Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Journal homepage: https://talenta.
id/jlpsp Politik Pembangunan Jalan Raya di Kawasan Liang Melas Datas.
Kabupaten Karo Tahun 2022-2023 Glend Hagai Hot Raja1.
Fredick Broven Ekayanta2* Program Studi Ilmu Politik.
FISIP USU.
Jalan Prof.
Sofian No.
Kampus USU.
Medan 20155.
Indonesia Corresponding Author: frbrov@usu.
ARTICLE INFO
Article history:
Received: 7 April 2025
Revised: 9 May 2025
Accepted: 13 May 2025
Available online: 23 May 2024
E-ISSN: 2830-6821
How to cite:
Raja.
Glend Hagai Hot.
Fredick Broven Ekayanta.
AuPolitik Pembangunan Jalan Raya di Kawasan LMD.
Kabupaten Karo Tahun 2022-2023Ay.
Langgas:
Jurnal Studi Pembangunan, 4.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.
International.
DOI: 10.
32734/ljsp.
ABSTRAK
Artikel ini menganalisis proses politik dalam pembangunan jalan di kawasan Liang Melas Datas (LMD).
Kabupaten Karo, pada tahun 2022-2023.
Berbeda dari mekanisme perencanaan pembangunan yang umumnya mengikuti prosedur formal.
proses politik yang melatarbelakangi pembangunan jalan di LMD menunjukkan pola yang khas yang melibatkan interaksi antara aspirasi politik masyarakat dengan respons pemerintah.
Untuk memahami fenomena ini, artikel ini menggunakan konsep politik, pembangunan, serta teori politik pembangunan sebagai alat analisis utama.
Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan menggali secara mendalam bagaimana dinamika politik pembangunan di LMD Pengumpulan data studi kasus dilakukan secara mendalam yang melibatkan informasi beberapa sumber, seperti observasi, wawancara, materi audio visual, dokumen, laporan, dan sebagainya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan di LMD bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga bagian dari dinamika politik yang lebih luas.
Pembangunan jalan di LMD tidak terjadi di dalam ruang yang netral, melainkan merupakan hasil pertemuan antara aspirasi warga yang dimobilisasi melalui gerakan sosial yang digagas secara konsisten dengan kepentingan politik Joko Widodo dalam kerangka strateginya sebagai pemimpin populer.
Proses ini mencerminkan bagaimana tuntutan masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan pemerintah ketika selaras dengan strategi politik Jokowi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Kata kunci: politik pembangunan, pembangunan jalan raya.
LMD
ABSTRACT
This article analyzes the political process of road construction in the Liang Melas Datas (LMD) area.
Karo Regency, in 2022-2023.
Unlike development planning mechanisms that generally follow formal procedures, the political process behind road construction in LMD shows a distinctive pattern involving the interaction between the political aspirations of the community and the government's response.
To understand this phenomenon, this article uses the concepts of politics, development, and political theory of development as the main analytical tools.
This article uses a qualitative method with a case study approach, which aims to explore in depth how the political dynamics of development in LMD take place.
Case study data collection is conducted in depth involving information from several sources, such as observations, interviews, audio-visual materials, documents, reports, and so on.
The results show that road construction in LMD is not just an infrastructure project, but also part of a broader political dynamic.
Road construction in LMD does not occur in a neutral space, but is the result of a meeting between the aspirations of residents mobilized through social movements that are initiated consistently with Joko Widodo's political interests within the framework of his strategy as a popular leader.
This process reflects how community demands can be accommodated in government policy when aligned with Jokowi's political strategy that focuses on infrastructure development.
Keywords: politics of development, road construction.
LMD Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 1-12
PENDAHULUAN
Pada tanggal 6 Desember 2021, enam orang warga perwakilan asal Liang Melas Datas (LMD) Kabupaten Karo datang ke kompleks Istana Kepresidenan bersama dengan sebuah truk bermuatan tiga ton jeruk.
Mereka berangkat dari LMD pada tanggal 3 Desember 2021 dengan membawa jeruk tersebut sebagai Auoleh-olehAy untuk Presiden Joko Widodo (Jokow.
dan menyampaikan aspirasi secara langsung terkait dengan kondisi jalan rusak yang ada di LMD.
Jalan yang dimaksud adalah jalan yang terdapat di enam desa yaitu Sukajulu.
Kutambaru Kunti.
Batumamak.
Polatebu.
Kutambelin, dan Kutapengkih, serta tiga dusun yaitu Barisan.
Kutakendit, dan Cerumbu.
Jalan tersebut memiliki panjang sekitar 36 kilometer .
dan berstatus jalan daerah atau non-nasional.
Infrastruktur jalan merupakan hal paling penting bagi warga di daerah LMD karena menjadi infrastruktur vital dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta memperlancar pengangkutan hasil produksi jeruk dan komoditas pertanian lainnya.
Jalan yang rusak akan mengakibatkan terganggunya distribusi dan menimbulkan kerugian karena kendaraan gampang rusak dan waktu tempuh perjalanan semakin lama.
Merespon kedatangan dan aspirasi tersebut.
Presiden Jokowi saat itu menjanjikan bahwa pemerintah akan segera membangun jalan di LMD dan akan mengunjungi LMD setelah jalan tersebut selesai dibangun (Saptowalyono & Wulan.
Adyatama, 2.
Pada tanggal 4 Februari 2022.
Presiden Jokowi menepati janjinya dengan mengunjungi LMD dan meninjau langsung perbaikan jalan rusak tersebut.
Perbaikan jalan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan panjang jalan 37,2 km dan menggunakan anggaran sebesar Rp 164,8 miliar yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dan 2023.
Perbaikan jalan tersebut dilakukan dalam dua paket atau tahapan.
Paket 1 pada tahun 2022 sepanjang 17,1 km dengan perkiraan biaya Rp 72,5 miliar dan paket 2 pada tahun 2023 sepanjang 20,1 kilometer dengan perkiraan biaya Rp 92,3 miliar.
Dengan adanya perbaikan jalan tersebut, diharapkan terjadi perubahan yang tadinya jalan hanya bisa dilalui dengan kendaraan offroad seperti mobil jip dengan kecematan rata-rata 5-10 km per jam menjadi mampu menampung kendaraan berkapasitas angkut hingga 8 ton dengan kecepatan hingga 20 km per jam.
Presiden Jokowi saat itu menyatakan bahwa perbaikan jalan di LMD akan meningkatkan konektivitas infrastruktur jalan yang baik serta mendongkrak harga jeruk dan komoditas pertanian lainnya menjadi lebih kompetitif dan tidak kalah dengan harga-harga impor.
Presiden Jokowi mengatakan.
Aukita kalah akan barang impor karena harga kita terlalu tinggi dan itu disebabkan oleh biaya logistik yang mahal, biaya transportasi yang mahal, begitu jalannya diperbaiki, ongkos logistik biaya transportasi turun 75%Ay (Sulistyo.
Wulan & Manik, 2.
LMD adalah kawasan di lereng Bukit Barisan yang meliputi enam desa dan tiga dusun yang masuk dalam wilayah empat kecamatan yaitu Tiga Binanga.
Lau Baleng.
Kuta Buluh, dan Mardingding.
Ada sekitar 500an rumah tangga yang tinggal di kawasan tersebut.
Kawasan LMD ini berjarak sekitar 78 km dari ibukota Kabupaten Karo.
Kabanjahe.
Inisiatif warga kawasan LMD untuk membawa jeruk ke Jakarta adalah karena sudah sekitar dua puluh tahun jalannya rusak seperti kubangan kerbau dan hanya diperbaiki dengan tambal sulam karena kekurangan anggaran.
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Karo hanya sekitar Rp 70-Rp 100 miliar per tahun untuk memperbaiki seluruh jalan, sementara ada 1.
214 km jalan daerah/kabupaten yang tersebar di 17 kecamatan.
Pada tahun 2021.
Dinas PU itu hanya bisa menganggarkan sekitar Rp 800 juta untuk perbaikan beberapa bagian tebing yang terancam longsor, tidak cukup untuk memperbaiki jalan (Warastri, 2.
Perbaikan jalan di kawasan LMD mulai menghasilkan manfaat bagi warga di kawasan tersebut setelah satu tahun.
Bagi warga, perbaikan jalan memberikan manfaat berupa turunnya harga pupuk dan material bangunan secara drastis dan harga produk pertanian warga juga meningkat karena biaya angkutnya berkurang.
Selain itu tidak ada lagi truk-truk yang terjebak dalam kubangan lumpur di jalan sebagaimana sering terjadi saat jalan di kawasan LMD masih rusak.
Waktu tempuh untuk Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 1-12
mengirim hasil pertanian dari LMD ke ibukota Provinsi Sumatera Utara.
Medan, pun berkurang dari sebelumnya sembilan jam perjalanan menjadi enam perjalanan (Sinaga, 2.
Pembangunan infrastruktur memang menjadi fokus perhatian Presiden Jokowi sejak menjabat sebagai kepala negara pada tahun 2014.
Infrastruktur ini dianggap sebagai fondasi untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang dan meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Fokus ini terbukti dari anggaran infrastruktur yang sangat besar di era pemerintahan Presiden Jokowi (Putri, 2023.
Lane, 2.
Tabel 1.
Anggaran Infrastruktur Era Jokowi Tahun Anggaran .
alam triliun rupia.
Sumber: Kemenkeu.
PUPR Akan tetapi, proses pembangunan jalan di LMD yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur ini termasuk unik.
Idealnya, pembangunan infrastruktur jalan diputuskan dengan mempertimbangkan beragam kemanfaatan yang ada, dimana dalam pemilihan pembangunannya harus memperhatikan daftar prioritas.
Dalam pembuatan prioritas itu, seluruh pihak yang terlibat bisa mengusulkan dan memilah pembangunan yang paling dibutuhkan dan juga bisa mengesampingkan keinginginan individu atau kelompok tertentu.
Maka, biasanya dalam penentuan pembangunan infrastruktur akan ada interaksi antar kepentingan ataupun kekuatan politik yang terlibat.
Jika ada persaingan dan perbedaan kepentingan, maka seluruh pihak akan mencari jalan keluar dengan menyesuaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan (Kurniassandi, tanpa tahu.
Giersch juga menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan, hal penting yang perlu dipertimbangkan ialah distribusi yang adil di setiap kebutuhan masyarakat, karena fakta bahwa anggaran yang dimiliki negara terbatas.
Agar distribusi tersebut adil, perlu ada penyusunan yang matang oleh pembuat kebijakan agar tidak terjebak dalam ketimpangan pengimplementasian atas suatu rancangan pembiayaan (Giersch, 1.
Sementara itu proses pembangunan jalan di LMD tidak melalui proses yang biasa, karena awal mula pembangunan jalannya adalah karena ada inisiatif warga desa LMD untuk melapor langsung kepada kepala pemerintahan tertinggi yaitu presiden.
Bagi warga LMD, mengadukan persoalan jalan ini adalah jalan keluar terbaik untuk meminta pemerintah memperhatikan dan membangun infrastruktur di wilayahnya.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, artikel ini mengkaji bagaimana proses politik yang terjadi dalam pembangunan jalan di kawasan LMD pada tahun 2022-2023.
Proses politik yang dimaksud menarik untuk diteliti dan didalami karena proses politik yang terjadi tidak seperti proses politik yang biasa terjadi dalam mekanisme perencanaan pembangunan biasa.
Biasanya, pembangunan jalan akan diawali dari usulan dari masyarakat desa lalu disampaikan ke pemerintah kabupaten anggota lembaga legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lalu dibahas serta disahkan untuk dianggarkan, baru dikerjakan.
TEORI POLITIK PEMBANGUNAN
Politik adalah soal Ausiapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana cara mendapatkannyaAy (Laswell, 1.
Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha atau upaya yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Dari definisi yang lain, politik adalah proses Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 1-12
alokasi dan distribusi sumber daya negara kepada masyarakat.
Proses tersebut berjalan terus tanpa henti dalam aktivitas keseharian masyarakat.
Proses politik sering direduksi sebagai proses yang terjadi dalam konteks pemilu semata sehingga politik atau proses alokasi dan distribusi sumber daya diposisikan pada upaya mencapai atau mempertahankan posisi politik oleh partai politik ataupun kandidat (Stokes dalam Ardiansa.
Panghegar.
Samosir & Raffiudin, 2.
Politik dapat dipahami sebagai kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembagian atau alokasi (Damsar, 2.
Menurut Ramlan Surbakti .
, sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai politik.
Pertama, politik adalah upaya yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
Kedua, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Ketiga, politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
Keempat, politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
Kelima, politik adalah konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Sementara menurut Budiman .
, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, terutama di bidang ekonomi/material.
Pembangunan memiliki dua unsur pokok, yaitu masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, serta masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yaitu manusia pembangun.
Tapi pembangunan bukan hanya soal produksi dan distribusi barang-barang material.
Pembangunan juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang membuat manusia bisa mengembangkan kreativitasnya.
Pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia.
Manusia yang dibangun ialah yang kreatif, yang hanya bisa tercipta jika manusia tersebut merasa bahagia, aman dan bebas dari rasa takut.
Manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dihadapinya.
Jadi produktivitas dan distribusi hasil-hasil pembangunan hanyalah merupakan akibat dari pembangunan yang berhasil membangun manusia seperti yang disebutkan di atas.
Amartya Sen mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang memfasilitasi manusia untuk mengembangkan sesuatu yang sesuai dengan pilihannya.
Menurutnya, penyebab adanya kemiskinan, ketidakberdayaan dan keterbelakangan adalah ketiadaan dan keterbatasan akses.
Dengan terbatasnya akses, pilihan manusia menjadi terbatas untuk mengembangkan kehidupannya.
Mansia hanya menjalankan apa yang AuterpaksaAy bisa dilakukan, bukan apa yang AuseharusnyaAy bisa Akses yang dimaksud oleh Sen adalah terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, transparansi serta adanya jaring pengaman sosial (Prasetyantoko.
Budiantoro & Bahagjo, 2.
Teori yang dipakai dalam artikel ini adalah teori politik pembangunan yang dirumuskan dari berbagai konsep dan pemikiran para ahli, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan Teori politik pembangunan adalah teori yang membahas mengenai bagaimana peran politik dalam pembangunan.
Politik adalah tentang kekuasaan dan pembangunan adalah salah satu cara menggunakan kekuasaan.
Oleh karena itu, pembangunan adalah sebuah tindakan politis.
Pembangunan dipengaruhi oleh preferensi orang-orang yang memiliki kekuasaan.
Ada beberapa bentuk faktor politik dalam menentukan pembangunan infrastruktur, yaitu sebagai berikut.
Pertama, politik berperan dalam penentuan alokasi anggaran dan sumber daya untuk Keputusan politik dalam hal ini biasanya dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
Kalau di daerah/kabupaten berarti, pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam ini, akan ditentukan berapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk sektor pembangunan tersebut serta sektor lainnya.
Keputusan mengenai berapa banyak anggaran yang dialokasikan untuk sebuah proyek infrastruktur adalah hasil dari negosiasi politik (Berminas.
Yuwanto & Adhi, 2.
yang kompleks di tingkat eksekutif dan legislatif (Setiawan, 2.
Masing-masing biasanya akan berusaha memengaruhi alokasi anggaran sesuai dengan agenda dan tujuan politik masing-masing.
Oleh karena itu, para pemegang kekuasaan dapat Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 1-12
menentukan proyek infrastruktur mana yang akan menjadi prioritas berdasarkan pertimbangan politik tertentu, bukan serta merta yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ibad, 2.
Kedua, politik memainkan peran yang signifikan dalam pemilihan lokasi proyek infrastruktur.
Keputusan tentang di mana sebuah proyek akan dibangun bisa dipengaruhi oleh pertimbangan politik dengan tujuan memenangkan dukungan dari wilayah tertentu atau kelompok pemilih kunci.
Akibatnya, pengalokasian sumber daya tidak selalu efisien atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Ibad, 2.
Teori yang sering dipakai menjelaskan hal ini ialah politik gentong babi .
ork barrel politic.
Politik gentong babi adalah upaya calon pemimpin memberikan uang atau barang kepada masyarakat untuk memikat pemilih sekaligus mendulang suara.
Cara ini biasanya dilakukan oleh calon petahana yang sedang mempunyai kekuasaan.
Dalam politik gentong babi ini lalu terjadi pertukaran barang dan jasa.
Petahana mengalokasikan sumber daya anggaran melalui berbagai program bantuan, sementara masyarakat yang terbantu membalasnya dengan mendukung dan memilihnya dalam pemilu (Sidman, 2.
Ketiga, politik juga menentukan pemilihan kontraktor atau vendor.
Pembuat kebijakan bisa menentukan vendor mana yang akan memegang suatu proyek pembangunan infrastruktur, apakah berdasarkan kedekatan politik, atau memang karena berdasarkan pertimbangan kualifikasi dan kompetitif harga.
Hal ini bisa tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur tersebut (Ibad, 2.
Keempat, faktor politik bisa juga memberikan keuntungan melalui keputusan politik yang cepat, sehingga bisa mendukung proses pembangunan infrastruktur yang mendesak dan selanjutnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ibad, 2.
Dalam hal ini, para politisi sering juga menjanjikan akan membangun infrastruktur pada saat pemilihan umum .
untuk mendapatkan dukungan dari pemilih (Padli, 2.
Menurut Ibad, partisipasi publik adalah faktor yang sangat penting dalam memastikan agar faktor politik memang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur.
Dengan adanya partisipasi publik, infrastruktur yang dibangun akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (Ibad, 2.
METODE PENELITIAN
Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai proses politik dalam pembangunan infrastruktur jalan raya di kawasan LMD di Kabupaten Karo yang menggunakan APBN pada tahun 2022-2023 setelah para perwakilan warga LMD datang langsung mengajukan aspirasinya kepada Presiden Jokowi dengan membawa oleh-oleh tiga ton buah jeruk.
Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif studi kasus.
Studi kasus adalah salah satu jenis dari penelitian kualitatif dimana peneliti menggali suatu fenomena atau kasus tertentu dalam satu waktu dan kegiatan .
rogram, dampak, proses, institusi, atau kelompok sosia.
serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Creswell, 2.
Tujuan penggunaan penelitian studi kasus bukan sekadar menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi juga menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut terjadi (Yin, 2.
Studi kasus dipilih karena peneliti ingin menjelaskan dalam skripsi ini bagaimana proses politik yang melatarbelakangi satu fenomena atau kasus yang spesifik, yaitu pembangunan infarstruktur jalan raya di kawasan LMD Kabupaten Karo pada tahun 2022-2023.
Artikel ini juga menerangkan mengapa pembangunan tersebut terjadi.
Pengumpulan data studi kasus dilakukan secara mendalam yang melibatkan informasi beberapa sumber, seperti observasi, wawancara, materi audio visual, dokumen, laporan, dan sebagainya (Creswell, 2.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, bisa dikategorikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data asli yang peneliti kumpulkan dari sumber aslinya.
Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan berbeda, namun peneliti memanfaatkannya sebagai tujuan penelitiannya atau mendukung tujuan penelitiannya (Sobari, 2.
Pengolahan dan analisis data dalam skripsi ini menggunakan langkah Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 1-12
dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
UPAYA WARGA MEMPERJUANGKAN PEMBANGUNAN JALAN RAYA DI KAWASAN
LMD
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo tahun 2021-2026 disebutkan bahwa pemerataan pembangunan jalan adalah salah satu dari lima isu strategis Kabupaten Karo dalam urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Namun, anggaran yang terbatas untuk membangun jalan membuat banyak jalan di daerah Kabupaten Karo yang tidak bisa dikerjakan.
Termasuk jalan raya yang ada di kawasan LMD Padahal jalan raya di kawasan tersebut rusak parah dan tidak pernah diperbaiki dan dibangun selama puluhan tahun.
Rusaknya jalan tersebut merugikan warga yang mayoritas bermata pencaharian petani, sehingga membuat hasil tani mereka tidak bisa didistribusikan dengan baik.
Tidak jarang pula banyak truk yang mengalami kecelakaan saat melintasi kawasan LMD, sehingga membuat banyak tauke-tauke jeruk tidak mau datang ke LMD.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kutambelin, yang juga menjadi inisiator pengiriman jeruk ke Istana Negara.
Paham Sitepu mengatakan bahwa:
AuJadi sudah bukan sekali atau dua kali, saya rasa ini sudah ada enam kali ke Bupati Karo, dengan bupati yang berbeda-beda.
Tapi memang anggrannya tidak cukup.
Sudah konsultasi juga ke Pemerintah Provinsi.
Iya, iya saja, tahu-tahu tidak ada realisasinya.
Rasa-rasanya sudah mulai 2008-2010.
Baru ada juga kami desak pernah kemarin itu biar dibantu dengan dana reses-reses anggota dewan .
awancara dengan Paham Sitep.
Ay.
Upaya yang tidak membuahkan hasil melalui pemerintah daerah ini membuat warga desa di kawasan LMD memikirkan cara lain untuk menyampaikan aspirasinya tentang jalan rusak.
Kemudian mereka merencanakan untuk menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung pada Presiden Jokowi.
Mereka lalu mencari tahu kemana Presiden Jokowi berkunjung, dan ketika datang ke Sumatera Utara akan dijumpai secara langsung.
Paham Sitepu mengatakan bahwa:
AuMisalnya ada Pak Jokowi rencana ke Pulau Samosir, sudah rencana kami mengumpulkan semua Hardtop ini tidak perlu dicuci biarkan saja dengan lumpur-lumpur.
Mau dibawa ke sana, artinya membuat sensasi gitulah, cari perhatian Pak Jokowi.
Kami akan pakai-pakai spanduk juga.
Ay Akan tetapi, rencana tersebut tak kunjung terwujud.
Terlebih lagi, ide tersebut tidak betulbetul diterima oleh semua warga desa di kawasan LMD.
Tidak semua warga juga peduli dengan kondisi jalan yang rusak parah di kawasan tersebut.
Sampai akhirnya, dari perbincangan di warung kopi muncul ide untuk mencuri perhatian dan mencari sensasi.
Paham Sitepu mengatakan:
AuDatanglah ide, bagaimana kalau seandainya kita bikin sensasi, jangan tanggung-tanggung.
Jadi kan daerah ini (LMD) penghasil jeruk.
Jeruk ini kita kumpul dari masyarakat, sekalian dananya dibantu seberapa maunya kita antar ke Istana Negara.
Coba-coba.
Walaupun nanti misalnya tidak diterima, yang penting jeruk ini sudah diliput sama televisi, paling tidak kita sudah viral di nasional, paling tidak ada tanggapan.
Ay Paham Sitepu yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kutambelin adalah penggagas dari rencana untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Presiden Jokowi.
Sementara Kepala Desa Kutambelin.
Efendra Sembiring adalah orang yang mencetuskan ide untuk mengirimkan jeruk ke Istana.
Untuk menjalankan rencana tersebut.
Paham kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan warga desa Kutambelin di Balai Desa.
Pada pertemuan pertama ada 35 warga desa yang ikut datang membahas rencana tersebut.
Ada banyak warga yang tidak percaya diri dengan rencana tersebut sehingga enggan datang.
Ada juga warga yang menganggapnya hanya lelucon.
Tetapi pada pertemuan kedua mulai banyak warga yang ikut mendukung dimana ada 65 warga yang hadir di Balai Desa.
Saat itu, perangkat desa dan warga desa di Kutambelin membentuk panitia dan mulai menghubungi lima desa dan tiga dusun lain untuk bersama-sama menjalankan rencana ini.
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 1-12
Para warga dari desa dan dusun lain tersebut bersepakat dan mendukung rencana untuk mengantar jeruk ke Istana Negara.
Mereka kemudian membentuk panitia.
Panitia tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi dana, seksi pengumpul jeruk, tim pengantar dan pengawal jeruk ke Istana Negara, dan tim media.
Setelah panitia terbentuk, mereka mulai membahas teknis pelaksanaan dalam rapat-rapat persiapan yang dilakukan.
Mereka memutuskan untuk mengirimkan tiga ton jeruk sekaligus ke Jakarta agar mendapatkan sensasi.
Ada perdebatan mengenai berapa ton jeruk yang akan diantar dimana sebagian warga merasa bahwa satu ton saja sudah cukup.
Tetapi satu ton dianggap tidak akan menghasilkan sensasi.
Setelah diputuskan akan mengantarkan tiga ton jeruk, para petani jeruk di kawasan LMD pun mulai patungan mengumpulkan jeruk.
Ada pula warga yang urunan dana untuk mendanai perjalanan menuju Jakarta.
Untuk mendapatkan sensasi, panitia juga menunjuk anggota untuk mengurus bagian media.
Oleh karena itu, saat jeruk mulai diantarkan, berbagai media seperti MNC.
RCTI.
Sindo, dan Kompas datang meliput ke kawasan LMD.
Presiden Jokowi menerima langsung enam perwakilan warga LMD yang mengantarkan jeruk ke Istana Negara.
Mereka adalah Nirwan Surbakti.
Syairin Tarigan.
Idris Tarigan .
erwakilan Desa Kutambeli.
Serba Sembiring .
erwakilan Desa Pola Teb.
Setia Sembiring .
erwakilan Desa Batumama.
, dan Mahedin Singarimbun .
erwakilan Desa Kutapengki.
Mereka mengantarkan oleh-oleh jeruk tersebut kepada Presiden Jokowi sebagai bentuk keresahan atas kerusakan parah jalan raya di kawasan LMD yang sudah terjadi puluhan tahun.
Setelah menerima aspirasi mengenai jalan yang rusak di kawasan LMD tersebut.
Presiden Jokowi langsung memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menganggarkan pembangunan jalan raya di kawasan LMD.
Saat itu juga.
Kementerian PUPR memerintahkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah IV melakukan survei ruas jalan ke wilayah LMD.
Setelah jalan raya dibangun, warga di LMD pun mulai merasakan dampaknya, seperti yang dikatakan berikut ini:
AuHasil taninya sudah .
akin bai.
Penyuluhan-penyuluhan pun sudah ke LMD.
Harga-harga cost pupuk pun sudah semakin murah, yang ke pasar pun orang sudah bawa jeruk, membawa terong, cabai, sudah terasa murahAy.
ANALISIS
Dari perspektif politik pembangunan, penetapan keputusan terkait pembangunan jalan raya di kawasan LMD pada tahun 2022-2023 tidak dapat dipahami sebagai suatu proses di ruang hampa .
ower free-spac.
, melainkan sebagai hasil dari serangkaian fragmen sosial-ekonomi-politik.
Dalam hal ini, pembangunan jalan di LMD tidak dapat dipandang sebagai ruang yang bebas dari kepentingan politik, baik secara implisit maupun yang eksplisit, baik dari atas maupun dari bawah.
Terdapat dinamika politis yang turut membentuk arah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini, yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan teknis atau ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang lebih luas dalam konteks politik.
Oleh karena itu, setiap langkah dalam perbaikan infrastruktur ini berpotensi dihasilkan dan menghasilkan pengaruh politik yang signifikan, baik pada tingkat lokal maupun nasional, yang memengaruhi tidak hanya proses pembangunan itu sendiri, tetapi juga persepsi dan dukungan publik terhadap kebijakan yang Pembahasan kali ini akan mengidentifikasi lokus politis di dalam agenda pembangunan Jokowi dalam konteks perbaikan infrastruktur jalan di kawasan LMD.
Ada dua aspek politik yang terjadi dalam kasus pembangunan jalan di kawasan LMD ini.
Pertama adalah agenda pembangunan Presiden Jokowi dan kedua adalah partisipasi yang dilakukan oleh warga LMD untuk menuntut pembangunan jalan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur jalan diidentifikasi sebagai salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk melakukan pembaruan sistemik yang mendasar, guna memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia (Mawardi, 2.
Akan Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 1-12
tetapi, jika ditinjau melalui perspektif politik, program pembangunan tidak bisa dilepaskan dari proses politik yang melatarinya.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh Budiman .
, politik memainkan peran yang signifikan dalam proses pembangunan infrastruktur.
Keputusan tentang di mana sebuah proyek akan dibangun bisa dipengaruhi oleh pertimbangan politik dengan tujuan Hal serupa juga berlaku dalam berbagai agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Jokowi selama masa pemerintahannya.
Menurut Warburton .
, program pembangunan yang dijalankan di era Jokowi sarat dengan muatan politik.
Sebagai kepala negara sekaligus pemimpin politik tertinggi di Indonesia.
Jokowi tidak hanya memanfaatkan pembangunan sebagai upaya teknokratik untuk memperbaiki kondisi infrastruktur secara nasional, tetapi juga dapat dilihat sebagai strategi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan politis tertentu.
Dalam analisisnya.
Warburton .
menjelaskan bagaimana pembangunan era Jokowi ditempatkan sebagai wadah untuk melakukan konsolidasi elit sekaligus sebagai strategi untuk meraih dukungan dari publik.
Untuk alasan yang pertama, pembangunan infrastruktur merupakan agenda yang dianggap relatif bebas dari pengaruh kepentingan politik elit, terutama jika dibandingkan dengan agenda pembangunan institusi hukum dan politik.
Untuk alasan ini, pembangunan dijadikan strategi sebagai instrumen kekuasaan melakukan konsolidasi politik.
Ke-dua, pembangunan infrastruktur dijadikan sebagai program populis.
Menggunakan pembangunan infrastruktur sebagai strategi mengikat daya tarik yang tinggi di mata masyarakat.
Infrastruktur yang lebih baik dianggap sebagai langkah yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan memperkuat konektivitas antar daerah, yang pada gilirannya dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Telah diuraikan pada bagian teori bahwa politik, dalam penelitian ini, tidak dapat direduksi menjadi sekadar aktivitas institusi-institusi formal seperti DPR, partai politik, atau presiden.
Politik, sebagaimana dipahami melalui Aristoteles, adalah upaya kolektif warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama .
ummum bonu.
Selain itu, politik dapat dimaknai sebagai proses alokasi dan distribusi sumber daya negara kepada masyarakatAiproses yang berlangsung terus-menerus dan melekat dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, pengertian politik tidak bisa dimonopoli oleh institusi-institusi formal kekuasaan.
Melalui pengertian ini, maka setiap tindakan yang diarahkan untuk memperbaiki keadaan demi mencapai kemaslahatan bersama adalah bentuk praksis politik dalam keseharian.
Dalam kerangka ini, mobilisasi warga, perumusan ide, dan strategi penyampaian aspirasi terkait perbaikan infrastruktur jalan di LMD merupakan manifestasi konkret dari politik sebagai praksis mencapai summum bonum.
Tujuan dari mobilisasi tersebut bersifat transformatif: perbaikan jalan tidak hanya bermakna sebagai peningkatan konektivitas antarwilayah, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi warga.
Pada akhirnya, perbaikan jalan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Usaha yang dilakukan oleh warga LMD mengantarkan 3 ton jeruk ke Istana dengan melibatkan pengorbanan waktu untuk berkumpul, berdiskusi, dan merancang strategi baik di ruang publik seperti kedai kopi maupun melalui ruang digital seperti Facebook untuk membangun kesepahaman, adalah dimensi penting yang tidak dapat diremehkan dalam mendorong keterlibatan pemerintah pusat dalam memperbaiki Jalan di Kawasan LMD.
Pengorbanan warga yang secara kolektif berbagi pendapatan untuk mendanai perjalanan perwakilan ke Jakarta merupakan ekspresi konkret dari prakarsa politik warga dalam menuntut hak mereka atas infrastruktur yang layak.
Seluruh rencana yang dirancang mendapatkan respons positif dari masyarakat di kawasan LMD.
Awalnya, ide warga hanya sebatas mengirimkan jeruk ke Istana Negara melalui jasa mobil Namun, rencana tersebut kemudian diubah dan dikembangkan menjadi konsep yang lebih kreatif dengan mengintegrasikan unsur adat dan budaya etnis Karo.
Konsep baru ini mencakup penyelenggaraan acara budaya Karo sebagai bagian dari prosesi pelepasan jeruk, pengiriman jeruk Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 1-12
yang dilakukan dengan pendampingan perwakilan masyarakat, serta publikasi kegiatan secara langsung melalui media sosial.
Selain itu, komunikasi juga dibangun dengan kerabat di Medan.
Riau.
Palembang.
Lampung, dan Jakarta untuk menyambut serta mengawal tim pengantar jeruk hingga tiba di Istana Negara.
Dalam proses keberangkatan tim, dibutuhkan biaya sebesar Rp75.
ujuh puluh lima juta rupia.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, warga menggalang dana melalui iuran sebesar Rp50.
000 per rumah tangga.
Pengumpulan dana berlangsung selama lima hari dan berhasil mengumpulkan total Rp60.
nam puluh juta rupia.
Kekurangan dana sebesar Rp15.
ima belas juta rupia.
akhirnya ditanggung oleh panitia pelaksana yang terdiri dari sepuluh orang.
Warga yang belum/tidak membayar ketika keberangkatan tim kemudian membayar urunan dananya ketika tim pulang setelah mengantarkan oleh-oleh.
Sebanyak enam perwakilan warga dari enam desa di kawasan LMD melakukan perjalanan ke Istana Negara untuk bertemu Presiden Jokowi pada 6 Desember 2021.
Dalam kunjungan tersebut, mereka membawa 3 ton jeruk Karo atau jeruk Siam sebagai simbol aspirasi masyarakat.
Presiden Jokowi menerima perwakilan warga dengan hangat dan menyampaikan bahwa ia telah mengetahui permasalahan kerusakan infrastruktur di kawasan LMD (BPMI Setpres 2.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menangani masalah tersebut, yang telah ditindaklanjuti melalui inspeksi langsung ke lokasi oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Akan tetapi, inisiatif mengantarkan 3 ton jeruk ke Istana sebagai usaha masyarakat menyampaikan aspirasi perbaikan jalan di kawasan LMD bukanlah pertama kali dilakukan.
Inisiatif ini merupakan satu dari serangkaian inisiatif warga, yang sudah dilakukan sejak tahun 2008.
Pada saat itu, tuntutan hanya berhasil menyasar ke pemerintah kabupaten Karo.
Paham Sitepu, yang sudah aktif mengadvokasi perbaikan jalan, menceritakan bahwa ia dan kawan-kawannya sudah enam kali menyampaikan aspirasi ke pemerintahan kabupaten Karo kepada bupati yang berbedabeda, begitu juga dengan pemerintahan provinsi yang sudah dilakukan sejak belasan tahun yang Dari pengalaman Paham Sitepu di muka, kita bisa melihat konsistensi masyarakat LMD dalam berhimpun dan mengartikulasikan kepentingannya kepada pemerintah.
Belajar dari gerakan sebelumnya, masyarakat mulai mengubah pendekatan ketika menyampaikan aspirasi dan serta menentukan tingkat pemerintah yang menjadi sasaran advokasi mereka.
Ketika masyarakat tidak kunjung mendapatkan respons yang memuaskan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, masyarakat mulai menjajaki kemungkinan menyampaikan langsung aspirasinya ke pemerintah pusat, kepada Jokowi sebagai kepala pemerintah.
Untuk sampai dan diperhatikan, tercetus ide di dalam penyampaian aspirasi tersebut harus memberikan penekanan terhadap sensasi, salah satunya dengan ide mengantarkan jeruk.
Usaha ini awalnya direspons secara negatif dan dianggap lelucon oleh sebagian masyarakat yang terlibat di dalam pembicaraan rencana tersebut.
Akan tetapi, pendekatan itu tetap dilakukan dengan mengupayakan berbagai cara untuk memperoleh perhatian Jokowi.
Untuk itu, setiap perjalanan dinas yang dilakukan Jokowi ke Sumatera Utara, akan ditemui oleh warga LMD dengan berbagai aksi.
Ketika Jokowi berkunjung ke Pulau Samosir, warga LMD melakukan aksi dengan membuat barisan mobil hardtop yang disengaja tidak cuci agar penuh lumpur yang menggambarkan kerusakan yang sangat parah di kawasan LMD.
Sasaran utamanya hanya satu, yakni sensasi dan mendapatkan perhatian Jokowi.
Gerakan-gerakan semacam itu mencerminkan konsistensi dan persistensi warga LMD dalam berhimpun serta mengartikulasikan aspirasi mereka sebagai bentuk nyata dari praktik politik.
Dengan kesadaran akan hak mereka terhadap infrastruktur yang layak dan kesejahteraan yang seharusnya mereka peroleh, warga akhirnya berhasil mendapatkan perhatian pemerintah.
Respons konkret dari Presiden Jokowi berupa instruksi langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki jalan di kawasan LMD menjadi bukti bagaimana gerakan tersebut mampu mendesak perubahan kebijakan.
Tanpa upaya keras dan inovasi kolektif Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 1-12
semacam itu, sangat mungkin Presiden Jokowi tidak akan menyadari urgensi memperbaiki infrastruktur di kawasan tersebut.
Di titik inilah, partisipasi dan inisiatif warga menjadi faktor kunci yang membuka ruang negosiasi antara warga lokal dan pemerintah pusat.
Di sinilah perbaikan infrastruktur jalan di LMD tidak hanya bermakna sebagai proyek teknokrat yang dimobilisasi kekuasaan semata, perbaikan jalan juga dapat dilihat sebagai hasil jerih payah mkasyarakat dalam menuntut hak.
Dengan demikian, perbaikan infrastruktur jalan dapat juga disebut sebagai arena kontestasi politik antara pemerintah dan tuntutan warga.
Di satu sisi, pembangunan ini mencerminkan bagaimana kebijakan nasional cenderung bersifat top-down, tetapi di sisi lain, perbaikan ini juga menunjukkan bahwa tekanan dari bawah mampu mempengaruhi prioritas kebijakan negara.
Dalam konteks ini, warga LMD telah membuktikan bahwa politik lokal dapat menjadi alat untuk merespons dan bahkan mengintervensi struktur politik yang bersifat hierarkis.
Proses artikulasi kepentingan warga di kawasan LMD dapat dipandang sebagai suatu proses politik yang unik dan tidak biasa.
Pada umumnya, pembangunan infrastruktur jalan dimulai dengan pengajuan usulan dari masyarakat desa yang kemudian disampaikan kepada pemerintah kabupaten melalui anggota lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Setelah itu, usulan tersebut akan dibahas dan disetujui untuk dimasukkan dalam anggaran daerah, sebelum akhirnya dilakukan eksekusi pembangunan oleh instansi terkait.
Namun, konteks di LMD menunjukkan dinamika yang berbeda.
Alih-alih melalui jalur prosedural yang konvensional, warga LMD memilih pendekatan alternatif untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Mereka memanfaatkan kreativitas dan strategi komunikasi publik untuk menarik perhatian pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi.
Upaya pengiriman tiga ton jeruk Siam ke Istana Negara, disertai dengan pelibatan media dan pengemasan pesan berbasis budaya lokal, menjadi langkah strategis yang mencerminkan kemampuan warga dalam menggunakan pola-pola partisipasi yang inovatif dan efektif.
Pendekatan ini tidak hanya berhasil mempercepat perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan infrastruktur di LMD, tetapi juga menciptakan cara baru dalam menyuarakan kepentingan mereka di tingkat Proses ini menunjukkan bagaimana warga di LMD mampu memanfaatkan modal sosial, solidaritas komunitas, dan kreativitas untuk mengatasi hambatan struktural yang sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.
SIMPULAN
Selain berupa material, jalan raya juga menyangkut hubungan sosial dan hubungan ekonomi politik di balik proses pembangunannya (Ridha, 2.
Skripsi ini membahas tentang proses politik dalam pembangunan jalan raya di kawasan LMD Kabupaten Karo pada tahun 2022-2023.
Proses politik dalam skripsi ini mengacu pada teori Joseph Westphal yang membagi tiga faktor politik dalam proses pembangunan suatu infrastruktur yaitu perencanaan, mekanisme pendanaan, dan pembuatan keputusan.
Perencanaan dari pembangunan jalan raya di kawasan LMD ini digagas awalnya oleh sejumlah warga desa di Kutambelin, lalu mengajak warga dari desa-desa dan dusundusun lain untuk mengatur strategi menyampaikan aspirasi mengenai jalan rusak langsung kepada Mereka membentuk panitia yang dinamakan Rudang-Rudang Pengarapen LMD (RRPLMD) yang mengantar jeruk sebanyak 3 ton ke Istana Negara.
Saat tiba di Istana Negara.
Presiden Jokowi menerima kedatangan RRP-LMD dan langsung memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menganggarkan dana pembangunan jalan raya di LMD.
Kementerian PUPR menganggarkan Rp 164,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk membangun jalan raya sepanjang 37,2 kilometer di LMD.
Sementara proses pembuatan keputusannya ditentukan oleh Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan tertinggi di Indonesia.
Jika menggunakan Aristoteles, maka politik dalam pembangunan jalan raya di kawasan LMD bisa dimaknai sebagai upaya yang ditempuh oleh warga di kawasan LMD untuk mencapai kebaikan bersama mereka.
Upaya tersebut dilakukan dengan mengantarkan jeruk dan menciptakan sensasi Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 1-12
agar pemerintah mengetaui problem mereka.
Problem mereka adalah rusaknya jalan yang ada di wilayah mereka, sehingga bagi mereka kebaikan bersama itu adalah memiliki jalan raya yang baik.
Jika menggunakan Laswell, maka politik dalam pembangunan jalan raya di kawasan LMD bisa dimaknai bahwa warga LMD mendapatkan jalan raya yang dibangun oleh pemerintah, dengan cara meminta langsung kepada Presiden Jokowi pada tahun 2022.
Jika menggunakan Surbakti, bahkan bisa disebut bahwa ketika para warga Kutambelin mulai membicarakan dan merumuskan upaya untuk meminta kepada pemerintah agar memperhatikan jalan di LMD juga sudah merupakan politik, karena politik adalah upaya untuk membicarakan kebaikan bersama.
DAFTAR PUSTAKA