Jurnal Pendiidkan Indonesia:
Teori.
Penelitian dan Inovasi ISSN (Onlin.
: 2807-3878 DOI: 10.
59818/jpi.
Vol.
No.
September 2025 Represifisme.
Beban Publik, dan Ekonomi Rakyat: Krisis Nilai di Tengah Kekerasan Negara Muchamad Rifki1.
Wahyudin2.
Aneng Roehanah Pujawati3.
Nita Fauziah4 & Heri Juhara5 1 Institute Miftahul Huda Subang 2,3,4,5 STAI Bhakti Persada Majalaya Bandung E-mail : Rifki.
muchamad@gmail.
com1, wahyudin.
snr011@gmail.
com2, anengroehanah12@gmail.
nitafauziyah321@gmail.
com4, herijuhara438@gmail.
RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-09-08
Revised : 2025-09-15
Accepted : 2025-11-07
KEYWORDS
repression, democratic values, human rights, people's economy, values education.
KATA KUNCI
represifisme, nilai demokrasi.
HAM, ekonomi rakyat, pendidikan nilai ABSTRAC The wave of demonstrations in Indonesia from late August to early September 2025 reflected public unrest over social injustice, corruption, and weak state The mass demonstrations that took place in various regions prompted a repressive response from security forces, including the use of tear gas, rubber bullets, mass arrests, and even loss of life.
This study aims to analyze the crisis of values arising from the clash between the people's right to express their aspirations and state repression.
The research method used a descriptive qualitative approach based on observations of literature, online news, and reports from human rights organizations.
The results indicate that repression leads to a degradation of democratic values, justice, and humanity.
Furthermore, the economic burden on the people is further burdened by the disruption of social and economic activities.
This study emphasizes the importance of a humanistic approach in handling demonstrations to prevent further erosion of basic societal ABSTRAK Gelombang demonstrasi di Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September 2025 mencerminkan keresahan publik terhadap ketidakadilan sosial, korupsi, dan lemahnya tata kelola negara.
Aksi massa yang berlangsung di berbagai daerah memunculkan respons represif dari aparat keamanan, termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet, penangkapan massal, hingga jatuhnya korban jiwa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis nilai yang lahir dari benturan antara hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan tindakan represif Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis observasi literatur, berita daring, dan laporan lembaga HAM.
Hasil kajian menunjukkan bahwa represifisme menimbulkan degradasi nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan.
Selain itu, beban ekonomi rakyat semakin berat akibat terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi.
Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan demonstrasi, agar nilai-nilai dasar kemasyarakatan tidak semakin tergerus.
Pendahuluan Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi politik rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dalam sistem demokrasi, aksi massa seharusnya menjadi ruang dialog antara masyarakat dengan negara.
Namun, dalam praktiknya, demonstrasi kerap direspons secara represif oleh aparat keamanan.
Fenomena ini terlihat jelas pada gelombang protes yang terjadi di Indonesia sejak akhir Agustus 2025.
Berdasarkan laporan media dan lembaga HAM, setidaknya sembilan orang meninggal dunia, lebih 224 | JPI.
Vol.
No.
September 2025 800 orang ditangkap, dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat tindakan aparat.
Gas air mata, peluru karet, dan tindakan kekerasan fisik digunakan untuk membubarkan massa.
Situasi ini nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Rumusan masalah:
Bagaimana mencerminkan krisis nilai demokrasi dan HAM? Apa dampak represifisme terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat? Bagaimana nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi seharusnya dijunjung dalam konteks Tujuan penelitian: mendeskripsikan krisis nilai yang muncul akibat represifisme negara serta mengkaji beban publik dan ekonomi rakyat yang Tinjauan Pustaka Konsep Represifisme Represifisme menggunakan kekuatan fisik atau instrumen koersif untuk mengendalikan masyarakat.
Dalam konteks politik, tindakan represif dapat meliputi penggunaan aparat keamanan, peraturan pembatasan kebebasan, serta penegakan hukum yang berorientasi pada stabilitas ketimbang perlindungan hak warga negara.
Menurut Davenport .
dan Earl .
, tindakan represif sering kali menjadi respons negara terhadap bentuk-bentuk protes atau gerakan sosial yang dianggap mengancam tatanan politik yang ada.
Dengan demikian, represifisme dipahami bukan hanya sebagai tindakan kekerasan, tetapi juga sebagai strategi kontrol sosial dalam menjaga kekuasaan negara.
Nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
(HAM)
Nilai demokrasi menempatkan kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat sebagai fondasi utama dalam sistem pemerintahan.
UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui penyampaian pendapat di muka umum (Republik Indonesia, 1945.
Republik Indonesia, 1.
Prinsip ini sejalan dengan nilainilai hak asasi manusia yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, pluralitas, dan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik.
Dengan demikian, pelaksanaan nilai demokrasi dan HAM menjadi tolok ukur sejauh mana negara menjamin ruang kebebasan sipil bagi masyarakat.
Ekonomi Rakyat Ekonomi rakyat mengacu pada sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan produktif masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, pedagang mikro, dan pelaku usaha kecil menengah.
Sistem ini memiliki peran penting dalam menopang kehidupan seharihari mayoritas penduduk Indonesia serta menjadi penyangga stabilitas sosial-ekonomi nasional.
Menurut pembangunan seharusnya berorientasi pada pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat bawah, bukan semata pada pertumbuhan ekonomi Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan rakyat kecil menjadi prasyarat utama dalam memperkuat demokrasi ekonomi di Indonesia.
Studi Terdahulu Penelitian mengenai gerakan mahasiswa tahun 1998 menunjukkan bahwa tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstran justru mempercepat krisis legitimasi rezim saat itu .
ella Porta & Reiter.
Tarrow & Tilly, 2.
Fenomena tersebut menggambarkan bahwa kekerasan negara terhadap gerakan sosial sering kali berbalik menjadi katalis perubahan politik.
Kajian ini relevan untuk memahami dinamika hubungan antara kekuasaan, protes, dan legitimasi negara di Indonesia, terutama dalam konteks kontemporer ketika praktik represif masih muncul dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka .
ibrary researc.
dan analisis deskriptif kualitatif.
Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan pemaknaan, interpretasi, dan refleksi atas fenomena sosial-politik yang kompleks, yaitu bentuk-bentuk represifisme negara, dampaknya terhadap beban publik, serta implikasinya terhadap keberlangsungan ekonomi Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian menggambarkan dan memahami fenomena berdasarkan data non-numerik.
Fokusnya bukan pada pengujian hipotesis, melainkan pada penjelasan makna dan relasi antar konsep yang muncul dalam berbagai sumber pustaka.
Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana tindakan Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi JPI.
Vol.
No.
September 2025 | 225 represif negara dapat memicu krisis nilai demokrasi dan menambah beban sosial-ekonomi masyarakat.
Metode Studi Pustaka (Library Researc.
Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis.
Sumber utama dalam penelitian ini meliputi:
A Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
A Dokumen kebijakan kepolisian, seperti Perkap No.
1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.
A Publikasi akademik dan buku ilmiah, seperti karya della Porta dan Reiter .
Davenport .
, serta Tarrow dan Tilly .
A Laporan internasional, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International.
A Berita dan laporan media kredibel, termasuk Reuters.
Al Jazeera, dan Channel NewsAsia (CNA).
Seluruh sumber tersebut dikaji secara sistematis untuk menemukan tema-tema utama mengenai praktik represif negara, reaksi publik, dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi Teknik Analisis Data Data yang diperoleh melalui studi pustaka dianalisis menggunakan analisis kualitatif Proses analisis dilakukan melalui tiga Reduksi data, yakni menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian .
epresifisme, beban publik, dan ekonomi rakya.
Penyajian data, yaitu menyusun hasil telaah pustaka secara tematik agar hubungan antar konsep dapat dipahami secara utuh.
Penarikan menginterpretasikan temuan berdasarkan teoriteori yang relevan untuk menjelaskan krisis nilai yang muncul akibat kekerasan negara terhadap Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyoroti dimensi moral, sosial, dan politik dari tindakan represif negara, serta menghubungkannya dengan dinamika ekonomi rakyat dan legitimasi Validitas dan Keabsahan Data Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai jenis sumber .
okumen hukum, literatur ilmiah, dan laporan medi.
Dengan cara ini, hasil analisis diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai krisis nilai di tengah praktik kekerasan negara.
Hasil Dan Pembahasan Bagaimana mencerminkan krisis nilai demokrasi dan HAM? Dalam teori demokrasi konstitusional, kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dilindungi di Indonesia termaktub eksplisit dalam Pasal 28E UUD 1945 dan hanya boleh dibatasi oleh hukum secara perlu, proporsional, dan non-diskriminatif (Republik Indonesia, 1.
UU No.
9/1998 menegaskan asasAa asas penyampaian pendapat keseimbangan hakkewajiban, kepastian hukum, proporsionalitas, dan asas manfaat yang menjadi tolok ukur legitimasi tindakan negara saat mengelola demonstrasi (Republik Indonesia, 1.
Ketika praktik di lapangan menyimpang dari asas-asas tersebut .
isalnya penggunaan kekuatan tanpa kebutuhan nyata atau tak proporsiona.
, maka problemnya bukan sekadar teknis pengamanan, melainkan krisis nilai demokrasi dan HAM: negara gagal memenuhi kewajiban positif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebebasan berkumpul warganya (Republik Indonesia, 1.
Literatur ilmu politik menunjukkan paradoks Audemocratic repressionAy: bahkan dalam rezim elektoral, aparat bisa menempuh taktik koersif untuk mengontrol kontestasi, terlebih saat elite merasa legitimasi/policy-nya ditantang .
ella Porta & Reiter, 1.
Pola pengelolaan protes yang Aunegotiated managementAy .
erundingan, fasilitas.
cenderung menurunkan eskalasi.
sebaliknya, model Auescalated forceAy .
embubaran cepat, penangkapan massal, senjata kurang mematikan disalahgunaka.
menaikkan risiko kekerasan, korban, dan erosi legitimasi .
ella Porta & Reiter, 1.
Dalam kerangka itu, indikator krisis nilai tampak bila negara bergeser dari negotiated management ke escalated force terhadap ekspresi damai (Davenport.
Empirisnya menembakkan gas air mata dan peluru karet di sekitar kampus UNISBA dan Universitas Pasundan.
Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi 226 | JPI.
Vol.
No.
September 2025 Bandung.
Mahasiswa dan kelompok kampus menyebutnya Auserangan brutalAy ke ruang akademik.
polisi berdalih membubarkan Aumassa nonmahasiswaAy di luar pagar (Al Jazeera, 2.
tradisi demokrasi, kampus dihormati sebagai ruang aman untuk wacana.
penggunaan kekuatan di perimeter kampus, terlebih menimbulkan cedera serius .
atu mahasiswa dilaporkan kritis karena peluru kare.
, mengirim sinyal kuat bahwa perlindungan ruang sipil sedang menipis (Reuters.
Eskalasi koersif juga terlihat dari siklus Aukekerasan, kemarahan publik, represi lanjutanAy.
Tragedi kematian seorang pengemudi ojek daring yang terlindas kendaraan taktis saat unjuk rasa di Jakarta memicu kerusuhan dan penjarahan.
Reuters menyebut sedikitnya 10 orang tewas sejak pekan lalu, dengan pembubaran menggunakan gas air mata dan peluru karet (Reuters, 2025.
Pimpinan negara menyatakan aparat Auakan bersikap tegasAy dan menautkan sebagian eskalasi dengan indikasi AuterorismeAy dan AumakarAy retorika yang secara historis berasosiasi dengan perluasan justifikasi represif (Reuters, 2025.
Krisis nilai juga tercermin dari akuntabilitas yang lambat/terbatas dan munculnya ketakpastian keselamatan warga.
Laporan menyebut sedikitnya 20 orang dilaporkan hilang menurut KontraS di Jakarta dan Jawa Barat pada fase awal gelombang protes ini indikasi serius atas memburuknya jaminan kebebasan dan rasa aman (Al Jazeera, 2.
Situasi orang hilang, penahanan massal, dan ketertutupan informasi memperlebar jarak negara-warga dan memperkuat persepsi bahwa perlindungan due process melemah.
Meski ada langkah etik internal .
eorang anggota dari tujuh personel kendaraan taktis yang menewaskan pengemudi ojek diberhentikan tidak horma.
, hakikat krisis nilai tidak selesai bila akuntabilitas berhenti di sanksi etik individu tanpa proses pidana yang tuntas pada rantai komando (CNA, 2.
Kompolnas lembaga pengawas kepolisian bahkan mendesak proses pidana bagi para personel, menandakan standar akuntabilitas HAM belum terpenuhi (CNA, 2.
Standar dan aturan internal sebenarnya sudah Perkap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan proporsionalitas, dan akuntabilitas penggunaan Polri.
Perkap 8/2009 mengintegrasikan prinsip dan standar HAM dalam tugas kepolisian (Republik Indonesia, 1.
Ketika bukti lapangan menunjukkan penggunaan gas air mata/peluru karet ke arah atau ke dalam lingkungan kampus, serta penanganan massa disertai korban jiwa dan hilangnya orang, maka deviasi antara norma tertulis dan praktik makin jelas dan inilah wujud krisis nilai demokrasi dan HAM (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2.
Dengan demikian, tindakan represif yang terekam di pekan-pekan ini tidak berdiri sendiri sebagai Auinsiden keamanan,Ay tetapi mengisyaratkan kemunduran tata kelola kebebasan berkumpul: nilainilai keadilan prosedural, kemanusiaan, dan kepercayaan publik pun tergerus.
Literatur gerakan sosial memperingatkan bahwa jalur ini bukan saja kontra-produktif bagi stabilitas, tetapi juga merusak fondasi legitimasi demokrasi .
ella Porta & Reiter.
Apa dampak represifisme terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat? Dampak sosial paling langsung adalah korban jiwa, luka, dan trauma kolektif.
Penembakan peluru karet dan gas air mata di sekitar kampus menimbulkan cedera serius dan rasa tidak aman di ruang akademik.
kematian pengemudi ojek daring menjadi simbol ketidakadilan yang menyulut kemarahan solidaritas lintas komunitas (Al Jazeera.
Ketika ruang aman .
dan kelompok rentan .
ekerja informa.
terdampak, masyarakat membaca pesan bahwa berekspresi politik membawa risiko keselamatan yang tinggi, efek dingin .
hilling effec.
pada partisipasi sipil.
Riset menunjukkan represi cenderung membatasi partisipasi politik moderat dan mendorong Earl .
mendapati bahwa taktik koersif meningkatkan biaya partisipasi, menggeser sebagian warga dari arena publik, sementara sebagian lainnya terdorong ke taktik lebih konfrontatif (Earl, 2.
Dalam jangka menengah, praktik seperti penangkapan massal, kekerasan terhadap jurnalis/medis, atau penghilangan orang menurunkan kepercayaan pada institusi dan mempersempit civic space (Earl, 2.
Represi juga dapat menghasilkan Aubackfire effectAy: kekerasan negara memicu amarah moral dan memperluas koalisi protes, terutama bila korban dipersepsikan tak bersalah (Tarrow & Tilly, 2.
Di Jakarta, kematian pengemudi ojek memicu gelombang solidaritas .
ermasuk pawai damai dan aksi simboli.
, memperbanyak peserta dari pekerja, perempuan, dan mahasiswa bukannya meredam (Al Jazeera, 2.
Hal ini menambah tekanan sosial dan memperpanjang siklus mobilisasi.
Secara ekonomi, kerusuhan dan pembubaran koersif di pusat kota berdampak ke jam operasional Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi JPI.
Vol.
No.
September 2025 | 227 bisnis, jaringan transportasi, dan rantai pasok mikro.
Pemerintah memperkirakan kerugian materiil di Jakarta mencapai sekitar Rp900 miliar (AUS$54,8 jut.
dari kerusakan fasilitas umum dan gangguan seruan agar pelaku pelanggaran pidana diproses turut disampaikan pengawas kepolisian (CNA, 2.
Reuters juga mencatat terjadinya penjarahan dalam beberapa insiden, yang memperdalam biaya sosial-ekonomi (Reuters.
Kelompok ekonomi rentan seperti pengemudi ojek/delivery kehilangan pendapatan saat terjadi penutupan jalan, ancaman keselamatan di lapangan, dan stigmatisasi bila ikut berunjuk rasa.
Laporan lapangan memperlihatkan mobilisasi damai ribuan pengemudi untuk mengenang korban sekaligus menyuarakan kesenjangan ekonomi.
ini menandakan bahwa represi bukan hanya isu hak sipil, melainkan juga problem keadilan sosial dan pekerjaan layak (Al Jazeera, 2.
Di level makro, ketidakpastian politik akibat ekspektasi pasar.
Fitch menilai gejolak dapat membebani profil kredit kedaulatan bila melemahkan prospek pertumbuhan atau disiplin pesan ini ditangkap media arus utama (Reuters, 2025.
Sentimen risiko yang memburuk bisa memicu penundaan konsumsi-investasi, memperlambat pemulihan pascapandemi, dan menaikkan premi risiko Indonesia secara temporer (Reuters, 2025.
Dampak jangka panjang meliputi erosi kepercayaan pada penegak hukum dan institusi perwakilan bila tidak ada akuntabilitas pidana dan pemulihan bagi korban (Reuters, 2025.
Seruan penyelidikan independen oleh Komnas HAM dan komunitas internasional, serta desakan organisasi HAM global agar ada proses yang kredibel, merupakan prasyarat memulihkan trust, tanpa itu, high-cost policing hanya memperbesar jarak negaramasyarakat.
(Amnesty International Indonesia.
Kesimpulannya, represifisme menimbulkan ongkos sosial .
yawa, luka, trauma, ruang sipil menyempi.
dan ongkos ekonomi .
erusakan fisik, penurunan aktivitas, risiko pasa.
yang jauh melebihi manfaat stabilitas semu (Earl, 2.
Literatur dan data lapangan sepakat: pengelolaan protes berbasis fasilitasi, de-eskalasi, dan akuntabilitas lebih efektif menjaga ketertiban sekaligus kesehatan demokrasi (Amnesty International Indonesia, 2.
Bagaimana nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi seharusnya dijunjung dalam konteks demonstrasi? Tiga nilai ini diturunkan ke empat prinsip operasional universal penegakan hukum: legalitas .
erdasar hukum jela.
, nesesitas .
anya saat benarbenar perl.
, proporsionalitas .
epadan ancama.
, dan akuntabilitas .
apat dipertanggungjawabka.
(Republik Indonesia, 1.
Di Indonesia, legalitas dan kebebasan berkumpul diamanatkan UUD 1945 Pasal 28E dan dijabarkan oleh UU 9/1998.
implementasinya diperinci dalam Perkap 1/2009 .
enggunaan kekuata.
dan Perkap 8/2009 (HAM dalam tugas kepolisian (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2.
Artinya, standar sudah ada tantangannya memastikan kepatuhan saat tekanan politik memuncak.
Secara praktis.
Aunegotiated managementAy mengomunikasikan rute, waktu, dan mekanisme memisahkan provokator tanpa menggeneralisasi kekerasan ke seluruh massa.
dan meminimalkan intervensi fisik .
ella Porta & Reiter, 1.
Literatur komparatif menunjukkan pendekatan ini menurunkan eskalasi, melindungi hak, dan lebih murah secara fiskal dibanding pola pembubaran cepat yang mudah memantik bentrok (Davenport.
Nilai kemanusiaan menuntut kontrol ketat atas senjata kurang mematikan: gas air mata tak diarahkan ke ruang tertutup/kerumunan terjebak.
peluru karet tak ditembakkan ke atas pinggang.
larangan penggunaan di area sensitif seperti kampus kecuali memenuhi syarat nesesitas-proporsionalitas yang sangat ketat dan terdokumentasi (Reuters.
Banyak pedoman HAM internasional dan riset medis memperingatkan risiko fatal bila prinsip ini dilanggar.
kasus pekan ini di Bandung memperlihatkan urgensi memperbarui SOP, pelatihan, dan pengawasan komandan (Amnesty International Indonesia, 2.
Keadilan mengandaikan akuntabilitas pidana bukan sekadar etik/disiplin bila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kematian/luka berat (Reuters.
Dorongan Kompolnas agar personel terkait diproses pidana, dan disiplin terhadap salah satu anggota kendaraan taktis, adalah langkah awal (CNA, 2.
namun standar due process mensyaratkan investigasi independen, pelacakan rantai komando, publikasi temuan, dan reparasi bagi korban (Human Rights Watch, 2.
Demokrasi juga berarti melindungi ruang pengetahuan dan jurnalisme.
Kampus sebagai Ausafe spaceAy dan jurnalis/paramedis di lapangan harus Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi 228 | JPI.
Vol.
No.
September 2025 memperoleh perlindungan aktif (Reuters, 2025.
Penggunaan kekuatan di perimeter kampus yang menyeluruh, termasuk audit amunisi, taktik, dan keputusan komando agar sejalan dengan peraturan dan hak kebebasan akademik (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2.
Mekanisme pemulihan korban harus jelas:
layanan kesehatan tanpa biaya, kompensasi, rehabilitasi, serta pemulihan nama baik bagi mereka yang ditahan tanpa dasar kuat (Republik Indonesia.
Skema ini bukan hanya moral-legal, tetapi juga instrumen membangun kepercayaan warga, sekaligus mencegah siklus balas-dendam sosial (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2.
Pada level kebijakan, saluran dialog yang kredibel antara pemerintah.
DPR, serikat pekerja, komunitas kampus, dan kelompok rentan perlu Dialog yang ditempuh pekan ini .
ertemuan DPR dengan aliansi mahasiswa/pekerj.
idealnya diikuti transparansi tindak lanjut atas tuntutan, termasuk evaluasi kebijakan yang memicu protes .
fasilitas anggota DPR) (Reuters, 2025.
Tanpa kanal responsif, represi menjadi substitusi kebijakan dan itu mengikis demokrasi (Davenport.
Terakhir, ukur dan laporkan: publikasi data penggunaan kekuatan, jumlah peluru karet/gas yang lokasi/waktu, cedera/kematian, penahanan, serta status proses hukum.
Indikatorindikator ini memungkinkan akuntabilitas berbasis bukti dan pembelajaran organisasi, sehingga nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi tidak berhenti di teks hukum, tetapi hadir nyata di jalanan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2.
Kesimpulan Dari paparan analisis di atas, terlihat bahwa tindakan represif negara terhadap demonstrasi di Indonesia bukan hanya persoalan pengendalian massa, melainkan mencerminkan krisis nilai demokrasi dan HAM yang lebih Praktik penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga penyerbuan ke ruang akademik memperlihatkan deviasi serius dari prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam konstitusi.
UU No.
9/1998, serta peraturan kepolisian.
Alih-alih mengedepankan pendekatan negotiated management yang mampu memfasilitasi kebebasan berekspresi secara damai, aparat justru cenderung menggunakan model escalated force yang memperbesar risiko kekerasan, korban jiwa, dan hilangnya kepercayaan Situasi ini menandakan melemahnya komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi, serta mengirim pesan bahwa ruang sipil semakin menyempit di tengah kontestasi politik dan ekonomi.
Selain itu, dampak represifisme terbukti sangat luas, mencakup korban jiwa, trauma sosial, kerugian ekonomi miliaran rupiah, hingga meningkatnya ketidakpastian politik yang memengaruhi stabilitas Represi yang berulang tidak hanya menekan partisipasi sipil, tetapi juga memperdalam polarisasi dan memperlebar jarak antara negara dengan Oleh karena itu, pengelolaan demonstrasi seharusnya berlandaskan pada penghormatan HAM dan prinsip demokrasi, dengan menjamin ruang aman bagi mahasiswa, pekerja, jurnalis, dan masyarakat sipil.
Keadilan harus diwujudkan melalui akuntabilitas pidana terhadap diwujudkan dengan pemulihan korban yang Hanya dengan menegakkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi secara konsisten, negara dapat membangun kembali legitimasi dan kepercayaan publik yang saat ini tengah terkikis akibat pola represif yang terjadi.
Saran Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, langkah-langkah memulihkan nilai demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan dalam pengelolaan demonstrasi di Indonesia.
Pertama, aparat keamanan perlu menegakkan standar operasional yang berlandaskan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas secara ketat, serta memperkuat pelatihan human security dan de-eskalasi konflik.
Kedua, pemerintah harus membuka ruang dialog yang lebih inklusif dengan mahasiswa, pekerja, dan masyarakat sipil agar aspirasi tidak hanya disalurkan melalui jalanan, melainkan juga dalam proses kebijakan yang responsif.
Selain itu, sistem akuntabilitas harus diperkuat melalui investigasi independen, proses pidana yang transparan bagi pelaku pelanggaran, serta pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban.
Media dan kampus juga perlu dilindungi sebagai ruang ekspresi dan pengetahuan yang tidak boleh diintervensi dengan kekerasan.
Dengan adanya reformasi kelembagaan, pengawasan publik yang lebih kuat, serta kesadaran bahwa demokrasi hanya dapat bertahan melalui penghormatan hak asasi, maka potensi konflik dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat dipulihkan secara Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori.
Penelitian dan Inovasi JPI.
Vol.
No.
September 2025 | 229
Daftar Pustaka