Article Upaya Depolitisasi Birokrasi oleh Birokrasi Pemerintah Kota Padang Melalui Pemilu Gubernur Sumatera Barat Indonesian Journal of Religion and Society, 2022.
Vol.
, 58-68
A The Journal, 2022 DOI : 10.
36256/ijrs.
org/index.
php/IJRS Journal Article History Received : May 8th, 2022 Revised : June 22th, 2022 Accepted : June 24th, 2022 Tommy TRD Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Andalas.
Padang.
Indonesia tommy_trd@yahoo.
Aidinil Zetra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Andalas.
Padang.
Indonesia aidinil@soc.
Asrinaldi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Andalas.
Padang.
Indonesia asrinaldi@gmail.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menggambarkan upaya depolitisasi birokrasi yang dilakukan oleh birokrasi Pemerintah Kota Padang melalui penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumba.
Berangkat dari politisasi birokrasi yang dinilai terlalu kuat di Pemerintah Kota Padang pada masa kepemimpinan Walikota Mahyeldi, struktur birokrasi Pemerintah Kota Padang berupaya melepaskan diri dari politisasi birokrasi yang terlalu kental tersebut .
encapai depolitisasi birokras.
dengan memanfaatkan Pilgub Sumbar tahun 2020 untuk mengganti kepemimpinan Walikota Padang dan melepaskan tekanan politik birokrasi di bawah kepemimpinan Walikota baru.
Hendri Septa.
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Data primer dan sekunder dijadikan sebagai sumber data penelitian.
Hasil penelitian menunjukan birokrasi di Pemerintah Kota Padang memberikan dukungan massif kepada Walikota Padang.
Mahyeldi, yang mengikuti kontestasi Pilgub Sumbar 2020 berpasangan dengan Audy Joinaldy, diusung oleh koalisi Partai PKS dan p.
Namun berbeda dengan teori politisasi birokrasi dari B Guy Peters dan Jhon Pierre, yang melihat depolitisasi dari sudut pandang fungsi dari birokrasi yaitu pelayanan publik, penelitian ini justru menemukan bahwa depolitisasi birokrasi juga dapat hadir dari sudut pandang struktur organisasi birokrasi itu sendiri.
Penelitian ini juga menemukan bahwa pola hubungan symbiosis mutualisma, patron-client atau rent seeking tidak selalu menjadi motif terjadinya politisasi birokrasi.
Namun sebaliknya penelitian ini menemukan bahwa depolitisasi birokrasi sendiri adalah salah satu motif dari keterlibatan birokrasi dalam politik praktis.
Keywords: Politisasi Birokrasi.
Depolitisasi Birokrasi.
Pilgub Sumbar 2020.
Birokrasi.
ABSTRACT
This research purposed to analyze and describe the effort of Padang Local Government bureaucracy to depoliticization of bureaucracy via West Sumatera Governor Election 2020.
Corresponding Author Name : Tommy TRD Email : tommy_trd@yahoo.
Indonesian Journal of Religion and Society 2022, 4 .
| 59 Raised from overwhelmed bureaucratic politicization in Padang Local Government under Major Mahyeldi leadership, the bureaucracy of Padang Local Government trying to win West Sumatera Governor Election 2020 for the Major of Padang City Mahyeldi, in order to change the regime by replacing Mahyeldi and release the political pressured from bureaucracy under the new Major City.
Hendri Septa.
This research uses a qualitative approach with the case study method, where primary and secondary data are used as sources of research data.
The result of this research showed the bureaucracy of Padang Local Government gave a massive support for the winning of Mahyeldi whoAos paired with Audy Joinaldy as West Sumatera Governor and Vice Governor from PKS and p Party in West Sumatera Governor Election But there is a difference from B Guy Peters and Jhon Pierre who saw depoliticization of bureaucracy from the function of bureaucracy, this research showed that depoliticization of bureaucracy also could come from bureaucracy structure.
This research also showed that patron client, rent seeking and symbiosis mutualism relation between politics and bureaucracy not always become the motive of bureaucratic politicization existence.
Indeed, this research showed depoliticization of bureaucracy also become a motive.
Keywords: Bureaucratic Politicization.
Depoliticization of Bureaucracy.
West Sumatera Governor Election 2020.
Bureaucracy.
Pendahuluan Politisasi birokrasi selalu menjadi perbincangan ketika masa pemilihan kepala daerah mulai mendekati pelaksanaannya.
Tidak terkecuali pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 yang termasuk ke dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di 270 wilayah Indonesia, yang meliputi 9 pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi, 224 kabupaten untuk pemilihan bupati dan 37 kota menyelenggarakan pemilihan walikota.
Namun fenomena yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020, ternyata tidak hanya terbatas kepada fenomena politisasi birokrasi yang sudah sangat jamak terjadi di setiap kontestasi Pilkada di Indonesia.
Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang terjadi pada skala pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau pemilihan anggota legislatif merambah hingga pemilihan kepala daerah langsung di beberapa wilayah Indonesia.
Tercatat dari tahun ke tahun, pertumbuhan kasus politisasi birokrasi pada saat Pilkada semakin tumbuh subur.
Bila di telusuri sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 setidaknya ada 817 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam momentum Pilkada.
Rincian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut diantaranya pada tahun 2015 KASN menerima 29 aduan, kemudian pada tahun 2017 KASN menerima 52 aduan.
Selanjutnya pada tahun 2018 KASN menerima 507 aduan dan pada tahun 2019 KASN menerima 229 aduan (Gunanto, 2.
Lebih lanjut pada tahun 2020 Bawaslu RI menempatkan ketidaknetralan ASN di urutan pertama dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dengan pelanggaran yang terjadi di 167 kabupaten/kota di 270 daerah (Yamin.
Djoni.
Sudewo, & Wibisono, 2.
Termasuk di provinsi Sumatera Barat terdapat 64 kasus pelanggaran dan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2020 (Prasetya, 2.
Secara teoritis.
Max Weber dalam Nugroho menjelaskan karakter ideal birokrasi yang berupa adanya derajat spesialisasi dan pembagian tugas yang jelas, adanya hierarki, hubungan antar anggota yang bersifat impersonal, rekrutmen personel yang didasarkan pada pertimbangan kecakapan teknis, dan adanya pembatasan antara urusan kedinasan dan pribadi (Nugroho.
Warsono, & Yuniningsih, 2.
Jika birokrasi dianggap sebagai pelaksana dari sebuah kebijakan, atau pada tahap implementasi, maka Woodrow Wilson politik dianggap sebagai sebuah kekuatan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh birokrasi (Alamsyah, 2.
Walaupun secara teoritis antara politik dan birokrasi dianggap sebagai dua hal yang terpisah oleh para ahli, namun pada fakta empiris yang terjadi di lapangan, kekuatan politik dan birokrasi selalu saling mempengaruhi dan saling menggantungkan kepentingan.
Kondisi ini disampaikan oleh Gema Perdana yang menggambarkan Golongan Karya (Golka.
yang dikondisikan oleh Pemerintah Orde Baru menjadi satu-satunya wadah politik PNS (Perdana.
Copyright A 2022.
Indonesian Journal of Religion and Society 60 | Tommy TRD.
Aidinil Zetra & Asrinaldi Kekinian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memuat larangan keterlibatan praktis ASN dalam politik, politisasi birokrasi justru dirasakan semakin massif, walaupun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.
Kondisi ini sudah diutarakan oleh Yudiatmaja .
yang menyampaikan bahwa hubungan antara politik dan birokrasi kekinian lebih didominasi oleh kasus-kasus politisasi birokrasi karena adanya hubungan yang saling membutuhkan atau saling mempengaruhi.
Namun satu hal yang belum dibahas dalam penelitian tersebut adalah adanya motif terselubung dari birokrasi itu sendiri dalam AumengizinkanAy terjadinya politisasi birokrasi, khususnya pada penelitian ini yang menggambarkan upaya birokrasi Pemerintah Kota Padang untuk mencapai depolitisasi birokrasi melalui politisasi birokrasi pada Pilgub Sumbar 2020.
Aspek inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sekaligus menjadikan penelitian ini penting karena memuat beberapa kebaruan yang terjadi dalam fenomena politisasi birokrasi, khususnya melalui studi kasus pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.
Yaitu, adanya upaya depolitisasi dari birokrasi Pemerintah Kota Padang yang dilakukan melalui proses Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tersebut.
Mengamati pola hubungan politis ASN dengan calon kepala daerah dalam birokrasi yang dibuktikan dengan kasus pelanggaran netralitas ASN sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam tentang Politisasi Birokrasi pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2020.
Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana politisasi birokrasi yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 mendorong depolitisasi birokrasi di Pemerintahan Kota Padang? Kerangka Teori Jika menurut Weber antara birokrasi dan politik harus dipisahkan secara tegas, seperti yang dituliskan oleh Yudiatmaja, politik berurusan dengan kebijakan dan birokrasi sebagai pelaksana atau implementasinya di lapangan (Yudiatmaja, 2.
Sebaliknya Frank J.
Goodnow justru menilai politik sangat berhubungan erat dengan birokrasi.
Goodnow mengatakan walaupun secara analisis politik dan birokrasi bisa dipisahkan, namun secara praktikal adalah hal yang mustahil memisahkan keduanya (Tahmasebi.
Mohammad, & Musavi, 2.
Dua pemahaman yang berbeda itu menemukan titik temu dalam teori yang disajikan oleh B Guy Peters dalam bukunya The Politics of Bureaucracy yang mengatakan secara tegas hubungan antara politik dan birokrasi.
Di antaranya Peters menjelaskan antara politik dan birokrasi keduanya memiliki kekuatan masing-masing dan dapat menggunakan kekuatannya itu untuk saling memberikan tekanan (Peters, 2.
Peters menggarisbawahi jika politisi secara luas dikenal sebagai ahlinya kebijakan, maka birokrasi diakui sebagai ahlinya teknis pelaksanaan dan rutinitas penyelenggaraan pemerintahan, dan keduanya saling membutuhkan.
Sementara itu konsep birokrasi menurut Ian Maryana dimaknai sebagai sistem dan proses yang diciptakan secara rasional untuk menjamin sistem dan mekanisme kerja secara teratur, pasti serta mudah dikendalikan (Maryana, 2.
Max Weber, mempertegasnya dengan menjelaskan bahwa birokrasi dicirikan oleh rasionalitas, perilaku yang dipandu oleh aturan dan otoritas impersonal (Nugroho et al.
, 2.
Dalam bidang pemerintahan komparatif, istilah ini merujuk kepada mesin administrasi dari negara, para birokrat merupakan para pejabat negara atau para pegawai negeri yang tidak dipilih melalui pemilihan (Weber, 1.
Birokrasi menurut Max Weber merupakan sarana organisasi sosial yang kuat, prediktabel dan terutama, efisien, yang mana organisasi birokrasi hanya memberi sedikit ruang bagi kecondongan pribadi karena mereka bekerja di dalam sebuah tatanan hirarki yang ketat, yaitu jabatan-jabatan yang lebih rendah diawasi secara ketat oleh jabatan-jabatan yang lebih atas, penekanan diberikan pada pembuat keputusan yang rasionalitas dan berbasis bukti, sehingga penunjukan dan promosi dibentuk oleh kriteria profesional ketat (Anderson, 2.
Disimpulkan dari beberapa pemikiran ahli di atas, bahwa para birokrat atau Pegawai Negeri Sipil berbeda secara fundamental dari politik.
Birokrat merupakan para fungsionaris yang menerapkan aturan-aturan dan melaksanakan perintah-perintah yang dikeluarkan.
Dengan kata lain bahwa birokrat ada untuk menjalankan fungsi, mengimplementasikan atau melaksanakan hukum dan kebijakan, secara rasional dan efisien, tanpa ada karakter untuk mengejar keuntungan partisan (Heywood, 2.
Copyright A 2022.
Indonesian Journal of Religion and Society Indonesian Journal of Religion and Society 2022, 4 .
| 61 Berbeda dengan dua ahli di atas.
Niskanen mempunyai pandangan yang berbeda bahwa para birokrat yang menjalankan birokrasi memiliki yang namanya kepentingan, bahwa mereka juga dipengaruhi oleh adanya karakter individu terhadap pilihan rasional.
Praktiknya Pegawai Negeri Sipil selain menjalankan tugas dalam pelaksanaan peraturan yang ditujukan kepada kemaslahatan publik, juga memiliki motivasi oleh kepentingan karier pribadi.
Oleh karena itu mereka berusaha memperluas jaringan atau departemen di mana mereka bekerja dan berusaha meningkatkan anggaran-anggarannya (Simandan, 2.
Paradigma politik dan birokrasi dari beberapa ahli menjelaskan bahwa tindakantindakan pemerintah merupakan hasil bargaining .
awar menawa.
dan compromise .
diantara berbagai elemen organisasi dalam pemerintah.
Hal ini bisa dimaknai bahwa birokrasi mempunyai kekuasaan politik.
Posisi birokrasi kuat secara politik, karena memiliki sumber-sumber kekuasaan yang lengkap.
Peters juga mengungkapkan ada empat sumber kekuasaan penting yang dimiliki birokrasi yaitu Personifikasi negara, penguasaan informasi dan keahlian, decision making, monopoli legitimasi politik dan instrument koersif (Alamsyah, 2.
Dari pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan instrumen politik yang sangat efektif dibangun oleh penguasa guna memperbesar dan memperluas kekuasaannya.
Sehingga, dari penjelasan ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan instrumen politik yang sangat efektif dibangun oleh penguasa guna memperbesar dan memperluas kekuasaannya.
Seperti halnya fenomena politisasi birokrasi menjelang pemilihan kepala daerah.
Fenomena politisasi birokrasi ini sendiri disinyalir sudah terjadi sejak tahun 1945, ketika para menteri yang ditunjuk dari partai politik memimpin organisasi birokrasi (Gedeona, 2.
Perkembangan hubungan politik dan birokrasi dalam terjadinya politisasi birokrasi juga bisa ditemukan dalam penelitian M.
Firnas yang menyatakan bahwa birokrasi kerap digunakan sebagai penopang kekuasaan politik pemerintah (Firnas, 2.
Dalam beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa, terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah disebabkan oleh beberapa motif, antara lain faktor primodialisme antara calon kepala daerah dengan ASN.
Selanjutnya janji politik kepala daerah tentang kenaikan jabatan ASN yang memberikan dukungan kepadanya .
ola hubungan symbiosis mutualism.
Kemudian hubungan patron-klien antara kepala daerah dengan ASN dan pemanfaatan fasilitas daerah untuk kepentingan politik calon kandidat.
Hal ini biasanya dilakukan oleh kandidat Namun penelitian ini menemukan motif baru dalam proses terjadinya politisasi birokrasi yang berangkat dari nilai-nilai yang dimiliki oleh struktur birokrasi itu sendiri.
Yaitu motif untuk mencapai depolitisasi birokrasi.
Di sisi lain maraknya proses politisasi birokrasi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkad.
, semestinya bisa menjadi ujian bagi birokrasi untuk bersikap professional, netral, berfungsi sebagai pelayan public dan bukan pelayan kekuasaan yang terkooptasi dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu dengan periode tertentu pula (Suryanjari, 2.
Metode Penelitian tentang Politisasi Birokrasi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode penelitian studi kasus.
Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami terhadap subjek penelitian (Moleong, 2.
Adapun alasan pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu agar dapat menggambarkan situasi faktual atau empirik yang terdapat di lapangan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini yang berhubungan dengan bentuk politisasi birokrasi pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat.
Sementara untuk metode studi kasus digunakan dikarenakan fokus penelitian terletak pada fenomena yang kontemporer .
asa kin.
di dalam kehidupan nyata, dimana peneliti akan berfokus kepada satu isu yakni praktik politisasi birokrasi pada Pemerintahan Kota Padang pada masa Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat Kemudian, yang menjadi unit analisis pada penelitian ini adalah individu yaitu PNS yang bekerja di Pemerintah Kota Padang, sedangkan yang menjadi unit analisis non individu adalah dinas terkait sebagai satuan unit kerja pemerintah di Kota Padang yang menjadi sasaran kebijakan mutasi dan rotasi jabatan dari suatu unit kerja kedinasan dipindahkan ke dinas lain atau dari suatu posisi dipindahkan ke posisi lain dalam instansi yang sama oleh kepala daerah.
Dalam penelitian ini peneliti memilih sendiri informan untuk memperoleh Copyright A 2022.
Indonesian Journal of Religion and Society 62 | Tommy TRD.
Aidinil Zetra & Asrinaldi data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Informan yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang menjadi sasaran kebijakan atau individu-individu yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah, yang merujuk kepada teknik purposive sampling (Sugiyono, 2.
Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dan data primer.
Dimana, sumber data primer antara lain hasil wawancara dengan ASN/PNS yang bekerja di Pemerintah Kota Padang dan juga ASN/PNS yang bekerja di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meminta pandangan dan realita yang mereka alami selaku Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan proses politik pemilihan langsung kepala daerah di Kota Padang.
Selain melakukan wawancara dengan PNS, untuk lebih meningkatkan validasi data, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengurus partai pendukung yang menjadi pengusung para kontestan politik pemilihan kepala daerah di provinsi Sumatera Barat.
Diharapkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, peneliti akan mendapatkan data-data dan informasi yang akurat dan empirik, sehingga penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kenyataan yang ada.
Penggunaan teknik wawancara mendalam juga diharapkan bisa mendapatkan tacit knowledge atau pengetahuan tersembunyi, atau pengetahuan yang tidak bisa diumumkan secara luas, yang mungkin tidak akan ada dalam dokumen-dokumen atau pernyataanpernyataan resmi.
Sementara teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan model analisis interaktif oleh Sugiyono, terdiri atas tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2.
Hasil Penelitian Praktik Politisasi Birokrasi Masa Pilkada Gubernur 2020 Andrew Heywood mengungkapkan meskipun bukan merupakan salah satu fungsi formal birokrasi, namun mereka sering membantu menyuarakan, dan terkadang mengumpulkan kepentingan-kepentingan.
Birokrasi-birokrasi ini dapat bersentuhan dengan kelompokkelompok kepentingan melalui tugas pelaksanaan kebijakan yang mereka jalankan.
Praktek ini dapat semakin meningkat sebagai hasil dari kecenderungan-kecenderungan korporatis (Heywood, 2.
Kecenderungan korporatis ini dapat dilihat pada praktik politisasi birokrasi masa Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbe.
tahun 2020 lalu, yaitu ketika peneliti menemukan beberapa data wawancara yang menunjukan adanya praktik tersebut.
Dari sudut pandang calon kepala daerah, mereka akan mengambil semua dukungan yang diperlukan untuk memenangkan kontestasi politik untuk meraih kekuasaan, termasuk dukungan dari birokrasi.
Di sisi lain, dari sudut pandang birokrasi, mereka perlu melakukan pendekatan dan pemberian dukungan kepada calon kepala daerah untuk keuntungan yang potensial untuk mereka dapatkan jika calon yang didukung memenangkan kontestasi politik.
Keuntungan yang didapatkan oleh para aktor dalam birokrasi bisa berupa promosi jabatan, atau menjadi inner circle kepala daerah terpilih dalam merumuskan kebijakan.
Walaupun dukung-mendukung adalah hal yang terlarang dilakukan oleh birokrasi, namun fenomena seperti ini sudah menjadi rahasia umum.
Fenomena di atas dapat dilihat pada pemilihan calon gubernur/wakil gubernur di semua daerah di Indonesia yang mana calonnya tersebut berasal dari kepala daerah yang masih Misalnya setelah pasangan calon kandidat sukses memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah dan dilantik sebagai kepala daerah terpilih, maka biasanya kandidat yang bersangkutan akan memasukan segala kepentingan-kepentingan politiknya dalam pusaran kekuasaan birokrasi pemerintahan yang mereka pimpin.
Inilah salah satu fakta menarik yang sering terjadi dalam memahami pola hubungan antara politik dengan birokrasi.
Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, mayoritas pasangan calon adalah pejabat incumbent pada posisi dan jabatannya masing-masing.
Antara lain : pasangan Mulyadi-Ali Mukhni pada nomor urut satu diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Mulyadi merupakan anggota DPR RI aktif yang mengundurkan diri dari jabatannya untuk memenuhi persyaratan konstitusi.
Sedangkan Ali Mukhni adalah Bupati aktif Padang Pariaman yang mengambil cuti untuk mengikuti pencalonan sebagai wakil Gubernur Sumatera Barat.
Kandidat di urutan kedua ditempati oleh pasangan Nasrul Abit-Indra Catri yang diusung oleh Partai Gerindra.
Nasrul Abit adalah Wakil Gubernur aktif Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Indra Catri adalah Bupati aktif Kabupaten Agam yang telah terpilih dua periode secara berturut-turut.
Urutan ketiga ditempati oleh pasangan Fakhrizal-Genius Umar yang diusung koalisi Partai Golkar.
NasDem dan PKB.
Fakrizal merupakan mantan Kapolda Sumbar periode 2017Copyright A 2022.
Indonesian Journal of Religion and Society Indonesian Journal of Religion and Society 2022, 4 .
| 63 2019, sedangkan Genius Umar adalah Walikota aktif Pariaman yang juga mengambil cuti untuk pencalonan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
Terakhir urutan keempat yakni, pasangan Mahyeldi dengan wakilnya Audy Joinaldy.
Pasangan ini diusung oleh koalisi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sosok Mahyeldi merupakan Walikota Padang terpilih selama dua periode dan wakilnya merupakan seorang pengusaha muda.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan pasangan nomor urut empat, yaitu Mahyeldi dengan wakilnya Audy Joinaldy sebagai pemenang Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan perolehan sebanyak 726.
suara atau setara dengan 32.
Posisi kedua ditempati oleh pasangan Nasrul Abit dan Indra Catri dengan perolehan 679.
069 suara atau sebanyak 30.
3 %.
Posisi ketiga ditempati oleh pasangan Mulyadi-Ali Mukhni dengan perolehan 614.
477 suara atau sebanyak 27.
dan posisi keempat ditempati oleh pasangan Fakhrizal-Genius Umar dengan perolehan 893 suara atau setara dengan 9.
Kemenangan ini tentu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan kedua pasangan calon dengan bantuan pihak-pihak yang telah berkontribusi, mulai dari tim pemenangan, pengurus partai pengusung, kerabat dan juga seluruh orang yang terlibat sebagai mesin politik, baik secara personal maupun mereka yang berada dalam organisasi formal dan non formal yang memiliki hubungan dengan kedua kandidat, bahkan indikasi terjadinya politisasi birokrasi oleh kandidat petahana bisa saja dilakukan untuk melibatkan seluruh sumber daya politik yang ada di sekitarnya.
Salah satu contoh kasus pelanggaran netralitas ASN yang disorot publik pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Padang atas nama Alfiadi yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawasl.
Sumatera Barat oleh Defrianto Tanius atas tindakan pengadaan posko tim Pelapor mendapat informasi melalui pesan WhatsApp berupa perjanjian sewa tanah dan bangunan serta bukti transfer uang senilai 150 juta kepada pemilik gedung atas nama Muharamsyah yang berlokasi di jalan Ahmad Yani Kota Padang untuk posko tim pemenangan pasangan calon Mahyeldi-Audy Joinaldy.
Selain kepala Satpol PP, kepala BPSDM Kota Padang dan Mahyeldi juga ikut diperiksa oleh Bawaslu (Detik.
com, 2.
Tingginya kasus pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat merupakan bukti nyata bahwa ASN terlibat aktif dalam proses pemilihan kepala Keterlibatan mereka tidak mungkin terjadi tanpa adanya Aulampu hijauAy dari kekuatan-kekuatan politik yang ada, karena pola hubungan keduanya bersifat symbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain.
Terkait kondisi ini, ada pembahasan menarik dari penelitian sebelumnya yang mengutarakan bahwa sejarah bangsa Indonesia cenderung menempatkan birokrasi atau para birokratnya bukan bagian dari masyarakat umum, namun merupakan bagian dari penguasa (Fakhruddin, 2.
, sehingga tidak mengherankan jika politisasi birokrasi selalu menjadi peristiwa yang berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.
Dari hasil wawancara dengan Informan 1 .
selaku salah satu Kepala Bagian di Pemprov Sumbar, ia menyatakan bahwa memang telah terjadi penyimpangan dari fungsi .
birokrasi saat perhelatan Pilgub di Sumbar tahun 2020 lalu oleh beberapa individu atau oknum pegawai negeri sipil (PNS).
Kebanyakan pelakunya terindikasi memiliki dasar motivasi untuk kepentingan karier pribadi.
Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Informan 2 .
selaku Camat di Kota Padang:
AuAda 13 orang yang lari ke provinsi, mereka itu diselamatkan oleh Gubernur saat ini, ya bentuk utang dan balas budi nya Mahyeldi, karena OPD tadi kan sudah mendukungnya.
Ay (Wawancara Informan 2, 18 Juli 2.
Informan 2 juga menjelaskan lebih rinci bahwa, keterlibatan PNS di Pemerintah Kota Padang dalam perhelatan demokrasi Pilgub 2020, yang mana Walikota Kota Padang aktif pada saat itu sangat didukung penuh oleh jajaran PNS Kota Padang, terlepas dari berbagai macam latar belakang para PNS tersebut mendukung.
AuBanyak pegawai Kota Padang yang pindah ke Provinsi, dapat kami sebut yakni Pak Andri Yulika lalu Pak Medi, kemudian Pak Barlius.
Pak Fajar Sukma.
Pak Masrul, di data ada 13 orang pindah ke Provinsi.
Ay (Wawancara Informan 2, 18 Juli 2.
Hal serupa juga disampaikan oleh Informan 3 .
yang merupakan Kepala Dinas di Kabupaten Agam.
Informan 3 tidak menampik bahwa ada perilaku disfungsi birokrat yang Copyright A 2022.
Indonesian Journal of Religion and Society 64 | Tommy TRD.
Aidinil Zetra & Asrinaldi terjadi pada saat Pilgub 2020.
Dalam hal ini, terdapat ASN yang mengajak informan untuk menjadi bagian dalam suksesi pasangan calon yang berkompetisi.
AuKalau mendengar tentu ada, mendapatkan informasi tentu ada.
Malah ada beberapa ASN yang saya kenal di beberapa daerah yang pimpinannya mengikuti kompetisi Pilgub menghubungi saya secara pribadi untuk mencoba merangkul dan meminta dukungan saya terhadap calon kepala daerah yang diusung, yakni daerah Padang dan Pariaman.
Ay (Wawancara Informan 3, 20 Juli 2.
Hasil wawancara yang didapat dari Informan 3 .
ini menunjukan bahwa, aktifitas politik yang dilakukan oleh PNS di daerah-daerah yang kepala daerahnya ikut maju pada Pilgub Sumbar 2020, tidak saja sebatas kepada tindakan politis mereka kepada masysrakat dan PNS di daerah tempat mereka bekerja, namun juga melintas batas daerah kepada PNS-PNS yang bekerja di daerah lain, dan sudah mengambil peran yang selayaknya dan biasanya dilakukan oleh tim sukses pasangan calon gubernur-wakil gubernur.
Terlihat dari beberapa data wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa telah terjadi praktik politik birokrasi di tubuh pemerintahan di wilayah Sumatera Barat pada masa Pilgub 2020 lalu, baik di pada Pemerintah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat.
Dikaitkan dengan pandangan para ahli yang telah peneliti paparkan di awal, bahwa memang benar birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan secara profesional, namun pada aspek-aspek tertentu pegawai negara ini bisa menjadi bunglon politik, yang mampu secara loyal untuk siapa saja pemerintah yang berkuasa, tanpa memandang corak politik atau sandaransandaran ideologisnya.
Jika tidak, karier mereka akan menghadapi bahaya.
Hasil wawancara di atas juga didukung dengan wawancara Maidestal Hari Mahesa selaku Ketua p Kota Padang partai pengusung Mahyeldi-Audy, yang mengatakan:
AuKita bicara jujur ya, jadi memang kalau kita melihat pada pilkada gubernur 2020 lalu, dan rasanya juga hampir sama pada setiap perhelatan pemilu atau pilkada lainnya.
Artinya untuk menggerakkan semua ornamen-ornamen yang ada dan kelompok-kelompok yang ada, bagaimana tujuan tercapai dalam bentuk kemenangan, meraih simpati masyarakat meraih suara masyarakat sebanyak-banyak nya sekaligus menggerakkan orang-orang atau masyarakat supaya mendukung dan memilih calon yang kita usung.
Khusus pada Pilgub kemaren tentu adalah birokrasi yang bergerak, jujur saya sampaikan, namun untuk bukti dan data konkrit tentu saya tidak bisa menyampaikannya ya.
Karena itu akan menyalahi etika berpolitik kita.
Ay (Wawancara Mahesa, 20 Juli 2.
Maidestal juga menambahkan bahwa terlepas dari apa saja dasar yang melatar belakangi seorang oknum PNS untuk melakukan birokrasi politik, namun kejadian seperti ini memang sangat lumrah ditemukan dan tetap terus terjadi, dan kebanyakan merupakan inisiasi pribadi dari individu-individu oknum PNS tersebut.
AuKarena itu tadi ada dasar alasan kenapa mereka mau ikut dalam politik, selain adanya rasa kesamaan daerah asal, alumni dan tentunya salah satu tujuannya yakni ingin mendapatkan promosi Untuk parpol tidak ada yang mengajak mereka, tapi itu lebih kepada inisiasi person oknum ASN itu sendiri.
Karena itu tadi berharap ketika mendukung yang bersangkutan karena akan bisa mendapatkan jabatan, atau ada hal hutang budi makanya mereka mendukung, dan hal lain-lain yang saya jelaskan tadi.
Ay (Wawancara Mahesa, 20 Juli 2.
Dari wawancara di atas menunjukan bahwa praktik politisasi birokrasi telah terjadi di tubuh birokrat baik di pemerintahan tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota pada saat Pilgub Sumbar 2020.
Namun sedikit berbeda dengan politisasi birokrasi dari B Guy Peters yang menitikberatkan aktor politik .
epala daera.
sebagai inisiator terjadinya politisasi birokrasi, fenomena politisasi birokrasi pada Pilgub Sumbar 2020 justru menunjukan PNS sebagai inisiator terjadinya politisasi birokrasi.
Ketidaknetralan PNS selaku aparatur negara secara konstitusi, khususnya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kepala OPD, menunjukkan disfungsi PNS terjadi dalam sistem birokrasi.
Hal ini dibuktikan dengan adanya pergerakan melakukan pendukungan secara pribadi namun mengunakan alat-alat negara untuk mencapai tujuan pribadi yakni mendapatkan jabatan di pemerintahan.
Dengan kata lain telah terjadi klientalisme antara oknum PNS yang menjabat sebagai kepala OPD dengan pimpinan atau kepala daerah yang melakukan pencalonan pada Pilgub 2020.
Hal di atas sesuai dengan konsepsi Karl Marx dalam Tatang Sudrajat, tentang teori kelasnya.
Karl Marx menegaskan bahwa birokrasi tidak bisa netral tetapi harus memihak kepada kelas yang dominan (Sudrajat, 2.
Menurut konsepsinya tersebut, negara tidak mewakili kepentingan umum, akan tetapi mewakili kepentingan khusus dari kelas dominan Copyright A 2022.
Indonesian Journal of Religion and Society Indonesian Journal of Religion and Society 2022, 4 .
| 65 Dengan demikian dalam pandangan para Marxis, birokrasi merupakan suatu instrumen dimana kelas yang dominan melaksanakan dominasinya atas kelas sosial lainnya.
Depolitisasi Birokrasi Di Pemerintah Kota Padang Pemilihan Gubernur menetapkan pasangan Mahyeldi dan Audy Joinaldy sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat terpilih.
Tidak lama setelah dipilih, maka Gubernur juga menetapkan Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) yang ditugaskan untuk memberikan masukan terhadap RPJMD serta implementasi dan sinkronisasi programprogram yang berkaitan dengan RPJMD tersebut.
Yang menarik adalah masuknya nama Kepala Bappeda Kota Padang Medi Iswandi.
Birokrat ini merupakan orang kepercayaan Mahyeldi dalam membuat perencanaan semasa menjadi Walikota Padang.
Satu kebaruan yang peneliti anggap sebagai penemuan penting pada penelitian ini adalah terjadinya upaya depolitisasi birokrasi yang terjadi di Pemerintah Kota (Pemk.
Padang.
Uniknya dalam upaya meraih depolitisasi birokrasi ini.
PNS di Pemko Padang melakukannya melalui pendorongan pergantian rezim pemerintahan di Kota Padang dengan mendukung penuh Walikota Padang Mahyeldi untuk memenangkan kontestasi Pilgub Sumbar 2020, sehingga posisi Walikota Padang akan diisi oleh Hendri Septa selaku Wakil Walikota Padang.
Peneliti menganggap hal ini sebagai penemuan penting dalam penelitian ini, karena membuktikan bahwa patron-client, rent-seeking dan simbiosis mutualisme tidak selalu menjadi motif terjadinya politisasi birokrasi.
Fenomena yang terjadi di Kota Padang menunjukan bahwa, mayoritas PNS-PNS yang berdinas di Kota Padang, dengan ragam jabatan dan level struktural memilih untuk terjun ke politik praktis dalam Pilgub Sumbar 2020 lalu, untuk menyukseskan Walikota Padang Mahyeldi duduk sebagai Gubernur Sumbar.
Dan Hal ini dilakukan sebatas untuk mendorong pergantian rezim pemerintahan di Kota Padang.
Bukan untuk mengharapkan promosi ke Pemerintah Provinsi Sumbar .
ent seekin.
, juga bukan karena pola patronclient yang begitu kental, dan juga bukan karena hubungan symbiosis mutualisma, karena hanya 13 PNS Kota Padang yang ikut pindah ke Pemerintah Provinsi Sumbar .
umlah yang sangat kecil dibandingkan PNS Pemko Padang yang terlibat dalam politisasi birokrasi pada Pilgub Sumbar 2020 yang sangat massif dan terstruktur, berdasarkan hasil wawancara dengan Informa.
Dari hasil wawancara peneliti dengan Informan 2 .
, yang merupakan salah satu Camat di Kota Padang perihal motif all outnya mayoritas PNS Pemko Padang dalam menyukseskan pasangan Mahyeldi-Audy pada Pilgub Sumbar 2020, ia mengatakan :
AuSingkatnya kami ingin lepas dari birokrasi ala organisasi sayap partai politik.
Birokrasi adalah birokrasi, yang memiliki mekanisme dan aturan yang baku, baik dalam pelaksanaan program kerja, maupun dalam proses pembinaan karir.
Faktanya dan sudah menjadi rahasia umum, selama rezim yang kemarin, pelaksanaan program kerja dan apalagi pembinaan karir kepegawaian kami di Pemko Padang tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
Mekanisme promosi, demosi dan mutasi tidak lagi lagi menjadi kewenangan Baperjakat, tapi sudah menjadi kewenangan Timses atau kader partai politik penguasa.
Memang hal ini bukan hal baru di saat sekarang ini, tapi rasanya terlalu berlebihan jika untuk sekedar menjadi eselon 4 pun harus mendapat persetujuan orang-orang partai politik.
Kita bisa terima lah, kalau misal untuk eselon 2, para-para petinggi parpol penguasa itu ingin ikut campur, karena memang itu dalam tataran strategis baik dari program kerja ataupun sumber dana APBD, tapi kalau sampai ke eselon 4 pun harus sowan-sowan ke mereka kan sudah terlalu parahAy.
(Wawancara Informan 2, 18 Juli 2.
Hasil wawancara di atas sebenarnya berkaitan dan didukung oleh wawancara peneliti sebelumnya dengan Informan 4 .
yang merupakan salah satu pejabat struktural di Pemprov Sumbar, yang mengatakan :
AuKita semua tahu kalau PNS Padang turun full untuk memenangkan Mahyeldi.
Dan hal itu wajar karena mereka ingin lepas dari tekanan-tekanan politis dan rutinitas menghadap pengurus Parpol untuk dapat jabatanAy.
(Wawancara Informan 4, 22 Juli 2.
Untuk memperdalam dan validasi data, peneliti memutuskan untuk menambah Informan yang peneliti anggap lebih terlibat dalam proses politisasi birokrasi, khususnya Copyright A 2022.
Indonesian Journal of Religion and Society 66 | Tommy TRD.
Aidinil Zetra & Asrinaldi dalam hal mutasi PNS, yaitu Informan 9 .
yang merupakan salah satu pejabat eselon 2 di Pemko Padang, yang mengatakan :
AySaya selalu masuk 3 besar dalam setiap lelang jabatan eselon 2 yang diselenggarakan, bahkan beberapa kali juga peraih nilai tertinggi.
Tapi untuk berhasil dilantik, nilai tertinggi itu saja tidak cukup.
Ada deal-dealan yang harus disepakati dengan pihak luar.
Katakanlah petinggi Parpol, timses, ketua Itu kita deal-dealan dulu.
Kalau saya dilantik, apa sumbangsih saya untuk dia dan Parpolnya? Bukan sekedar itu, belum tentu dilantik pun sudah ada kesepakatan materi yang harus Tidak untuk jabatan eselon 2 saja, santer saya dengar kondisi itu juga dialami oleh calon kepala sekolah dan jabatan lain.
Dan itu bukan rahasia lagi.
Dan hal itu sekarang semakin terbukti kan? Berapa banyak kepala daerah yang sudah ditangkap KPK akibat jual beli jabatan? Nah, sekarang kami punya peluang untuk lepas dari lingkaran setan seperti itu, minimal mengurangi dengan drastis lah, sudah pasti kami akan memperjuangkan dengan sekuat tenaga untuk mengganti rezim seperti itu.
Memang birokrasi tidak akan pernah putih bersih dari politik, tapi minimal jangan terlalu brutal dan terlalu kotorAy.
(Wawancara Informan 9, 23 Juli 2.
Di sisi lain, untuk mengetahui dampak depolitisasi birokrasi yang diperjuangkan oleh PNS Pemko Padang dengan pergantian rezim melalui Pilgub Sumbar 2020, peneliti memutuskan untuk mewawancarai Informan 10 .
yang merupakan salah satu pejabat eselon 3 di Pemko Padang, yang mengatakan :
AuJujur saja, kami melepas Pak Wako dengan suka cita.
Pasca Pak Wako jadi gubernur, kami di Pemko Padang minimal bisa menata kembali alur tata kerja birokrasi yang setidaknya mendekati ideal.
Yang paling bisa dirasakan langsung, sekarang tidak ada lagi rutinitas pejabat-pejabat Pemko atau caloncalon pejabat Pemko yang harus menghadap petinggi atau pengurus Parpol untuk mendapat restu.
Kewenangan pengusulan dan proses promosi, mutasi dan demosi PNS ya ada di di Kepala OPD masing-masing, di Baperjakat, di Sekda dan di Walikota sendiri.
Kami tidak merasa terlalu berkepentingan untuk menghadap petinggi partai pengusung Pak Hendri Septa untuk mendapatkan karir yang baik.
Bagi kami kondisi saat ini jauh mendekati ideal jika dibandingkan rezim sebelumnya.
Tapi kalau boleh kami katakan, kami turut berduka bagi rekan-rekan kami di Pemprov Sumbar, karena kemungkinan mereka akan mengalami apa yang kami alami di Pemko Padang duluAy.
(Wawancara Informan 10, 23 Juli 2.
Senada denga apa yang disampaikan oleh Informan 10 di atas.
Informan 11 .
yang saat ini merupakan pejabat eselon 2 di Pemko Padang mengatakan :
AuSudah rahasia umum jika dulu ingin mendapatkan promosi jabatan dan karir, kemampuan tidak menjadi pertimbangan utama.
Pertimbangan utamanya adalah mampu atau tidak memfasilitasi keinginan para kader partai penguasa dan program-program partai.
Misalnya aktif membelikan tiket untuk petinggi partai penguasa yang akan keluar kota.
Atau aktif berdonasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai penguasa.
Semua pegawai mulai dari pejabat eselon 2 sampai staff sekalipun tahu persis itu.
Bagi para PNS yang memang sedemikian ngototnya untuk mendapatkan promosi jabatan, ya harus rela jadi sapi perah.
Dan sudah pasti tidak mungkin uang pribadi yang akan digunakan untuk membiayai itu.
Alhasil mereka hajar anggaran yang ada di OPD yang mereka Tapi sebaliknya, bagi PNS yang tidak ingin ikut alur seperti itu, ya tahanlah menderita dengan karir mentok, atau tidak mendapat jabatan sama sekali.
Tapi minimal PNS-PNS yang seperti itu tidak menjadi sapi perahan partai politik penguasa.
Dengan kondisi seperti itu, adalah hal yang sangat wajar jika PNS Pemko Padang memberikan dukungan penuh agar walikota mereka segera promosi menjadi gubernur, sekaligus melepaskan mereka dari tekanan-tekananAy (Wawancara Informan 11, 23 Juli 2.
Dari hasil wawancara di atas peneliti menilai bahwa penelitian ini membuktikan motif patron-client, rent-seeking dan pola symbiosis mutualisma tidak selalu menjadi motif terjadinya politisasi birokrasi.
Tekanan politik yang berlebihan .
olitical over pressure.
terhadap birokrasi ternyata dapat mendorong terjadinya upaya depolitisasi birokrasi dari dalam diri birokrasi itu sendiri, terutama upaya depolitisasi birokrasi dengan mekanisme pergantian kepemimpinan yang dalam penelitian ini melalui Pilgub Sumbar 2020 di Pemerintah Kota Padang.
Penelitian ini membuktikan bahwa perkembangan fenomena politisasi birokrasi tidak terhenti pada motif symbiosis mutualisma, patron-client atau rent seeking.
Sebaliknya, penelitian ini membuktikan bahwa politisasi birokrasi juga terjadi dalam rangka mencapai depolitisasi birokrasi.
Penelitian ini membuktikan bahwa birokrasi tidak bisa dipandang sebagai benda mati, namun juga memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang turut mereka perjuangkan sebagai sebuah kelembagaan yang memiliki struktur dan fungsi.
Copyright A 2022.
Indonesian Journal of Religion and Society Indonesian Journal of Religion and Society 2022, 4 .
| 67 Penelitian ini juga menunjukan bahwa depolitisasi birokrasi tidak sebatas terjadi dari sudut pandang pelayanan public .
eperti yang disampaikan oleh B Guy Peter.
, tetapi depolitisasi birokrasi juga terjadi dari sudut pandang struktur organisasi birokrasi.
Lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai politisasi birokrasi atau depolitisasi birokrasi.
Melalui data yang didapatkan, peneliti mencoba menampilkan skema depolitisasi birokrasi di Pemko Padang pada Pemilihan Gubernur Sumbar 2020, melalui gambar Gambar 1.
Skema Upaya Depolitisasi Birokrasi di Pemko Padang Kesimpulan Berbeda dengan pendekatan B Guy Peters dalam melihat politisasi birokrasi yang menempatkan aktor politik atau kepala daerah sebagai inisiator terjadinya politisasi birokrasi, penelitian ini menemukan bahwa politisasi birokrasi cenderung dimulai oleh Beberapa motif yang melatarbelakangi tindakan birokrat ini antara lain, pertimbangan primordial, pola hubungan symbiosis mutualisma, pola hubungan patronclient dan pola rent seeking bagi kepentingan pribadi atau karir seorang birokrat.
Temuan ini menunjukan bahwa aktor politik bukan satu-satunya pihak yang berkepentingan untuk menginisiasi terjadinya politisasi birokrasi, dikarenakan kepentingan yang juga tidak kalah besar dari oknum-oknum birokrasi dalam politisasi birokrasi itu Penelitian ini juga membuktikan bahwa skema simbiosis mutualisme tidak senantiasa menjadi motif birokrasi untuk terjun ke dalam aktifitas politik.
Karena penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi birokrasi yang mengalami political over pressured dari aktor atau kekuatan politik, cenderung mengembalikan nilai-nilai idealisme dari dalam diri birokrasi itu sendiri terutama yang menyangkut diri birokrasi itu sendiri, menuju kondisi depolitisasi birokrasi.
Kondisi ini membuat birokrasi memilih terlibat all out dalam politisasi birokrasi dalam rangka melepaskan diri dari tekanan politik yang berlebihan tersebut melalui pergantian rezim pemerintahan.
Khususnya dalam penelitian ini terjadi di Pemerintah Kota Padang pada kontestasi Pilgub Sumbar 2020.
Menyikapi kondisi dan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, peneliti menganggap pada tataran praktis, perlu pemisahan kewenangan yang jelas antara public policy dengan bureaucracy policy yang saat ini keduanya berada di tangan kepala daerah.
Peneliti menganggap walaupun jika kewenangan ini disandingkan akan memiliki tingkat efektifitas yang baik terkait kinerja birokrasi, namun kecenderungan penyalahgunaan kewenangan dalam bureaucracy policy yang dilakukan oleh kepala daerah melalui political appointment yang tidak tepat dapat berdampak buruk pada kinerja birokrasi, dan secara sistematis dapat menghancurkan birokrasi itu sendiri.
Selanjutnya perlu dirumuskan pola pemisahan atau pembagian kewenangan kepegawaian atau bureaucracy policy agar birokrasi dapat bekerja secara independent untuk kepentingan publik, serta menjaga standar kinerja birokrasi itu sendiri.
Copyright A 2022.
Indonesian Journal of Religion and Society 68 | Tommy TRD.
Aidinil Zetra & Asrinaldi Konflik Kepentingan Penulis secara tegas menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan artikel ini.
Daftar Pustaka