Jurnal Sosial Humaniora Vol.
No.
p-ISSN.
Penerbit.
LPPM Unsada Tanggal.
8 Maret 2024 Pacifism and Maritime Security Cooperation between Japan and the United States: An Overview Rima Novita Sari1*.
Herlina Sunarti2.
Yosefa Putri Tanjungsari3 Bahasa Jepang.
Fakultas Bahasa dan Budaya.
Universitas Darma Persada Bahasa dan Kebudayaan Jepang.
Fakultas Bahasa dan Budaya.
Universitas Darma Persada Bahasa dan Kebudayaan Jepang.
Fakultas Bahasa dan Budaya.
Universitas Darma Persada unsada2020@gmail.
AbstrakAiKonstitusi Jepang adalah pasifisme sejak tahun 1950 yaitu konsentrasi diplomasi militer mengalami perubahan akibat kekalahan Jepang terhadap sekutu, terutama Amerika Serikat.
Pasifisme secara khusus diperkenalkan oleh AuSupreme Commander of Alliance PowerAy (SCAP) sebagai upaya mengubah citra negara dan wajah feodal Jepang.
Dalam perkembangannya.
Jepang membentuk AuJapan Defense AgencyAy (JDA) sebagai lembaga pertahanan keamanan.
Amerika Serikat dan Jepang memperkuat hubungan untuk menjaga keamanan negara baik dalam kepentingan domestik maupun bilateral.
Tulisan ini menjelaskan hubungan konstitusi pasifisme Jepang menggunakan AuJapan Maritime Self Defence ForceAy (JMSDF) sebagai alat diplomasi maritim dengan Amerika Serikat.
Metode dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.
Diketahui bahwa hubungan diplomasi antara kedua negara lebih intim dibandingkan dengan hubungan diplomasi dengan negara lainnya.
Kata Kunci : Pasifisme.
Pertahanan Keamanan.
Diplomasi Maritim.
Japan Maritime Self Defence Force AbstractAiThe Japanese constitution has been pacifist since 1950.
The concentration of military diplomacy has changed due to Japan's surrender against allies, especially the United States.
Pacifism was specifically introduced by the "Supreme Commander of Alliance Power" (SCAP) as an effort to change the image of the country and the face of feudal Japan.
During its development.
Japan formed the "Japan Defense Agency" (JDA) as a development of their nation of security defense military.
The United States and Japan strengthen relations to maintain state security in both domestic and bilateral interests.
This article explains the relationship between Japan's pacifist constitution using the "Japan Maritime Self Defense Force" (JMSDF) as one of the maritime diplomacy tool with the United States.
The research method is qualitative with a descriptive analysis It is known that diplomatic relations between the two countries are more intimate than diplomatic relations with other countries.
Keywords: Pacifism.
Security Defense.
Maritime Diplomacy.
Japan Maritime Self Defence Force PENDAHULUAN ejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945.
Jepang diharuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu terutama Amerika Serikat.
Situasi politik yang tidak stabil membuat kondisi Jepang dalam arah yang tidak menentu akibat campur tangan dalam meniadakan praktek-praktek yang dianggap tidak liberal atau feodal.
Deklarasi Postdam dicetuskan atas persetujuan kepala negara Amerika Serikat.
Cina, dan Inggris pada akhir bulan Juli 1945 agar Jepang menarik kekuatan militernya dan tidak lagi menerjukan Tekanan untuk menyerah kepada Jepang jelas ditekankan dalam isi deklarasi pasal ke-12 yang berbunyi sebagai berikut:
Jurnal Sosial Humaniora Vol.
No.
p-ISSN.
Penerbit.
LPPM Unsada Tanggal.
8 Maret 2024 AuThe occupying forces of the allies shall be withdrawn from Japan as soon as the objectives have been accomplished and there has been established in accordance with the freely expressed will of the Japanese people of a peacefully inclined and responsible governmentAy.
nstrument of surrender by Japa.
Artinya, pasukan pendudukan sekutu akan ditarik dari Jepang segera setelah tujuan-tujuannya tercapai dan telah ditetapkan sesuai dengan kehendak bebas rakyat Jepang dari pemerintahan yang cenderung damai dan bertanggung jawab.
Financ.
SDF terdiri atas tiga bidang kemiliteran yaitu Ground.
Maritime, dan Air Self-Defense Forces, yaitu keamanan darat, keamanan laut, dan kemanan udara.
SDF dalam hal ini tidak berfungsi sebagai organisasi yang berorientasi kepada keamanan Jepang saja, namun merupakan salah satu alat untuk melakukan hubungan diplomasi bilateral dan salah satunya dengan Amerika Serikat dimana konsep pasifisme pertama kali diperkenalkan akibat penetrasi oleh SCAP.
Pasca dicetuskan Deklarasi Postdam oleh sekutu, notifikasi kekalahan tanpa syarat dikeluarkan oleh Jepang sekitar dua bulan setelahnya sebagai jawaban dari kerajaan Jepang.
Penyerahan tanpa syarat membuat Jepang harus menerima kependudukan Amerika dalam ranah domestik dan pengaturan konstitusi negara dengan mendapatkan pengaruh ideologi Amerika Serikat.
Konsitusi pasifisme Jepang pasca perang diberlakukan pada bulan November tahun 1946 untuk menggantikan konstitusi Jepang pada tahun 1889 yang bernama Dai Nihon Teikoku Kenpo (Imperial Constitution of Great Japa.
(Berkofsky, 2010:.
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.
Data primer menggunakan laporan resmi yang diterbitkan oleh kementrian pertahanan keamanan Jepang.
Guna mengetahui respon oleh aktor negara lainnya maka tulisan ini juga menganalisis hasil artikel jurnal ilmiah serta berita oleh media massa resmi sebagai data sekunder.
Konstitusi pasifisme diperkenalkan oleh Jendral Douglas Mc.
Arthur dari SCAP (Supreme Commander of Allied Power.
sebagai salah satu misi pentingnya untuk mengubah wajah feodal Jepang dan menggantinya dengan menciptakan kepentingan negara dan agama serta implementasi artikel 9 (Berkofsky, 2010:.
Disebutkan dalam artikel 9.
Jepang dengan jelas dilarang memiliki dan mengatur kekuatan militernya sebagaimana bentuk diplomasi Jepang sebelumnya adalah konsentrasi militer.
Meskipun artikel 9 telah di implementasikan dan menjadi bagian konstitusi negara.
Jepang nyatanya tetap memiliki kekuatan militer sejak tahun 1954 dengan anggaran utama sekitar US $42 juta setiap tahunnya.
Sebagai upaya pemerintah Jepang dalam mengimplementasikan aturan artikel 9 dan menghindari tuduhan penggunaan kekuatan militer, maka sejak tahun 1954, kekuatan militer Jepang yang terbentuk disebut sebagai Self Defence Forces (SDF).
Kebijakan Jepang berubah dari militer menjadi pasifisme tepatnya di tahun 1946.
Meskipun telah diberlakukan artikel 9 yang melarang kekuasaan militer, nyatanya Jepang tetap memiliki anggaran khusus untuk mengembangkan SDF mereka.
Perdana Menteri Yoshida pada tahun 1955 menyatakan bahwa Jepang siap memiliki angkatan keamanan untuk kepentingan domestik dan Dengan demikian.
Jepang dan Amerika Serikat mulai membentuk perjanjian kerjasama keamanan melalui Japan Defense Agency (JDA) dengan salah satu bentuknya adalah Japan Maritime Self Defence Force (JMSDF).
Menggunakan SDF sebagai fungsi kekuatan keamanan negara, organisasi ini diatur dibawah tiga lembaga kementrian yaitu MOFA (Ministry of Foreign Affai.
MITI (Ministry of International Trade and Industr.
dan MOF (Ministry of METODE
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Diplomasi Pertahanan Keamanan Jepang dengan Amerika Serikat JDA sepertinya memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada agensi kemanan semata.
Selain itu, kekuatan militer Jepang diatur oleh artikel 9.
Mereka pun dibentuk sebagai jaminan untuk dapat melindungi kebebasan warga negara, kemerdekaan negara, dan dimaksudkan untuk berada di bawah sistem keamanan bersama.
Dalam hal ini.
JDA berfokus agar Jepang dapat berkontribusi dalam dunia internasional (Samuels, 2007:.
Kebijakan pertahanan keamanan Jepang oleh para aktor selanjutnya diimplementasikan melalui beragam arah yang dianggap efisien seperti pertukaran informasi pertahanan dan keamanan dengan negara Jurnal Sosial Humaniora Vol.
No.
p-ISSN.
lain sebagai salah satu bentuk hubungan bilateral.
Kerjasama bilateral Jepang melalui JDA dilakukan dengan menggunakan pertukaran informasi dan Gambar 1.
Implementasi Pertukaran Informasi Pertahanan dan Keamanan Negara Sumber: Kementrian Pertahanan Jepang Arah panah pada gambar 1 menunjukkan sikap Jepang yang berbeda terhadap keputusan Hubungan lebih dalam melalui Security Defense Cooperation Forum among Japan.
USA and Australia menunjukkan hubungan erat antara Amerika Serikat dengan Jepang.
Hubungan lain yang lebih intens adalah Jepang dengan Cina dan Jepang dengan India melalui komunikasi antar Perdana Menteri.
Melalui SDF, maka konsentrasi diplomasi Jepang adalah dengan tidak menimbulkan ancaman bagi negara lainnya.
Lalu bagaimanakah Jepang mencapai kebijakan pertahanan melalui sikap diplomasi?.
Chien Peng Chung .
dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebijakan pertahanan Jepang menggunakan diplomasi tanpa ancaman dan menekankan pada kekuatan investasi serta perdagangan terutama ODA (Official Development Assistanc.
serta transfer teknologi.
Melalui hal tersebut maka diplomasi ekonomi Jepang melalui perdagangan dan investasi serta diplomasi politik keamanan Jepang dilakukan dengan cara yang berbeda.
Menurutnya, kekuatan utama Jepang adalah kondisi Jepang yang dinilai baik dan tidak dianggap sebagai ancaman.
Pertahanan Nasional Jepang.
Program kebijakan pertahanan nasional Jepang telah mengalami transformasi sejak tahun 1976, 1995, dan tahun 2004.
Kebijakan ini meliputi perlindungan terhadap kondisi Jepang dan di luar Jepang dengan dua tujuan utama yaitu pertahanan Penerbit.
LPPM Unsada Tanggal.
8 Maret 2024 negara dan mencegah kemunculan ancaman dengan meningkatkan keamanan lingkungan Dua tujuan utama ini dicapai oleh Jepang melalui tiga cara yang terdiri atas kerja keras Jepang, kerjasama dengan rekan aliansi, dan kerjasama dengan komunitas internasional.
Melalui kerja keras.
Jepang berusaha agar pertahanan nasional Jepang dapat tangkas dalam menggunakan organisasi relevan seperti SDF.
Selain itu.
ODA pun digunakan sebagai alat diplomasi untuk bekerjasama dengan komunitas Hal penting lain yang dilakukan Jepang juga menggunakan kerjasama dengan Amerika Serikat sebagai kebijakan pertahanan melalui kerjasama-kerjasama bilateral.
Menurut Green .
, kebijakan keamanan Jepang adalah perspektif realis dan liberal dimana Jepang bergerak menuju normalisasi untuk mengimbangi balance of power di Asia Timur (Cornelis, 2010:.
Upaya untuk mengimbangi power di Asia Timur akhir-akhir ini membuat Jepang tampak melanggar konstitusi pasifismenya sebagaimana kegiatan tersebut mendapat kritik tajam oleh media barat pada tahun 2017.
Japan in recent years, particularly under Prime Minister Shinzo Abe, has been stretching the limits of its pacifist Constitution.
The government has designated the Izumo as a destroyer because the Constitution forbids the acquisition of offensive The vessel, nonetheless, allows Japan to project military power well beyond its territory.
Artinya.
Jepang akhir-akhir ini, khususnya berada di bawah kepemimpinan Shinzo Abe telah Pemerintah telah merancang agar kapal Izumo digunakan sebagai penghancur karena konstitusi melarang akuisisi senjata penyerang.
Kapal laut ini mengizinkan Jepang untuk memiliki proyek kekuatan militer yang diluar batas yang ditetapkan.
Melalui berbagai tindakan SDF, reinterpretasi konstitusi pasifis Jepang dibawah artikel 9 tampak mulai di perhitungkan oleh para pelaku kebijakan.
Balance of power diperlukan Jepang untuk mempertahankan kondisi kestabilan keamanan dan mencegah ancaman-ancaman luar yang mungkin Claude .
menyatakan bahwa balance of power akan dilakukan suatu negara Jurnal Sosial Humaniora Vol.
No.
p-ISSN.
Penerbit.
LPPM Unsada Tanggal.
8 Maret 2024 ketika mereka menyadari suatu blok atau ancaman yang muncul dengan kekuatan pesat.
Oleh karena itu, negara-negara lain di sekitarnya akan menyadari kekuatan yang tumbuh pesat tersebut sebagai sebuah ancaman keamanan sehingga mereka akan saling bekerja sama untuk (Sheehan.
Kemunculan Korea Utara sebagai ancaman membuat Jepang berpikir ulang untuk menurunkan kekuatan militer, namun konsitusi pasifisme tidak Tabel 1.
Program Kebijakan Pertahanan Nasional Jepang .
Sumber : Kementrian Pertahanan Jepang Program Kebijakan Pertahanan Nasional Jepang .
Melalui kerja keras Jepang Kerjasama dengan Amerika Serikat Kerjasama dengan komunitas Mencegah munculnya ancaman yang mendekati Jepang secara langsung dengan menggunakan segala kemungkinan yang Kerjasama Keamanan Jepang dengan Amerika Serikat untuk memastikan keamanan Jepang dan sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Pasifik Aktif dalam mempererat hubungan diplomasi, termasuk strategi kebijakan ODA (Official Development Assistanc.
Tanggapan yang terintegrasi, dengan cepat membuat keputusan tepat, dan membawa organisasiorganisasi relevan seperti SDF.
Polisi, dan Penjaga Perbatasan (Cost Guar.
Kerjasama dekat antara Jepang dengan Amerika Serikat memainkan peran penting untuk mencegah ancaman baru dalam beragam kemungkinan Meningkatkan keamanan internasional untuk mencegah kemunculan ancaman melalu tindakan diplomasi dan aktivitas Hubungan proaktif melalui dialog strategis dengan Amerika Serikat Mengembangkan kekuatan pertahanan yang multi-fungsi, fleksibel, dan efektif Berusaha hubungan antara keamanan Jepang dengan Amerika Serikat Partisipasi proaktif di aktivitas-aktivitas kerjasama perdamaian internasional Berusaha menjaga kestabilan kawasan dari Asia Timur Tengah sampai Asia Timur melalui berbagai usaha dalam hubungannya dengan negara lain yang saling bekerjasama dalam kepentingan keamanan Aktif dalam kegiatan reformasi United Nation Mempromosikan perkembangan keamanan kawasan multilateral seperti ARF (ASEAN Regional Foru.
Jurnal Sosial Humaniora Vol.
No.
p-ISSN.
Pasifisme tetap menjadi salah satu latar belakang sikap diplomasi pertahanan keamanan Jepang.
Bahkan Asahi Shinbun sebagai salah satu koran terbesar Jepang menyatakan bahwa pasifisme masih menjadi salah satu kekuatan besar di negara tersebut yang mempengaruhi keberadaan SDF.
Kutipan Asahi Shinbun mempublikasikan sikap Perdana Menteri Shinzo Abe dalam menanggapi kondisi regional Jepang saat ini.
Ancaman Korea Utara dengan nuklir dan misil membuat Jepang fokus terhadap kerjasama dengan militer Amerika Serikat.
Citing Article 9 as the main target of his initiative for constitutional amendment.
Abe said, "While maintaining the two paragraphs of the article, the inclusion of a clear reference to the Self-Defense Forces is an idea that is worthy of discussion by the people.
Ay Artinya, mengutip pasal 9 sebagai sasaran utama inisiatif Abe untuk melakukan amandemen konstitusi "dengan tetap mempertahankan dua paragraf pasal 9 tersebut, pencantuman referensi yang jelas tentang SDF merupakan gagasan yang layak untuk didiskusikan oleh segenap masyarakat JepangAy Penerbit.
LPPM Unsada Tanggal.
8 Maret 2024 Asahi Shibnun pada bulan Mei 2017 melalui kolom editorial berusaha mengomentari keinginan Shinzo Abe untuk merevisi Artikel 9.
Hal tersebut akan berpengaruh kepada SDF Jepang yang memiliki visi dan misi tersendiri dalam menjaga perdamaian dunia.
Pro dan kontra terhadap revisi artikel 9 menjadi berita hangat bagi Jepang yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat Bukan tidak mungkin bila Artikel 9 tersebut direvisi oleh negara, maka hubungan Jepang dalam kebijakan pertahanan keamanan melalui SDF akan mengalami perubahan.
Diplomasi Maritim dengan Amerika Serikat Salah satu misi utama JMSDF adalah dengan berpartisipasi dalam latihan bersama dengan negara lainnya.
Hingga saat ini JMSDF telah bekerjasama dengan beberapa negara seperti Australia.
Korea.
Cina dan lainnya.
Partisipasi JMSDF dalam pelatihan seperti pelatihan keamanan maritim atau pelatihan kerjasama Pola diplomasi maritim Jepang dianggap pasif disebabkan tidak aktifnya institusi dalam jangka waktu lama dan hanya bergerak ketika adanya tekanan dari pihak luar (Manicom, 2010:.
Tabel 2.
Pertukaran Pelatihan Keamanan dengan Negara lainnya yang diadakan oleh JMSDF Sumber : http://w.
Pertukaran Keamanan Jepang-Australia Partisipasi dalam kegiatan pelatihan kerjasama maritim multilateral di Kakadu, diadakan oleh Australia Pertukaran Keamanan Jepang-Korea Pelatihan keselamatan dan pencarian oleh Jepang dan Korea Pertukaran Keamanan Jepang-India Partisipasi dalam pelatihan bersama antara Jepang.
Amerika Serikat, dan India Partisipasi dalam latihan bersama multilateral di Malabar Pertukaran Keamanan Jepang-Cina Mutual visits oleh militer Jepang dan Cina Pertukaran Keamanan Jepang-Rusia Pelatihan keselamatan dan pencarian oleh Jepang dan Rusia Pertukaran Keamanan Jepang dengan negara- Partisipasi di pelatihan ARF lapangan untuk bencana (ARF negara Asia Timur disaster relief field training exercise.
yang diadakan di Filipina oleh Amerika Serikat dan Filipina Inisiasi lainnya untuk mencegah penyebaran Partisipasi di pelatihan maritim PSI (Proliferation Security besar dari senjata pemusnah massal Initiativ.
/ Inisiasi Penyebaran Keamanan yang diadakan di masing-masing negara anggota Partisipasi di pelatihan kerjasama multilateral WPNS di Singapura Partisipasi di pelatihan kerjasama multilateral yang diselenggarakan oleh Pakistan di Aman Jurnal Sosial Humaniora Vol.
No.
p-ISSN.
Bentuk diplomasi khusus adalah dengan adanya kerjasama dengan Amerika Serikat melalui The Japan-U.
S Security Arrangements.
Jepang membutuhkan sumber bahan mentah melalui impor sehingga jalur maritim harus mendapatkan Dalam hal ini.
JMSDF bekerjasama dengan militer laut Amerika Serikat dalam upaya mempertahankan kerjasama Jepang dengan Amerika Serikat.
Gambar 2.
Trayek Maritim Jepang Asahi Shimbun baru-baru ini mengomentari peran SDF bahwa AuThe SDF must serve in purely a defensive role like a Aushield,Ay while U.
forces, which have superior striking power, take the role of the AuspearAy, artinya SDF harus dapat menggunakan peran utamanya dalam pertahanan seperti AuperisaiAy ketika kekuatan Amerika Serikat yang memiliki tenaga menyerang lebih kuat, yaitu mengambil peran AutombakAy.
Dalam hal ini.
Jepang mengembangkan kebijakan diplomasi maritim bersama Amerika Serikat sebagai bentuk mempertahankan keamanan negara.
Diplomasi Maritim menurut penjelasan oleh media massa The Jakarta Post .
adalah salah satu bentuk manajemen dari hubungan internasional di laut dan sumber-sumber berhubungan dengan laut untuk mengatur hubungan internasional tersebut.
Melalui media besar tersebut.
Jepang terlihat memiliki hubungan khusus melalui SDF.
Hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dalam pertahanan keamanan saling melengkapi seperti perisai dan tombak.
Amerika Serikat adalah posisi garis depan karena memiliki kekuatan menyerang yang lebih banyak daripada Jepang sehingga SDF Jepang harus mampu untuk menjadi perisai baik Penerbit.
LPPM Unsada Tanggal.
8 Maret 2024 bagi Amerika Serikat.
Amerika Serikat memiliki strategi kemanan maritim Asia Pasifik dimana mereka membagi kekuatan maritim negara berdasarkan kekautan maritim masing-masing.
Melalui perbandingan kekuatan kapal perang pada tahun 2015 .
5 regional naval combatants compariso.
dan hukum maritim regional pada tahun 2015 .
5 regional maritime law enforcement compariso.
, posisi Jepang di kedua kekuatan maritim tersebut berada pada peringkat kedua setelah Cina di Asia Pasifik sehingga keberadaan Jepang patut diperhitungkan oleh Amerika Serikat beserta negara sekitar lainnya.
Dalam 2015 regional naval combatants comparison.
Cina memiliki 79 unit kapal perang laut besar, 107 unit kapal perang laut kecil, 53 unit amphibs, dan 64 unit kapal selam .
sedangkan Jepang memiliki 46 unit kapal perang laut besar, 0 unit kapal laut kecil, 3 unit amphibs, dan 18 unit kapal selam .
Kemudian berdasarkan 2015 regional maritime law enforcement comparison menurut Amerika Serikat.
Cina memiliki 95 unit kapal laut besar dan 110 unit kapal laut kecil sedangkan Jepang memiliki 53 unit kapal laut besar dan 25 unit kapal laut kecil (Asia Pacific Maritime Security Strategy, 2.
JMSDF secara rutin memperhatikan laut sekitar Jepang sehingga mereka harus siap apabila suatu saat terjadi ancaman mendadak.
Kerjasama bilateral Jepang dengan Amerika Serikat telah terbentuk sejak tahun 1951 melalui kerjasama keamanan Jepang dengan Amerika Serikat (Japan-U.
S Security Treat.
Revisi terbaru kerjasama bilateral ini kemudian di implementasikan pada tahun 1958 dan berlaku sampai 1972 yang ditandai dengan pengembalian pulau Okinawa kepada Jepang.
Pada tahun berjalan pula didirikan komite khusus kerjasama pertahanan Jepang dengan Amerika Serikat.
Kerjasama antara kedua negara ini semakin ketat ketika memasuki tahun 2001 dimana Amerika Serikat mendapatkan ancaman teroris sehingga aliansi Jepang dengan Amerika Serikat saling mengutamakan kepentingan aliansi bagi Amerika Serikat.
Aliansi kedua negara ini pun semakin erat pada tahun 2010 dimana kerjasama pertahanan telah terjalin selama 50 tahun lamanya.
Pada tahun 2015, komite keamanan kerjasama pertahanan Jepang dengan Amerika Serikat menerbitkan petunjuk baru kerjasama bilateral Jurnal Sosial Humaniora Vol.
No.
p-ISSN.
mereka sebagai upaya menciptakan lingkungan keamanan yang dinamis.
Untuk menjaga keamanan di Asia Pasifik maka aliansi Jepang dengan Amerika Serikat fokus dalam tiga bidang utama yang terdiri atas .
meningkatkan kerjasama dalam bantuan kemanusiaan, .
melanjutkan kerjasama dalam membentuk hubungan bilateral terutama di Asia Tenggara, dan .
memperluas hubungan trilateral dan multilateral terutama dengan rekan utama seperti Republik Korea dan Australia, dan juga ASEAN (Association of Southeast Asian Nation.
KESIMPULAN
Bentuk konstitusi Jepang berubah menjadi pasifisme setelah penyerahan tanpa syarat kepada sekutu dan konsep-konsep Barat mulai Artikel 9 membuat Jepang tidak dapat memiliki kekuatan militer namun diperbolehkan memiliki dan mengatur lembaga keamanan negara.
Self Defence Force (SDF) sendiri pada awalnya terbentuk sebagai upaya untuk pertahanan diri Jepang namun nyatanya mengembangkan potensi yang dimiliki.
Kerjasama pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat telah diberlakukan sejak tahun 1952 hingga saat ini sebagai penjaga perdamaian untuk Jepang dan kawasan Asia Pasifik serta mencegah timbulnya ancaman regional.
Diplomasi dalam bentuk kerjasama pelatihan dilakukan oleh JMSDF (Japan Maritime Self Defence Forc.
bersama negara lainnya seperti Korea.
Cina.
Rusia, dan negara-negara di kawasan Asia Timur, namun hubungan dekat dengan Amerika Serikat adalah dengan membentuk The Japan-U.
S Security Arrangements.
Menghadapi kekuatan ancaman nuklir Korea Utara.
Jepang berpikir untuk merevisi artikel 9 yang merupakan dasar dari konstitusi pasifis.
Hal tersebut menjadi perdebatan di domestik dan juga negara lainnya.
Hingga saat ini kerjasama antara JMSDF dengan negara lain adalah berkontribusi untuk keamanan REFERENSI