Jurnal
JAPS
Volume 5.
Nomor 3
Desember 2024
P-ISSN: 2722-161X
E-ISSN: 2722-1601
DOI: 10.
46730/japs.
Capacity Building Dalam Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Secara Berkelanjutan Di Kabupaten Indragiri Hilir Muhammad Sambu Harman1.
Mayarni Mayarni2 Ilmu Administrasi Publik.
Universitas Riau Email: Msambu.
pku15@gmail.
Kata kunci Abstrak Capacity Building.
PSR.
Sawit Capacity building atau penguatan kapasitas adalah proses yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan organisasi mencapai tujuan tertentu.
Untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat, program ini sangat penting karena itu akan menggambarkan petani sawit untuk dapat mengelola kebun mereka secara efisien dan berkelanjutan.
Penelitian penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kapasitas sistem, kelembagaan, dan individu dalam pelaksanaan PSR tetapi juga untuk memastikan bahwa program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.
Metode yang digunakan yaitu kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Hasil yang diapat menunjukkan bahwa pendekatan capacity building yang komprehensif diperlukan untuk memberdayakan petani dalam menghadapi tantangan tersebut.
Proses capacity building dalam konteks PSR harus melibatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan petani.
Keywords Capacity Building.
PSR.
Palm Oil Abstract Capacity building or capacity strengthening is a process that aims to achieve an increase in the ability of individuals, groups and organizations to achieve certain goals.
For the People's Palm Oil Rejuvenation Program, this program is very important because it will enable oil palm farmers to be able to manage their plantations efficiently and sustainably.
This research not only aims to determine the efforts of the Indragiri Hilir Regency Plantation Service in increasing system, institutional and individual capacity in implementation of PSR but also to ensure that this program can be implemented sustainably and provide long-term benefits for the community in Indragiri Hilir Regency.
The method used is qualitative, with data collection techniques namely interviews, observation and documentation, while the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions.
The results obtained show that a comprehensive capacity building approach is needed to empower farmers to face these challenges.
The capacity building process in the PSR context must involve training that is appropriate to farmers' needs.
Pendahuluan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat melalui peremajaan tanaman yang sudah tua atau tidak produktif (Sari & Prihatin, 2.
Implementasi program ini memerlukan capacity building yang efektif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program di Kabupaten Indragiri Hilir.
Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi beberapa tantangan yang berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang sudah lebih maju dalam merealisasikan program ini.
Beberapa tantangan tersebut antara lain:
Pertama, yaitu terletak pada Kelembagaan dan Kemitraan dimana Kabupaten Indragiri Hilir masih mengandalkan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tan.
yang terdaftar dalam SIMULTAN (Sistem Informasi Penyuluhan Pertania.
Pola kelembagaan ini belum terintegrasi dengan konsep kemitraan yang lebih maju, seperti yang diterapkan di kabupaten lain.
Kedua.
Pendanaan untuk program PSR di Indragiri Hilir masih bergantung pada sumber modal dari luar lingkaran perekonomian Hal ini menyulitkan petani dalam mengakses modal secara cepat dan Ketiga, yaitu terletak pada Rantai pasok untuk peremajaan sawit masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem yang lebih modern dan Keempat.
Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Terbatas, terutama penyuluh perkebunan kelapa sawit.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah produksi sawit yang menurun (Panggabean et all, 2.
PSR
bertujuan untuk memperbarui kebun-kebun sawit yang sudah tua dengan tanaman yang lebih produktif dan penggunaan teknik budidaya yang lebih baik.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terwujudnya Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR), termasuk keterbatasan sumber daya dan alokasi anggaran untuk program PSR, yang dapat mempengaruhi kemampuan mencapai target yang telah ditetapkan (Mayarni et all.
Penelitian dan pengembangan capacity building sangat penting untuk memastikan keberhasilan program PSR.
Hal ini termasuk pelatihan untuk petani dalam penggunaan teknologi baru, teknik pertanian yang lebih efisien, dan manajemen kebun yang lebih baik.
Memperkenalkan teknologi modern dalam budidaya sawit, seperti penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat, dan sistem irigasi yang efisien, serta pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan, akan memastikan produktivitas jangka panjang dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Hal ini didukung oleh data luas areal tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2022 dan 2023 yang juga mengalami penurunan:
Gambar 1.
Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2022 dan 2023 Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2024 Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami sedikit penurunan dari 109.
822,5 hektar pada tahun 2022 menjadi 109.
351 hektar pada Penurunan ini, meskipun kecil, tetap signifikan karena kelapa sawit adalah salah satu komoditi utama daerah ini.
Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peremajaan tanaman, di mana beberapa lahan digunakan untuk menggantikan tanaman yang sudah tua dan tidak produktif.
Selain itu, kemungkinan adanya kebijakan baru terkait penggunaan lahan yang mengurangi area untuk kelapa sawit, degradasi lahan yang membuat beberapa area tidak lagi cocok untuk perkebunan sawit, dan konversi lahan sawit untuk penggunaan lain seperti pertanian tanaman pangan atau pengembangan infrastruktur juga bisa menjadi penyebab.
Penurunan luas areal kelapa sawit dapat berdampak pada produktivitas, di mana total produksi bisa menurun dan mempengaruhi pendapatan petani serta ekonomi daerah (Enjelina & Mayarni, 2.
Jika produksi menurun, pendapatan petani sawit juga bisa terpengaruh, mengingat kelapa sawit adalah sumber penghidupan utama bagi banyak petani di daerah tersebut.
Pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan masalah jangka panjang seperti degradasi lahan dan penurunan produktivitas.
Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sangat penting bagi daerah.
Kelapa sawit berkontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir, dan perkebunan yang berkelanjutan memastikan pendapatan yang stabil bagi petani serta pemasukan bagi daerah.
Praktik pertanian yang berkelanjutan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi dan penurunan kesuburan tanah.
Selain itu, perkebunan yang berkelanjutan mendukung kesejahteraan sosial dengan memastikan bahwa petani memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan dan stabil.
Selain hal tersebut, produksi perkebunan juga mengalami penurunan terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit yang dapat di lihat pada gambar 2 berikut:
Gambar 2 Produksi Perkebunan di Indragiri Hilir Sumber: BPS Indragiri Hilir, 2024 Berdasarkan data grafik produksi perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2018 hingga 2022, terlihat bahwa produksi kelapa sawit mengalami penurunan drastis dari sekitar 731.
009 ton pada tahun 2019 menjadi 269.
882 ton pada tahun 2020, dan stabil pada angka tersebut hingga tahun 2022.
Penurunan ini sangat signifikan dan mengindikasikan adanya masalah serius dalam produksi sawit yang perlu diteliti lebih Beberapa faktor yang mungkin berpengaruh meliputi usia tanaman yang sudah tua, penggunaan teknologi dan praktek pertanian yang kurang optimal, perubahan iklim, dan pengelolaan lahan yang kurang baik.
Kelapa sawit adalah salah satu komoditas utama yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.
Penurunan produksi kelapa sawit tidak hanya berdampak pada pendapatan petani tetapi juga pada ekonomi daerah secara keseluruhan.
Penurunan produksi secara langsung mengurangi pendapatan petani, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka, dan juga berdampak pada lapangan kerja di sektor sawit.
Beberapa kabupaten/kota memiliki jumlah penyuluh swadaya yang tinggi, yang menunjukkan pentingnya dukungan komunitas dalam pelaksanaan program penyuluhan.
Penyuluh swadaya dapat membantu dalam meningkatkan kapasitas lokal dan mendukung program-program pertanian dengan lebih efisien.
Ada ketidakmerataan dalam distribusi penyuluh di berbagai kabupaten/kota.
Beberapa daerah yang kurang memiliki penyuluh PNS dan THL-TBPP mungkin memerlukan tambahan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan.
Maka dari itu diperlukan capacity building dalam meningkatkan kuantitas implementasi PSR di Kabupaten Indragiri Hilir, capacity building dalam implementasi PSR di Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk menciptakan sistem perkebunan kelapa sawit yang lebih produktif, berkelanjutan, dan bermanfaat secara sosial-ekonomi.
Hal ini mendukung keberhasilan jangka panjang dari program peremajaan dan memberikan manfaat luas bagi pekebun serta komunitas Melalui penelitian yang mendalam tentang capacity building, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PSR.
Dengan memanfaatkan teori dari DFIDAos 2010 dalam El Achi .
, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kapasitas sistem, kelembagaan, dan individu dalam pelaksanaan PSR tetapi juga untuk memastikan bahwa program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.
Ini akan membawa berbagai dampak positif, termasuk peningkatan produksi kelapa sawit dengan teknik dan teknologi yang lebih baik, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, pengelolaan perkebunan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan ekspor sawit.
Metode Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif.
Menurut Moleong .
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang baik dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diinginkan, salah satunya dengan metode Menurut Usman dan Akbar .
, metode penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memberikan makna pada data yang diperoleh dari individu atau kelompok sosial, menggunakan kata-kata sebagai alat analisis.
Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan pengumpulan data sebagaimana diungkapkan oleh Usman.
, & Akbar.
yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Adapun teknik analisis data yang digunakan menurut Sugiyono .
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil dan Pembahasan Capacity building atau penguatan kapasitas adalah proses yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan organisasi mencapai tujuan tertentu (Fatimah, 2.
Untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat, program ini sangat penting karena itu akan menggambarkan petani sawit untuk dapat mengelola kebun mereka secara efisien dan berkelanjutan.
Sesuai dengan laporan Kementan, diharapkan program PSR bisa meningkatkan produktivitas sawit 30% selama lima tahun ke depan.
Namun, kembali kepada urgensi capacity building dalam PSR juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan petani harus dikembangkan dari yang baik.
Contohnya, petani akan dapat menjalankan pemupukan dan pengendakan yang benar.
Jadi dalam implementasi PSR, capacity building tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga berorientasi pada pelatihan pada develop capacity manajemen, pemasaran, dan Produk.
Hal ini harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program peremajaan dari petani sawit di kabupaten Indragiri hilir.
Adapun capacity building yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan menyentuh beberapa Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
Namun sebelum diselenggarakan proses tersebut dilakukan beberapa tahapan terhadap kelompok tani, yaitu pengusulan, verifikasi kabupaten, proses penerbitan rekomtek dan penerima BPDPKS.
Untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan hal tersebut peneliti akan memaparkan hasi penelitian berdasarkan Teori Capicty Building Menurut DFIDAos .
Capacity Capacity building adalah salah satu elemen penting yang melibatkan dalam pengimplementasian Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Secara spesifik, kapasitas berarti kemampuan individu, komunitas, dan lembaga menjalankan program dengan baik.
DFID menyatakan bahwa kapasitas adalah sumber daya, skill dan ilmu yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Kapasitas petani sawit di Kabupaten Indragiri Hilir sangat berbeda.
Sebagai contoh dari perbedaan tersebut.
Data diperoleh dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memperlihatkan bahwa kurang dari 30% petani telah memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana melaksanakan budidaya sawit baik (Dinas Perkebunan Indragiri Hilir, 2.
Untuk peningkatan kapasitas, perlu ada pelatihan dan pendampingan dengan intensity.
Sebagai contoh, program yang diterapkan oleh Pemerintah dengan bantuan LSM lokal sukses meningkatkan pengetahuan petani dalam hal teknik budidaya dan pengelolaan lahan pertanian itu sendiri, yang mergetakan hasil panen sebesar 15% selama dua tahun terakhir, sejak implementasi program tersebut .
Pendekatan Komunitas sangat penting untuk membangun kapasitas padi ini, karena semakin banyaknya petani yang berbagi pengalaman dan pengetahuan meningkatkan kapasitas petani.
Sebagai detilnya tetapi, fasilitasi penyediaan fasilitas dan infrastruktur juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan status kapasitas padi.
Akses kepada fasilitas modern dan fasilitas melakukan pertanian dan benih.
Berdasarkan ekploraasi Badan Pusat Statistik (BPS) Data pertanian Indragiri Hilir.
Indragiri Hilir hanya 25% petani yang memiliki akses terhadap alat pertanian yang memadai.
Oleh karena itu, program PSR adalah perlu memasukkan pembangunan fasilitasi dan struktur yang selaras.
Dalam hal ini, perlu kuat kawin kelembagaan.
Membentuk kelompok tani supaya mampu berkolaborasi adalah salah satu caranya.
kelompok tani aktif bisa dimanfaatkan sebagai tempat berbagi dan kerja sama , kras sampai dengan external party.
Kapasitas menjadi pelajaran yang pasti bila PSR harus diimplementasi menjadi prodaktional.
kapasitasnya akan diperbaiki maka diharapkan produksi petani sawit di Kabupaten Indragiri Hilir dapat meningkatkan produksi dan kualitas dari hasil pertanian, dan akan menguntungkan program ini.
Salah satu kelompok tani yang direkomendasikan adalah Berkah Tani Sejahtera.
Gambar 1.
Diskusi dengan Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera Data Olahan, 2024 Capability and Resources Kapabilitas dan sumber daya merupakan dua komponen utama dalam pengembangan kapasitas dalam implementasi PSR.
Kapabilitas mencakup kemampuan individu dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.
Di Indragiri Hilir, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk finansial maupun material.
Data dari Asosiasi Petani Sawit Indonesia (APSI) menunjukkan bahwa 60% petani sawit di wilayah ini mengandalkan modal pinjaman dari rentenir, yang tidak berkelanjutan dan membebani mereka secara finansial (APSI, 2.
Pentingnya akses terhadap sumber daya seperti modal, teknologi, dan informasi sangat krusial dalam meningkatkan kapabilitas petani.
Untuk itu, program PSR perlu merancang mekanisme pendanaan yang lebih baik, misalnya melalui KUR (Kredit Usaha Rakya.
dengan syarat yang lebih fleksibel.
Penelitian menunjukkan bahwa petani yang memiliki akses terhadap KUR dapat meningkatkan hasil panen hingga 30% dalam satu tahun.
Oleh karena itu, adanya dukungan dari pemerintah dalam hal akses pendanaan sangat penting.
Selain itu, sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan juga memainkan peran penting dalam kapabilitas.
Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan akan mendukung peningkatan keterampilan petani.
Indragiri Hilir, pelatihan berbasis praktik di lapangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan NGO telah terbukti meningkatkan keterampilan budidaya sawit petani.
Program-program ini harus terus didorong dan diperluas untuk mencakup lebih banyak Selain itu penggunaan teknologi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan Era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu petani dalam memperoleh informasi pasar, cuaca, dan teknik budidaya terbaru.
Beberapa aplikasi berbasis smartphone telah dikembangkan untuk membantu petani mengakses informasi penting, namun tingkat adopsi teknologi ini masih rendah.
Survei menunjukkan bahwa hanya 15% petani yang aktif menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan pertanian mereka.
Berikut merupakan gambar capacity building yang dilakukan dilapangan:
Gambar 2.
Capacity Building di lapangan Data Olahan, 2024 Change and Adaptation Perubahan dan adaptasi adalah elemen penting dalam pengembangan kapasitas, terutama dalam konteks perubahan iklim dan dinamika pasar.
Di Kabupaten Indragiri Hilir, petani sawit menghadapi tantangan yang signifikan akibat perubahan iklim, yang mengakibatkan fluktuasi hasil panen.
Program PSR di Kabupaten Indragiri Hilir sudah mengintegrasikan strategi adaptif yang komprehensif untuk membantu petani mengatasi dampak perubahan iklim.
Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pengenalan varietas sawit yang lebih tahan terhadap kondisi iklim yang ekstrem.
Penelitian menunjukkan bahwa varietas sawit tertentu dapat bertahan lebih baik dalam kondisi kekeringan dan banjir.
Dengan demikian, peningkatan pemahaman dan penerapan varietas unggul ini di kalangan petani sangat penting.
Perubahan perilaku petani juga diperlukan untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan.
Edukasi dan pelatihan tentang praktik ini perlu didorong agar petani mau beradaptasi.
Adaptasi juga mencakup aspek sosial, di mana petani perlu membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah.
NGO, dan sektor swasta dapat menyediakan dukungan tambahan dalam bentuk pelatihan, pendanaan, dan teknologi.
Model kemitraan seperti ini telah terbukti berhasil di daerah lain dan dapat diterapkan di Indragiri Hilir untuk mempercepat proses adaptasi.
Secara keseluruhan, perubahan dan adaptasi merupakan proses yang berkelanjutan dilakukan oleh petani sawit di Indragiri Hilir untuk menghadapi tantangan yang ada.
Dengan dukungan dari berbagai pihak dan program yang terencana, diharapkan petani dapat lebih siap menghadapi perubahan dan mengoptimalkan hasil pertanian mereka.
Gambar 3.
Check Endurance Sawit Data olahan, 2024 Performance Kinerja merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Kinerja petani sawit di Kabupaten Indragiri Hilir harus diukur berdasarkan beberapa parameter, termasuk produktivitas, kualitas hasil, dan dampak sosial ekonomi.
Data dari Dinas Perkebunan menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas sawit di Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai 3,5 ton per hektar, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,5 ton per hektar (Dinas Perkebunan, 2.
Untuk meningkatkan kinerja, penting untuk menerapkan praktik budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Misalnya, penerapan teknologi pemupukan yang tepat dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan.
Penelitian menunjukkan bahwa pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dapat meningkatkan produktivitas hingga 20% dalam satu tahun (Muflihani et all, 2.
Oleh karena itu, edukasi mengenai teknik pemupukan yang efektif perlu menjadi prioritas dalam program PSR.
Selain itu, kualitas hasil juga menjadi faktor kunci dalam kinerja.
Produk sawit yang berkualitas tinggi memiliki nilai jual yang lebih baik di pasar.
Penerapan standar mutu dalam produk sawit harus dilakukan, termasuk dalam proses pengolahan dan pengemasan.
Menurut Asosiasi Pengusaha Sawit Indonesia (APSI), produk sawit berkualitas tinggi dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 30% (APSI, 2.
Dengan demikian, pelatihan tentang praktik pengolahan yang baik harus diberikan kepada petani.
Dampak sosial ekonomi dari program ini juga harus diperhatikan.
Kinerja program PSR tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan petani.
Survei menunjukkan bahwa petani yang terlibat dalam program PSR mengalami peningkatan pendapatan sebesar 40% dibandingkan dengan sebelum program berlangsung.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, kinerja dalam implementasi PSR di Indragiri Hilir harus terus ditingkatkan melalui penerapan praktik budidaya yang lebih baik, peningkatan kualitas hasil, dan perhatian terhadap dampak sosial ekonomi.
Dengan demikian, program ini dapat berkontribusi pada keberlanjutan sektor perkebunan sawit di daerah ini.
Performance ditunjunkan melalui gambar 4 berikut:
Gambar 4.
Realisasi PSR Data olahan, 2024 External Context Konteks eksternal memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Berbagai faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan isu lingkungan dapat memengaruhi pelaksanaan program Di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait perkebunan sawit seringkali berubah, yang dapat berdampak pada stabilitas program.
Menurut Kementerian Pertanian, perubahan regulasi yang berkaitan dengan izin usaha dan penggunaan lahan dapat memengaruhi alokasi sumber daya untuk program PSR (Kementerian Pertanian, 2.
Kondisi pasar sawit juga menjadi faktor eksternal yang penting.
Fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional dapat memengaruhi pendapatan Data dari Bursa Komoditi menunjukkan bahwa harga CPO mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir, yang dapat mempengaruhi minat petani untuk berinvestasi dalam peremajaan tanaman (Bursa Komoditi, 2.
Oleh karena itu, dukungan pasar yang stabil dan kebijakan harga yang adil sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program ini.
Isu lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam konteks eksternal.
Masyarakat internasional semakin mengawasi praktik perkebunan sawit terkait deforestasi dan dampak lingkungan lainnya.
Dalam hal ini, program sertifikasi seperti ISCC dan RSPO dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa produksi sawit dilakukan secara berkelanjutan.
Penelitian menunjukkan bahwa petani yang mengikuti program sertifikasi dapat meningkatkan akses mereka ke pasar yang lebih luas, dengan potensi peningkatan pendapatan hingga 25% (Sustainable Palm Oil Coalition, 2.
Lebih jauh lagi, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi PSR.
Kerja sama antar pemangku kepentingan dapat membantu dalam penyediaan sumber daya, informasi, dan dukungan teknis yang dibutuhkan oleh petani.
Model kemitraan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan akan membantu dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh petani sawit di Indragiri Hilir.
Dalam keseluruhan konteks ini, faktor eksternal harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan program PSR.
Dengan memahami konteks eksternal dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi petani sawit dan masyarakat secara Stakeholders Keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan.
Di Kabupaten Indragiri Hilir, keterlibatan pemerintah daerah dalam program PSR sangat krusial.
Pemerintah dapat menyediakan regulasi yang mendukung, serta anggaran untuk pelatihan dan penyuluhan.
Selain itu, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam capacity building juga sangat LSM dapat berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan petani, serta memberikan pelatihan dan bimbingan teknis.
Di Indragiri Hilir, beberapa LSM telah berhasil menginisiasi program pelatihan yang meningkatkan pengetahuan petani tentang praktik pertanian berkelanjutan.
Keterlibatan sektor swasta juga tidak kalah penting.
Perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Indragiri Hilir dapat berkontribusi dalam capacity building dengan menyediakan akses ke teknologi dan Melalui kemitraan dengan petani, perusahaan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan industri sawit di daerah tersebut.
Gambar 5.
Stakeholders Data Olahan, 2024 Institutional Rules Peraturan kelembagaan memainkan peran penting dalam implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Peraturan ini mencakup kebijakan, regulasi, dan norma yang mengatur interaksi antara berbagai stakeholder dalam program.
Kabupaten Indragiri Hilir, keberadaan peraturan yang jelas dan konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa program PSR dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Salah satu aspek penting dari peraturan kelembagaan adalah adanya kebijakan yang mendukung peremajaan sawit.
Pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sawit dan kesejahteraan Misalnya.
Peraturan Daerah No.
5 Tahun 2020 tentang Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan menjadi landasan hukum bagi program PSR di daerah ini.
Kebijakan ini mencakup dukungan teknis, finansial, dan akses pasar bagi petani sawit (Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2.
Selain itu, peraturan kelembagaan juga mencakup mekanisme pengawasan dan Dalam konteks PSR, penting untuk memastikan bahwa bantuan dan sumber daya yang diberikan kepada petani digunakan dengan baik.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pemantauan yang transparan dan Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga merupakan aspek penting dari peraturan kelembagaan (Muttaqin, 2.
Masyarakat, khususnya petani, harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program PSR.
Dengan melibatkan petani, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.
Terakhir, penting untuk menciptakan sinergi antara peraturan kelembagaan dan praktik lapangan.
Kebijakan yang baik tanpa implementasi yang efektif tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.
Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi PSR.
Dengan mengoptimalkan peraturan kelembagaan, diharapkan program peremajaan sawit rakyat dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi petani di Kabupaten Indragiri Hilir.
External Intervension Intervensi eksternal, baik dari pemerintah maupun lembaga internasional, juga memiliki peran yang signifikan dalam implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Indragiri Hilir.
Intervensi ini dapat berupa bantuan teknis, finansial, dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola perkebunan sawit mereka.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana intervensi eksternal dapat mendukung keberhasilan program PSR.
Salah satu bentuk intervensi eksternal yang telah dilakukan adalah pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah dan LSM.
Program pelatihan yang terstruktur dapat membantu petani memahami teknik budidaya yang baik dan benar.
Sebagai contoh, program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil melatih lebih dari 1.
000 petani dalam teknik peremajaan sawit yang efektif (Sumber: Laporan Dinas Perkebunan, 2.
Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan petani, tetapi juga mendorong mereka untuk menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, intervensi eksternal juga dapat berupa dukungan finansial bagi petani.
Banyak petani sawit di Indragiri Hilir menghadapi kendala dalam mengakses modal untuk melakukan peremajaan.
Oleh karena itu, program yang menyediakan akses pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), sangat penting.
Namun, penting untuk diingat bahwa intervensi eksternal harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks lokal.
Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam sebelum merancang intervensi eksternal dalam program PSR.
Dengan pendekatan yang tepat, intervensi eksternal dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir.
Adapun data secara rinci dampak intervensi eksternal disajikan pada gambar berikut:
Capacity building merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Tim peremajaan sawit rakyat.
Tim ini secara umum melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dirangkum dalam beberapa kegiatan berikut:
Kegiatan Sosialisasi di Kelembagaan Kegiatan ini dilakukan di kelembagaan pekebun yang mengusulkan kegiatan peremajaan pada tahun 2024.
Adapun pesertanya adalah anggotan kelompok tani berserta jajaran pengurus didampingi oleh pemerintah desa setempat.
Gambar 6.
Sosialisasi Kelembagaan Sumber: Data olahan, 2024 Kegiatan Sosialisasi di Kabupaten Sosialisasi kabupaten dilakukan di kabupaten dengan peserta gabungan beberapa kelembagaan pekebun yang mengusulkan kegiatan peremajaan.
Penjelasan lebih mendalam karena mengundang narasumber dari Instansi lain seperti Kantor Pertanahan, bank daerah dan asosiasi petani kelapa sawit.
Kegiatan membahas tentang bagaimana mekanisme usulan berdasarkan Permentan 19 Tahun 2023.
Gambar 7.
Sosialisasi Kabupaten Sumber: Data olahan, 2024 Kegiatan Pendampingan Usulan Pendampingan dilakukan pada kelembagaan pekebun yang sedang melengkapi Dilakukan oleh Tim PKSP Kabupaten, metode yang digunakan adalam metode tatap muka dan petani berkonsultasi dengan petugas pendamping tentang persyaratan yang harus dipenuhi terkait dokumen usulan perorangan dan dokumen usulan Gambar 8.
Pendampingan Usulan Sumber: Data olahan, 2024 Kegiatan Verifikasi Kabupaten Pada kelompok tani yang telah melengkapi dokumen usulan, dilakukan verifikasi oleh TIM PKSP Kabupaten.
Verifikasi dilakukan secara on side dan ondesk, terhadap dokumen usulan melalui aplikasi PSR maupun terhadap lahan yang diusulkan dengan pengecekan secara langsung pada tiap persil lahan.
Yang diperhatikan adalah keseuaian letak lahan, koordinat, tutupan lahan dan luas lahan yang diajukan cocok dengan Gambar 9.
Verifikasi lapangan .
Sumber: Data olahan, 2024 Kegiatan Rapat Koordinasi Berkala Rapat koordinasi dilakukan untuk mensinergikan kinerja Tim secara internal.
Hadir dalam rapat tersebut adalah seluruh anggota tim maupun instansi lain yang dianggap mampu mensuport percepatan kinerja Tim.
Kegiatan Pembinaan Organisasi Kelembagaan Kegiatan difokuskan pada organisasi atau pengurus kelembagaan pekebun yang telah mendapatkan dana BPDPKS.
Tujuan nya adalah agar pengurus mampu menjalankan roda organisasi secara baik, efektif, efisien dan akuntabel kepada anggota dan pihak yang berkepentingan.
Pembinaan dilakukan oleh Tim bersama dengan Bidang penyuluhan yang memiliki tupoksi sebagai pembina kelembagaan pekebun.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kekompakan sesama petani dalam menjalankan usaha taninya.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Fisik Peremajaan Kegiatan ini di fokuskan pada kelembagaan pekebun yang sedang menjalankan program peremajaan.
Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka melihat progres pekerjaan yang sedang berlangsung dan melaporkan secara berkala melalui google sheet kemajuan fisik peremajaan setiap tanggal 1 dan 15 bulan berjalan.
Gambar 10.
Monitoring Kemajuan Kebun Sumber: Data olahan, 2024 Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pemantauan selalu dilakukan guna untuk mengetahui perkembangan dari perkebunan kelapa sawit tersebut supaya tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Simpulan Dalam konteks implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir, capacity building menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sawit, tetapi juga untuk memastikan bahwa petani sawit mampu mengelola kebun mereka dengan cara yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, pendekatan capacity building yang komprehensif diperlukan untuk memberdayakan petani dalam menghadapi tantangan tersebut.
Proses capacity building dalam konteks PSR harus melibatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan petani.
Pelatihan ini mencakup aspek teknis seperti teknik budidaya sawit yang baik, pengelolaan hama dan penyakit, serta praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Referensi