Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Volume.
Nomor.
3 Agustus 2025 e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 DOI: https://doi.
org/10.
61132/jepi.
Available online at: https://journal.
id/index.
php/jepi Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 Dwi Utami Khoirunisa1*.
Laela Indah Rahmah2.
Lisma Amalia3.
Melva Firdhian Nabillah4.
Mochamad Fakhri Fernanda5 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Indonesia dwiutami765@gmail.
com1*, laelaindah009@gmail.
com2, lismaamalia3258@gmail.
melvanabila05@gmail.
com4, fakhrifernanda72@gmail.
Alamat: Jl.
Ir.
Juanda No.
Ciputat Timur.
Tangerang Selatan.
Banten.
Korespondensi penulis: dwiutami765@email.
Abstract.
This study investigates the influence of Provincial Minimum Wage (PMW).
Labor Force Participation Rate (LFPR), and Population Growth Rate (PGR) on Employment Opportunities (EO) across 20 most populous provinces in Indonesia from 2017 to 2024.
Using a quantitative approach and panel data sourced from the Central Statistics Agency, the analysis applies the Fixed Effect Model selected through Chow and Hausman tests.
The Outcomes indicate that PMW has a significant negative effect on EO, implying that wage increases without corresponding productivity growth can reduce job absorption.
Conversely.
LFPR has a significant positive effect, reflecting that a higher labor force engagement boosts employment.
PGR has a negative but statistically insignificant effect.
The F-test confirms that all three variables jointly influence EO.
These results highlight the need to harmonize wage regulations, human capital development (HDI), and population planning to support inclusive and sustainable employment in regions experiencing high demographic pressures.
Keywords: Employment Opportunities.
Labor Force Participation Rate.
Population Growth Rate.
Provincial Minimum Wage Abstrak.
Penelitian ini mengkaji pengaruh dari variabel Upah Minimum Provinsi (UMP).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) terhadap Kesempatan Kerja (TKK) di 20 provinsi dengan tercatat jumlah penduduk terbanyak di Indonesia periode 2017Ae2024.
Penelitian memilih pendekatan kuantitatif dengan data panel yang dimana diambil dari Badan Pusat Statistik dan dianalisis menggunakan Fixed Effect Model didasarkan hasil uji Chow dan Hausman.
Pada hasil akhir penelitian memperlihatkan bahwa UMP berpengaruh negatif serta signifikan terhadap TKK, yang berarti kenaikan upah tanpa peningkatan produktivitas dapat menurunkan daya serap tenaga kerja.
Sebaliknya.
TPAK memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap TKK, mencerminkan bahwa semakin tinggi keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, semakin besar peluang kerja yang tercipta.
LPP menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan.
Uji F menyatakan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap TKK.
Hasil ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan upah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perencanaan kependudukan dalam mendukung penciptaan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah dengan tekanan demografis tinggi.
Kata kunci: Peluang Kerja.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk.
Upah
Minimum Provinsi
LATAR BELAKANG
Kesempatan kerja merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS 2.
, kesempatan kerja mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja dapat terserap ke dalam pasar tenaga kerja, dan diukur dengan persenan angkatan kerja yang bekerja dibandingkan dengan seluruh penduduk usia kerja, kerja/AK.
Semakin besar Tingkat Kesempatan Kerja, semakin optimal pemanfaatan potensi sumber daya manusia suatu wilayah.
Todaro dan Smith .
menegaskan bahwa penyediaan kesempatan kerja yang luas adalah satu Received: April 15, 2025.
Revised: Mei 13, 2025.
Accepted: Juni 22, 2025.
Online Available: Juni 24, 2025 Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 di antara tujuan pembangunan ekonomi, karena berkaitan erat dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan itu.
Sukirno .
menyatakan bahwa suatu perekonomian dianggap berhasil apabila mampu menyediakan akses terhadap pekerjaan yang memadai untuk seluruh penduduk usia kerja yang bersedia dan mampu bekerja.
Permasalahan kesempatan kerja masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.
Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja yang layak secara berkelanjutan, rendahnya tingkat investasi, kebijakan pemerintah yang kurang efektif, serta masih tingginya angka kemiskinan (Risnandha et al.
, 2.
Angka pertumbuhan ekonomi nasional yang selama satu dekade terakhir cenderung positif, tidak menunjukkan bahwa semua wilayah dan kelompok masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang setara dari adanya pertumbuhan tersebut.
Kesenjangan kesempatan kerja, meningkatnya pekerjaan informal serta tingginya angka pengangguran merupakan bukti jika pasar tenaga kerja di Indonesia masih belum sepenuhnya merata.
Tantangan lainnya datang juga dari ketidaksesuaian antara keterampilan dengan kebutuhan industri yang semakin memperburuk masalah ini.
Gambar 1.
20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2021 Provinsi dengan penduduk terpadat merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang berperan sangat besar dalam mendorong perwujudan agenda SDGs poin 8.
Tingginya kepadatan penduduk menunjukkan populasi manusia yang besar dalam suatu wilayah yang berarti akan menciptakan tekanan tinggi terhadap pasar tenaga kerja.
Peningkatan arus urbanisasi yang cepat dan sulit diprediksi telah menyebabkan ketimpangan antara laju pertambahan tenaga kerja dengan jumlah peluang kerja yang tersedia.
Hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran akibat terbatasnya kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi para pencari kerja.
(Haydarsyah & Nilasari, 2.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025
e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 Gambar 2.
Rata-Rata Kesempatan Kerja di 20 Provinsi Penduduk Terpadat Tahun 20172024 Berdasarkan Gambar 2, rata-rata kesempatan kerja (TKK) di 20 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2017Ae2024.
Pada awal periode, nilai rata-rata TKK berada di angka 94,82 pada tahun 2017, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 95,15 pada tahun 2019.
Namun, pada tahun 2020 tercatat penurunan signifikan hingga mencapai angka 93,46, yang diduga merupakan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan.
Setelah itu, tren TKK kembali menunjukkan peningkatan yang konsisten, yakni menjadi 94,06 di tahun 2021, 94,85 di tahun 2022, dan 95,10 di tahun 2023.
Pada tahun 2024, angka TKK kembali naik ke level 95,42.
Pola ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi, yang kemungkinan besar didorong oleh stimulus fiskal, peningkatan investasi, dan kebijakan reformasi ketenagakerjaan seperti implementasi UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi usaha yang stabil dan produktif bagi perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor.
Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal sebagai upaya untuk meredam dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional.
Di samping itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong pemulihan dan revitalisasi aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha termasuk sektor UMKM.
(Rusmini et al.
, 2.
Dalam pengukuran pembangunan ekonomi untuk melihat seberapa lancar dan suksesnya pelaksanaan suatu proyek terutama dalam mengatasi permasalahan kesempatan kerja, terdapat sejumlah indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan.
Indikator tersebut diantaranya dapat menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).
Indikator-indikator tersebut merefleksikan aspek-aspek penting dalam pembangunan ekonomi, seperti kualitas Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 hidup masyarakat, daya beli, dan besarnya tekanan pada pasar tenaga kerja.
Dengan mengkaji ketiga indikator ini, akan diperoleh hasil yang inklusif mengenai keefektifan kebijakan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), terhadap Kesempatan Kerja (TKK) di 20 Provinsi Penduduk Terpadat selama periode 2017-2024.
Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perumusan kebijakan pembangunan ekonomi sesuai dengan tujuan SDGs poin 8 terkait penciptaan lapangan kerja yang inklusif, berkelanjutan dan produktif.
Analisis ini juga dapat bermanfaat sebagai acuan dasar bagi pemerintah daerah 20 Provinsi Penduduk Terpadat guna merancang dan menerapkan kebijakan pembangunan yang optimal.
Kerangka Pemikiran Kerangka berpikir merupakan landasan konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar variabel dalam suatu penelitian.
Relasi antar variabel tersebut kemudian dijabarkan secara sistematis untuk dirumuskan dalam model analisis penelitian.
Gambar 3.
Kerangka Pemikiran Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun untuk menunjukkan bahwa kesempatan kerja (TKK) dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dan demografis, yakni Upah Minimum Provinsi (UMP).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).
UMP merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah untuk melindungi kesejahteraan tenaga kerja, namun juga dapat memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam merekrut pekerja, tergantung pada keselarasan antara upah dan produktivitas.
TPAK menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, sehingga semakin tinggi tingkat partisipasi tersebut, semakin besar pula tekanan terhadap penyediaan lapangan kerja.
Sementara itu.
LPP dinamika pertumbuhan populasi yang akan berdampak pada bertambahnya angkatan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025
e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 kerja di masa depan, sehingga apabila tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup, dapat mempersempit ruang kesempatan kerja.
Dengan demikian, penelitian ini dilakukan guna menganalisis sejauh mana pengaruh UMP.
TPAK, dan LPP terhadap kesempatan kerja di 20 provinsi berpenduduk terbanyak di Indonesia selama periode 2017Ae
KAJIAN TEORITIS
Kesempatan Kerja Kesempatan kerja adalah situasi di mana seseorang dalam dunia kerja dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keinginannya, serta memperoleh penghasilan yang layak.
Kesempatan kerja, menurut teori ekonomi klasik, ditentukan oleh fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keseimbangan antara penawaran dan Adam Smith berpendapat bahwa pasar tenaga kerja dapat menyesuaikan diri dan akan menemukan keseimbangan jika tidak ada intervensi eksternal yang mengganggu mekanismenya (Smith, 1.
Namun, pendekatan ini dikritik karena mengabaikan kesenjangan yang melekat dalam perekonomian.
Teori Keynesian kemudian menambahkan bahwa tingkat kesempatan kerja sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat.
Ketidakseimbangan dalam permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan pengangguran dalam jangka pendek, sehingga diperlukan intervensi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja melalui belanja publik dan kebijakan fiskal (Mankiw, 2.
Selain itu, teori pembangunan manusia menganggap bahwa kesempatan kerja bukan sekadar keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi dan peningkatan kualitas hidup manusia.
Menurut Amartya Sen, pekerjaan harus dilihat sebagai kemampuan .
yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang bernilai, bukan hanya sebagai alat mencari nafkah (Sen, 1.
Menurut konsep Human Capital, peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan individu akan memperbesar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan karena orang dengan modal manusia yang tinggi lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja modern (Becker, 1.
Dalam ekonomi modern yang dinamis, kesempatan kerja berubah akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan sinkronisasi tenaga kerja, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dan proaktif untuk memastikan akses yang sama terhadap pekerjaan bagi semua lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran akan faktor-faktor yang menentukan prospek karier sebagai dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 Upah Minimum Provinsi Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks di Indonesia, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bagi pekerja.
Menurut Iksan et al.
, untuk mengatasi isu ketenagakerjaan, pemerintah perlu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, salah satunya melalui penetapan kebijakan upah minimum yang tepat.
Kebijakan upah minimum dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan gaji per kapita pekerja, sehingga tingkat upah rata-rata dapat meningkat.
Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan upah per kapita pekerja, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong kenaikan rata-rata upah tenaga kerja.
Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan daya beli masyarakat meningkat dan penyerapan tenaga kerja dapat lebih optimal.
Kebijakan upah minimum juga berperan dalam menciptakan kondisi kerja yang lebih adil dan berkelanjutan, terutama di sektor informal dan padat karya yang rentan terhadap eksploitasi upah rendah.
Menurut Faruddin dan Djamaluddin .
, meskipun kebijakan upah minimum provinsi (UMP) dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan pekerja, penerapannya dapat menimbulkan dampak negatif seperti beban tambahan bagi pelaku UMKM, potensi berkurangnya lapangan kerja formal, serta munculnya praktik penghindaran hukum, termasuk penggunaan pekerja anak.
Hal ini bisa terjadi dikarenakan kenaikan upah minimum yang signifikan tanpa diiringi peningkatan produktivitas usaha dapat memaksa pelaku UMKM untuk mengurangi jumlah tenaga kerja atau bahkan mempekerjakan tenaga kerja secara informal untuk menekan biaya produksi.
Akibatnya, kebijakan yang seharusnya memberikan perlindungan justru dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan di sektor tenaga kerja, terutama bagi pekerja dengan status informal dan usaha mikro kecil menengah.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan seberapa besar penduduk usia produktif yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.
Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menganalisis kondisi dan dinamika pasar tenaga kerja di suatu wilayah.
Dari sudut pandang ekonomi ketenagakerjaan, tingginya partisipasi angkatan kerja menunjukkan potensi ekonomi yang lebih besar, selagi hal tersebut diimbangi dengan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja secara optimal (BPS, 2.
Namun demikian, masalah seperti pengangguran Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025
e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 terbuka dan ketenagakerjaan informal akan muncul jika partisipasi yang tinggi tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup.
Seperti yang dijelaskan oleh Sholihah dan Abdullah .
, peningkatan TPAK yang tidak sejalan dengan peningkatan daya serap pasar kerja dapat menyebabkan peningkatan jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan dan memperbesar angka pengangguran terbuka.
Partisipasi tenaga kerja yang tinggi juga seharusnya dapat meningkatkan produktivitas dan pembangunan jika diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja yang inklusif.
Seperti yang dinyatakan oleh Wicaksono dan Andini .
TPAK yang tinggi hanya akan berdampak positif jika struktur pasar kerja mampu menyediakan pekerjaan yang sebanding dari segi jumlah dan kualitas.
Penelitian oleh Rahmawati et al.
juga menemukan bahwa daerah dengan TPAK tinggi namun tidak diimbangi perluasan lapangan kerja justru mengalami stagnasi dalam penyerapan tenaga kerja.
Oleh karena itu, untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang sehat, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara partisipasi dan kesempatan kerja.
Agar peningkatan TPAK tidak menjadi beban ekonomi, upaya untuk meningkatkan TPAK harus diikuti oleh kebijakan aktif penciptaan kerja.
Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk merupakan masalah umum dalam penelitian pembangunan ekonomi.
Peningkatan jumlah penduduk yang cepat dapat membebani sumber daya dan lapangan pekerjaan, serta mengurangi efisiensi upaya penanggulangan Dalam konteks ini, pemahaman terhadap konsep laju pertumbuhan penduduk menjadi penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat Laju pertumbuhan penduduk merupakan persentase yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (Fauzi.
Febriani, & Desmawan, 2.
Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi pada suatu waktu tertentu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu untuk keperluan pengukuran (Putri & Nurwati, 2.
Fenomena ini menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan karena memengaruhi kebutuhan sumber daya, penyediaan layanan publik, dan tekanan terhadap lingkungan.
Semakin pesat pertumbuhan penduduk, semakin besar pula hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Menurut Suryani dan Putri .
, pertumbuhan penduduk memberikan dampak yang beragam terhadap suatu negara, baik dampak positif maupun negatif, khususnya Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Secara positif, pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia, sehingga menciptakan tenaga kerja yang melimpah dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing.
Bahkan.
Indonesia berpotensi menjadi negara pengekspor tenaga kerja karena kapasitas SDM yang tinggi.
Selain itu, peningkatan jumlah tenaga kerja juga mendorong kapasitas produksi nasional, terutama di sektor-sektor produktif seperti industri dan pertanian.
Namun, pertumbuhan penduduk dapat berdampak negatif jika tidak disertai dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.
Hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan karena pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap seluruh tambahan tenaga kerja yang masuk setiap tahunnya.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial lebih lanjut, seperti meningkatnya angka kejahatan, karena mereka yang menganggur dan tidak memiliki penghasilan tetap lebih mungkin melakukan kejahatan untuk bertahan hidup.
Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam hal penyediaan kesempatan kerja yang adil dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang.
Penelitian Terdahulu Penelitian oleh Damayanti dan Astuti .
berjudul AuAnalisis Determinan Tingkat Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa BaratAy bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kesempatan kerja.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode regresi data panel, dengan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik, untuk menganalisis 135 observasi dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat antara tahun 2019 dan Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa: .
jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja, .
PDRB dan TPAK berpengaruh positif dan signifikan, dan .
UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja.
Penelitian ini menyampaikan gagasan bahwa, meskipun peningkatan jumlah penduduk dapat merangsang permintaan agregat, peningkatan prospek kesempatan kerja tidak akan optimal jika tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025
e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 Sementara itu, kenaikan upah minimum dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja karena beban kenaikan biaya produksi bagi perusahaan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lain secara numerik dan Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengukuran variabel-variabel yang dapat diobservasi dan dianalisis secara statistik.
Seperti dijelaskan oleh Creswell .
4, sebagaimana dikutip dalam Ishtiaq, 2.
, penggunaan pendekatan ini adalah untuk menguji suatu teori dengan cara variabel-variabel tersebut diukur dalam suatu desain survei atau eksperimen secara sistematis melalui prosedur pengumpulan data dan analisis yang Penelitian ini menggunakan data numerik yang dianalisis secara statistik menggunakan STATA17 untuk mengetahui bagaimana tiga variabel independen, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen, yaitu Kesempatan Kerja (TKK) di 20 provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2017 sampai 2024.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).
Data penelitian yang dilakukan adalah data panel, yaitu suatu gabungan antara data runtut waktu atau dikenal sebagai time series selama tahun 2017Ae2024 dan data silang atau biasa disebut cross section dari 20 provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia, yaitu DKI Jakarta.
Jawa Barat.
Banten.
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jawa Tengah.
Jawa Timur.
Bali.
Nusa Tenggara Barat.
Lampung.
Kepulauan Riau.
Sumatera Utara.
Sulawesi Selatan.
Sulawesi Utara.
Sumatera Barat.
Nusa Tenggara Timur.
Kalimantan Selatan.
Gorontalo.
Bengkulu.
Sumatera Selatan, dan Aceh.
Data panel, menurut Agus Widarjono .
9, sebagaimana dikutip dalam Basuki dan Prawoto, 2.
, data panel ini memiliki banyak keuntungan, antara lain menyediakan suatu data yang cukup banyak sehingga meningkatkan derajat kebebasan .
egree of freedo.
, serta mampu mengatasi adanya masalah penghilangan suatu variabel .
mitted-variabl.
Penggunaan data panel ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif dengan menangkap variasi baik antar waktu maupun antar wilayah.
Untuk menentukan model terbaik, dilakukan uji Chow dan uji Hausman.
Selain itu, juga dilakukan Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji t-statistik, uji F-statistik, dan uji R-squared guna menguji validitas, signifikansi, dan kelayakan model regresi panel yang digunakan.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap variasi antar waktu dan antar wilayah secara simultan sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat.
Model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
Yit = 1ln_UMPit 2TPAKit 3LPPit Ait Keterangan:
Yit
: Variabel Kesempatan Kerja pada Provinsi ke-i dan Tahun ke-t, ln_UMPit : Logaritma Natural dari Upah Minimum Provinsi
TPAKit
: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja LPPit
: Laju Pertumbuhan Penduduk : Intercept
1, 2, 3
: Koefisien regresi
Ait
: Error term
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini dipaparkan hasil estimasi model regresi panel yang digunakan untuk mengkaji pengaruh berbagai variabel terhadap Kesempatan Kerja di 20 Provinsi Penduduk Terpadat tahun 2017Ae2024.
Analisis dilakukan dengan beberapa pendekatan model, dilanjutkan dengan uji diagnostik untuk memilih model terbaik, serta pembahasan terhadap hasilnya secara statistik dan substantif.
Penentuan Model Uji Chow Tabel 1.
Uji Chow Chow test P-value Coef.
Sumber: Hasil olah data STATA 17 Hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas .
-valu.
yang berarti taraf signifikansi lebih rendah dari 5% ( = 0,.
Oleh karena itu, hipotesis nol (HCA) yang menyatakan bahwa model Common Effect ditolak, dan hipotesis alternatif (HCA) yang menyatakan bahwa model Fixed Effect diterima.
Dengan kata lain, terdapat perbedaan karakteristik tetap antar provinsi di 20 Provinsi Penduduk Terpadat yang memengaruhi hubungan antara Upah Minimum Provinsi Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025
e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 (UMP).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), terhadap Kesempatan Kerja (TKK), sehingga model Fixed Effect dipilih sebagai model yang paling sesuai dalam penelitian ini.
Model ini memungkinkan pengendalian terhadap faktor-faktor spesifik daerah yang tidak berubah sepanjang waktu namun berpengaruh terhadap variabel dependen.
Uji Hausman Tabel 2.
Uji Hausman Hausman test Coef.
Chi-square test value P-value Sumber: Hasil olah data STATA 17 Setelah sebelumnya model Fixed Effect (FE) dipilih berdasarkan uji Chow, tahap selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk memastikan apakah model Fixed Effect (FE) atau model Random Effect (RE) yang lebih sesuai digunakan dalam analisis ini.
Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efek individual .
dan variabel bebas dalam model regresi panel.
Dalam pengujian ini, didapatkan hasil statistik Chi-Square sebesar 23.
685 dengan nilai probabilitas .
-valu.
Karena nilai p-value ini kurang dari tingkat signifikansi 5% ( = 0.
, maka hipotesis nol (HCA) Random Effect Model yang mengasumsikan tidak adanya korelasi antara efek individual dan variabel independen ditolak berdasarkan hasil uji.
Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa model Fixed Effect lebih optimal dalam menangkap variasi antar individu, sehingga lebih layak diterapkan dibandingkan model Random Effect.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat karakteristik khusus masingmasing di 20 Provinsi Penduduk Terpadat yang bersifat tetap .
ime-invarian.
dan berpengaruh terhadap hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), terhadap Kesempatan Kerja (TKK) selama periode 2017Ae2024.
Model Fixed Effect dipilih karena mampu mengakomodasi keberagaman tersebut dengan lebih tepat dan menghasilkan estimasi yang tidak bias.
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas Tabel 3.
Uji Multikolinearitas Variance inflation factor
VIF
ln UMP
LPP
TPAK
Mean VIF
1/VIF
Sumber: Hasil olah data STATA 17 Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas melalui analisis Variance Inflation Factor (VIF) guna memastikan bahwa tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel independen yang dapat mendistorsi hasil regresi.
Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF yang rendah.
Seluruh nilai VIF berada jauh di bawah ambang batas umum yang ditetapkan .
isalnya VIF < 5 atau < .
, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini bebas dari permasalahan multikolinearitas.
Artinya, setiap variabel bebas memberikan kontribusi yang independen dalam menjelaskan variasi TKK, sehingga interpretasi koefisien dapat dianggap valid dan stabil secara statistik.
Uji Heteroskedastisitas Tabel 4.
Uji Heteroskedastisitas BreuschAePagan/CookAeWeisberg test for heteroskedasticity Coef.
Chi2.
Prob > chi2 Sumber: Hasil olah data STATA 17 Untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami pelanggaran asumsi klasik, dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan BreuschAePagan/CookAeWeisberg Test.
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas chi-square sebesar 0,6489, yang secara signifikan melebihi tingkat signifikansi 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa model tidak mengindikasikan adanya gejala Dengan kata lain, varians residual bersifat konstan, sehingga estimasi yang dihasilkan dapat dianggap efisien dan reliabel.
Hal ini memperkuat keandalan hasil analisis regresi dalam penelitian ini.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025
e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 Uji Signifikansi Fixed Effect Model (FEM) Berdasarkan hasil pemilihan model estimasi yang telah dilakukan, diperoleh bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan pendekatan yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.
Dengan demikian, analisis regresi panel selanjutnya dilakukan menggunakan model FEM sebagai pendekatan estimasi terbaik.
Tabel 5.
Fixed Effect Model (FEM) Fixed Effect Model Regression results TKK Coef.
St.
Err.
ln_UMP TPAK
LPP
Constant % Conf Interva.
Sig
***
***
***
Mean dependent SD dependent var R-squared Number of obs F-test Prob > F Akaike crit.
Bayesian crit.
(BIC)
(AIC)
*** p<.
01, ** p<.
05, * p<.
Sumber: Hasil olah data STATA 17 Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan dalam tabel tersebut, maka bentuk persamaan regresi panel berdasarkan estimasi FEM dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
TKKit = 102.
646 Ae 2.
568ln_UMPit 0.
173TPAKit Ae 0.
700LPPit Ait Hasil estimasi menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda dari setiap variabel terhadap Kesempatan Kerja.
Pertama, variabel ln_UMP .
og dari Upah Minimum Provins.
memiliki koefisien sebesar -2.
Artinya, setiap kenaikan UMP sebesar 1% secara tidak langsung variabel tersebut justru menurunkan tingkat kesempatan kerja sebesar 2.
568 poin.
Hal ini dapat dijelaskan bahwa meskipun kenaikan UMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, di sisi lain bisa menambah beban biaya bagi perusahaan, terutama di sektor padat karya.
Akibatnya, perusahaan cenderung mengurangi perekrutan tenaga kerja atau bahkan mengurangi jumlah pekerja, sehingga kesempatan kerja bisa menurun.
Kedua, variabel TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerj.
menunjukkan koefisien positif sebesar 0.
173, yang berarti setiap peningkatan TPAK sebesar 1 poin akan Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0.
173 poin.
Hasil tersebut mendukung asumsi bahwa semakin tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja menandakan semakin banyaknya individu usia produktif yang aktif secara ekonomi, baik dalam mencari pekerjaan maupun mendapatkan pekerjaan, sehingga mendorong naiknya tingkat kesempatan kerja secara keseluruhan.
Ketiga, variabel LPP (Laju Pertumbuhan Pendudu.
memiliki koefisien sebesar Ae Ini berarti bahwa setiap peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1% akan menurunkan kesempatan kerja sebesar 0.
700 poin.
Hasil ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penciptaan lapangan kerja berpotensi menurunkan tingkat kesempatan kerja akibat meningkatnya jumlah pencari Keempat, nilai koefisien konstanta dalam model sebesar 102.
646 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dalam model dianggap tidak berubah .
ilai nol atau konsta.
, maka nilai dasar dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKK) di 20 Provinsi Penduduk Terpadat diperkirakan berada pada angka 102.
646 persen.
Walaupun dalam konteks nyata tidak memungkinkan variabel-variabel seperti UMP.
TPAK, dan LPP bernilai nol, konstanta tetap memiliki arti penting sebagai titik awal dalam model estimasi.
Uji t-Statistik Tabel 6.
Uji t-Statistik
Fixed Effect Model Regression results TKK
ln_UMP TPAK
LPP
Constant Coef.
St.
Err.
t-value p-value .
% Conf Interva.
Sig
***
***
***
*** p<.
01, ** p<.
05, * p<.
Sumber: Hasil olah data STATA 17 Berdasarkan hasil regresi menggunakan model Fixed Effect yang telah ditetapkan sebagai model estimasi terbaik melalui uji Chow dan Hausman, diketahui bahwa variabel ln_UMP.
TPAK, dan LPP memberikan pengaruh yang bervariasi terhadap Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di 20 Provinsi Penduduk Terpadat selama periode 2017Ae2024.
ln_UMP (Upah Minimum Provinsi, dalam log natura.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025
e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 Nilai koefisien ln_UMP sebesar -2.
568 dengan nilai p-value = 0.
menunjukkan bahwa ln_UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TKK.
Artinya, ketika UMP meningkat sebesar 1%, maka TKK akan menurun sebesar 2.
568 poin, ceteris paribus.
Hal ini bisa dijelaskan karena peningkatan UMP yang tidak diiringi peningkatan kesempatan kerja justru mendorong perusahaan menekan jumlah pekerja, terutama di sektor informal.
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerj.
TPAK menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap TKK.
Koefisien sebesar 0.
173 dan nilai p-value = 0.
001 menandakan bahwa setiap peningkatan 1 poin TPAK akan meningkatkan TKK sebesar 0.
173 poin.
Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk yang aktif bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, maka peluang kerja yang tersedia juga akan ikut meningkat.
Provinsi dengan partisipasi tenaga kerja yang lebih tinggi umumnya memiliki tingkat kesempatan kerja yang lebih baik.
Dengan kata lain, meningkatnya minat dan kemampuan masyarakat untuk bekerja turut menghidupkan pasar tenaga kerja dan memperbesar kemungkinan terserapnya angkatan kerja.
LPP (Laju Pertumbuhan Pendudu.
LPP memiliki koefisien negatif Ae0.
700 dan nilai p-value = 0.
menunjukkan bahwa LPP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TKK.
Meskipun secara teori peningkatan penduduk seharusnya meningkatkan jumlah angkatan kerja, namun kenyataannya tidak selalu demikian.
Hal ini bisa terjadi karena pertumbuhan penduduk tidak semuanya masuk ke dalam angkatan kerja produktif atau tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada.
Uji F-Statistik Tabel 7.
Uji F-Statistik F-Statistik Prob > F Sumber: Hasil olah data STATA 17 Berdasarkan hasil uji F-statistik, diperoleh nilai probabilitas (Prob > F) sebesar 0000, yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikansi 0.
Dengan demikian, hipotesis nol (HCA) yang menyatakan bahwa seluruh koefisien variabel independen sama dengan nol .
idak berpengaruh secara simultan terhadap variabel depende.
Ini berarti bahwa secara simultan, variabel independen dalam model, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP).
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).
Dengan demikian, ketiga variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).
Oleh karena itu, model regresi yang diestimasi dapat dianggap valid dan relevan untuk digunakan dalam analisis lebih Uji R-squared Tabel 8.
Uji R-squared R-squared Coef.
Within Between Overall Sumber: Hasil olah data STATA 17 Dalam regresi data panel, nilai R-squared terbagi menjadi tiga bagian:
R-squared Within = 0.
Ini menunjukkan bahwa 12.
75% variasi dalam TKK di dalam masing-masing provinsi .
elama periode 2017Ae2.
dapat dijelaskan oleh variabel ln_UMP.
TPAK, dan LPP.
Artinya, model cukup baik dalam menangkap variasi antar waktu dalam satu entitas .
R-squared Between = 0.
Nilai ini mengindikasikan bahwa 20.
11% variasi rata-rata TKK antar provinsi dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Ini menggambarkan kekuatan model dalam menjelaskan perbedaan antar provinsi.
R-squared Overall = 0.
Nilai ini adalah ukuran gabungan dan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, 16.
variasi dalam TKK bisa dijelaskan oleh seluruh variabel dalam model.
Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, ini masih dapat diterima dalam analisis sosial-ekonomi, terutama jika model telah lolos uji asumsi klasik.
Meskipun kemampuan model menjelaskan variasi TKK secara statistik tidak besar, validitasnya tetap kuat karena model telah lolos dari berbagai uji diagnostik dan pemilihan model terbaik.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025
e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 ln_UMP.
TPAK, dan LPP memang memiliki kontribusi terhadap kesempatan kerja, meski bukan satu-satunya faktor dominan.
Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Kesempatan Kerja Berdasarkan hasil estimasi model Fixed Effects menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), yang diukur dalam bentuk logaritma natural .
n_UMP), memiliki suatu pengaruh yang negatif dan adanya signifikan terhadap Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di 20 Provinsi Penduduk Terpadat selama periode 2017Ae2024.
Nilai koefisien sebesar Ae2.
568 dan p-value 0.
019 menunjukkan bahwa ketika setiap kenaikan sebesar 1% UMP diperkirakan akan menurunkan tingkat kesempatan kerja sebesar 2.
568 poin, ceteris Temuan ini membuktikan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum tidak selalu berdampak positif terhadap kesempatan kerja, terutama ketika kenaikan tersebut tidak diiringi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja atau penciptaan lapangan kerja Secara ekonomi, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat dapat menciptakan beban tambahan bagi pelaku usaha, khususnya industri padat karya yang bergantung pada tenaga kerja dengan upah rendah.
Dalam kondisi seperti ini, perusahaan cenderung menyesuaikan jumlah pekerja, baik dengan menunda perekrutan maupun melakukan efisiensi tenaga kerja.
Fenomena ini juga tercermin dalam beberapa penelitian sebelumnya.
Pratomo .
mengemukakan bahwa peningkatan upah minimum di Indonesia berpotensi menghambat penyerapan tenaga kerja di sektor formal.
Sementara itu.
Siregar .
menekankan bahwa kenaikan UMP mendorong sebagian tenaga kerja untuk beralih ke sektor informal, yang lebih fleksibel namun kurang terlindungi secara hukum.
Temuan ini konsisten dengan hasil studi internasional oleh Neumark dan Wascher .
, yang menunjukkan bahwa upah minimum berisiko menurunkan kesempatan kerja bagi kelompok pekerja muda dan tidak terampil.
Oleh karena itu, kebijakan UMP harus dirancang secara hati-hati dan komprehensif.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan upah disertai dengan strategi peningkatan produktivitas, seperti pelatihan vokasi, insentif investasi padat karya, dan kemudahan berusaha bagi UMKM.
Tanpa langkah pendukung ini, peningkatan UMP justru dapat mempersempit kesempatan kerja dan memperbesar kesenjangan antar kelompok pekerja.
Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pendapatan pekerja dan keberlangsungan usaha agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kesempatan Kerja Hasil estimasi model Fixed Effect menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di 20 provinsi penduduk terpadat selama periode 2017Ae2024.
Koefisien sebesar 173 dengan p-value 0.
001 menggambarkan bahwa setiap peningkatan TPAK sebesar 1 poin diperkirakan akan meningkatkan TKK sebesar 0.
173 poin, ceteris paribus.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang di usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan maka semakin besar pula dinamika dan likuiditas pasar tenaga kerja, sehingga membuka peluang kerja yang lebih luas.
Penelitian yang dilakukan oleh Masbar & Nazamuddin .
yang menganalisis faktor-faktor penentu partisipasi kerja, menemukan bahwa indeks partisipasi tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel ketenagakerjaan termasuk kesempatan kerja.
Semakin besar proporsi angkatan kerja yang aktif, semakin tinggi pula potensi tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, yang berperan dalam mendorong ekspansi kesempatan kerja, terutama jika didukung dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif.
Selain itu penelitian Drean .
menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara partisipasi tenaga kerja dan penurunan kemiskinan, karena pasar tenaga kerja yang dinamis mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja produktif sehingga membuka kesempatan kerja yang lebih merata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan partisipasi angkatan kerja bukan hanya memperbesar peluang terserapnya tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian komponen penting untuk mendorong pertumbuhan kesempatan kerja yang inklusif serta menciptakan struktur ekonomi yang lebih berdaya saing.
Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Kesempatan Kerja Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) secara teori memiliki hubungan yang erat dengan dinamika kesempatan kerja di suatu wilayah.
Hasil regresi dalam penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa variabel LPP berpengaruh secara negatif dan signifikan pada Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).
Hasil koefisien -0.
700 dengan p-value 009 menunjukkan bahwa ada peningkatan LPP senilai 1% akan menurunkan TKK seniai 700 poin, ceteris paribus.
Artinya, secara empiris peningkatan jumlah penduduk tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja.
Pertumbuhan penduduk yang terbilang tinggi, apabila tidak diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang sebanding, dapat menyebabkan tekanan di pasar tenaga kerja.
Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran terbuka atau setengah menganggur karena kelebihan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025
e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 penawaran tenaga kerja yang masih berada di luar sistem penyerapan sektor formal maupun informal secara optimal.
Penelitian ini selaras dengan temuan yang dikemukakan oleh Swastika.
Dharma, dan Tantra .
yang menggunakan data panel 2017Ae2022 di Indonesia menunjukkan bahwa LPP memiliki pengaruh yang negatif dan adanya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Penelitian oleh Setiawana.
Fitriyani, dan Harsyiah .
juga menunjukkan bahwa LPP merupakan faktor penyebab naiknya tingkat pengangguran terbuka di tingkat provinsi menggunakan model Fixed Effect, untuk 34 provinsi.
Secara teoritis.
Todaro & Smith .
menekankan bahwa pertumbuhan penduduk yang melebihi kapasitas pasar kerja akan menciptakan "tekanan demografis" yang mempersulit penciptaan pekerjaan di negara berkembang.
Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk tidak secara otomatis menjadi katalisator peningkatan kesempatan kerja, bahkan dalam beberapa kasus dapat menjadi Oleh karena itu, pemerintah perlu menyinergikan kebijakan kependudukan dengan strategi pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif.
Keterpaduan antara perencanaan kependudukan, pendidikan vokasi, dan kebijakan industri menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk benar-benar menjadi potensi bonus demografi yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Melalui hasil estimasi model Fixed Effects terhadap data 20 provinsi terpadat penduduk pada periode 2017-2024, telah diperoleh hubungan variabel Upah Minimum Provinsi (UMP).
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) terhadap Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).
Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), artinya kenaikan upah minimum tanpa diimbangi dengan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja dapat memberikan tekanan pada pasar tenaga kerja.
Selanjutnya, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif kuat terhadap TKK, artinya semakin tinggi keterikatan angkatan kerja maka semakin banyak pula prospek kerja yang tersedia.
Sebaliknya.
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) berpengaruh negatif kuat terhadap TKK, artinya pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa menyerap tenaga kerja yang berkualitas dapat meningkatkan jumlah pengangguran.
Berdasarkan temuan tersebut, kebijakan pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi harus bersifat inklusif, fokus pada peningkatan produktivitas dan Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 kapasitas pasar untuk menyerap tenaga kerja.
Dengan demikian, kenaikan upah dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa membatasi kesempatan kerja.
Oleh karena itu, kebijakan pengupahan harus didukung oleh program pelatihan vokasi, insentif pada industri padat karya, dan usaha kecil menengah (UKM).
Investasi dalam pengembangan industri dan ekonomi kreatif juga harus diutamakan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.
Sedangkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu diimbangi dengan strategi pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur ekonomi.
Pemerintah harus mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan perencanaan pendidikan dan pelatihan kerja dengan tepat supaya pertumbuhan penduduk dapat menjadi bonus demografi yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, untuk mewujudkan pasar tenaga kerja yang inklusif, dinamis, dan berkeadilan, kebijakan ekonomi dan sosial harus saling melengkapi.
DAFTAR REFERENSI
Badan Pusat Statistik.
Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023.
https://w.
id/publication/2023/05/05/ Becker.
Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education .
rd ed.
The University of Chicago Press.
Damayanti.
, & Astuti.
Analisis determinan tingkat kesempatan kerja di Provinsi Jawa Barat.
Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, 4.
, 214Ae228.
https://doi.
org/10.
23969/jrie.
Diksi Alfaris.
Rustam.
, & Syafri.
Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG.
ke-8: Studi kasus di Jawa Tengah.
Journal of Comprehensive Science (JCS), 2.
, 493Ae500.
https://doi.
org/10.
59188/jcs.
Drean.
Human capital and labor force participation rate: Exploring the role and relationship to poverty in Indonesia.
Tamansiswa Accounting Journal International, 15.
https://jurnal.
id/index.
php/taji/article/view/673 Faruddin.
, & Djamaluddin.
Pengaruh upah minimum provinsi terhadap pekerja formal dan informal di Indonesia.
JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian, 4.
, 1Ae20.
Fauzi.
Febriani.
, & Desmawan.
Pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia.
EBISMEN: Jurnal Ekonomi.
Bisnis dan Manajemen, 1.
, 1Ae10.
https://doi.
org/10.
58192/ebismen.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025
e-ISSN: 3031-3406.
p-ISSN: 3031-3414.
Hal 209-230 Haydarsyah.
, & Nilasari.
Faktor internal penyerapan tenaga kerja di 20 provinsi penduduk terpadat.
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAK.
, 3.
, 190Ae208.
https://doi.
org/10.
24034/jiaku.
Iksan.
Arifin.
, & Suliswanto.
Pengaruh upah minimum provinsi, investasi dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 4.
, 42Ae55.
https://doi.
org/10.
22219/jie.
Ishtiaq.
Book review: Creswell.
Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches .
th ed.
Thousand Oaks.
CA: Sage.
English Language Teaching, 12.
, 40.
https://doi.
org/10.
5539/elt.
Mankiw.
Principles of economics .
th ed.
Cengage Learning.
Masbar.
, & Nazamuddin.
Trends and determinants of the Indonesian labour force participation rate.
International Journal of Applied Service Marketing Perspectives, 13.
, 1Ae9.
https://asmp.
org/index.
php/asmp/article/view/57 Neumark.
, & Wascher.
Minimum wages and employment.
Foundations and TrendsA in Microeconomics, 3.
Ae.
, 1Ae182.
https://doi.
org/10.
1561/0700000015
Pratomo.
The effects of minimum wage on employment in Indonesia: Evidence from panel data of 33 provinces in the period of 2005Ae2009.
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 12.
, 11Ae20.
Putri.
, & Nurwati.
Pengaruh laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyak eksploitasi anak di Indonesia.
Jurnal
Ilmu
Kesejahteraan Sosial
HUMANITAS,
3(I),
1Ae15.
https://doi.
org/10.
23969/humanitas.
Rahmawati.
Izzati.
, & Luthfiyyah.
Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap pengangguran di Banten.
Independent:
Journal Economics, 4.
, 49Ae59.
https://ejournal.
id/index.
php/independent/article/view/65189 Risnandha.
Rustam.
, & Syafri.
Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG.
ke-8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Jurnal Civil Service, 7.
, 1Ae15.
https://doi.
org/10.
31113/civilservice.
Rusmini.
Cahyono.
Putri.
Afkarina.
Aprilia.
Taufiq.
Lestari.
Silvia.
Misrul, & Firmanda.
Bangkitnya perekonomian Indonesia pasca COVID-19.
Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 12.
, 59Ae75.
https://w.
id/index.
php/IAB/article/view/1327/952 Sen.
Development as freedom.
Oxford University Press.
Setiawana.
Fitriyani.
, & Harsyiah.
Modeling the open unemployment rate in Indonesia using panel data regression analysis.
Eigen Mathematics Journal, 7.
, 34Ae https://doi.
org/10.
29303/emj.
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesempatan Kerja di 20 Provinsi dengan Penduduk Terpadat Tahun 2017Ae2024 Sholihah.
, & Abdullah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja aktif di Indonesia.
SABANA: Jurnal Sosiologi.
Antropologi, dan Budaya Nusantara, 3.
https://doi.
org/10.
55123/sabana.
Siregar.
Upah minimum dan pasar tenaga kerja sektor informal di Indonesia.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 20.
, 159Ae172.
Smith.
An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations.
Strahan and T.
Cadell.
Sukirno.
Makroekonomi: Teori pengantar (Edisi ketig.
Jakarta: Rajawali Pers.
Suryani.
, & Putri.
Trend of population and poverty growth trends in the Province of Bangka Belitung Islands, 2014Ae2018.
Holistic Journal of Management Research, 5.
https://doi.
org/10.
33019/hjmr.
Swastika.
Dharma.
, & Tantra.
The influence of labor and population growth on economic growth in Indonesia the year 2017Ae2022.
Loka Journal of Environmental Sciences, 1.
, 81Ae86.
https://doi.
org/10.
38142/ljes.
Todaro.
, & Smith.
Economic development .
th ed.
Pearson Education.
Todaro.
, & Smith.
Economic development .
th ed.
Pearson Education.
Wicaksono.
, & Andini.
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 12.
, 75Ae87.
https://ejournal.
id/index.
php/jepi/article/view/13241 World Bank.
Indonesia jobs report: Toward better jobs and security for all.
World Bank Publications.
https://openknowledge.
org/handle/10986/12959 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia - VOLUME.
NOMOR.
3 AGUSTUS 2025