J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 Page 27-37 P-ISSN: x-x E-ISSN: x-x https://ojs.
id/index.
php/jmebi/ Analisis Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Yahukimo Alfrianus Kanan1.
Kristian H.
P Lambe2.
Since Erna Lamba3 1,2,.
Program Magister Manajemen.
Universitas Kristen Indonesia Paulus.
Makassar.
Indonesia Submitted: 15-06-2025 | Review 25-06-2025 | Revision 27-06-2025 | Accepted 06-07-2025 Abstrak Penelitian ini menganalisis kebijakan daerah dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Yahukimo.
PAD merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah menerapkan kebijakan strategis seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kapasitas pengelola PAD, serta digitalisasi layanan perpajakan, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.
Tantangan utama termasuk rendahnya kepatuhan wajib pajak, terbatasnya infrastruktur, dan lemahnya sistem pengawasan.
Selain itu, masalah keamanan dan kurangnya data yang akurat menghambat pengidentifikasian dan pemungutan sumber PAD.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif untuk meningkatkan optimalisasi PAD dan mendorong kemandirian fiskal yang berkelanjutan di Kabupaten Yahukimo.
Kata kunci: Kebijakan daerah.
Pendapatan Asli Daerah, optimalisasi.
Kabupaten Yahukimo, pajak Abstract This study examines the regional policies aimed at optimizing Local Own-Source Revenue (PAD) in Yahukimo Regency.
PAD is crucial for the financing of regional development and the fiscal autonomy of local governments.
The research utilized a qualitative descriptive approach, employing document analysis, in-depth interviews, and field observations.
The findings indicate that while Yahukimo Regency has implemented key strategies, such as intensifying and extending local taxes, enhancing the capacity of PAD managers, and introducing digital tax services, several challenges hinder policy effectiveness.
These include low taxpayer compliance, limited infrastructure, and inadequate monitoring systems.
Furthermore, security issues and the lack of accurate data complicate the identification and collection of PAD sources.
The study concludes that a more adaptive and participatory policy approach is essential to enhance PAD optimization and promote sustainable fiscal independence in Yahukimo.
Keywords: Regional policy.
Local Own-Source Revenue, optimization.
Yahukimo Regency, local taxes.
E-mail: kananalfrianus@gmail.
E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.
E-mail: since_erna@ukipaulus.
Analisis Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Yahukimo (Kanan.
Lambe,K.
Lamba.
, 2.
Pendahuluan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan yang penting untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat pemerintahan lokal.
Keberhasilan suatu daerah dalam mengoptimalkan PAD sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, yang mencakup pengelolaan sumber daya lokal, pemungutan pajak, dan retribusi yang tepat.
Di Indonesia, kebijakan terkait PAD sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada potensi ekonomi lokal, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia yang ada.
Kabupaten Yahukimo, sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua Pegunungan, memiliki tantangan besar dalam hal pengelolaan PAD karena faktorfaktor seperti kesadaran pajak yang rendah, keterbatasan infrastruktur, serta kendala geografis yang sulit dijangkau.
Seiring dengan implementasi kebijakan pajak dan retribusi yang sudah ada, kebijakan daerah di Kabupaten Yahukimo harus dievaluasi agar dapat memperbaiki sistem pengumpulan PAD yang masih tergolong rendah.
Berdasarkan data BPKAD Kabupaten Yahukimo, realisasi PAD cenderung menurun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2023, target PAD yang ditetapkan sebesar Rp 61 miliar hanya tercapai sebesar 28%, dengan realisasi PAD mencapai Rp 17 miliar.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan hasil yang dicapai, yang menandakan bahwa potensi PAD belum tergali secara optimal.
Meskipun terdapat beberapa kebijakan strategis seperti peningkatan intensifikasi pajak dan retribusi, serta digitalisasi sistem pemungutan, namun tantangan dalam implementasi kebijakan seperti kurangnya data yang akurat, rendahnya kesadaran masyarakat, dan masalah keamanan tetap menjadi hambatan utama.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai kebijakan PAD yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.
Tabel 1.
Realisasi PAD Kabupaten Yahukimo Tahun 2023 Target PAD Realisasi PAD Persentase Pencapaian Sumber PAD (R.
(R.
(%) Pajak Daerah
13,860,000,000
Retribusi Daerah
7,070,000,000
Lain-lain PAD yang Sah 1,160,000,000 Total PAD
61,000,000,000
17,090,000,000
Sumber: BPKAD Kabupaten Yahukimo Tabel ini menunjukkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi, dengan realisasi total PAD pada tahun 2023 hanya mencapai 28% dari target yang ditetapkan.
Fenomena ini menggambarkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan PAD di Kabupaten Yahukimo.
Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa pengelolaan PAD di Kabupaten Yahukimo masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal implementasi kebijakan yang belum berjalan optimal.
Potensi PAD yang ada, seperti sektor tambang, pajak hotel, dan retribusi pasar, belum tergali maksimal karena masalah keamanan dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia.
Dengan adanya penelitian J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan strategis mengenai pengelolaan PAD yang lebih efisien dan efektif.
Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis potensi lokal, serta dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Tinjauan Literatur Dalam penelitian ini, analisis kebijakan daerah untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Yahukimo menggunakan beberapa teori utama yang relevan dengan fokus pada kebijakan fiskal dan manajemen keuangan daerah.
Tinjauan literatur ini akan mencakup konsep-konsep kunci terkait dengan kebijakan daerah.
PAD, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.
Selain itu, tinjauan literatur juga akan memperkenalkan perspektif konseptual yang mendasari pendekatan penelitian ini.
Teori Kebijakan Publik (Public Policy Theor.
Teori kebijakan publik menjadi dasar utama dalam penelitian ini, karena kebijakan daerah terkait PAD merupakan inti dari penelitian ini.
Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik yang ada, dan kebijakan PAD adalah bentuk dari kebijakan fiskal daerah yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Dunn.
Kebijakan daerah dalam konteks PAD bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal dan meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Liu & Liao, 2.
Menurut Pressman dan Wildavsky .
, implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, seperti partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan yang efektif.
Oleh karena itu, dalam konteks PAD, kebijakan daerah harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga terkait untuk menjamin efektivitasnya.
Teori Otonomi Daerah (Regional Autonomy Theor.
Teori otonomi daerah, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Otonomi daerah yang kuat dapat mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki lebih banyak kebebasan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Mardiasmo, 2.
Dalam penelitian ini, teori otonomi daerah menjadi relevan karena kebijakan PAD di Kabupaten Yahukimo harus mencerminkan kapasitas daerah dalam mengelola pendapatan sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Teori Kemandirian Fiskal (Fiscal Autonomy Theor.
Teori kemandirian fiskal mengacu pada kemampuan daerah untuk membiayai Analisis Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Yahukimo (Kanan.
Lambe,K.
Lamba.
, 2.
kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Teori ini menggarisbawahi pentingnya optimalisasi PAD sebagai indikator utama kemandirian fiskal (Bahl & Martinez-Vazquez, 2.
Penelitian ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Yahukimo melalui optimalisasi PAD, yang akan meningkatkan kapasitas daerah untuk melaksanakan pembangunan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor Pengoptimalannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Suparmoko, 2.
PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi PAD meliputi kesadaran wajib pajak, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dan penerapan teknologi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi.
Dalam konteks Kabupaten Yahukimo, masalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan PAD, serta kurangnya infrastruktur yang memadai menjadi tantangan utama yang dihadapi (BPKAD, 2.
Sebagai tambahan, diversifikasi sumber PAD yang melibatkan sektor-sektor potensial seperti tambang galian C dan sektor pariwisata lokal menjadi peluang yang perlu dioptimalkan (Hussain et al.
, 2.
Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan PAD Dalam era digitalisasi, banyak daerah mulai mengimplementasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemungutan pajak dan Digitalisasi sistem perpajakan daerah, seperti yang diusulkan oleh Suparmoko .
dan Suhardi .
, dapat memperbaiki pengumpulan data wajib pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mengurangi kebocoran pendapatan daerah.
Dengan menggunakan sistem berbasis teknologi, pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan dapat dilakukan, yang pada gilirannya mendukung pengelolaan PAD yang lebih efektif.
Perspektif Konseptual Penelitian ini mengadopsi perspektif konseptual yang berfokus pada analisis kebijakan daerah, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengutamakan pemahaman mendalam tentang dinamika kebijakan PAD di Kabupaten Yahukimo.
Pendekatan ini melibatkan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat, untuk menggali persepsi mereka terhadap kebijakan yang diterapkan.
Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal, seperti situasi keamanan dan keterbatasan infrastruktur, yang turut mempengaruhi efektivitas kebijakan daerah dalam mengoptimalkan PAD.
J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Yahukimo.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau membuat generalisasi, melainkan untuk menggali fenomena yang terjadi di lapangan dan mendeskripsikan secara holistik permasalahan yang ada.
Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami makna, persepsi, dan tindakan yang diambil oleh aktor-aktor terkait dalam kebijakan PAD, dengan fokus pada perspektif mereka tentang pengelolaan dan tantangan kebijakan tersebut (Moleong, 2.
Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam mengelola dan mengoptimalkan PAD serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan PAD di Kabupaten Yahukimo.
Hal ini mencakup pejabat pemerintah daerah yang berada di Badan Pendapatan Daerah (Bapend.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pelaku usaha lokal yang terlibat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak dan tokoh masyarakat yang memahami dinamika kebijakan PAD juga menjadi bagian dari populasi Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih sebanyak 8 orang secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pejabat terkait di Bapenda.
BPKAD, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman langsung terkait implementasi kebijakan PAD di Yahukimo.
Purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dari individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus terkait topik penelitian (Patton, 2.
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo.
Provinsi Papua Pegunungan, yang dipilih karena daerah ini menghadapi tantangan dalam optimalisasi PAD akibat masalah keamanan, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Kabupaten Yahukimo juga memiliki potensi ekonomi yang belum tergarap secara maksimal, seperti sektor pertambangan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya yang dapat menjadi sumber PAD.
Waktu penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Januari hingga Juni 2025.
Pemilihan waktu tersebut mempertimbangkan periode yang cukup untuk melakukan wawancara mendalam dan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman .
Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga tahap utama:
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Pada tahap pertama.
Analisis Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Yahukimo (Kanan.
Lambe,K.
Lamba.
, 2.
data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan direduksi dengan memilih informasi yang relevan dan penting untuk menjawab permasalahan penelitian.
Pada tahap kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman dan identifikasi pola-pola yang ada.
Pada tahap ketiga, penarikan kesimpulan akan dilakukan untuk mengidentifikasi temuan utama yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan.
Selama proses ini, triangulasi data akan dilakukan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen kebijakan yang terkait (Creswell, 2.
Triangulasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid dan konsisten, serta meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden Penelitian ini melibatkan 8 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan keterkaitan mereka dengan kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Yahukimo.
Karakteristik responden terdiri dari pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan tokoh masyarakat.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daera.
: Memiliki pemahaman luas terkait pengelolaan anggaran daerah dan PAD.
Bertanggung jawab dalam memastikan penggunaan PAD sesuai dengan peraturan yang Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daera.
: Memiliki keahlian dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta berperan penting dalam merumuskan kebijakan terkait PAD.
Sekretaris Bapenda: Terlibat dalam pengelolaan operasional dan kebijakan pajak serta retribusi daerah.
Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah: Memiliki pengalaman langsung dalam melaksanakan kebijakan pajak daerah dan retribusi serta mengawasi proses pemungutan pajak.
Anggota DPRD Yahukimo: Berperan dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan terkait PAD di daerah.
Pelaku Usaha Lokal .
orang wajib paja.
: Terlibat langsung dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah serta berpengalaman dalam berinteraksi dengan kebijakan pajak di daerah.
Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat: Berperan dalam mendukung kesadaran pajak dan memberikan wawasan mengenai dinamika sosial yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak.
Dari wawancara yang dilakukan, mayoritas responden sepakat bahwa kebijakan yang diterapkan untuk mengoptimalkan PAD di Kabupaten Yahukimo masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam hal pengawasan, keterbatasan data, dan tantangan geografis.
J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 Hasil Wawancara dan Temuan Penelitian Hasil wawancara dengan para responden memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan PAD dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
Berikut adalah temuan utama dari wawancara yang menjawab pertanyaan penelitian dan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya.
Kebijakan yang Diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bapenda dan Kepala BPKAD, beberapa kebijakan strategis telah diterapkan untuk mengoptimalkan PAD di Kabupaten Yahukimo.
Kebijakan utama yang dijalankan antara lain adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD, serta penerapan digitalisasi dalam pemungutan pajak dan Beberapa peraturan yang menjadi dasar dari kebijakan ini adalah:
A Peraturan Daerah (Perd.
terkait Pajak dan Retribusi Daerah, serta sektorsektor lain yang dapat mengoptimalkan PAD seperti Pajak Hotel dan Retribusi Pasar.
A Peraturan Bupati (Perbu.
yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan pajak dan retribusi, serta SOP dalam pelayanan pajak daerah.
Namun, meskipun peraturan-peraturan ini sudah ada, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bapenda, banyak regulasi yang belum dipahami secara penuh oleh petugas, dan banyak pelaku usaha masih kurang patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka.
Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, efektivitasnya terhambat oleh berbagai faktor eksternal dan internal.
Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Kebijakan PAD Faktor Penghambat:
Keamanan.
Wawancara dengan Kepala BPKAD dan Sekretaris Bapenda menunjukkan bahwa situasi keamanan yang belum kondusif menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengumpulan PAD.
Banyak wilayah di Kabupaten Yahukimo yang sulit dijangkau, terutama di daerah pedalaman, sehingga pengawasan terhadap objek pajak menjadi sangat terbatas.
Kesadaran Pajak yang Rendah.
Pelaku usaha lokal yang diwawancarai juga mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi masih sangat rendah.
Hal ini membuat sebagian besar wajib pajak hanya membayar pajak ketika dipaksa atau saat petugas turun ke lapangan untuk menagih pajak.
Keterbatasan SDM.
Banyak petugas pajak yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang regulasi pajak, serta keterbatasan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di Bapenda.
Menurut Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, meskipun ada upaya untuk Analisis Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Yahukimo (Kanan.
Lambe,K.
Lamba.
, 2.
memperbaiki kapasitas SDM, keterbatasan dana dan fasilitas menjadi hambatan utama.
Keterbatasan Infrastruktur.
Wawancara dengan Tokoh Masyarakat menunjukkan bahwa infrastruktur yang terbatas, seperti jalan yang rusak dan tidak memadai, menjadi masalah utama dalam penarikan pajak dan Hal ini berpengaruh terhadap distribusi informasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak.
Faktor Pendukung:
Kebijakan yang Mendukung.
Pemerintah Kabupaten Yahukimo sudah mengeluarkan peraturan yang mendukung optimalisasi PAD, seperti peraturan yang mengatur pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak hotel.
Selain itu, penerapan sistem digital dalam pengumpulan pajak diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Partisipasi Masyarakat.
Tokoh Masyarakat dan pelaku usaha juga mengungkapkan bahwa mereka mulai melihat pentingnya kontribusi terhadap PAD, meskipun kesadaran ini belum merata.
Upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah cukup membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka.
Diversifikasi Sumber PAD.
Selain pajak dan retribusi, sektor lain seperti pertambangan galian C dan sektor pariwisata lokal memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD.
Namun, kendala yang ada seperti kurangnya data yang valid dan masalah keamanan masih menjadi Rekomendasi untuk Meningkatkan Optimalisasi PAD Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan optimalisasi PAD di Kabupaten Yahukimo:
Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat: Pemerintah daerah perlu memperbanyak program sosialisasi mengenai kewajiban pajak dan retribusi kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun langsung ke lapangan.
Penguatan Kapasitas SDM: Peningkatan pelatihan bagi petugas pajak dan retribusi agar mereka lebih memahami regulasi serta menguasai teknologi digital yang digunakan dalam pemungutan pajak.
Perbaikan Infrastruktur: Pemerintah daerah perlu memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, untuk mempermudah akses dan mendukung efisiensi dalam pengumpulan PAD.
Diversifikasi Sumber PAD: Mengembangkan sektor-sektor potensial lainnya seperti pariwisata lokal dan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan PAD yang lebih berkelanjutan.
Penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah terkait dengan kebijakan daerah dalam mengoptimalkan PAD di Kabupaten Yahukimo.
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kebijakan yang J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 baik dalam mengelola PAD, faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran pajak, keterbatasan SDM, dan masalah keamanan menjadi tantangan utama yang harus Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PAD, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif, serta peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur yang mendukung.
KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan daerah dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Yahukimo.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan terkait PAD sudah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya.
Kebijakan yang telah diimplementasikan, seperti intensifikasi pajak daerah, ekstensifikasi retribusi, dan digitalisasi pemungutan pajak, belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan PAD.
Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran pajak masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, masalah keamanan, serta infrastruktur yang belum memadai.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan PAD melalui sektor seperti pertambangan galian C dan pariwisata lokal, pengelolaan sektor-sektor tersebut masih terhambat oleh faktor eksternal dan internal.
Ketidaksempurnaan dalam pengelolaan data wajib pajak dan kurangnya sistem pengawasan yang efektif juga menjadi hambatan yang signifikan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Oleh karena itu, meskipun kebijakan sudah ada, tantangan yang dihadapi memerlukan perbaikan yang lebih mendalam, terutama dalam hal pelaksanaan dan pengawasan kebijakan di lapangan.
Dalam konteks tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui kebijakan daerah yang diterapkan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat optimalisasi PAD, hasil penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung seperti kebijakan yang mendukung dan partisipasi masyarakat masih harus ditingkatkan agar dapat mempercepat proses optimalisasi PAD di Kabupaten Yahukimo.
Sementara itu, faktor penghambat seperti kesadaran pajak yang rendah, keterbatasan SDM, dan faktor keamanan harus diatasi agar kebijakan yang ada dapat lebih efektif.
Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan PAD, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang lebih intensif, penggunaan teknologi untuk mempermudah pemungutan pajak, serta diversifikasi sumber PAD dari sektor-sektor lain yang lebih potensial.
Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan Kabupaten Yahukimo terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Namun, meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai kebijakan PAD di Kabupaten Yahukimo, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu Penelitian ini terbatas pada analisis kualitatif dengan jumlah sampel yang terbatas, yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan populasi.
Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada kebijakan PAD, sementara ada faktor-faktor lain yang mungkin turut berkontribusi terhadap optimalisasi PAD yang belum tercakup secara Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif yang lebih luas dengan memperluas jumlah sampel dan menggunakan data yang lebih representatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
Analisis Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Yahukimo (Kanan.
Lambe,K.
Lamba.
, 2.
Penelitian lanjutan juga bisa mengkaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kebijakan PAD, seperti pengaruh sektor-sektor ekonomi tertentu dan dampaknya terhadap PAD, serta memperdalam analisis mengenai peran teknologi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pemungutan pajak di daerah-daerah lain yang Daftar Pustaka