Receive : 20 October 2025
Revised : 10 November 2025
Accepted : 13 November 2025
Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
Vol.
7 No.
December 2025.
Hlm.
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Mantikulore Usman Nampa E-Mail : usmannampa96@gmail.
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu
ABSTRAK
Pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Indonesia.
Dalam lingkup Kecamatan Mantikulore, pelayanan administrasi kependudukan memiliki peranan krusial dalam menjamin hak-hak sipil serta legalitas warga negara, seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya.
Pelaksanaan pelayanan ini sangat dipengaruhi oleh faktor regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta penggunaan teknologi informasi.
Namun, tantangan seperti keterbatasan sarana-prasarana, tingkat literasi digital masyarakat yang masih beragam, hingga koordinasi lintas sektoral, masih mewarnai dinamika pelayanan di tingkat kecamatan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kualitas, tantangan, serta inovasi yang telah dan dapat dilakukan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Mantikulore.
Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, data utama diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
Penelitian ini membahas peran penting teori pelayanan publik dari Ndraha sebagai landasan analisis, serta melibatkan teori dan temuan dari berbagai sumber akademik terkait good governance, inovasi layanan publik, dan kolaborasi multi-stakeholder.
Temuan penelitian menunjukkan adanya transformasi positif melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sekaligus mengidentifikasi sejumlah kelemahan yang membutuhkan pembenahan fundamental.
Inovasi pelayanan seperti program jemput bola dan implementasi aplikasi daring dinilai memperbaiki aksesibilitas dan efisiensi, namun perlu didukung dengan penguatan literasi digital dan pemeliharaan sistem serta infrastruktur yang berkelanjutan.
Studi ini memberikan Page | 105 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025
Receive : 20 October 2025
Revised : 10 November 2025
Accepted : 13 November 2025
Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
Vol.
7 No.
December 2025.
Hlm.
rekomendasi strategis bagi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis partisipasi masyarakat, sinergi lintas sektor, serta penguatan tata kelola yang akuntabel demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan inklusif di Kecamatan Mantikulore.
Kata Kunci Pelayanan Publik.
Administrasi Kependudukan.
Mantikulore.
Inovasi Layanan.
Digitalisasi Kecamatan Page | 106 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025
Receive : 20 October 2025
Revised : 10 November 2025
Accepted : 13 November 2025
LATAR BELAKANG
Administrasi penyelenggaraan tata kelola masyarakat Indonesia.
Administrasi kependudukan, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi, serta pendayagunaan hasilnya bagi pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Administrasi tersebut meliputi aspek legalitas, pembangunan, distribusi sumber daya, hingga perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara (Azis, 2.
Pemenuhan kependudukan seperti KTP.
KK, akta
kelahiran, akta kematian, dan dokumen
lainnya bukan hanya merupakan keharusan administratif, namun juga menjadi jembatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta partisipasi politik dalam pemilihan Tertib
kependudukan juga menjadi instrumen
vital bagi pemerintah dalam mendukung efektifitas pembangunan, pengambilan kebijakan berbasis data, mencegah P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
administrasi seperti pemalsuan identitas (Syamsudin, 2.
Kebijakan birokrasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan inovasi pelayanan publik prinsip-prinsip (Komarudin.
Pemerintah, melalui Ditjen Dukcapil, secara konsisten melakukan modernisasi dan integrasi sistem administrasi kependudukan di seluruh Indonesia, termasuk di tingkat kecamatan.
Kecamatan sebagai perangkat administratif pemerintahan di tingkat bawah berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan (UU No.
23/2014 tentang Pemerintahan Daera.
Di era desentralisasi dan otonomi daerah, kecamatan mendapat peran strategis untuk mendekatkan layanan terhadap masyarakat secara lebih responsif dan efisien (Budiarto, 2.
Namun demikian, studi Munir .
dan Setiawan .
menyoroti kontemporer yang masih dihadapi kecamatan, seperti kurangnya kapasitas (SDM), keterbatasan sarana dan prasarana.
Page | 107 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025 Receive : 20 October 2025 Revised : 10 November 2025 Accepted : 13 November 2025 masyarakat yang heterogen, hingga masalah kedisiplinan dan koordinasi internal antar perangkat daerah.
Selain administratif, dimensi sosiokultural dan geografis juga turut memengaruhi Kecamatan Mantikulore di Kota Palu.
Sulawesi Tengah, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, keragaman etnis, serta wilayah geografis yang cukup luas dan memiliki wilayah pinggiran yang sulit dijangkau oleh layanan konvensional (BPS Kota Palu, 2.
Kompleksitas wilayah ini menyebabkan distribusi layanan harus benar-benar adaptif terhadap kebutuhan dan konteks masyarakat setempat.
Beberapa capaian positif bisa dicatat, seperti peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan utama tiap tahun, yang Namun, masih didapati sejumlah warga yang belum terdaftar atau belum memiliki dokumen, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, dan difabel (Disdukcapil Kota Palu, 2022.
Suwarno, 2.
Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk memperbaiki dan mempercepat sistem pelayanan administrasi kependudukan.
Digitalisasi
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
mengembangkan aplikasi pelayanan online, sistem informasi administrasi kependudukan berbasis daring, serta pemanfaatan database yang terintegrasi (Kementerian Dalam Negeri, 2023.
Wahyudi, 2.
Antara lain, inovasi berupa pendaftaran dokumen secara online, layanan jemput bola, pelayanan keliling, dan digitalisasi dokumen telah mulai diimplementasikan, baik di tingkat kota maupun kecamatan.
Selain efisiensi dan efektivitas, transformasi digital juga membawa tantangan baru, terutama terkait kesiapan infrastruktur, pemeliharaan sistem, keamanan data, serta literasi digital masyarakat dan Studi Agustin mengungkapkan bahwa Autechnology readinessAy masyarakat dan perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan implementasi inovasi pelayanan digital di daerah.
Administrasi kependudukan yang baik erat kaitannya dengan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik (Aprilia, 2019.
Dwiyanto, 2.
Teori pelayanan publik menurut Ndraha .
menekankan pentingnya dimensi input .
egulasi, sumber day.
, throughput .
roses pelayana.
, dan output .
epuasan masyarakat serta manfaat layana.
Penerapan prinsip-prinsip ini diyakini Page | 108 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025 Receive : 20 October 2025 Revised : 10 November 2025 Accepted : 13 November 2025 terhadap pemerintah, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan sosial di tingkat lokal.
Kecamatan Mantikulore terdiri dari wilayah administratif yang cukup luas, memiliki populasi lebih dari 50.
000 jiwa, tersebar di beberapa kelurahan dengan ragam kondisi ekonomi, sosial, dan budaya (BPS Kota Palu, 2.
Letak geografis, aksesibilitas, struktur sosial, serta tingkat pendidikan juga menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
METODE
Penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengacu pada Creswell .
Metode mendalam proses, pengalaman, serta Kecamatan Mantikulore.
Creswell menekankan pada pemaknaan subjektif dari fenomena sosial melalui proses pengumpulan data kualitatif, analisis yang tematik, dan penyimpulan secara reflektif dan kontekstual.
Data utama dikumpulkan melalui:
Wawancara mendalam kepada aparatur kecamatan, kepala seksi
operator aplikasi layanan, dan P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
enerima layanan, tokoh masyarakat, kelompok .
Observasi partisipatif terhadap proses pelayanan sehari-hari, inovasi layanan .
emput bola, pemanfaatan aplikasi daring di kantor kecamatan.
Studi dokumentasi terhadap tahunan, data kependudukan, statistik pelayanan, serta laporan inovasi pelayanan publik di Kecamatan Mantikulore dan Disdukcapil Kota Palu.
Analisis data dilakukan melalui .
Reduksi data dan kodifikasi tematik berdasarkan kategori layanan, tantangan, inovasi, serta kepuasan masyarakat.
Penyajian data secara naratif yang mendetail dan kontekstual.
Penarikan kesimpulan berbasis konfirmasi informan.
Validitas data dijamin melalui triangulasi teknik, sumber data, dan waktu, sebagaimana dianjurkan oleh Creswell .
Peneliti juga melakukan refleksi kritis guna meminimalkan bias, serta menyesuaikan temuan dengan kondisi objektif lapangan dan literatur yang relevan.
Page | 109 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025
Receive : 20 October 2025
Revised : 10 November 2025
Accepted : 13 November 2025
PEMBAHASAN
Dimensi Regulasi.
Kebijakan, dan Kepemimpinan Administrasi Kependudukan Regulasi nasional maupun daerah telah memberikan kerangka normatif yang jelas dalam pelayanan administrasi Kecamatan Mantikulore, dokumen kependudukan mengikuti sistem pelayanan terintegrasi yang didasarkan pada UU No.
24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagr.
Kebijakan menitikberatkan pada pelayanan yang mudah, cepat, tidak diskriminatif, serta terintegrasi dengan database nasional (Disdukcapil Kota Palu, 2.
Namun implementasinya di tingkat kecamatan, masih dijumpai sejumlah permasalahan tumpang-tindih pelaksana, keterlambatan pembaruan optimalnya penerjemahan visi-misi kepala daerah dan kepala dinas ke dalam kebijakan operasional.
Studi Damayanti .
mempertegas pentingnya peran kepemimpinan kepala kecamatan dan kepala seksi administrasi kependudukan dalam mengkoordinasikan perumusan pengawasan, serta pembentukan tim inovasi layanan yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
Sumber Daya Manusia: Kinerja.
Kompetensi, dan Integritas SDM merupakan salah satu faktor paling dominan yang menentukan optimal tidaknya kualitas pelayanan Kecamatan Mantikulore, sejumlah kendala utama: keterbatasan jumlah pegawai, belum meratanya kemampuan pengoperasian aplikasi digital, serta masih adanya resistensi perubahan terutama dalam penerapan inovasi teknologi.
Sebagian besar pada seksi kependudukan berstatus pegawai negeri sipil (PNS), namun adaptasi terhadap berlangsung secara bertahap (Suwarno.
Menurut Ndraha kompetensi dan integritas ASN birokrasi publik adalah prasyarat mutlak untuk Keterampilan administrasi, kemampuan komunikasi, kemauan belajar, dan kepekaan terhadap indikator utama kinerja aparatur.
Pelatihan dan bimbingan teknis secara periodik telah dilakukan pemerintah setempat, namun pelaksanaan training on the job secara berkelanjutan masih perlu diperkuat untuk menjawab tantangan era digitalisasi.
Page | 110 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025 Receive : 20 October 2025 Revised : 10 November 2025 Accepted : 13 November 2025 Sarana.
Prasarana.
Infrastruktur Teknologi Informasi Optimalisasi pelayanan sangat bergantung pada ketersediaan sarana pendukung dan infrastruktur.
Beberapa kelurahan di Mantikulore masih menghadapi kendala jaringan internet, perangkat komputer yang terbatas atau kurang terawat, serta infrastruktur sepenuhnya ramah difabel dan anakanak.
Hal ini diperparah dengan distribusi geografis wilayah pinggiran yang menyulitkan jangkauan layanan konvensional (BPS Kota Palu, 2023.
Setiawan, 2.
Pemanfaatan aplikasi daring dan sistem pengelolaan data digital menjadi terobosan yang patut diapresiasi.
Namun, agar manfaat digitalisasi maksimal, perlu disediakan investasi
peremajaan perangkat, sistem keamanan data, serta peningkatan kapasitas warga
ASN
teknologi secara aman dan efektif (Wahyudi, 2020.
Agustin, 2.
Proses dan Mekanisme Pelayanan:
Efisiensi.
Transparansi.
Akuntabilitas Penilaian pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat dari kecepatan, empati petugas, keterbukaan informasi, serta kepastian waktu pembuatan dokumen.
Di Kecamatan Mantikulore, proses pendaftaran dokumen utama seperti P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
KTP.
KK, dan akta kelahiran kini relatif implementasi aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Disdukcapil (Disdukcapil Kota Palu.
Namun, masyarakat mengindikasikan masih terdapat layanan yang dinilai belum responsif, terutama pada jam-jam sibuk atau ketika terjadi masalah teknis pada Mekanisme pengaduan layanan telah disediakan baik secara langsung maupun online, namun upaya sosialisasi diperluas (Aprilia, 2.
Prinsip prosedur (SOP) layanan, pemberian bukti tunggu, serta pelaporan berkala kepada pemerintah kota.
Namun, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal masih membutuhkan seminimal mungkin sesuai kaidah good governance (Dwiyanto, 2.
Kolaborasi dan Inovasi Layanan:
Jemput Bola.
Layanan Keliling, dan Digitalisasi Sebagai bentuk adaptasi dan Kecamatan Mantikulore menyelenggarakan program Aujemput bolaAy perekaman e-KTP bagi kelompok Page | 111 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025 Receive : 20 October 2025 Revised : 10 November 2025 Accepted : 13 November 2025 rentan, layanan keliling ke wilayah pinggiran, serta penerapan aplikasi online untuk pengurusan dokumen (Disdukcapil Kota Palu.
Kolaborasi dengan LSM, sekolah, dan mengidentifikasi warga yang belum terdaftar dan melakukan edukasi literasi administrasi kependudukan.
Program kebutuhan lokal tersebut terbukti mampu menambah jangkauan dan Layanan jemput bola misalnya, fokus pada masyarakat miskin, serta penduduk di wilayah terisolasi geografis.
Pendekatan inovatif yang partisipatif ini sejalan dengan teori pelayanan publik berbasis stakeholders (Ndraha, 2003.
Sujarwoto & Gunawan, 2.
Partisipasi Persepsi Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam mengakses, memberi masukan, dan mengawasi pelayanan administrasi kependudukan masih perlu didorong.
Studi lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi administrasi dan digital masyarakat sangat beragam, dengan kelompok muda lebih adaptif, namun kelompok tua, masyarakat miskin, dan menghadapi kendala pengetahuan dan infrastruktur (Agustin, 2.
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
Sosialisasi aturan, pemberdayaan tokoh masyarakat, serta edukasi melalui media daring dan luring menjadi kebutuhan utama.
Persepsi masyarakat Kecamatan Mantikulore relatif positif, namun mengindikasikan harapan terhadap pelayanan yang lebih cepat, ramah, serta dukungan sistem online yang lebih mudah diakses.
Evaluasi Pelayanan Berbasis Teori Ndraha dan Implikasi Good Governance Ndraha .
menyatakan bahwa pelayanan publik yang baik tercermin dari tercapainya kepuasan masyarakat, kecepatan layanan, keadilan akses, serta kepada pemerintah.
Dalam konteks Kecamatan Mantikulore, prinsip-prinsip ini telah mulai diinternalisasi melalui transformasi digital, inovasi lapangan, dan penguatan akuntabilitas.
Namun, tetap dibutuhkan evaluasi kelembagaan, sistem pelatihan yang intensif, serta pelibatan komunitas sebagai mitra strategis guna memberi masukan sekaligus pengawasan atas praktikpraktik Penguatan sistem pengaduan, pembentukan forum layanan publik, serta pemanfaatan teknologi feedback digital perlu terus dimaksimalkan agar Page | 112 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025 Receive : 20 October 2025 Revised : 10 November 2025 Accepted : 13 November 2025 partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dapat ditingkatkan.
Tantangan dan Strategi Ke Depan Beberapa Kecamatan Mantikulore, antara lain:
Keterbatasan SDM dan fasilitas .
Keterjangkauan .
Tingkat literasi digital masyarakat .
Keterpaduan .
Penguatan akuntabilitas dan .
Kebutuhan inovasi berkelanjutan berbasis kebutuhan lokal.
Strategi yang dapat ditempuh antara .
Peremajaan dan penambahan perangkat pelayanan .
Pelatihan intensif pegawai dan Masyarakat .
Penguatan kolaborasi dengan stakeholder lintas sektor .
Penggunaan sistem integrasi data yang aman .
Penyusunan SOP pengawasan yang ketat .
Pengembangan layanan digital ramah pengguna .
Implementasi perubahan birokrasi .
Edukasi komunitas lokal.
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
KESIMPULAN
Analisis mendalam mengenai pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Mantikulore menegaskan adanya kemajuan signifikan dalam mewujudkan layanan prima melalui digitalisasi, inovasi lapangan, serta penguatan tata kelola berbasis prinsip good governance dan teori pelayanan publik Ndraha.
Regulasinya sudah cukup memadai, transformasi teknologi informasi mulai berjalan, dan pelayanan kolaboratif telah membuka peluang akses bagi kelompok rentan.
Namun tantangan mendasar masih perlu diatasi, seperti ketimpangan kemampuan SDM, keterbatasan infrastruktur, diseminasi literasi administrasi, serta penguatan Inovasi layanan berbasis partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses pelayanan administrasi kependudukan Diperlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, penguatan kapasitas SDM, pembangunan sistem digital yang terintegrasi serta ramah pengguna, serta mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai mitra aktif dalam setiap proses pelayanan kependudukan.
Artikel ini merekomendasikan penguatan strategi inovasi berbasis kebutuhan lokal.
perbaikan sistem feedback digital dan pengaduan sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan administrasi dan Page | 113 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025 Receive : 20 October 2025 Revised : 10 November 2025 Accepted : 13 November 2025 serta peningkatan edukasi layanan publik secara masif dan Dengan Kecamatan Mantikulore akan mampu memberikan pelayanan prima, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA