Ekuivalensi J u r n a l Eko nom i B i s n i s Efektivitas Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Bella Paradita Fakultas Ekonomi.
Prodi Akuntansi.
Universitas Kahuripan Kediri Email: bellaparadita@kahuripan.
Abstrak Efektivitas Peran APIP dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.
Artikel ini bertujuan mengetahui peranan internal audit dalam pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.
Penelitian ini merupakan studi literatur 25 artikel di 25 jurnal akuntansi dan manajemen dari 2010 hingga 2020.
Literatur dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan dan kontribrusi artikel terhadap masyarakat.
Hasil penelitian menemukan bahwa Aparatur Pengawas Internal Pemerintah berhasil menangani korupsi pengadaan barang dan jasa.
Upaya komprehensif dilakukan melalui berbagai langkah.
Upaya probabilitas audit, reviu audit dan menggunakan three line defense yaitu dengan tiga tahapan yaitu preventive, detective.
Probability audit melalui e-procurement dan e-catalog dan pengawasan yang ketat oleh petugas pengadaan barang dan jasa diperlukan supaya auditor berintegrasi tinggi serta bertindak secara profesionalserta dengan memahami gejala korupsi.
Penanganan korupsi pengadaan barang dan jasa dengan langkah komprehensif memberikan support assurance untuk melaksanakan misi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah pada pemerintah daerah dan untuk mengawasi tata kelola dalam pemerintah daerah setempat Kata kunci: Pengadaan barang dan jasa.
APIP.
Kecurangan.
Korupsi Abstract Effectiveness of APIP Role in Goods and Services Procurement Activities.
This article aims to determine the role of internal audit in preventing fraud in the procurement of goods and services.
This study is a literature study of 25 articles in 25 accounting and management journals from 2010 to 2020.
The literature is grouped based on relevant themes and article contributions to the community.
The results of the study found that the Government Internal Supervisory Apparatus successfully handled corruption in the procurement of goods and services.
Bella Paradita Comprehensive efforts were made through various steps.
Audit probability efforts, audit reviews and using three lines of defense, namely with three stages, namely preventive, detective, representative.
Probability audits through e-procurement and e-catalogs and strict supervision by goods and services procurement officers are needed so that auditors are highly integrated and act professionally and understand the symptoms of corruption.
Handling corruption in the procurement of goods and services with comprehensive steps provides support assurance to carry out the mission of the Government Internal Supervisory Apparatus in local governments and to oversee governance in local governments Keywords: Procurement of goods and services.
APIP.
Fraud.
Corruption PENDAHULUAN Korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia merupakan fenomena yang sering terjadi.
Korupsi dilakukan untuk memuaskan kepentingan koruptor sendiri ( De Chiara & Livio, 2.
Pejabat dan pegawai pemerintah melakukan korupsi dengan berbagai modus diantaranya saat pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 mengharuskan negara untuk melakukan tindakan penanganan yang cepat, salah satunya adalah dengan pengadaan barang dan jasa pada sektor Indonesia Corruption Watch .
menemukan belum adanya transparansi dalam mengelola belanja kesehatan yaitu harga beli serta jumlah obat yang telah didistribusikan.
Sebanyak 281 kasus korupsi pernah terjadi di sektor kesehatan, 44% terkait dengan pengadaan alat kesehatan (ICW, 2.
Menteri Sosial Juliari Batubara adalah salah satu terduga suap bansos penanganan Covid-19 untuk Jakarta.
Bogor.
Depok.
Tangerang dan Bekasi (Jabodetabe.
sebesar Rp17 miliar pengadaan penyaluran dana bantuan sosial pengadaan (Kompas, 2.
Korupsi pengadaan barang dan jasa terjadi karena lemahnya peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (Ramadhan & Arifin, 2.
Meskipun kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sekarang menggunakan e-procurement, korupsi 65 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Efektivitas Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah DalamA masih saja terjadi di Indonesia .
ompas, 2.
Korupsi disebabkan oleh adanya political corruption dalam pengadaan barang dan jasa (Akbar & VujiN, 2014.
Detkova.
Podkolzina, & Tkachenko, 2018.
Sikka & Lehman, 2.
Audit internal berfungsi untuk memberantas korupsi pada pemerintahan yaitu dengan menjalankan fungsi audit secara maksimal (Asiedu & Deffor, 2.
Faktor institusional auditor berperan penting dalam kinerja audit ketika melakukan tugas sebagai investigasi dan inspeksi audit (Alzeban & Sawan, 2.
Korupsi terjadi karena adanya celah pada audit internal sehingga oknum memanfaatkan celah tersebut (Koloway, 2.
Audit internal berperan penting dalam memeriksa laporan keuangan untuk menghindari korupsi (Abbott dkk Auditor internal mempunyai sikap komunikatif serta konservatf untuk memitigasi risiko (Ferry dkk, .
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah memerlukan pengetahuan dan kemampuan dalam mengaudit laporan keuangan untuk menghindari korupsi (Rustiarini & Novitasari, 2.
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah menggunakan konsep three line defense dalam menangani korupsi pengadaan barang dan jasa (Asad dkk, 2.
Berdasarkan pemaparan diatas disebutkan bahwa penaganan korupsi pada pengadaan barang dan jasa melalui satu langah tetapi dalam artikel ini dijelaskan penanganan barang dan jasa melalui langkah- langkah komprehensif yaitu upaya probabilitas audit, reviu audit dan menggunakan three line defense serta dengan memahami gejala korupsi.
Peneliti bertujuan untuk mengkaji kembali efektifitas peranan APIP dalam memberantas serta meminimalisir terjadinya korupsi di pengadaan barang dan jasa Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 66
Bella Paradita
TINJAUAN PUSTAKA
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa sering melibatkan kepala daerah dan pegawai negeri yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.
Kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan lahan basah korupsi pada pemerintah daerah.
Korupsi pada pemerintah daerah terjadi karena pengadaan barang dan jasa menggunakan sumber daya keuangan yang rawan korupsi, selalu terikat dengan politik, dan terdapat mark-up harga (Asad.
Tarjo, & Musyarofah, 2.
Meskipun sudah menggunakan teknologi eprocurement, masih saja terjadi korupsi karena terdapat perbedaan budaya kerja sehari- hari dalam lingkungan kerja, serta terdapat budaya political corruption (Akbar & VujiN, 2014.
Sikka & Lehman.
Political corruption adalah adanya kepentingan proyek tender yang berasal dari rekanannya (Asad dkk.
, 2.
Korupsi merupakan tindakan melanggar moral karena pejabat atau pegawai tersebut mencari keuntungan dari korupsi, dan ini juga disebabkan oleh pelanggaran prosedur (Shan.
Le.
Yiu.
Chan, & Hu.
Rendon & Rendon, 2.
Korupsi pengadaan barang dan jasa harus ditindaklanjuti karena merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji dan berdampak pada kesulitan keuangan masyarakat (Ademu.
Korupsi terjadi pada pemerintah daerah karena pegawai atau pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki lingkaran dalam melakukan tindakan korupsi tersebut (Neu.
Everett, & Rahaman, 67 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Efektivitas Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah DalamA Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Audit internal berperan penting dalam penanganan korupsi karena audit internal berperan dalam pengaturan tata kelola suatu organisasi (Christopher, 2.
Audit internal berperan dalam pengendalian dan pendeteksian korupsi (Sikka & Lehman, 2015.
NicolEescu, 2.
Kualitas auditor internal menjadi kunci utama dalam keberhasilan penanganan korupsi (Behrend & Eulerich, 2.
APIP menangani korupsi pada barang dan jasa menggunakan probability audit, dengan menggunakan pedoman audit untuk risiko yang kecil (Asad dkk.
, 2.
Pedoman audit digunakan apabila pengadaan barang dan jasa mempunyai risiko sedang sedangkan apabila APIP hanya ingin mengetahui kesesuaian realitas dengan menggunakan reviu audit.
Kegiatan audit sangat penting dalam pengauditan barang dan jasa karena APIP mendeteksi keuangan yang sumbernya dari dana publik dan mendeteksi korupsi yang terjadi pada suatu organisasi (Neu , 2.
APIP memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola risiko, mengawasi manajemen risiko serta sebagai pengawas internal pemerintah (Asad dkk.
, 2.
APIP daerah dalam memerangi korupsi memiliki keberhasilan dengan menggunakan konsep Authree lines for defenseAy.
Konsep ini melakukan pemisahan antara manajemen risiko dan audit internal sehingga fungsinya akan berjalan dengan lancar (Asad et al.
, 2.
Strategi three lines for defense adalah konsep pertahanan terhadap risiko yang dihadapi oleh organisasi, dengan lini pertama tanggung jawab manajemen audit dan risiko, lini kedua dengan melakukan manajemen risiko dengan baik dan lini ketiga adalah melakukan audit dengan baik (Behrend & Eulerich, 2.
Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 68
Bella Paradita
METODE
Penelitian ini adalah reviu sistematik yang menggunakan 25 artikel pada 25 jurnal internasional akuntansi dan manajemen dari 2010 hingga 2020.
Jurnal-jurnal tersebut dikelompokkan menurut yang paling relevan dengan topik penelitian.
Pencarian jurnal di Google Scholar dilakukan dengan menggunakan kata kunci Auinternal auditors, internal control, fraud, corruptionAy.
Selanjutnya, artikel-artikel yang ditemukan dikelompokan menurut relevansi peran auditor internal dalam pencegahan korupsi.
Langkah berikutnya, artikel-artikel tersebut disusun menjadi pembahasan mengenai efektivitas peran APIP dalam pengadaan barang dan jasa dalam mencegah dan melawan korupsi.
Mengikuti kerangka dari Shields, .
yang juga digunakan oleh Chenhall & Smith, .
, pemilihan artikel rujukan didasarkan pada topik, metode peneilitian, serta teknik analisis data primer.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Korupsi merupakan suatu kecurangan yang sering terjadi dilakukan oleh pegawai atau pejabat pemerintah daerah demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok (De Chiara & Livio.
Politik dan pengadaan barang dan jasa merupakan dua hal yang saling terkait.
Keduanya saling berkomprompomi dalam pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk menciptakan keuntungan untuk kepentingannya sendiri (Asad dkk, 2.
Politisi melakukan (Hellman.
Politisi berkolaborasi dengan pemerintah seperti halnya pemerintah daerah, 69 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Efektivitas Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah DalamA dan aparatur yang bertugas dalam pengadaan barang dan jasa mengajak pengusaha sebagai tender dalam kegiatan pengadaan (Asad , 2.
Politisi berusaha untuk mengembalikan uang demokrasi dengan jalan korupsi pada pengadaan barang dan jasa yang disebut dengan political connection (Detkova dkk, 2.
Auditor internal harus bergerak dengan cepat dan tegas karena korupsi semakin merugikan pemerintah dan masyarakat seperti pada kasus Menteri Sosial Juliari Batubara yang diduga melakukan korupsi pengadaan penyaluran dana bantuan sosial sembako senilai Rp 000,00 per paket yang seharusnya bernilai Rp.
000,00
(Kompas, 2.
Korupsi pengadaan barang dan jasa bantuan sosial Covid-19, terdapat kerjasama dari semua pihak diantaranya vendor yang menyuplai bantuan sosial Covid-19 (Kompas, 2.
Kejadian tersebut menambah tugas Komisi Pemberantasan Korupsi serta APIP untuk mengusut celah dari korupsi tersebut.
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagai lembaga audit internal pemerintah memiliki peranan penting dalam mendeteksi tindakan penyelewengan berupa korupsi di pengadaan barang dan jasa.
APIP juga berperan sebagai lembaga yang menuntaskan segala permasalahan mengenai korupsi, baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Funaki & Glencorse, 2.
Menurut Zamboni & Litschig .
, audit mempunyai peranan dalam melawan korupsi dengan teknik audit dan standar audit yang benar serta auditor yang memegang kode etik Kegiatan audit barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang mempunyai risiko tinggi.
Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 70 Bella Paradita Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dikatakan berfungsi maksimal apabila dapat melaporkan fungsi keuangan, kendala laporan keuangan, audit kepatuhan, evaluasi atas tujuan organisasi dan pengamanan aset, verifikasi aset entitas, serta mengevaluasi operasi kearifan struktur tata kelola (Lisic.
Neal.
Zhang, dan Zhang, 2.
Menurut Funaki & Glencorse .
, jika organisasi menginginkan kelancaran operasi tanpa adanya korupsi, maka diperlukan perbaikan Keberhasilan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan audit pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah Inspektorat Trenggalek selaku APIP yang berhasil menangani dan mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan probity advice (Mulyono & Setyawan, 2.
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang berperan sebagai APIP juga bisa mencegah kecurangan yang terjadi pada penyedia konstruksi bangunan karena mereka menggunakan pengawasan secara real time (Ramadhan & Arifin, 2.
Kompetensi mempunyai pengaruh yang besar dalam probity audit sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengatasi korupsi (Thomas & Purcell, 2019.
Parker & Warren, 2.
Keberhasilan auditor internal dalam melakukan tugas dan fungsinya bergantung pada kualitas auditor internal, tingkat risiko inheren, serta koordinasi antar anggota audit (Felix William L.
Gramling, & Maletta.
Auditor internal harus bersikap konservatif dan komunikatif dalam rangka memitigasi kecurangan (Ferry.
Zakaria.
Zakaria, & Slack, 2.
Pelaksanaan audit investigasi dilakukan melalui beberapa Tahapan pertama adalah proses pengujian dan pengumpulan 71 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Tahapan Efektivitas Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah DalamA mengidentifikasikan pelaku kecurangan, sedangkan yang ketiga menjelaskan operasi kecurangan (Wuysang dkk, 2.
Audit internal dinilai berhasil apabila perusahaan mempunyai tata kelola yang baik.
auditor internal yang mempunyai kompetensi serta tingkat independensi tinggi, serta kualitas sumber daya yang memadai (Unegbu & Kida, 2.
Jika semua persayaratan tersebut terpenuhi, maka tujuan dari auditor internal dalam menjalankan tugas akan terpenuhi sesuai aturan.
Korupsi pada pengadaan barang dan jasa harus ditindaklanjuti karena berdampak pada kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara serta rendahnya nilai manfaat yang didapatkan (Sikka & Lehman, 2.
Korupsi pada pengadaan barang dan jasa harus mendapatkan perhatian dari semua pihak (C.
Lin.
Morck.
Yeung, & Zhao, 2.
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan dan kehakiman serta pemerintah daerah, lembaga dan kementrian.
Penanganan korupsi dapat diatasi menggunakan audit kepatuhan, yaitu dengan memastikan adanya uji kepatuhan atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah supaya tidak melanggar aturan (Abdul Rozak & Gayah, 2.
Audit kepatuhan dilakukan sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang berlaku.
Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh audit internal untuk menetapkan bahwa fungsi suatu organisasi dalam pemerintahan berjalan dengan semestinya yaitu sesuai dengan aturan pemerintah (Stapenhurst.
Staddon.
Draman, & Imbeau, 2.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berlangsung berdasarkan konsep yang telah berlaku, sejalan dengan intruksi dan prinsip (Manullang.
Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 72 Bella Paradita Menurut Astuti .
, cara mencegah korupsi dilakukan dengan tiga strategi yaitu preventif, detektif, reprensif.
Kegiatan preventif dilakukan sebelum terjadi korupsi untuk mengurangi faktor kecurangan serta meminimalkan peluang melakukan korupsi.
Detektif dilakukan pada kasus korupsi yang sudah terjadi, dimana tahapan ini digunakan untuk mencegah terjadinya kerugian pada organisasi Reprensif dilakukan untuk memberikan sanksi hukuman bagi pelaku tindak korupsi untuk memberikan efek jera.
Selain ketiga tindakan tersebut, komunikasi pihak-pihak dalam organisasi serta transparansi merupakan langkah yang dapat mencegah terjadinya korupsi (Bussmann & Niemeczek, 2.
Gejala fraud .
ed flag.
pengadaan barang dan jasa adalah keadaan yang tidak lazim terjadi pada organisasi.
Menurut Tuannakota .
, korupsi terjadi karena terdesak kebutuhan dan terdapat Kesempatan tersebut selanjutnya memantik keinginan dari pelaku untuk melakukan tindakan korupsi, karena mereka berfikir jika melakukan tindakan korupsi mereka tidak perlu bekerja giat.
Pelaku tindakan korupsi mendapatkan uang yang berlimpah sehingga dapat mengangkat kehidupan, padahal tindakan tersebut merupakan tindakan tercela (Theodorus M, 2.
Menurut Tuanakota .
, red flag merupakan suatu gejala-gejala yang mengindikasikan tindakan Korupsi dilakukan oleh pegawai atau pejabat pada oganisasi akibat desakan ekonomi serta gaya hidup tinggi, yang melebihi penghasilan yang diperoleh (Odeku, 2.
Pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa melakukan tindakan tercela bukan karena keserakahan, melainkan memanfaatkan keserakahan atau mereka merasa yang diperoleh tidak pernah cukup (Effrianto & Cahyo, 2.
73 | Ekuivalensi Vol.
11 No.
1 April 2025 Efektivitas Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah DalamA Korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah dapat dipicu oleh fraud triangle yaitu opportunity, rationalization, dan preasure.
Menurut Verschoor .
, korupsi terjadi karena adanya peluang untuk melakukan tindakan penyelewengan yang diakibatkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal, dan dengan adanya tekanan Faktor terakhir adalah rasionalisasi yaitu rendahnya etika pelaku dengan membenarkan tindakan fraud yang dilakukannya.
Menurut Abbasi dkk .
, korupsi disebabkan karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih besar dari Korupsi pada sektor pengadaan adalah buruknya pengendalian internal dan hal ini juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan, (Zakaria dkk, 2.
PENUTUP
Simpulan dan Saran Pengadaan barang dan jasa merupakan lahan basah tindakan korupsi dalam organisasi pemerintah daerah karena adanya budaya political corruption.
Tindak korupsi dilakukan pengawai atau pejabat pemerintahan untuk memperoleh keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kelompok.
Penangangan korupsi dilakukan dengan tiga tahapan yaitu preventive, detective, representative.
Probability audit melalui e-procurement dan e-catalog dan pengawasan yang ketat oleh petugas pengadaan barang dan jasa diperlukan supaya auditor berintegrasi tinggi serta bertindak secara profesional.
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah menggunakan konsep Authree lines for defenseAy dalam memerangi korupsi.
Tata kelola perusahaan juga harus baik sehingga peran dan fungsi manajemen menjadi teratur dan korupsi dapat dihindari.
Vol.
11 No.
1 April 2025 Ekuvalensi | 74 Bella Paradita Saran dari peneliti sebaiknya pemerintah selalu memperbaiki tingkat pengendalian internal disemua sektor sehingga kecurangan dan korupsi dalam bentuk apapun bisa terhindar dengan memperkuat berbagai langkah.
DAFTAR PUSTAKA