Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Volume 8 No 1, Juni 2021,(h.1-12)
P ISSN 2356-1637 | E ISSN 2581-0103
https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha
https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275

HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM
(Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)
Arif Sugitanata
Univeristas Islam Negeri Yogyakarta
arifsugitanata@yahoo.co.id

Abstract
This short article tries to explain how to reform the field of Islamic family law in
Brunei Darussalam while at the same time describing the background and product
of family law reform itself. The data used in this study is a qualitative study, then
the method used is descriptive analytical. With conclusions that include, first,
family law is a law that has provisions on the territory of family members within
the scope of the household which includes certain fields such as marriage, descent,
maintenance, hadhanah, guardianship and inheritance. Second, the background of
the birth of Islamic law reform that occurred in this era was caused, among other
things, to fill the legal vacuum because the norms contained in the fiqh books did
not regulate it, while the legal needs of society continued to grow, the influence of
economic globalization and science and technology, the influence of reforms. in
various fields that provide opportunities for Islamic law to become a reference in
national law, the influence of reforming Islamic legal thought, both by foreign
Islamic law experts and national Islamic law experts, especially regarding the
development of science and technology as well as gender issues and thirdly , the
product of family law reform in Brunei Darussalam is divided into two scopes,
namely munakahat and Mawaris, where part of the munakahat itself includes,
Marriage Registration, Minimum Age Restriction for Marriage, Role of Marriage
Guardian, Polygamy, Divorce, Khulu', Rujuk. Whereas in Mawaris it includes
mandatory wills.
Keywords: Reform, Family Law, Islam, Brunei Darussalam.
Abstrak
Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan bagaimana pembaharuan bidang hukum
keluarga Islam di Brunei Darussalam sekaligus menggambarkan latar belakang
dan produk pembaharuan hukum keluarga itu sendiri. Data yang digunakan dalam
kajian ini ialah kajian kualititatif, kemudian metode yang digunakan adalah
menggunakan deskriptif analitis. Dengan kesimpulan yang meliputi, pertama,
hukum keluarga merupakan hukum yang memiliki ketentuan pada wilayah
anggota keluarga dalam cakupan rumah tangga yang meliputi bidang-bidang
tertentu seperti pernikahan, keturunan, nafkah, hadhanah, perwalian dan
kewarisan. Kedua, latar belakang lahirnya pembaruan hukum Islam yang terjadi

Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..|1

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

pada era ini disebabkan antara lain, untuk mengisi kekosongan hukum karena
norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan
kebutuhan hukum masyarakat terus berkembang, pengaruh globalisasi ekonomi
dan Iptek, pengaruh reformasi di berbagai bidang yang memberikan peluang
kepada hukum Islam untuk menjadi acuan dalam hukum nasional, pengaruh
pembaruan pemikiran hukum Islam, baik oleh pakar hukum Islam manca negara
maupun pakar hukum Islam nasional, terutama menyangkut perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta isu-isu gender dan yang ketiga, produk dari
pembaharuan hukum keluarga di Brunei Darussalam dibagi kedalam dua cakupan
yakni munakahat dan mawaris, dimana bagian dari munakahat itu sendiri
meliputi, Pencatatan Pernikahan, Pemabatasan Usia Minimal Untuk Menikah,
Peran Wali Nikah, Poligami, Talak, Khulu’, Rujuk. Sedangkan dalam mawaris
meliputi wasiat wajibah.
Keywords: Pembaharuan, Hukum Keluarga, Islam, Brunei Darussalam.
Pendahuluan
Islam sebagai agama pembaharuan yang diturunkan Allah Swt melalui
perantara Rasul-Nya yang terakhir yakni Nabi Muhammad Saw. Islam diturunkan
untuk melaruskan agama Allah Swt yang disampaikan melalui Rasul-rasul-Nya
yang terdahulu, karena telah diselewengkan oleh para pengikutnya masingmasing. Oleh karena itu Islam merupakan satu-satunya agama yang haq, yakni
yang paling benar di sisi Allah Swt, sejak diturunkan hingga akhir zaman kelak.1
Persoalan dalam Islam semakin komplek, ketika telah bersentuhan dengan
multi kultur, yang tentunya sangat berbeda dengan kultur Islam sendiri dimana ia
dilahirkan (Mekkah dan Madinah). Islam lahir di dunia Arab yang masih sangat
sederhana, undang-undang yang sudah ada hanya mensyaratkan hukum bagi
peristiwa-peristiwa dan urusan-urusan peradilan yang terjadi pada waktu itu
ditasyri’kannya hukum-hukum itu, belum mensyari’atkan hukum mengenai
kejadian yang belum dan mungkin terjadi.2
Pada abad ke-21 ini gerakan pembaharuan dalam pamikiran Islam dimulai
dengan adanya perubahan paradigma yang cukup signifikan3 dan juga
permasalahan-permasalahan baru mengenai hukum Islam di era modern ini juga
menuntut para mujtahid untuk menjawab berbagai permasalahan baru tersebut
untuk menentukan status hukumnya demi memberikan jawaban atas keresahan
umat.
Perlu diketahui bahwa hukum Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw,
merupakan rahmat bagi alam semesta.4 Maka hukum Islam dapat diterapkan
1Hadari

Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1993).1
2Abdul Wahab Khallaf, Perkembangan Sejarah Hukum Islam, alih bahasa, Ahyar Aminudin
(Bandung: Pustaka Setia, 2000).38
3Koko Abdul Kodir, Metodologi Studi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2017).15
4Husnul Khatimah, Penerapan Syari’ah Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007).35
Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 2

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

dalam semua masa. Untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan
yang begitu luas dan elestisitas untuk segala zaman dan tempat.5 Dimana hukum
Islam adalah ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil
dari nash al-Qur’an dan Sunnah.6
Salah satu produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad para mujtahid adalah
mengenai hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah di dalam
keluarga, yang selanjutnya disebut hukum keluaraga Islam. Hukum keluarga Islam,
dalam taksonomi hukum Islam yang disepakati oleh para ahli hukum Islam,
termasuk hukum perbuatan dalam lingkup hukum muamalah.7
Keniscayaan akan pembaharuan terhadap hukum Islam pada era saat ini
menumbuhkan usaha bagi para mujtahid untuk mencoba dan memproduksi serta
memberikan keputusan hukum yang menjadi jawaban dari keresahan umat
termasuk terhadap hal yang tidak kalah pentingnya yakni pada bidang hukum
keluarga. Pada dasarnya, apa yang tengah dan telah berlangsung pada abad ini
merupakan konsekuensi dari perubahan sosial, dimana perubahan sosial, cepat
atau lambat, selalu menuntut perubahan dalam berbagai bidang, termasuk bidang
hukum keluarga yang menjadi kajian penulis.
Pembaharuan yang terjadi pada doktrin di atas bisa berbentuk IntraDoctrinal Reform dan Exstra-Doctrinal Reform, dimana Intra-Doctrinal Reform
merupakan tipe pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan dengan
menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab yang ada atau mengambil
pendapat lain selain mazhab utama yang mereka anut, seperti aplikasi takhayyur
dan talfiq. Takhayyur yang dimaksud di sini adalah suatu yurisprudensi yang
karena dalam situasi spesifik dibolehkan untuk meninggalkan suatu mazhab
hukum dan mengambil hukum yang lainnya. Sementara terma talfiq ialah suatu
metode yang mengkombinasikan berbagai mazhab untuk membentuk suatu
peraturan tunggal.8
Contohnya bentuk ini ialah pada beberapa negara Muslim seperti Indonesia,
Malaysia, Maroko, dan Pakistan, Brunei Darussalam dimana dalam aplikasi materi
hukum keluarga di aturan perundang-undangannya dilakukakan sebagai respon
atas perkembangan zaman sembari memberlakukan mayoritas ketentuan yang
diberlakukan dalam materi fikih konvensional artinya dalam konteks tertentu
masih problem gender.9 Sedangkan pembaharuan yang tergolong dalam Exstra
Doctrinal Reform adalah tipe pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan
5Abd. Shomad, Hukum Islam, Penerapan prinsip syariah dalam hukum Indonseia, (Jakarta:

Kencana, 2010).57
6Khoiriyah, Memahami Metodologi Studi Islam (Yogyakarta: Teras, 2013).131
7
„Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh (ttp: al-Haramain, 2004).32
8Atun Wardatun dan Hamdan, Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam (Mataram:
LEPPIM IAIN Mataram, 2014).3.
9Miftahul Huda, Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di Negaranegara Muslim Modern, (Malang: Setara Press, 2018), 129.
Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 3

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap nash-nash
yang ada.10 Contohnya seperti hukum keluarga Tunisia dan Turki yang sangat
dinamis dan sensitive gender seperti larangan poligami, pernikahan mempelai
perempuan tanpa wali dan pembagian warisan antara anak laki-laki dan
perempuan yang sama.11
Pada dasarnya pasil pemikiran para ulama berada pada wilayah ijtihadi jadi
bisa didekonstruksi serta diperbaharui kembali sesuai dengan situasi kondisi
dengan tetap mengacu pada spirit wahyu, sehingga hasil pemikiran ulama tetap
bersumber dari wahyu transendental, tapi harus ditegaskan bahwa hasil
pemikiran ulama bukan wahyu itu sendiri, tetapi merupakan hasil produk
pemahaman para mujtahid terhadap maksud wahyu, sehingga hasil pemikiran
ulama tidaklah sakral dan abadi.12
Kajian tentang hukum keluarga begitu penting ditelaah dan dikaji secara
terus menerus dan berkesinambungan karena ayat-ayat hukum yang menjelaskan
tentang hukum keluarga lebih dominan dibandingkan ayat-ayat hukum yang lain,
yakni sebanyak 70 ayat, dimana perbandingannya meliputi bidang perdata 70 ayat,
pidana 30 ayat, peradilan 13 ayat, perundang-undangan 10 ayat, ketatanegaraan
25 ayat, serta ekonomi 10 ayat.13
Dari bentangan pemaparan di atas, maka sangat urgen untuk mencoba
mengkaji relasi pembaharuan pada bidang hukum keluarga Islam yang dalam hal
ini penulis khususkan di Brunei Darussalam yang berkaitan erat dengan isu-isu
moderniasasi sebagai wujud dari pembaharuan tersebut. Kajian ini menggunakan
studi kepustakaan karena bahan dan data dalam penyusunannya menggunakan
buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan pembaharuan bidang hukum
keluarga Islam di Brunei Darussalam, selanjutnya data yang digunakan dalam
kajian ini ialah kajian kualititatif, kemudian metode yang digunakan adalah
menggunakan deskriptif analitis.
Refleksi Terhadap Hukum Keluarga
Dalam hemat penulis, sebelum memaparkan hasil kajian yang dirumuskan,
ada baiknya penulis memaparkan secara singkat mengenai sejarah pengertian
hukum keluarga serta ruang lingkupnya, sehingga dalam pembahasan berikutnya
ada batasan yang bisa dipaparkan guna kenyamanan bagi audiensi dalam
membaca serta memberikan masukan yang bersifat membangun bagi penulis. Ada
beberapa terjemahan yang bisa digunakan mengenai hukum keluarga itu sendiri,
seperti kata qanun al-usrah, ahkam al-zawaj, qanun huquq al-‘alaih, dan juga alahwal al-sykhshiyyah (‫ )األحوال الشخصية‬dimana menurut Wahbah al-Zuhaili diartikan
sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari
10Hamdan, Kontekstualisasi Hukum Keluarga.3
11Huda, Hukum Keluarga, Potret Keragama.122

Iffatin Nur, “Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa’ah)”, Jurnal Studi
Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 2, (Desember 2012); 412.
13
Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh (ttp: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah,
t.th.).32-33
Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 4
12

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

perkawinan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota
keluarga yang meninggal dunia.14
Pada kazanah hukum Islam (fiqh), hukum keluarga biasa dikenal dengan
sebutan al-ahwal as-syakhshiyyah. Ahwal adalah jamak dari kata tunggal al-hal,
artinya hal, urusan, atau keadaan. Sedangkan syakhshiyyah berasal dari kata assyakhshu jamaknya asykhash atau syukhush yang berarti orang atau manusia. Assyakhshiyyah, berarti keperibadian atau identitas diri pribadi.15 Dari pemaparan
singkat mengenai definisi di atas, dapatlah disederhanakan pengertiannya yakni
bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang memiliki ketentuan pada wilayah
anggota keluarga dalam cakupan rumah tangga yang meliputi bidang-bidang
tertentu seperti pernikahan, keturunan, nafkah, hadhanah, perwalian dan
kewarisan.
Kemudian ruang lingkup hukum keluarga disini penulis memberikan
pemaparan dari dua pendapat yang sudah popular guna memberikan
perbandingan, dimana pendapat Wahbah al-Zuhaili, beliau memberikan cakupan
pada hukum keluarga menjadi 3 bagian yakni pertama, hukum keluarga yang di
awali dari proses khitbah sampai ke perceraian, baik disebabkan karena ada yang
meninggal maupun disebabkan karena terjadinya perceraian, kedua, hukum
kekayaan keluarga yang meliputi kewarisan, wasiat, serta sesuatu yang berkaitan
dengan penerimaan atau pemberian, dan yang terakhir yang ketiga, hukum
perwalian terhadap anak yang belum dewasa.16 Pendapat yang kedua yakni
Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, beliau juga memberikan cakupan pada hukum
keluarga menjadi 3 bagian yakni: pertama, Pernikahan serta apa saja yang
berkaitan erat dengannya, kedua, perwalian dan wasiat, ketiga, kewarisan.17
Latar Belakang Terjadinya Pembaharuan Pada Bidang Hukum Keluarga
Islam
Pembaharuan hukum Islam dalam berbagai aspek sudah dilakukan dan telah
terjadi dengan rentan waktu yang begitu lama, berproses dan beradaptasi dengan
kondisi dan situasi perkembangan serta tuntutan zaman. Hal ini dikarenakan
hukum-hukum yang ada dalam literatur fikih klasik mulai di anggap tidak mampu
lagi mengakomodir persoalan-persoalan baru yang berkembang sehingga diawal
penulis mengutip bahwa pembaharuan itu adalah sebuah keniscayaan yang akan
terjadi.
Pada beberapa dekade terakhir, terdapat sebuah kecenderungan umum di
dunia Muslim, untuk mengamandemen hukum privat klasik akibat besarnya
14

Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana Publishing,
2015).1
15
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2004).17
16
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Bairut: Dar al-Fikr, 1989).6.
17

Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, Al-Fiqhul Islami fi Tsaubihil Jadid (Damsyiq: Al-Adib, t.t.).34
Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 5

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

desakan berbagai kelompok untuk mengubah hukum keluarga yang sudah
berumur berabad-abad tersebut18 perubahan atau pembaharuan itu sendiri bisa
terjadi disebabkan oleh sosial-kultur dari masyarakat dan bentuk-bentuk
pembaharuan itu sendiri, seperti yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim dengan
ungkapannya:

‫يف تغري الفتوى واختال فها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد‬
“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat,
keadaan, niat dan adat kebiasaan”19
Kaidah yang lain juga seperti:

‫احملفظة على القدمي الصا حل واأل خذ باجلديداأللصل‬
“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru
yang lebih maslahat”
Kaidah di atas mengisyaratkan selalu adanya pembaharuan di dunia ini,
dengan isyarat tetap memelihara yang lama yang maslahat, apabila mengambil
yang baru, maka harus lebih maslahat, dimana kaidah di atas bisa berlaku dalam
segala bidang, termasuk bidang hukum keluarga. Para pakar hukum Islam
memamparakan bahwa latar belakang lahirnya pembaruan hukum Islam yang
terjadi pada era ini disebabkan antara lain: pertama, untuk mengisi kekosongan
hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak
mengaturnya, sedangkan kebutuhan hukum masyarakat terus berkembang; kedua,
pengaruh globalisasi ekonomi dan Iptek; ketiga, pengaruh reformasi di berbagai
bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk menjadi acuan
dalam hukum nasional.
Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam, baik oleh pakar
hukum Islam manca negara maupun pakar hukum Islam nasional, terutama
menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu-isu
gender.20 Dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah
sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakkan oleh Imam
Syafi’i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang
diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqâsyid syari’ah.
Abdul Ghofur, “Eklektitisme Dalam Taqnin Hukum Keluarga di Dunia Islam”, ISLAMICA:
Jurnal: Studi KeIslaman, Vol 8, No. 2, (Maret 2014); 262.
19
A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, cet ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011).109
18

Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”, de Jure,
Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014); 144-145.
Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 6
20

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam
Ada beberapa produk pembaharuan pada bidang hukum keluarga yang
berlaku di Brunei Darussalam sebagai berikut:
a. Pencatatan Pernikahan
Perlu dicatat bahwa hampir seluruh hukum keluarga di dunia Islam telah
memberlakukan ketentuan tentang keharusan pendaftaran dan pencatatan
pernikahan, meskipun dalam intensitas dan format yang berbeda-beda.
Kebanyakan ketentuan tersebut hanyalah menyangkut permasalahan administratif
dan tidak terkait dengan keabsahan suatu perkawinan. Dalam ranah kontekstual,
penulis sedikit tidak menyimpulkan tujuan dari pencatatan pernikahan ini, dimana
tujuannya ialah guna mewujudkan, menciptakan, suatu ketertiban serta
melindungi kehormatan atau martabat dari suami istri atas kesucian
pernikahannya.
Pembaharuan yang terjadi pada konteks pencatatan pernikahan ini ialah
pada fikih klasik yang kita pelajari sampai saat ini tidak ditemukan adanya
keharusan pencatatan pernikahan, karena memang tidak menjadi rukun maupun
syarat pernikahan, namun dalam Undang-undang pencatatan perkawinan di
Brunei Darussalam merupakan suatu kewajiban meskipun tidak menentukkan sah
atau tidaknya suatu perkawinan tersebut karena sah atau tidaknya perkawinan
masih didasarkan dari ketentuan hukum Islam.21
Perlu kita ketahui bahwa di perubahan hukum keluarga dalam ranah
pencatatan pernikahan di berbagai aturan Negara Muslim terdapat kesamaan
pandangan dan tuntutan dalam hal peraturan perundang-undangan tentang
perlunya akad nikah untuk dicatatkan. Hal ini dikarenakan pentingnya pencatatan
akad pernikahan karena menyangkut implikasi hukum selanjutnya.
b. Pemabatasan Usia Minimal Untuk Menikah
Pemabaharuan pada konteks batas usia minimal untuk menikah dalam
ketentuan fiqh biasanya ditandai dengan masa akil baligh, baik laki-laki maupun
perempuan, dimana pada usia baligh tersebut, seseorang dikatakan telah mukallaf
yang artinya mampu menanggung beban hukum (taklif) dan sudah bisa menerima
konsekuensi dari dilakukan atau ditinggalkannya sebuah aturan hukum,
sederhananya sudah boleh menikah, namun di Brunei Darussalam, dikutip dari
Scoop,sebagai Negara dengan mayoritas Muslim, pemerintah memberi izin
menikah pada gadis berusia 14 tahun. Bagi mereka yang keturuan Tionghoa,
boleh-boleh saja menikah pada usia 15 tahun.22
Apa yang termaktub pada ketentuan di atas seyogyanya menjadi sandaran
atau landasan menciptakan serta menghadirkan rasa kebijaksanaan hukum suatu
Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia
Islam”, INOVATIF, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5, (2011); 52-64.
22
Disarikan
dari
https://tirto.id/negara-yang-berkutat-soal-batas-usia-perkawinan-selainindonesia-dbQA diakses 25 Maret 2020.
Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 7
21

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

Negara, karena merupakan aktivitas yuridis-formal yang berkewajiban
menjalankan secara tertib prosedur yang telah ditentukan atau ditetapkan, yakni
mengenai sesuatu yang sudah menjadi kehendak masyarakat, sehingga
kedepannya mampu memberikan rasa perlindungan termasuk ketentuan batasan
minimal untuk menikah sebagai langkah tegas dalam mempertimbangkan suatu
kondisi dan fisik serta mental dari calon mempelai.
c. Peran Wali Nikah
Adapun mengenai wali nikah, Persetujuan kedua belah pihak dalam
perkawinan sangat diperlukan. Di samping itu, wali pengantin perempuan pun
harus memberikan persetujuan atau Kadi yang mempunyai kewenangan bertindak
sebagai wali raja atau apabila tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak
menyetujui dengan alasan yang tidak masuk akal. Aturan perwalian ini dikenal
dalam mazhab Syafi’i, dimana seorang wanita yang mau menikah harus
mendapatkan izin dari walinya. Demikian pula berlaku di Negara Brunei yang
mengharuskan adanya wali dari sebuah pernikahan.Namun, tidak dijelaskan lebih
jauh apakah keharusan adanya wali diperuntukkan bagi calon mempelai yang
masih gadis saja, atau juga berlaku bagi seorang janda.23
d. Poligami
Sebagaimana Negara-negara lain, Brunei Darussalam juga mengatur masalah
poligami agar tidak dilakukan secara liar. Campur tangan pemerintah (hakim)
sebagai tolak ukur kemampuan seseorang untuk berpoligami. Hal ini sebagai
upaya untuk melindungi hak-hak isteri dan dan anak-anak.24 Menurut Khairuddin
Nasution yang mengutip dari Anderson yang menyatakan bahwa hukum
administrasi muslim tahun 1968 menetapkan bahwa seorang suami yang sudah
beristri tidak boleh melakukan perkawinan kecuali ada putusan hakim.25 Berbeda
dengan fiqh klasik, dimana dalam konsepnya tidak memerlukan izin dari suatu
pengadilan atau yang lainnya.
Adapun dalam hukum pernikahan Brunei Darussalam sesungguhnya
menganut asas monogami. Asas monogami ini dimungkinkannya untuk melakukan
poligami bila dikehendaki, ada yang mengatakan bahwa asas yang dianut oleh
Brunei Darussalam adalah asas pernikahan monogami terbuka. Namun seperti
yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk melakukakan poligami tentu harus
melalui prosedur dan permohonan ke pengadilan dengan putusan dari hakim.
A. Intan Cahyani, “Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam”, Jurnal Al-Qadāu, Vol. 2,
No. 2, (2015); 147-160.
24
Atik Wartini, “Poligami: Dari Piqh Hingga Perundang-Undangan”, Hunafa, Jurnal Studia
Islamika, Vol. 10, No. 2, (Desember 2013); 237-268.
25
Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum
perkawinan di Dunia Muslim (Studi Sejarah Metode Pembaharuan, Dan Materi) Dan Status
Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim (Yogyakarta: ACAdeMA dan
TAZZAFA, 2009).283
23

Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 8

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

e.

Talak
Mengenai peraturan yang sangat kontropersial di Brunei adalah masalah
perceraian. Jika perempuan dicerai sebelum disetubuhi, maka ia tidak boleh
dikawinkan dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam
masa iddah kecuali telah dibenarkan oleh Kadi yang berkuasa dimana ia
tinggal.Dari aturan perundang-undangan tersebut Nampak berbeda dengan
kebijakan Negara lainnya. Namun, terlepas dari itu, kita mesti menghormati
keberanian Negara Brunei dalam mereformasi aturan hukum keluarganya. Sebab
tidak menutup kemungkinan ada kemashlahatan yang ingin dicapai atas semua itu
sehingga harus bertolak belakang dengan teks qath’i yang ada dalam al-Qur’an.
Apabila dicermati lebih dalam, kemungkinan Negara Brunei dalam menetapkan
masalah ini lebih banyak mengadopsi hokum adapt setempat yang mengganggap
bahwa kegadisan seorang wanita adalah hak sepenuhnya seorang suami yang
akhirnya menetapkan masa iddah bagi istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan
badan.26
f.
Khulu’
Negara Brunei diberlakukan juga aturan yang menyatakan bahwa jika pihak
suami tidak menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah
pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau di Brunei diistilahkan
dengan cerai tebus talak.30 Kadi akan menilai jumlah yang perlu dibayar sesuai
dengan taraf kemampuan kedua belah pihak tersebut serta mendaftarkan
perceraian itu.27 Dalam berbagai kitab fikih klasik ketentuan itu juga dibenarkan
yang diistilah dengan khulu’. Hanya saja orang yang berkhulu’ tidak mengucapkan
talaknya kecuali dengan upah, sedangkan orang yang mentalak itu tidak
mengambil upah.
g.
Rujuk
Adanya rujuk adalah sebuah kemungkinan yang diberlakukan dalam UndangUndang Perkawinan di Brunei yang dinyatakan bahwa dibenarkan untuk rujuk
(rojok) setelah dijatuhkannya talak, yaitu apabila setelah jatuh talak satu atau talak
dua, jika sebelum masa iddah berakhir. Keharusan “tinggal bersama” hendaknya
berdasar atas kerelaan kedua belah pihak dengan syarat tidak melanggar agama,
dan selanjutnya kadi harus mendaftarkan kembali sebagai tanda mereka telah
resmi sebagai suami istri.28
Berdasar atas aturan itu, dapatlah dikatakan bahwa jika terjadi perceraian
yang dapat dirujuk namun tidak disampaikan kepada pihak perempuan, maka
pihak perempuan tidak berkewajiban untuk “tinggal serumah” hingga ada
A. Intan Cahyani, “Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam”, Jurnal Al-Qadāu, Vol. 2,
No. 2, (2015); 147-160.
27
Pasal 145
28
Pasal 150 ayat (1), (2), dan (3).
26

Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 9

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

penyampaian yang datang kepadanya. Sehingga jika telah jatuh talak, yang masih
bisa untuk rujuk kembali, pihak suami menyatakan untuk rujuk dan diterimah oleh
pihak istri, maka Kadi berhak memerintahkan istri untuk tinggal bersama lagi
sebagai layaknya suami istri dan tentunya atas dasar kerelaan pihak istri29
h.
Mawaris
Perkembangan pembaharuan hukum keluarga pada bidang waris yakni
masalah wasiat wajibah merupakan suatu konsep baru dalam pembagian warisan,
dimana berdasarkan referensi fiqh yang pernah penulis diskusikan pada strata
satu di mata kuliah fiqh mawaris dikatakan bahwa konsep wasiat wajibah ini telah
diperkenalkan oleh Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla yang menjelaskan bahwa
kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi, salah satunya disebabkan tidak
beragama Islam, maka wasiat wajib diberikan wasiat. Apabila seorang Muslim
semasa hidupnya tidak pernah berwasiat, maka ahli waris atau wali yang
melaksanakan wasiat tersebut.
Dengan demikian kewajiban berwasiat tidak hanya sebagai tanggung jawab
seseorang dalam melaksanakan perintah agama tetapi juga dapat dipaksakan
apabila ia lalai melaksanakannya karena menyankut kepentingan orang lain atau
masyarakat baik itu terhadap anak angkat, orang tua angkat maupun ahli waris
yang berbeda agama. Secara umum bisa kita lihat dan terasa denyut ijtihad dalam
menghadapi masalah-masalah kontemporer sudah mulai bergerak terkhusus lagi
pada ranah hukum keluarga yang dijabarkan di atas. Pembaharuan serta
pergeseran sudah terjadi, dari ijtihad fardi (individual) yang dominan kepada
ijtihad jama’i (kolektif). Kitab-kitab fiqh yang merupakan pegangan pokok dalam
memutuskan suatu masalah, mulai beranjak pada pembaharuan, menjadikan
kitab-kitab fiqh sebagaai bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan, baik
hukum privat (perdata) maupun hukum public, yang dianggap lebih memiliki
kepastian hukum.
Tantangan masa depan memang makin berat tapi bukan tanpa harapan.
Selama kita mau berjuang, kreatif dan kerja keras untuk mencapai keridhaan Allah,
Allah Swt akan menunjukkan jalan-jalan-Nya, sebagaimana tersurat dalam QS alAnkabut ayat 69.

...‫والذين جاهدوافينا لنهدينهم سبلنا‬
“Dan orang-orang yang berijtihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benarbenar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (QS. AlAnkabut: 69)

29

Pasal 150 ayat (6).
Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 10

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

Penutup
Dari paparan di atas dapat ditulis beberapa catatan penting sebagai
kesimpulan, pertama, hukum keluarga merupakan hukum yang memiliki
ketentuan pada wilayah anggota keluarga dalam cakupan rumah tangga yang
meliputi bidang-bidang tertentu seperti pernikahan, keturunan, nafkah, hadhanah,
perwalian dan kewarisan. Kedua, latar belakang lahirnya pembaruan hukum Islam
yang terjadi pada era ini disebabkan antara lain, untuk mengisi kekosongan hukum
karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya,
sedangkan kebutuhan hukum masyarakat terus berkembang, pengaruh globalisasi
ekonomi dan Iptek, pengaruh reformasi di berbagai bidang yang memberikan
peluang kepada hukum Islam untuk menjadi acuan dalam hukum nasional,
pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam, baik oleh pakar hukum Islam
manca negara maupun pakar hukum Islam nasional, terutama menyangkut
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu-isu gender.
ketiga, produk dari pembaharuan hukum keluarga di Brunei Darussalam
yang telah di paparkan di atas dibagi kedalam dua cakupan yakni munakahat dan
mawaris, dimana bagian dari munakahat itu sendiri meliputi, Pencatatan
Pernikahan, Pemabatasan Usia Minimal Untuk Menikah, Peran Wali Nikah,
Poligami, Talak, Khulu’, Rujuk. Sedangkan dalam mawaris meliputi wasiat wajibah.

Daftar Pustaka
Abdul Ghofur, “Eklektitisme Dalam Taqnin Hukum Keluarga di Dunia Islam”,
ISLAMICA: Jurnal: Studi KeIslaman, Vol 8, No. 2, Maret 2014.
Ahmad Rajafi, “Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di
Nusantara” JURNAL AQLAM, Journal of Islam and Plurality, Vol. 2, No 1, Juni
2017.
Atik Wartini, “Poligami: Dari Piqh Hingga Perundang-Undangan”, Hunafa, Jurnal
Studia Islamika, Vol. 10, No. 2, (Desember 2013), hlm. 237-268.
Atun Wardatun dan Hamdan, Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam,
Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2014.
Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di
Dunia Islam”, INOVATIF, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5, (2011), hlm. 5264.
Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2011.
Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”, de
Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 2, Desember 2014.
https://tirto.id/negara-yang-berkutat-soal-batas-usia-perkawinan-selainindonesia-dbQA diakses 25 Maret 2020.
Huda, Miftahul, Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di
Negara-negara Muslim Modern, Malang: Setara Press, 2018.
Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 11

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

Iffatin Nur, “Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa’ah)”, Jurnal Studi
Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2012.
Intan Cahyani, “Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam”, Jurnal Al-Qadāu,
Vol. 2, No. 2, (2015), hlm. 147-160.
Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan
perbandingan hukum perkawinan di Dunia Muslim (Studi Sejarah Metode
Pembaharuan, Dan Materi) Dan Status Perempuan Dalam PerundangUndangan Perkawinan Muslim, Yogyakarta: ACAdeMA dan TAZZAFA, 2009.
Khallaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, ttp: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah,
t.th.
______, Abd al-Wahhab, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, ttp: al-Haramain, 2004.
______, Abdul Wahab, Perkembangan Sejarah Hukum Islam, alih bahasa, Ahyar
Aminudin, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Khatimah, Husnul, Penerapan Syari’ah Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,
2007.
Khoiriyah, Memahami Metodologi Studi Islam, Yogyakarta: Teras, 2013.
Kodir, Koko Abdul, Metodologi Studi Islam,cet-2, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
Nawawi, Hadari, Kepemimpinan Menurut Islam, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1993.
Rahardj, Satjipto, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, 1987.
Rajafi, Ahmad, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Yogyakarta: Istana
Publishing, 2015.
Shomad, Abd, Hukum Islam, Penerapan prinsip syariah dalam hukum Indonseia,
Jakarta: Kencana, 2010.
Soekanto, Soerjono, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung: CV. Remadja
Karya, 1985.
Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam Di Dunia, Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2004.
Zarqa, Mushthafa Ahmad Az-, Al-Fiqhul Islami fi Tsaubihil Jadid, Damsyiq: Al-Adib,
t.t.
Zuhaili, Wahbah al-, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.

Arif Sugitanata| Hukum Keluarga Islam di Brunei …..| 12