Volume 1 Nomor 1
Bulan : Oktober 2024
MJ BAHRAIN : JURNAL KEUANGAN ISLAM DAN AKUNTANSI
PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MALANG BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN
KECIL
Rezaldy Dia Romadhon AsAoary1.
Nadia Okta Diningrum2.
Erna Resmiatini3 1, 2, 3 Manajemen.
Universitas Islam Raden Rahmat.
Malang.
Indonesia
ABSTRAK
Wilayah laut Indonesia luasnya mencapai 7.
7 juta km2 dengan garis pantai 000 km2.
Indonesia dikenal sebagai negara dengan Megabiodiversitas terbesar di dunia.
manajemen Sumberdaya Manusia berperan penting dalam pemberdayaan nelayan kecil dengan mengawasi rencana strategis untuk pengembangan mereka.
Kolaborasi dengan pihak terkait dibutuhkan untuk pengadaan bantuan, pengembangan sumber daya, dan meningkatkan produksi nelayan kecil hingga 3%.
Di Kota Malang, evaluasi, pengawasan, monitoring, koordinasi, dan kerjasama diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan nelayan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan produksi hasil perikanan di wilayah Pemberdayaan nelayan melalui bantuan materi, keterampilan, infrastruktur, dan pelatihan harus terintegrasi, terstruktur, dan melibatkan manajemen efektif serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal.
KATA KUNCI
Dinas Perikanan.
Penerapan Fungsi Manajemen.
Pemberdayaan Nelayan Kecil.
Sumber Daya Manusia (SDM).
ABSTRACT
Indonesia's sea area covers 7.
7 million km2 with a coastline of 104,000 Indonesia is known as the country with the largest mega-biodiversity in the world.
Human Resources management plays an important role in empowering small fishermen by overseeing strategic plans for their Collaboration with related parties is needed to provide assistance, develop resources, and increase the production of small fishermen by up to 3%.
In Malang City, evaluation, supervision, monitoring, coordination and cooperation are needed to increase the effectiveness of fishermen empowerment programs with the aim of increasing the welfare and production of fisheries products in the area.
Empowering fishermen through material assistance, skills, infrastructure and training must be integrated, structured and involve effective management and adaptation to local needs.
KEYWORDS
Fisheries Service.
Implementation of Management Functions.
Empowerment of Small Fishermen.
Human Resources (HR) CONTACT: *jurnal.
mj-bahroin@uniramalang.
JOURNAL HOMEPAGE: https://ejournal.
id/index.
php/mj-bahrain MJ Bahrain : Jurnal Keuangan Islam dan Akuntansi A.
PENDAHULUAN
Laut Indonesia sangat luas, mencakup 7,7 juta kmA dengan panjang garis pantai mencapai 104.
000 kmA, menjadikannya salah satu wilayah laut terbesar di dunia.
Karena luasnya wilayah laut ini.
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan non-hayati terbesar di dunia.
Indonesia juga disebut sebagai negara dengan megabiodiversitas terbesar, serta merupakan salah satu negara bahari terbesar.
Hal ini didukung oleh luasnya wilayah, kondisi geografis, serta struktur dan tipologi ekosistem yang didominasi oleh lautan.
(Putri, 2.
Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, menghadapi tantangan signifikan dalam eksploitasi sumber daya laut dan pesisir.
Penyalahgunaan yang berlebihan dan tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan penurunan hasil laut, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang.
Pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut demi keberlangsungan ekonomi dan lingkungan.
Upaya-upaya seperti pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, perlindungan habitat, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sangat diperlukan.
Selain itu, penggunaan instrumen seperti biodiversity credit dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan insentif finansial bagi pihak yang berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati (Putri, 2.
Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik nelayan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang mereka miliki guna mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
Agar perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat mencapai hasil yang maksimal, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik di tingkat daerah dalam bentuk produk hukum seperti Peraturan Daerah.
Peraturan Bupati, atau regulasi lain yang terkait dengan pemberdayaan nelayan.
Pada dasarnya undang-undang ingin menjawab adanya tanggung jawab negara terhadap nelayan.
Sebagaimana telah digariskan dalam Konstitusi, bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( (Jumanah.
Aziz.
Krtini, & Marlina, 2.
Salah satu prinsip dasar dalam pembangunan bangsa adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap masalah kemiskinan dan kondisi masyarakat yang belum sejahtera.
Selain membangun sistem ekonomi yang fundamental, pemerintah juga perlu mengambil langkah teknis yang berfokus pada pelaksanaan langsung di lapangan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, disusun dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan UU No.
7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan serta pembudidaya ikan, memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya ikan dan kelautan, serta mendorong pelaksanaan usaha yang mandiri, produktif, modern, berkelanjutan, dan berprinsip kelestarian lingkungan.
Nelayan adalah kelompok masyarakat yang tinggal di pesisir dan hanya bergantung pada sumber daya laut dan pesisir untuk keberlangsungan hidup Sumber daya ini mencakup hewan, tumbuhan, serta lahan yang bisa dimanfaatkan secara langsung atau melalui usaha budidaya.
Nelayan berperan penting dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan, serta dalam mendukung perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Malang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para nelayan.
Nelayan menerima bantuan berupa materi dan keterampilan untuk mendukung kelompok budidaya ikan yang ada di wilayah tersebut, sehingga dapat mengembangkan usaha Selain itu, kelembagaan nelayan juga diperkuat melalui peningkatan manajemen dan akses permodalan.
Pengembangan ini didanai oleh APBN, yang diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana, termasuk peningkatan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaringan jalan, dan sarana transportasi.
Tujuan lainnya adalah mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan kegiatan sosial ekonomi, pengembangan sistem budaya untuk meningkatkan kualitas SDM, serta pelatihan teknologi pasca panen atau pengolahan hasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
(Rahmawati et al.
, 2.
Dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan kecil, prosesnya harus terintegrasi dan terstruktur secara menyeluruh, dari awal hingga akhir.
Setiap kegiatan pemberdayaan harus didasarkan pada dasar-dasar yang jelas dan merupakan bagian penting dari strategi yang besar pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ari Wibawa Budi Santosa, 2.
Kondisi masyarakat di setiap daerah memiliki perbedaan yang signifikan, seperti potensi, karakter, sifat, dan letak geografis, sehingga manajemen yang baik sangat diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kegiatan pemberdayaan yang efektif (Kristina & Dhimas, 2.
Hal ini mencakup pengadaan bantuan peralatan, pelatihan teknologi, penyuluhan, dan kemitraan yang dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas nelayan kecil, serta memfasilitasi akses permodalan dan informasi yang diperlukan.
Fungsi penerapan manajemen terhadap pemberdayaan nelayan kecil memiliki beberapa tujuan yang signifikan seperti meningkatkan kemampuan dan potensi melalui pelatihan, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan bantuan, meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan dan sebagainya.
Dengan begini manajemen pemberdayaan nelayan kecil memiliki berbagai tujuan yang keterampilan,kesejahteraan, dan kemampuan ekonomi nelayan, serta memperkuat partisipasi, kemitraan dan pengembangan masyarakat.
Definisi manajemen terhadap pemberdayaan nelayan kecil melibatkan integrasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai pemerintah dan lembaga terkait.
Hal ini mencakup syarat yang tertera dalam suatu peraturan pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
Oleh karena itu, pengelolaan pemberdayaan nelayan kecil harus dilakukan dengan cara yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan lokal, serta memperhatikan perbedaan-perbedaan atribut dan istilah yang digunakan dalam menggambarkan perikanan skala-kecil (Halim et al.
Tujuan penerapan manajemen untuk pemberdayaan nelayan kecil ini adalah meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan nelayan dalam mengurus sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan yang terkait dengan aktivitas masyarakat nelayan (Rahmawati & Fitria, 2.
Dalam konteks ini manajemen pemberdayaan nelayan kecil fokus pada pengembangan dan kemampuan nelayan dalam mengurus sumber daya alam, meningkatkan kualitas hidup mereka, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan aktifitas nelayan.
Tujuan ini dapat dicapai melalui berbagai strategi, seperti pelatihan, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan sistem manajemen yang lebih efektif dan efisien (Jalal & Purnama, 2.
Penulis meneliti terhadap masyarakat nelayan kecil ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemampuan masyarakat nelayan kecil untuk pemberdayaan.
Untuk memahami proses pemberdayaan masyarakat nelayan kecil ini Manajemen memiliki 5 Proses yaitu Perencanaan.
Pelaksanaan.
Pengorganisasian.
Pengendalian .
Pengarahan.
Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada peningkatkan kemampuan masyarakat nelayan kecil untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan yang terkait dengan aktivitas masyarakat nelayan kecil.
Penulis memilih untuk melakukan penelitian di bidang pemberdayaan nelayan kecil karena beberapa alasan mendasar.
Pertama, nelayan kecil merupakan komponen vital dalam sektor kelautan dan perikanan, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.
Kedua, penelitian mengenai pemberdayaan nelayan kecil dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka dan mendukung keinginan sumber daya Ketiga, pemberdayaan ini juga berpotensi membantu mengatasi kemiskinan, mengingat banyak nelayan kecil yang hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan (Kimberly Olivia Londah, 2.
Mempelajari dan mengimplementasikan program pemberdayaan nelayan kecil yang memang merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Oleh karena itu, penelitian dan implementasi program pemberdayaan nelayan kecil merupakan langkah yang sangat penting dalam mendukung ekosistem kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut Dari penelitian ini, terlihat bahwa kesejahteraan masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui tingkat pendapatan masyarakatnya, yang berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan.
Di wilayah pesisir, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut.
Sebagian besar masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan, yang menggantungkan penghidupannya pada sektor perikanan (Jalal & Purnama, 2.
METODE PENELITIAN
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder.
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Beta.
Bapak Rizal, dan Bapak Anang.
Sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen yang disediakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Malang, yang digunakan sebagai referensi ilmiah dalam penelitian ini.
Pelaksanaan penelitian ini meliputi fungsi manajemen dalam pengelolaan Sumber Daya manusia di Dinas Perikanan Kabupaten Malang.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan informasi yang dijelaskan oleh bapak Rudy selaku kepala bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil di Dinas Perikanan Kabupaten Malang yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Informasi dari ibu Ajeng selaku ketua di bidang keuangan mengatakan bahwa manajemen sumberdaya manusia juga memiliki fungsi terhadap pemberdayaan nelayan kecil.
Fungsi pertama adalah perencanaan bertujuan dan Strategi proses perencaanaan PNK(Pemberdayaan Nelayan Keci.
di Dinas Perikanan Kabupaten Malang agar bisa mencapai tujuan yang vtelah ditetapkan untuk pengembangan PNK adalah dimulainya dari Papeda yang memberi anggaran ke Dinas Perikanan tentunya kepada Kepala Dinas agar anggaran yang diberikan ke perbidang sesuai jumlah yang harus dibagikan.
Anggaran tersebut akan ditentukan oleh Kepala Dinas untuk membeli peralatan atau barang-barang sesuai jumlah Uang yang diterima misalnya.
Kepala Dinas menentukan uang anggaran yang diterima untuk memunculkan pengadaan kapal.
Maka, bidang tersebut harus menjalankan sesuai perintah dari Kepala Dinas .
Sisa anggaran dari pengadaan kapal akan digunakan untuk melakukan Bimtek 4x pertemuan 30 orang untuk perkegiatan.
Informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan Bapak Beta selaku pengelola produksi perikanan tangkap mengatakan bahwa pengecekan untuk proposal usulan ditahun kemarin dan apa saja yang belum di fasilitasi akan dimasukkan kedalam anggaran yang telah di tentukan oleh Kepala Dinas Perikanan untuk perencanaan tahun berikutnya.
Tujuan dalam perencanaan ini adalah menargetkan setiap bidang yang memiliki target kinerja.
Target dari Kepala Dinas itu sendiri adalah meningkatkan Dinas Perikanan sebesar 3%.
Acuan 3% adalah pencapaian pada tahun 2023.
Dinas Perikanan bisa dinilai dari pencapaian minimal 3%.
Target dari perbidang seperti Bidang Pembudidaya harus meningkatkan pembudidaya 3% dari tahun sebelumnya.
Pengolahan 3% dari tahun sebelumnya.
Perikanan Tangkap harus meningkat hasil produksi tangkap sebesar 3% dari tahun sebelumnya.
Untuk Bimtek(Bimbingan Tekni.
Bantuan, bantuan Sarana dan Prasarana agar Nelayan memiliki alat yang cukup untuk menangkap ikan.
Contoh Bimtek misalkan dari yang tidak mengerti penggunaan GPS dll .
PNK (Pemberdayaan Nelayan Keci.
untuk mencapai tujuan yaitu Bantuan.
Bimtek dan juga memfasilitasi Provinsi dan kementrian .
Inti dari tujuan perencanaan ini adalah meningkatkan Produksi Tangkap Maksimal 3% Proses untuk pengembangan Pemberdayaan Nelayan Kecil adalah Mendata para nelayan agar menaikkan produksi PNK harus memiliki data Nelayan, mengecek apakah sudah tergabung dalam kelompok (KUB) .
Karena Dinas Perikanan tidak bisa membantu perorangan.
Setelah bentuknya kelompok PNK bisa mengarahkan ke bentuk-bentuk seperti Bimtek, memberi bantuan.
PNK
juga harus mengetahui apa yang di inginkan Nelayan ,Misalkan Nelayan tidak menyukai alat tangkap A maka PNK harus menggali-nggali keinginan dari Nelayan untuk lebih maju.
PNK memiliki proses 2 arah yaitu Bantuan yang muncul dari kementerian yang memang memperuntukannya untuk Kabupaten dan Perencanaan yang mencari Informasi dari bawah untuk menggaki keinginan mereka seperti apa (Bella Cornelia Tjiptady*, 2.
Informasi yang penulis dapat dari ibu Ajeng selaku bidang keuangan Pengorganisasian Manajmen Pemberdayaan Nelayan Kecil adalah mengkolek Nelayan-nelayan yang perlu berkelompok akan disarankan untuk berkelompok karena Pemerintahh tidak bisa melakukan pembinaan kepada perorangan.
Maka disarankan untuk Berkelompok.
beberapa bentuk pengorganisasian yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan nelayan kecil adalah pembentukan kelompok nelayan.
Salah satu awal dalam pemberdyaan nelayan kecil adalah membentuk kelompok-kelompok KuB , dalam kelompok ini nelayan dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta berkolaborasi untuk meningkatkan hasil tangkap dan efesiensi usaha mereka, bimbingan (Bimte.
melalui program pendidikan dan pelatihan, nelayan kecil dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam manajemen sumber daya laut, teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan usaha, dan aspekaspek lain yang berkaitan dengan oenjngkatan produktivitas dan keberlanjutan (Halim, 2.
Akses Terhadap Teknologi: Pemberdayaan nelayan kecil juga mencakup pemberian akses terhadap teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti peralatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, sistem navigasi, dan komunikasi.
Teknologi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penangkapan ikan serta memperluas jangkauan pasar.
Akses Terhadap Sumber Daya Finansial: Nelayan kecil sering kali menghadapi kendala dalam mengakses sumber daya finansial untuk modal usaha, investasi dalam peralatan dan kapal, serta untuk mengatasi risiko-risiko ekonomi yang terkait dengan usaha penangkapan ikan.
Oleh karena itu, pengorganisasian nelayan kecil juga mencakup upaya untuk memberikan akses terhadap fasilitas keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti kredit mikro atau skema tabungan.
Advokasi dan Perlindungan Hak: Organisasi nelayan kecil juga berperan dalam memperjuangkan hak-hak mereka, baik dalam hal akses terhadap sumber daya laut maupun perlindungan terhadap praktik-praktik eksploitasi yang merugikan mereka (Dian, 2.
Hal ini melibatkan advokasi kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk memastikan kepentingan nelayan kecil diakui dan dihormati.
Diversifikasi Mata Pencaharian: Pemberdayaan nelayan kecil juga melibatkan upaya untuk mendiversifikasi mata pencaharian mereka.
Selain dari penangkapan ikan, nelayan kecil dapat dilatih untuk mengembangkan usaha tambahan seperti pembudidayaan rumput laut, pengolahan ikan, pariwisata bahari, atau usaha jasa lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko Dengan melakukan pengorganisasian dan upaya pemberdayaan seperti yang disebutkan di atas, diharapkan nelayan kecil dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, mengurangi ketimpangan sosial, serta berperan aktif dalam pelestarian sumber daya laut dan lingkungan.
Informasi dari bapak Anang selaku kepala bidang pemberdayaan pembudidaya ikan mengatakan bahwa pengendalian pemberdayaan nelayan kecil di Dinas Perikanan Kabupaten Malang merupakan hal yang penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program-program yang Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengendalikan pemberdayaan nelayan kecil di Dinas Perikanan Kabupaten Malang: Dinas Perikanan perlu melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan nelayan kecil (Prihatin, 2.
Hal ini meliputi pemantauan terhadap penyaluran bantuan, pelaksanaan pelatihan dan pendidikan, serta penggunaan sumber daya dan teknologi yang disediakan.
Evaluasi Program adalah Melakukan evaluasi terhadap program-program pemberdayaan nelayan kecil secara rutin untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, efektivitas penggunaan anggaran, dan dampak program terhadap kesejahteraan nelayan.
Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan serta masalah-masalah yang perlu diperbaiki.
Koordinasi dan Kolaborasi adalah Dinas Perikanan perlu menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi nelayan, lembaga pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.
Hal ini penting untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperluas jangkauan program pemberdayaan.
Penyuluhan dan Komunikasi adalah Melakukan kegiatan penyuluhan dan komunikasi secara terus-menerus kepada nelayan kecil tentang program-program pemberdayaan yang tersedia, manfaatnya, dan cara partisipasi dalam program tersebut.
Komunikasi yang efektif dapat membantu memperkuat keterlibatan dan dukungan dari nelayan kecil.
Transparansi dan Akuntabilitas adalah Menjaga transparansi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program pemberdayaan, termasuk pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan.
Dinas Perikanan perlu memastikan bahwa semua informasi terkait program tersedia secara publik dan dapat diakses oleh semua pihak, serta bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dengan baik.
Adaptasi dan Inovasi adalah Mengadopsi pendekatan yang adaptif dan inovatif dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan nelayan kecil (Guntur Fernanto, 2.
Hal ini penting untuk mengatasi perubahanperubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program.
Dengan melakukan pengendalian yang efektif.
Dinas Perikanan Kabupaten Malang dapat memastikan bahwa pemberdayaan nelayan kecil berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan keberlanjutan sektor perikanan di wilayah Informasi penulis dapat dari bapak Rudy selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mengatakan bahwa pengarahan pemberdayaan nelayan kecil di Dinas Perikanan Kabupaten terhadap masyarakat pesisir adalah upaya penting untuk menjamin bahwa program-program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan sumber daya perikanan.
Pengarahan harus menekankan pentingnya praktek-praktek perikanan yang Ini mencakup penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, pemantauan terhadap ukuran dan jumlah tangkapan, serta upaya pelestarian habitat laut yang penting bagi kelangsungan hidup ikan.
Pengarahan harus memberikan penekanan pada pentingnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan nelayan.
Ini bisa melibatkan pelatihan tentang teknik penangkapan yang lebih efisien, manajemen sumber daya perikanan, dan diversifikasi mata pencaharian untuk mengurangi risiko.
Informasi dari bapak Rahardi selaku pengelola produksi perikanan tangkap ahli muda mengatakan bahwa melakukan evaluasi terhadap program-program pemberdayaan nelayan kecil secara rutin untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, efektivitas penggunaan anggaran, dan dampak program terhadap kesejahteraan nelayan.
Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan serta masalah-masalah yang perlu diperbaiki.
Dengan melakukan pengarahan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Dinas Perikanan dapat memastikan bahwa upaya pemberdayaan nelayan kecil benar-benar memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya perikanan.
Selain aspek-aspek ekonomi, pengarahan juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial nelayan.
Ini bisa mencakup akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya yang penting bagi kehidupan sehari-hari mereka.
Untuk melakukan tugas yang sudah ada.
Dinas Perikanan Kabupaten Malang memiliki fungsi yaitu pelaksanaan kewenangan, kebijakan daerah dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan.
Pelayanan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan Pembudiyaan Ikan.
Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat terhadap sumberdaya Perikanan.
Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan, pengumpulan dan analisis data untuk penyusunan program kegiatan pada Dinas Perikanan.
Perencanaan strategis pada Dinas Perikanan.
Pembinaan UPT dalam lingkup tugasnya.
Pelaksanaan kerjasama lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
Penyelenggaraan dan pengawasan pencapaian indikator kinerja utama dan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang Perikanan (Dhimas, 2.
KESIMPULAN
Penerapan fungsi manajemen pada Dinas Perikanan Kabupaten Malang dalam bidang pemberdayaan nelayan kecil sangat baik untuk menyokong keberlanjutan dan kenaikan sektor perikanan.
Dengan melakukan fungsifungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dinas perikanan dapat lebih efektif dalam mengelola programprogram pemberdayaan nelayan kecil.
Hal ini memberikan peluang bagi nelayan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan di wilayah Kabupaten Malang.
Pemberdayaan nelayan adalah usaha yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian sosial, ekonomi, dan politik nelayan dengan mengelola potensi sumber daya mereka.
Agar dapat tercapai tujuan ini, diperlukan pengaturan yang spesifik di tingkat daerah melalui peraturan seperti Peraturan Daerah.
Undang-undang telah menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan nelayan sesuai dengan konstitusi.
Peraturan perikanan telah diubah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.
Selain itu.
Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bertujuan menyediakan prasarana untuk pengembangan usaha nelayan.
Pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten Malang bertujuan meningkatkan penghasilan mereka melalui bantuan materi, keterampilan, infrastruktur, dan pelatihan.
Pengelolaan pemberdayaan nelayan kecil harus terintegrasi, terstruktur, dan melibatkan manajemen yang efektif serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal.
Manajemen pemberdayaan nelayan kecil memiliki tujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan, kesejahteraan, dan ekonomi nelayan, serta memperkuat partisipasi dan kemitraan.
Tujuan ini dapat dicapai melalui strategi pelatihan, infrastruktur, dan pengembangan sistem manajemen yang efektif.
DAFTAR PUSTAKA