Government Policies In Islamic Microeconomics Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi Mikro Islam Ahrina Laila .
Adila Misbahussururi .
Maya Panorama .
1,2,.
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: .
ahrinalaila@gmail.
adilamisba22@gmail.
mayapanorama_uin@radenfatah.
ARTICLE HISTORY
Received .
November 2.
Revised .
Februari 2.
Accepted .
Februari 2.
KEYWORDS State Policy.
Islamic Microeconomics.
Government Intervention.
Agrarian Subsidies.
This is an open access
article under the CCAeBY-SA
ABSTRAK
Ekonomi Mikro Islam mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang mengatur kegiatan ekonomi secara adil dan transparan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.
Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang mencakup literatur klasik seperti karya Ibnu Khaldun, hingga dokumen modern dari lembaga pemerintah dan akademik.
Hasil penelitian terhadap kebijakan pemerintah dalam ekonomi mikro islam menunjukkan bahwa Subsidi di sektor agraria memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan petani di Sumatera selatan seperti mengurangi Biaya Produksi, meningkatkan Produktivitas Akses terhadap input pertanian berkualitas seperti benih unggul yang mendorong peningkatan hasil panen, meningkatkan Ketahanan Pangan dan mengurangi Ketimpangan Sosial.
jadi peran negara sangatlah penting di mana kebijakan pemerintah harus mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan Makmur tanpa bertentangan dengan ajaran Islam.
ABSTRACT
Islamic Microeconomics prioritizes sharia principles that regulate economic activities in a fair and transparent manner.
The method used in this study is descriptive analytical with a qualitative approach.
Data was collected through literature reviews that included classical literature such as Ibn Khaldun's works, to modern documents from government and academic institutions.
The results of research on government policies in Islamic microeconomics show that subsidies in the agrarian sector have a significant positive impact on the welfare of farmers in South Sumatra such as reducing production costs, increasing productivity, access to quality agricultural inputs such as superior seeds that encourage increased crop yields, increasing food security and reducing social inequality.
Therefore, the role of the state is very important where government policies must support the achievement of the welfare of a just and prosperous society without contradicting the teachings of Islam
PENDAHULUAN
Dunia yang berkembang terus dengan jumlah penduduk yang semakin banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan manusia sehari-hari.
Termasuk dalam hal ini adalah masalah bagaimna cara manusia untuk dapat mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Masalah ini dapat dikatagorikan sebagai masalah-masalah perekonomian.
Pengawasan pemerintah terhadap ekonomi syariah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek- praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli.
Tujuan yang dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagi berikut Menjamin agar setiap hak individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, mengawasi kegiatan- kegiatan perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan pratik-pratik monopoli yang merugikan, menyediakan barang publik .
ublic good.
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari dan dikurangi (Prathama Rahardja, 2.
Masyarakat muslim, disamping bersifat materil, namun didalamnya tidak mengabaikan aspek spritual.
Sendi dari aspek spritual adalah keadaan individu muslim akan ketaan kepada Allah SWT.
Para ahli menggambarkan hubungan yang demikian itu sebagai hubungan AutriangelAy antara Allah SWT, manusia dan alam sekitarnya.
Allah dalam hal ini berada dalam puncak triangel tersebut.
(Muhammad Yunus Ghazali, 2.
Dengan menepatkan Allah pada puncak atas, maka segala aktifitas ekonomi dalam Islam tidak akan lepas dari pengawasan dan pentunjuk yang diberikan didalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW, baik yang mengakut dengan masalahnya produksi, distribusi maupun Allah SWT melarang terhadap cara memperoleh barang produksi, dalam mendistribusikannya atau mengkomsumsinya dengan jalan yang batil, kecuali dengan aktifitas yang sah dan sehat berdasarkan kebebasan berkendak serta dibarengi dengan sukarelaan masing-masing pihak, tidak berbuat curang dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dengan demikian terlihatlah bahwa islam telah menyelesaikan masalah bagaimana manusia dapat memanfaatkan .
kekayaan yang ada, dan inilah yang sebenarnya dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat.
Interaksi antara pemerintah, produsen, dan konsumen sangat diperlukan guna mencapai tujuan perekonomian Jurnal Fokus Manajemen.
Vol.
5 No.
1 2025 page: 27 Ae 32 | 27 p-ISSN 2809-9931 e-ISSN 2809-9141 yang kuat.
Berdasarkan fenomena tersebut penulis berusaha mendiskripsikan secara ringkas namun gamblang terkait ekonomi syariah dan aspek hukum yang menglingkupinya jika tejadi sengketa,kebijakan pemerintah tentang ekonomi syariah.
LANDASAN TEORI
Ekonomi mikro Islam menitikberatkan pada prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba.
Sistem ini memadukan aspek material dan spiritual, mengatur hubungan antara manusia.
Allah SWT, dan alam sekitar.
Para ahli seperti Ibnu Khaldun telah memberikan kontribusi signifikan dengan konsep perpajakan dan peran negara dalam mengatur ekonomi sesuai prinsip syariah.
Negara memegang peran penting dalam memastikan pasar beroperasi sesuai norma syariah, menghindari monopoli, dan melindungi masyarakat dari eksploitasi.
Berbagai kebijakan, seperti subsidi, zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro berbasis syariah, digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi sambil menjamin kesejahteraan.
Ekonomi Mikro Islam: Definisi Dan Prinsip Utama Ekonomi mikro Islam adalah bagian dari ekonomi Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dalam skala kecil, seperti kegiatan yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, dan perusahaan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.
Dalam ekonomi mikro Islam, seluruh transaksi harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba .
, gharar .
, dan monopoli.
Prinsip utama dari ekonomi mikro Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat, dengan tidak mengabaikan aspek sosial dan agama.
Menurut Yunus .
, ekonomi Islam menekankan hubungan yang seimbang antara manusia.
Allah SWT, dan alam.
Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan menguntungkan bagi seluruh umat.
Dalam hal ini, distribusi kekayaan menjadi salah satu aspek yang penting, di mana negara berperan dalam memastikan bahwa kekayaan tersebar merata dan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir Peran Negara Dalam Mengatur Pasar Sesuai Prinsip Islam Peranan Pemerintah Sangat Penting Untuk Lebih Menjamin Berjalannya Mekanisme Pasar Secara Sempurna.
Rasulullah SAW Sendiri Telah Menjalankan Fungsi Sebagai Pengawas Pasar Atau Al Hisbah.
Yang Kemudian Banyak Dijadikan Acuan Untuk Peran Negara Terhadap Pasar.
Sementara Dalam Kitabnya Al-Hisbah Fi Al-Islam.
Ibnu Taimiyah Banyak Mengungkap Tentang Peranan Al-Hisbah Pada Masa Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW Sering Melakukan Inspeksi Ke Pasar Untuk Mengecek Harga Dan Mekanisme Pasar (Al Arif Dan Amalia, 2.
Peran Pemerintah Dalam Pasar Ini Secara Garis Besar Dapat Diklasifikasikan Menjadi Dua Bagian.
Yaitu: Pertama.
Peran Yang Berkaitan Dengan Implementasi Nilai Dan Moral Islam.
Kedua.
Peran Yang Berkaitan Dengan Teknis Operasional Mekanisme Pasar.
Beberapa Contoh Peran Pemerintah yang berkaitan dengan implementasi moralitas Islam adalah sebagai berikut :
Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan.
Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjual belikan barang dan jasa yang halalan Baang yang haram dan makruh beserta mata rantai produksi, distribusi dan konsumsinya harus dilarang secara tegas.
Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat ( fair pla.
, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
Menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariah Islam dan kepentingan perekonomian nasional.
Barang dan jasa untuk kemewahan dan bersenang-senang akan sangat dibatasi bahkan dilarang seandainya terdapat kebutuhan mendesak terhadap barang barang primer.
Sedangkan peran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar adalah sebagai Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna.
Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin.
Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar.
Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.
( M.
Arif Hakim, 28 | Ahrina Laila.
Adila Misbahussururi.
Maya Panorama .
Government Policies In .
Redistribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam Redistribusi kekayaan adalah konsep penting dalam ekonomi mikro Islam yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
Salah satu instrumen utama untuk redistribusi kekayaan adalah zakat, yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim yang memenuhi syarat.
Zakat digunakan untuk membantu orang-orang miskin.
dan membutuhkan, serta dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat.
Selain zakat, wakaf juga merupakan bentuk redistribusi kekayaan yang sering digunakan dalam ekonomi mikro Islam untuk pembiayaan kegiatan sosial dan ekonomi yang Menurut Rahadja dan Manurung .
, redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
Di Indonesia, badan zakat seperti Baznas berperan besar dalam mengelola dana zakat untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Subsidi Dan Kebijakan Pemerintah Di Sektor Agraria Sektor agraria memiliki peran penting dalam mendistribusikan kekayaan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Subsidi pemerintah untuk sektor agraria bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani (Ghazali.
Y, 2.
Subsidi ini termasuk subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi irigasi, dan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian .
Di Indonesia, sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan redistribusi kekayaan, karena pertanian menyerap sebagian besar tenaga kerja di pedesaan.
Program subsidi di sektor agraria, seperti yang diterapkan di Kabupaten Banyuasin.
Sumatera Selatan, bertujuan untuk meringankan beban petani, meningkatkan hasil pertanian, dan memperbaiki ketahanan pangan.
Program subsidi ini termasuk subsidi untuk pupuk, benih unggul, dan irigasi, yang sangat penting bagi petani kecil untuk meningkatkan hasil panen mereka dan menjaga stabilitas pendapatan.
(Nasution.
, 2.
Dengan subsidi ini, pemerintah berusaha mengurangi ketimpangan ekonomi antara petani besar dan kecil, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Reforma Agraria Sebagai Upaya Pendistribusian Kekayaan Reforma agraria merupakan salah satu kebijakan yang paling signifikan dalam redistribusi kekayaan di sektor agraria.
Melalui reforma agraria, pemerintah memberikan akses tanah kepada petani kecil yang sebelumnya tidak memiliki lahan.
Hal ini penting untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin.
Di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Banyuasin, program reforma agraria telah berhasil memberikan sertifikat tanah kepada banyak petani kecil, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga memberikan rasa aman secara hukum terkait kepemilikan lahan.
(Yusuf.
M, 2.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.
Analisis kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.
Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.
Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang mencakup literatur klasik seperti karya Ibnu Khaldun, hingga dokumen modern dari lembaga pemerintah dan akademik.
Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peran negara dalam ekonomi mikro Islam melalui tinjauan terhadap kebijakan subsidi, zakat, dan pengelolaan pasar sesuai syariah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pendistribusian Kekayaan Dalam Bidang Reforma Agraria Di Sumatera Selatan Pemerintah Indonesia melalui program Reforma Agraria telah memberikan kontribusi besar dalam mendistribusikan kekayaan di sektor agraria, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan.
Salah satu pencapaian utama adalah redistribusi tanah kepada petani kecil dan masyarakat adat.
Contohnya, pada tahun 2023, ribuan sertifikat tanah telah diberikan kepada masyarakat Sumatera Selatan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
(Jurnal Ekonomi Mikro Islam Advance, 2.
Dampak Positif Redistribusi tanah ini membantu petani mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka, yang dapat dimanfaatkan sebagai aset produktif atau jaminan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah maupun konvensional.
Jurnal Fokus Manajemen.
Vol.
5 No.
1 2025 page: 27 Ae 32 | 29 p-ISSN 2809-9931 e-ISSN 2809-9141 Subsidi Pupuk untuk Petani Padi di Ogan Komering Ilir (OKI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), salah satu daerah penghasil padi terbesar di Sumatera Selatan, menerima subsidi pupuk setiap tahunnya.
Pupuk seperti Urea dan NPK disalurkan kepada petani melalui kelompok tani setempat.
Hasil Subsidi Subsidi ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas padi hingga mencapai rata-rata 5-6 ton per hektar, dibandingkan sebelumnya yang hanya sekitar 3-4 ton per hektar.
(Jurnal Ekonomi Mikro Islam Advance, 2.
Dengan peningkatan hasil panen, kesejahteraan petani padi di wilayah ini meningkat secara signifikan Program Subsidi Alsintan di Musi Banyuasin Bantuan alsintan ini berhasil meningkatkan efisiensi lahan, sehingga petani dapat mengolah tanah lebih cepat dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.
Sebagai hasilnya, produktivitas tanaman padi dan karet di Musi Banyuasin meningkat, sekaligus menurunkan biaya operasional petani.
Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Pertanian Produktif di Banyuasin Melalui kebijakan Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses kepada masyarakat Sumatera Selatan untuk mengelola kawasan hutan menjadi lahan pertanian produktif.
Di Banyuasin, program ini berhasil membuka ribuan hektar lahan yang dikelola untuk penanaman karet dan kelapa sawit secara (Jurnal Ekonomi Mikro Islam Advance, 2.
Hasil Pendistribusian:
Masyarakat adat dan petani kecil kini memiliki sumber penghasilan baru dari hasil hutan.
Selain itu, akses terhadap lahan ini membantu mengurangi konflik agraria di wilayah tersebut.
Dana Desa untuk Infrastruktur Agraria di Lahat Di Kabupaten Lahat.
Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur agraria seperti saluran irigasi, jalan tani, dan gudang penyimpanan hasil panen.
(Chapra.
U, 2.
Hasil Implementasi:
Infrastruktur ini memperbaiki akses petani ke pasar, menurunkan biaya transportasi, dan mengurangi kerugian hasil panen akibat penyimpanan yang tidak memadai.
Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan petani di daerah pedesaan Subsidi Agraria Di Kabupaten Banyuasin.
Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu daerah agraris utama di Sumatera Selatan dengan potensi besar di sektor pertanian, khususnya pada komoditas padi, karet, dan kelapa sawit.
Pemerintah daerah dan pusat telah mengimplementasikan berbagai program subsidi untuk mendukung sektor agraria di wilayah ini.
Berikut adalah beberapa contoh subsidi agraria di Kabupaten Banyuasin:
Subsidi Pupuk untuk Petani Padi Petani di Banyuasin, yang merupakan salah satu lumbung padi utama Sumatera Selatan, menerima subsidi pupuk seperti Urea.
NPK, dan ZA dari pemerintah.
Subsidi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani kecil.
Hasil: Subsidi pupuk telah meningkatkan hasil panen padi di Banyuasin, terutama di daerah-daerah seperti Kecamatan Air Salek dan Pulau Rimau.
Produktivitas padi mencapai rata-rata 6-7 ton per hektar, (Jurnal Ekonomi Mikro Islam Advance, 2.
yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya tanpa subsidi.
KeuntunganLain:Petani dapat mengurangi biaya produksi, pendapatan, dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
Subsidi Benih Padi Unggul Melalui Dinas Pertanian Banyuasin, pemerintah memberikan subsidi benih padi unggul kepada petani.
Benih seperti varietas Ciherang dan Inpari sering disalurkan karena tahan terhadap hama dan memiliki potensi hasil tinggi.
Hasil: Petani di wilayah subur seperti Kecamatan Banyuasin II dan Talang Kelapa melaporkan peningkatan kualitas hasil panen serta ketahanan tanaman terhadap kondisi cuaca ekstrem.
Subsidi Infrastruktur Irigasi Kabupaten Banyuasin, yang memiliki lahan sawah pasang surut, mendapat dukungan subsidi pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi.
Pemerintah membangun saluran irigasi dan pompa air bersubsidi untuk mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Hasil: Infrastruktur irigasi ini telah meningkatkan produktivitas sawah tadah hujan di wilayah Kecamatan Sumber Marga Telang.
Petani dapat mengelola pasokan air dengan lebih baik selama musim tanam.
Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian Program bantuan subsidi alat dan mesin pertanian .
di Banyuasin termasuk traktor tangan, pompa air, dan alat perontok padi.
Bantuan ini diberikan melalui kelompok tani di berbagai kecamatan.
30 | Ahrina Laila.
Adila Misbahussururi.
Maya Panorama .
Government Policies In .
Hasil: Kelompok tani di Kecamatan Tanjung Lago dan Betung melaporkan efisiensi yang lebih tinggi dalam proses pengolahan tanah dan panen.
Petani dapat mengurangi biaya tenaga kerja manual dan mempercepat siklus tanam.
Subsidi Pembiayaan untuk Petani Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi, petani di Banyuasin mendapatkan akses pembiayaan dengan bunga rendah untuk mendukung usaha tani mereka.
Dana ini sering digunakan untuk pembelian pupuk tambahan, benih, atau peralatan.
Hasil: Banyak petani di Banyuasin II memanfaatkan KUR untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, termasuk diversifikasi tanaman dan pengembangan usaha pasca panen.
Perhutanan Sosial: Akses ke Kawasan Hutan Melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses kepada masyarakat Banyuasin untuk mengelola kawasan hutan sebagai lahan produktif.
Petani di wilayah ini memanfaatkan lahan untuk menanam karet dan kelapa sawit secara legal.
(Jurnal Ekonomi Mikro Islam Advance, 2.
Hasil: Program ini memberikan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat adat dan petani kecil, sekaligus mengurangi konflik lahan di wilayah tersebut KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Ekonomi mikro Islam menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi, baik di tingkat individu, rumah tangga, maupun perusahaan.
Sistem ini tidak hanya fokus pada aspek material tetapi juga mencakup dimensi spiritual, dengan menempatkan keadilan, transparansi, dan keseimbangan sebagai pilar utama.
Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem perekonomian yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti menghindari riba, gharar .
, dan maysir .
, serta menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan Dalam konteks ini, peran negara sangat krusial.
Negara berfungsi sebagai regulator yang mengawasi agar pasar berjalan sesuai norma syariah.
Intervensi pemerintah melalui kebijakan seperti subsidi, redistribusi kekayaan, zakat, dan wakaf menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Selain itu, kebijakan agraria seperti reforma agraria telah membuktikan keberhasilannya dalam memberikan akses tanah kepada petani kecil, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata.
Program-program subsidi seperti subsidi pupuk, benih, irigasi, dan peralatan pertanian juga berkontribusi signifikan dalam mendukung sektor agraria dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam, negara diharapkan mampu menghadirkan sistem ekonomi yang berkeadilan.
Redistribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberian subsidi merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
Dengan demikian, pendekatan ekonomi mikro Islam memberikansolusi komprehensif terhadap tantangan ekonomi modern, khususnya di negaranegara dengan mayoritas penduduk Muslim.
Sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan cita-cita ini.
Saran Untuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar aktif mendukung implementasi kebijakan ekonomi mikro Islam.
Kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas ekonomi mikro Islam, seperti penguatan peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT), digitalisasi layanan keuangan syariah, dan peningkatan edukasi masyarakat.
Dengan demikian hasil penelitian yang penulis buat dapat membantu pembaca memahami tentang kebijakan pemerintah dalam ekonomi mikro islam.
DAFTAR PUSTAKA