https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.
Received: 8 Maret 2024, Revised: 12 Maret 2024, Publish: 17 Maret 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Partispasi Bermakna Dalam Formulasi Kebijakan Publik: Studi
Mengenai Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang
Masyarakat Hukum Adat Tahun 2018-2023
Yosia Viera Martua Sianturi1, Nandang Alamsah Deliarnoor2
1

Universitas Padjajdjaran, Sumedang, Indonesia, yosiamartua@gmail.com
Universitas Padjajdjaran, Sumedang, Indonesia, nandangalamsah@gmail.com

2

Corresponding Author: yosiamartua@gmail.com1

Abstract: Indegenous Law Peoples have always been marginalized with growing of time. A
special law is needed to address problems among customary law communities. The
establishment of Law Indigenous Peoples has actually started since 2014 under the name of
the PP-MHA and change into the MHA in 2019. Currently MHA Bill is in the national
legislation and waiting schedule for the discussion. This research aims analyze the legislative
process of MHA Bill using model of policy formulation and concept of meaningful
participation. This research uses qualitative methods with exploratory approach and case
study strategy. The results are. First, problems among customary law communities are mostly
caused by legal uncertainty. Sectoral laws who regulate indegenous law communities different
from one another. Second, the stage of selecting alternative policies, there is conflict of interest
between factions debating of development and investment will be disrupted because the birth
of this Law. Third, the main reason MHA Bill has not been passed, is there are no political will
from President and DPR RI to pass MHA Bill. Finally, public participation cannot be said to
be meaningful participation. This is caused lack of public access related to conveying
aspirations, considering aspirations, and explaining aspirations.
Keyword: Policy formulation, Meaningful participation, legislative process, MHA Bill.
Abstrak: Masyarakat Hukum Adat selalu terpinggirkan seiring berkembangnya zaman.
Sebuah undang-undang khusus diperlukan untuk mengatasi masalah di tengah masyarakat
hukum adat. Pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat sebenarnya sudah dimulai sejak tahun
2014 dengan nama RUU PP-MHA dan berubah menjadi RUU MHA pada tahun 2019. Saat ini
RUU MHA sedang berada dalam proyek legislasi nasional dan menunggu jadwal pembahasan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA dengan menggunakan model
perumusan kebijakan dan konsep partisipasi yang bermakna. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan strategi studi kasus. Hasilnya adalah.
Pertama, permasalahan di kalangan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh
ketidakpastian hukum. Hukum sektoral yang mengatur komunitas hukum indegenous berbeda
satu sama lain. Kedua, tahap pemilihan alternatif kebijakan, adanya konflik kepentingan antar
faksi yang memperdebatkan pembangunan dan investasi akan terganggu karena lahirnya UU

142 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

ini. Ketiga, alasan utama RUU MHA belum disahkan, adalah tidak adanya kemauan politik
dari Presiden dan DPR RI untuk mengesahkan RUU MHA. Akhirnya, partisipasi publik tidak
dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bermakna. Hal ini disebabkan kurangnya akses publik
terkait penyampaian aspirasi, pertimbangan aspirasi, dan penjelasan aspirasi.
Kata Kunci: Formulasi kebijakan publik, Partisipasi yang bermakna, Proses legislasi, RUU
MHA.

PENDAHULUAN
Lahirnya indonesia sebagai negara kesatuan, tidak serta merta menegasikan unsur-unsur
atau entitas yang ada sebelum negara kesatuan republik indonesia berdiri. Melainkan, lahirnya
negara indonesia merupakan langkah untuk memperkuat negara ini dalam mencapai tujuan
bersama, pada waktu itu merebut kemerdekaan, yang mana hal tersebut hanya dapat diperoleh
melalui kekuatan dan kehendak rakyat antar golongan seara integratif. Maka dari hal itu,
pengakuan terhadap entitas tersebut idealnya menjadi arah gerak bahkan prinsip negara itu
sendiri. Prinsip tersebut di indonesia, diadopsi dalam peraturang perundang-undangan yang
ada di indonesia, terutama dalam konstitusi UUD 1945. Pengakuan negara terhadap entitas
masyarakat tersebut tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Adanya masyarakat adat
tidak boleh dipandang sebagai adanya ego sektoral, apalagi lahirnya gerakan separatis.
Melainkan, adanya masyarakat adat harus dipandang sebagai kekayaan suatu masyarakat lokal
bahkan lebih dari itu paradigma negara terhadap masyarakat adat haruslah sebagai sumber
potensi SDM yang ada di Indonesia, karena masyarakat adat sejatinya sekelompok masyarakat
yang telah mampu menciptakan suatu sistem, budaya, dan tradisi bagi mereka untuk
menjalankan kehidupan kelompok masyarakat adat tersebut. Namun sebelum meneliti lebih
jauh mengenai masyarakat adat, kondisi faktual hingga idealnya. Penulis akan memberikan
beberapa pengenalan mengenai apa itu masyarakat adat.
Pertama, mengenai definisi masyarakat adat. Pada tahun 1993, dalam sebuah konferensi
di Toraja yang dihadiri oleh beberapa pemimpin adat dan aktivis Hak Asasi Manusia serta
lingkungan, istilah “masyarakat adat” diperkenalkan. Istilah ini merujuk kepada kelompok
masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis
tertentu. Masyarakat adat juga dikenal memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik,
budaya, sosial, dan wilayah mereka sendiri. Kemudian, pada Kongres Masyarakat Adat
Nusantara I (KMAN I) pada tahun 1999, definisi ini mengalami penyesuaian. Definisi tersebut
menjadi lebih spesifik, menyebutkan bahwa masyarakat adat adalah “komunitas-komunitas
yang hidup berdasarkan warisan leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang
memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh
hukum adat, dan lembaga adat yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup masyarakat.”
(KMAN, 1999). Secara yuridis pengertian dari masyarakat adat tertuang dalam RUU
Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 ayat (1) yaitu, “Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya
disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah
geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas
budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.”
Berangkat dari dua definisi di atas, dapat ditarik suatu titik temu mengenai definisi dari
masyarakat adat, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah sekelompok komunitas
adat yang mendiami suatu wilayah secara turun-temurun dan memiliki kemampuan untuk
mengelola kelompoknya sendiri, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan, politik,

143 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

lingkungan, dan hukum. Serta memiliki keterikatan nilai dengan lingkungan yang didiaminya,
yang mana dari semua ciri tersebut dilestarikan hingga turun-temurun.
Adapun beberapa permasalahan yang menyangkut keberadaan masyarakat adat saat ini,
nampaknya masih luput dari perlindungan dan pengakuan dari negara. Keberadaan masyarakat
adat sebagai kelompok terpinggirkan yang selama ini kerap kali rentan dan lebih lemah
kedudukannya dalam berbagai aspek kehidupan seperti, ekonomi, hukum, sosial budaya dan
HAM. Selain itu, masyarakat adat juga seringkali dipinggirkan dalam perihal politik, sehinggga
dalam beberapa kasus masyarakat adat dijadikan sebagai alat kepentingan kelompok tertentu
dalam kepentingan politik. Kelemahan tersebut akhirnya menjadikan masyarakat adat sebagai
objek yang cukup mudah untuk di eksploitasi, baik oleh pengusaha hingga ke penguasa
sekalipun.
Dalam beberapa kasus masih saja ditemui beragam upaya diskriminasi dan eksploitasi
terhadap masyarakat adat dan lingkungan nya. Kasus-kasus tersebut, diantaranya adalah kasus
perebutan lahan adat untuk dijadikan pembangunan jalan, perkebunan, dan pertambangan di
perbatasan indonesia-malaysia lebih dari 850 km di kalimantan dalam mega projek KBOP.
Selain itu, pada tahun 2022 catahu (catatan akhir tahun) AMAN (Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara) mencatat setidaknya ada 13 kasus perampasan wilayah adat yang berdampak
terhadap 113 ribu masyarakat adat dan lahan masyarakat adat sebanyak 251 ribu hektar. Dalam
laporan Catahu, AMAN menyoroti serangkaian kasus yang memengaruhi berbagai Masyarakat
Adat di Nusantara. Beberapa di antaranya mencakup pemberian Hak Guna Usaha (HGU)
kepada PT Sembalun Kesuma Emas yang merugikan Masyarakat Adat Sembalun di Nusa
Tenggara Barat; konflik Masyarakat Adat Marafenfen di Kepulauan Aru, Maluku, terkait
perampasan wilayah adat oleh TNI AL; pertikaian antara Masyarakat Adat dan PT Toba Pulp
Lestari (TPL) di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara; kriminalisasi Kades Kinipan di
Kalimantan Tengah; konflik Masyarakat Adat Dayak Bekati Riuk di Bengkayang, Kalimantan
Barat; proyek food estate di berbagai wilayah seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara,
Nusa Tenggara Timur, dan Papua; masalah terkait ibu kota negara (IKN); kriminalisasi
Masyarakat Adat Dayak Agabag di Nunukan, Kalimantan Utara; aktivitas pertambangan emas
ilegal di lahan yang dimiliki Masyarakat Adat di Desa Toruakat, Sulawesi Utara; paksaan
dalam pembangunan Waduk Lambo di Rendu, Nusa Tenggara Timur; tambang pasir besi di
Seluma, Bengkulu; dan penolakan izin HGU PT Sanjung Permai di Sekatak, Bulungan,
Kalimantan Utara.
Berbagai peraturan mengenai masyarakat hukum adat yang masih terpolarisasi dalam
berbagai peraturan perundang-undang dan bersifat segmented/sektoral, seperti UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 6 ayat (3), Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 9 ayat (2), Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Pasal 3, Undang-undang nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak asasi Manusia Pasal 6 Ayat (1), dan masih banyak peraturan perundangundangan lainnya. Hal tersebut, menyebabkan peraturan mengenai masyarakat hukum adat
belum mampu menuntaskan persoalan yang saat ini masih terjadi ditengah masyarakat hukum
adat, karena adanya sektoralisme peraturan. Hal tersebut, mengakibatkatkan timbulnya
ketidakpastian hukum, bagi masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan,
perlindungan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang lebih
kompeherensif dan berkedudukan lebih kuat untuk mengatur mengenai masyarakat hukum
adat. Adapun saat ini, mengenai UU Tentang Masyarakat Hukum Adat sebetulnya telah masuk
ke dalam agenda prolegnas 2020-2024.
Pada tanggal 09 Maret 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Perintah
Presiden
(Surpres)
melalui
Kementerian
Sekretariat
Negara
No
B186/M.Sesneg/D1/HK.00.03/03/2018 yang mengatur tentang pembentukan tim pemerintah
yang akan membahas RUU Masyarakat Hukum Adat Bersama DPR RI. Tim terdiri dari enam
kementerian yang dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri. RUU ini masuk kembali dalam

144 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

prolegnas, kemudian disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Kemudian, di tahun 2019 RUU ini,
berganti nama menjadi UU tentang Masyarakat Hukum Adat. Semenjak masuk pada prolegnas
2019-2024 RUU tentang masyarakat Hukum Adat masih belum dapat disahkan, alias stagnan.
Klaim dari DPR yang menyatakan alasan lambatnya RUU ini disahkan adalah pemerintah tak
kunjung menyerahkan Daftar Invetaris Masalah (DIM) mengenai RUU Masyarakat Hukum
Adat.
Masalah selanjutnya yang ditemui dalam proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat
ini adalah masih banyaknya substansi yang mengalami penolakan dari kelompok masyarakat
adat. Misalnya penolakan oleh AMAN dalam catahu 2022, isu inti dalam pembahasan RUU
Masyarakat Hukum Adat oleh Baleg DPR RI adalah terdapatnya beberapa masalah substansial.
Salah satunya adalah bab yang membahas Evaluasi Masyarakat Adat, di mana hak Masyarakat
Adat terhadap rehabilitasi dan restitusi tidak diakomodasi, dan proses pengakuan menjadi
semakin rumit. Penolakan dari kelompok masyarakat adat seharusnya tidak terjadi, bila keran
partisipasi publik dalam pembentukan Undang-undang ini dibuka seluas-luasnya.
Berangkat dari uraian permasalahan di atas, penulis menyimpulkan setidaknya terdapat
dua fokus utama yang menjadi bahasan pokok, guna menyelesaikan permasalahan mengenai
masyarakat hukum adat. Kedua fokus utama tersebut juga akan dijadikan sebagai pisau telaah
bagi penulis untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Pertama, mengenai formulasi
kebijakan publik dalam peraturan atau Rancangan Undang-undang tentang Masyarakat Adat.
Kedua, mengenai pelibatan publik/masyarakat dalam proses legislasi Undang-undang
Masyarakat Hukum Adat.
Dalam melakukan analisis terhadap formulasi kebijakan publik proses legislasi
Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat, penulis mengunakan kerangka teori dari
(Winarno, 2014) sebagai pisau analisis. Dalam formulasi kebijakan menurut Winarno, terdapat
empat tahapan umum yang dilaksanakan dengan sistematis, antara lain perumusan masalah,
agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan
penetapan/pengesahan kebijakan. Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya,
bahwasanya dalam naskah RUU Masyarakat Hukum Adat masih terdapat beberapa poin dalam
RUU tersebut yang menjadi penolakan. Selain itu, Ketidakutamaan agenda pemerintah dan
DPR RI, selaku pembentuk Undang-undang, dalam menjadikan RUU ini sebagai prioritas
utama, sehingga menyebabkan RUU Masyarakat Hukum Adat tidak kunjung disahkan. Maka
dari itu, penulis menilai tahapan sistematis menurut (Winarno, 2014) dapat dijadikan kerangka
berpikir yang ideal guna menjawab permasalahan mengenai formulasi kebijakan publik
mengenai masyarakat adat.
Selanjutnya mengenai proses legislasi Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum
Adat, selain dari pentingnya formulasi yang baik, untuk menghasilkan substansi kebijakan
publik yang baik pula, diperlukan hadirnya suatu unsur penting, sejalan dengan konsep negara
demokrasi yang menetapkan hukum sebagai panglima tertingginya, yaitu partisipasi publik.
Partisipasi dalam proses politik yang demokratis melibatkan interaksi individu atau organisasi
politik dengan negara yang diungkapkan melalui tindakan terorganisir melalui pemungutan
suara, kampaye, protes, dengan tujuan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah (Stiefel &
Wolfe, 1994). Dalam konsep partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundangundangan, sejatinya di Indonesia telah menerapkan beberapa norma hukum yang dijadikan
landasan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan tersebut. Namun, pada saat ini
penulis akan menggunakan konsep partisipasi yang belakangan ini cukup sering mengisi
diskursus publik terkait partisipasi, yaitu meaningfull participation/partisipasi bermakna.
Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Aritonang, 2014) dengan judul “Metode Ria
Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik”, menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan
konsep dari Regulatory Impact Analiysis (RIA) sebagai metode formulasi kebijakan publik.
Dimana dalam hasil penelitian tersebut, secara garis besar, ada empat elemen yang secara
internasional digunakan dalam proses RIA, yaitu menyusun sasaran dan ruang lingkup RIA,

145 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

konsultasi publik yang terkait dengan penyusunan RIA, quality control melalui penilaian
independen dan studi keilmuan yang lain, dan metode pengumpulan data.
Dalam riset ini, terdapat kebaruan yang akan disajikan oleh penulis. Kebaruan tersebut
adalah, penulis akan mengikutsertakan prisip baru dalam partisipasi, meaningful participation,
dalam formulasi kebijakan publik, yaitu RUU Masyarakat Hukum Adat. Kebaharuan tersebut
dapat dijadikan referensi baru kepada akademisi dan peneliti kebijakan publik, karena dalam
penelitian ini kebijakan yang menjadi objek penelitian, masih berada dalam tahapan formulasi
itu sendiri atau belum selesai.
METODE
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
eksploratif dan strategi studi kasus untuk dapat mengamati dan mendeskripsikan objek
penelitian dengan lebih menitik beratkan pada fenomena yang dikaji secara lebih spesifik dan
dianggap mampu untuk memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada serta
dapat bermanfaat dalam pencarian data untuk mendeskripsikan penelitian/riset yang dilakukan
(Moleong, 2014).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Formulasi RUU Masyarakat Hukum Adat
Proses formulasi suatu kebijakan publik dalam konteks RUU MHA ini mengalami dinamika
yang cukup panjang dan berulang-ulang atau bertele-tele, hingga saat ini proses formulasi RUU ini
mengalami stagnasi yang menyebabkan lagi dan lagi RUU ini belum dapat disahkan menjadi Undangundang. Tahapan dari ikhwal pembentukan Undang-undang mengenai masyarakat ini sejatinya telah
dimulai semenjak Prolegnas pada 2009-2014. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Johan Budi
Anggota Badan Legislasi DPR RI 2019-2024 dalam wawancara yang dilakukan;
“RUU MHA sudah direkomendasikan ke dalam prolegnas sejak periode 2009 – 2014. Akan tetapi,
RUU MHA gagal, karena pemerintah tidak serius dalam mengenai kesepahaman dan substansi
pada RUU MHA. Sehingga RUU MHA tidak bisa dilanjutkan proses pembuatannya. Kemudian
di tahun 2014, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, wacana MHA dimasukkan ke
dalam nawacita. Dua tahun berselang, tahun 2016, RUU HMA hamper masuk ke dalam
prolegnas, akan tetapi tidak berjalan lebih jauh. Di tahun 2017 dan 2018, RUU MHA dimasukkan
ke dalam prolegnas hingga pada tahap pembahasan dengan pemerintah. Pada tahun tersebut,
presiden mengeluarkan surat perintah presiden dan memandatkan 5 kementerian untuk
membahas RUU MHA dengan DPR. Ada pun lima Kementerian tersebut adalah Kemendagri,
KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kemendes dan Kemenkumham”
Sepanjang berjalannya proses legislasi RUU MHA, pembentuk UU, DPR dan Pemerintah
melakukan berbagai tahapan guna menyusun suatu kerangka formulasi kebijakan yang baik dan
kedepanya tentu proses formulasi ini diharapkan menghasilkan suatu Undang-undang yang dapat
implementatif dan berdampak baik pada setiap subjek yang dimaksud dalam Undang-undang
Masyarakat Hukum Adat Kelak.
Tahapan dalam legislasi yang sudah dilalui tersebut kemudian semakin jelas menggambarkan
bagaimana secara teori formulasi kebijakan ini diimplementasikan oleh pembentuk Undang-undang.
Sebagaimana dalam riset ini, penulis mengunnakan kerangka formulasi dari (Winarno, 2014) mulai dari,
perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan terakhir adalah
pengesahan/penetapan kebijakan. Penulis akan menggambarkan bagaimana secara faktual kerangka
teoritis tersebut diimplementasikan, merujuk kepada tahapan-tahapan dalam proses legislasi RUU
Masyarakat Hukum adat.

146 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan proses untuk menggali dan merumuskan suatu masalah.
Perumusan masalah merupakan tahapan yang paling fundamental dalam pembentukan kebijakan. Dalam
merumuskan suatu kebijakan dengan baik, masalah-masalah di tengah publik harus dikenali dan
diidefinisikan dengan tepat dan efektif. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya untuk
memecahkan masalah dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penerjemahan masalah di tengah publik
merupakan proses penting yang perlu dilalui dengan hati-hati oleh pembentuk kebijakan.
Dengan merujuk pada pandangan Cochran dan Malone (1999) dalam (Muadi et al., 2016),
Sidney mengemukakan bahwa dalam perumusan kebijakan, usaha dilakukan untuk menjawab beberapa
pertanyaan esensial, seperti: bagaimana merencanakan penyelesaian masalah? Apa tujuan dan prioritas
yang ingin dicapai? Apa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana keuntungan
dan kerugian dari setiap pilihan? Dan bagaimana eksternalitas, baik positif maupun negatif, yang terkait
dengan setiap alternatif? (Sidney, 2007).
Rushefky dengan jelas menyampaikan bahwa seringkali kita kesulitan menemukan solusi yang
tepat dibandingkan dengan menemukan masalah yang tepat (Winarno, 2008). Dalam suatu kerangka
tahapan legislasi. Perumusan masalah dilakukan pada tahapan penyusunan. Pada tahapan penyusunan,
masalah yang berada di tengah masyarakat dikumpulkan dan didefinisikan. Dalam wawancara dengan
Anggota Badan Legislasi, Johan Budi menyampaikan bahwa:
“Perumusan masalah dalam pembuatan undang-undang di badan legislasi, dilaksanakan pada
tahap penyusunan. Di mana pada tahap tersebut, dibahas mengenai rancangan undang-undang
telah dimasukkan ke dalam prolegnas. Prolegnas sendiri memuat program pembentukan UU yang
berisi judul RUU, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan perubahan undang-undang
(PUU) lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan PUU lainnya merupakan
keterangan mengenai konsepsi RUU yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan,
sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengatur. Jadi, bisa dikatakan dengan materi
yang dimuat dalam konsepsi RUU tersebut merupakan jawaban dari perumusan masalah yang
menjadi dasar pembuatan undang-undang atau perbaikan atas undang-undang yang telah ada
pada tahap penyusunan suatu undang-undang, guna menemukan permasalahan yang berkaitan
dengan teknis, substansi dan/atau asa-asa pembentukan peraturan perundang-undangan badan
legislasi membahas permasalah tersebut dengan mengundang pengusul RUU.”
Sehubungan dengan proses perumusan masalah RUU Masyarakat Hukum Adat ini,
mengidentifikasi masalah di tengah masyarakat hukum adat adalah langkah awal, untuk kemudian
pembentuk Undang-undang memilih kebijakan mana yang harus di ambil oleh pembentuk Undangundang. Dalam melakukan perumusan masalah RUU MHA ini tentunya dilakukan dengan
mempertimbangkan banyak aspek.
Adapun terdapat beberapa masalah utama yang saat ini dijadikan pertimbanagan pembentuk UU
dalam merumuskan masalah. Dalam hal ini, menurut Johan Budi, beliau menerangkan sebagaimana
berikut:
“Masalah yang diidentifikasikan pada penyusunan RUU MHA adalah minimnya pengakuan
hukum adat, rawan terjadinya penggusuran dan kriminalisasi Masyarakat adat dan terhambatnya
hak masyarakat adat karena undang-undang sektoral. Ketiga masalah yang sudah disebutkan di
atas memiliki implikasi yang sama dan menjadi isu utama dalam pembuatan RUU MHA. Ketiga
masalah tersebut menghambat masyarakat adat mendapatkan pemenuhan terhadap hak asasi
manusia, di mana setiap orang berhak atras perlindungan yang sama di hadapan hukum.”

147 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

Melalui interpretasi penulis, berdasarkan uraian di atas dapat terlihat beberapa masalah yang
dikenali dan didefiniskan dalam perumusan masalah di RUU MHA ini. Adapun perumusan masalah
tersebut linear dengan apa yang faktulanya terjadi. Baik yang dirasakan oleh masyarakat hukum adat
maupun yang disusun oleh pembentuk UU itu sendiri. Antara lain,
1) Masih minimnya efektivitas dari implementasi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat oleh
pemerintah.
2) Banyaknya tindakan sewenang-wenang dari pihak luar terhadap masyarakat hukum adat yang
menjadikan masyarakat hukum adat semakin terpinggirkan atau termarginalkan.
3) Adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan peraturan terhadap masyarakat hukum adat
sebelumnya yang bersifat sektoral.
Agenda Kebijakan
Dalam suatu agenda kebijakan, masalah-masalah di tengah publik akan berkompetisi
satu dengan yang lainya untuk dapat memasuki agenda kebijakan (Winarno, 2014). Masalahmasalah ini kemudian dibahas oleh para perumus kebijakan, termasuk kalangan legislatif,
eksekutif, agen pemerintah, dan mungkin juga kalangan yudikatif. Pemilihan masalah-masalah
ini didasarkan pada tingkat urgensi untuk diselesaikan.
Sehubungan dengan RUU Masyarakat Hukum Adat, bahwa sejatinya RUU ini,
merupakan salah satu bagian dari proyek legislasi. Oleh sebab itu, tahapan yang dilakukan pula,
merupakan tahapan legislasi. Sedangkan, merujuk dalam tahapan dalam legislasi. Suatu agenda
kebijakan, dalam perspektif teori formulasi kebijakan, dapat dilihat dari tahapan prolegnas.
Prolegnas merupakan tahapan yang menentukan program legislasi apa yang akan dilakukan
oleh pembentuk UU, DPR dan Pemerintah, selama kurun waktu atau periode terstentu.
Mengenai RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU ini telah masuk ke dalam agenda
kebijakan pembentuk UU, melalui wawancara Johan Budi menyampaikan bahwa:
“Pada tahun 2023, RUU Masyarakat Hukum Adat kembali dimasukkan ke dalam daftar program
legislasi nasional prioritas. Sebab, RUU MHA sudah berada pada posisi menunggu dijadwalkan
di rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Dengan melihat kondisi tersebut,
maka, dalam prolegnas, RUU MHA merupakan salah satu RUU yang mendapatkan prioritas
untuk diselesaikan.”
Namun, terdapat perbedaan pendapat oleh AMAN selaku perwakilan dari masyarakat
hukum adat mengenai bagaimana para pembentuk Undang-undang memprioritaskan RUU ini
dibanding RUU laninya. AMAN menilai bahwa pembentuk Undang-undang tidak memiliki
keseriusan bahkan komitmen untuk menyelesaikan RUU MHA ini. Arman menyampaikan
bahwa;
“Nah, bagian lain dari TAP MPR nomor 99 tahun 2001 itu adalah memerintahkan kepada
Presiden untuk mengesahkan RUU yang berkaitan dengan hak rakyat, rakyat termasuk
masyarakat adat, kemudian melakukan sinkronisasi, kemudian mencabut berbagai-bagai
peraturan yang bertentangan dengan hak-hak keseluruhan rakyat termasuk masyarakat adat. Itu
clear tuh perintahnya. Tapi kan yang diuji itu kan bukan hanya tekstual, tapi kan yang empiris kan
mas? Ya. Jadi, apalah arti kata-kata tanpa tindakan? Kira-kira begitu ya analoginya. Saya mau
bilang bahwa tekstualnya masuk dalam proyek mas, tapi tidak ada kemauan politik yang sungguhsungguh dalam konteks tindakan untuk mengesahkan RUU ini”.
Sejalan dengan pendapat dari AMAN, akademisi tata negara FH Unpad, Adnan Yaser,
menyampaikan kembali bahwa:

148 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

“Kalau pemerintahan negara berkembang itu mencoba hidup dari alam, mengeksploitasi alam,
tapi masyarakat hukum adat itu hidup dengan alam. Mereka menganggap alam itu sakral, itu
habitat mereka. Nah, potensi konflik inilah yang saya justru jadi ngeri kalau diatur sekarang nih,
di rezim yang cenderung eksploitatif gitu ya, cenderung meminggirkan. Kaum-kaum yang
termarginal kan, jadi bahaya nih posisinya buat masyarakat hukum adat. Karena
kecenderungannya sekarang, kalau saya baca kecenderungan pembentukan peraturan sekarang
ya, Undang-Undang Cipta Kerja, Perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup, lalu
banyaklah perubahan undang-undang lain di paket Omnibus Law itu, mereka cenderung arahnya
adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan perizinan untuk industri-industri
yang ekstraktif itu.”
Meminjam pemahaman dari dari Kingdon dalam (Santoso, 2010) mengenai tiga arus
dalam agenda setting, yaitu arus masalah (problem stream), arus kebijakan (policy steram),
dan arus politik (political stream). Lebih jelasnya disampaikan bahwa:
Melalui arus masalah, isu-isu diangkat dan dipilih oleh pemerintah sebagai
permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Dalam arus kebijakan, solusi-solusi alternatif
dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. Pada arus politik, permasalahan-permasalahan
tersebut diproses oleh kekuatan politik untuk ditetapkan sebagai agenda kebijakan. Ketiga
aliran ini bertemu pada jendela kebijakan, yang dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki
kemampuan dan sumber daya, yang disebut sebagai penggerak kebijakan.
Setidaknya dalam mencapai suatu agenda kebijkan pemerintah, diperlukan ketiga arus seperti
yang disampaikan di atas. Ketiga arus tersebut, secara teoritik mendorong adanya keberpihakan
pemerintah dalam memasukan suatu masalah supaya dapat dipecahkan dalam suatu kebijakan
publik.
Melalui penjelesan teoritik di atas, penulis memberikan beberapa analisis dalam proses
agenda kebijakan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat ini, yaitu
1) Terlepas masih adanya pro dan kontra dalam arus kebijakan, yaitu terhadap
pendefinisian masalah dan pengangkatan masalah mengenai masyarakat hukum
adat. Proses tersebut telah rampung dan siap untuk menempuh arus berikutnya.
2) Dalam arus kebijakan, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dibuka dan telah
disusun dalam suatu naskah Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat.
3) Dalam arus terakhir, yaitu arus politik. Terdapat beberapa konflik kepentingan yang
terbaca dalam proses legislasi RUU ini. Konflik tersebut, bermuara pada
pertentangan kepentingan antara pembangunan dan investasi, dan upaya
perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Adanya konflik dalam arus politik
tersebut, tidak menghambat RUU ini untuk masuk agenda kebijakan. Namun
menghambat, RUU ini, untuk lanjut menuju tahapan setelahnya, yaitu dalam
tahapan pembahasan.
Melalui berbagai uraian yang penulis sampaikan di atas. Penulis menilai, bahwa secara
normatif, memang RUU MHA ini masuk dalam agenda kebijakan pemerintah dan dapat
dikatakan prioritas. Hal ini dapat dilihat dari masuknya RUU MHA dalam daftar prolegnas
yang mengindikasikan bahwa RUU MHA ini merupakan RUU yang termasuk prioritas untuk
diselesaikan.
Namun jika direfleksikan kembali secara historik empiriknya, RUU MHA sudah berkalikali masuk dalam daftar prioritas dalam proyek legislasi nasional. Walaupun bergantinya rezim
kekuasaan politik, juga diikuti pergantian dua rezim kekuasaan yang berbeda, Presiden SBY
dan Jokowi. Namun, RUU MHA masih belum mendapatkan atensi.arus politik yang yang
konsisten untuk disahkan RUU ini menjadi Undang-undang. Oleh sebab itu, penulis menilai
secara normatif RUU MHA telah masuk dalam agenda kebijakan pembentuk UU, agenda
kebijakan saja belu cukup mampu untuk melahirkan RUU ini menjadi Undang-undang.
Diperlukan konsistensi dari kemauan politik mulai dari tahapan penyusunan hingga
pengundangan RUU ini.
149 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

Alternatif Kebijakan
Langkah berikutnya dalam proses kebijakan publik adalah alternatif kebijakan, di mana
perumus kebijakan mengembangkan berbagai opsi kebijakan dan menetapkan kriteria seleksi
untuk menilai berbagai opsi yang diajukan. Kebijakan yang dipilih adalah yang berhasil
melewati proses seleksi karena dianggap lebih unggul daripada opsi kebijakan lainnya
(Prabawati et al., 2020).
Dalam konteks tahapan legislasi, suatu Racncangan Undang-undang biasanya akan
mengalami suatu pemilihan alternatif kebijakan. Pemilihan alternatif kebijakan dapat juga di
temui dalam tahapan penyusunan RUU. Sebagaimana yang disampaikan oleh Johan Budi
bahwa:
“Pemilihan alternatif bisa dilakukan pada tahapan penyempurnaan rancangan undang-undang.
Di mana pada tahapan ini, fraksi-fraksi penyampaikan pendapat mengenai rancangan undangundang yang telah dibahas. Ada tiga pendapat yang bisa disampaikan oleh fraksi-fraksi, yaitu
persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan atau penolakan. Pada pendapat
yang menyampaikan persetujuan dengan perubahan, maka fraksi yang berkaitan harus
memberikan alternatif rumusan rancangan yang berguna untuk menyempurnakan rancangan
undang-undang yang akan disampaikan kepada presiden.”
Menurut interpretasi penulis. Pemilihan alternatif kebijakan terjadi dalam dua tahapan.
Pertama, dalam tahapan penyusunan yaitu pembuatan naskah akademik dan naskah RUU.
Kedua, dalam tahpan pembahasan, yaitu dalam rapat paripurna untuk memintai pendapat tiap
anggota dan fraksi yang menyatakan kesepakatan dengan atau tanpa catatan terhadap suatu
RUU. Dalam RUU MHA ini, pemilihan alternatif kebijakan baru melalui tahap yang pertama
saja, yaitu penyusunan dalam sebuah naskah RUU MHA. Adapun terdapat pula konflik
kepentingan yang sampai saat ini belum selesai dalam proses legislasi RUU MHA ini. Konflik
kepentingan tersebut mengakar kepada pertentangan antar investasi dan pembangunan dengan
kepentingan untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat.
Penulis juga menilai, adanya konflik kepentingan ini pula memiliki implikasi terhadap
stagnasinya proses legislasi RUU MHA. Terhambatnya proses pemilihan alternatif kebijakan
yang disebabkan oleh konflik kepentingan dalam RUU MHA ini semakin mendorong pula
adanya stagnasi dalam pembentukan RUU ini. Perbedaan pandangan yang tidak diikuti dengan
adanya wing-wing solution antar pihak yang berselisih dalam RUU MHA sampai saat ini masih
belum dapat diwujudkan.
Selain itu, penulis juga beranggapan bahwa adanya konflik kepentingan yang
menghambat proses legislasi RUU MHA merupakan suatu bentuk miss konsepsi di tubuh
pemerintahan itu sediri dalam melaksanakan investasi dan pembangunan. Adanya suatu
pembangunan dan investasi yang memiliki implikasi terhadap masyarakat hukum adat, baik
berimplikasi terhadap lahan, hutan, SDA, dan unsur yang berkaitan dengan masyarakat hukum
adat lainnya, haruslah diikuti dengan pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan secara
bermakna keterlibatan masyarakat hukum adat di dalamnya. Kelompok masyarakat hukum
adat sendiri memiliki beberapa aturan terkait tata kelola segala sesuatu di dalam masyarakat
hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini, yang juga dikenal dengan hukum adat.
Penetapan Kebijakan
Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, maka
diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka pada tahap terakhir dalam
pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan

150 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
tersebut.
Penetapan kebijakan merupakan tahap terakhir dalam formulasi suatu kebijakan publik.
Pada tahapan ini, seluruh pembentuk kebijakan akhirnya berunding dan mengambil keputusan,
apakah kebijakan yang dimaksud dapat disahkan atau tidak. Dalam tahapan legislasi suatu
RUU akan ditetapkan sebagai suatu Undang-undang setelah melewati rapat paripurna DPR,
yaitu selesai tahapa pembahasan.
RUU Masyarakat Hukum Adat masih belum memasuki tahapan legislasi ini. Hal ini
dapat disebabkan oleh berbagai hal. Penulis menilai masih terdapat perbedaan perspektif
politik antara melindungi masyarakat hukum adat dengan memajukan investasi dan
pembangunan. Dua perspektif ini belum mampu terakomodir dalam setiap tahapan legislasi
yang dilalui. Oeh sebab itu sampai saat ini, masih belum ada kejelasan terkait RUU Masyarakat
Hukum Adat. Disisi lain, pemerintah mengklaim bahwa faktor terhambatnya RUU MHA ini
dikarenakan masih belum didapatkannya persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah. Hal
ini disampaikan oleh Tatang Wahyudin Kemendagri, beliau menyampaikan bahwa:
“RUU belum mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah dan terkait faktor
utama penghambat RUU MHA ini tidak ada ya kalau dari tim pemerintah. Karena ini inisiasi dari
DPR.”
Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi DPR, Johan
Budi, menyampaikan bahwa belum terdapatnya kemauan politik baik itu di Presiden maupun
di DPR sehingga menyebabkan RUU ini belum juga disahkan. Beliau menyampaikan bahwa:
“Hambatan RUU MHA belum disahkan di rapat paripurna DPR adalah karena tidak adanya
kemauan politik, baik dari presiden maupun DPR. Di mana tujuh fraksi di DPR telah menyepakati
untuk melanjutkan RUU MHA sebagai hak inisiatif DPR hasil pleno badan legislatif.”
Sudah jelas terkait penetapan atau pengesahan RUU MHA sepenuhnya merupakan
kewenangan dari pembentuk Undang-undang, DPR dan Pemerintah. Berdasarkan uraian di
atas, dengan ini penulis menilai bahwa political will atau kemauan politik, merupakan alasan
RUU MHA sampai saat ini walaupun sudah sekian kali masuk dalam daftar prolegnas, namun
belum mampu dituntaskan menjadi Undang-undang.
Partisipasi yang Bermakna
Kruks S., seperti yang dikutip dalam (Ernawati & Kurniawan, 2002), mengidentifikasi dua
alternatif utama dalam penggunaan partisipasi:
1) Partisipasi sebagai Tujuan pada Dirinya Sendiri: Pemahaman bahwa partisipasi dianggap sebagai
tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri. Artinya, melibatkan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan dianggap sebagai suatu keberhasilan yang menciptakan keterlibatan
yang demokratis dan inklusif.
2) Partisipasi sebagai Alat untuk Mengembangkan Diri: Menggunakan partisipasi sebagai alat
untuk pengembangan diri. Dalam konteks ini, partisipasi dianggap sebagai sarana untuk
memberdayakan individu dan kelompok masyarakat, meningkatkan kapasitas mereka, dan
memberikan wawasan serta keahlian yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
Dalam (Prasatyo, 2022) terdapat tiga syarat utama terbentuknya partisipasi yang bermakna.
Persyaratan pertama untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna adalah ketersediaan ruang publik
yang dibuat dengan tujuan untuk menampung atau menerima pendapat dan masukan masyarakat.
Persyaratan kedua, pendapat atau masukan yang diajukan masyarakat harus dipertimbangkan oleh
legislator. Syarat terakhir guna mewujudkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) adalah
151 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

penyampaian penjelasan atau jawaban kepada masyarakat atas pendapat dan masukan yang
disampaikannya dalam rangka pelaksanaan partisipasi.
Ketiga persayaratan tersebut merupakan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pembentukan
suatu perundang-undangan. Ketiga hak tersebut adalah hak untuk didengarkan (right to be hearted), hak
untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan terakhir merpuakan hak untuk diberi penjelasan
(right to be explained).
Dalam sejarah perkembangannya, meaningful participation mengenai pembentukan undangundang, terdapat suatu peristiwa yang dapat dijadikan rujukan. Dalam perkara doctors for life yang terjadi
di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan yang terdapat suatu doktrin ‘meaningful participation test’ dalam
perkara doctors for life. Doktrin ini bertujuan untuk melihat apakah institusi legislatif telah memenuhi
tahapan-tahapan yang layak dalam memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi
secara efektif di dalam proses pembentukan undang-undang. ‘Meaningful participation test’ dilakukan
dengan cara menguji prosedural yang dipenuhi oleh institusi legislatif terhadap dua pertanyaan mendasar
sebagaimana berikut:
1) Apakah kewajiban untuk membuka partisipasi bagi masyarakat dalam pembentukan undangundang telah dijamin secara normatif?
2) Apakah lembaga legislatif telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan
masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menggunakan mekanisme partisipasi
yang diberikan?
Berdasarkan dua pertanyaan di atas, dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa dalam menjamin
adanya partisipasi yang bermakna, tidak hanya dapat diwujudkan hanya dengan terpenuhinya tahapantahapan dari partispasi itu sendiri. Melainkan, harus terciptanya kelayakan suatu proses partisipasi. Proses
partisipasi harus disediakan secara layak supaya pemenuhan hak untuk turut berpartisipasi dalam
pembentukan undang-undang dapat terpenuhi secara efektif. Mekanisme partisipasi yang layak tersebut
bisa berupa ‘road show’, ‘regional workshop’, juga publikasi melalui berbagai media yang berupaya
untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat mempersuasi
masyarakat untuk dapat turut andil dalam mempengaruhi keputusan legislatif.
Ketersediaan Ruang Publik
Ketersediaan ruang publik merupakan prasyarat pertama dalam partisipasi yang bermakna, yang
kemudian menjadi indikator dari terpenuhinya hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundangundangan, yaitu hak untuk didengarkan (right to be hearted). Pembentuk Undang-undang harus
menyediakan ruang publik yang baik untuk memudahkan publik dalam menyampaikan aspirasinya.
Berkaitan dengan adanya ruang publik yang sehat dalam menyampaikan aspirasi, sejatinya pembentuk
Undang-undang memiliki kewenangan dalam memberikan implus atau rangsangan supaya
meningkatkan diskursus publik. Hal ini disampaikan oleh akademisi ketatanegaraan, Adnan Yaser, dalam
wawancara menyampaikan bahwa:
“Ini pertama prinsipnya partisipasi publik yang bermakna, yang meaningful. Itu mulai dari tahap
wacana. Wacana publik ini belum bahkan pengusulan resmi. Kan tahap pembentukan peraturan
itu dari pengusulan. Nah, penyusunan, pengusulan. Penyusunan itu bikin rancangan awal. Nah, pra
itu sebenarnya ada wacana. Diskursus publik itu tuh dibuka sebenarnya. Untuk memancing
partisipasi publik, satu isu tuh harus jadi wacana publik dulu. Harus jadi diskursus. Karena nggak
mungkin hidup partisipasi publik kalau ini peraturan dibuat secara diam-diam. Misalkan, undangundang IKN tiba-tiba aja diusulkan dalam waktu yang sangat singkat. Gimana dia bisa jadi
diskursus publik? Jadi diskursusnya setelah diketok jadinya.”

152 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

Dalam perspektif ideal prasyarat ketersedian ruang publik dimulai dari adanya diskursus di
tengah publik, diskursus itu pula kemudian yang menjadi pemicu awal adanya ruang antara pembentuk
Undang-undang dengan masyarakat, terutama yang terdampak Undang-undang, dalam membentuk
Undang-undang yang partisipatif kelak. Secara faktual, pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan
RUU Masyarakat Hukum Adat mengalami perbedaan juga persamaan pandangan atau klaim yang
disampaikan, antara badan legisalasi dan masyarakat itu sendiri.
Badan legislasi, menyampaikan bahwa penyediaan ruang publik telah dilaksanakan dalam
menjaring berbagai aspirasi masyarakat. Hal ini disampaikan Johan Budi dalam wawancara, beliau
menyampaikan bahwa:
“Publik diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya pada pembentukan RUU MHA adalah
pada tahapan perencanaan. Di mana, pada tahap perencanaan tersebut, diselenggarakan kegiatan
rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan/atau focus group discussion (FGD) oleh panitia kerja
(panja) RUU MHA, fraksi-fraksi di DPR RI yang menjadi anggota Badan Legislasi DPR RI dan
anggota DPD RI. Pada perencanaan tersebut, publik bisa menyampaikan masukannya melalui
perwakilan mereka semisal melalui komunitas atau paguyuban yang menaungi masyarakat adat.
Masukan lain juga bisa diberikan oleh para akademisi yang diundang untuk memberikan
pertimbangan-pertimbangan melalui studi-studi penelitian yang dituangkan dalam bentuk naskah
akademik.”
Di sisi lain, terdapat kesamaan dalam argumen yang disampaikan oleh Badan Legisalsi DPR
dengan kelompok Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), AMAN membenarkan bahwa mereka
memang terlibat dalam proses penyusunan RUU MHA, namun menurutnya pelibatan tersebut sama
sekali bukan paritispasi yang meaningful melainkan manipulation. AMAN menyampaikan bahwa:
“Tidak ada itu mas kalau saya justru mau menggunakan tingkat partisipasinya arstein yang 8
tingkat partisipasi itu manipulasi dia berada pada kategori manipulation. Kalau arstein itu kan
mengkategorisikan 8 tangga partisipasi kan manipulation, informing, consultation, partnership,
delegasi the power, dan citizen control ini masih di manipulation karena semua itu tidak ada
informasi yang bisa secara terbuka kita akses kecuali by request itu pun kadang-kadang harus lewat
jendela. Oke apakah Meaningfull Participation terjadi? enggak jawaban saya non-sense itu jadi apa
ini perintah oleh mahkamah konstitusi itu mau pakai pendekatan dari manapun dan semua RUU
yang disahkan hari ini itu itu seolah-olah itu ada konsultasi ada partisipasi tapi itu semua manipulasi
memang ada penjelasan misalnya soal undang-undang cipta kerja itu kan pali”.
Berdasarkan uraian dari pernyataan informan di atas, penulis menilai betul bahwa
pemenuhan prosedural terkait pelibatan publik dalam menyampaikan aspirasinya memang
sudah terwujud. Namun penyediaan ruang publik tersebut masih terbilang sedikit dan
pembentuk Undang-undang cenderung pasif bukan proaktif, dalam menyediakan wadah
aspiratif tersebut. Hal tersebut penulis nilai dari sedikitnya frekuensi penyaringan aspirasi
terhadap kelompok masyarakat hukum adat, selain itu pembentuk Undang-undang juga
condong untuk menunggu adanya desakan dari masyarakat hukum adat itu sendiri untuk
dilibatkan, daripada proaktif untuk lebih dulu dan lebih holistik menjaring aspirasi masyarakat
hukum adat.
Pertimbangan Aspirasi
Pertimbangan aspirasi merupakan indikator dari terpenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right
to be considered). Dalam menerima setiap aspirasi masyrakat dalam pembentukan perundang-undangan,
pembentuk Undang-undang wajib untuk mempertimbangkan aspirasi tersebut relevan atau tidaknya, hal

153 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

tersebut bertujuan untuk tercipatnya rumusan kebijakan yang baik dan partisipatif. Dalam tahapan
pembentukan suatu perundang-undangan, secara normatif pertimbangan aspirasi masyarakat berada
dalam tahapan penyusnan.
Melalui perspektif akademisi ketatanegaraan, pertimbangan aspirasi publik dapat terlihat dalam
suatu naskah akademik. Penyusun naskah akademik biasanya melakukan dialog atau penyaringan
aspirasi/fgd dengan masyarakat. Melalui forum tersebut pula aspirasi masyarakat wajib untuk
dipertimbangkan dan dicantumkan dalam suatu naskah akademik yang ideal. Hal ini senada dengan yang
disampaikan oleh Johan Budi, dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:
Badan legislasi dalam menyusun rancangan undang-undang MHA mempertimbangkan aspirasi
masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan rapat dengar pendapat dengan kalangan
akademisi dan perwakilan komunitas atau paguyuban Masyarakat hukum adat. Aspirasi yang
disampaikan di antarnya adalah masih minimnya pangkuan hukum adat di Indonesia, rawan terjadinya
penggusuran dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan terhambatnya hak Masyarakat adat karena
undang-undang sectoral. Badan legislasi DPR RI menerima aspirasi dari publik dengan memasukkan
permasalahan-permasalahan yang disampaikan menjadi rumusan masalah dalam rancangan undangundang Masyarakat hukum adat.
Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa pertimbangan aspirasi masyarakat hukum adat
dalam RUU MHA sudah terimplementasi. Namun, perlu untuk diperhatikan kembali bahwa wujud dari
pertimbangan aspirasi harus mampu mengakomodir aspirasi masyarakat secara holistik, tidak yang
bersifat menguntungkan salah satu pihak saja yang kedepannya diakomodir atau dipertimbangkan.
Penjelasan Atas Hasil Pertimbangan
Prasyarat terakhir dalam mencapai partisipasi yang bermakana atau meaningful participation
adalah adanya penjelasan terhadap hasil pertimbangan. Setelah menimbang aspirasi publik secara
inklusif, pembentuk Undang-undang wajib untuk menjelaskan kembali atas hasil pertimbangan tersebut.
Terkait masalah atau isu tertentu, pembentuk Undang-undang harus menjelaskan aspirasi mana yang
ditolak, mana yang diterima, dan kebijakan seperti apa yang harus dikeluarkan menyikapi aspirasi publik
terhadap masalah atau isu tersebut.
Dalam kondisi faktual penjelasan atas hasil pertimbangan tersebut dilakukan oleh badan legislasi
dalam forum yang dilakukan bersama masyarakat hukum adat, yaitu dala forum penyampaian aspirasi
publik. Johan Budi menyampaikan bahwa:
Badan legislasi pada rapat dengar pendapat melakukan diskusi guna menentukan aspirasi
diterima atau tidak, sehingga secara tidak langsung, pihak-pihak yang memberikan aspirasi dapat
mengetahui aspirasi atau usulannya diterima atau tidak.
Sehubungan dengan uraian di atas, penulis menilai penjelasan atas hasil pertimbangan yang
dilakukan oleh badan legislasi masih belum optimal. Secara normatif, memang penjelasan atas hasil
pertimbangan sudah dilakukan dalam rapat dengar pendapat seperti yang dijelaskan di atas. Namun, rapat
dengar pendapat merupakan metode yang kurang tepat bagi pembetuk Undang-undang dalam
menjelaskan hasil pertimbangan tersebut. Hal tersebut penulis nilai karena rapat dengar pendapat
merupakan forum untuk penampungan segenap aspirasi masyarakat dalam pembentukan suatu
perundang-undangan. Perlu dilakukan pengkajian atau analsis secara mendalam terlebih dahulu, sebelum
akhirnya pembentuk Undang-undang mengundang kembali publik untuk menjelaskan bagaimana
kebijakan yang diambil atas hasil dari pertimbangan publik terkait.

154 | P a g e

https://dinastirev.org/JIHHP,

Vol. 4, No. 3, Maret 2024

KESIMPULAN
Terdapat banyak sekali masalah yang muncul di tengah masyarakat hukum adat, mulai
dari kriminalisasi, ketidakjelasan hukum, penggusuran, dsb. Permasalahan tersebut bukanlah
permasalahan tunggal, melainkan suatu permasalahan yang kompleks. Oleh sebab itu,
diperlukan suatu pemahaman kompherensif negara dalam menyikapi permasalahan tersebut
dalam suatu kebijakan publik yang diambil. Kebijakan publik tersebut haruslah diformulasi
dengan optimal. Dalam formulasi kebijakan yang optimal terdapat suatu partisipasi publik yang
bermakna.
Mengenai formulasi kebijakan publik terkait masyarakat hukum adat yang masih
berjalan sampai saat ini, yaitu dalam RUU Masyarakat Hukum Adat, pembentuk Undangundang perlu pula menjamin adanya mekanisme yang mengedepankan partispasi publik mulai
dari tahapan pengusulan hingga pengundangan kelak. Dalam skripsi ini, penulis melakukan
riset yang berfokus kepada partisipasi yang bermakna dalam formulasi kebijakan publik RUU
MHA. Dalam penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa penyebab utama mengapa
semenjak 2018 sampai saat ini RUU MHA belum juga dapat disahkan. Penulis menemukan,
belum adanya kemauan politik baik dari Presiden maupun DPR RI untuk mengesahkan RUU
MHA ini menjadi Undang-undang.
REFERENSI
Aritonang, D. M. (2014). Metode RIA dalam Formulasi Kebijakan Publik. Jurnal Legislasi
Indonesia, 11(3), 22.
Ernawati, E., & Kurniawan, T. (2002). Partisipasi Publik, Konsep dan Metode. MIMBAR :
Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 18(1). https://doi.org/10.29313/mimbar.v18i1.61
Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya.
Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan
Publik.
JRP
(Jurnal
Review
Politik),
6(2),
195–224.
https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224
Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Unesa
University Press.
Prasatyo, A. (2022). Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan UndangUndang
Di
Indonesia.
Jurnal
Hukum
Dan
Peradilan,
11(3).
https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436
Santoso, P. (2010). Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Resesearch
Center fot Politics and Government.
Sidney. (2007). Perumusan Kebijakan Publik. Diterjemahkan oleh Amidjaya. Jakarta: BNSP.
Stiefel, M., & Wolfe, M. (1994). A Voice for the Excluded: Popular Participation in
Development : Utopia Or Necessity? Zed Books.
Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: PT. Buku Kita.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Center of Academic
Publishing Service.

155 | P a g e