Manajemen Penganggaran Universal Health Coverage Untuk Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Bengkulu Utara Dodi Hardinata .
Silke Sachanovrissa .
Lovitta Serlianti 3 1,2,.
Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1 hardinata29@gmail.
2 silkesacha05665@gmail.
3 Lovitta58@gmail.
ARTICLE HISTORY
Received .
September 2.
Revised .
Januari 2.
Accepted .
Januari 2.
KEYWORDS Universal Health Coverage.
Jaminan Kesehatan Nasional.
This is an open access article under the CCAeBY-SA license ABSTRAK Pada tahun 2023.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara hanya mampu membiayai program Universal Health Coverage selama 2 .
Meskipun terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk tahun 2024 yang menjadi 10 .
bulan pembiayaan, namun pada tahun 2025 justru mengalami penurunan dengan 9 .
bulan pembiayaan.
Solusi untuk permasalahan inkonsistensi penganggaran program Universal Health Coverage selama 1 (Sat.
Tahun Anggaran adalah memberikan pendampingan pengintegrasian kebutuhan program Universal Health Coverage kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah metode pendampingan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Hasil dari pendampingan melalui program pengabdian pada masyarakat adalah penganggaran program Universal Health Coverage pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 mencakup 1 .
Tahun Anggaran.
ABSTRACT
In 2023, the North Bengkulu Regency Government was only able to finance the Universal Health Coverage programme for two months.
Although there was an increase in the budget allocation for 2024 to ten months of financing, in 2025 there was a decrease to nine months of financing.
The solution to the problem of inconsistency in budgeting for the Universal Health Coverage programme during the one-year budget period is to provide assistance in integrating the needs of the Universal Health Coverage programme into regional development planning documents and the stages of preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget.
The community service method used is to assist the Regional Government Budget Team in the process of preparing the Medium-Term Development Plan.
Regional Government Work Plan, and Regional Revenue and Expenditure Budget documents.
The result of the assistance through the community service programme is that the budgeting for the Universal Health Coverage programme in the 2026 Fiscal Year Regional Revenue and Expenditure Budget covers one .
fiscal year.
PENDAHULUAN
Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan sejak dimulainya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014.
Menurut Thabrany dan Setiawan .
, meskipun telah mencapai berbagai kemajuan signifikan, implementasi Universal Health Coverage di tingkat daerah masih menghadapi tantangan berkelanjutan, terutama dalam aspek pembiayaan dan kepesertaan.
Pentingnya aspek pembiayaan dan kepesertaan, sejalan dengan temuan peneliti sebelumnya yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan anggaran daerah dan kompleksitas koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama dalam implementasi Universal Health Coverage di berbagai daerah di Indonesia.
Kondisi yang terjadi di Provinsi Bengkulu menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023, kabupaten/kota yang paling akhir merealisasikan Universal Health Coverage bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara per 16 November 2023, kabupaten ini menempati posisi terakhir dalam hal kepesertaan dari 9 .
kabupaten/kota se-provinsi Bengkulu.
Kondisi ini semakin diperburuk dengan keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah yang fluktuatif yang menyebabkan kepatuhan bayar untuk mengikuti program Universal Health Coverage (UHC) diangka kritis .
aitu cakupan dibawah 80%).
Pada tahun 2023.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara hanya mampu membiayai program Universal Health Coverage (UHC) selama 2 .
Meskipun terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk tahun 2024 yang menjadi 10 .
bulan pembiayaan, namun pada tahun 2025 justru mengalami penurunan dengan 9 .
bulan pembiayaan.
Peningkatan kebutuhan sumber pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) dari data Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah daerah dengan jumlah 49.
566 jiwa (BPJS Kesehatan Bengkulu.
Desember 2.
meningkat 233 jiwa atau meningkat sebesar 5,3% (BPJS Kesehatan Bengkulu.
Desember 2.
Peningkatan kuantitas penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah daerah dari setiap tahunnya menjadi penyebab meningkatnya sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pola pembiayaan yang belum konsisten ini mencerminkan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan program Universal Health Coverage (UHC) di tingkat daerah.
Data target capaian cakupan Universal Health Coverage (UHC) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) Jurnal Dehasen Untuk Negeri.
Vol.
5 No.
1 Januari 2026 page: 59 Ae 62 | 59 adalah sebesar 98,6% (RPJMN, 2025-2.
, realisasi capaian per April 2025 untuk Provinsi Bengkulu adalah sebesar 99,87% (BPJS Kesehatan KC Bengkulu, 2.
sedangkan realisasi capaian per April 2025 untuk Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 99,10% (BPJS Kesehatan KC Bengkulu, 2.
Sebagaimana dikemukakan oleh Widiastuti et al.
, ketidakstabilan pembiayaan program kesehatan di tingkat daerah dapat berdampak signifikan terhadap kualitas layanan dan tingkat kepercayaan masyarakat.
Fenomena ini, diperkuat oleh penelitian lainnya yang menemukan bahwa konsistensi pembiayaan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-KIS di tingkat kabupaten/kota.
Ketidakpastian dalam alokasi anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) di daerah, dari tahun ke tahun menyebabkan impact yang kurang baik terhadap keberlangsung program.
Tendensi implementasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang belum stabil, menyulitkan perencanaan program jangka panjang, pengadaan layanan, dan pembayaran kepada fasilitas kesehatan.
Daerah yang terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat tanpa memiliki sumber pendanaan yang kuat dan mandiri, fluktuasi anggaran pusat dapat langsung berdampak pada kelangsungan program Universal Health Coverage (UHC) di daerah.
Pada kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya tahun 2024, tidak sampai pada tahapan pendampingan kebutuhan penganggaran target capaian program Universal Health Coverage (UHC) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena waktu yang terbatas dan tidak Pada pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2025, merupakan kelanjutan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat komprehensif dengan rentang waktu yang mencukupi sampai dengan tahapan kesepakatan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
Pada kasus inskosistensi penganggaran program prioritas nasional yang ada di daerah, solusi yang dapat digunakan adalah formulasi integrasi kebutuhan penganggaran Universal Health Coverage (UHC) dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek serta kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
METODE
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan.
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Kegiatan di ikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Waktu dilakukan 2 bulan pada 1 Agustus - 2 Oktober 2025.
Kegiatan ini diajukan beberapa tahap yaitu:
Identifikasi Masalah Pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengidentifikasi masalah.
Menggunakan metode deskriptif kualitatif/pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan.
Riset dan Inovasi Daerah.
Analisis Kebutuhan Tahap selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan.
Pada tahap ini, akan mendapatkan apa yang dibutukan media pendukung yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan prioritas jaminan kesehatan nasional dengan skema program Universal Health Coverage (UHC).
Badan Perencanaan Pembangunan.
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara akan dapat merumuskan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Metode pelaksanaan pengabdian ini secara garis besar menggunakan konsep penguatan tim anggaran pemerintah daerah dan tim penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dimana metode yang dilakukan dalam penyampaian konsep intervensi secara terstruktur dengan mengintegrasikan program Universal Health Coverage (UHC) pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, diskusi dan tanya jawab bersama.
Evaluasi Selama proses dan setelah kegiatan dilakukan, penilaian dilakukan untuk menilai efektivitasnya pendampingan tim anggaran pemerintah daerah dan tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan untuk melakukan skoring prioritas anggaran mulai dari anggaran pelayanan dasar yang bersifat krusial 60 | Dodi Hardinata.
Silke Sachanovrissa.
Lovitta Serlianti .
Manajemen Penganggaran Universal Health Coverage .
pada daftar urut pertama yaitu pembiiayaan program Universal Health Coverage (UHC) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Selain itu, kegiatan evaluasi ini juga mengevaluasi hasil kegiatan pengabdian yang ditujukan untuk perbaikan sistem prioritas utama dalam pembangunan kedepannya.
Sebagai penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ini merupakan salah satu kegiatan yang memberikan manfaat baik kepada Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara secara menyeluruh.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Aktivitas Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan.
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Adapun sesi pelaksanaan meliputi :
Pada sesi pertama, tim pelaksana pengabdian memperkenalkan tentang pentingnya program strategis nasional berupa Jaminan Kesehatan Nasional dengan skema program Universal Health Coverage (UHC) untuk level kabupaten.
Program dimaksud merupakan program unggulan yang dapat menjamin kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan Kesehatan gratis.
Secara regulasi tim pelaksana pengabdian menjelaskan langkah-langkah strategis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dengan tujuan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
Tim pelaksana pengabdian menjelaskan ketentuan pada lampiran I.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, lampiran ini berisi narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang memuat detail mengenai arah dan target pembangunan kesehatan, termasuk Universal Health Coverage.
Terintegrasinya Universal Health Coverage dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 merupakan salah satu indikasi keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelanayan kesehatan di Indonesia yang lebih baik dan merata.
Pada sesi kedua, pengabdian masyarakat melakukan pendampingan dalam tahapan proses penyusunan program prioritas daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dalam tahapan teknoktarik dan penyusunan program prioritas daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dalam tahapan proses teknoktatik.
Penyelesaian Masalah Dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim anggaran pemerintah daerah dan tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan dapat didampingi dalam menyusun skema prioritas utama kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang menempatkan kebutuhan anggaran prioritas pada belanja program program Universal Health Coverage (UHC) terlebih dahulu.
Selanjutnya tim pengabdian masyarakat memastikan dalam dokumen teknokratik rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah telah mengindikatifkan jenis belanja jaminan kesehatan masyarakat untuk skema Universal Health Coverage (UHC) pada kurun waktu 5 .
tahun dan kurun waktu jangka Tahap penting lainnya pada saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tim pengabdian kembali memberikan pendampingan dalam penyusunan kertas kerja prioritas dalam penyusunan kebijakan proritas anggaran bidang kesehatan.
Hasil dari penyelesaian masalah, program Universal Health Coverage (UHC) dalam APBD Tahun Anggaran 2026 telah akomodir 100% pemenuhan program/kegiatannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
Gambar 1.
Pendampingan Penyusunan Program Prioritas Universal Health Coverage (UHC) dalam Skema Integrasi Dengan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Jurnal Dehasen Untuk Negeri.
Vol.
5 No.
1 Januari 2026 page: 59 Ae 62 | 61 Gambar 2.
Pendampingan Penyusunan Program Prioritas Universal Health Coverage (UHC) dalam Skema Integrasi Dengan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberi kesimpulan akan adanya pola desain tertentu untuk pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran berbasis prioritas utama yang sejalan dengan prioritas program strategis nasional dan program strategis pemerintah Provinsi Bengkulu yang lebih konsisten dalam hal memberikan cakupan pelayanan dasar bidang kesehatan terutama pada kapasitas keikutsertaan masyarakat secara menyeluruh pada program Universal Health Coverage (UHC).
Saran untuk perbaikan kedepan, bahwa program Universal Health Coverage (UHC) seharusnya masuk bagian dana transfer ke daerah yang dihitung berdasarkan kapasitas fiskal jumlah penduduk untuk menjamin setiap warga negara Indonesia mendapat jaminan kesehatan nasional yang layak dan mudah dijangkau.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Yayasan Dehasen Bengkulu.
LPPM Universitas Dehasen Bengkulu.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu.
Ketua Program Studi Manajemen.
Keluarga besar Badan Perencanaan Pembangunan.
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
DAFTAR PUSTAKA