Published by The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court
of the Republic of Indonesia
Volume 22 Issue 3, September 2025 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://jurnalkonstitusi.mkri.id

Implementation of Mixed-Election System as a Way to
Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya
Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesia
Eugen Mohamad
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Abstract

Corresponding Author:
Eugen Mohamad
✉ eugenmoh@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 28-10-2023
Revised: 12-06-2025
Accepted: 03-09-2025

Keyword:

Election; Mixed Electoral System; Multiparty
System; Presidential System; Simplification of
Political Parties.

Kata Kunci:
Penyederhanaan Partai Politik; Pemilu; Sistem
Pemilu Campuran; Sistem Presidensial; Sistem
Multipartai.

The presidential system in Indonesia faces challenges because it operates
alongside an extreme multiparty system. Previous research has shown a
mismatch, as the president and his administration experience deadlock and
immobilism. Party simplification is one step toward purifying the presidential
system and can be pursued through electoral-system engineering. This
study employs a normative legal research method. It aims to design a
mixed electoral system for Indonesia, assess its compatibility, and simulate
its effects. The findings indicate that, in post-reform Indonesia, the use of
a proportional-representation system has produced extreme multiparty
practices. Implementing a mixed electoral system is an alternative worth
considering to purify the presidential system. This aligns with Constitutional
Court Decision No. 114/PUU-XX/2022, which, in its legal considerations, calls
for improvements to the proportional system, even while rejecting a closedlist proportional electoral system in its ruling. Based on simulations applying
a mixed electoral system to the 2009, 2014, 2019, and 2024 elections, a
minimum majority party is produced in parliament. To implement this
system, it is necessary to revise the Election Law, especially Article 168.

Abstrak

Copyright © 2025 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

doi https://doi.org/10.31078/jk2236

Sistem presidensial di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan
karena berhadapan dengan sistem multipartai ekstrem. Penelitian
terdahulu membuktikan bahwa terdapat ketidakcocokan karena presiden
dan jajarannya mengalami deadlock dan immobilism. Penyederhanaan
partai politik merupakan salah satu langkah untuk memurnikan sistem
presidensial yang dapat ditempuh melalui rekayasa sistem pemilu.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu di
Indonesia pascareformasi menghasilkan praktik multipartai ekstrem
karena menggunakan sistem proporsional-representatif. Penerapan sistem
pemilu campuran merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan
untuk menciptakan pemurnian sistem presidensial. Hal tersebut sejalan
dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang, dalam pertimbangan
hukumnya, menghendaki penyempurnaan sistem proporsional sekalipun
menolak penerapan sistem proporsional tertutup dalam amarnya.
Berdasarkan simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada Pemilu
2009, 2014, 2019, dan 2024, dihasilkan partai mayoritas minimal di
parlemen. Untuk menerapkan sistem ini, perlu dilakukan revisi UU
Pemilu, terutama pada Pasal 168.

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang terdiri atas masyarakat yang heterogen dan kompleks,
yakni keragaman suku, agama, budaya, ras, golongan, serta aliran politik dan ideologi yang
variatif.1 Latar belakang tersebut menjadi cikal bakal hadirnya partai politik di Indonesia yang
sangat dinamis dari masa ke masa. Perkembangan dan ekspansi partai politik di Indonesia
juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem pemilu, dan sistem kepartaian.
Dalam tatanan sistem pemerintahan, Indonesia memiliki perjalanan historis yang dinamis,
mulai dari Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Reformasi.

Sistem multipartai pada mulanya didasarkan pada Maklumat Pemerintah 3 November
1945. Lebih lanjut, Maklumat a quo mendorong pembentukan partai-partai politik
sebanyak-banyaknya sebagai pilar demokrasi sekaligus sebagai persiapan Pemilu pada
tahun berikutnya. Setelah terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Penetapan Presiden
Nomor 7 Tahun 1959, Maklumat Pemerintah 3 November 1945 dicabut oleh kedua produk
hukum tersebut sehingga “kebebasan” itu berlaku secara terbatas. Lebih lanjut, dalam
penjelasan umum Penetapan Presiden a quo disebutkan bahwa Maklumat yang menganjurkan
pendirian partai secara tidak terbatas dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dalam
sistem pemerintahan.2 Kemudian, pada tahun 1973 (era Orde Baru), pembatasan partai
politik semakin ekstrem melalui fusi partai politik. Lebih lanjut, fusi partai tersebut terbagi
menjadi tiga spektrum, yakni PPP, PDI, dan Golongan Karya.

Pasca reformasi, pengaturan mengenai kepartaian diatur dalam UU No. 2 Tahun 1999
tentang Partai Politik. Original intent hadirnya UU a quo adalah bahwa UU No. 3 Tahun 1975
tentang Partai Politik dan Golongan Karya sudah tidak dapat menampung aspirasi politik
yang berkembang sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tidak dapat berlangsung
dengan baik.3 UU a quo juga tidak secara eksplisit mengatur pembatasan jumlah partai.
Oleh karena itu, ekses pengaturan tersebut berimplikasi pada banyaknya jumlah partai
pada tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah partai politik peserta Pemilu 2024,
yakni sebanyak delapan belas partai politik nasional dan enam partai politik lokal Aceh.4

Selain pengaturan ulang terkait hukum kepartaian, salah satu agenda reformasi adalah
purifikasi sistem presidensial. Hal tersebut tampak pada penegasan masa jabatan Presiden
serta pengaturan yang lebih rigid mengenai pemakzulan.5 Namun, terdapat permasalahan
1
2

3
4
5

Retno Saraswati, “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif,” Jurnal MMH 41, no. 1 (2012):
140, https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137-143.
Kahfi Adlan Hafiz, “Urgensi dan Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di DPR dalam Undang-Undang
Terkait Pemilihan Umum Pasca Reformasi untuk Menciptakan Efektivitas Penerapan Sistem Presidensial
di Indonesia” (Master’s thesis, Universitas Gadjah Mada, 2020), 4.
Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Konsiderans huruf d.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 552 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 519 Tahun 2022.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

529

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

laten karena agenda purifikasi sistem presidensial berbenturan dengan sistem multipartai
yang tergolong ekstrem, sehingga memicu gejolak politik dan mendorong arah sistem
pemerintahan yang cenderung parlementer (quasi-parlementer). Salah satu contohnya terlihat
pada kasus Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mengalami pemakzulan pada
masa jabatannya akibat koalisi pendukung yang bergejolak di parlemen.6 Akibatnya, untuk
menghindari permasalahan serupa, Presiden Megawati, S. B. Yudhoyono, dan Joko Widodo
membentuk koalisi yang sangat “gemuk” untuk mengontrol parlemen, yang mengakibatkan
checks and balances dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak berjalan efektif. Selain
itu, koalisi yang “gemuk” juga berujung pada bagi-bagi kursi menteri untuk meminimalkan
intervensi.7

Diperlukan reformasi dalam sistem kepartaian dan sistem pemilu untuk memurnikan
sistem presidensial di Indonesia. Salah satu alternatif ialah menyederhanakan jumlah
partai politik melalui UU Pemilu dan menerapkan sistem kompetisi partai politik peserta
pemilu yang digolongkan ke dalam tiga tingkatan: kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
Selanjutnya, penerapan sistem pemilu distrik atau sistem campuran, bersamaan dengan
ambang batas parlemen yang tinggi, diyakini dapat menyederhanakan jumlah partai dalam
sistem kepartaian.8 Di samping itu, terdapat alternatif lain untuk mengatasi kerawanan
pelaksanaan sistem presidensial melalui dua solusi, yakni penyederhanaan sistem kepartaian
dan pelaksanaan sistem presidensial multipartai dengan mekanisme pemilu serentak. Lebih
lanjut, pelaksanaan pemilu serentak belum tentu berdampak positif terhadap penguatan
sistem presidensial karena perlu dikombinasikan dengan sistem pemilu plurality dan
mayoritarian. Namun, dalam konteks Indonesia, perubahan dari sistem mayoritarian ke
plurality akan sulit akibat berbagai faktor; apabila sistem mayoritarian tetap dipertahankan,
maka sistem multipartai di Indonesia akan tetap resisten dan membutuhkan waktu lama
untuk mengatasi fragmentasi dalam sistem kepartaian. Dalam jangka pendek, perlu
dilakukan upaya lain untuk memperkuat efektivitas sistem presidensial, salah satunya
melalui penguatan kapasitas kelembagaan legislatif.9
Peningkatan parliamentary threshold dalam politik elektoral pascareformasi tidak

memberikan dampak besar terhadap penyederhanaan partai politik di parlemen. Justru,
secara historis, penerapan tersebut tidak menghentikan pertumbuhan partai politik karena
partai politik akan terus tumbuh seiring berkembangnya demokrasi di Indonesia.10 Kebijakan
6
7
8
9
10

Greg Barton, Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat and Indonesian President (Sydney: University of New
South Wales Press, 2002), 313–15.
Saldi Isra, “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial,” Jurnal
Konstitusi 2, no. 1 (2009): 124–25.
Aprista Ristyawati, “Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak Perubahan
UUD 1945,” Diponegoro Law Review 5, no. 2 (2016): 10–11, https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11047.
Djayadi Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu,
dan Sistem Kepartaian,” Jurnal Universitas Paramadina (2015): 11–14.
Aenal Fuad Adam et al., “Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
6, no. 1 (2021): 14, https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618.

530

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

tersebut pada hakikatnya tidak efektif untuk penyederhanaan partai politik yang telah
disaring melalui pengaturan dalam UU Pemilu.

Ditinjau dari segi politik hukum, pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum secara implisit mengarah pada penyederhanaan partai politik. Upaya
penyederhanaan tersebut tercermin dalam rezim UU Pemilu dan peraturan turunannya,
yakni: pemberatan pendirian partai politik; pemberatan syarat bagi partai politik untuk
memperoleh status badan hukum; pemberatan proses verifikasi faktual partai politik;
serta penerapan electoral threshold dan parliamentary threshold.11 Lebih lanjut, Mahkamah
Konstitusi pada Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, dalam pertimbangan hukumnya,
menghendaki penyempurnaan sistem proporsional untuk menyederhanakan partai politik
di parlemen.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Penulis akan
menelaah lebih lanjut rekomendasi penelitian terdahulu, yakni penerapan sistem mixedmember proportional di Indonesia sebagai alternatif sistem Pemilu. Penulis juga berpendapat
bahwa banyaknya partai politik di parlemen bertolak belakang dengan semangat purifikasi
sistem presidensial pada status quo, sehingga checks and balances tidak optimal akibat
masifnya kepentingan dalam relasi legislatif–eksekutif di Indonesia.
2. Perumusan Masalah

Penelitian ini pada dasarnya ditujukan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai
kompatibilitas penerapan sistem pemilu campuran sebagai upaya purifikasi sistem
presidensial di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam
penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana dinamika penyederhanaan jumlah partai politik berdasarkan Undang-Undang
tentang Pemilihan Umum pascareformasi?
2. Bagaimana kompatibilitas penerapan sistem pemilu campuran di Indonesia sebagai
upaya purifikasi sistem presidensial?
3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian
yang melakukan kajian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma. Selanjutnya,
sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif yang bermula dari suatu
peristiwa, masalah, hal, dan/atau teori tertentu yang memiliki gambaran samar, sehingga
tujuan penelitian ini adalah memperdalam diskursus mengenai gejala yang diteliti untuk
menghasilkan hipotesis yang nantinya akan diuji.12 Kemudian, pendekatan yang digunakan
meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis
11
12

M. Febry Ramadhan, “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia,” Jurnal Lex Renaissance
3, no. 1 (2018): 167–69, https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art6.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1984), 51.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

531

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

(historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach).13

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder berdasarkan studi pustaka
yang mencakup data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian terdahulu, serta
bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, peraturan perundangundangan, arsip, dan sejenisnya. Penelitian ini menggunakan teknik dan alat pengumpul data
berupa studi dokumenter. Lebih lanjut, studi dokumenter dilakukan dengan mengkaji dan
menelaah berbagai dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum kepartaian
dan pemilihan umum dalam konteks sistem multipartai pada sistem presidensial.
Teknik analisis data yang digunakan adalah metode campuran yang menggabungkan
metode kualitatif dan kuantitatif guna mendeskripsikan serta menyimpulkan secara
naratif melalui kata-kata.14 Penelitian ini juga bersifat noninteraktif melalui pengkajian dan
penganalisisan dokumen berupa data sekunder yang kemudian disusun secara deskriptifanalitis.15 Penulis menggunakan pola berpikir induktif (inductive reasoning), yakni dimulai
dari hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum dengan teknik
penafsiran hermeneutika.16

B. PEMBAHASAN

1. Dinamika Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di Indonesia Berdasarkan UndangUndang tentang Pemilihan Umum Pasca Reformasi
Sistem multipartai yang dikombinasikan dengan sistem presidensial berimplikasi pada
hubungan legislatif–eksekutif yang rumit. Lebih lanjut, kombinasi tersebut berdampak
pada hubungan kedua lembaga yang mengarah pada deadlock dan immobilism. Hal ini
diperkuat oleh pendapat Scott Mainwaring, bahwa sistem presidensial menjadi buruk
ketika digabungkan dengan sistem multipartai. Presiden terpilih cenderung tidak memiliki
dukungan mayoritas di parlemen karena banyaknya partai yang mengikuti pemilu, sehingga
sangat sulit bagi satu partai untuk memenangkan pemilu secara mayoritas.17

Hal tersebut menyebabkan minimnya dukungan terhadap presiden di parlemen sekalipun
partainya adalah partai pemenang pemilu. Oleh karena itu, dalam sistem multipartai,
dukungan mayoritas legislatif biasanya diperoleh melalui koalisi. Hal ini menjadi kontradiksi
dalam sistem presidensial karena insentif untuk membentuk koalisi tidak sebesar dalam
sistem parlementer. Dalam hal ini, presiden tetap dapat membentuk pemerintahan tanpa
13
14
15
16
17

Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 53.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 94.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali, 2001), 23.
Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 70.
Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Equation,” Comparative
Political Studies 26, no. 2 (1990): 213, https://doi.org/10.1177/0010414093026002003.

532

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

melibatkan partai-partai di legislatif. Namun, hubungan legislatif–eksekutif yang tegang dan
berujung pada kebuntuan berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.18

Dalam hal ini, terdapat anomali di Indonesia, yakni pembentukan koalisi mayoritas dalam
parlemen untuk melancarkan urusan pemerintahan. Hal ini terlihat pada rezim Presiden
Joko Widodo pada era 2014–2019 dan 2019–2024 yang memiliki koalisi “gemuk” dan hanya
menyisakan dua partai oposisi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi
yang terlalu “gemuk” dapat menyebabkan checks and balances antara kekuasaan legislatif
dan eksekutif yang tidak murni dan didominasi oleh kepentingan. Oleh karena itu, perlu
adanya penyederhanaan partai politik sehingga terdapat dominasi partai dalam legislatif
yang berlandaskan identitas dan keberpihakan partai yang jelas dan tegas.
Berdasarkan penjelasan tersebut, penting meninjau dinamika undang-undang pemilihan
umum yang menjadi pintu masuk partai politik ke DPR. Hal ini didasarkan pada hipotesis
bahwa terdapat undang-undang pemilihan umum yang memberikan peluang besar bagi
partai politik untuk masuk ke lembaga legislatif, sehingga jumlah partai politik di parlemen
semakin melonjak.
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Tahun 1999 merupakan Pemilu demokratis yang dilaksanakan pascareformasi. Pemilu
ini memberikan kelonggaran bagi partai politik sehingga menimbulkan besarnya jumlah
partai politik di DPR. Lebih lanjut, terdapat dua payung hukum yang mengakomodasi
Pemilu 1999, yaitu UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU No. 3 Tahun 1999
tentang Pemilihan Umum.
UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik memiliki semangat untuk merestrukturisasi
kehidupan politik di Indonesia. Hal ini terlihat dalam konsiderans huruf d UU a quo yang
menyatakan bahwa UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sudah
tidak dapat menampung aspirasi rakyat. Oleh karena itu, UU a quo membuka peluang bagi
partai-partai selain PPP, PDI, dan Golkar untuk ikut berkontestasi pada Pemilu di Indonesia.

Selain itu, UU No. 2 Tahun 1999 juga memberikan ruang yang luas melalui ketentuan
Pasal 2 ayat (1) UU a quo, yakni “sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara
Republik Indonesia yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dapat membentuk partai politik.”
Kemudian, pembatasan tentang pembentukan partai politik terdapat pada Pasal 2 ayat (2)
UU a quo, yakni pada pokoknya partai politik tidak boleh memiliki asas, ciri, dan aspirasi
yang bertentangan dengan Pancasila serta tetap berdasar kepada Pancasila.
Kelonggaran tersebut juga dibatasi secara sederhana oleh ketentuan Pasal 39 ayat (1)
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, yang menyatakan:
”Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilihan Umum apabila memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:

18

Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia,” 2.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

533

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

a. diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
b. memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah propinsi di Indonesia;
c. memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah kabupaten kotamadya di
propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik.”

Selain itu, tidak terdapat pengaturan mengenai electoral threshold dalam UU a quo.
Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU a quo, diisyaratkan bahwa hanya partai
yang memperoleh suara sebesar 2% dan memiliki kursi di DPR sebesar 3% yang dapat
mengikuti Pemilu selanjutnya. Dalam konteks ini, pengaturan tersebut berlaku bagi Pemilu
selanjutnya, yakni pada tahun 2004.19

UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu juga memberikan kelonggaran dalam hal sistem
pemilu. Pasal 1 ayat (7) UU a quo mengatur: “Pemilihan umum dilaksanakan dengan
menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.” Sistem proporsional tersebut
tentu membuka celah besar bagi partai politik baru untuk menjadi bagian dari DPR.20
Kemudian, Pasal 3 ayat (2) UU a quo juga menyatakan bahwa, untuk pemilihan anggota
DPR, dapilnya adalah Daerah Tingkat I (provinsi). Lebih lanjut, jumlah kursi dalam satu
dapil tidak diatur dalam UU a quo, melainkan diserahkan kepada KPU.
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU No. 3 Tahun 1999
tentang Pemilihan Umum, dapat ditafsirkan bahwa tidak ada tendensi untuk melihat Pemilu
sebagai sarana penyederhanaan jumlah partai politik. Hal ini secara empiris dibuktikan dari
hasil Pemilu 1999 yang mencatat terdapat lima partai yang mampu melewati porsi 3%
dari total suara, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Kemudian, dari 48 partai politik
peserta Pemilu, terdapat 21 partai politik yang dapat memperoleh kursi di DPR.21

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD
Pemilihan umum tahun 2004 merupakan pemilu pertama di mana masyarakat dapat
memilih Presiden secara langsung; dalam hal ini, salah satu prasyarat sistem presidensial
telah diterapkan di Indonesia. Namun, meskipun Presiden bukan lagi mandataris MPR,
penerapan sistem presidensial di Indonesia masih menghadapi kendala. Kendala terbesar,
yakni fenomena minority government, sebagaimana terjadi pada periode Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, ketika koalisinya di parlemen hanya terdapat 55 kursi dari total
550 kursi di DPR. Hal ini menyebabkan Presiden perlu membentuk koalisi yang dapat
mengurangi hak prerogatifnya.
Keberadaan UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2003 telah
mengubah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kepesertaan partai politik dalam
19
20
21

Hafiz, “Urgensi dan Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di DPR…,” 92.
Refly Harun, “Memilih Sistem Pemilu dalam Periode Transisi,” Jurnal Konstitusi 2, no. 1 (2009): 103–4.
Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM,
2009), 94.

534

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

pemilu, sistem pemilihan, serta penentuan pembagian kursi. Dalam hal ketentuan persyaratan
pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu, Pasal 7 ayat (1) UU a quo merumuskan
sebagai berikut:
”Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat:
a. diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang tentang Partai Politik;
b. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di lebih dari 2/3 (dua pertiga)
dari seluruh jumlah provinsi;
c. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
e. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
f. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.”

Berdasarkan ketentuan a quo, terjadi pengetatan persyaratan bagi partai politik untuk
mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu dengan meningkatkan persebaran jumlah
kepengurusan di daerah provinsi dan kabupaten/kota serta mengatur jumlah minimum
anggota partai politik di tiap kepengurusan. Dengan pengetatan ketentuan tersebut, terdapat
penurunan signifikan jumlah partai politik peserta pemilu pada Pemilu 2004 dibandingkan
Pemilu 1999.
Selanjutnya, mengenai ketentuan sistem pemilu, Pasal 6 ayat (1) UU a quo mengatur:
“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan
dengan daftar calon terbuka.” Penggunaan sistem proporsional ini memiliki kekurangan
dalam konteks penyederhanaan jumlah partai politik. Sistem ini dapat mendorong munculnya
partai-partai politik baru di parlemen sehingga pemilih mendapati opsi yang lebih luas
dalam kontestasi.22 Hal ini berbeda dengan sistem pluralitas dan sistem campuran yang
cenderung mendorong pemilih untuk memilih kandidat secara individual.23
Sistem ini juga dapat menyebabkan terbentuknya sistem multipartai ekstrem.
Implikasinya adalah fragmentasi partai politik yang besar di parlemen dan cairnya koalisi
yang dibangun, sehingga partai dapat berpindah-pindah posisi dengan mudah. Selain itu,
sistem proporsional berimplikasi pada dominasi partai politik terhadap pemerintahan.

Selain sistem proporsional, UU a quo juga memiliki kekurangan dalam hal district
magnitude. Pasal 46 ayat (2) UU a quo menyatakan: “Penetapan daerah pemilihan anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan
setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12
(dua belas) kursi.” Angka tersebut masih terlampau besar apabila dikaitkan dengan upaya
penyederhanaan partai, sehingga angkanya dapat diperkecil lagi.
22
23

Hermann Schmitt, “Multiple Party Identification,” dalam Comparative Study of Electoral Sysem, ed. HansDieter Klingenmann (New York: Oxford University Press Inc., 2009), 140.
Schmitt, “Multiple Party Identification,” 140.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

535

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

Memperkecil district magnitude dapat dilakukan dengan mengurangi porsi kursi menjadi
3–8 kursi per dapil serta menambah jumlah dapil agar tetap sesuai dengan jumlah kursi
di DPR. Dengan dapil yang lebih kecil diharapkan anggota DPR akan lebih dekat dengan
konstituen yang diwakili serta lebih efektif dan objektif dalam menyederhanakan jumlah
partai politik yang masuk ke parlemen. Hal ini didasarkan pada prinsip: semakin kecil
district magnitude, semakin kecil pula kemungkinan partai-partai kecil memperoleh kursi
parlemen.24
Apabila berkaca pada hasil Pemilu 2004, terdapat 24 partai politik yang ikut serta,
tetapi yang lolos ke parlemen berjumlah 19 partai politik. Walaupun terjadi penurunan
jumlah peserta dan partai politik di parlemen, jumlah tersebut masih terlampau besar. Oleh
karena itu, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
belum dapat mendukung upaya penyederhanaan jumlah partai di DPR serta mendorong
efektivitas roda pemerintahan.

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD
Pemilu 2009 juga menghadapi kendala serupa dengan Pemilu 2004. Salah satu faktornya
ialah terlambatnya pengesahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,
dan DPRD, sehingga KPU berpedoman pada undang-undang sebelumnya dalam membentuk
aturan teknis pelaksanaan Pemilu. Secara teknis, hal ini menimbulkan kekacauan jadwal
tahapan Pemilu 2009.
Secara materiil, terdapat upaya signifikan untuk menyederhanakan jumlah partai
peserta pemilu dalam UU a quo dengan menambahkan syarat kuota minimum keanggotaan
perempuan 30% dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Namun, berdasarkan
Pasal 8 ayat (2) UU a quo juncto Pasal 51 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2008 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, partai
politik yang memperoleh kursi di parlemen berdasarkan hasil Pemilu 2004 tidak dibebani
perubahan ketentuan persyaratan pendaftaran Pemilu dalam Pasal 8 ayat (1) UU a quo.
Selain persyaratan partai politik, UU a quo juga mengatur mengenai ambang batas
(threshold) sebagai salah satu unsur pemilu. Hal ini tercantum dalam Pasal 315 UU a quo,
yakni:
“Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3%
(tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat
perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurangkurangnya di 1/2
(setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya
4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-

24

Hafiz, “Urgensi dan Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di DPR…,” 98.

536

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan
sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004”.
Kemudian, pada Pasal 316 UU a quo, disebutkan juga bahwa:

“Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315
dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan:
a. memiliki kursi di DPR hasil Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 315; atau
b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar
salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal
jumlah kursi; atau
c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama
dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau...”
Hal tersebut berimplikasi pada lolosnya banyak partai politik yang sebelumnya memiliki

kursi di DPR, meskipun tidak memenuhi persentase 3% dari total suara. Terkait hal ini,
beberapa partai yang tidak mendapatkan kursi pada Pemilu 2004 mengajukan uji materiil.
Melalui Putusan MK No. 12/PUU-VI/2008, Mahkamah membatalkan bunyi Pasal 316 huruf
d dengan pertimbangan tidak memberikan kepastian hukum karena ketidakkonsistenan
pengaturan electoral threshold, yang sejatinya telah diatur secara jelas dalam Pasal 315
UU a quo.

Unsur pemilu lainnya dalam konteks UU a quo tidak mendukung upaya penyederhanaan
jumlah partai politik di parlemen. Pengaturan sistem pemilu tidak mengalami perubahan
dari pemilu sebelumnya dan berimplikasi pada tingginya jumlah partai politik yang lolos
ke DPR, meskipun terjadi penurunan yang signifikan. Dari 38 partai politik peserta pemilu,
hanya 9 partai politik yang kemudian memperoleh kursi di parlemen.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRD
Pemilu 2014 tidak menghadirkan perubahan signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya.
Hal ini terlihat dari payung hukum Pemilu 2014, yakni UU No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam konteks upaya penyederhanaan
jumlah partai di DPR serta pembentukan pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien.

Terdapat tiga unsur pokok pemilu yang tidak berubah secara signifikan sebagai berikut.
Pertama, penerapan sistem proporsional terbuka atau PR–open list system sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU a quo, yakni: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.”

Kedua, metode penghitungan atau electoral formula sebagaimana diatur dalam Pasal 209
ayat (3) UU a quo, yakni: “Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai Politik
JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

537

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan
angka BPP DPR, BPP DPRD Provinsi, dan BPP DPRD Kabupaten/Kota dengan cara membagi
jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
jumlah kursi di satu daerah pemilihan.” Perbedaannya dengan undang-undang sebelumnya
cenderung meratakan pembagian kursi, sehingga partai-partai yang lolos parliamentary
threshold tetapi memperoleh suara sedikit tetap mendapatkan kursi. Hal ini berimplikasi
pada tingginya fragmentasi kepartaian di DPR.
Ketiga, penerapan district magnitude yang tidak berubah dibandingkan undang-undang
sebelumnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU a quo yang menyatakan:
“Jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan
paling banyak 10 (sepuluh) kursi.”

Ketiga unsur pemilu tersebut dapat ditafsirkan tidak berubah secara signifikan. Namun,
berdasarkan Pasal 208 UU a quo terdapat perubahan ketentuan parliamentary threshold.
Selanjutnya, terdapat pelonggaran persyaratan pemilu dengan menurunkan persentase
persebaran kepengurusan partai politik di kabupaten/kota pada tiap provinsi. Di sisi lain,
ada penambahan syarat dengan mewajibkan penyerahan nomor rekening atas nama partai
politik kepada KPU untuk keperluan dana kampanye pemilu. Akan tetapi, sebagaimana
diatur dalam undang-undang pemilu legislatif sebelumnya, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)
UU a quo membedakan ketentuan persyaratan pendaftaran pemilu bagi partai politik
yang lolos parliamentary threshold berdasarkan hasil Pemilu 2009 dengan langsung
menetapkannya sebagai peserta Pemilu 2014. Dalam perkembangannya, ketentuan a quo
dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012. Dalam pertimbangan hukumnya,
Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa persyaratan administratif pendaftaran pemilu
sebagai upaya penyederhanaan partai politik harus diterapkan secara setara bagi seluruh
partai politik yang mendaftarkan diri dalam pemilu. Putusan tersebut menjadi dasar hukum
yang diterapkan dalam Pemilu 2014 dan menghasilkan 12 partai politik peserta pemilu.

Dalam hal ini, meskipun jumlah partai politik peserta pemilu menurun, kenaikan angka
parliamentary threshold tidak berpengaruh terhadap jumlah partai politik di parlemen, yakni
9 partai politik. Dapat disimpulkan bahwa UU a quo belum memiliki intensi yang tinggi
dalam pengurangan jumlah partai politik yang masuk ke DPR sebagai upaya menciptakan
pemerintahan yang efektif.
e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan gabungan dari undangundang tentang pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, dan penyelenggaraan
pemilu. Original intent dari UU a quo adalah menyederhanakan regulasi sekaligus menjadi
sarana pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024.

538

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

Pada pokoknya, terdapat beberapa perubahan dalam UU a quo, terutama mengenai
parliamentary threshold dan electoral formula yang bertujuan menekan jumlah partai di
parlemen serta menciptakan efektivitas pemerintahan. Akan tetapi, perubahan ini tidak
dibarengi perubahan sistem pemilu dan district magnitude, sehingga dinilai belum maksimal
untuk mengupayakan penyederhanaan jumlah partai politik.

Pertama, mengenai sistem proporsional terbuka, secara spesifik diatur dalam Pasal 168
ayat (2) UU a quo yang menyatakan: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Kedua, perihal
district magnitude, diatur dalam Pasal 187 ayat (2) yang menyatakan: “Jumlah kursi setiap
daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh)
kursi.”
Selanjutnya, revisi pengaturan pemilu dalam UU a quo tidak mengakomodasi Putusan
MK Nomor 52/PUU-X/2012 karena adanya ketentuan dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat
(3) yang membebaskan partai politik yang sebelumnya telah memenuhi syarat sebagaimana
diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU a quo dari verifikasi ulang untuk pemilu selanjutnya.
Dalam hal ini, Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 membatalkan rumusan frasa “telah
ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1)—yang secara utuh menyatakan: “Partai Politik Peserta
Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”—serta
Pasal 173 ayat (3) UU a quo, yang berakibat pada pemberlakuan persyaratan yang sama
bagi seluruh calon peserta pemilu.

Selain karena ketentuan tersebut bersifat diskriminatif terhadap partai politik yang
tidak memenuhi ambang batas atau tidak mengikuti Pemilu 2014, MK dalam pertimbangan
hukumnya menyatakan bahwa pembatalan ketentuan itu merupakan upaya penyederhanaan
partai politik peserta pemilu. Menurut pandangan hakim, apabila ketentuan yang diuji
dipertahankan, jumlah partai yang berkontestasi dalam pemilu akan semakin bertambah
karena partai yang terdaftar pada pemilu sebelumnya otomatis ditetapkan sebagai peserta
pada periode berikutnya, ditambah partai politik baru yang telah memenuhi syarat verifikasi.

Namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 mengubah
pendiriannya terkait persyaratan verifikasi bagi partai politik yang telah menjadi peserta
pemilu pada periode sebelumnya. Dalam perkara tersebut, MK menyatakan sebagai berikut:
“Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, ”Partai Politik
Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus
verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold
pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi
secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan
Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di
tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

539

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan
verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama
dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.”
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ketentuan verifikasi partai politik yang telah
diperketat melalui Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 diperlonggar kembali dengan
membebaskan partai politik yang memiliki kursi legislatif pada periode 2019–2024 dari
proses verifikasi faktual sebagai syarat untuk mendaftarkan diri dalam Pemilu 2024.

Dengan mengambil peran sebagai positive legislator, MK dalam Perkara 55/PUUXVIII/2020 secara tidak langsung mengembalikan ketentuan persyaratan pencalonan
sebagaimana pertama kali diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, dengan membedakan
ketentuan bagi partai politik yang badan hukumnya baru dibentuk dan/atau yang tidak
lolos pada pemilu periode sebelumnya, yang diharuskan mengikuti verifikasi faktual
maupun administratif. Putusan MK dalam perkara a quo selanjutnya menjadi ketentuan
yang digunakan dalam Pemilu 2024, yang menghasilkan 18 partai politik peserta pemilu
dan 9 partai politik anggota parlemen.
Dengan demikian, meskipun UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah
melakukan beberapa upaya penyederhanaan partai politik, undang-undang tersebut tetap
mempertahankan sistem maupun mekanisme status quo yang didasarkan pada undangundang sebelumnya. Hal ini terlihat dari hasil Pemilu 2019, yang memiliki peserta lebih
banyak, yakni 16 partai politik, dan meloloskan 9 partai politik ke DPR, serta adanya
kenaikan jumlah peserta partai politik pada Pemilu 2024. Kondisi ini menjadikan jumlah
partai politik di parlemen tetap cukup banyak.
Selain itu, terdapat Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa
norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu
DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029
dan seterusnya. Lebih lanjut, perubahan norma ambang batas parlemen (parliamentary
threshold) serta besaran angka atau persentasenya berpedoman pada persyaratan yang
telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Kebijakan ini bertujuan meminimalisir
suara yang terbuang agar hasil pemilu tetap proporsional. Ihwal ini sekaligus membuka
peluang untuk mereformasi sistem pemilu guna menjaga proporsionalitas hasil pemilu
serta dalam rangka penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen.

Sebagai kesimpulan, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak lima kali
pascareformasi, yakni pada 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Kelima pemilu tersebut
diatur dengan undang-undang yang berbeda-beda, baik secara formil maupun materiil.
Terdapat dinamika yang menarik dalam unsur-unsur pemilu. Lebih lanjut, terdapat tabel
perbandingan yang menunjukkan perubahan unsur-unsur pemilu dari masa ke masa:

540

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

Tabel 1.
Dinamika Pengaturan Unsur-Unsur Pemilu

UnsurUnsur
Pemilu

UU Pemilu
1999

Sistem
Pemilu

Sistem
Sistem
Sistem
Sistem
Sistem
Proporsional Proporsional Proporsional Proporsional Proporsional
tertutup
terbuka
terbuka
terbuka
terbuka

District
Magnitude
Electoral
Formula
Threshold

UU Pemilu
Legislatif
2003

UU Pemilu
Legislatif
2008

UU Pemilu
Legislatif
2012

UU Pemilu
2017

Tidak
ditentukan
secara
eksplisit

3-12 kursi
per dapil

3-10 kursi
per dapil

3-10 kursi
per dapil

3-10 kursi
per dapil

Kuota-hare

Kuota-hare

Kuota-hare

Sainte-lague

ET 2%

ET 3%

PT 2,5%

PT 3,5%

PT 4%25

Tidak
ditentukan

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Perubahan unsur pemilu dari masa ke masa berdampak pada variabel jumlah partai
peserta pemilu serta jumlah partai politik yang lolos ke parlemen. Dari segi jumlah partai
peserta pemilu, electoral threshold dapat mengurangi jumlah tersebut secara keseluruhan.
Hal ini terlihat pada Pemilu 1999 yang pesertanya berjumlah 48 partai, tetapi akibat adanya
electoral threshold sebesar 3% banyak partai yang tidak dapat mengikuti Pemilu selanjutnya.
Dalam konteks jumlah partai politik yang lolos ke parlemen, parliamentary threshold
(PT) yang diterapkan melalui UU Pemilu 2008 secara signifikan “membendung” jumlah
partai politik yang lolos ke parlemen. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan partai
politik yang lolos pada Pemilu 2004, yakni sebanyak 16 partai. Setelah diterapkannya PT
pada Pemilu 2009, jumlah partai politik yang lolos menjadi 9 partai. Lebih lanjut, jika
ditinjau dari dinamikanya, penerapan PT tidak serta-merta mengurangi jumlah partai yang
lolos ke parlemen meskipun besarannya ditingkatkan secara bertahap sepanjang tiga kali
pemilu berturut-turut. Terdapat stagnasi jumlah partai politik yang lolos ke parlemen,
yakni 9 partai politik.

Berdasarkan dinamika tersebut, penulis berpendapat bahwa penyederhanaan jumlah
partai politik peserta pemilu dapat menjadi langkah awal untuk menyederhanakan jumlah
partai politik di parlemen dalam rangka menjaga efektivitas sistem presidensial di Indonesia.
Semakin banyak partai politik yang lolos ke parlemen, semakin besar pula fragmentasi
parlemen. Hal ini juga secara matematis berpengaruh terhadap banyaknya partai politik
25

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

541

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

yang bergabung dalam koalisi pemerintahan karena adanya persyaratan presidential
threshold dalam pencalonan presiden sebesar 20%. Untuk menggambarkan dinamikanya,
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.
Jumlah Perbandingan Partai Peserta Pemilu dan Partai yang Lolos Ambang Batas

Jumlah partai
politik peserta
Pemilu

Jumlah partai
politik yang lolos
ambang batas
parlemen

Sumber: Data KPU RI, 2024

Pemilu
1999

Pemilu
2004

Pemilu
2009

Pemilu
2014

Pemilu
2019

Pemilu
2024

48
partai
politik

24
partai
politik

38
partai
politik

12
partai
politik

16
partai
politik

18
partai
politik

21
partai
politik

16
partai
politik

9
partai
politik

9
partai
politik

9
partai
politik

8
partai
politik

Meskipun tidak terjadi penurunan signifikan jumlah partai politik di parlemen
berdasarkan hasil pemilu, data pada tabel di atas menunjukkan dinamika penurunan jumlah
partai politik peserta pemilu yang tajam meski fluktuatif. Berbeda dengan jumlah partai
politik di parlemen yang dipengaruhi pengaturan terkait sistem pemilu, besaran district
magnitude, perhitungan electoral formula, dan ambang batas suara, jumlah partai politik
peserta pemilu lebih banyak dipengaruhi ketentuan persyaratan peserta pemilu bagi partai
politik.
Dalam hal kompatibilitas sistem multipartai dengan sistem presidensial, UU Pemilu dari
masa ke masa belum mampu menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen yang
cenderung ekstrem. Kondisi status quo dengan jumlah partai politik yang ekstrem membuat
Presiden cenderung membentuk koalisi mayoritas untuk mencegah terjadinya deadlock dan

immobilism dalam hubungan legislatif–eksekutif. Fenomena tersebut berpotensi menderogasi
hak prerogatif Presiden. Secara politis, hal ini juga berpengaruh pada komposisi kabinet
yang mayoritas diisi oleh kader partai koalisi untuk mengakomodasi kepentingan koalisi.
Oleh karena itu, dampak latennya adalah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah cenderung
kompromistis akibat kuatnya intervensi parlemen dan/atau koalisi terhadap eksekutif.
2. Penerapan Sistem Pemilu Campuran sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial
di Indonesia

Secara konstitusional, agenda purifikasi sistem presidensial dapat terlihat dari
amandemen beberapa pasal. Hal yang fundamental adalah penegasan bahwa MPR bukan
lagi lembaga tertinggi negara. Selanjutnya, Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu

542

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

pemilihan umum dan menjabat selama lima tahun. Meskipun telah dilakukan purifikasi,
Indonesia belum menerapkan sistem presidensial murni. Hal ini disebabkan penerapan
sistem multipartai ekstrem karena banyaknya partai politik yang terbentuk dan ikut
berpartisipasi dalam Pemilu di Indonesia.
Sistem presidensial memiliki kelebihan dalam hal menjamin stabilitas politik karena
kepemimpinan dipegang secara tunggal dan masa jabatan yang tetap. Dalam konteks ini,
Presiden dapat menyusun program kabinet yang berjangka dan membentuk pemerintahan
yang efektif karena tidak adanya intervensi kuat dari partai politik sebagaimana dalam sistem
parlementer. Berkaca pada praktik negara lain, umumnya sistem presidensial menggunakan
sistem dwipartai atau multipartai sederhana.26

Apabila tetap menggunakan sistem multipartai ekstrem sebagaimana kondisi status
quo, kondisi tersebut justru akan melemahkan sistem presidensial karena memerlukan
kompromi politik eksternal dan politik internal. Lebih lanjut, kompromi politik eksternal
yang dapat melemahkan antara lain:27
1. Intervensi partai politik terhadap Presiden dalam pembentukan kabinet atau dalam
hal pengangkatan/pemberhentian anggota kabinet;
2. Munculnya polarisasi koalisi partai di parlemen;
3. Bayang-bayang pemakzulan Presiden oleh parlemen.

Kemudian, kompromi politik internal yang dapat melemahkan sistem presidensial
antara lain:
1. Tereduksinya hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinet;
2. Kabinet yang terbentuk dipenuhi mayoritas oleh golongan politik, bukan oleh golongan
profesional (teknokratis);
3. Potensi dualisme loyalitas menteri dari partai politik yang menyulut konflik kepentingan;
4. Potensi ketidakharmonisan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.
a. Rae Index of Party System Fragmentation and the Effective Number of Parties
dalam Konteks Negara Indonesia

Berdasarkan elaborasi subpembahasan sebelumnya, Indonesia telah mengalami dinamika
penurunan partai politik peserta pemilu dan partai politik yang lolos ke parlemen. Lebih
lanjut, untuk mengetahui jumlah partai politik yang efektif dan stabilitas kombinasi
multipartai–presidensial, dapat digunakan indeks sebagai berikut. Pertama, Rae Index of Party
System Fragmentation and the Effective Number of Parties adalah indeks untuk mengukur
tingkat fragmentasi antarpantai di parlemen. Pada pokoknya, semakin besar fragmentasi,
semakin besar pula tarikan kepentingan di parlemen dan membuat Presiden cenderung
terkekang. Kedua, Effective Number of Parties atau Laakso and Taagepera Index, yaitu indeks
26
27

Abubakar Eby Hara, “Sistem Presidensial di Indonesia: Perkembangannya Kini dan Tantangan ke Depan,”
Jurnal Politika 10, no. 1 (2014): 43.
Hanta Yuda, Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2010), 133.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

543

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

untuk mengukur jumlah partai efektif dalam parlemen. Dalam indeks ini, apabila angkanya
semakin besar, maka penderogasian hak prerogatif Presiden juga semakin besar.

Rumus untuk menghitung Rae Index of Party System Fragmentation and the Effective
Number of Parties adalah menggunakan formulasi:
Fs = 1 – N
∑pi­2

Dalam hal ini, Fs merupakan indeks untuk mengukur fragmentasi yang mana hasil dari
1 dikurangi pembagian antara jumlah partai (N) dengan jumlah kursi tiap partai (Pi) yang
telah dijumlahkan lalu dikuadratkan. Sedangkan, untuk mengukur jumlah partai efektif
dapat menggunakan formulasi sebagai berikut:
Ns = 1
∑pi2­

Dalam hal ini, Ns merupakan jumlah partai efektif yang didasarkan pembagian dari 1

dengan jumlah kuadrat dari proporsi kursi yang terdapat di parlemen (Pi). Sebagai gambaran,
indeks ini secara lebih lanjut dijelaskan oleh Scott Mainwaring dengan sampel terhadap
empat negara yang memiliki sistem presidensial yang stabil. Empat negara tersebut adalah
Amerika Serikat, Kolombia, Venezuela, dan Kosta Rika. Lebih lanjut, rata-rata negara tersebut
memiliki indeks fragmentasi (Fs) sebesar 0.55 dan jumlah partai efektif (Ns) sebesar 2.2.28
Data ini diungkapkan oleh Scott Mainwaring pada tabel berikut:
Tabel 3.
Rae Index of Party System Fragmentation and
the Effective Number of Parties pada Sistem Presidensial yang Stabil

Negara

Periode

Rata-Rata Fs

Rata-Rata Ns

Suara Partai
Koalisi

Filipina
USA
Kolombia
Kosta Rika
Uruguay
Venezuela
Chile

1953-1969
1968-1986
1974-1986
1974-1986
1942-1973
1973-1988
1946-1973

0.436
0.475
0.521
0.592
0.595
0.620
0.796

1.85
1.90
2.09
2.45
2.47
2.63
4.90

63.1%
45.8%
52.2%
50.9%
49.3%
49.9%
30.2%

Sumber: Scott Mainwaring, 1993

Dalam konteks Indonesia, efektivitas sistem presidensial berkaitan pula dengan sistem
kepartaian yang diterapkan, dapat dihitung dengan Rae Index of Party System Fragmentation
and the Effective Number of Parties. Penulis secara lebih lanjut akan mengkontekstualisasikan
dengan periode secara periodik sejak periode 2004 hingga 2024, sebagai berikut:
28

Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy,” 10.

544

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

Tabel 4.
Rae Index Party Fragmentation and
the Effective Number of Parties di Indonesia Pasca Reformasi
Periode

Rae Index

Laakso and Taagepera Index

2004-2009

0.9995

7.08

2019-2024

0.9997

7.47

2009-2014
2014-2019

2024 - 2029

0.9998
0.9997
0,8623

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

6.12
8.16
7.26

Data tersebut menunjukkan bahwa Rae Index dan Laakso and Taagepera Index cenderung
fluktuatif sepanjang periode 2004–2029. Dalam konteks ini, kedua indeks tersebut tidak
selalu sejalan, yang berarti belum tentu fragmentasi akan berkurang ketika jumlah partai
efektif turut berkurang. Akan tetapi, fragmentasi sangat berpengaruh terhadap penguasaan
dan porsi kursi partai di parlemen.

Kedua nilai tersebut belum menunjukkan adanya stabilitas penerapan sistem presidensial
di Indonesia. Apabila berkaca dari benchmark hasil penelitian Scott Mainwaring, maka
Party System Fragmentation Index yang ideal sebesar 0.5 - 0.7, sementara nilai Indonesia
berkisar di angka 0.8 - 0.9. Kemudian, nilai partai efektif di Indonesia berkisar diangka
7-8, sedangkan menurut Scott Mainwaring nilai partai efektif adalah sebesar 1,85 - 4,90.
Untuk purifikasi sistem presidensial, perlu dilakukan reformasi, terutama dalam hal
rekayasa sistem pemilu. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah menggunakan desain
sistem pemilu campuran atau mixed-member proportional sebagai upaya penyederhanaan
jumlah partai politik di parlemen.

b. Penerapan Sistem Pemilu Campuran di Indonesia Sebagai Upaya Purifikasi Sistem
Presidensial
Rezim hukum kepemiluan sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024 secara konsisten
menganut sistem proporsional dan menghendaki penyederhanaan partai politik. Sekalipun
demikian, terdapat dinamika pengaturan sistem proporsional, yakni penggunaan sistem
proporsional tertutup pada Pemilu 1999 dan 2004 serta penggunaan sistem proporsional
terbuka pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024. Berdasarkan rekayasa sistem pemilu
proporsional dalam undang-undang pemilu, hasil pemilu belum menunjukkan adanya
penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen.

Lebih lanjut, berdasarkan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, terdapat permohonan
untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup yang ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi. Sekalipun demikian, dalam pertimbangan hukumnya para hakim menyatakan
JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

545

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

terdapat kekurangan dalam sistem proporsional terbuka, antara lain memperbesar potensi
praktik politik uang, menuntut modal politik yang besar, serta mereduksi peran partai
politik. Kemudian, terdapat dissenting opinion oleh Arief Hidayat yang mengusulkan sistem
proporsional terbatas sebagai pertimbangan hukum untuk menyempurnakan kekurangan
dalam sistem proporsional terbuka.

Berangkat dari elaborasi di atas, artikel ini mengusulkan penerapan sistem pemilu
campuran, yakni perpaduan penerapan secara bersama antara sistem mayoritas dan sistem
representasi proporsional dalam satu negara. Hal ini dikemukakan oleh Sigit Pamungkas
menjadi dua jenis, yakni sistem paralel dan mixed-member proportional. Dalam sistem paralel
digunakan mekanisme di mana sebagian distrik atau daerah pemilihan menggunakan daftar
proportional representation, sementara sebagian lainnya menggunakan sistem pluralitas. Hal
tersebut diimplementasikan melalui dua model pemilihan sehingga pemilih memasukkan
kertas suara pada dua kotak suara berbeda, yakni untuk pilihan distrik dan pilihan partai.29
Sistem mixed-member proportional menetapkan bahwa sebagian kursi dialokasikan
melalui pemilihan distrik dengan sistem mayoritas (first-past-the-post), dan sebagian lainnya
menggunakan sistem representasi proporsional. Lebih lanjut, sebelumnya sudah ditetapkan
kuota kursi yang akan diduduki melalui sistem mayoritas (first-past-the-post) dan sistem
representasi proporsional. Partai yang tidak memenangkan suara melalui sistem pemilu
distrik akan diberikan kompensasi melalui penerapan sistem proporsional.30
Sistem mixed-member proportional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya,
antara lain: proporsionalitas, inklusivitas, keterwakilan wilayah, akuntabilitas, sedikit suara
yang terbuang, dan lebih mudah dicapai kesepakatan dibanding alternatif lain. Adapun
kekurangannya: penerapan sistem yang rumit dan kompleks serta potensi terciptanya dua
kelas di dalam masyarakat.

Di Indonesia, sistem pemilu campuran dapat dijadikan alternatif yang patut
dipertimbangkan. Kehadiran sistem ini menutup kekurangan sistem first-past-the-post
yang menghasilkan disproporsionalitas hasil pemilu sekaligus menutup kegagalan sistem
proporsional dalam mewujudkan penyederhanaan partai politik31 di parlemen. Hal tersebut
sejalan dengan amanat Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghendaki upaya
penyederhanaan partai dengan tetap menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan
melalui penentuan jumlah kursi di DPR. Putusan a quo, yang membatalkan ketentuan
angka 4% dalam ambang batas parlemen, didasari realitas dinamika hasil pemilu yang
memperbesar suara pemilih terbuang akibat ketentuan parliamentary threshold. Meskipun
Putusan a quo tidak membatalkan ketentuan ambang batas parlemen, argumentasi hukum
yang menyatakan bahwa “… sistem proporsional semestinya meminimalisir suara yang
terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional”
29
30
31

Pamungkas, Perihal Pemilu, 30.
Pamungkas, Perihal Pemilu, 30.
Harun, Sistem Pemilu Periode Transisi, 104.

546

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

dapat menjadi pintu masuk bagi reformulasi sistem pemilu melalui sistem pemilu campuran
untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu sekaligus menyederhanakan partai politik di
parlemen.

Sebagai ilustrasi, penerapan sistem pemilu campuran dapat dilakukan dengan membagi
total kursi di DPR. Misalnya, jika terdapat 560 kursi, maka 300 kursi dialokasikan untuk
sistem distrik atau first-past-the-post, dan 260 kursi dipilih dengan sistem proporsional.
Setelah proporsi kursi ditentukan, dapat dipertimbangkan konversi suara pada mekanisme
pemilihan proporsional. Metodenya dapat menggunakan Hare quota atau metode divisor
seperti Sainte-Laguë atau d’Hondt. Adapun untuk mekanisme mayoritarian, dapat digunakan
metode majority, winner-takes-all, plurality, dan lain sejenisnya.

Terdapat hasil riset berupa simulasi penggunaan sistem pemilu campuran oleh Sri
Yanuarti. Sistem yang digunakan menggabungkan mekanisme sistem distrik (first-past-thepost) dan sistem proporsional dengan metode Sainte-Laguë. Proporsi antara kedua sistem
tersebut adalah 50:50 dengan tetap memberlakukan parliamentary threshold sebesar 4%.

Dengan sistem pemilu tersebut, diharapkan fragmentasi parlemen berkurang sehingga
koalisi pemerintahan menjadi lebih stabil.32
Dengan sistem pemilu tersebut, berikut hasil simulasi Pemilu 2009 dan 2014 di Indonesia:

Tabel 5.
Perbandingan Persentase Kursi Partai Politik di Parlemen Berdasarkan Hasil Pemilu
2009 dengan Simulasi Pemilu Campuran
Kategori Partai

Partai Mayoritas
Minimal
Partai Papan Atas
Partai Menengah Atas
Partai Menengah
Bawah

Partai Gurem

Pemilu 2009
Persentase
Partai
Kursi
Demokrat
26,78
Golkar
PDIP
PKS
PAN
PPP
PKB
Gerindra
Hanura

Sumber: Sri Yanuarti et al, 2020

32

19,1
16,96
10,17
7,67
6,6
4,82
4,64
3,21

Simulasi Pemilu Campuran
Partai

Persentase Kursi

Demokrat
Golkar
PDIP

34,3
26,4
17,7

PKS

PKB
PAN
PPP
Gerindra
Hanura

Tidak Ada

8

4,9
3,9
3,8
1,1
0,5

Sri Yanuarti, Adaptasi Sistem Pemilu Paralel bagi Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 82.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

547

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

Tabel 6.
Perbandingan Persentase Kursi Partai Politik di Parlemen
Berdasarkan Hasil Pemilu 2014 dengan Simulasi Pemilu Campuran
Hasil Pemilu 2014

Kategori Partai

Partai

Partai Mayoritas
Minimal

Tidak ada

PDIP

19,5

Demokrat

10,9

Partai Papan Atas
Partai Menengah Atas

Persentase
Kursi

Partai Menengah
Bawah

Golkar

Gerindra
PAN

PKB
PPP
PKS

Nasdem
Partai Gurem

Hanura

16,3
13

8,8
8,4
7,0
7,1

Hasil Simulasi Pemilu Campuran
Partai

Persentase Kursi

PDIP

26,1 %

Gerindra

13,6 %

Golkar

19,8 %

Demokrat

12 %

PKB

8,8 %

PAN

7,7 %

PKS

4,3

Hanura

0,7

PPP

4,1

Nasdem

Sumber: Sri Yanuarti, et al., 2020

3

Pe n u l i s j u ga m e n c o b a u n t u k m e n s i m u l a s i k a n fo r m u l a te r s e b u t d a n
mengkontekstualisasikannya dengan Hasil Pemilu 2019 dan 2024 sebagai berikut:
Tabel 7.
Perbandingan Persentase Kursi Partai Politik di Parlemen
Berdasarkan Hasil Pemilu 2019 dengan Simulasi Pemilu Campuran

Kategori Partai

Partai Mayoritas
Minimal
Partai Papan Atas
Partai Menengah Atas

548

Pemilu 2019
Persentase
Partai
Kursi

Simulasi Pemilu Campuran
Partai

Persentase Kursi

PDIP

22,26

PDIP

25,04

Gerindra

13,57

Gerindra

15,48

Golkar

Nasdem
PKB

14,78
10,26
10,09

Golkar

Nasdem
PKB

JURNAL KONSTITUSI

16,96
10,35
10,26
VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

Kategori Partai

Partai Menengah
Bawah
Partai Gurem
Sumber: diolah Penulis, 2025

Pemilu 2019
Persentase
Partai
Kursi
Demokrat
9,39
PKS

PAN
PPP

8,70
7,65
3,30

Simulasi Pemilu Campuran
Partai

Persentase Kursi

Demokrat

8,17

PPP

2,52

PKS

PAN

7,83
6,43

Tabel 8.
Perbandingan Persentase Kursi Partai Politik di Parlemen
Berdasarkan Hasil Pemilu 2024 dengan Simulasi Pemilu Campuran

Kategori Partai

Partai Mayoritas Minimal

Partai Papan Atas

Pemilu 2024
Simulasi Pemilu Campuran
Persentase
Persentase
Partai
Partai
Kursi
Kursi
Tidak ada
PDIP

18,97

PKB

11,72

Golkar

Partai Menengah Atas

Gerindra

Partai Menengah
Bawah

PKS

Partai Gurem

Nasdem
PAN

Demokrat

Sumber: diolah Penulis, 2025

17,59

PDIP

22,41

PKB

11,90

Golkar

14,83

Gerindra

9,14

PKS

11,90
8,28
7,59

Nasdem
PAN

Demokrat

Tidak ada

20,86
17,76
11,98
8,02
6,72
6,38

Dari hasil simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada empat periode Pemilu DPR
tersebut, terlihat kecenderungan konsisten penguatan dominasi partai besar. Konfigurasi
tersebut menggambarkan bahwa partai besar memperoleh keuntungan ganda dari
penguasaan wilayah distrik sekaligus proporsi suara nasional. Sementara itu, partai kecil
cenderung tersisih karena tidak mampu bersaing pada level distrik dan terhalang oleh
parliamentary threshold pada alokasi kursi proporsional.
Penerapan model ini berimplikasi pada penurunan tingkat fragmentasi di parlemen.
Struktur di parlemen akan menjadi lebih terkonsolidasi sehingga beban koalisi yang
gemuk dapat dikurangi. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan stabilitas hubungan
legislatif–eksekutif dan mengurangi risiko deadlock dalam pengambilan kebijakan. Upaya
JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

549

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

negosiasi dalam koalisi partai yang bersifat pragmatis akan diminimalkan akibat adanya
partai mayoritas di parlemen.33

Temuan ini relevan bagi upaya purifikasi sistem presidensial. Mahkamah Konstitusi, dalam
sejumlah putusannya—antara lain Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK No.
52/PUU-X/2012—menegaskan pentingnya keseimbangan antara prinsip representasi34 dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.35 Dalam konteks ini, sistem pemilu campuran
dapat menjadi instrumen rekayasa konstitusional (constitutional engineering) yang mampu
mengakomodasi asas proporsionalitas, sekaligus mengoreksi kelemahan sistem proporsional
murni yang cenderung memproduksi parlemen terfragmentasi.
Berkaca pada negara lain, sistem pemilu campuran efektif untuk mengurangi
jumlah partai politik yang lolos ke parlemen, seperti penerapannya di Jerman.36 Di negara
Jerman, partai politik pemenang pemilu dapat memperoleh seperempat dari total kursi di
parlemen. Hal ini sejalan apabila tujuannya adalah penyederhanaan jumlah partai politik di
parlemen. Dengan demikian, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan secara
serius pengaturan sistem pemilu campuran dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu,
khususnya Pasal 168.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran sebagai solusi untuk
menyederhanakan sistem multipartai ekstrem di Indonesia dan memperkuat sistem
presidensial. Meskipun rekayasa elemen pemilu telah diupayakan, perubahan yang ada
belum berhasil secara signifikan mengurangi jumlah partai di parlemen. Penerapan sistem
pemilu campuran didukung oleh hasil simulasi pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024
yang menunjukkan potensi terbentuknya partai mayoritas di parlemen. Dengan demikian,
penerapan sistem ini diharapkan dapat menciptakan sistem multipartai moderat. Pada
akhirnya, upaya ini bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dengan
meminimalkan potensi kebuntuan politik (deadlock) serta kompromi yang dapat mengganggu
hak prerogatif Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Aenal Fuad, Wellem Levi Betaubun, dan Nur Jalal. “Quo Vadis Parliamentary Threshold
di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 6, no. 1 (2021): 1–17. https://doi.
org/10.14710/jiip.v6i1.8618
33
34
35
36

Moch Nurhasim dan Sri Yanuarti, “Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem
Presidensial,” Jurnal Penelitian Politik 10, no. 2 (2013): 96–111.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.
Federal Returning Officer (Bundeswahlleiter), “Distribution of Seats 2022,” bundeswahlleiter.de, https://
www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2022/ergebnisse/bund-99.html.

550

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Barton, Greg. Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat and Indonesian President. Sydney:
University of New South Wales Press Ltd, 2002.
Federal Returning Officer (Bundeswahlleiter). “Distribution of Seats 2022.” bundeswahlleiter.
de. https://www.bundeswahlleiter.de/en/bundestagswahlen/2022/ergebnisse/bund-99.
html

Hafiz, Kahfi Adlan. “Urgensi dan Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di DPR
dalam Undang-Undang Terkait Pemilihan Umum Pasca Reformasi untuk Menciptakan
Efektivitas Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia.” Skripsi, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, 2020.
Hanan, Djayadi. “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak,
Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian.” Jurnal Universitas Paramadina (2015): 1–14.

Hara, Abubakar Eby. “Sistem Presidensial di Indonesia: Perkembangannya Kini dan Tantangan
ke Depan.” Jurnal Politika 10, no. 1 (2014): 39–62.

Harun, Refly. “Memilih Sistem Pemilu dalam Periode Transisi.” Jurnal Konstitusi 2, no. 1
(2009): 96–105.

Isra, Saldi. “Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial.”
Jurnal Konstitusi 2, no. 1 (2009): 106–30.
———. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik. Jakarta:
Rajawali Pers, 2022.

Klingemann, Hans-Dieter, ed. The Comparative Study of Electoral Systems. New York: Oxford
University Press Inc., 2009.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
519 Tahun 2022.
Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali
Pers, 2020.
Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010.
———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.

Mainwaring, Scott. “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult
Equation.” Comparative Political Studies 26, no. 2 (1993): 199–228. https://doi.
org/10.1177/0010414093026002003
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

551

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

Nurhasim, Moch, dan Sri Yanuarti. “Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat
Sistem Presidensial.” Jurnal Penelitian Politik 10, no. 2 (2013): 96–111. https://doi.
org/10.14203/jpp.v10i2.437

Nurhasim, Moch. “Sistem Campuran untuk Pemilu Indonesia.” Rumah Pemilu. https://
rumahpemilu.org/menimbang-sistem-campuran-untuk-pemilu-indonesia/
Pamungkas, Sigit. Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIPOL UGM, 2009.
Presiden Republik Indonesia. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan
Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.
Ramadhan, M. Febry. “Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia.” Jurnal
Lex Renaissance 3, no. 1 (2018): 148–70. https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art6
Republik Indonesia. Maklumat Pemerintah 3 November 1945.

———. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
———. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
———. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

———. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
———. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

———. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
———. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

———. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Reynolds, Andrew, dan Ben Reilly. Electoral System Design. 2nd ed. Stockholm: International
IDEA, 2018.

Ristyawati, Aprista. “Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia
Sejak Perubahan UUD 1945.” Diponegoro Law Review 5, no. 2 (2016): 1–12. https://
doi.org/10.14710/dlj.2016.11047

Saraswati, Retno. “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif.” Jurnal MMH 41,
no. 1 (2012): 137–43. https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137-143
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1984.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali, 2001.

552

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System
Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial di Indonesi

Trinugroho, A. Tomy. “Mempertimbangkan Sistem Pemilu Campuran.” Kompas.id. https://
www.kompas.id/baca/riset/2020/10/02/mempertimbangkan-sistem-pemilu-campuran

Yanuarti, Sri. Adaptasi Sistem Pemilu Paralel Bagi Indonesia. Surabaya: Airlangga University
Press, 2020.

Yuda, Hanta. Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2010.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 22 (3) 2025

553