Volume 4 Number 1 .
January-June 2026
Page: 77-90
E-ISSN: 2986-6502
DOI: 10.
37680/ssa.
Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Gunther Kress Syaddadul Haqqi Annaibi1.
Abd Munib1.
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Al-Hamidy Pamekasan.
Indonesia Received: 16/02/2026 Abstract Accepted: 30/04/2026 Artikel ini bertujuan mengkonstruksi diskursus war tiket haji dalam pemberitaan media online di Indonesia dengan menggunakan perspektif Gunther Kress.
Penelitian ini fokus pada representasi aktor, strategi framing serta produksi makna dan relasi kekuasaan dalam teks berita.
Penelitian ini menggunakan kualitatif interpretatif melalui analisis wacana kritis.
Sumberr data dari penelitian ini berupa teks berita dari Tempo.
co edisi 11 April.
Mediaindonesia.
com edisi 14 Apri dan Republika.
id edisi 16 April 2026.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sedangkan analisis dilakukan melalui tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.
Hasil temuan dalam penlitian ini ada tiga.
Pertama, representasi aktor dalam teks media bersifat selektif dan hierarkis yang mana Tempo.
co menonjolkan aktor legislatif sebagai penjaga legalitas.
Mediaindonesia.
com menghadirkan distribusi aktor yang lebih seimbang antara pemerintah dan asosiasi.
Sedangkan Republika.
id menempatkan otoritas keagamaan sebagai sumber legitimasi moral.
Kedua, strategi framing dan pilihan bahasa menunjukkan pola berbeda, yakni intensifikasi konflik pada Tempo.
framing moderat dan rasional pada Mediaindonesia.
com serta framing normatif berbasis nilai pada Republika.
Ketiga, produksi makna dalam diskursus mencerminkan kontestasi relasi kekuasaan antara otoritas legal, administratif dan simbolik yang saling bernegosiasi dalam ruang publik.
War Tiket 1.
Wacana Media 2.
Gunther Kress 3.
Keywords Corresponding Author Syaddadul Haqqi Annaibi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah alhaqysyaddad68@gmail.
Revised: 20/03/2026 Komunikasi Al-Hamidy Pamekasan.
Indonesia.
Email:
INTRODUCTON
Masa tunggu yang mencapai puluhan tahun dilegitimasi oleh Kementerian Haji (Kemenha.
untuk memunculkan wacana war tiket haji (Ni'am, 2.
Tingginya antusias masyarakat Muslim Indonesia dan terbatasnya kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi membuat antrean kian menjadi (Fitriyah, 2.
Pada kondisi itulah.
Kemenhaj mengorbitkan inovasi kebijakan.
Pendaftaran bagi calon jamaah haji diorkestrasi dengan kompetisi atau first come first served yang kemudian dikenal sebagai war tiket haji.
Wacana tersebut menuai ragam respon dari legislatif, otoritas keagamaan dan pelaku A 2026 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of Creative Commons Attribution International License (CC BY) .
ttps://creativecommons.
org/licenses/by/4.
0/).
Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo.
Indonesia Social Science Academic industri haji.
Perbedaan tersebut menyentuh ranah keadilan distributif, legitimasi negara dan moralitas pengelolaan ibadah dalam konteks kebijakan publik.
Sistem antrean haji yang diterapkan sejak 2008 merepresentasikan distribusi keadilan prosedural di tengah keterbatasan kuota (Albab, 2.
Kemudian diperkuat dengan tata kelola pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji pada 2017 yang semakin menginstitusionalisasi pengelolaan dana dan layanan haji.
Dengan demikian, wacana war tiket haji dinilai sebagai formula disrupsi dari sistem yang telah mapan.
Alasannya, karena menggeser prinsip dari model egaliter menuju model kompetitif.
Kritik terhadap wacana tersebut berfokus pada potensi terjadinya ketimpangan akses, terutama bagi kelompok dengan keterbatasan ekonomi dan literasi digital (Halojember.
com, 2.
Mekanisme berbasis kecepatan dinilai berisiko menggeser prinsip keadilan menjadi berbasis kapasitas individu.
Selain itu, muncul kekhawatiran terkait praktik percaloan, ketidakpastian regulasi, serta marginalisasi kelompok rentan.
Di sisi lain, pendukung wacana ini melihatnya sebagai bentuk inovasi kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi stagnasi sistem antrean yang semakin panjang.
Menguarnya perdebatan tersebut dimediasi oleh media online sebagai arena produksi dan reproduksi makna.
Media yang dimkasud adalah Tempo.
co (Faturahman, 2.
Mediaindonesia.
(Machmudi, 2.
dan Republika.
id (Hafil, 2.
yang memainkan peran penting.
Variasi framing yang muncul mrngonfitmasi media tidak netral justru terlibat aktif mengkonstruksi realitas.
Dalam kajian wacana, realitas di ruang publik tidak muncul secara objektif justru merupakan hasil konstruksi.
Di dalam konstruksi diskursif ini tentu melibatkan seleksi, penonjolan dan penghilangan aspek Guna memahami praktik diskursif ini, peneliti menggunakan teori Gunther Kress.
Baginya, bahasa merupakan praktik semiotik yang sarat kepentingan dan ideologi (Kress & Hodge, 2.
Wacana, menurut Kress, adalah representasi realitas yang dikonstruksi dengan pilihan tanda tertentu (Kress & Hodge, 2.
Artinya, setiap teks mencerminkan posisi sosial dan tujuan komunikatif Oleh karena itu, peneliti harus menganalisis bagaimana makna diproduksi melalui struktur, leksikon dan relasi antar aktor.
Penelitian terkait praktik war tiket dan jasa titip menunjukkan dominasi kajian pada aspek perilaku konsumen, hukum, dan etika transaksi digital.
Prayudi et al.
(Prayudi.
Munawaroh, & Fadlullah, 2.
menekankan pengaruh kredibilitas dan kepercayaan terhadap niat pembelian jasa tiket konser, sementara Fadilla & Fitriyanti (Fadilla & Fitriyanti, 2.
mengkaji implikasi hukum jual beli tiket tidak resmi dalam perspektif perlindungan konsumen.
Tri et al.
(Tri.
Nurhayati, & Kholidah, 2.
menyoroti praktik jasa titip dalam perspektif hukum Islam melalui akad wakalah yang dianggap sah selama memenuhi prinsip kejelasan transaksi.
Namun, ketiga kajian tersebut masih berfokus pada level mikro transaksi dan belum mengkaji dimensi sosial-politik yang lebih luas.
Kajian tentang diskursus media terhadap Auwar tiket hajiAy dalam konteks kebijakan keagamaan di Indonesia masih sangat Syaddadul Haqqi Annaibi.
Abd Munib/ Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Gunther Kress terbatas, terutama dengan pendekatan analisis wacana kritis Gunther Kress.
Oleh karena itu, terdapat gap dalam memahami bagaimana media mengonstruksi makna, aktor dan relasi kuasa dalam isu distribusi layanan haji yang bersifat religius dan politis.
Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis representasi media berbasis sosial-semiotika Kress.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada bagaimana konstruksi diskursus war tiket haji dalam media online: analisis wacana kritis perspektif Gunther Kress? METHOD Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif melalui analisis wacana kritisnya Gunther Kress.
Sumber data penelitian ini berupa teks berita yang dipublikasikan oleh Tempo.
Mediaindonesia.
com dan Republika.
id pada periode April 2026.
Pemilihan media didasarkan pada representasi spektrum pemberitaan yang berbeda seperti karakter audiens.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengidentifikasi sumber kutipan serta keterwakilan aktor dalam diskursus.
Analisis data dilakukan melalui tiga tahap.
Pertama, deskripsi teks dengan mengidentifikasi struktur bahasa, pilihan leksikal dan penyajian informasi.
Kedua, interpretasi dengan menelaah representasi aktor, peristiwa dan relasi sosial dalam teks.
Ketiga, eksplanasi dengan mengaitkan antara temuan tekstual dan konteks sosial termasuk relasi kuasa dan kepentingan yang melatarbelakangi produksi wacana.
Guna menjaga validitas penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan konstruksi wacana antar media.
Analisis dilakukan secara literatif dan reflektif guna meminimalisir bias interpretasi.
FINDINGS AND DSICUSSIOUN
Sebelum mengeksplorasi lebih lanjut mengenai konstruksi diskursif dalam pemberitaan wacana war ticket haji, peneliti melakukan pemetaan awal terhadap data teks media yang dianalisis.
Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor utama, posisi sosial serta kutipan langsung yang digunakan dalam pemberitaan.
Untuk itu, berikut disajikan tabel data pemberitaan dari tiga media daring yang menjadi objek kajian.
Tabel 1.
Data Pemberitaan dari Tiga Media Daring Media Republika.
Judul Berita MUI Minta Kemenhaj Fokus Persiapan Haji Dibanding Wacana War Ticket MUI Minta Kemenhaj Fokus Persiapan Haji Aktor (Jabata.
Cholil Nafis (Wakil Ketua
Umum MUI) Cholil
(MUI)
Nafis Kutipan Asli AuWacana ini bisa penyelenggaraan haji Ay AuSaya minggu depan masih Posisi Aktor Otoritas Otoritas Social Science Academic Dibanding Wacana War Ticket MUI Minta Kemenhaj Fokus Persiapan Haji Dibanding Wacana War Ticket MUI Minta Kemenhaj Fokus Persiapan Haji Dibanding Wacana War Ticket MUI Minta Kemenhaj Fokus Persiapan Haji Dibanding Wacana War Ticket Tempo.
Banjir Kritik Wacana War
Tiket Haji
Banjir Kritik Wacana War
Tiket Haji
Banjir Kritik Wacana War
Tiket Haji
Banjir Kritik Wacana War
Tiket Haji
Media Indonesia
Kemenhaj
Pastikan Wacana War Tiket Tidak Ganggu Antrean Haji
Kemenhaj
Pastikan Wacana War Tiket Tidak Ganggu Antrean Haji
Kemenhaj
Pastikan Wacana War Tiket Tidak Ganggu Antrean Haji
Cholil
(MUI)
Nafis Moch.
Irfan Yusuf (Menteri Haji dan Umra.
MUI
Selly Andriany Gantina
(Anggota Komisi
DPR RI)
Singgih
Januratmiko
(Wakil Ketua
Komisi
DPR RI)
Marwan Dasopang (Ketua Komisi Vi DPR RI) Kemenhaj (Pemerinta.
Hasan Afandi (Kepala Biro Humas Kemenha.
Zaky Zakaria Anshary (Sekjen Amphur.
Amphuri wacana ini.
Ay AuHarus hak mereka yang Ay Otoritas AuItu masih wacana, tidak ada antrean yang dihapus.
Ay Pemerintah AuRisiko akses digital.
Ay Otoritas AuNegara Ay Legislatif AuKuota tetap sama.
Ay Legislatif AuTidak sesuai dengan ketentuan UU Haji.
Ay Legislatif AuUsulan ini untuk memangkas antrean Ay Eksekutif AuTidak mengganggu keuangan haji.
Ay Pemerintah AuIni ijtihad kebijakan yang sah.
Ay Asosiasi AuHarus kemaslahatan umat.
Ay Organisasi Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pemberitaan mengenai wacana war ticket haji didominasi oleh aktor-aktor dari institusi negara, otoritas keagamaan dan lembaga legislatif.
Masing-masing aktor menempati posisi strategis dalam membentuk makna diskursus.
Otoritas keagamaan seperti MUI hadir Syaddadul Haqqi Annaibi.
Abd Munib/ Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Gunther Kress dengan penekanan pada aspek moral, keadilan dan risiko sosial.
Pemerintah cenderung memberikan penegasan teknis terkait status kebijakan yang masih bersifat wacana.
Sedangkan legislatif memberikan kritik berbasis regulasi dan kepentingan jamaah.
Adapun organisasi profesi seperti Amphuri mencoba menegaskan legitimasi kebijakan melalui pendekatan kemaslahatan.
Pola ini menunjukkan adanya pertarungan makna antar aktor dalam membingkai isu antrean haji di ruang media.
Konstruksi Representasi Aktor dalam Teks Media Konstruksi representasi aktor dalam teks media mengacu pada bagaimana individu atau kelompok digambarkan melalui bahasa, narasi dan sudut pandang tertentu (Huang & Gadavanij, 2.
Media melalui penggambaran tersebut selain merepresentasikan fakta sekaligus membentuk citra.
Pembentukan citra tesebut bisa melalui pemilihan kata, labelisasi dan penekanan peran.
Dengan cara itu, representasi aktor oleh media membentuk opini publik tertentu tentang memahami realitas yang disajikan berulang dan terstruktur.
Bahasa sebagai praktik sosial secara aktif membentuk dan merefleksikan realitas melalui seleksi, penonjolan dan penghilangan unsur tertentu.
Terkait konstruksi representasu aktor dalam media Tempo.
Mediaindonesia.
com dan Republika.
idi bisa dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 2.
Konstruksi Representasi Aktor dalam Teks Media Media Aktor Dominan Tempo.
DPR
Mediaindonesia.
Republika.
Pemerintah Otoritas Strategi Representasi Foregrounding, intensitas kutipan Inclusion, distribusi Recontextualization Posisi Aktor Dominan Seimbang Dominan moral Makna yang Dibangun Penjaga Aktor rasional dan solutif Penjaga dan etika Tabel tersebut mengonfirmasi bahwa media Tempo.
Mediaindonesia.
com dan Republika.
mengkofigurasi aktor berbeda.
Konfigurasi tersebut bisa dilihat dari sisi intensitas kutipan, posisi dalam teks maupun fungsi diskursifnya.
Perbedaan itu merupakan strategi yang sengaja digunakan dalam membentuk pemahaman audience pada suatu isu (Thysler-Kordonouri & Koliska, 2.
Representasi aktor dalam media Tempo.
co didominasi oleh anggota DPR seperti Selly Andriany Gantina.
Singgih Januratmiko dan Marwan Dasopang.
Dominasi tersebut diperlihatkan melalui frekuensi kutipan dan penempatan pernyataan di bagian awal teks.
Strategi ini, menurut Kress, disebut foregrounding atau penonjolan aktor tertentu untuk membentuk interpretasi sejak awal pembacaan (Putri & Lobodally, 2.
Dengan menempatkan DPR sebagai aktor utama, tempo.
co secara tidak langsung mengarahkan pembaca untuk melihat isu melalui perspektif legislatif.
Social Science Academic Selain intensitas, jenis kutipan yang digunakan juga memperkuat posisi otoritatif aktor legislatif.
Penggunaan kutipan seperrt ketidaksesuaian kebijakan dengan undang-undang menciptakan kesan kepastian dan legitimasi.
DPR, dalam konteks ini, direpresentasikan sebagai penjaga legalitas dan Adapun pemerintah diposisikan sebagai pihak yang perlu dikritisi.
Representasi ini membentuk relasi hierarkis dalam teks, di mana otoritas legislatif berada pada posisi dominan dalam mendefinisikan validitas kebijakan (Turisno.
Natalis, & Al AsyAoArie, 2.
Struktur teks di Tempo.
menunjukkan pola akumulasi diskursif.
Kritik tidak disajikan secara tunggal, tetapi diulang melalui beberapa aktor dengan argumen yang saling menguatkan.
Dalam perspektif Kress, ini merupakan bentuk discursive accumulation, yaitu strategi membangun makna melalui repetisi dan konsistensi pesan (Kalsoom & Khan, 2.
Akibatnya, pembaca tidak hanya menerima satu sudut pandang, tetapi serangkaian posisi yang membentuk kesan konsensus Dalam konfigurasi ini, aktor non-legislatif, termasuk pemerintah, hadir secara terbatas dan tidak memiliki kekuatan diskursif yang seimbang.
Berbeda dengan Tempoco.
Mediaindonesia.
menampilkan merepresentasi aktor lebih beragam dan relatif seimbang.
Pemerintah, melalui pejabat seperti Hasan Afandi, dihadirkan sebagai sumber yang memberikan klarifikasi terhadap wacana Pemerintah direpresentasikan sebagai aktor administratif yang rasional dan solutif.
Hal ini bisa dilihat dari narasi berita Mediaindonesia.
com yang fokus pada penjelasan teknis tentang implementasi kebijakan.
Teks Mediaindonesia.
com yang menyatakan skema war tiket tidak akan mengganggu antrean yang sudah ada menunjukkan upaya membangun citra stabilitas dan Mediaindonesia.
com juga menghadirkan aktor profesional dari sektor industri, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia bernama Zaky Zakaria Anshary.
Kehadiran aktor tersebut memperluas spektrum representasi dan memberikan dimensi praktis terhadap wacana.
Strategi ini, menurut Kress, dianggap sebagai inclusion yakni, memasukkan aktor tambahan guna memperkaya dan memperkuat makna (Thalita & Indah, 2.
Penggunaan istilah Auijtihad kebijakanAy dalam kutipan yang ada di Mediaindonesia.
Distribusi Mediaindonesia.
com yang lebih beragam menciptakan struktur teks yang bersifat multivokal.
Di mana, tak ada satu aktor yang mendominasi justru suara-suara aktor saling dala teks saling melengkapi.
Konstruksi keseimbangan tersebut sejatinya merepresentasikan pemerintah memperoleh posisi sentral sedangkan altor lain hanya sebagai pendukung.
Singkatnya.
Mediaindonesia.
com mengedepankan strategi moderat karena mengkonstruk realitas war tiket haji dengan keseimbangan antara legitimasi kebijakan dan keberagaman perspektif.
Republika.
id menyajikan konfigurasi representasi yang berbeda dengan menonjolkan aktor keagamaan sebagai sumber.
Majelis Ulama Indonesia, melalui Cholil Nafis, dimunculkan sebagai Syaddadul Haqqi Annaibi.
Abd Munib/ Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Gunther Kress otoritas moral yang memberikan penilaian terhadap wacana war tiket haji.
Penempatan kutipan MUI pada bagian judul menunjukkan foregrounding, hampir serupa dengan Tempo tetapi dengan orientasi makna yang berbeda.
Sebab fokus Republika,co pada dimensi etika dibanding pada sisi legal atau Representasi aktor keagamaan dalam Republika.
com tersebut menunjukkan proses Recontextualization yang dimaksud adalah pemindahan isu kebijakan ke dalam moral-religius (Herdiansah, 2.
Penyajian teks dengan penekanan kehati-hatian, perlunya kajian dan perlindungan terhadap jemaah yang telah lama mengantre membangun citra MUI sebagai penjaga nilai normatif.
Pada kondisi inilah, legitimasi tidak ditentukan oleh posisi formal dalam struktur negara melainkan oleh otoritas simbolik yang dimiliki masyarakat.
Meskipun pemerintah tetap hadir melalui pernyataan Mochammad Irfan Yusuf, posisinya lebih bersifat responsif dibandingkan dominan.
Pemerintah tidak menjadi pusat produksi makna tetapi sebagai aktor yang menanggapi kekhawatiran yang muncul.
Hal ini menciptakan relasi yang lebih seimbang antara otoritas administratif dan moral.
Artinya.
Tempo.
co menonjolkan legislatif sebagai aktor dominan yang mendefinisikan isu melalui aspek legalitas.
Mediaindonesia.
com menghadirkan distribusi aktor yang terkesan menyeimbangkan rasionalitas administratif dan legitimasi profesional.
Sedangkan Republika.
id memusatkan representasi pada otoritas keagamaan dengan orientasi moral dan normatif.
Menurut Kress, makna dikonstruk melalui relasi antar tanda sehingga posisi aktor dalam teks adalah elemen dalam produksi makna (Kusnadi.
Pradana, & Suhadianto, 2.
Aktor yang ditempatkan di awal teks, dikutip langsung dan diulang-ulang akan berpengaruh lebih besar dalam membentuk interpretasi pembaca.
Aktor yang tidak dihadirkan dalam teks pemberitaan secara implisit akan kehilangan ruang dalam diskursus (Praminia.
Triyanti, & Tritintya, 2.
Kelompok calon jemaah haji, dalam konteks penelitian ini, sebagai subjek utama kebijakan justru tidak banyak direpresentasikan secara langsung.
Konstruksi pemberritaan semacam ini mengesankan adanya ketimpangan dalam distribusi suara.
Strategi Framing dan Pilihan Bahasa Pengemasan suatu realitas merupakan pewujudan dari praktik media dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu isu (Ashraf.
Arslan, & Murtaza, 2.
Pengemasan realitas atau framing mengarahkan interpretasi audiens sedangkan pilihan bahasa memperkuat pesan dan mempengaruhi emosi penerima.
Kombinasi keduanya sering digunakan dalam media untuk menciptakan makna yang diinginkan komunikator.
Bahasa, menurut Kress, merupakan praktik semiotik yang secara aktif membentuk realitas melalui pilihan tanda, struktur dan relasi antar elemen dalam teks.
Perbedaan strategi bahasa yang digunakan oleh media bukan hanya sebatas variasi stilistika.
Apalagi setiap media memiliki orientasi ideologis dan posisi diskursif masing-masing.
Terkait strategi framing dan pilihan Social Science Academic bahasa dalam media Tempo.
Mediaindonesia.
com dan Republika.
id tentang war tiket bisa dilihat melalui tabel berikut:
Media Pola Framing Pilihan Bahasa Tempo.
Konflik Metafora kritikA.
Mediaindonesia.
Moderat/rasional Republika.
Normatif/moral (Aubanjir AuWacanaAy.
Auijtihad kebijakanAy AuKemaslahatanAy.
Aukehati-hatianAy Efek Makna Penolakan Keterbukaan dan legitimasi rasional Pertimbangan etis dan reflektif Data menunjukkan bahwa Tempo.
Mediaindonesia.
com dan Republika.
id mengorbitkan tiga pola framing yang berbeda seperti intensifikasi konflik, distribusi rasional dan normativisasi moral.
Ketiganya dibentuk melalui kombinasi pilihan leksikal, struktur teks serta modalitas yang digunakan dalam pemberitaan.
Framing empo.
co dibangun melalui intensifikasi leksikal dengan menekankan konflik dan resistensi terhadap kebijakan.
Penggunaan istilah Aubanjir kritikAy menunjukkan strategi semiotic amplification, yaitu upaya memperbesar dampak makna melalui metafora (Harun.
Abd Rahman, & Ezedy, 2.
Kata AubanjirAy selain menggambarkan kritik sekaligus menciptakan asosiasi ketidakterkendalian dan tekanan kolektif.
Tempo.
co mengirimkan pesan tersembunyi pada pembaca bahwa wacana war tiket haji merupakan isu yang problematik.
Strategi ini diperkuat oleh struktur teks Tempo.
co yang menempatkan kritik pada bagian awal dan mengulangnya melalui berbagai aktor legislatif.
Fenomena ini, menurut Kress, mencerminkan discursive accumulation.
Discursive accumulation adalah pembentukan makna melalui repetisi dan penguatan pesan secara bertahap (Alisoy, 2.
Modalitas dalam pemberitaan Tempo.
co cenderung tegas mengingaat pernyataan disampaikan dengan kepastian tanpa mengesankan keraguan.
Hal ini bisa dilihat dari kalimat Autidak sejalan dengan undang-undangAy atau Autidak mungkin kebijakan itu tidak berdasarkan legalitasAy yang digunakan tempo.
Modalitas tinggi, menurut Kress, berfungsi menstabilkan makna dan mengurangi ruang interpretasi alternatif.
Secara semiotik, fenoemna tersebut mencerminkan posisi ideologis yang kuat karena bahasa digunakan untuk menetapkan batas antara yang sah dan tidak sah.
Berbeda dengan Tempo.
Mediaindonesia.
com mengkonstruksi realitas dengan framing yang lebih moderat dan terdistribusi.
Media Mediaindonesia.
com tidak membangun satu narasi dominan tetapi memunculkan berbagai perspektif dalam satu pemberitaan.
Strategi ini, menurut Kress, dapat dikategorikan sebagai multivocal semiotic arrangement.
Multivocal semiotic arrangement adalah penataan berbagai tanda yang memungkinkan keberagaman makna (Kourdis, 2.
Pembaca tidak diarahkan pada satu posisi tertentu sehingga diberikan ruang untuk menafsirkan.
Pilihan leksikal yang digunakan Syaddadul Haqqi Annaibi.
Abd Munib/ Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Gunther Kress Mediaindonesia.
com juga menunjukkan kecenderungan moderasi.
Istilah seperti AuwacanaAy berfungsi sebagai semantic softener atau yang meredam potensi konflik dan menghindari penilaian yang terlalu Kata ini menempatkan war tiket haji sebagai gagasan yang masih dalam tahap diskusi dan bukan kebijakan yang sudah final.
Dengan demikian, bahasa digunakan untuk menciptakan jarak antara fakta dan evaluasi sehingga teks berita tampak lebih objektif.
Penggunaan istilah Auijtihad kebijakanAy oleh Mediaindonesia.
menunjukkan proses semantic hybridization.
Semantic hybridization berkaitan dengan penggabungan dua domain makna religius dan administratif (Shabbir & Iqbal, 2.
Kata AuijtihadAy membawa konotasi upaya intelektual dalam tradisi Islam sementara AukebijakanAy merujuk pada ranah administratif negara.
Kombinasi ini menghasilkan legitimasi ganda yang selain normatif juga teknokratik.
Itulah yang barangkali yang disebut oleh Kress bahwa makna dibangun melalui interaksi antar sistem tanda yang Republika.
id mengemas realitas war tiket dengan berorientasi pada nilai dan moralitas.
Hal ini bisa dilihat dari cara Republika.
id memilih bahasa seperti AukemaslahatanAy.
Auamanah umatAy dan Aukehati-hatianAy menunjukkan penggunaan value-laden signs.
Value-laden signs adalah tanda yang sarat dengan nilai ideologis (Cooren, 2.
Setiap tanda, menurut Kress, membawa muatan sosial tertentu sehingga bahasa yang digunakan tidak hanya menjelaskan tetapi pada saat yang bersamaan menilai (Udin.
Mau, & Akbar, 2.
Framing dalam media Republika.
id tidak dibangun melalui konflik tetapi justru melalui moral positioning.
Teks pemberitaan Republika.
id tidak secara eksplisit menolak atau mendukung kebijakan namun menggeser fokus pada aspek etis dan prioritas kolektif.
Hal ini bisa dilihat dari Republika.
id menyuguhkan pentingnya persiapan haji terrlebih dahulu.
Lalu isu war tiket ditempatkan sebagai sesuatu yang sekunder.
Strategi ini dapat dipahami sebagai discursive deferral atau penundaan makna untuk menghindari konfrontasi langsung (Al-Natour.
Al-Qawasmeh, & AlHawamdeh, 2.
Modalitas yang digunakan dalam Republika.
id cenderung rendah hingga moderat.
Ungkapan seperti Auperlu dikajiAy.
AudikhawatirkanAy dan Autidak terburu-buruAy menunjukkan adanya ruang keraguan dan refleksi.
Modalitas rendah, menurut Kress, membuka kemungkinan interpretasi yang lebih luas dan mencerminkan pendekatan deliberatif.
Bahasa tidak digunakan untuk menetapkan kebenaran tetapi untuk mengajak pembaca mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
Artinya, ketiga media menunjukkan konfigurasi framing yang berbeda secara sistematis.
Tempo.
menggunakan intensifikasi leksikal, struktur hierarkis dan modalitas tinggi untuk membangun narasi Mediaindonesia.
com mengandalkan distribusi suara, moderasi leksikal dan keterbukaan semiotik untuk menciptakan kesan objektivitas.
Adapun Republika.
id memanfaatkan bahasa normatif, modalitas reflektif dan orientasi moral untuk membingkai isu ke ranah etis.
Social Science Academic Perbedaan ini menunjukkan bahwa framing tidak hanya berkaitan dengan isi informasi, tetapi juga dengan cara penyampaian.
Strategi framing ini juga mencerminkan bagaimana media berperan sebagai aktor dalam produksi makna (Rimordiaz & Suswanta, 2.
Tidak ada satu makna tunggal mengenai war tiket haji.
yang ada adalah berbagai versi realitas yang dibentuk melalui pilihan bahasa yang Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan interpretasi melalui mekanisme semiotik yang kompleks.
Dengan segala keragaman itulah sesungguhnya pembaca tidak hanya menerima fakta tetapi sekaligus perspektif yang telah dibingkai oleh media.
Bahasa menjadi alat kekuasaan simbolik yang menentukan bagaimana isu dipahami dan dinilai.
Singkatnya, memahami strategi framing berarti memahami bagaimana realitas kebijakan dikonstruksi di ruang publik.
Produksi Makna dan Relasi Kekuasaan dalam Diskursus Makna dalam wacana kritis tidak perrnah tunggal karena dibentuk melalui interaksi bahasa, konteks sosial dan kepentingan aktor yang terlibat (Munib.
Humaidy.
Choliq, & Jauhari, 2.
Melalui kombinasi itu, realitas dikonstruksi dan dipertahankan sesuai dengan struktur kekuasaan yang Selanjutnya, relasi kekuasaan bekerja mengatur apa yang dianggap benar, wajar atau layak Diskursus menjadi arena perebutan makna yang terus berubah.
Di mana kelompok tertentu dapat mendominasi narasi, sementara yang lain terpinggirkan dalam pembentukan pengetahuan dan kebenaran sosial.
Hal ini menunjukkan bahwa bahasa adalah alat kekuasaan utama Media menjadi arena diskursif yang mempertemukan berbagai kepentingan negara, legislatif dan otoritas keagamaan yang masing-masing berupaya membangun legitimasi melalui bahasa.
Guna mempermudah memahami bagaimana media menjadi arena produksi makna dan relasi kekuasaan tentang war tiket bisa dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 3.
Produksi Makna dan Relasi Kekuasaan dalam Diskursus Media Basis Kekuasaan Pola Relasi Tempo.
Legal (DPR) Dominatif Mediaindonesia.
Administratif .
Jaringan Republika.
Moral (MUI) Negosiatif Mekanisme Diskursif Hasil Makna Normalisasi hukum, akumulasi kritik Distribusi otoritas.
Negosiasi simbolik.
Delegitimasi Legitimasi Legitimasi etis Data menunjukkan bahwa produksi makna dalam media Tempo.
Mediaindonesia.
com dan Republika.
id tidak homogen.
Tetapi justru mencerminkan konfigurasi relasi kekuasaan yang Perbedaan ini terlihat dari bagaimana aktor ditempatkan, argumen disusun serta bagaimana batas legitimasi dibangun dalam teks.
Relasi kekuasaan dalam media Tempo.
co dikonstruksi melalui dominasi aktor legislatif dalam struktur wacana.
DPR tampil sebagai aktor yang memiliki otoritas Syaddadul Haqqi Annaibi.
Abd Munib/ Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Gunther Kress untuk menilai, mengoreksi dan bahkan membatasi arah kebijakan pemerintah.
Dominasi ini selain terlihat dari frekuensi kutipan juga terlihat dari posisi strategis pernyataan dalam teks berita.
Distribusi tanda seperti ini, menurut Kress, menciptakan hierarki makna yang mana suara tertentu memperoleh legitimasi lebih besar dibandingkan yang lain (Putra.
Abduh, & Sairil, 2.
Kritik dari berbagai aktor legislatif disusun secara berlapis oleh Tempo.
co sehingga menciptakan efek konsensus.
Sejalan dengan pandangan Kress bahwa makna tidak dibentuk secara tunggal tetapi melalui relasi antar tanda yang saling memperkuat.
Hasilnya adalah konstruksi realitas di mana penolakan terhadap kebijakan tampak sebagai posisi dominan dan rasional.
Pemerintah, dalam konfigurasi ini, diposisikan sebagai aktor defensif sehingga legitimasi administratifnya menjadi tereduksi.
Berbeda dengan Tempo.
Mediaindonesia.
com memproduksi makna yang terdistribusif.
Artinya, kekuasaan tidak terpusat pada satu aktor dan tersebar melalui interaksi antara pemerintah, asosiasi, dan sumber lainnya.
Kondisi ini, menurut Kress, mengesankan reconfiguration of authority atau penataan ulang otoritas melalui distribusi tanda yang lebih merata (Kalsoom & Khan, 2.
Di mana, pemerintah tetap memiliki posisi sentral tetapi legitimasi yang dibangun tidak bersifat absolut.
Mediaindonesia.
com mengemas pemberitaan war tiket haji sebagai bagian dari upaya mencari solusi terhadap masalah antrean.
Bahasa yang digunakan cenderung moderat dan argumentatif sehingga menciptakan kesan bahwa kebijakan berada dalam proses deliberasi.
Dengan demikian, kekuasaan dalam pemberitaan Mediaindonesia.
com bersifat relasional yang mana berbagai aktor berkontribusi dalam membentuk makna.
Dimunculkannya aktor non-negara berupa asosiasi penyelenggara haji, memperluas basis Dalam perspektif Kress, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari institusi formal sekaligus juga dari aktor yang memiliki otoritas profesional.
Produksi makna menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai sistem tanda yang saling berinteraksi.
Republika.
membingkai Majelis Ulama Indonesia ebagai sebagai aktor yang memberikan evaluasi terhadap Artinya, legitimasi tidak ditentukan oleh hukum atau rasionalitas administratif melainkan oleh nilai-nilai normatif seperti kemaslahatan, keadilan dan kehati-hatian.
Produksi makna dalam pemberitaan Republika.
id menunjukkan pergeseran basis kekuasaan dari formal ke simbolik.
Menurut Krees, kekuasaan simbolik bekerja melalui tanda yang mengandung nilai budaya dan religius (Kettani & Ouahidi, 2.
Bahasa yang digunakan tidak hanya menjelaskan, tetapi juga mengarahkan penilaian moral pembaca.
Wacana war tiket haji tidak diposisikan sebagai benar atau salah secara teknis namun sebagai layak atau tidak layak secara etis.
Relasi antara pemerintah dan otoritas keagamaan dalam pemberitaan Republika.
id bersifat negosiatif.
Di mana, pemerintah tetap dikonstruk sebagai pengambil kebijakan tetapi tidak boleh mengesampingkan pertimbangan moral MUI.
Barangkali itulah yang disebut oleh Kress dengan semiotic negotiation.
Sebuah proses di mana Social Science Academic makna dibentuk melalui interaksi antara berbagai sistem tanda yang mewakili kepentingan berbeda (Kourdis, 2.
Hasilnya bukan dominasi satu pihak tetapi justru keseimbangan yang dinamis.
Produksi makna dalam ketiga media menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui proses Ketika suatu posisi diulang, diperkuat, dan ditempatkan secara strategis dalam teks, posisi tersebut secara bertahap diterima sebagai sesuatu yang wajar.
Dalam Tempo.
co, normalisasi terjadi melalui penguatan kritik legislatif.
Dalam Mediaindonesia.
com, normalisasi terjadi melalui penyajian kebijakan sebagai proses rasional.
Dalam Republika.
id, normalisasi terjadi melalui pengaitan kebijakan dengan nilai moral.
Proses ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam wacana bersifat produktif yang selain membatasi apa yang dapat dikatakan juga membentuk apa yang dianggap masuk akal, sah dan dapat diterima (Huttunen.
Kulha, & Kyllynen, 2.
Mengacu pada pandangan Gunther Kress, produksi makna selalu terkait dengan distribusi tanda dalam struktur sosial (Udin.
Mau, & Akbar, 2.
Media, sebagai produsen teks, memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana tanda tersebut disusun dan diinterpretasikan (Mohamed, 2.
Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pembaca tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga terlibat dalam proses internalisasi makna yang telah dibingkai oleh media.
Wacana war tiket haji tidak hadir sebagai fakta objektif, melainkan sebagai konstruksi yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan.
Dengan demikian, analisis terhadap produksi makna tidak hanya mengungkap isi teks, tetapi juga mekanisme sosial yang membentuknya.
CONCLUSIONS
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sistematis antar masing-masing media.
Tempo.
co membangun diskursus melalui penonjolan aktor legislatif dan penggunaan framing konflik berbasis legitimasi hukum, sehingga menghasilkan konstruksi makna yang cenderung delegitimatif terhadap wacana kebijakan.
Mediaindonesia.
com menghadirkan distribusi aktor yang lebih seimbang dengan pendekatan rasionaladministratif, yang menempatkan kebijakan sebagai proses deliberatif dan terbuka.
Sementara itu.
Republika.
id menekankan dimensi normatif melalui representasi otoritas keagamaan, sehingga membingkai isu dalam kerangka moral dan kemaslahatan umat.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa media berperan sebagai aktor diskursif yang memproduksi beragam versi realitas atas isu yang sama.
Diskursus war tiket haji menjadi arena kontestasi antara kekuasaan legal, administratif, dan simbolik, yang masing-masing berupaya membangun legitimasi melalui strategi bahasa tertentu.
Tidak terdapat makna tunggal yang dominan, melainkan pluralitas makna yang dinegosiasikan dalam ruang publik.
Syaddadul Haqqi Annaibi.
Abd Munib/ Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online: Analisis Wacana Kritis Gunther Kress
REFERENCES