PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2024.
Vol.
No.
1, 39-45
https://doi.
org/10.
55681/primer.
Penyebab Aksi Separatisme OPM Masih Ada Hingga Saat Ini Muhamad Febrian*.
Muhammad Irfan Adriansyah.
Dinnie Anggraeni Dewi Universitas Pendidikan Indonesia.
Indonesia *Corresponding authorAos e-mail : muhamadfebrian28@upi.
e-ISSN: 2985-7996 Article History:
Received: 30-12-2023 Accepted: 20-02-2024 A 2024.
The Author.
Abstrak : Aksi separatisme dalam suatu kenegaraan memang sangat sulit dihindari, bahkan Indonesia dalam sejarahnya kerap kali mengalami gerakan-gerakan separtisme dari berbagai kelompok, suku maupun wilayah.
Gerakan separatisme yang terus ada sampai saat ini yaitu gerakan separatisme yang ada di Papua, kita seringkali menyebutnya atau nama kelompok separatis mereka yaitu OPM (Organisasi Papua Merdek.
Pemerintah Indonesia beberapa kali melakukan penanganan terhadap kelompok separatisme di Papua.
Sayangnya, pemerintah melakukan upaya penanganan yang dianggap kurang tepat sehingga menimbulkan berbagai macam kasus HAM.
Beberapa penyebab gerakan separatisme di Papua hingga saat ini terus ada diantaranya, seperti dari faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan sosial, yang mana wilayah Papua seperti di anak tirikan dari wilayah lain yang ada di Indonesia.
Pemerintah Jokowi sudah memberikan beberapa upaya diantaranya seperti diadakannya agenda prioritas yang mana dalam agenda prioritas tersebut pemerintah membuat proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan.
Sehingga, masyarakat papua dapat terbantu dengan adanya akses distribusi barang yang dapat menggerakan roda aktivitas kemasyarakatan.
Diharapkan dengan adanya program agenda prioritas ini dapat menjadikan masyarakat Papua dapat menaruh kembali kepercayaan mereka terhadapa pemerintah Republik Indonesia.
Kata Kunci : Separatisme.
OPM (Organisasi Papua Merdek.
Hak Asasi Manusia This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.
0 International License.
PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
Vol.
No.
1 (Februari, 2.
: 39-45
e-ISSN 2985-7996
PENDAHULUAN
Menurut Tuhana .
OPM (Organisasi Papua Merdek.
merupakan suatu kelompok yang dipimpin oleh warga Papua Barat yang bertujuan untuk memisahkan dan memperjuangkan kemerdekaan Irian Jaya dari wilayah Indonesia.
Sahrasad, dkk .
berpendapat bahwa OPM didirikan sebagai bentuk dari kekecewaan yang dirasakan oleh penduduk Irian Jaya.
Selanjutnya, menurut Djopari .
nama OPM digunakan sebagai lambang kesatuan dalam perjuangan masyarakat Papua Barat oleh Organisasi Papua Merdeka.
Maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan suatu kelompok yang didirikan karena bentuk kekecewaan yang dialami oleh penduduk Irian Jaya yang bertujuan untuk berpisah diri dari wilayah negara Indonesia dan menjadi wilayah yang merdeka.
Separatis atau separatisme adalah suatu hal yang merujuk pada tindakan individu, sekelompok orang, atau komunitas yang bertujuan untuk memisahkan diri dari komunitas sebelumnya.
Secara lebih luas, hal ini mengacu pada usaha memisahkan diri dari negara dengan tujuan mendirikan entitas independent atau menjadi bangsa yang merdeka.
Mereka yang terlibat dalam tindakan separatisme sering kali disebut sebagai kaum separatis.
Menurut Firmansyah .
aksi separatisme yaitu suatu kelompok dalam wilayah tertentu atau negara berdaulat, melakukan sebuah aksi untuk memisahkan diri dan membentuk wilayah yang merdeka secara mandiri.
Indonesia dalam sejarahnya, kerap kali mengalami aksi separatisme dari beberapa komunitas, suku, maupun agama.
Tujuan mereka melakukan aksi seperti itu agar keyakinan atau kepentingan mereka dapat terwujud.
Sebenarnya, diantara tujuan memisahkan diri menjadi negara yang merdeka dari negara induknya dalam berbagai tinjauan pustaka mengenai hukum internasional itu hanyalah dalih untuk meruntuhkan pemerintahan yang hak dan menggantinya dengan pemerintahan yang baru berdasarkan kepentingan mereka.
Karena menurut Syamsudin .
Organisasi Papua Merdeka ingin memisahkan Irian Jaya dari wilayah Indonesia.
Bahkan menurut Tuhana .
OPM sejak tahun 1951 melakukan pencarian dukungan hingga ke luar negeri, dengan tujuan utama mencari dukungan persenjataan dan dukungan politik.
Dalam era kemerdekaan.
Indonesia banyak sekali mengalami aksi separatisme, mulai dari aksi seperatis di Aceh.
Maluku.
Madiun.
Timor Timur.
Papua dan masih banyak lagi.
Gerakan separatisme biasanya muncul karena ketidakpuasaan atas perlakuan maupun kebijakan pemerintah pusat yang tidak adil terhadap kelompok, komunitas atau daerah tertentu.
Meskipun sudah banyak gerakan separatisme yang berhasil diatasi.
Namun, hingga saat ini masih ada gerakan separatisme yang belum bisa Artikel ini dibuat untuk memberikan analisis mengenai penyebab munculnya gerakan separatisme di Indonesia khususnya di Papua.
Karena sampai saat ini gerakan separatisme di Papua yaitu OPM (Organisasi Papua Merdek.
terus berlangsung dan belum menemui titik terang.
Jurnal ini juga akan membahas bagaimana upaya pemerintah dalam menangani gerakan tersebut.
METODE PENELITIAN
Metode dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif literature review pendekatan deskriptif-analitis yaitu dengan mengumpulkan bahan teliti atau data dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan proses aktivitas separatisme di Indonesia, penyebab, hingga aksi separatisme di Papua yang terus berlangsung hingga saat ini.
Bahasan utama lebih mengacu pada aksi separatisme di Papua yaitu OPM atau sekarang sering kali disebut sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjat.
Mulai dari sejarah, penyebab OPM di https://ejournal.
id/index.
php/primer/article/view/280 PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
Vol.
No.
1 (Februari, 2.
: 39-45 e-ISSN 2985-7996 Papua ini muncul, dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani aksi gerakan tersebut, serta bagaimana cara mencegah agar aksi gerakan separatisme ini tidak muncul kembali.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Pustaka Suatu penelitian maupun penulisan artikel dibutuhkan dukungan atau penguat dari sumber berupa hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan bahasan pada penelitian jurnal tersebut.
Dalam ranah hukum pidana, separatisme masuk dalam kategori kejahatan terhadap keamanan Negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 KUHP yang membahas tentang makar terhadap wilayah Negara.
Pasal 106 KUHP merumuskan Aumakar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahunAy.
Mengenai buku "Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya" yang diterbitkan pada tahun 1992, bahwa menurut Leirissa gerakan separatisme yang dilancarkan oleh OPM dan mengenai peristiwa yang terkait di Papua dianggap sebagai hasil dari pengaruh pendidikan yang diberikan oleh Belanda yang sewaktu-waktu bisa memuncak menjadi Dalam perspektif Leirissa ini, terkesan bahwa dia menuduh pihak asing atas kegagalan Pemerintah Indonesia dalam menangani konflik Papua sejak wilayah tersebut terintegrasi dengan Indonesia.
Dalam riset Nugroho, dkk dijelaskan bahwa sejarah separatisme di Indonesia menunjukkan sulitnya menyelesaikan isu terkait gerakan tersebut secara definitif.
Dalam keseluruhannya, gerakan separatisme di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga kesatuan wilayah dan persatuan Akar dari gerakan separatisme ini bermula dari masa kolonialisme dan perjuangan panjang dalam mencapai kemerdekaan.
Meskipun telah melakukan usaha untuk mengakhiri gerakan separatisme di Indonesia, nyatanya masih ada beberapa gerakan yang tetap aktif dan terus berjuang untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan jalan kekerasan.
Ngatiyem dalam skripsinya mengemukakan tentang stabilitas politik di Indonesia dengan objek penelitiannya adalah Organisasi Papua Merdeka pada tahun 1964 hingga Dalam hasil penelitiannya bahwa yang melatar belakangi munculnya Organisasi Papua Merdeka adalah dari pengaruh pemerintahan Belanda di Irian Jaya pada masa pemerintahan Residen J.
van Eechoud.
Hal tersebut ditandai dengan lahirnya para elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua.
Termasuk rasa kekecewaan masyarakat Irian Jaya kepada Pemerintah Indonesia yang mana Pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan sendiri, yang mana membantu rakyat Irian Jaya bukan karena kemanusiaan, tetapi karena kepentingan ekonomi.
OPM dalam perjuangannya, melakukan serangkaian pemberontakan secara fisik maupun non fisik.
Pemberontakan secara fisik yaitu mereka menyerang pos-pos TNI.
Lain halnya dengan pemberontakan secara non fisik, mereka melakukan penculikan, pengibaran bendera yaitu bintang kejora, dan melakukan proklamasi pemerintahan Papua Barat di Viktoria.
Semua perjuangan tersebut adalah bentuk usaha untuk menuntut kesetaraan sosial, kemerdekaan hak asasi manusia, dan yang utama adalah menuntut keadilan.
Organisasi Papua Merdeka pun terus melakukan pencarian dukungan, mulai dari dukungan sesama bangsa maupun dukungan internasional.
Menyikapi hal tersebut.
Pemerintah Indonesia terus menurunkan ABRI atau sekarang dikenal dengan sebutan TNI untuk mengamankan wilayah Papua Barat.
Demikianlah, https://ejournal.
id/index.
php/primer/article/view/280 PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
Vol.
No.
1 (Februari, 2.
: 39-45 e-ISSN 2985-7996 Pemerintah Indonesia selalu melakukan pendekatan militer ketimbang pendekatan diplomasi maupun dialog, sehingga pergolakan terus saja terjadi.
Pada era setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah atau kita kerap kali menerima gerakan-gerakan separatisme.
Seperti di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Maluku dengan Republik Maluku Selatan (RMS), di Papua dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan masih banyak lagi.
Pemerintah dengan sekuat tenaga menangani kasus tersebut dengan berbagai konsep dan cara, tentunya kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik.
Namun, ada pula gerakan separatisme yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan, salah satunya yaitu gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Meskipun telah dilakukan upaya oleh pemerintah Indonesia melalui dialog dan pembangunan daerah, gerakan ini tetap aktif sampai sekarang (Sinaga, 2.
Berbeda dengan kasus yang dialami oleh Timur Timor.
Papua telah diakui oleh PBB sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Indonesia.
Kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia terjadi melalui "Persetujuan New York" yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962, kesepakatan ini resmi tercatat oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 1752 (XVII) pada tanggal 21 September Awal mula munculnya benih-benih gerakan separatisme di Papua yaitu karena adanya campur tangan dari pemerintahan kolonial Belanda pada awal 1950-an.
Haris .
menyatakan bahwa Belanda meningkatkan subsidi untuk pembangunan ekonomi dan pendidikan di Irian Barat yaitu dari US$ 4,3 juta pada tahun 1950 menjadi hampir US$ 28 juta pada tahun 1962.
Pemerintah kolonial Belanda dengan cepat membangun struktur ekonomi dan administratif, termasuk pembentukan Dewan New Guinea (Nieuw Guinea Raa.
sebagai sebuah quasi-parlemen pada tanggal 5 April 1961.
Belanda juga menyelenggarakan pertemuan komite yang bertujuan untuk mendorong rencana politiknya, termasuk mendukung simbol-simbol seperti bendera bintang kejora, lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", lambang negara, dan nama negara.
Semua langkah ini diarahkan untuk menjadikan Papua sebagai 'negara boneka' Belanda.
Sebelum membahas mengenai penyebab separatisme di Papua, disini ada beberapa penyebab munculnya gerakan separatisme di Indonesia.
Separatisme di Indonesia sudah menjadi tantangan serius bagi keamanan dan persatuan negara Indonesia.
Berikut beberapa hambatan atau penyebab munculnya gerakan separatisme:
Kesenjangan Ekonomi Bentuk kesenjangan ekonomi antara wilayah yang lebih maju dan yang kurang maju dapat menjadi salah satu pemicu gerakan separatisme tersebut muncul.
Masyarakat di daerah yang kurang berkembang sering kali menghadapi perlakuan yang tidak adil atau kesempatan kerja yang terbatas, yang memicu keinginan untuk melepaskan diri dari negara asal.
Konflik Identitas Konflik yang muncul dari identitas etnis, budaya, dan agama juga dapat menjadi pendorong munculnya gerakan separatisme.
Hal ini dapat terjadi karena kelompok atau komunitas tersebut merasa tidak dihargai dan diakui oleh masyarakat dan politik secara nasional.
Ketidakpuasan terhadap Pemerintah Perasaan tidak puas terhadap pemerintah dapat menjadi salah satu faktor penting dalam timbulnya gerakan separatisme.
Pembangunan yang tidak merata antar wilayah, kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan sosial lainnya turut menjadi penyebab pada ketidakpuasan tersebut.
https://ejournal.
id/index.
php/primer/article/view/280 PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
Vol.
No.
1 (Februari, 2.
: 39-45 e-ISSN 2985-7996 Propaganda Media sosial maupun media lainnya dapat menjadi sarana penyebaran propaganda yang dilakukan oleh kelompok para separatisme yang dapat mempengaruhi publik.
Sehingga dapat memperkuat dukungan mereka untuk memisahkan diri.
Intervensi Asing Segala bentuk intervensi asing, seperti dukungan penyediaan senjata,keuangan, atau pelatihan militer, dapat memperkuat kelompok separatisme dan memperburuk situasi keamanan nasional.
Pembentukan OPM dilatarbelakangi oleh situasi buruk di wilayah Papua pada saat itu yang menyebabkan munculnya berbagai macam pemberontakan.
Salah satunya pembangunan infrastruktur di wilayah Papua terabaikan, dimana pemerintah pada saat itu lebih memprioritaskan masalah Timor Timur, yang mana telah menimbulkan kecemburuan yang luar biasa dikalangan intelektual disana.
Eksploitasi terhadap sumber daya alam disana yang hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat di Papua.
Hingga adanya dominasi pendatang terhadap penduduk asli, yang mana penduduk asli dianggap warga kelas dua.
Penyebab-penyebab itulah yang menjadikan rakyat Papua simpati terhadap gerakan OPM semakin membara semangatnya untuk melepas diri dari wilayah Indonesia.
Diperkuat lagi dengan merdekanya atau lepasnya Timor Timur dari Indonesia, menjadikan OPM semakin menjadi-jadi.
Mereka merasa tidak puas dengan pengelolaan ekonomi oleh pemerintah, karena mereka menganggap pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dinilai gagal atau tidak berhasil.
Terlebih lagi, adanya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat yang mana untuk menghentikan gerakan separatisme di Papua yang dalam faktanya justru banyak sekali kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusi.
Selain itu, maraknya aktivitas penyelundupan senjata ilegal dari Papua Nugini dan oknum TNI yang memperjualbelikan senjata ilegal kepada OPM telah membuat gerakan separatis tersebut semakin menguat.
Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi alasan mengapa gerakan separatisme di Irian Jaya masih berlangsung hingga kini.
Pemerintah telah memberikan berbagai macam upaya dalam menangani gerakan-gerakan separatisme.
Sejak era reformasi, pemerintah telah memberikan otonomi khusus pada rakyat Papua.
Bahkan saat ini.
Presiden Joko Widodo telah memberikan beberapa perhatian berupa pembangunan infrastruktur dan ekonomi bagi rakyat Papua.
Akan tetapi, hal tersebut belum mampu memikat hati mereka karena belum menyentuh inti pada persoalan yang selalu meraka gaung-gaungkan.
Kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi faktor utama dari gerakan separatisme di Papua.
Masalah kemiskinan tidak hanya mempengaruhi faktor ekonomi saja, tetapi juga dalam sektor pendidikan dan kesehatan, yang mana keadaan sosial di wilayah Papua sangat jauh berbeda dengan wilayah lainnya yang ada di Indonesia.
Informasi dari Kompas.
com menyebutkan akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan setidaknya ada 85 orang warga Papua yang meninggal Selain itu, menurut data Amnesty Internasional Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat kemanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018.
Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, diikuti oleh anggota TNI 23 kasus.
Sementara 11 kasus lainnya dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI.
Sedangkan, satu kasus lain dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menuturkan, bahwa pendekatan dialog dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang https://ejournal.
id/index.
php/primer/article/view/280 PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
Vol.
No.
1 (Februari, 2.
: 39-45 e-ISSN 2985-7996 dialamai rakyat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan.
"Dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya", kata Beka dalam diskusi virtual bertajuk Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan.
Kamis .
/5/2.
Selain melalui pendekatan dialog, pemerintah juga dapat melakukan beberapa pendekatan lainnya, seperti: dalam konteks penegakan hukum.
Beka meminta agar pemerintah dapat memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan.
Demikian juga dalam diskusi bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik pada hari Kamis .
/5/2.
Karyono menjelaskan bahwa AuPenyelesaian konflik di Papua diperlukan pendekatan secara kolaboratif dan Persoalan Papua yang complicated dan multidimensi ini perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luasAy.
Tanah Papua menjadi semakin maju dalam pemerintahan Jokowi, yang mana beliau memprioritaskan pembangunan infrastruktur di sana.
Salah satunya proyek infrastruktur pembangunan jalan di wilayah Papua.
Hal tersebut membuat wilayah Papua seperti dianakemaskan, yang mana selama ini wilayah papua dianggap seperti anak tiri.
Dengan dilakukannya pembangunan jalan tersebut, beliau berharap hal terssebut dapat menjadi sarana yang dapat mendorong roda ekonomi dan lancarnya distribusi antar wilayah.
Selain itu, hal tersebut diharapkan dapat meredam amarah dan juga stigma negatif terhadap Pemerintah Pusat.
Sehingga kepercayaan masyarakat Papua semakin baik kedepannya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Gerakan separatisme atau aksi separatisme ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh suatu individu, kelompok maupun komunitas tertentu untuk dapat keluar dari komunitas asal, mendirikan komunitas yang baru dan merdeka.
Dalam konteks kenegaraan, gerakan separatisme ini yaitu suatu gerakan dari kelompok tertentu, wilayah atau bangsa tertentu yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan saat ini maupun keluar dari bagian negara induk untuk mendirikan suatu negara yang baru dan merdeka.
Aksi separatisme di Papua saat ini masih berlangsung dan pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menangani aksi seperatisme Sayangnya, pemerintah dalam beberapa waktu yang lalu dianggap kurang tepat dalam menangani masalah gerakan separatisme tersebut, sehingga bukannya memadamkan aksi separatisme malah kian menjadi-jadi dan menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.
Upaya-upaya pemerintah selalu digencarkan agar gerakan separatisme ini dapat berakhir dengan perdamaian.
Dalam masa pemerintahan Jokowi, pemerintah memberikan suatu implikasi yaitu agenda prioritas.
Agenda prioritas yang dilaksanakan diantaranya pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan akses jalan.
Yang mana dengan pembangunan jalan tersebut dapat memudahkan akses distribusi bagi masyarakat Papua dan menjadikan komoditas barang disana menjadi murah.
Akan tetapi, tidak hanya pembangunan akses jalan saja, diharapkan pemerintah kedepannya dapat meningkatkan infrastruktur lainnyadan kesejahteraan rakyat Papua.
Sehingga, dapat membawa kembali kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintahan Republik Indonesia.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu, terkhusus kepada Ibu Dr.
Dinie Anggraeni Dewi.
Pd.
selaku dosen pengampu di bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan.
Tidak lupa penulis sangat berterima kasih kepada https://ejournal.
id/index.
php/primer/article/view/280 PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
Vol.
No.
1 (Februari, 2.
: 39-45 e-ISSN 2985-7996 Kang Muhammad Irfan Ardiansyah selaku pembimbing yang sudah membantu hingga artikel ini selesai.
DAFTAR PUSTAKA