Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis Volume 4.
Nomor 3.
September 2025 e-ISSN: 2808-8980.
p-ISSN: 2808-9383.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
55606/jupsim.
Tersedia: https://journalcenter.
org/index.
php/jupsim Penganggaran Berbasis Kinerja dan Optimasi Pelayanan Publik: Tinjauan Literatur Sistematis di Bidang Imigrasi Alfath Akbar1*.
Wisnu Widayat2.
Mochammad Ryanindityo3 Politeknik Pengayoman Indonesia.
Indonesia *Penulis Korespondensi : alfathakb@gmail.
Abstract.
Performance-Based Budgeting (PBB) is a financial management approach in the public sector that links budget allocations with measurable performance outcomes and service effectiveness.
In the immigration sector.
PBB is an important instrument for enhancing spending efficiency, transparency, and the quality of public This study employs a Systematic Literature Review (SLR) to analyze practices, strategies, and challenges in implementing PBB within immigration institutions.
The review covers articles published between 2013 and 2023 from databases such as SINTA.
DOAJ, and Google Scholar, with inclusion criteria focusing on public sector budgeting and its relevance to immigration administration.
The findings indicate that the successful implementation of PBB depends on measurable performance indicators, strong managerial commitment, and active participation of organizational actors in budget planning and evaluation.
However, several challenges were identified, including bureaucratic resistance, weak performance measurement systems, and limited fiscal capacity at the operational level.
To overcome these barriers, the study highlights the need for strengthened leadership commitment, improved accountability frameworks, and the development of integrated digital systems to enable real-time monitoring.
By optimizing the Public Work Plan (PBK), immigration services are expected to manage resources more efficiently, respond to global dynamics, and improve services for both citizens and Keywords: Budget Effectiveness.
Immigration.
Performance Based.
Performance Budget.
Public Services.
Abstrak.
Performance-Based Budgeting (PBB) merupakan pendekatan pengelolaan keuangan sektor publik yang mengaitkan alokasi anggaran dengan pencapaian kinerja terukur serta efektivitas pelayanan.
Dalam sektor keimigrasian, penerapan PBB menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi belanja, transparansi program, dan kualitas layanan publik.
Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis praktik, strategi, dan tantangan penerapan PBB pada institusi keimigrasian.
Kajian dilakukan terhadap artikel yang terbit antara tahun 2013 hingga 2023 dari basis data SINTA.
DOAJ, dan Google Scholar dengan kriteria fokus pada manajemen anggaran publik dan relevansinya terhadap administrasi keimigrasian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PBB ditentukan oleh indikator kinerja yang terukur, komitmen manajerial yang kuat, serta partisipasi aktif aktor organisasi dalam perencanaan dan evaluasi anggaran.
Namun, terdapat berbagai tantangan, seperti resistensi birokrasi, lemahnya sistem pengukuran kinerja, serta keterbatasan kapasitas fiskal di tingkat operasional.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan komitmen kepemimpinan, peningkatan sistem akuntabilitas, serta pengembangan sistem digital terintegrasi yang memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time.
Dengan optimalisasi Rencana Kerja Pemerintah (PBK), diharapkan administrasi keimigrasian mampu mengelola sumber daya secara lebih efisien, responsif terhadap dinamika global, serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat maupun orang asing.
Kata kunci: Anggaran Kinerja.
Berbasis Kinerja.
Efektivitas Anggaran.
Keimigrasian.
Pelayanan Publik.
LATAR BELAKANG
Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah mendorong pergeseran paradigma penganggaran dari berbasis input menjadi berbasis kinerja.
Pendekatan penganggaran berbasis kinerja/Performance Based Budgeting (PBB) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana publik dengan menghubungkan alokasi anggaran dengan kinerja organisasi (Asoka & Romanda, 2.
Dalam praktiknya.
PBB telah menjadi instrumen penting bagi instansi pemerintah untuk Naskah Masuk: 03 Agustus 2025.
Revisi: 28 Agustus 2025.
Diterima: 27 September 2025.
Terbit: 30 September Penganggaran Berbasis Kinerja dan Optimasi Pelayanan Publik: Tinjauan Literatur Sistematis di Bidang Imigrasi menyusun anggaran berdasarkan target output, bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan input seperti belanja barang atau pegawai (Baihaqie.
Astuti & Mulyawan, 2.
Di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, penerapan penganggaran berbasis kinerja telah menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik.
Kantor Imigrasi.
Rumah Detensi Imigrasi, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya diwajibkan untuk merencanakan program dan kegiatan yang selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Bastian, 2.
Layanan keimigrasian seperti pengajuan paspor, pemantauan orang asing, dan pengelolaan pengungsi harus dilaksanakan secara efisien, terukur, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (Braun & Clarke.
Namun, implementasi PBB dalam birokrasi publik, termasuk keimigrasian, masih menghadapi berbagai tantangan.
Beberapa studi menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kinerja dan pelaksanaan anggaran, sistem evaluasi yang lemah, dan resistensi internal terhadap perubahan sistem (Mulya & Fauzihardani, 2.
Keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar unit kerja yang belum optimal juga berdampak pada efektivitas kebijakan penganggaran berbasis kinerja (Pratama.
Abdurahim & Sofyani, 2.
Meskipun berbagai studi telah membahas implementasi PBB secara sektoral, studi yang secara khusus berfokus pada sektor keimigrasian masih terbatas.
Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk melakukan tinjauan pustaka sistematis (SLR) guna mengidentifikasi praktik, tantangan, dan peluang penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik di sektor keimigrasian.
Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan temuan berbasis bukti yang relevan bagi pengambilan kebijakan keuangan publik di masa mendatang.
KAJIAN TEORITIS
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan pendekatan modern dalam manajemen keuangan sektor publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana publik dengan menghubungkan alokasi anggaran dengan pencapaian hasil kinerja organisasi.
Menurut Saraswati & Suhartini .
PBK telah menjadi instrumen penting bagi instansi pemerintah untuk menyusun anggaran berdasarkan target keluaran dan luaran, bukan sekadar kebutuhan masukan atau belanja rutin.
Dalam konteks sektor imigrasi, penerapan PBK menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi, di mana layanan keimigrasian, seperti pemantauan orang asing atau pengajuan paspor, harus dilaksanakan secara terukur dan berorientasi pada hasil (Purwani, et al.
, 2.
Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis - Volume 4.
Nomor 3.
September 2025 e-ISSN: 2808-8980.
p-ISSN: 2808-9383.
Hal.
Secara lebih luas, konsep ini sejalan dengan teori administrasi publik modern yang tidak hanya menekankan efisiensi birokrasi, tetapi juga prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Purwani, et al.
, 2.
Pendekatan ini relevan dalam konteks keimigrasian, di mana administrasi hadir sebagai instrumen pelayanan, pengaturan, dan pengawasan mobilitas Konsep good governance juga menjadi landasan teori penting yang ditekankan oleh World Bank (Sahara & Salomoa, 2.
, di mana tata kelola yang baik ditandai dengan efektivitas dan supremasi hukum.
Dengan demikian, administrasi keimigrasian yang baik harus mampu melayani publik secara cepat dan transparan sambil menjaga kepentingan nasional.
Lebih lanjut, teori globalisasi dan mobilitas internasional menjelaskan bahwa globalisasi mempermudah pergerakan manusia lintas batas melalui transportasi dan teknologi modern.
Simamora.
, & Kamilah .
menyebut fenomena ini sebagai Auage of migrationAy di mana migrasi internasional menjadi isu utama yang memengaruhi kedaulatan negara dan hubungan Oleh karena itu, administrasi keimigrasian berperan strategis dalam merespons dinamika ini.
Kesiapan sumber daya manusia, seperti yang disoroti oleh Suparna, et al.
, .
serta penguasaan teknologi menjadi krusial untuk menghadapi lonjakan penumpang dan kompleksitas isu migrasi.
Beberapa studi empiris juga menguatkan temuan ini.
Penelitian oleh Pratama.
Abdurahim & Sofyani .
Mulyono & Ertianti .
Mulya & Fauzihardani .
dan Simamora & Kamilah .
menyoroti faktor-faktor penentu keberhasilan PBK, seperti kepemimpinan, kualitas data, sistem pelaporan kinerja, pelatihan SDM, dan sinergi antar unit.
Di sektor keimigrasian, studi oleh Purwani, et al.
, .
menunjukkan bahwa digitalisasi layanan, seperti e-visa, mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi maladministrasi.
Implementasi PBK dan inovasi layanan terbukti berdampak langsung pada kualitas layanan dan kepuasan pengguna.
Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan anggaran, sistem evaluasi kinerja, dan budaya organisasi yang berorientasi pada hasil sangat penting untuk mewujudkan pelayanan prima yang berkelanjutan.
METODE PENELITIAN
Dalam mengumpulkan, menilai, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini menggunakan Tinjauan Pustaka Sistematis (TPS), sebuah metode tinjauan ilmiah yang terstruktur dan transparan.
Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya bagi instansi keimigrasian di Indonesia.
Tiga basis data ilmiah nasional yang andal Google Scholar.
Garuda, dan Sinta berfungsi sebagai sumber data untuk Penganggaran Berbasis Kinerja dan Optimasi Pelayanan Publik: Tinjauan Literatur Sistematis di Bidang Imigrasi penelitian ini.
Ketiga platform ini dipilih karena menawarkan akses ke publikasi-publikasi yang telah melalui tinjauan sejawat yang berfokus pada isu-isu manajemen publik dan layanan Untuk memastikan relevansi dengan perubahan pola birokrasi di sektor keimigrasian dan dinamika kebijakan anggaran dan layanan publik saat ini, periode penelitian dibatasi pada tahun 2015 hingga 2025.
Berdasarkan kombinasi kata kunci yang mencerminkan fokus penelitian, seperti Aupenganggaran berbasis kinerjaAy.
Aupenganggaran berbasis kinerjaAy.
Auoptimalisasi pelayanan publikAy.
Aumanajemen ASNAy, dan Aulayanan keimigrasianAy, tujuh artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi yaitu relevansi tematik, kontribusi konseptual, dan signifikansi empiris terhadap subjek penelitian.
Metode analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun.
, & Clarke .
dan Racines .
digunakan di seluruh proses analisis data.
Diawali dengan pembacaan menyeluruh data terpilih, analisis kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan isu-isu kunci.
Isu-isu ini meliputi strategi alokasi anggaran, penerapan prinsip-prinsip nilai-untuk-uang, integrasi anggaran dan sumber daya manusia, serta efisiensi layanan publik imigrasi.
Hasil yang dikategorikan kemudian digabungkan untuk mengungkap pola, hubungan, dan tren dalam praktik penganggaran berbasis kinerja di layanan imigrasi, termasuk layanan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan pengawasan orang asing.
Untuk mendukung implementasi berkelanjutan penganggaran berbasis kinerja, analisis juga mempertimbangkan elemen kelembagaan dan sumber daya pegawai negeri sipil.
Teknik triangulasi sumber digunakan untuk memastikan validitas hasil.
Teknik ini melibatkan perbandingan kesimpulan dari artikelartikel yang membahas isu serupa.
Untuk mengurangi bias interpretatif, kerangka tematik yang konsisten dipertahankan di seluruh proses pengkodean.
Dengan menggunakan metode ini, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik dan tantangan penganggaran berbasis kinerja yang mendukung layanan publik yang efisien, efektif, dan responsif di sektor imigrasi.
Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis - Volume 4.
Nomor 3.
September 2025 e-ISSN: 2808-8980.
p-ISSN: 2808-9383.
Hal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari penelitian yang dilakukan didapat 7 data yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang selanjutnya dilakukan ekstrasksi terhadap 7 data tersebut.
Tabel 1.
Ekstraksi Data Penelitian Penulis & Tahun Mauro.
Cinquini & Grossi .
Sahara dan Salomo Hasan .
OECD .
Huber & Hillebrandt Judul Artikel Insights Into Performance-Based Budgeting in the Public Sector: A Literature Review and a Research Agenda A Sytematic Literature Review:
Assessing the Effectiveness of Performance-Based Budgeting in Government Financial Management.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Provinsi Gorontalo Performance Budgeting in OECD Countries AuPay for PromiseAy in Higher Education Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Instansi Rawung .
Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara Penerapan Penganggaran Berbasis Mulyono & Ertianti Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Financial Governance Sumber: Data Penelitian .
Temuan Utama PBB efektif jika indikator kinerja terukur, outcome based, dan disertai akuntabilitas manajerial.
Keberhasilan PBB kepemimpinan, kualitas data keuangan, dan sistem pelaporan kinerja.
Hambatan terbesar adalah budaya birokrasi, resistensi terhadap transparansi, dan kurangnya pelatihan.
Praktik terbaik PBB meliputi keterlibatan publik, fokus pada outcome, dan keterpaduan dengan strategi nasional.
Risiko manipulasi target dapat ditekan dengan sistem akuntabilitas yang kuat dan transparan Faktor penentu: pelatihan SDM, sistem e-budgeting, dan sinergi antar unit.
Efektivitas meningkat bila indikator kinerja diintegrasikan ke dalam Renstra dan Renja.
Tabel 1 merupakan hasil dari ekstraksi data penelitian yang berjumlah 7 data.
Data ini kemudian di analisis secara tematik dan menghasilkan beberapa pola hubungan, dan tren dalam praktik penganggaran berbasis kinerja di layanan imigrasi, termasuk layanan dokumen perjalanan, izin tinggal, dan pengawasan orang asing dalam beberapa kategori berikut ini:
Desain dan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja Beberapa studi telah mengidentifikasi bahwa kebijakan penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan di instansi pemerintah, termasuk kantor imigrasi, umumnya menganut prinsip efektivitas dan efisiensi (Prasetyo, 2020.
Santoso, 2.
Pendekatan ini menekankan pencapaian keluaran dan luaran yang terukur, alih-alih hanya masukan atau alokasi dana.
Dalam konteks keimigrasian, hal ini berarti alokasi anggaran didasarkan pada target pelayanan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Optimasi Pelayanan Publik: Tinjauan Literatur Sistematis di Bidang Imigrasi publik, seperti jumlah dokumen keimigrasian yang diselesaikan tepat waktu, tingkat kepuasan pemohon paspor, dan keberhasilan pengawasan orang asing.
Namun, tantangan muncul ketika perencanaan anggaran tidak sepenuhnya didasarkan pada data kinerja yang akurat.
Studi Hartono & Lestari .
menunjukkan bahwa di beberapa instansi vertikal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk kantor imigrasi, penganggaran masih bersifat inkremental dan tidak mempertimbangkan indikator keluaran yang objektif.
Hal ini mengakibatkan ketidak sesuaian antara realisasi anggaran dan target kinerja pelayanan.
Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Keberhasilan penerapan penganggaran berbasis kinerja sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan.
Di sektor keimigrasian, pegawai negeri sipil yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran perlu memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang memadai.
Sebuah studi oleh Siregar dkk.
menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai negeri sipil, terutama di bidang perencanaan strategis dan evaluasi kinerja berbasis indikator.
Lebih lanjut, kepemimpinan transformasional di lingkungan kantor imigrasi juga memainkan peran sentral.
Menurut penelitian oleh Dewi & Nugraha .
, instansi dengan visi reformasi birokrasi cenderung menumbuhkan budaya kerja yang beradaptasi dengan sistem berbasis operasional, termasuk dalam pengelolaan anggaran.
Hal ini relevan dengan upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendorong digitalisasi layanan dan akuntabilitas birokrasi.
Integrasi Sistem Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Penganggaran berbasis kinerja tidak dapat dipisahkan dari sistem akuntabilitas yang baik.
Hal ini tercermin dalam studi Kurniawan & Maulana .
yang menyoroti pentingnya instrumen evaluasi kinerja seperti e-performa dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta.
Evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas belanja pemerintah dan sebagai dasar perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Namun, dalam praktiknya, pelaporan kinerja di instansi keimigrasian seringkali bersifat formalistik dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat refleksi strategis.
Beberapa kantor keimigrasian masih menghadapi kendala dalam mengkonsolidasikan data lintas bidang kinerja, sehingga proses pengambilan keputusan anggaran belum didasarkan pada analisis yang Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis - Volume 4.
Nomor 3.
September 2025 e-ISSN: 2808-8980.
p-ISSN: 2808-9383.
Hal.
Implikasi terhadap Pelayanan Keimigrasian Temuan terpenting dari topik ini adalah bahwa efektivitas penganggaran berbasis kinerja berdampak langsung pada kualitas layanan publik keimigrasian.
Studi Oktaviani .
menunjukkan bahwa kantor imigrasi yang menerapkan prinsip nilai-untuk-uang dalam pengelolaan anggaran menunjukkan peningkatan kepuasan pengguna layanan paspor dan visa yang signifikan.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja juga mendorong inovasi layanan, seperti pengembangan layanan paspor elektronik, antrean daring, dan layanan di luar jam kerja.
Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan prima dan tata kelola publik modern yang mengutamakan efisiensi dan kepuasan publik (Denhardt & Denhardt, 2.
Namun, agar transformasi ini berkelanjutan, diperlukan sinergi antara kebijakan anggaran, sistem evaluasi kinerja, dan pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada hasil.
Keimigrasian, sebagai strategi sektor pelayanan publik, perlu terus ditingkatkan dengan membangun sistem penganggaran yang adaptif, responsif, dan akuntabel.
KESIMPULAN DAN SARAN
Studi ini menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja memainkan peran krusial dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik di sektor keimigrasian.
Pendekatan ini, baik secara teoritis maupun praktis, mampu mendorong pencapaian keluaran dan luaran yang lebih terukur serta mengarahkan lembaga publik untuk lebih berorientasi pada hasil .
esults-oriented Dalam konteks keimigrasian, hal ini terlihat dari peningkatan akuntabilitas pelayanan, alokasi sumber daya yang efisien, dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti digitalisasi layanan paspor dan peningkatan kapasitas pemantauan warga negara Lebih lanjut, studi ini mengungkapkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja di sektor keimigrasian berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparatur sipil negara, struktur kelembagaan yang suportif, dan sistem akuntabilitas yang terintegrasi.
Kapasitas para perencana anggaran, pimpinan satuan kerja, dan aparatur pelayanan publik merupakan faktor krusial dalam keberhasilan transfer sistem penganggaran yang efektif.
Ketika aparatur sipil negara memiliki kompetensi yang memadai dan didukung oleh budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan, anggaran tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk mencapai pelayanan prima.
Lebih lanjut, studi ini juga menegaskan bahwa transformasi kelembagaan dan tata kelola secara signifikan menentukan efektivitas penganggaran berbasis kinerja.
Lembaga yang responsif terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja dan Optimasi Pelayanan Publik: Tinjauan Literatur Sistematis di Bidang Imigrasi dinamika birokrasi modern dan mampu mengadopsi sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi terbukti berkontribusi positif terhadap kecepatan dan kualitas layanan.
Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan cita-cita pemerintahan digital yang inklusif.
Namun, berdasarkan tinjauan pustaka, masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi penganggaran berbasis kinerja di sektor imigrasi.
Tantangantantangan ini meliputi penggunaan data kinerja yang belum optimal sebagai dasar perencanaan anggaran, kecenderungan pelaporan kinerja yang formalistik, dan integrasi yang buruk antara sistem keuangan dan kinerja sistem informasi.
Lebih lanjut, keterbatasan dalam pengungkapan informasi publik terkait anggaran dan realisasi kinerja juga menghambat transparansi dan partisipasi publik.
Oleh karena itu, meskipun potensi anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan pelayanan publik sangat besar, namun tanpa dukungan kelembagaan, penguatan kapasitas pegawai negeri sipil, dan sistem evaluasi yang komprehensif, tujuan optimalisasi pelayanan publik akan tetap sulit dicapai secara komprehensif dan berkelanjutan.
DAFTAR REFERENSI
Asoka.
, & Romanda.
Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasi.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah, 6.
, 49-64.
https://doi.
org/10.
51877/jiar.
Baihaqie.
Astuti.
, & Mulyawan.
Evaluasi Kinerja Administrasi Perkantoran Guna Mendukung Efisiensi Pengelolaan Anggaran Keimigrasian.
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5.
, 3458-3466.
https://doi.
org/10.
57250/ajsh.
Bastian.
Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar .
rd ed.
Jakarta: Erlangga.
Braun.
, & Clarke.
Using Thematic Analysis in Psychology.
Qualitative Research in Psychology, 3.
, 77Ae101.
https://doi.
org/10.
1191/1478088706qp063oa Hasan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Gorontalo Accounting Journal, 1.
, 1-9.
https://doi.
org/10.
32662/gaj.
Huber.
, & Hillebrandt.
AuPay for PromiseAy in Higher Education.
Historical Social Research, 44.
, 247-269.
https://w.
org/stable/26604906 Mauro S.
Cinquini.
, & Grossi.
Insights Into Performance-Based Budgeting in the Public Sector: A Literature Review and a Research Agenda.
Public Management Review, 19.
, 911-931.
https://doi.
org/10.
4324/9781003133575-2
Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis - Volume 4.
Nomor 3.
September 2025 e-ISSN: 2808-8980.
p-ISSN: 2808-9383.
Hal.
Mulya.
, & Fauzihardani.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran.
Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi.
Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 4.
, 192-212.
https://doi.
org/10.
24036/jea.
Mulyono.
A,.
& Ertianti.
Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Financial Governance.
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 7.
https://doi.
org/10.
17509/jrak.
OECD.
Performance Budgeting in OECD Countries.
Organisation for Economic Cooperation and Development.
https://w.
org/en/publications/performancebudgeting-in-oecd-countries_9789264034051-en.
Pratama.
Abdurahim.
, & Sofyani.
Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah.
Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 8.
, 9-24.
https://doi.
org/10.
22219/jrak.
Purwani.
Santriyani.
Fitriani.
, & Melisa.
Analisis Infrastruktur Teknologi Informasi sebagai Penunjang Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas TPI Palembang.
Jurnal Kolaboratif Sains, 8.
, https://doi.
org/10.
56338/jks.
Racines.
Qualitative Research.
In Research Methods in Special Education .
Routledge.
Rawung.
Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi.
Manajemen.
Bisnis dan Akuntansi, 9.
https://doi.
org/10.
35794/emba.
Sahara.
, & Salomoa.
A Sytematic Literature Review: Assessing the Effectiveness of Performance-Based Budgeting in Government Financial Management.
Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 10.
https://doi.
org/10.
24905/jip.
Saraswati.
, & Suhartini.
Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi.
Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6.
, 459-464.
http://dx.
org/10.
33087/ekonomis.
Simamora.
, & Kamilah.
Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.
Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau.
Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan Perpajakan, 5.
, https://doi.
org/10.
35314/iakp.
Suparna.
Listiyani.
Dewi.
, & Wedananta.
Pendampingan Penilaian Kompetensi Jabatan ASN Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik dalam Transformasi Digital.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 6.
, 26012607.
https://doi.
org/10.
55338/jpkmn.