Gorontalo Development Review Vol.
6 No.
1 April 2023 P-ISSN: 2614-5170.
E-ISSN: 2615-1375
Apakah Pertumbuhan Ekonomi.
Upah.
Kapasitas Fiskal dan Tipe Geografi Perpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Timur ? Do Factors like Capacity.
Wage.
Growth, and Type of Geography Have an Impact on Poverty in East Java ? Fajar Wahyu Prianto.
Hafid Firhan.
Duwi Yunitasari .
Teguh Hadi Priyono.
Dwi Perwitasari Wiryaningtyas.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Jember1,2,3,.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
email: fajar.
prianto@unej.
Disubmit: 29 Januari 2023.
Direvisi.
3 Juli 2023.
Dipublish.
1 Oktober 2023 Abstract On the island of Java.
East Java is one of the provinces with the highest rates of poverty.
Public policies and spatial typologies are thought to have an impact on the region's poverty in addition to market factors.
The objective of this study is to ascertain the impact of changes in East Java's poverty levels on changes in regional economic size (GDP), wages, fiscal capacity, and geographic type.
The results of 38 regencies and cities using the panel data regression approach from 2012 to 2021 reveal that while district/city minimum salaries have no meaningful impact on poverty, economic growth, and greater fiscal capacity did.
The study's findings also indicate that there are no appreciable disparities in poverty levels across coastal and inland Keywords: wage growth.
fiscal capacity.
regional type Abstrak Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kemiskinan yang tinggi di pulau Jawa.
Selain variabel-variabel pasar, intervensi publik dan tipologi geografis dipercaya memiliki pengaruh terhadap kemiskinan wilayah tersebut.
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan besaran ekonomi wilayah (PDRB), upah, kapasitas fiskal, dan tipe geografis terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
Dengan menggunakan metode regresi data panel terhadap 38 kabupaten dan kota dari 2012 hingga 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ka pasitas fiskal berpengaruh secara signifikan mengurangi kemiskinan di Jawa Timur, sedangkan upah minimum kabupaten/kota tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.
Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara daerah pesisir dan pedalaman dalam hal tingkat Kata Kunci: Kemiskinan.
pertumbuhan ekonomi.
kapasitas fiskal.
tipe geografis Gorontalo Development Review (GOLDER) P-ISSN: 2614-5170.
E-ISSN: 2615-1375
PENDAHULUAN
Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Laporan tahunan World Bank .
mengungkap upaya pengentasan yang impresif terhadap kemiskinan ekstrem yang lebih banyak terdapat di kawasan Asia Timur dan Pasifik, terutama Tiongkok.
Indonesia dan India.
Kawasan Asia Tenggara dengan orientasi negara berpengasilan menengah memiliki permasalahan kemiskinan kompleks, tercermin dari tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dengan penurunan yang lambat di beberapa negara.
Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk miskin yang banyak di Asia Tenggara dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,8% menduduki peringkat kedua setelah Laos.
Hal tersebut menjadi permasalahan bagi Indonesia dengan populasi penduduk terbesar di Asia Tenggara sekaligus kunci penyelesaian persoalan kemiskinan di kawasan tersebut (World Bank, 2.
Meskipun demikian, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan.
Upaya pengentasan kemiskinan berbasis multidimensional dengan memperhatikan aspek sosial memberikan hasil yang optimal dengan menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia.
Oleh karena itu, di perlukan peran dari pemerintah untuk pengentasan masalah kemiskinan melalui perencanaan pembangunan nasional maupun kebijakan fiskal yang progrowth, pro-poor dan pro-job.
(Badan Pusat Statistik, 2021.
Persoalan kemiskinan dihadapkan pada kenyataan bahwa pembangunan di Indonesia masih tidak merata antar provinsi satu dengan yang lainnya.
Namun demikian, fenomena kemiskinan tidak hanya terdapat di daerah-daerah pedesaan dan kawasan terpencil, tetapi juga terdapat pula kemiskinan perkotaan.
Jumlah penduduk miskin perkotaan di Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa yang justru merupakan pusat pertumbuhan nasional, terutama di Provinsi Jawa Tengah.
Jawa Timur.
Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2021.
Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut nampaknya belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang tinggi dan belum cukup untuk mengurangi angka kemiskinan.
11,79
4,72
6,66
5,53
3,64
3,74
3,57
3,32
4,44
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Kemiskinan DI.
Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
PDRB
Gambar 1.
Kemiskinan dan laju PDRB di Pulau Jawa tahun 2021 (Sumber : BPS Indonesia, 2.
Peran pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi setiap wilayah untuk mengurangi angka kemiskinannya.
Teori pertumbuhan ekonomi menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara Gorontalo Development Review (GOLDER) Volume 6 Nomor 1 .
April 2023 meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan populasi yang besar (Pressman, 2000:.
Dalam konteks kualitas pertumbuhan.
Siregar .
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan .
ecessary conditio.
untuk mengurangi kemiskinan, syarat kecukupannya .
ufficient conditio.
pertumbuhan ekonomi tersebut harus inklusif dan efektif mengurangi Artinya, pertumbuhan hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin .
rowth with equit.
Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja .
ertanian atau sektor yang padat kary.
Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan peran pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan.
Di pasar tenaga kerja, upah menjadi indikatorkesejahteraan yang berpengaruh terhadap kemiskinan.
Kebijakan pengupahan diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dalam menjamin nilai yang layak bagi rumah tangga tenaga kerja, salah satunya yaitu kebijakan penentuan upah minimum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :
Per-01/Men/1999.
Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Tunjangan tetap dan teratur pembayaran, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu (Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Intervensi pemerintah melalui kebijakan penetapan upah minimum ditujukan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja, memastikan tidak ada diekspolitasi buruh, serta standar upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Di sisi lain, penetapan tingkat upah dihadapkan pada dampak kekakuan upah .
age rigidit.
dan pengaruhnya pada angka pengangguran melalui saluran permintaan tenaga kerja di suatu wilayah.
Semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berakibat pada penurunan permintaan jumlah orang yang bekerja.
Sehingga semakin tinggi upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada meningkatnya jumlah pengangguran yang terjadi (Kaufman dan Hotchkiss,1999:.
Selain itu, intervensi fiskal selama ini tetap menjadi ujung tombak upaya-upaya pengentasan kemiskinan.
Oleh karena itu diperlukan kapasitas fiskal yang cukup guna mendorong perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Pemerintah daerah melalui otonomi daerah diberikan keleluasaan pengelolaan sumberdaya fiskal agar pembangunan lebih partisipatif serta sesuai dengan potensi dan prioritas daerahnya demi terciptanya tujuan-tujuan pembangunan (Varina et.
al, 2.
Sumberdaya-sumberdaya fiskal tersebut dapat berupa pajak-pajak pusat dan daerah, pendapatan asli daerah, dan Semakin besar kapasitas fiskal memungkinkan peran yang lebih besar pula dalam pengentasan kemiskinan di daerah.
Berdasarkan studi kontemporer kemiskinan Sachs et.
menekan pentingnya pendekatan geografis sangat menentukan perkembangan kemajuan atau kemunduran sebuah masyarakat.
Demuger et, al .
permasalahan geografi menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi regional yang pada gilirannya mendorong Dalam hal ini masalah geografi merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kemajuan maupun kemiskinan masyarakat.
Khususnya di Jawa Timur dengan sebagian kabupaten/kota berada di daerah pesisir, dimana kawasan pesisir yang kaya sumberdaya perikanan dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan banyak yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.
Dari masa ke Gorontalo Development Review (GOLDER) P-ISSN: 2614-5170.
E-ISSN: 2615-1375 masa, pergulatan masyarakat nelayan melawan ketidakpastian kehidupan khususnya bagi yang melakukan penangkapan di wilayah perairan yang sudah berada dalam keadaan tangkap lebih, terus Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumahtangga nelayan melakukan pekerjaan lain di luar melaut (Tain, 2.
Kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir adalah yang paling menderita dengan taraf kesejahteraan jauh di bawah kelompok masyarakat lainnya (Kusumastanto, 2.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan penjelasan .
xplanatory researc.
tentang hubungan antara perubahan besaran ekonomi wilayah .
, upah, kapasitas fiskal, dan tipe geografis dengan perubahan tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
Data penelitian yang digunakan terdiri dari panel data kuantitatif variabel-variabel tersebut, yang dihimpun dari berbagai sumber sekunder.
Istilah Pooled Least Square merupakan metode menggabungkan data cross section dan time series dengan menggunakan pendekatan ordinary least square (OLS) untuk mengestimasi model ekonometrika (Gujarati, 2004.
Widarjono, 2009.
Nafie, 2.
Total data yang diobservasi meliputi 384 pengamatan dari 38 kabupaten dan kota tahun 2012 hingga 2021.
Analisis dilakukan terhadap model regresi berganda, yang didahului dengan pengujian data dan kesesuaian model untuk menentukan apakah menggunakan pendekatan common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), atau random effect model (REM).
Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dan statistik lainnya.
Secara matematis model dirumuskan sebagai berikut:
LnTK.
= 0 1LnPDRB.
2LnUMK.
3LnAPBD.
4GEO.
Dimana kemiskinan (TK) dipengaruhi oleh besaran produk domestik bruto wilayah (PDRB), upah minimum kabupaten/kota (UMK), anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), serta tipologi geografis (GEO) masing-masing Kabupaten/Kota.
Besaran pertumbuhan ekonomi .
erubahan PDRB) terhadap kemiskinan ditunjukkan oleh koefisien regresi 1, demikian pula koefisien regresi () lainnya menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel, kecuali kontanta 0.
Model bersifat panel yang mengakomodasi data cross section i dan data time series t.
Table 1.
Definisi Operasional Variabel Definisi Kemiskinan Jumlah penduduk miskin menurut kategori BPS di kabupaten/kota Besaran ekonomi Besaran PDRB kabupaten/kota i pada tahun t di Provinsi Jawa Timur.
Upah Upah minimum yang berlaku didaerah kabupaten/kota, yang diterima oleh pekerja per bulan (BPS, 2.
Kapasitas fiskal APBD kabupaten/kota Jawa Timur Tipologi geografis Letak geografis kabupaten/kota Satuan Orang Rupiah Rupiah Rupiah Dummy Gorontalo Development Review (GOLDER) Volume 6 Nomor 1 .
April 2023
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Serangkaian hasil uji kesesuaian model panel menunjukkan bahwa pendekatan terbaik yang akan digunakan dalam analisis ini adalah fixed effect model.
Uji Chow dilakukan dengan kriteria jika probabilitas cross-section < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima maka model yang dipilih adalah FEM, dan sebaliknya jika probabilitas cross-section > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak maka model yang dipilih adalah CEM.
Hasil uji chow menunjukkan bahwa probabilitas cross-section 0,00 < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima dan model yang dipilih adalah FEM.
Tabel 2.
Hasil Uji Chow Effect Test Statistic Prob.
Cross-section Cross-section Chi-square Sumber : data olahan Uji Hausman dilakukan dengan kriteria jika probabilitas crosection < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima maka model yang dipilih adalah FEM, dan sebaliknya jika probabilitas cross-section > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak maka model yang dipilih adalah REM.
Hasil uji chow menunjukkan bahwa probabilitas cross-section 0,00 < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima dan model yang dipilih adalah FEM.
Dengan demikian baik hasil uji Chow maupun uji Hausman konsisten menunjukkan pendekatan fixed effect model merupakan yang terbaik yang akan digunakan dalam analisis ini.
Test Summry Tabel 3 .
Hasil Hausman Chi-Sq.
Chi-Sq.
Statistic Cross-section Sumber : data olahan Prob.
Hasil regresi menunjukkan adanya relasi statistik yang signifikan dengan nilai probabilitas 0,0317 antara perubahan besaran ekonomi wilayah (PDRB) dengan perubahan besaran tingkat kemiskinan (TK) di Provinsi Jawa Timur dengan koefisien regresi sebesar -0,061311.
Artinya pertumbuhan ekonomi dapat secara signifikan mengurangi Upah minimum kabupaten/kota (UPAH) memiliki relasi statistik yang bernilai negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (TK) di Provinsi Jawa Timur dengan koefisien regresi sebesar -0,023181 dan nilai probabilitas sebesar 0,3150.
Hal ini menunjukkan bahwa instrumen peningkatan UMK tidak secara efektif menurunkan angka kemiskinan.
Tabel 4.
Ringkasan Hasil Regresi dan Uji Parsial Variabel Coefficient t-Statistic Prob.
PDRB
UPAH
APBD
GEO
Sumber : data olahan Gorontalo Development Review (GOLDER) P-ISSN: 2614-5170.
E-ISSN: 2615-1375 Peningkatan kapasitas fiskal (APBD) memiliki pengaruh yang bernilai negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (TK) di Provinsi Jawa Timur dengan koefisien regresi sebesar -0,142382 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000.
Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatnya kapasitas fiskal telah berpengaruh secara signifikan pada penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur.
Tipe geografis wilayah .
ummy GEO) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,098542 dan nilai probabilitas sebesar 0,0640, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara tipe wilayah pesisir dan pedalaman dalam hal tingkat kemiskinannya.
Hal ini bermakna kantong-kantong kemiskinan tidak selalu terdapat di wilayah pesisir (D=.
melainkan juga terdapat di wilayah pedalaman.
Pembahasan Peranan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Reduksi Kemiskinan Temuan penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomi .
eningkatan PDRB) dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan wilayah telah sejalan dengan teori-teori pertumbuhan modern dan hipotesis-hipotesis yang telah ada mengenai cara-cara untuk mereduksi kemiskinan.
Kuznett yang menerangkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan.
Secara khusus, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rizal .
bahwa peningkatan PDRB Jember telah mampu secara signifikan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jember tahun 1998-2002.
Hal tersebut selaras dengan yang terjadi di lapangan, mengingat fenomena peningkatan PDRB di Provinsi Jawa Timur terjadi sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama dengan peningkatan PDRB.
Selain itu.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang optimalisasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah PDRB dan pengentasan kemiskinan.
Dampaknya pembangunan infrastruktur Jalan Tol dan Jalur Lintas selatan menjadi salah satu alasan pertumbuhan ekonomi berkembang Di sisi lain.
PDRB hanya menghitung semua nilai tambah yang diproduksi di daerah tersebut tanpa melihat nilai tambah tersebut dihasilkan oleh masyarakat daerah tersebut atau tidak.
Berdasarkan itu, kelembagaan dan pemerintah daerah dapat mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi di sektor ketenagakerjaan sehingga masyarakat miskin dapat bekerja dan ketimpangan pendapatan di masyarakat dapat menurun.
Sejalan dengan konsep trickle-down effect yang menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kemiskinan dapat teratasi dengan munculkan berbagai peluang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Pengaruh Peningkatan Upah Wilayah terhadap Kemiskinan Hasil analisis yang menunjukkan bahwa instrumen peningkatan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak secara efektif menurunkan angka kemiskinan memberikan makna bahwa instrumen pengupahan tidak mampu menjangkau persoalan dasar kemiskinan.
UMK yang ditentukan dengan mekanisme tripartit, selama ini hanyalah menjadi forum mediasi pengupahan antara perwakilan pengusaha dan pekerja yang kompromistis, alih-alih mencerminkan dinamika nilai riil di pasar tenaga kerja.
Bahkan ketidakmampuan UMK menjangkau persoalan pengentasan kemiskinan dapat bermakna bahwa fenomena kemiskinan tidaklah terjadi di lapangan pekerjaan formal dimana UMK dibahas, melainkan berada di lapangan kerja informal dimana ada pengangguran Gorontalo Development Review (GOLDER) Volume 6 Nomor 1 .
April 2023 tersamar atau setengah menganggur, serta di kawasan kantong-kantong dimana terdapat banyak pengangguran terbuka.
Temuan penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Anggreini .
bahwa variabel Upah berpengaruh signifikan terhadap Penelitian Anggreini menunjukkan bahwa naiknya upah minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh signifikan terhdap persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
Akan tetapi dalam jangka panjang Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, artinya ketika upah minimum naik maupun turun tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.
Hal ini dikarenakan upah minimum provinsi dalam jangka panjang belum bisa mendeskripsikan kesejahteraan seseorang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, artinya seseorang dengan upah yang tinggi belum tentu bisa disebut sebagai orang yang berkecukupan karena kebutuhan akan hidupnya juga banyak atau melebihi upah yang didapat.
Jadi, diperlukan indikator lebih mendalam untuk menggambarkan kesejahteraan seseorang, karena tingkat kemiskinan diukur dari kesejahteraan Peranan Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal dapat berpengaruh secara signifikan pada penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur seolah mengklarifikasi publikasi-publikasi Badan Pusat Statistik maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah menunjukkan data-data keberhasilan program pengentasan kemiskinan masing-masing daerah-daerah di Jawa Timur.
Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep esensi pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Musgrave dan Rostow.
Menurut Sukirno .
, jumlah pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor, diantaranya adalah jumlah penerimaan, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pertimbangan politik dan Pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan berikut:
Pada tahap awal pembangunan ekonomi, persentase investasi pemerintah lebih besar daripada total investasi karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana prasarana publik, misalnya kesehatan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya.
Tahap menengah, investasi pemerintah tetap digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada tahap ini terdapat peran dari investasi swasta yang semakin besar.
Pemerintah tetap memiliki peran yang besar pada tahap ini karena kegagalan pasar terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi, maka pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang jumlahnya lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.
Tahap lanjutan ekonomi, dimana kegiatan pengeluaran pemerintah berubah dari menyediakan prasarana menjadi pengeluaran untuk kegiatan sosial, seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Peningkatan APBD akan membuat daerah lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran yang akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur.
APBD yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan Gorontalo Development Review (GOLDER) P-ISSN: 2614-5170.
E-ISSN: 2615-1375 kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah.
Karakter Geografis dan Kemiskinan Wilayah Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tipe wilayah pesisir dan pedalaman dalam hal tingkat kemiskinannya, seolah mengkonfirmasi fakta bahwa kantongkantong kemiskinan tidak selalu terdapat di wilayah pesisir (D=.
melainkan juga terdapat di wilayah pedalaman.
Permasalahan banyaknya jumlah penduduk miskin tidak hanya dihadapi oleh kabupaten/kota pesisir seperti Sampang.
Bangkalan, dan Situbondo, melainkan juga daerah pedalaman seperti Bondowoso dan Ponorogo.
Kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat pesisir dan pedalaman yang berada di Provinsi Jawa Timur harus disikapi dengan Situasi ini bukan semata lemahnya kebijakan di dalam sektor pengentasan kemiskinan.
Keadaan ini tidak bisa dilepaskan dari implikasi industrialisasi dan globalisasi yang mendorong masyarakat pesisir dan pedalaman menjadi konsumtif.
Giddens .
menyebut bahwa dunia kini dicirikan oleh manufactured uncertainty, kenyataan dimana pada masa sekarang diliputi oleh AuketidakpastianAy.
Di sisi lain, permasalahan yang terjadi pada masyarakat pesisir yaitu iklim tidak menentu, konservasi ikan semakin rendah, lahan pertanian tidak bisa dikelola dengan maksimal.
Akhirnya yang paling banyak dikorbankan dan merasakan penderitaan adalah petani dan nelayan, karena kemiskinan semakin tertangguhkan.
Berdasarkan hasil olah regresi data, dapat dijelaskan bahwa tidak semua wilayah pesisir di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.
Beberapa wilayah diantaranya Surabaya.
Kab.
Pasuruan, dan Gresik merupakan wilayah pesisir yang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, hal tersebut disebabkan wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah industri dan pusat perekonomian Provinsi Jawa Timur sehingga lapangan pekerjaan di wilayah tersebut masih terbuka luas lapangan untuk masyarakat yang akan berdampak penekanan angka kemiskinan.
PENUTUP
Menjadi temuan pada artikel penelitian ini adalah : .
Variabel besaran ekonomi wilayah (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan oleh karena itu maka pertumbuhan ekonomi wilayah dapat secara signifikan mengurangi .
Variabel upah (UPAH) dalam hal ini Upah Minimum Kabupaten/ Kota berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
Hal ini dikarenakan penentuan besaran upah minimum kabupaten/kota tidak berdasarkan mekanisme pasar dan bersifat kaku.
Variabel kapasitas fiskal (APBD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
Peningkatan kapasitas fiskal telah diarahkan secara efektif pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan wilayah.
Variabel tipe geografis (GEO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, dimana daerah-daerah pesisir memang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dengan perbedaan yang signifikan dibandingkan daerah pedalaman.
Daerahdaerah pesisir umumnya memiliki tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, serta menghadapi persoalan kerentanan ekonomi masyarakat.
Gorontalo Development Review (GOLDER) Volume 6 Nomor 1 .
April 2023
DAFTAR PUSTAKA