JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan Vol 1.
No.
04, 2025 pp.
https://jurnal.
id/index.
php/jsip/index AIlmu Pemerintahan FISIP UNTAD Peran Elit Informal Dalam Merespon Kebijakan Pertambangan Batuan Galian C di Kelurahan Watusampu Husnul Hatima 1.
Muh Nawawi 2.
Yunus 3 1 Universitas Tadulako.
Palu.
Indonesia.
husnulhatima0406@gmail.
2 Universitas Tadulako.
Palu.
Indonesia.
muhnawawi@yahoo.
3 Universitas Tadulako.
Palu.
Indonesia.
fisip@gmail.
*Correspondence : husnulhatima0406@gmail.
ARTICLE INFO:
Kata kunci: elit informal, kebijakan pertambangan, pemerintah daerah, suzzanne keller Received.
Revised.
Accepted : Agustus 2025
: September 2025
: September 2025
ABSTRAK
Pertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu menimbulkan dinamika sosial yang melibatkan peran elit informal dalam merespons kebijakan pemerintah.
Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran elit informal dalam merespons kebijakan pertambangan di wilayah tersebut.
Teori yang digunakan adalah Teori Elit Penentu dari Suzanne Keller yang terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu kognitif, moral, dan ekspresif.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci seperti tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat, serta analisis dokumen resmi terkait kebijakan pertambangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit informal memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi kebijakan, serta menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan tambang, namun keterbatasan legitimasi formal menjadi kendala dalam optimalisasi Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya regulasi yang mengakomodasi peran elit informal agar kebijakan pertambangan lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat lokal.
ABSTRACK:
The mining of C-type minerals in Watusampu Village creates social dynamics involving the role of informal elites in responding to government policies.
Therefore, the aim of this research is to identify the role of informal elites in responding to mining policies in the area.
The theory used is Suzanne Keller's Determinant Elite Theory, which consists of three main functions: cognitive, moral, and expressive.
This research uses qualitative methods with a case study Data collection was conducted through observations, in-depth interviews with seven key informants such as customary leaders, religious figures, and community representatives, as well as analysis of official documents related to mining policies.
Research results show that informal elites play an important role in disseminating policy information, shaping public opinion, and bridging the aspirations of the community to the government and mining companies.
This research implies that there is a need for regulations that accommodate the role of informal elites so that mining policies are more inclusive, participatory, and sustainable for the welfare of local communities.
e-mail: jsipjurnal@gmail.
- 246
Pendahuluan Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya sektor pertambangan, tidak hanya menjadi urusan negara dan korporasi besar, tetapi juga melibatkan dinamika kekuasaan lokal yang kompleks (Yusuf & Amalia, 2.
Dalam konteks ini, aktor informal sering kali memainkan peran yang signifikan dalam memediasi, mengawasi, bahkan mengintervensi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan pelaku usaha .
Salah satu aktor informal yang menonjol adalah elit informal, yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, dan figur masyarakat berpengaruh lainnya (Aldo.
Peran mereka dalam mediasi sosial, advokasi komunitas, hingga pengambilan keputusan kolektif menjadikan mereka bagian integral dari struktur kekuasaan lokal.
Di tengah meningkatnya aktivitas pertambangan batuan galian C sejak tahun 1990an.
Kelurahan Watusampu.
Kecamatan Ulujadi.
Kota Palu, telah mengalami transformasi sosial-ekologis yang signifikan.
Wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan pesisir dengan mata pencaharian utama nelayan dan petani kini mengalami pergeseran peran ekonomi menuju sektor pertambangan (Muhajir, 2.
Perubahan lanskap ekonomi ini tidak hanya membawa peluang dalam bentuk lapangan pekerjaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti kerusakan lingkungan, degradasi ekosistem, konflik sosial, dan ketimpangan dalam pembagian manfaat ekonomi (Kamaruddin, 2.
Aktivitas pertambangan yang berlangsung di kawasan ini pada mulanya dipandang sebagai solusi atas stagnasi ekonomi lokal (Adrian Sutedi, 2.
Namun seiring waktu, masyarakat mulai dihadapkan pada dilema antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis.
Munculnya perusahaan-perusahaan besar, baik swasta lokal maupun investor dari luar daerah, turut memperbesar skala eksploitasi dan mempercepat perubahan dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat.
Dalam kondisi ini, peran elit informal menjadi sangat penting karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat akar rumput dengan pemerintah dan pelaku usaha.
Mereka memainkan fungsi-fungsi representatif dan distributif yang tidak selalu dapat dijalankan oleh struktur formal pemerintahan setempat (Oki, 2.
Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa elit informal memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam proses formulasi maupun implementasi kebijakan di tingkat lokal.
Aditya .
, misalnya, menyoroti bagaimana hubungan antar-elit lokal dapat memperkuat atau melemahkan legitimasi kebijakan pertambangan ilegal.
Solissa .
memperkenalkan konsep local strongman , yaitu figur informal yang mampu mengintervensi kebijakan negara demi kepentingan tertentu.
Sementara itu.
Sariputra .
menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara elit lokal dan aparat keamanan dalam konteks penertiban tambang Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 247 Ketiga studi ini menunjukkan bahwa kekuasaan informal dapat memainkan peran strategis dalam pengelolaan sumber daya, namun belum mengangkat secara mendalam bagaimana nilai-nilai lokal dan keberlanjutan sosial menjadi bagian dari dinamika tersebut.
Watusampu memberikan konteks studi yang unik karena ia menggabungkan struktur sosial yang masih kuat dengan nilai adat dan agama, serta tantangan modernitas yang ditawarkan oleh industri pertambangan.
Di tengah perubahan itu, elit informal tetap menjadi penjaga nilai dan norma sosial yang hidup dalam Mereka memiliki otoritas moral yang dibangun melalui keteladanan dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar posisi formal dalam birokrasi (Hafidz, 2.
Namun, dalam praktiknya, elit informal juga menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya legitimasi formal dalam sistem pemerintahan, ketiadaan regulasi yang mengakui peran mereka secara legal, dan kemungkinan adanya konflik kepentingan akibat keterlibatan dalam aktivitas ekonomi.
Situasi ini menunjukkan pentingnya menempatkan elit informal tidak hanya sebagai penonton atau pendukung pasif, tetapi sebagai aktor yang dapat berkontribusi secara nyata dalam proses formulasi dan pelaksanaan kebijakan.
Dalam sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah, aktor lokal memiliki peran vital dalam menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial-lingkungan (Harsono et al.
, 2.
Oleh karena itu, memahami cara kerja, nilai-nilai, dan strategi elit informal menjadi penting dalam menyusun kebijakan pertambangan yang lebih responsif dan inklusif.
Secara teoritis, penelitian ini menyumbang pada pengembangan studi kekuasaan lokal dan teori elit dalam kebijakan publik.
Dengan menitikberatkan pada fungsi-fungsi kognitif, moral, dan ekspresif, studi ini memperluas wacana mengenai aktor-aktor non-formal yang sering kali luput dalam perumusan kebijakan, tetapi justru memainkan peran krusial dalam proses penerimaan dan resistensi terhadap kebijakan tersebut di lapangan.
Selain itu, pendekatan ini juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai lokal berperan dalam memediasi atau bahkan menentang penetrasi kapitalisme ekstraktif yang cenderung eksploitatif.
Secara praktis, penelitian ini memiliki relevansi tinggi bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan tambang.
Hasil dari studi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang model komunikasi partisipatif antara masyarakat dan pelaku usaha, menyusun strategi advokasi berbasis komunitas, serta memperkuat mekanisme pengawasan sosial yang lebih representatif dan adil.
Dengan demikian, kehadiran elit informal tidak semata-mata menjadi simbol tradisi atau pelengkap dalam struktur sosial, tetapi menjadi elemen strategis dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang demokratis dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, studi ini juga berangkat dari urgensi kebijakan pertambangan di Watusampu yang telah menjadi perhatian publik.
Isu mengenai pencemaran lingkungan, rusaknya infrastruktur publik akibat aktivitas kendaraan berat, dan absennya kompensasi yang adil bagi warga terdampak telah menjadi sumber Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 248 keresahan yang tidak dapat diabaikan.
Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif menyuarakan hak-haknya melalui berbagai saluran informal yang sering kali dimotori oleh para elit lokal.
Dalam konteks inilah elit informal memainkan peran yang sangat penting: sebagai fasilitator, mediator, sekaligus penjaga nilai.
Namun demikian, tidak semua elit informal bersikap seragam dalam merespons kebijakan.
Temuan awal menunjukkan adanya polarisasi dalam sikap elit Sebagian dari mereka mendukung aktivitas tambang dengan pertimbangan peningkatan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur.
Sebagian lainnya justru mengambil posisi kritis karena menilai bahwa manfaat ekonomi tidak sebanding dengan dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan.
Polarisasi ini mencerminkan dinamika internal dalam komunitas yang menuntut analisis lebih dalam terhadap posisi, motivasi, dan jaringan kekuasaan yang dimiliki oleh para elit tersebut.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak meminggirkan elit informal dalam proses pengambilan keputusan.
Justru sebaliknya, mereka harus dilibatkan sebagai mitra strategis dalam merancang kebijakan yang lebih partisipatif (Lele, 2.
Oleh karena itu, studi ini tidak hanya mendokumentasikan peran elit informal, tetapi juga menawarkan refleksi kritis terhadap kerangka kebijakan yang ada, serta memberikan masukan terhadap desain kebijakan publik yang lebih inklusif.
Berdasarkan berbagai uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran elit informal dalam merespons kebijakan pertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu.
Kecamatan Ulujadi.
Kota Palu.
Fokus utama diarahkan pada dimensi kognitif, moral, dan ekspresif sebagaimana dijelaskan dalam teori elit Suzanne Keller.
Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam membangun model tata kelola sumber daya alam yang berbasis komunitas, berkeadilan sosial, dan berwawasan lingkungan.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur ilmiah dalam bidang studi pemerintahan, kekuasaan lokal, dan kebijakan publik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif (Ramdhan, 2.
Pendekatan kualitatif dipilih karena sangat relevan untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, persepsi, serta tindakan para elit informal dalam merespon kebijakan pertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu.
Metode kualitatif digunakan untuk menggali makna subjektif, pandangan, pengalaman, serta interpretasi subjek yang diteliti terhadap suatu fenomena (Nartin et al.
, 2.
Dalam konteks ini, fenomena yang diteliti bukan hanya berupa kebijakan itu sendiri, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dimaknai.
Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 249 didukung, ditentang, atau dinegosiasikan oleh para elit informal dan masyarakat Fokus utama penelitian ini adalah pada dimensi kognitif, moral, dan ekspresif dari para elit informal yang merespons isu pertambangan dengan perspektif sosial dan budaya setempat.
Desain deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran utuh dan kontekstual mengenai peran elit informal.
Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap praktik sosial dan dinamika kekuasaan yang tidak selalu dapat diukur dengan angka.
Desain deskriptif dalam penelitian kualitatif membantu dalam menyusun narasi holistik yang merepresentasikan realitas sosial secara lebih autentik dan kompleks (Nurhayati et al.
, 2.
Pendekatan ini juga sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana elit informal merespon kebijakan pertambangan dan bagaimana peran tersebut memengaruhi tata kelola lokal, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan sosial-lingkungan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen (Fadli, 2.
Wawancara digunakan sebagai instrumen utama karena memberikan ruang kepada informan untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, serta interpretasi mereka secara bebas dan mendalam (Achjar et al.
, 2.
Wawancara dilakukan secara semiterstruktur untuk memberikan fleksibilitas kepada peneliti dalam menggali informasi lebih lanjut di luar daftar pertanyaan awal, sesuai dinamika percakapan (Karya et al.
, 2.
Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, posisi, dan pengalaman langsung terkait kebijakan pertambangan di Kelurahan Watusampu (Salam, 2.
Teknik ini sangat sesuai dengan pendekatan kualitatif karena tujuan utama pengumpulan data adalah memperoleh informasi yang mendalam dan relevan, bukan representatif secara Informan utama terdiri dari tujuh individu, yakni tokoh adat (Edison Ardile.
, tokoh agama (Pak Wata.
, perwakilan pemerintah kelurahan, staf dinas ESDM provinsi, perwakilan masyarakat terdampak, dan aktivis lokal.
Alasan pemilihan mereka adalah karena mereka terlibat langsung dalam proses komunikasi, mediasi konflik, serta advokasi sosial yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Selain wawancara, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati interaksi sosial, situasi lingkungan, serta respons masyarakat terhadap aktivitas tambang.
Observasi bersifat partisipatif-moderat, di mana peneliti tidak sepenuhnya menjadi bagian dari kegiatan masyarakat, namun cukup terlibat untuk memahami konteks sosial yang sedang terjadi.
Observasi ini penting untuk memverifikasi data wawancara dan menghindari bias persepsi tunggal (Udang et al.
, 2.
Peneliti juga mencatat dinamika diskusi antara tokoh masyarakat dengan aparat pemerintah atau pihak perusahaan yang sempat terjadi di forum-forum warga.
Aktivitas ini Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 250 memberikan pemahaman tambahan tentang bagaimana posisi sosial dan simbolik elit informal memengaruhi sikap masyarakat.
Teknik dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi (Fadilla & Wulandari, 2.
Dokumen yang dikumpulkan meliputi kebijakan pemerintah daerah terkait izin tambang, notulen musyawarah kelurahan, berita acara forum masyarakat, laporan kegiatan CSR perusahaan tambang, serta catatan pernyataan sikap dari lembaga adat.
Analisis terhadap dokumen ini dilakukan untuk memahami struktur kebijakan dan posisi formal maupun informal dari para aktor yang terlibat.
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan pola-pola utama .
dari data kualitatif yang dikumpulkan (Nartin et al.
, 2.
Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama seperti yang dikemukakan oleh Miles.
Huberman, dan Saldana .
, yaitu: data condensation .
eduksi dat.
, data display .
enyajian dat.
, dan conclusion drawing and verification .
enarikan kesimpulan dan verifikas.
Data dari wawancara dikode secara manual menggunakan teknik open coding, lalu dikelompokkan ke dalam sub-tema berdasarkan fungsi kognitif, moral, dan ekspresif.
Setelah itu, peneliti menyusun narasi tematik yang merepresentasikan bagaimana elit informal menjalankan peranperan tersebut dalam konteks kebijakan pertambangan.
Reduksi data dilakukan dengan memilah kutipan-kutipan wawancara yang paling relevan, menyaring informasi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, dan mengelompokkan jawaban berdasarkan posisi atau tipe informan (Pugu et al.
Tahap ini penting untuk menghindari tumpang tindih data serta memudahkan proses penyajian data yang sistematis.
Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mengaitkan antara pernyataan informan dengan konteks sosial yang lebih luas (Nartin et al.
, 2.
Dalam tahap penarikan kesimpulan, peneliti melakukan triangulasi antar-sumber dan antar-metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas data.
Pemilihan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif dalam penelitian ini selaras dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi peran elit informal dalam merespon kebijakan pertambangan secara holistik, kontekstual, dan partisipatif (Mulawarman 2.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami "apa" yang dilakukan oleh elit informal, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" mereka mengambil posisi tertentu terhadap kebijakan tersebut.
Ini mencakup pemahaman atas motivasi sosial, nilai budaya, serta pengalaman pribadi yang membentuk tindakan mereka.
Dalam konteks kebijakan sumber daya alam yang sarat kepentingan, pemahaman seperti ini sangat krusial untuk merancang tata kelola yang lebih responsif terhadap realitas lokal (Podungge et al.
, 2.
Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 251 Hasil Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab besar dalam pengelolaan berbagai sektor, termasuk pertambangan.
Kebijakan pertambangan batuan galian C, khususnya di Kelurahan Watusampu.
Kecamatan Ulujadi.
Kota Palu, merupakan isu krusial yang memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk elit informal.
Peran elit informal dalam memastikan respon kebijakan ini sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Peran Kognitif Elit Informal Sebagai Mediator Informasi dan Aspirasi Masyarakat Dalam peran kognitif, tokoh agama dan tokoh adat memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat meskipun tidak menduduki jabatan pemerintahan Peran mereka sebagai mediator informasi dan aspirasi masyarakat menjadi kunci dalam merespon kebijakan pertambangan.
Berdasarkan data primer dari wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Watusampu, ditemukan bahwa mereka seringkali menjadi jembatan utama dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan pertambangan batuan galian C dari pemerintah kepada masyarakat.
Informasi yang disampaikan meliputi regulasi, dampak lingkungan, serta hak dan kewajiban masyarakat.
Namun tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi ini bervariasi, tergantung pada cara konsistensi dan kompleksitas isu.
Beberapa responden menyatakan bahwa informasi yang diterima seringkali kurang jelas dan terperinci, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Elit informal juga berperan aktif dalam menampung aspirasi, keluhan, dan masukan dari masyarakat terkait dampak pertambangan.
Aspirasi ini kemudian disampaikan kepada pihak pemerintah atau perusahaan pertambangan.
Peneliti menemukan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh elit informal untuk memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak yang berwenang, meskipun frekuensinya belum Data sekunder, seperti laporan keluhan masyarakat yang dimuat di kantor Kelurahan Watusampu menunjukkan adanya beberapa kasus di mana elit informal menjadi perwakilan masyarakat dalam menyuarakan ketidakpuasan atau usulan.
Namun efektivitas penyampaian aspirasi ini masih menjadi tantangan, karena tidak semua aspirasi dapat langsung ditindaklanjuti.
Peran Moral Elit Informal dalam Penguatan Mobilisasi dan Partisipasi Penguatan mobilisasi dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam merespons kebijakan pertambangan.
Pada aspek moral, tokoh agama dan tokoh adat bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi yang ditawarkan oleh kegiatan tambang dengan kelestarian nilai-nilai sosial dan lingkungan.
Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh adat dalam wawancara, tanggung jawab utama mereka adalah memastikan bahwa keberadaan pertambangan tidak merusak nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur.
Mereka menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dan alam, serta memperjuangkan Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 252 agar pembangunan tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga masyarakat sekitar.
Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa elit informal sering menjadi inisiator dalam mengadakan pertemuan atau diskusi di tingkat komunitas untuk membahas isu-isu pertambangan.
Pertemuan ini menjadi forum bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan sikap bersama.
Namun tingkat kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam pertemuan ini bervariasi, tergantung pada tingkat urgensi isu dan kepemimpinan elit informal yang bersangkutan.
Dalam beberapa kasus, elit informal berhasil memobilisasi masyarakat untuk melakukan aksi kolektif, seperti bersumpah damai atau petisi, sebagai bentuk persetujuan atau dukungan terhadap kebijakan pertambangan.
Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa aksi kolektif ini seringkali bersifat reaktif, yaitu baru terjadi setelah munculnya dampak negatif yang signifikan dari kegiatan pertambangan.
Kurangnya perencanaan dan koordinasi yang berkelanjutan menjadi kendala dalam menjaga konsistensi partisipasi masyarakat.
Peran Moral Elit Informal Sebagai Penjaga Nilai Lokal dan Adat Kebijakan pertambangan seringkali bersinggungan dengan nilai-nilai lokal dan adat masyarakat.
Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai ini di tengah perubahan yang dibawa oleh aktivitas pertambangan.
Wawancara dengan tokoh adat dan pemangku kepentingan lainnya mengungkapkan bahwa elit informal, khususnya tokoh adat, memiliki peran dalam menjaga keseimbangan lingkungan yang dianggap sakral atau memiliki nilai Mereka seringkali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keprihatinan terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan, yang dapat mengancam keberlangsungan tradisi dan mata pencaharian masyarakat.
Tokoh adat juga berupaya untuk menyelaraskan kebijakan pertambangan dengan kearifan lokal yang telah ada.
Ini termasuk usulan agar pihak perusahaan atau pemerintah mempertimbangkan metode penambangan yang lebih ramah lingkungan dan tidak merusak situs-situs penting bagi masyarakat adat.
Namun, upaya penyelarasan ini seringkali menghadapi tantangan dalam hal negosiasi dan kekuatan tawar-menawar dengan pihak perusahaan atau pemerintah yang memiliki otoritas lebih besar.
Meskipun memiliki peran krusial, tokoh adat dan tokoh agama juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam merespons kebijakan pertambangan batuan galian C.
Meskipun berperan sebagai mediator informasi, elit informal sendiri seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan yang akurat dan lengkap dari sumber informasi resmi.
Keterbatasan akses ini dapat mempengaruhi kualitas informasi yang mereka sampaikan kepada masyarakat.
Peneliti menemukan adanya indikasi potensi konflik kepentingan di antara elit informal, terutama jika ada di antara mereka yang memiliki afiliasi atau kepentingan pribadi dengan pihak perusahaan pertambangan.
Konflik ini dapat mencakup kohesi dan efektivitas peran elit informal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat secara objektif.
Tingkat Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 253 tanggung jawab pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan oleh elit informal juga bervariasi.
Beberapa elit informal menyatakan bahwa aspirasi mereka kadang diabaikan atau ditindaklanjuti secara lambat, yang dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi.
Dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa keberhasilan peran elit informal sangat bergantung pada integritas pribadi mereka serta sejauh mana mereka mampu menjaga kepercayaan dari masyarakat luas.
Dalam beberapa kasus, elit informal telah menunjukkan peran positif, seperti mendorong transparansi dana CSR, menyuarakan kritik terhadap kebijakan diskriminatif, serta menjadi penengah dalam konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Namun dalam kasus lainnya, elit informal juga dapat menjadi bagian dari masalah, terutama ketika mereka terlibat dalam praktik patronase atau terlalu dekat dengan pemilik modal.
Secara keseluruhan, peran elit informal di Kelurahan Watusampu sangat signifikan dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak yang berwenang, serta dalam memobilisasi partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, peran elit informal di Kelurahan Watusampu dalam merespon kebijakan pertambangan batuan galian C merupakan fenomena sosial yang kompleks.
Mereka beroperasi di antara kepentingan ekonomi, nilai adat, tekanan politik, dan harapan Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun mereka tidak memiliki legitimasi formal, elit informal tetap memegang posisi kunci dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan pertambangan di tingkat lokal.
Pembahasan Dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran elit informal di Kelurahan Watusampu dalam merespon kebijakan pertambangan batuan galian C sangat krusial, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.
Elit informal berfungsi sebagai jembatan informasi dan aspirasi antara pemerintah dan masyarakat, serta berperan dalam memobilisasi partisipasi masyarakat dan menjaga nilai-nilai Namun, efektivitas peran ini seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, akses informasi yang minim, potensi konflik kepentingan, dan respon pemerintah yang bervariasi.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa elit informal di Kelurahan Watusampu aktif sebagai mediator yang menyampaikan informasi kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat, serta menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dampak pertambangan.
Namun, proses penyampaian informasi dan aspirasi ini belum sepenuhnya optimal.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (THAMRIN, 2.
yang menekankan bahwa peran mediasi elit lokal sangat penting dalam tata kelola sumber daya alam, namun seringkali terhambat oleh asimetri informasi dan keterbatasan kapasitas.
Dalam konteks Watusampu, meskipun ada upaya mediasi, kurangnya kejelasan informasi yang diterima masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan dalam komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, yang berbeda dengan temuan (Vicry et al.
, 2.
yang Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 254 menunjukkan efektivitas tinggi dalam pengungkapan informasi melalui jaringan elit informal yang terorganisir.
Sementara itu, peran elit informal sebagai penjaga nilai lokal dan adat dalam merespon kebijakan pertambangan merupakan aspek yang menonjol dalam penelitian ini.
Elit informal, terutama tokoh adat, berupaya menjaga keseimbangan lingkungan yang memiliki nilai-nilai sakral dan menyelaraskan kebijakan dengan kearifan lokal.
Temuan ini didukung oleh penelitian (Cai et al.
, 2.
yang menekankan pentingnya peran penjaga adat dalam memitigasi dampak pembangunan terhadap lingkungan dan budaya.
Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa upaya penyelarasan tersebut seringkali menghadapi tantangan negosiasi dengan pihak perusahaan atau pemerintah yang memiliki otoritas lebih besar, yang merupakan tantangan umum yang juga dalam studi (Wibowo, 2.
mengenai konflik sumber daya alam.
Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi praktik dan kebijakan pemerintah di masa depan.
Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi elit informal, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap konteks lokal.
Peningkatan kapasitas elit informal melalui pelatihan, fasilitasi akses informasi, dan ruang dialog yang lebih terbuka dapat memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan.
Selain itu, diperlukan upaya untuk mengatasi potensi konflik kepentingan dan memastikan respons pemerintah yang lebih konsisten dan transparan terhadap aspirasi masyarakat.
Dengan adanya temuan ini, diharapkan pemerintah daerah, khususnya di Kota Palu, dapat memperbaiki pendekatan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pertambangan batuan galian C.
Ini mencakup peningkatan kolaborasi dengan elit informal, pengintegrasian nilai-nilai lokal dan kearifan adat dalam kebijakan, serta menciptakan mekanisme resolusi konflik yang lebih efektif.
Hal ini dapat mendorong pengelolaan pertambangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan di Kelurahan Watusampu.
Kesimpulan Dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran elit informal memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah serta kegiatan perusahaan pertambangan batuan galian C di Kelurahan Watusampu.
Kecamatan Ulujadi.
Kota Palu.
Mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat khususnya sekitar kegiatan Temuan utama penelitian ini adalah bahwa elit informal tidak hanya berperan dalam menyebarkan informasi terkait kebijakan pertambangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.
Meskipun elit informal memiliki pengaruh sosial yang besar, mereka masih menghadapi tantangan dalam memperoleh Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 255 legitimasi formal dari pemerintah daerah, yang menjadi kendala dalam optimalisasi peran mereka.
Penelitian ini menegaskan bahwa budaya dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh elit informal memiliki potensi besar dalam mendukung sistem pemerintahan desa, terutama dalam aspek keamanan dan ketertiban.
Temuan ini memberikan gambaran bahwa elit informal dapat berfungsi sebagai mediator yang efektif antara masyarakat dan pemerintah, namun mereka memerlukan pengakuan formal dan dukungan dari pemerintah untuk menjalankan peran mereka secara optimal.
Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang peran elit informal dalam konteks kebijakan sumber daya alam.
Dengan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh elit informal, penelitian ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan pertambangan dapat diimplementasikan dengan lebih inklusif dan berkelanjutan, serta bagaimana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Ucapan Terima Kasih Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya selama proses penelitian ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing.
Bapak Dr.
Muh.
Nawawi.
Si.
dan Bapak Yunus.
Si.
, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang sangat berarti dalam proses penyusunan penelitian ini.
Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Kasie Kelurahan Watusampu Bapak Heriawan.
Tokoh Adat Bapak Edison Ardiles.
Tokoh Agama Bapak H.
Lembah M.
Abdul Gani.
Staf ESDM Bidang Mineral Dan Batubara Bapak Shadli Siddiq.
Kepala Bidang Tata Lingkungan Ibu Rahmadani.
, serta masyarakat Kelurahan Watusampu yang telah meluangkan waktu untuk menjadi informan dan memberikan data yang Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan temanteman yang selalu memberikan dukungan moril, semangat, dan doa selama proses penelitian ini berlangsung.
Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan dan pelestarian lingkungan.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.
Semoga kebaikan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal Referensi Achjar.
Rusliyadi.
Zaenurrosyid.
Rumata.
Nirwana.
, & Abadi, .
Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus.
PT.
Sonpedia Publishing Indonesia.
Adrian Sutedi.
Hukum pertambangan.
Sinar Grafika.
Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 256 Aldo.
PERAN TOKOH ADAT DALAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT (Fenomena Pada Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawara.
UIN Raden Intan Lampung.
Cai.
Thornton.
Ang.
Chua.
Page.
, & Upton.
Peran Pengetahuan Adat Di Dalam Konservasi Lingkungan Dan Warisan Budaya.
Fadilla.
, & Wulandari.
Literature review analisis data kualitatif:
tahap pengumpulan data.
Mitita Jurnal Penelitian, 1.
, 34Ae46.
Fadli.
Metode Penelitian Kombinasi.
Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metho.
, 44.
Fadrullah.
, & Syam.
Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik:
Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional.
Ilmu Dan Budaya, 45.
, 41Ae49.
Hafidz.
Kiai Langgar & Digitalisasi Transaksi Ekonomi: Degradasi Otoritas dan Fungsi Sosial Kiai Langgar di Sektor Ekonomi.
Penerbit NEM.
Harsono.
Sulistiowati.
Apriyanto.
, & Demung.
Buku Referensi