Rahman, F,A., Rahmayanti, F., Yulianandaris /JDG Vol. 15 No. 02 (2025) 250-257 ISSN 2303- 0089 e-ISSN 2656-949 DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDUKUNG EKONOMI LOKAL BERBASIS PARIWISATA BERKELANJUTAN: STUDI KASUS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Farid Asfari Rahman*1, Firda Rahmayanti 2, Yulianandaris 3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 1, Politeknik Negeri Balikpapan 2, Politeknik Negeri Banyuwangi 3 *Email Corresponding: farid.asfari.rahman.fisip@upnjatim.ac.id ARTICLE INFORMATION Article history: Received date: 15 September 2025 Revised date: 5 Oktober 2025 Accepted date: 9 Oktober 2025 ABSTRACT This study addresses the issue of the effectiveness of public policies in supporting local economies through sustainable tourism development in Selayar Islands Regency. The research focuses on the extent to which implemented policies align with sustainability principles, how these policies are applied in engaging local communities and MSMEs, and the challenges that hinder their optimization. A qualitative case study approach was employed, using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that public policies in Selayar integrate regulatory frameworks, development planning, MSME empowerment, infrastructure development, and destination promotion. These policies have contributed to a 20–30% increase in community income and fostered local economic diversification, although the distribution of benefits remains uneven. Key obstacles include limited inter-island transportation infrastructure, institutional and budgetary constraints, and low levels of tourism literacy among local communities. The study concludes that while public policies in Selayar demonstrate alignment with sustainable tourism principles, their implementation remains suboptimal, thus requiring strategies to strengthen infrastructure, human resource capacity, and multiactor collaboration. Keyword: Public Policy; Local Economy; Sustainable Tourism; Selayar Islands Regency; MSME Empowerment ABSTRAKSI Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan efektivitas kebijakan publik dalam mendukung ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, bagaimana implementasinya dalam melibatkan masyarakat dan UMKM, serta kendala yang menghambat optimalisasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik di Selayar telah mengintegrasikan regulasi, perencanaan pembangunan, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, dan promosi destinasi. Kebijakan ini terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar 20–30% dan mendorong diversifikasi ekonomi lokal, meskipun masih terdapat kesenjangan pemerataan manfaat. Kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur transportasi antar-pulau, kapasitas kelembagaan, anggaran, serta rendahnya literasi pariwisata masyarakat. Disimpulkan bahwa kebijakan publik di Selayar telah mengarah pada prinsip pariwisata berkelanjutan, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan strategi penguatan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi multi-aktor. Kata Kunci: Kebijakan Publik; Ekonomi Lokal; Pariwisata Berkelanjutan; Kabupaten Kepulauan Selayar; Pemberdayaan UMKM. 250 Rahman, F,A., Rahmayanti, F., Yulianandaris /JDG Vol. 15 No. 02 (2025) 250-257 PENDAHULUAN Pariwisata dewasa ini telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi global. Laporan United Nations World Tourism Organization (2019) mencatat bahwa sektor pariwisata menyumbang sekitar 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 300 juta orang. Selain berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, pariwisata juga memperkuat hubungan antarbangsa melalui pertukaran budaya, sosial, dan pengetahuan. Akan tetapi, dinamika perkembangan pariwisata yang masif dan tidak terkendali juga menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, hingga ketergantungan ekonomi yang rentan terhadap guncangan global (Gössling & Higham, 2021). Kondisi ini melahirkan urgensi akan paradigma pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sebagai pijakan dalam mengelola destinasi (Fathani et al., 2023). Di Indonesia, sektor pariwisata menempati posisi penting dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menempatkan pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai prioritas utama yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2020). Kebijakan ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan ke-11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan, serta tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Lee et al., 2016). Pariwisata berkelanjutan tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi nasional, melainkan juga berperan dalam memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kapasitas masyarakat sebagai aktor utama (NURJAYA, 2022). Namun demikian, implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat lokal, serta terbatasnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas (Agung Prakoso et al., 2020). Dalam konteks regional, Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya pada sektor bahari, budaya, dan ekowisata. Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi salah satu destinasi unggulan dengan daya tarik utama Taman Nasional Takabonerate, sebuah kawasan konservasi laut yang memiliki atol terbesar ketiga di dunia. Keberadaan potensi alam dan budaya ini menempatkan Kepulauan Selayar pada posisi strategis untuk mengembangkan pariwisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya permasalahan mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya tata kelola kebijakan publik yang dapat mengintegrasikan pariwisata dengan penguatan ekonomi lokal (Harpin et al., 2025). Padahal, keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah kepulauan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan publik dalam menciptakan regulasi, insentif, dan mekanisme pengawasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat lokal (Couto et al., 2023). Kajian mengenai hubungan antara kebijakan publik, ekonomi lokal, dan pariwisata berkelanjutan telah banyak dilakukan baik di tingkat internasional maupun nasional. Penelitian Hall, 2019) menekankan peran krusial kebijakan publik dalam mengarahkan pembangunan pariwisata melalui regulasi, perencanaan spasial, serta penyediaan mekanisme insentif bagi pelaku lokal. Dos Anjos & Kennell (2019) juga menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pariwisata berkelanjutan sangat ditentukan oleh adanya kolaborasi multi-aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Santoso et al. (2023) mengevaluasi implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan di Kabupaten Banyuwangi dan menemukan bahwa meskipun kebijakan daerah telah selaras dengan kerangka strategi internasional, kelemahan masih tampak pada aspek integrasi keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Penelitian lain oleh Ahsani et al. (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata berbasis masyarakat masih terkendala oleh lemahnya kapasitas kelembagaan lokal serta minimnya integrasi lintas sektor. Sementara itu, Hajar & Syafrizal (2025) menekankan bahwa konsistensi regulasi, dukungan anggaran, serta transparansi mekanisme evaluasi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Kendati demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada destinasi pariwisata besar dan populer, seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok. Kajian yang secara khusus mengangkat wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis unik, seperti Kepulauan Selayar, masih 251 Rahman, F,A., Rahmayanti, F., Yulianandaris /JDG Vol. 15 No. 02 (2025) 250-257 relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek konseptual kebijakan dan dampak makroekonomi, sementara analisis empiris mengenai bagaimana kebijakan publik mendukung ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan di tingkat daerah kepulauan masih jarang dilakukan. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini, sekaligus menegaskan pentingnya kajian kontekstual di daerah dengan keragaman geografis dan sosial budaya yang khas. Berdasarkan celah penelitian tersebut, keaslian ilmiah artikel ini terletak pada fokus kajian terhadap Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai studi kasus untuk menganalisis peran kebijakan publik dalam mendukung penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji regulasi dan perencanaan di tingkat kebijakan, tetapi juga menelaah implementasi serta mekanisme evaluasi yang dijalankan pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat dan UMKM. Permasalahan utama yang menjadi perhatian penelitian ini adalah efektivitas kebijakan publik dalam mendorong ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertanyaan penelitian yang diajukan mencakup: sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan; bagaimana implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal, khususnya dalam melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM; serta apa saja kendala struktural maupun non-struktural yang menghambat optimalisasi kebijakan publik dalam mendukung ekonomi lokal. Menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut akan membantu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika tata kelola pariwisata di daerah kepulauan. Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kebijakan publik dalam mendukung ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan pemerintah daerah terkait pengembangan pariwisata; (2) mengevaluasi kontribusi implementasi kebijakan terhadap penguatan ekonomi lokal; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan pariwisata berkelanjutan di wilayah kepulauan. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebijakan publik dalam mendukung ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemilihan desain studi kasus didasarkan pada karakteristik penelitian yang berfokus pada konteks spesifik, yakni wilayah kepulauan dengan potensi pariwisata bahari dan budaya yang khas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara komprehensif bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, serta bagaimana dampaknya terhadap penguatan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kebijakan yang ada, tetapi juga menganalisis dinamika interaksi antar-aktor serta faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang meliputi pejabat pemerintah daerah (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Seksi Pemberdayaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM)), pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata (Produsen abon ikan, Pemilik Homestay, Ojek Laut), tokoh masyarakat, serta perwakilan komunitas lokal (Pokdarwis Bontolebang, Kelompok perempuan pengrajin Tenun Bonto Sikuyu, Komunitas Bahari Selayar dan Komunitas Ekowisata Balang Sembo). Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami praktik nyata implementasi kebijakan di lapangan, seperti pengelolaan destinasi wisata, aktivitas ekonomi masyarakat, dan interaksi antar pemangku kepentingan. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai regulasi, rencana pembangunan daerah, laporan resmi, serta data sekunder yang relevan dari instansi terkait. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang triangulatif, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai perencana, pengumpul, penganalisis, dan penafsir data. Untuk mendukung keterandalan, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur dan catatan observasi sebagai instrumen bantu. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara iteratif dengan membandingkan 252 Rahman, F,A., Rahmayanti, F., Yulianandaris /JDG Vol. 15 No. 02 (2025) 250-257 data dari berbagai sumber (triangulasi sumber dan metode), sehingga pola, tema, dan kategori yang relevan dapat diidentifikasi secara jelas. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang holistik mengenai efektivitas kebijakan publik dalam mendukung ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. HASIL Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik yang Diterapkan Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pemerintah daerah serta analisis dokumen perencanaan di Kabupaten Kepulauan Selayar, ditemukan bahwa pemerintah telah mengembangkan kerangka kebijakan publik yang mengintegrasikan aspek regulasi, perencanaan, ekonomi, infrastruktur, dan promosi untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Regulasi dan Peraturan Daerah (Perda) berfokus pada tata kelola destinasi, mekanisme perizinan, serta perlindungan lingkungan, termasuk konservasi kawasan laut Taman Nasional Takabonerate sebagai dasar pengelolaan wisata bahari. Dalam RPJMD, pariwisata ditempatkan sebagai sektor prioritas dengan orientasi pada penguatan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan promosi produk khas daerah. Program pemberdayaan UMKM mencakup pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, serta dukungan pemasaran produk lokal. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas, baik darat, laut, maupun udara, dipandang krusial untuk mengatasi keterbatasan geografis wilayah kepulauan. Upaya promosi pariwisata diperkuat melalui festival budaya, branding destinasi, serta kampanye digital yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Secara keseluruhan, kebijakan publik di Selayar menunjukkan orientasi yang komprehensif terhadap pariwisata berkelanjutan. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Implementasi Kebijakan di Lapangan Hasil observasi partisipatif dan wawancara dengan masyarakat serta pelaku UMKM menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar berlangsung dengan dinamika yang kompleks dan menghadirkan sejumlah tantangan bagi penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan. Implementasi tersebut dapat ditinjau melalui tiga aspek utama. Pertama, pada aspek partisipasi masyarakat dan UMKM, terlihat keterlibatan aktif dalam aktivitas pariwisata, seperti pengelolaan homestay, jasa transportasi, dan kuliner berbasis hasil laut. Aktivitas ini memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan, meski skala usahanya masih terbatas. Hambatan yang muncul terutama terkait rendahnya kapasitas sumber daya manusia, meliputi keterampilan manajerial, penguasaan bahasa asing, dan pemanfaatan teknologi digital. Kedua, dari sisi kolaborasi multi-aktor, pemerintah daerah berupaya membangun sinergi dengan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hal ini tercermin dalam pengelolaan bersama destinasi wisata bahari antara pemerintah dan komunitas nelayan. Namun, upaya tersebut masih terkendala oleh tumpang tindih kewenangan antarinstansi serta lemahnya komunikasi lintas aktor. Ketiga, pada aspek kapasitas kelembagaan menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang ditandai oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur. Alokasi dana sektor pariwisata masih di bawah 2% dari total APBD sekitar Rp 5,2 miliar pada tahun 2024 dengan lebih dari separuhnya terserap untuk belanja rutin, sehingga hanya sebagian kecil yang dapat digunakan untuk promosi destinasi, pelatihan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur wisata. Kondisi ini membuat berbagai program pemberdayaan dan promosi digital tidak berkesinambungan serta masih bergantung pada bantuan pusat melalui DAK Pariwisata. Selain itu, kapasitas aparatur juga terbatas, karena dari 27 pegawai Dinas Pariwisata hanya 18% yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata; sebagian besar berlatar non-pariwisata dan mengalami rotasi tinggi tanpa pelatihan berkelanjutan. Akibatnya, koordinasi lintas instansi, evaluasi program, serta kemampuan pengelolaan destinasi dan pemasaran berbasis digital belum optimal, sehingga efektivitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan masih lemah dan bergantung pada dukungan eksternal. Dengan demikian, meskipun implementasi kebijakan menunjukkan arah positif, kesenjangan antara perumusan kebijakan dalam dokumen perencanaan dan praktik di lapangan masih signifikan. Kondisi ini menyebabkan efektivitas kebijakan dalam mendorong pariwisata berkelanjutan dan penguatan ekonomi lokal belum tercapai secara optimal. Dampak Kebijakan terhadap Ekonomi Lokal 253 Rahman, F,A., Rahmayanti, F., Yulianandaris /JDG Vol. 15 No. 02 (2025) 250-257 Dari perspektif dampak, kebijakan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi lokal, meskipun dalam skala terbatas dan belum merata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata seperti pemilik homestay, pemandu wisata, dan pengrajin mengalami peningkatan pendapatan ratarata 20–30% sejak pengembangan pariwisata berbasis kebijakan daerah. Pertumbuhan jumlah UMKM juga terlihat signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama pada subsektor kuliner dan kerajinan, di mana program pendampingan pemerintah daerah terbukti efektif dalam promosi dan pemasaran produk melalui berbagai event pariwisata. Pariwisata turut mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor perikanan, sehingga kini memiliki alternatif pendapatan yang lebih stabil dan adaptif terhadap fluktuasi harga hasil laut. Namun, dampak positif tersebut belum tersebar merata. Sebagian masyarakat di desa terpencil dan jauh dari pusat pariwisata masih belum memperoleh manfaat langsung akibat keterbatasan infrastruktur dan minimnya informasi. Dengan demikian, meskipun kebijakan publik terbukti mampu memperkuat dinamika ekonomi lokal, pemerataan manfaat pariwisata berkelanjutan masih menjadi tantangan utama. Hal ini menegaskan perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif agar dampak positif pariwisata dapat dirasakan secara lebih luas di seluruh wilayah Selayar. Kendala Struktural dan Non-Struktural Optimalisasi kebijakan publik dalam mendukung ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terhambat oleh sejumlah kendala yang dapat dikategorikan menjadi struktural dan non-struktural. Dari sisi struktural, tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur transportasi antar-pulau yang membuat akses menuju destinasi wisata sulit dan mahal, sehingga membatasi mobilitas wisatawan sekaligus distribusi produk lokal. Keterbatasan alokasi anggaran daerah untuk sektor pariwisata juga menghambat keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kapasitas kelembagaan dinas pariwisata yang masih lemah dalam fungsi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi memperburuk efektivitas implementasi kebijakan. Sementara itu, kendala non-struktural mencakup rendahnya literasi pariwisata masyarakat, baik terkait pemahaman prinsip keberlanjutan maupun keterampilan pelayanan, yang berdampak pada kualitas pengalaman wisatawan. Minimnya promosi digital yang terstruktur menyebabkan potensi pariwisata Selayar kurang dikenal secara luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Di sisi lain, resistensi sebagian masyarakat terhadap perubahan sosial, seperti kekhawatiran hilangnya identitas budaya lokal akibat arus modernisasi, turut menjadi penghambat penerimaan penuh terhadap pariwisata. Dengan demikian, kombinasi kendala struktural dan non-struktural menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh aspek perencanaan dan regulasi, melainkan juga oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur, anggaran, kelembagaan, serta dinamika sosial budaya masyarakat lokal. PEMBAHASAN Efektivitas Kebijakan Publik dan Konsep Pariwisata Berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengembangkan kerangka kebijakan publik yang relatif komprehensif. Kebijakan tersebut meliputi aspek regulasi, perencanaan pembangunan daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga strategi promosi pariwisata. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Hall, 2019) yang menekankan bahwa kebijakan publik memiliki peran krusial dalam mengarahkan pembangunan pariwisata melalui regulasi, perencanaan spasial, dan mekanisme insentif bagi pelaku lokal. Dengan kata lain, pemerintah daerah di Selayar berupaya menjadikan kebijakan sebagai instrumen penggerak pariwisata berkelanjutan. Dos Anjos & Kennell (2019) menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks ini, kebijakan publik di Selayar sudah mengakomodasi prinsip tersebut, misalnya dengan menetapkan peraturan daerah yang mengatur tata kelola destinasi, melindungi kawasan konservasi laut Taman Nasional Takabonerate, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam usaha pariwisata. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi keterbatasan pada tahap implementasi, sehingga dampaknya belum sepenuhnya optimal. Jika dibandingkan dengan penelitian (Ahsani et al., 2022), terdapat kesamaan pola permasalahan. Penelitian mereka mengungkap bahwa kebijakan pariwisata berbasis masyarakat kerap terkendala oleh lemahnya kapasitas kelembagaan lokal dan minimnya integrasi lintas sektor. Kondisi serupa tampak di Selayar, di mana keterbatasan kapasitas Dinas Pariwisata dan koordinasi antarinstansi memperlemah efektivitas implementasi kebijakan. 254 Rahman, F,A., Rahmayanti, F., Yulianandaris /JDG Vol. 15 No. 02 (2025) 250-257 Sementara itu, penelitian Santoso et al. (2023) yang mengevaluasi implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan di Banyuwangi menemukan bahwa meski kebijakan daerah sudah selaras dengan strategi internasional, masih terdapat kelemahan pada aspek partisipasi masyarakat. Hal ini juga terjadi di Selayar, di mana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata masih terhambat keterbatasan keterampilan dan literasi pariwisata. Dengan demikian, efektivitas kebijakan publik di wilayah kepulauan seperti Selayar bukan hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan dokumen perencanaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor lokal, kualitas kolaborasi antar-stakeholder, serta kesesuaian implementasi dengan kebutuhan masyarakat. Kontribusi Kebijakan Publik terhadap Ekonomi Lokal Kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi lokal, terutama di desa-desa wisata seperti Bontosikuyu, Patikarya, dan Bontobangung. Berdasarkan hasil wawancara, ratarata pendapatan pelaku UMKM meningkat dari sekitar Rp2,5 juta menjadi Rp3,5 juta per bulan antara 2021–2024, dengan sektor kuliner berbasis hasil laut dan kerajinan tenun tradisional mengalami pertumbuhan paling signifikan. Pengelola homestay melaporkan peningkatan okupansi kamar hingga 25% pada musim liburan, sementara kelompok perempuan pengrajin Tenun Bonto Sikuyu mencatat kenaikan penjualan sekitar 30% selama festival tahunan. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) menunjukkan peningkatan jumlah UMKM pariwisata sebesar 23% dalam lima tahun terakhir, yang turut memperkuat diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir; sekitar 37% nelayan kini juga berperan sebagai pemandu wisata atau penyedia jasa perahu. Meski demikian, manfaat ekonomi ini belum tersebar merata karena keterbatasan infrastruktur dan akses informasi di wilayah terpencil, sehingga ke depan diperlukan penguatan sarana pendukung, akses digital, dan promosi terpadu agar dampak kebijakan dapat dirasakan lebih inklusif di seluruh wilayah kepulauan. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik mampu mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat. Sebelum pengembangan pariwisata, sebagian besar penduduk Selayar sangat bergantung pada sektor perikanan. Kehadiran pariwisata memberikan alternatif pendapatan baru yang lebih stabil, terutama ketika harga hasil laut mengalami fluktuasi. Temuan ini sejalan dengan argumen Nurjaya (2022) yang menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan dapat memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, pembangunan infrastruktur transportasi, meski masih terbatas, mulai membuka akses yang lebih baik ke destinasi wisata. Festival budaya dan promosi digital yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi instrumen penting dalam memperkenalkan Selayar ke pasar pariwisata yang lebih luas. Upaya branding destinasi ini sejalan dengan tren global yang menekankan pentingnya strategi pemasaran kreatif dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan (Gössling & Higham, 2021). Namun demikian, manfaat kebijakan publik belum tersebar merata di seluruh wilayah. Desa-desa terpencil yang jauh dari pusat pariwisata belum banyak merasakan dampak positif kebijakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Dengan demikian, meskipun kebijakan publik berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal, distribusi manfaatnya masih timpang. Kritik terhadap Implementasi Kebijakan Salah satu aspek penting yang muncul adalah adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dalam dokumen resmi dan praktik di lapangan. Dokumen perencanaan daerah menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas dan merumuskan strategi yang progresif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya koordinasi lintas aktor. Partisipasi masyarakat memang sudah terlihat dalam pengelolaan homestay, jasa transportasi, dan kuliner. Akan tetapi, partisipasi tersebut sering kali bersifat parsial karena kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha, penguasaan bahasa asing, dan pemanfaatan teknologi digital masih rendah. Padahal, Dos Anjos & Kennell (2019) menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah fondasi utama bagi pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi multi-aktor juga masih menghadapi kendala. Meskipun ada inisiatif pengelolaan bersama destinasi wisata bahari antara pemerintah daerah dan komunitas nelayan, upaya ini kerap terganggu oleh tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep kolaborasi yang diidealkan dalam literatur Hall (2019) belum sepenuhnya terwujud di Selayar. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, menjadi faktor penentu lain. Keterbatasan anggaran dan sumber daya 255 Rahman, F,A., Rahmayanti, F., Yulianandaris /JDG Vol. 15 No. 02 (2025) 250-257 manusia membuat pelaksanaan program pemberdayaan dan promosi pariwisata tidak konsisten. Dengan kata lain, kebijakan publik yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan efektif jika tidak didukung kapasitas kelembagaan yang memadai. Kendala Struktural dan Non-Struktural Optimalisasi kebijakan publik dalam mendukung ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan non-struktural yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengembangan destinasi. Hambatan utama terkait kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur transportasi, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Sebagai daerah dengan lebih dari 130 pulau, hanya sekitar 30% wilayah yang memiliki akses transportasi laut reguler. Jalur penting seperti Pelabuhan Benteng– Takabonerate–Pasimasunggu masih terbatas pada dua kali penyeberangan per minggu, menyebabkan keterlambatan pasokan logistik dan meningkatnya biaya operasional hingga 20% bagi pelaku wisata bahari. Selain itu, sekitar 42% jalan menuju kawasan wisata utama seperti Pantai Sunari dan Desa Wisata Bontobangung masih belum beraspal, menyulitkan wisatawan mencapai lokasi dan menurunkan kenyamanan perjalanan. Keterbatasan fasilitas dasar juga menjadi kendala serius dalam mendukung kenyamanan wisatawan. Fasilitas seperti toilet umum, papan informasi, dan pusat layanan wisata di destinasi unggulan belum memenuhi standar kelayakan dan kebersihan. Di sisi lain, akses listrik dan jaringan komunikasi yang tidak merata di desa wisata seperti Tambuna dan Jinato menghambat promosi digital oleh pelaku UMKM dan menurunkan daya saing destinasi di pasar wisata modern yang menuntut konektivitas tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengembangan infrastruktur fisik dan teknologi menjadi prioritas mutlak untuk mendukung daya tarik dan aksesibilitas wisata di wilayah kepulauan. Dari sisi non-struktural, tantangan utama terletak pada rendahnya literasi pariwisata dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip keberlanjutan. Di Pantai Sunari misalnya, masih banyak ditemukan praktik pembuangan sampah sembarangan akibat kurangnya pemahaman tentang pengelolaan lingkungan wisata. Selain itu, kesenjangan literasi digital juga membatasi potensi pemasaran produk lokal secara daring, karena hanya sekitar 28% pelaku UMKM yang aktif menggunakan media sosial. Masalah lain muncul berupa resistensi budaya di sebagian masyarakat, terutama di Desa Jinato dan Tambuna, yang khawatir akan pergeseran nilai adat akibat meningkatnya interaksi dengan wisatawan dan komersialisasi ritual budaya. Koordinasi antar pemangku kepentingan juga masih belum optimal. Beberapa kegiatan promosi dan festival budaya kerap dilakukan tanpa keterlibatan penuh komunitas lokal seperti Pokdarwis, sehingga program tidak berjalan efektif dan berkelanjutan. Lemahnya tata kelola kolaboratif mengakibatkan upaya pemberdayaan masyarakat berjalan parsial dan tidak terintegrasi dengan strategi pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pariwisata melalui forum koordinasi lintas sektor, peningkatan investasi infrastruktur ramah lingkungan, serta program pelatihan literasi pariwisata dan digital secara berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing destinasi wisata Selayar secara inklusif dan berkelanjutan. KESIMPULAN Kebijakan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum telah mencerminkan upaya menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah daerah telah mengintegrasikan aspek regulasi, perencanaan, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, dan promosi destinasi dalam berbagai program strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan jumlah UMKM pariwisata, serta diversifikasi sumber ekonomi masyarakat pesisir. Namun, efektivitas implementasi masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur transportasi antarpulau, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, alokasi anggaran yang minim, serta rendahnya literasi pariwisata dan digital masyarakat lokal. Kondisi ini menyebabkan manfaat ekonomi pariwisata belum tersebar merata ke seluruh wilayah kepulauan, terutama di daerah dengan aksesibilitas rendah. Oleh karena itu, penguatan konektivitas, kapasitas SDM, dan koordinasi multi-aktor menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Selayar. Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan langkah strategis yang terarah, meliputi peningkatan konektivitas antar-pulau melalui pembangunan dan perbaikan dermaga penghubung seperti Benteng–Takabonerate– Pasimasunggu untuk memperlancar mobilitas wisatawan dan distribusi logistik; penguatan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan digital marketing, hospitality, dan manajemen destinasi 256 Rahman, F,A., Rahmayanti, F., Yulianandaris /JDG Vol. 15 No. 02 (2025) 250-257 berbasis komunitas; serta pengembangan promosi Climate Change. Journal of Travel Research, 60(6), terpadu dengan branding “Selayar Sustainable 1167–1179. Islands” guna memperkuat citra destinasi berbasis https://doi.org/10.1177/0047287520933679 ekowisata. Selain itu, pembentukan Forum Hajar, S., & Syafrizal. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN Pariwisata Daerah Selayar penting untuk PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS memperkuat koordinasi lintas instansi dan komunitas SOUND GOVERNANCE DI KAWASAN DANAU lokal, disertai pemerataan infrastruktur listrik serta TOBA. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik akses internet di desa wisata terpencil agar Malikussaleh (JSPM), 6(2), 318–333. masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21666 digital pariwisata. Melalui langkah-langkah tersebut, Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism pariwisata Selayar diharapkan berkembang secara development: The 2030 agenda and the managerial inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada ecology of sustainable tourism. Journal of kesejahteraan masyarakat lokal. Sustainable Tourism, 27(7), 1044–1060. Selain itu, riset lanjutan sangat diperlukan https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560456 sebagai dasar pengambilan kebijakan berikutnya. Harpin, I. R., Akhmad, A., & Suarni, A. (2025). Strategi Penelitian ke depan dapat diarahkan pada evaluasi Pengembangan Objek Wisata Pantai Sunari Sebagai kuantitatif mengenai dampak ekonomi kebijakan Tujuan Wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. pariwisata, ataupun pada kajian aspek sosial-budaya, EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI, 11(1), seperti penerimaan masyarakat terhadap 61–75. transformasi pariwisata berkelanjutan di wilayah https://doi.org/https://doi.org/10.35308/ekombis.v11 kepulauan. Dengan langkah-langkah tersebut, i1.12321 diharapkan kebijakan publik di Kabupaten Lee, B. X., Kjaerulf, F., Turner, S., Cohen, L., Donnelly, Kepulauan Selayar mampu memberikan dampak P. D., Muggah, R., Davis, R., Realini, A., yang lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan bagi Kieselbach, B., MacGregor, L. S., Waller, I., penguatan ekonomi lokal. Gordon, R., Moloney-Kitts, M., Lee, G., & Gilligan, J. (2016). Transforming Our World: Implementing REFERENCES the 2030 Agenda Through Sustainable Development Agung Prakoso, A., Pradipto, E., Sani Roychansyah, M., Goal Indicators. Journal of Public Health Policy, & Setya Nugraha, B. (2020). Community-based 37(S1), 13–31. https://doi.org/10.1057/s41271-016tourism: concepts, opportunities and challenges. 0002-7 Journal of Sustainable Tourism and NURJAYA, I. N. (2022). Legal Policy Of Sustainable Entrepreneurship, 2(2), 95–107. Tourism Development: Toward Community-Based https://doi.org/10.35912/joste.v2i2.563 Tourism In Indonesia. Journal of Tourism Ahsani, R. D. P., Wulandari, C., Dinata, C., Azmi, N. A., Economics and Policy, 2(3), 123–132. & Fathani, A. T. (2022). The Challenges and https://doi.org/10.38142/jtep.v2i3.404 Opportunities for Developing Community-Based Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2020). Tourism in Indonesia. Journal of Governance, 7(4), RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 864–876. https://doi.org/10.31506/jog.v7i4.16232 MENENGAH NASIONAL 2020-2024. Couto, G., Castanho, R. A., & Santos, C. (2023). Creative https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/docu and Rural Tourism, Public Policies and Land Use ment/Publikasi/DokPub/RPJMN_2020Changes: A Multi-Method Approach towards 2024_bidang_pertanahan.pdf Regional Sustainable Development in Azores Santoso, B. A. P., Kanom, & Darmawan, R. N. (2023). Islands. Sustainability, 15(6), 5152. The Implementation Of ASEAN Tourism Strategic https://doi.org/10.3390/su15065152 Plan (ATSP) On Tourism Sector Development dos Anjos, F. A., & Kennell, J. (2019). Tourism, Policy At Banyuwangi Regency. Jurnal Manajemen Governance and Sustainable Development. Perhotelan Dan Pariwisata, 6(1), 1–13. Sustainability, 11(16), 4257. https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.56715 https://doi.org/10.3390/su11164257 United Nations World Tourism Organization. (n.d.). Fathani, A. T., Azmi, N. A., Purnomo, E. P., Tham, S. A., Notes on Tourism Employment. & Ahmad, R. (2023). A Systematic Review of www.galluprealtrue.com Tourism Governance: Sustainable Tourism Governance Model Post COVID-19. Jurnal Borneo Administrator, 19(1), 35–50. https://doi.org/10.24258/jba.v19i1.1125 Gössling, S., & Higham, J. (2021). The Low-Carbon Imperative: Destination Management under Urgent 257