HAKIM
LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer Vol.
4 No.
2 Mei 2026.
Hal.
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial E-ISSN: 2987-7539.
P-ISSN: 2987-6737
https://journal.
id/index.
php/Hakim Perbandingan Perjanjian Batal Demi Hukum dan Perjanjian Dapat Dibatalkan dalam Sistem Hukum Indonesia Wendi Rehan Situmorang*1.
FredySyah Putra2.
Gracelino Prasetyo Nainggolan3.
Mario Purba4.
Jogi Situmorang
Siringoringo5
1, 2, 3, 4, 5
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Negeri Medan.
Medan.
Indonesia E-mail: wendisitumorang225@gmail.
fredysyahputra414@gmail.
gracelinopnainggolan@gmail.
05@gmail.
jogisitumorang43@gmail.
Article Info Keywords:
Void agreement Voidable agreement Indonesian business law Contract validity KUH Perdata Abstract Contract law sits at the heart of commercial life, yet questions about what makes an agreement legally valid or invalid remain a persistent source of confusion in Indonesian legal practice.
This study investigates the conceptual and practical distinction between two categories of defective agreements under Indonesian law: void agreements .
erjanjian batal demi huku.
and voidable agreements .
erjanjian dapat dibatalka.
Employing a normative legal research design grounded in systematic literature review, the study draws on primary sources including the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdat.
, relevant statutes, and Supreme Court decisions, along with five years of secondary materials such as legal textbooks, peer-reviewed journals, and scholarly commentaries.
Analysis shows that void agreements fail to satisfy the objective validity requirements of Article 1320.
of the Civil Code, rendering them non-existent from the outset and incapable of producing any legal rights or duties.
Their nullity is automatic and absolute, requiring no court action and admitting no cure through subsequent ratification.
Voidable agreements, by contrast, breach only the subjective requirements of Article 1320.
free consent and legal capacity and therefore remain valid and enforceable unless and until a competent party successfully petitions for annulment within the five-year period prescribed by Article 1454.
The study also uncovers a troubling inconsistency in lower court rulings that conflate these two distinct concepts, a finding that points to the need for clearer legislative language and stronger judicial guidance.
These results carry direct relevance for contract drafting, litigation strategy, and business law education, and the analytical framework offered here is intended as a practical tool for legal educators, practitioners, and commercial actors operating under Indonesian law.
DOI: https://doi.
org/10.
51903/7tjedx48 Submitted: March 2026.
Reviewed: April 2026.
Accepted: May 2026
*Corresponding Author
PENDAHULUAN
Perjanjian Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian hadir dalam berbagai bentuk: dari transaksi jual beli di pasar hingga kontrak senilai miliaran rupiah yang melibatkan korporasi lintas negara.
Meskipun tampak berbeda dalam skala dan kompleksitasnya, semua perjanjian itu bertumpu pada satu fondasi yang sama, yakni kepastian bahwa ikatan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak benar-benar sah dan dapat ditegakkan.
Tanpa kepastian ini, seluruh arsitektur transaksi bisnis modern akan Perjanjian Batal Demi Hukum.
kehilangan pijakannya.
Di Indonesia, hukum perjanjian diatur terutama dalam Buku i KUH Perdata yang berasal dari tradisi Burgerlijk Wetboek Belanda.
Pasal 1320 KUH Perdata menjadi jantung dari kerangka normatif ini dengan menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dinyatakan sah: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum mereka, objek perjanjian yang tertentu, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan (Nurdiansyah et al.
, 2.
Ketika satu atau lebih syarat ini tidak terpenuhi, muncul pertanyaan yang jawabannya jauh lebih rumit dari yang terlihat: apakah perjanjian itu gugur secara otomatis, atau masih berlaku sampai seseorang mempersoalkannya di pengadilan? Data menunjukkan bahwa persoalan keabsahan perjanjian bukan sekadar perdebatan akademis.
Mahkamah Agung RI melaporkan bahwa jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan negeri di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022 melampaui angka 500.
000 kasus, dan sebagian di antaranya menyangkut sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian (Mahkamah Agung RI, 2.
sisi lain, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 4,89% pada tahun 2023 mencerminkan betapa intensifnya frekuensi perjanjian bisnis yang terjadi setiap harinya di negeri ini (BPS, 2.
Dua angka itu bersama-sama menggambarkan paradoks yang nyata: volume transaksi yang terus membesar, sementara sengketa keabsahan perjanjian juga tidak surut.
Dalam praktik, para pihak, advokat, bahkan sebagian hakim kerap terjebak pada kebingungan yang sama: apakah perjanjian yang mereka hadapi tergolong batal demi hukum .
ietig van rechtsweg.
, yang berarti tidak pernah ada secara hukum sejak semula, ataukah hanya dapat dibatalkan .
, yang berarti masih berlaku sampai ada yang mempersoalkannya secara formal.
Kebingungan ini bukan tanpa konsekuensi: pilihan kategori yang keliru dapat mengubah seluruh peta strategi hukum, menentukan siapa yang bisa menggugat, dan memutuskan apakah ada hak yang masih bisa diselamatkan.
Beberapa peneliti telah memberi perhatian pada topik ini dari sudut pandang yang berbeda-beda.
Hernoko .
menyoroti asas proporsionalitas dalam kontrak komersial dan secara sepintas menyentuh perbedaan antara kebatalan mutlak dan pembatalan relatif, namun fokus utamanya lebih pada keseimbangan kontraktual daripada analisis komparatif kedua konsep tersebut.
Miru dan Sutarman .
memberikan penjelasan normatif yang rinci atas pasal-pasal KUH Perdata, tetapi pendekatannya lebih bersifat komentar pasal per pasal ketimbang kajian yang mengintegrasikan perspektif doktrin, yurisprudensi, dan implikasi bisnis sekaligus.
Khairandy .
memperluas cakrawala diskusi melalui pendekatan perbandingan hukum, meski tidak secara eksplisit mengkaji perbedaan praktis antara kedua konsep dalam konteks transaksi komersial Indonesia.
Simamora .
mencatat adanya inkonsistensi terminologi dalam putusan pengadilan, tetapi kajiannya terbatas pada ranah kontrak pengadaan Dari pemetaan literatur tersebut, celah penelitian yang teridentifikasi cukup jelas: belum ada kajian yang secara khusus dan menyeluruh membahas kedua konsep ini secara komparatif dalam konteks hukum bisnis Indonesia, dengan mengintegrasikan analisis normatif, penelusuran yurisprudensi, dan implikasi W.
Situmorang et al.
praktisnya bagi pelaku usaha dalam satu kerangka analisis yang kohesif.
Bertolak dari celah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mencapai empat tujuan: pertama, menganalisis konstruksi normatif perjanjian batal demi hukum dalam sistem hukum Indonesia.
kedua, menganalisis konstruksi normatif perjanjian yang dapat dibatalkan.
ketiga, memetakan persamaan dan perbedaan mendasar antara keduanya berdasarkan doktrin dan yurisprudensi.
dan keempat, mengkaji implikasi praktis pembedaan itu bagi para pelaku bisnis, praktisi hukum, dan pendidikan hukum bisnis Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga lensa analisis doktrin hukum, norma perundang-undangan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung ke dalam satu kerangka integratif yang secara khusus berorientasi pada kebutuhan hukum bisnis.
Berbeda dengan kajian yang ada, penelitian ini menghadirkan matriks perbandingan sepuluh aspek hukum yang disertai ilustrasi kasus konkret, sehingga hasilnya tidak hanya bernilai teoritis tetapi juga langsung dapat digunakan sebagai panduan Dari sudut pedagogis, penelitian ini diharapkan memperkaya bahan ajar mata kuliah hukum bisnis dengan kerangka analitis yang terstruktur dan mudah dipahami.
II.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif .
ormative legal researc.
dengan basis studi kepustakaan .
ibrary researc.
Pilihan metodologi ini bukan tanpa alasan: ketika objek yang dikaji adalah norma hukum positif baik yang tertuang dalam undang-undang, tumbuh dalam doktrin, maupun tercermin dalam putusan hakim, maka pendekatan yang paling tepat adalah mendekatinya melalui bahan-bahan hukum itu sendiri, bukan melalui data lapangan (Soekanto & Mamudji, 2.
Desain Penelitian Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi.
Pertama, pendekatan perundangundangan .
tatute approac.
yang menempatkan teks hukum positif, terutama KUH Perdata, sebagai titik tolak analisis.
Kedua, pendekatan konseptual .
onceptual approac.
menelusuri bagaimana doktrin dan teori hukum perjanjian membangun makna di balik teks normatif tersebut.
Ketiga, pendekatan kasus .
ase approac.
yang terbatas pada putusan-putusan pilihan Mahkamah Agung RI sebagai cermin bagaimana norma itu diterapkan dalam kenyataan peradilan.
Sumber Bahan Hukum Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUH Perdata (Staatsblad 1847 No.
Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dua putusan Mahkamah Agung yang relevan, yaitu Putusan MA No.
1572 K/Pdt/2015 dan Putusan MA No.
3641 K/Pdt/2001.
Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum perjanjian dan hukum bisnis, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, tesis dan disertasi, serta pendapat para ahli hukum terkemuka.
Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk klarifikasi terminologi teknis.
Prosedur Pengumpulan Data HAKIM Ae Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.
Vol.
4 No.
1 Mei 2026 Perjanjian Batal Demi Hukum.
Penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui beberapa kanal: Google Scholar.
Garuda (Garba Rujukan Digita.
, portal resmi Mahkamah Agung RI .
, dan Hein Online.
Kata kunci yang digunakan mencakup frasa dalam bahasa Indonesia dan Belanda, seperti "perjanjian batal demi hukum", "nietig van rechtswege", "perjanjian dapat dibatalkan", "vernietigbaar", dan "syarat sah perjanjian".
Bahan yang terpilih memenuhi tiga kriteria: relevansi dengan topik, otoritas sumber, dan kemutakhiran dengan pengecualian diberlakukan untuk sumber primer dan literatur klasik yang dianggap tetap otoritatif meski telah melampaui 15 tahun.
Prosedur Analisis Data Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tiga jenis interpretasi hukum.
Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna literal teks normatif.
Interpretasi sistematis menempatkan tiap pasal dalam hubungannya dengan pasal-pasal lain dalam satu sistem hukum yang koheren.
Interpretasi teleologis berusaha menangkap tujuan dan semangat yang ingin diwujudkan pembentuk undangundang.
Sintesis dari ketiga interpretasi ini kemudian disajikan dalam format deskriptif-analitis yang disertai matriks perbandingan untuk mempermudah pemahaman lintas aspek.
HASIL DAN DISKUSI
Hasil Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan menghasilkan gambaran yang cukup jelas tentang dua konstruksi hukum yang berbeda dalam menentukan nasib sebuah perjanjian yang cacat.
Temuan-temuan ini disajikan berdasarkan urutan logis: dimulai dari perjanjian batal demi hukum, dilanjutkan dengan perjanjian yang dapat dibatalkan, dan diakhiri dengan tabel perbandingan Perjanjian Batal Demi Hukum (Nietig van Recthsweg.
Bayangkan sebuah bangunan yang didirikan di atas tanah yang sejak awal tidak memiliki landasan hukum sama sekali.
Tidak peduli seberapa megah bangunan itu, ia tidak bisa dianggap ada secara legal.
Analogi inilah yang paling tepat menggambarkan perjanjian batal demi hukum: sebuah perjanjian yang dianggap tidak pernah ada .
ever existe.
sejak saat pertama kali "dibuat.
" Kondisi ini terjadi ketika syarat-syarat yang bersifat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni ayat .
tentang hal tertentu dan ayat .
tentang sebab yang halal, tidak terpenuhi (Subekti, 2.
Sifat objektif dari kedua syarat ini bukan sekadar label teknis.
Ia mencerminkan nilai yang ingin dilindungi: kepentingan umum dan ketertiban dalam tata hukum.
Ketika objek perjanjian tidak jelas atau tidak dapat ditentukan, tidak ada yang bisa dituntut atau dilindungi.
Dan ketika tujuan sebuah perjanjian bertentangan dengan undangundang atau kesusilaan umum, misalnya jual beli narkotika atau kontrak untuk melakukan kejahatan, hukum tidak mungkin memberikan perlindungan kepada pihak mana pun yang terlibat.
Di sinilah letak alasan mengapa pelanggaran syarat objektif berakibat pada kebatalan yang mutlak, permanen, dan tidak dapat disembuhkan oleh tindakan apa pun setelahnya (Hernoko, 2.
Situmorang et al.
Ketentuan normatif yang menopang konsep ini tersebar di beberapa pasal.
Pasal 1335 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang tidak memiliki sebab, atau yang dibangun di atas sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum apapun.
Pasal 1337 mempertegas bahwa sebuah sebab dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Sementara itu.
Pasal 1332 membatasi objek perjanjian hanya pada hal-hal yang dapat diperdagangkan secara hukum.
Bersama-sama, pasal-pasal ini membentuk pagar yang tidak boleh dilanggar dan siapapun yang melanggarnya tidak akan mendapat perlindungan hukum.
Konsekuensi dari pelanggaran pagar ini bersifat menyeluruh.
Tidak ada hak atau kewajiban yang lahir dari perjanjian semacam ini.
Kebatalannya berlaku otomatis tanpa perlu dipersoalkan di pengadilan .
pso jur.
Siapapun yang berkepentingan, termasuk pihak ketiga, boleh menginvokasi kebatalan itu.
Dan yang paling khas: ratifikasi atau konfirmasi oleh para pihak tidak dapat memperbaiki keadaan (Miru & Sutarman, 2.
Apabila salah satu pihak sudah terlanjur memenuhi prestasi berdasarkan perjanjian yang ternyata batal demi hukum, jalur pemulihan yang tersedia bukan kontrak, karena kontrak itu tidak ada, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdat.
atau tuntutan pengayaan tanpa hak .
ngerechtvaardigde verrijkin.
Perjanjian yang Dapat Dibatalkan (Vernietigbaa.
Berbeda dari perjanjian batal demi hukum yang lahir mati, perjanjian yang dapat dibatalkan lahir dalam kondisi "sakit", cacat namun hidup.
Ia tetap berlaku, tetap mengikat, dan tetap bisa dituntut pelaksanaannya, sampai seseorang yang memiliki hak untuk itu datang ke pengadilan dan meminta Kondisi ini terjadi ketika syarat-syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ayat .
tentang kesepakatan bebas dan ayat .
tentang kecakapan hukum, ternyata tidak terpenuhi sepenuhnya (Salim H.
, 2.
Disebut "subjektif" karena syarat-syarat ini menyangkut kondisi personal para pihak, bukan substansi isi perjanjian.
Artinya, kepentingan yang dilindungi di sini bersifat privat, bukan publik, dan itulah mengapa hak untuk mempersoalkannya juga bersifat privat: hanya pihak yang kepentingannya terlanggar yang boleh menggunakannya (Budiono, 2.
KUH Perdata mengatur tiga bentuk cacat kehendak yang dapat menjadi dasar pembatalan.
Pertama, kekhilafan .
sebagaimana diatur dalam Pasal 1322: terjadi ketika seseorang salah sangka mengenai hakikat barang yang diperjanjikan atau mengenai identitas pihak lain.
Kedua, paksaan .
berdasarkan Pasal 1323-1327: mencakup segala bentuk ancaman atau tekanan yang menyebabkan seseorang menandatangani perjanjian yang sejatinya tidak ia kehendaki.
Ketiga, penipuan .
menurut Pasal 1328: terjadi ketika salah satu pihak sengaja menggunakan tipu muslihat sehingga pihak lain terdorong masuk ke dalam perjanjian yang tidak akan ia lakukan seandainya mengetahui kenyataan yang sebenarnya (Prodjodikoro, 2.
Selain cacat kehendak, ketidakcakapan hukum juga membuka pintu pembatalan.
Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan termasuk golongan yang tidak cakap membuat perjanjian.
Pembatalan atas dasar ini dapat dimohonkan HAKIM Ae Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.
Vol.
4 No.
1 Mei 2026 Perjanjian Batal Demi Hukum.
oleh pihak yang bersangkutan, wali, atau pengampunya (Pasal 1446 KUH Perdat.
Namun, hak ini tidak abadi: Pasal 1454 KUH Perdata memberi batas waktu lima tahun sejak cacat itu dapat diketahui atau sejak perjanjian mulai berlaku.
Lewat dari batas itu, perjanjian dianggap telah "sembuh" dan tidak dapat lagi dipersoalkan (Khairandy, 2.
Matriks Perbandingan Komprehensif Tabel 1 menyajikan perbandingan antara perjanjian batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dibatalkan dari sepuluh aspek hukum yang paling relevan.
Tabel ini dirumuskan berdasarkan sintesis analisis normatif terhadap KUH Perdata dan doktrin hukum yang berkembang, dan dimaksudkan sebagai alat bantu praktis bagi pembaca untuk memahami pembedaan keduanya secara sekaligus.
Tabel 1.
Matriks Perbandingan Perjanjian Batal Demi Hukum Dan Perjanjian Dapat Dibatalkan Aspek Batal Demi Hukum (Nieti.
Dapat Dibatalkan (Vernietigbaa.
Syarat yang Syarat objektif: adanya hal tertentu dan sebab yang halal (Ps.
1320 ayat 3 & 4 KUH Perdat.
Syarat subjektif: kesepakatan bebas dan kecakapan hukum para pihak (Ps.
ayat 1 & 2 KUH Perdat.
Padanan istilah Belanda Nietig van rechtswege Vernietigbaar Kondisi hukum Dianggap tidak pernah ada sejak saat dibuat .
pso jur.
Tetap sah dan mengikat sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya Mekanisme Berlaku otomatis.
tidak diperlukan gugatan ke pengadilan Harus dimohonkan melalui gugatan oleh pihak yang berwenang Siapa yang dapat Setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum, termasuk pihak ketiga Hanya pihak yang kepentingan personalnya terlanggar .
ifat relati.
Dasar hukum pokok Pasal 1335, 1337, dan 1339 KUH Perdata Pasal 1321Ae1328, 1446, serta 1449Ae1454 KUH Perdata Batas waktu Tidak ada daluwarsa.
kebatalan bersifat Daluwarsa 5 tahun sejak cacat kehendak diketahui (Pasal 1454 KUH Perdat.
Akibat hukum Tidak ada hak dan kewajiban yang lahir sama sekali Hak dan kewajiban gugur setelah putusan pembatalan berkekuatan hukum tetap Kemungkinan Tidak dapat disembuhkan atau dikonfirmasi oleh tindakan apapun Dapat diratifikasi atau dikonfirmasi oleh pihak yang semula berwenang Ilustrasi kasus Perjanjian jual beli narkotika.
yang tidak memiliki objek yang jelas Perjanjian yang ditandatangani anak di bawah umur.
kontrak yang dibuat di bawah paksaan atau penipuan Tabel 1 memperlihatkan bahwa perbedaan antara kedua konsep ini bukan sekadar soal nama yang berbeda untuk kondisi yang sama.
Dari cara kebatalan bekerja, siapa yang boleh menggugat, sampai ada atau tidaknya batas waktu, keduanya benar-benar berbeda secara menyeluruh.
Bagi siapapun yang terlibat dalam sengketa perjanjian, pemahaman atas matriks ini adalah prasyarat yang tidak boleh Diskusi Mengapa Pemisahan Ini Dirancang Demikian: Tinjauan Doktrin W.
Situmorang et al.
Ketika membaca Pasal 1320 KUH Perdata untuk pertama kalinya, seseorang mungkin bertanya:
mengapa tidak semua pelanggaran syarat perjanjian menghasilkan akibat hukum yang sama saja? Jawabannya terletak pada nilai yang ingin dilindungi oleh masing-masing syarat itu.
Hernoko .
menjelaskan bahwa para perancang Burgerlijk Wetboek tidak membuat pembedaan ini secara kebetulan.
Syarat objektif, hal tertentu dan sebab yang halal, berkaitan langsung dengan substansi perjanjian dan kepentingan masyarakat luas.
Membiarkan perjanjian yang melanggar norma publik tetap berlaku, meski hanya sampai ada yang mempersoalkannya, sudah terlalu berbahaya.
Maka, kebatalannya dibuat mutlak dan otomatis.
Sebaliknya, syarat subjektif berkaitan dengan kondisi personal para pihak, apakah mereka benar-benar paham dan bebas ketika bersepakat.
Di sini, kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan privat.
Dan kalau orang yang seharusnya dilindungi itu memilih untuk tidak mempersoalkan perjanjiannya, hukum tidak perlu campur tangan (Budiono, 2.
Subekti .
menangkap keseimbangan ini dengan baik: hukum perjanjian harus mampu menempatkan dua nilai yang kadang tarik-menarik.
Di satu sisi, ia harus melindungi tatanan umum dengan menyingkirkan perjanjian yang merusaknya.
Di sisi lain, ia harus menghormati otonomi para pihak dan menjaga kepastian hukum dengan tidak terlalu mudah membatalkan perjanjian yang sudah Konstruksi batal demi hukum versus dapat dibatalkan adalah cara hukum menyeimbangkan kedua nilai itulah.
Apa Kata Mahkamah Agung: Yurisprudensi dan Praktik Pengadilan Teori dan praktik tidak selalu berjalan seiring, dan hukum perjanjian Indonesia memberi contoh yang menarik untuk ini.
Putusan MA No.
1572 K/Pdt/2015 memberikan penegasan yang tegas: perjanjian yang objeknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum, dan kebatalan itu tidak dapat disembuhkan oleh apapun yang dilakukan para pihak sesudahnya, termasuk oleh fakta bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan prestasi selama bertahun-tahun.
Mahkamah Agung dengan eksplisit menolak argumen ratifikasi yang diajukan salah satu pihak, sambil menegaskan kembali bahwa konsep ratifikasi hanya relevan untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, bukan untuk yang batal demi hukum.
Dari arah yang berbeda.
Putusan MA No.
3641 K/Pdt/2001 memberi panduan soal standar pembuktian dalam kasus perjanjian yang digugat pembatalannya.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa klaim adanya paksaan atau penipuan tidak cukup hanya bersandar pada pernyataan sepihak penggugat.
ada bukti yang konklusif.
Standar ketat ini mencerminkan kehati-hatian pengadilan, karena membatalkan perjanjian yang sudah berlangsung bisa berdampak luas, tidak hanya bagi para pihak langsung tetapi juga bagi pihak ketiga yang mungkin sudah bertindak dengan mengandalkan keabsahan perjanjian itu (Simamora, 2.
Selain dua putusan tersebut, terdapat pula beberapa putusan lain yang menunjukkan bahwa penerapan konsep batal demi hukum dan dapat dibatalkan dalam praktik peradilan belum selalu konsisten.
Dalam Putusan Mahkamah Agung No.
822 K/Sip/1973, misalnya, pengadilan menekankan bahwa cacat HAKIM Ae Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.
Vol.
4 No.
1 Mei 2026 Perjanjian Batal Demi Hukum.
kehendak berupa penipuan tidak secara otomatis menghapus keberlakuan perjanjian, melainkan harus terlebih dahulu dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.
Pendekatan ini memperlihatkan karakter relatif dari perjanjian yang dapat dibatalkan.
Namun, pada beberapa perkara lain, ditemukan penggunaan istilah Aubatal demi hukumAy oleh hakim meskipun substansi permasalahannya lebih dekat pada cacat subjektif.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik masih terdapat kecenderungan pencampuran antara akibat hukum yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif.
Inkonsistensi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat memengaruhi perlindungan hak para pihak dalam transaksi bisnis.
Namun di balik dua putusan yang jernih itu.
Simamora .
mengidentifikasi realitas yang lebih buram di tingkat pengadilan bawah.
Tidak sedikit hakim yang mencantumkan frasa "batal demi hukum" dalam amar putusannya padahal kondisi yang terbukti secara faktual sebenarnya hanya memenuhi kriteria "dapat dibatalkan.
" Bagi seseorang yang belum memahami seluk-beluk perbedaan keduanya, ini mungkin terlihat seperti persoalan semantik biasa.
Tapi akibat hukumnya sangat nyata: pihak yang sebenarnya punya hak untuk mempertahankan perjanjian bisa kehilangan haknya secara tidak adil karena hakim yang salah mengkategorikan masalah.
Secara kritis, inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada norma hukum, melainkan juga pada konstruksi penafsiran hakim terhadap Pasal 1320 KUH Perdata.
Ketika pelanggaran syarat subjektif diperlakukan seolah-olah menghasilkan kebatalan mutlak, maka hak pihak yang sebenarnya masih dapat mempertahankan kontraknya menjadi hilang.
Sebaliknya, apabila pelanggaran syarat objektif hanya dipandang sebagai dasar pembatalan relatif, maka kontrak yang semestinya tidak layak dilindungi justru tetap memperoleh legitimasi hukum sementara waktu.
Situasi ini memperlihatkan pentingnya standardisasi penafsiran dalam praktik peradilan agar kepastian hukum kontrak di Indonesia tidak bergantung pada subjektivitas masing-masing hakim.
Implikasi Konkret Bagi Dunia Bisnis Bagi para pelaku bisnis, pemahaman atas perbedaan ini bukan kemewahan intelektual, ini adalah bekal praktis yang menentukan.
Setidaknya ada tiga titik kritis di mana pemahaman ini membuat perbedaan yang nyata.
Sebagai ilustrasi konkret, perbedaan antara perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dapat dibatalkan dapat dilihat dalam praktik transaksi bisnis perusahaan.
Misalnya, suatu perusahaan melakukan perjanjian distribusi produk yang ternyata objek perjanjiannya bertentangan dengan ketentuan perizinan perdagangan yang berlaku.
Dalam kondisi seperti ini, kontrak berpotensi dinyatakan batal demi hukum karena sejak awal mengandung causa yang tidak halal.
Akibatnya, seluruh hubungan hukum yang lahir dari kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi berdasarkan kontrak itu.
Berbeda halnya apabila suatu kontrak investasi ditandatangani oleh pihak yang ternyata berada di bawah tekanan atau memperoleh informasi yang menyesatkan dari lawan kontraknya.
Dalam situasi demikian, kontrak tersebut tidak otomatis gugur, melainkan tetap dianggap sah sampai pihak yang dirugikan mengajukan W.
Situmorang et al.
pembatalan melalui pengadilan.
Perbedaan konsekuensi ini sangat menentukan strategi bisnis maupun langkah hukum yang akan ditempuh para pihak, terutama terkait keberlanjutan transaksi, pengembalian prestasi, serta potensi kerugian perusahaan.
Pertama, pada tahap merancang kontrak.
Setiap klausula yang objeknya tidak jelas atau yang tujuannya berpotensi melanggar undang-undang membawa risiko kebatalan demi hukum yang tidak bisa diperbaiki kemudian.
Tidak ada formulasi kata-kata yang cukup pintar untuk menyelamatkan sebuah perjanjian yang tujuannya terlarang.
Ini bukan soal redaksional, ini soal substansi (Fuady, 2.
Oleh karena itu, proses legal review sebelum penandatanganan kontrak harus mencakup analisis substantif atas objek dan causa perjanjian, bukan sekadar memeriksa aspek formal.
Kedua, pada tahap pelaksanaan kontrak.
Ketika salah satu pihak ternyata tidak cakap hukum, misalnya karena penandatangan ternyata belum dewasa atau tidak memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, pihak lain perlu segera menilai: apakah ini membuat perjanjian batal demi hukum atau hanya dapat dibatalkan? Jawabannya menentukan apakah prestasi yang sudah dilakukan masih dapat dituntut balik, atau apakah harus mencari jalur hukum yang berbeda sama sekali (Salim H.
Ketiga, pada tahap penyelesaian sengketa.
Bagi advokat yang menangani kasus perdata, kategorisasi yang tepat adalah kompas yang menentukan arah seluruh strategi litigasi.
Apabila perjanjian batal demi hukum, tidak ada gunanya menuntut pemenuhan prestasi, karena perjanjian itu tidak pernah ada.
Klien harus diarahkan ke jalur lain: gugatan PMH atau pengayaan tanpa hak.
Apabila perjanjian hanya dapat dibatalkan, klien perlu segera bertindak sebelum hak pembatalannya kedaluwarsa dalam lima tahun, dan selama itu, ia masih berhadapan dengan pihak lawan yang secara teknis masih punya hak menuntut pelaksanaan perjanjian (Khairandy, 2.
Anomali yang Menarik: Tidak Ada Istilah dalam Undang-Undang Satu temuan yang mungkin mengejutkan: KUH Perdata Indonesia tidak pernah secara eksplisit menggunakan istilah "batal demi hukum" maupun "dapat dibatalkan" dalam teks pasalnya.
Kedua istilah itu adalah konstruksi doktrin yang dibangun oleh para sarjana hukum untuk menamai dan mensistematisasi konsekuensi hukum yang berbeda dari pelanggaran syarat Pasal 1320.
Tidak ada pasal yang secara definitif mengatakan: "Jika syarat X dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum.
" Artinya, para pembaca undang-undang, termasuk hakim, harus membangun pemahaman itu melalui interpretasi dan sintesis, bukan dari teks yang sudah jelas (Badrulzaman, 2.
Inilah yang menjelaskan mengapa inkonsistensi dalam praktik pengadilan bisa terjadi.
Tanpa definisi legislatif yang tegas, ruang untuk penafsiran yang berbeda-beda selalu terbuka.
Temuan ini sekaligus menjadi argumen terkuat untuk pembaruan kodifikasi hukum perjanjian Indonesia, sebuah kebutuhan yang sudah lama disuarakan banyak akademisi tetapi belum juga terwujud.
Keterbatasan Penelitian HAKIM Ae Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.
Vol.
4 No.
1 Mei 2026 Perjanjian Batal Demi Hukum.
Tidak ada penelitian yang sempurna, dan penelitian ini tidak terkecuali.
Sebagai studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini belum mampu menjawab pertanyaan empiris:
seberapa baik pelaku usaha Indonesia sebenarnya memahami perbedaan ini dalam praktik bisnis mereka sehari-hari? Kajian yurisprudensi yang dilakukan pun terbatas pada putusan yang dapat diakses publik, sehingga belum bisa merepresentasikan keseluruhan pola putusan di semua tingkatan pengadilan.
samping itu, perbandingan dengan sistem hukum negara-negara ASEAN yang juga berakar pada tradisi civil law, seperti Vietnam atau Thailand, dapat memberi perspektif yang lebih luas, tetapi hal itu belum tergarap dalam penelitian ini.
Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya Berdasarkan keterbatasan yang diakui di atas, penelitian lanjutan sebaiknya bergerak ke tiga arah.
Pertama, kajian empiris melalui survei dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha, advokat, dan hakim untuk mengukur tingkat pemahaman aktual di lapangan.
Kedua, studi perbandingan hukum yang sistematis antara KUH Perdata Indonesia dan sistem hukum kontrak negara-negara ASEAN atau negara civil law lain yang sudah memiliki kodifikasi lebih modern.
Ketiga, kajian tentang kemungkinan dan arah pembaruan kodifikasi hukum perjanjian Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan yang lebih eksplisit tentang akibat hukum dari berbagai jenis pelanggaran syarat sahnya perjanjian.
IV.
KESIMPULAN
Setelah menelusuri seluruh rangkaian analisis di atas, satu kesimpulan tampak jelas: perbedaan antara perjanjian batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perbedaan yang nyata, dalam, dan berdampak.
Bukan sekadar soal terminologi, melainkan soal bagaimana hukum memberi perlakuan yang berbeda berdasarkan nilai yang ingin dilindungi oleh masing-masing syarat yang dilanggar.
Perjanjian batal demi hukum terjadi ketika syarat objektif Pasal 1320 ayat .
KUH Perdata tidak Akibatnya absolut: perjanjian tidak pernah ada, kebatalannya berlaku otomatis, tidak ada batas waktu untuk mempersoalkannya, dan tidak ada tindakan apapun yang dapat memperbaikinya.
Sebaliknya, perjanjian yang dapat dibatalkan lahir dari pelanggaran terhadap syarat subjektif Pasal 1320 ayat .
Ia tetap hidup sampai dibatalkan melalui gugatan, hanya pihak yang kepentingannya terlanggar yang dapat menggugat, dan haknya akan daluwarsa dalam lima tahun.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengonfirmasi bahwa pembedaan ini bukan hanya teori, ia benar-benar bekerja dalam praktik peradilan, meski dengan catatan bahwa inkonsistensi di tingkat pengadilan bawah masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan.
Dari sisi normatif, absennya definisi legislatif yang eksplisit dalam KUH Perdata adalah kelemahan struktural yang membuka ruang multitafsir, dan ini menjadi argumentasi kuat untuk pembaruan kodifikasi hukum perjanjian nasional.
Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas aspek normatif atau doktrinal secara terpisah, penelitian ini mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih integratif dengan menghubungkan norma KUH Perdata, doktrin hukum perjanjian, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta implikasi praktisnya dalam aktivitas bisnis.
Melalui pendekatan tersebut.
Situmorang et al.
penelitian ini tidak hanya menegaskan perbedaan konseptual antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan, tetapi juga menunjukkan bagaimana perbedaan itu memengaruhi strategi kontraktual, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum dalam praktik bisnis di Indonesia.
Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pembedaan antara kedua konsep tersebut tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki konsekuensi praktis yang nyata dalam dinamika hubungan hukum bisnis di Indonesia.
Bagi dunia pendidikan hukum bisnis, penelitian ini menawarkan kerangka analitis yang terstruktur untuk membantu mahasiswa memahami dua konsep yang sering dikacaukan ini.
Bagi praktisi, ia menyediakan panduan praktis untuk menilai keabsahan perjanjian dan memilih strategi hukum yang tepat.
Dan bagi pembuat kebijakan, ia menyajikan bukti nyata perlunya pembaruan hukum yang lebih eksplisit dan operasional.
REFERENSI