yang berbasis pada dialog, toleransi, dan rekonsiliasi mengisyaratkan pentingnya pendidikan perdamaian dalam sistem pendidikan Implikasi dari pendekatan ini adalah perlunya program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan toleransi sejak usia Pendidikan perdamaian dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari upaya untuk membentuk generasi yang menghargai keberagaman, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan mampu mengelola konflik dengan bijak.
Dengan membekali anak-anak dengan pemahaman tentang toleransi dan resolusi konflik, masyarakat dapat tumbuh menjadi masyarakat yang lebih harmonis dan terhindar dari perpecahan yang disebabkan oleh konflik.
JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia .
Peningkatan Kepercayaan Internasional terhadap Indonesia sebagai Model Penyelesaian Konflik Damai Kebijakan SBY, menyelesaikan konflik di Aceh, menjadikan Indonesia sebagai model bagi negara-negara lain yang menghadapi konflik internal.
Implikasi dari pencapaian ini adalah peningkatan kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menyelesaikan konflik secara damai, yang berpotensi menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara lain.
gfKepercayaan internasional ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam diplomasi internasional, baik sebagai fasilitator dalam proses perdamaian di negara lain, maupun sebagai pemberi kontribusi dalam forum-forum global tentang perdamaian dan keamanan.
Peningkatan profil ini memberikan Indonesia posisi yang lebih kuat di kancah global dan memungkinkan negara ini menjadi bagian dari komunitas internasional yang aktif dalam mempromosikan perdamaian dunia
KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan perdamaian yang diinisiasi oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelesaian konflik di Aceh dan Poso telah membawa perubahan signifikan dalam upaya resolusi konflik di Indonesia.
SBY
berhasil mengadopsi pendekatan dialogis, rekonsiliasi, dan penghargaan terhadap hakhak lokal sebagai bagian dari strategi utama dalam mencapai perdamaian yang Pada konflik di Aceh, pemberian otonomi khusus dan pelibatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam dialog langsung yang didukung oleh Perjanjian Helsinki 2005, terbukti efektif dalam mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama beberapa Kebijakan ini juga berimplikasi positif pada pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial-politik di Aceh.
Di Poso, pendekatan SBY untuk membangun dialog antarumat beragama dan memperkuat rekonsiliasi sosial menunjukkan bahwa penanganan konflik berbasis identitas dapat dilakukan tanpa dominasi kekuatan militer, melainkan dengan JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
e-ISSN:2964-3104.
p-ISSN:2964-3090.
Hal 189-210 pemberdayaan masyarakat lokal dan inisiatif-inisiatif lintas agama yang mendukung kohesi sosial.
Dalam konteks teori resolusi konflik dari John Galtung, pendekatan SBY telah berhasil menyentuh akar permasalahan, yaitu ketidakadilan struktural dan sosial yang menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat.
Hal ini sesuai dengan teori perdamaian Islam yang menekankan pada pentingnya keadilan, persamaan hak, dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal sebagai pondasi perdamaian.
Dengan demikian, model kebijakan SBY dapat dilihat sebagai upaya komprehensif yang tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga membangun fondasi untuk perdamaian jangka panjang yang berlandaskan keadilan.
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa model pendekatan yang mengutamakan dialog, otonomi, rekonsiliasi, dan keterlibatan masyarakat lokal dapat diadopsi sebagai solusi penyelesaian konflik di wilayah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan Selain itu, keberhasilan SBY dalam meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang mampu menangani konflik secara damai menunjukkan bahwa pendekatan serupa berpotensi dijadikan model dalam konteks DAFTAR REFERENSI Alganih.
Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001 ).
Criksetra, 5.
, 166Ae174.
Aya.
Widayat.
Bahari.
Salsabila.
Handayan.
, & Adjie.
Konflik Poso : Sejarah dan Upaya Penyelesaiannya.
JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 13.
, 1Ae9.
Galtung.
Violence, peace, and peace research Cited by me.
Journal of Peace Research, 6.
, 167Ae191.
Galtung.
Cultural Violence.
Journal of Peace Research, 27.
, 291Ae305.
https://doi.
org/10.
1177/0022343390027003005
Galtung.
Peace by Peaceful Means.
Sage Publication.
Galtung.
, & Fischer.
Conflict Transformation by Peaceful Means (The Transcend Metho.
SpringerBriefs on Pioneers in Science and Practice 5, 59Ae69.
JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025
Peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Transformasi Kebijakan Perdamaian untuk Penyelesaian Konflik Berkepanjangan di Indonesia https://doi.
org/10.
1007/978-3-642-32481-9_5
Joeliasmansyah.
Etnis Jawa dalam Memori Kolektif Konflik GAM dan Upaya Peacekeeping di Aceh.
Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama, 7.
https://doi.
org/10.
47766/almabhats.
Mubit.
Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia.
Episteme, 11.
, 163Ae184.
https://doi.
org/10.
21274/epis.
Ramsbotham.
Miall.
, & Woodhouse.
Contemporary Conflict Resolution: The prevention, management and transformation of deadly conflicts.
Polity Press.
Shindyawati.
DESENTRALISASI DALAM INTEGRASI NASIONAL Studi Kasus : Gerakan Aceh Merdeka ( GAM ) Di Indonesia Dan Gerakan Pemberontakan Moro di Filipina.
The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP), 1.
, 32Ae Supriadi.
Nirzalin, & Musyidin.
Peran dan Gagasan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Resolusi Konflik Aceh.
Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 3(Novembe.
, 201Ae214.
https://doi.
org/10.
22373/jsai.
JKKPK - VOLUME 3.
NO.
JANUARI - 2025