JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746
eISSN: 2615-3491
ANALISIS PERAN KEBIJAKAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN
TEORI MANAJEMEN SESUAI STANDAR NASIONAL
Meti Wigiyantini .
Administrasi Pendidikan.
Universitas Singaperbangsa Karawang .
wigiyantini@staff.
Asep Rahmat Kurnia .
Administrasi Pendidikan.
Universitas Singaperbangsa Karawang .
lumbungpadi75@yahoo.
Nuryaningsih .
Administrasi Pendidikan.
Universitas Singaperbangsa Karawang .
2410632280014@student.
Rohayanah .
Administrasi Pendidikan.
Universitas Singaperbangsa Karawang .
rohayanah@staff.
Winda Widiastuti .
Administrasi Pendidikan.
Universitas Singaperbangsa Karawang .
widiastuti@staff.
Abdulloh .
Administrasi Pendidikan.
Universitas Singaperbangsa Karawang .
abduloh@staff.
ABSTRAK Kebijakan pimpinan di perguruan tinggi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mutu kelembagaan, efektivitas pengelolaan, dan pencapaian standar Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, keterpaduan antara kebijakan pimpinan, teori manajemen, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikt.
menjadi faktor krusial yang menentukan arah dan kualitas institusi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk mengkaji bagaimana kebijakan pimpinan dapat dirumuskan secara strategis, sistematis, dan berbasis regulasi.
Literatur yang dianalisis mencakup teori manajemen pendidikan, dokumen regulatif pemerintah, serta temuan penelitian sebelumnya yang relevan.
Temuan menunjukkan bahwa pimpinan yang memiliki kompetensi manajerial dan pemahaman mendalam terhadap SN-Dikti cenderung mampu merumuskan kebijakan yang berdampak positif pada sistem penjaminan mutu internal, kepuasan mahasiswa, pencapaian indikator akreditasi, serta kinerja dosen secara keseluruhan.
Selain itu, implementasi teori manajemen dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan memungkinkan terciptanya tata kelola yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan.
Kebijakan yang dirancang berdasarkan data empiris, prinsip manajerial, dan regulasi nasional terbukti lebih tahan terhadap perubahan eksternal serta mampu meningkatkan daya saing institusi.
Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan teoritis dan kerangka regulatif dalam praktik kepemimpinan di perguruan tinggi.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan berbasis teori dan regulasi menjadi strategi penting dalam menjawab tantangan pendidikan tinggi di era transformasi digital dan globalisasi.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan, pengembangan kapasitas pimpinan, serta UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 174 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 peningkatan kualitas tata kelola institusi pendidikan tinggi di Indonesia secara Kata kunci : kebijakan pimpinan, manajemen pendidikan tinggi, sn-dikti.
PENDAHULUAN
Perguruan tinggi merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.
Dalam menjalankan fungsi tridharmaAipendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakatAidiperlukan sistem manajemen yang terarah, efisien, dan akuntabel .
Manajemen yang kuat tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pimpinan .
Oleh karena itu, peran kebijakan pimpinan menjadi sangat vital dalam menggerakkan roda organisasi dan memastikan tercapainya visi serta misi institusi secara berkelanjutan.
Kebijakan pimpinan mencerminkan arah dan strategi institusi dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal .
Sebagai pengambil keputusan tertinggi, pimpinan perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan akademik, keuangan, sumber daya manusia, hingga pengembangan kelembagaan.
Dalam konteks ini, kebijakan bukan hanya sekadar instruksi administratif, melainkan juga bentuk konkret dari pemikiran strategis yang berdampak luas terhadap seluruh elemen kampus.
Karena itu, kebijakan yang tidak dirancang secara cermat dapat menimbulkan ketidakefisienan dan penurunan kualitas pengelolaan institusi .
Dalam praktik manajerial, kebijakan pimpinan idealnya dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip dalam teori manajemen.
Teori manajemen klasik hingga modern, seperti manajemen strategis, teori sistem, dan kepemimpinan transformasional, menyediakan kerangka kerja konseptual untuk menghasilkan .
Ketika mengintegrasikan teori manajemen dalam penyusunan kebijakan, maka setiap keputusan akan lebih rasional, objektif, serta memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Hal ini juga membantu menciptakan budaya organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan lingkungan .
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 175 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 Teori manajemen memberikan landasan bagi pimpinan untuk memahami proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara Misalnya, melalui pendekatan manajemen berbasis mutu .
otal quality managemen.
, pimpinan dapat mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam setiap aspek kelembagaan .
Dengan mengacu pada teori ini, kebijakan tidak hanya disusun untuk menjawab permasalahan sesaat, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan perubahan jangka panjang yang berdampak pada peningkatan kinerja institusi.
Maka dari itu, teori manajemen seharusnya menjadi pedoman utama dalam proses penyusunan kebijakan .
Di sisi lain, kebijakan pimpinan juga harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah, khususnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikt.
SN-Dikti merupakan pedoman operasional yang wajib diterapkan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia .
Standar ini mencakup delapan aspek utama, termasuk standar pengelolaan yang sangat relevan dengan praktik manajerial institusi .
Oleh karena itu, pimpinan harus mampu mengharmonisasikan antara teori manajemen dan ketentuan SN-Dikti dalam merancang kebijakan agar memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus memenuhi standar mutu nasional.
Kesesuaian kebijakan pimpinan dengan SN-Dikti bukan hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga mutu pendidikan tinggi .
Ketika kebijakan selaras dengan standar nasional, maka implementasi program dan kegiatan di lingkungan kampus akan lebih terarah dan terdokumentasi dengan baik.
Hal ini menjadi penting dalam proses akreditasi maupun evaluasi kinerja institusi oleh lembaga eksternal .
Dengan demikian, kebijakan yang baik haruslah mampu menjembatani teori manajemen sebagai landasan konseptual dan SN-Dikti sebagai pedoman normatif dalam pengelolaan perguruan tinggi.
Namun demikian, tidak semua pimpinan perguruan tinggi mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan SN-Dikti secara optimal dalam kebijakan yang dibuat.
Dalam beberapa kasus, kebijakan bersifat reaktif, tidak berbasis data, serta cenderung mengandalkan intuisi pribadi daripada analisis yang mendalam .
Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan program, rendahnya partisipasi sivitas akademika, dan lemahnya kontrol terhadap UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 176 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 capaian institusi.
Situasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori, regulasi, dan praktik kebijakan di lingkungan perguruan tinggi .
Tantangan tersebut mengindikasikan perlunya kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana pimpinan perguruan tinggi merumuskan kebijakan, serta sejauh mana kesesuaian kebijakan tersebut dengan teori manajemen dan SN-Dikti.
Kajian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam proses kebijakan, sekaligus memberikan gambaran tentang praktik terbaik yang bisa diadopsi oleh institusi lain .
Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga solutif dalam rangka memperbaiki tata kelola manajemen pendidikan tinggi.
Analisis terhadap kebijakan pimpinan juga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas kelembagaan .
Melalui pendekatan ilmiah, institusi dapat meninjau kembali efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistematis.
Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi penting bagi para pengambil kebijakan di lingkungan kampus dalam menyusun kebijakan yang lebih terarah, berbasis teori, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan .
Dengan demikian, kualitas manajemen institusi akan semakin meningkat dan selaras dengan tuntutan zaman.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pimpinan dalam pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan teori manajemen serta menilai tingkat kesesuaian kebijakan tersebut dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikt.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya integrasi antara aspek teoritis dan regulatif dalam praktik kepemimpinan perguruan tinggi di Indonesia.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur .
ibrary researc.
Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang membahas kebijakan pimpinan perguruan tinggi, teori manajemen pendidikan, serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikt.
Studi literatur dianggap relevan karena penelitian ini bertujuan menyusun pemahaman konseptual mengenai bagaimana kebijakan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 177 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 pimpinan selaras dengan prinsip-prinsip manajemen dan standar nasional yang berlaku dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur ilmiah, baik nasional maupun internasional.
Literatur yang dikaji meliputi buku-buku akademik tentang teori manajemen dan kepemimpinan pendidikan, artikel jurnal yang terakreditasi, serta dokumen-dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah terkait pendidikan tinggi .
Beberapa regulasi yang menjadi acuan utama antara lain Undang-Undang No.
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek No.
53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan juga dikaji untuk memperkuat dasar analisis dan mendukung keabsahan argumen yang dibangun dalam penelitian Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama .
Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses memilah dan menyaring informasi dari berbagai sumber agar tetap fokus pada topik yang dikaji, yaitu hubungan antara kebijakan pimpinan, teori manajemen, dan standar nasional.
Proses ini membantu peneliti dalam mengorganisasi informasi agar lebih terarah dan tidak keluar dari konteks penelitian.
Tahap selanjutnya adalah penyajian data.
Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi ilmiah yang terstruktur, disertai kutipan langsung dari sumber-sumber yang relevan, serta sintesis terhadap pandangan para ahli.
Penyajian ini bertujuan untuk memperlihatkan keterkaitan antara konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur serta bagaimana konsep tersebut membentuk pemahaman yang menyeluruh mengenai peran kebijakan pimpinan dalam pengelolaan perguruan tinggi.
Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari berbagai temuan literatur yang telah dianalisis dan menyusunnya ke dalam kerangka pemikiran yang utuh.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan keajegan data dari berbagai sumber serta menyesuaikan dengan tujuan penelitian.
Verifikasi dilakukan secara berulang melalui pembacaan kritis terhadap literatur untuk memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan tidak bersifat spekulatif.
Dengan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 178 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman mengenai pentingnya arah kebijakan pimpinan dalam meningkatkan kualitas manajemen perguruan tinggi.
Pemahaman ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan strategis yang lebih terarah dan sesuai dengan kerangka teoritik manajemen serta ketentuan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia.
HASIL
Kesesuaian Kebijakan Pimpinan dengan Teori Manajemen Kebijakan pimpinan dalam lingkungan perguruan tinggi idealnya berakar pada prinsip-prinsip teori manajemen yang telah terbukti secara ilmiah.
Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan menjadi fondasi dalam pembuatan keputusan strategis di institusi pendidikan tinggi .
Kebijakan yang tidak dibangun dari pendekatan manajerial sering kali tidak selaras dengan kebutuhan institusi dan gagal menjawab tantangan internal maupun eksternal.
Hal ini terlihat pada kasus kebijakan yang bersifat impulsif atau hanya merespons masalah sesaat, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem secara keseluruhan .
Oleh sebab itu, penting bagi pimpinan untuk memiliki kompetensi konseptual dalam manajemen.
Kesesuaian antara teori dan praktik dalam kebijakan pimpinan diperkuat oleh hasil penelitian Irnawati .
yang menunjukkan bahwa kebijakan pimpinan yang dirancang dengan pendekatan manajemen strategis berdampak positif pada efisiensi internal dan produktivitas dosen.
Mereka mencatat bahwa Auinstitusi yang menerapkan prinsip perencanaan strategis mengalami perbaikan signifikan dalam hal kepuasan civitas akademika dan pencapaian indikator kinerja.
Ay Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara teori manajemen dan praktik kepemimpinan di lapangan.
Selanjutnya.
Amrullah .
menambahkan bahwa pemimpin perguruan tinggi yang memahami manajemen berbasis kinerja mampu menciptakan budaya kerja yang lebih akuntabel.
Ia menulis bahwa Aupengambilan keputusan pimpinan yang berbasis analisis SWOT dan evaluasi diri memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Ay Artinya, teori UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 179 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 manajemen bukan sekadar kerangka akademik, tetapi juga alat praktis yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses institusional.
Dalam konteks implementasi, pimpinan perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya berbasis pengalaman pribadi atau kebiasaan masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan hasil kajian data dan kondisi faktual institusi.
Sebagaimana disampaikan oleh Ramadhani & Kuswinarno .
Aukeputusan yang diambil tanpa dasar teoritik dan data cenderung gagal mencapai efektivitas dan efisiensi.
Ay Oleh karena itu, pemimpin yang paham teori manajemen cenderung lebih sistematis dan adaptif dalam menghadapi dinamika kampus .
Dengan demikian, pemahaman dan penerapan teori manajemen menjadi syarat mutlak dalam penyusunan kebijakan yang berdampak.
Kebijakan yang dibangun tanpa dasar teori akan menghasilkan tindakan yang cenderung intuitif dan berpotensi bertentangan dengan arah pengembangan institusi.
Oleh karena itu, pelatihan manajerial bagi pimpinan menjadi kebutuhan mendesak agar keputusan-keputusan yang diambil senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern.
Hubungan antara Kebijakan Pimpinan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikt.
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikt.
memberikan arah dan parameter mutu yang wajib dicapai oleh seluruh institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
Dalam hal ini, peran pimpinan sangat krusial karena bertanggung jawab langsung dalam menyesuaikan kebijakan internal kampus dengan ketentuan SNDikti .
Kebijakan yang tidak mempertimbangkan standar nasional cenderung menghasilkan gap antara pelaksanaan dan harapan regulasi.
Misalnya, standar proses pembelajaran mengharuskan adanya pembelajaran berbasis outcome dan asesmen berkelanjutan .
Jika pimpinan tidak merumuskan kebijakan akademik yang mendukung proses ini, maka standar tersebut tidak akan tercapai secara Menurut panduan resmi Permendikbudristek No.
53 Tahun 2023, akreditasi dan audit mutu eksternal dilakukan berdasarkan data dan kriteria SN-DiktiAi bahkan sistem akreditasi otomatis mensyaratkan kesesuaian total kebijakan internal dengan standar nasional .
Temuan ini menggarisbawahi bahwa UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 180 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 kebijakan yang selaras dengan SN-Dikti bukan hanya berdampak pada mutu internal, tetapi juga pada pengakuan eksternal institusi .
Hal ini membuktikan bahwa standar nasional bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perangkat untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.
Keterpaduan antara kebijakan dan SN-Dikti juga tercermin dari sistem penjaminan mutu internal.
Menurut Rizal et al.
, implementasi kebijakan pimpinan yang berpihak pada mutu sangat tergantung pada sejauh mana pimpinan memahami indikator SN-Dikti secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa Aupimpinan yang aktif memformulasikan kebijakan mutu dengan mengacu pada SN-Dikti menunjukkan kepemimpinan berbasis regulasi yang efektif.
Ay Ini menunjukkan bahwa pemimpin bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga penafsir regulasi yang bertugas menjembatani antara aturan nasional dan realitas lokal kampus.
Lebih lanjut.
Najwa et al.
menyoroti pentingnya kebijakan dalam menjamin ketercapaian Standar Nasional Lulusan.
Mereka mencatat bahwa perguruan tinggi yang secara konsisten mengaitkan kebijakan akademik dan non-akademik dengan SN-Dikti menunjukkan pencapaian hasil belajar yang lebih konsisten dan terukur.
Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan pimpinan bukan hanya menyangkut prosedur, melainkan memengaruhi kualitas output lulusan.
Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pimpinan yang tidak terintegrasi dengan SN-Dikti berisiko menghambat proses pengembangan mutu institusi secara nasional.
Dalam konteks ini, pemimpin ideal adalah mereka yang mampu menjadikan standar nasional sebagai acuan pokok dalam menyusun visi, misi, dan strategi kelembagaan secara Sintesis dan Implikasi Teoritis-Praktis Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan teori manajemen dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikt.
Ketika pimpinan memahami dan menerapkan teori manajemen dalam kebijakannya, serta menjadikannya sejalan dengan standar nasional, maka arah kebijakan menjadi lebih terarah dan berdampak positif pada mutu lembaga .
Pemimpin yang baik bukan hanya mengatur jalannya institusi.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 181 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 tetapi juga menjadi penghubung antara teori, praktik manajerial, dan peraturan pemerintah .
Penelitian Sumarjono .
menyatakan bahwa peran strategis pimpinan dalam menjembatani antara teori dan regulasi menjadikan perguruan tinggi lebih resilien terhadap perubahan kebijakan nasional maupun globalAy.
Ini berarti bahwa pimpinan yang memahami teori dan regulasi dapat membawa kampus menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman, termasuk perubahan aturan dan perkembangan teknologi.
Selain itu.
Huldiansyah et al.
menjelaskan bahwa penguatan kapasitas manajerial pimpinan secara langsung meningkatkan efektivitas SPMI dan akreditasi institusi.
Hal ini memperkuat pandangan bahwa pemimpin perguruan tinggi perlu dilatih agar mampu membuat kebijakan yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga berdasarkan analisis mendalam dan prinsipprinsip manajerial yang logis dan sistematis.
Maka dari itu, pelatihan manajemen bagi para pimpinan menjadi kebutuhan penting yang harus terus dikembangkan.
Secara praktis, pimpinan harus memahami bahwa setiap kebijakan yang dibuat akan berdampak langsung pada mutu lulusan, kepuasan mahasiswa, serta pencapaian indikator akreditasi .
Sedangkan secara teoritis, kajian tentang hubungan antara kebijakan pimpinan, teori manajemen, dan SN-Dikti menjadi penting untuk terus dikembangkan sebagai landasan akademik .
Dengan kata lain, praktik kepemimpinan di perguruan tinggi tidak bisa dilepaskan dari kajian ilmiah dan regulasi nasional yang saling melengkapi.
Oleh karena itu, masa depan manajemen perguruan tinggi perlu ditopang oleh pemimpin yang tidak hanya paham teknis administrasi, tetapi juga mampu berpikir strategis, berbasis teori, dan mematuhi standar mutu nasional .
Sinergi antara teori manajemen dan kebijakan pimpinan yang selaras dengan SN-Dikti akan memperkuat arah pembangunan institusi secara berkelanjutan dan terukur.
Kebijakan pimpinan yang terintegrasi dengan teori manajemen modern memungkinkan terwujudnya sistem pengambilan keputusan yang berbasis data dan perencanaan jangka panjang.
Dalam praktiknya, pendekatan ini mendorong pemimpin untuk melakukan analisis kebutuhan institusi secara komprehensif kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perguruan tinggi .
Hal ini UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 182 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 sejalan dengan prinsip evidence-based policy, yang mengharuskan setiap kebijakan dirancang berdasarkan data yang valid dan relevan dengan dinamika organisasi .
Ketika teori manajemen diterapkan secara konsisten, kebijakan yang dihasilkan lebih responsif, adaptif, dan mampu menavigasi perubahan lingkungan eksternal, termasuk kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, serta kebutuhan pasar tenaga kerja.
Lebih lanjut, sinergi antara teori manajemen dan SN-Dikti juga memainkan peran penting dalam membangun budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi .
Standar nasional tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga instrumen pengendali mutu yang mendukung pencapaian indikator-indikator penting seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), akreditasi program studi, dan kualitas lulusan.
Dalam hal ini, peran pimpinan sangat krusial sebagai penjamin arah dan konsistensi kebijakan terhadap standar mutu.
Tanpa pemahaman menyeluruh terhadap SN-Dikti, kebijakan cenderung bersifat reaktif dan kehilangan daya dorong untuk perbaikan berkelanjutan .
Oleh karena itu, praktik kepemimpinan yang selaras dengan teori dan regulasi bukan hanya menghasilkan kepatuhan hasil kajian, dapat bahwa keberhasilan KESIMPULAN Berdasarkan manajemen perguruan tinggi sangat ditentukan oleh sejauh mana pimpinan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berbasis teori manajemen, tetapi juga sepenuhnya terintegrasi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikt.
Kebijakan pimpinan tidak cukup jika hanya bersifat administratif.
ia harus menjadi instrumen strategis yang mampu mengarahkan institusi pada peningkatan mutu, efisiensi tata kelola, dan daya saing berkelanjutan.
Dalam konteks ini, pemimpin ideal adalah mereka yang tidak hanya menguasai aspek teknis operasional, tetapi juga memiliki kecakapan konseptual untuk menerjemahkan teori manajemen dan regulasi nasional ke dalam kebijakan yang konkret, terukur, dan berdampak Kebijakan yang disusun dengan pendekatan manajerial dan berorientasi pada standar mutu memungkinkan kampus menjawab tantangan internal serta UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 183 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 eksternal secara lebih sistematis dan progresif.
Sebaliknya, kebijakan yang lemah secara teoritik dan tidak sesuai SN-Dikti berisiko menciptakan ketimpangan mutu dan kegagalan dalam akreditasi institusional.
Studi ini juga menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan dan peningkatan kapasitas manajerial pimpinan perguruan tinggi menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi era transformasi digital dan globalisasi pendidikan.
Keselarasan antara teori manajemen, kebijakan pimpinan, dan SN-Dikti bukan hanya ideal normatif, tetapi prasyarat mutlak untuk membangun tata kelola yang akuntabel dan Oleh karena itu, masa depan institusi pendidikan tinggi akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat pemimpinnya mengintegrasikan ilmu manajemen dan regulasi dalam setiap kebijakan strategis yang diambil.
REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA