Tanzhimuna : Jurnal Manajemen Pendidikan Vol.
No.
Juni 2026 https://jurnal.
stit-buntetpesantren.
id/index.
php/tanzhimuna/index P-ISSN: 2808 - 0793
E-ISSN: 2807 - 968X
Relasi Pengembangan Kurikulum dengan Kondisi Sosio Politik di Indonesia KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon1,2,3,4,5 kairin104@gmail.
comA, anissolekah357@gmail.
comA, tajulumam15@gmail.
comA, ani778811@gmail.
comA, agungfadil1971@uinssc.
idAA Abstrak Kajian pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan fundamental berupa dominasi kepentingan politik dalam setiap siklus reformasi kurikulum, yang berakibat pada instabilitas arah pendidikan nasional.
Meskipun sejumlah kajian telah menelaah periodisasi kurikulum Indonesia, belum ada yang secara sistematis memetakan mekanisme pengaruh sosio-politik terhadap kebijakan kurikulum di berbagai era secara komprehensif.
Penelitian ini menjawab kesenjangan tersebut dengan menginvestigasi relasi antara dinamika sosio-politik dan pengembangan kurikulum di Indonesia sejak 1945 hingga 2024.
Menggunakan desain historisanalitis kualitatif dan tinjauan pustaka sistematis terhadap dokumen kebijakan resmi, perundangundangan, serta literatur akademik, data dianalisis melalui tiga fase iteratif: analisis tematik terbuka, analisis historis komparatif, dan sintesis teoretis.
Hasil penelitian mengidentifikasi lima mekanisme utama, yakni legitimasi ideologis, osilasi sentralisasi-desentralisasi, negosiasi agamasekularisme, imperatif pembangunan ekonomi, dan dialektika globalisasi-lokalisasi, yang secara konsisten beroperasi lintas era politik.
Temuan ini disintesiskan ke dalam Model Socio-Political Curriculum Nexus (SPCN) yang menawarkan kerangka multilevel untuk memahami relasi kurikulum-politik di Indonesia dan konteks postkolonial sebanding.
Penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasikan studi etnografis tingkat sekolah untuk melengkapi analisis kebijakan makro ini.
Kata Kunci: pengembangan kurikulum.
dinamika sosio-politik.
kebijakan pendidikan Indonesia.
sejarah kurikulum.
Kurikulum Merdeka Abstract Indonesian education faces a fundamental challenge: the persistent dominance of political interests in each curriculum reform cycle, resulting in instability in national educational direction.
Although several studies have addressed the periodization of Indonesian curriculum, none has systematically mapped the mechanisms of socio-political influence on curriculum policy across historical eras in a comprehensive manner.
This study addresses that gap by investigating the relation between socio-political dynamics and curriculum development in Indonesia from 1945 to Copyright A 2024 The Author.
This is an open access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.
0 international .
ttps://creativecommons.
org/licenses/by-nc/4.
Tanzhimuna : Jurnal Manajemen Pendidikan Vol.
No.
Juni 2026 https://jurnal.
stit-buntetpesantren.
id/index.
php/tanzhimuna/index P-ISSN: 2808 - 0793
E-ISSN: 2807 - 968X
Employing a qualitative historical-analytical design and a systematic literature review of official policy documents, legislation, and academic literature, data were analyzed through three iterative phases: open thematic analysis, comparative historical analysis, and theoretical synthesis.
The findings identify five principal mechanisms, ideological legitimation, centralizationdecentralization oscillation, religious-secular negotiation, economic development imperatives, and the globalization-localization dialectic, that consistently operate across political eras.
These findings are synthesized into the Socio-Political Curriculum Nexus (SPCN) Model, offering a multi-level framework for understanding curriculum-politics relations in Indonesia and comparable postcolonial contexts.
Future research is recommended to integrate school-level ethnographic studies to complement this macro-level policy analysis.
Keywords: curriculum development.
socio-political dynamics.
Indonesian education policy.
curriculum history.
Kurikulum Merdeka Copyright A 2024 The Author.
This is an open access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.
0 international .
ttps://creativecommons.
org/licenses/by-nc/4.
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA Pendahuluan Pendidikan dan politik saling membentuk satu sama lain dalam masyarakat.
negara-negara bangsa kontemporer, kelompok-kelompok politik, ideologis, dan sosial bersaing melalui kurikulum sekolah untuk mendefinisikan pengetahuan esensial, identitas nasional, dan persiapan kewarganegaraan (Apple, 2019.
Bernstein, 2.
Indonesia memperlihatkan persaingan ini dengan sangat nyata, mengingat sejarah politiknya yang berlapis, keragaman budayanya, dan besarnya pengaruh publik Islam.
Sejak kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Indonesia mengalami setidaknya sembilan reformasi kurikulum besar.
setiap kali, rezim yang berkuasa membentuk kerangka kurikulum sesuai konteks politiknya (Hasan, 2022.
Suparlan, 2.
Kurikulum 1947 mewakili nasionalisme pasca-kemerdekaan, sedangkan kurikulum Orde Baru dan kurikulum-kurikulum yang menggantikannya mencerminkan ideologi negara Pancasila Kurikulum pasca-reformasi, termasuk Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK 2.
Kurikulum Berbasis Sekolah (KTSP 2.
Kurikulum 2013 (K-.
, dan Kurikulum Merdeka .
, menggambarkan negosiasi yang terus berlanjut antara desentralisasi, tolok ukur internasional (OECD 2023, 2.
, dan nilai-nilai budaya lokal.
Meskipun banyak penelitian yang membahas sejarah kurikulum Indonesia (Mahfud, 2022.
Mulyasa, 2020.
Tilaar, 2.
, kajian ilmiah yang secara langsung meneliti dampak perubahan sosio-politik terhadap kebijakan kurikulum tertentu masih terbatas.
Sebagian besar literatur yang ada membagi era kurikulum secara deskriptif, namun kurang memiliki kerangka analisis sistematis untuk menjelaskan bagaimana perubahan politik mendorong pengembangan kurikulum (Alhamuddin et al.
, 2020.
Suwirta & Mansur, 2.
Kontribusi terbaru mulai mengatasi kesenjangan ini secara empiris.
Alhamuddin dan Murniati .
menunjukkan, melalui survei dengan metode campuran terhadap para guru, bahwa perubahan kurikulum di Indonesia masih dipengaruhi oleh kepentingan lembaga pemerintah, partai politik, dan elit masyarakat, serta bahwa kurangnya partisipasi pemangku kepentingan yang inklusif berkontribusi langsung terhadap resistensi implementasi di tingkat sekolah.
Demikian pula.
Putri dan Suhardi .
berpendapat bahwa sistem politik memberikan pengaruh struktural terhadap isi dan waktu penetapan kebijakan kurikulum nasional yang sering kali terlepas dari pertimbangan pedagogis.
Penelitian ini mengatasi kesenjangan teoretis yang masih ada dengan menyelidiki hubungan antara perubahan sosio-politik dan pengembangan kurikulum di Indonesia, dengan perhatian khusus pada identifikasi mekanisme transmisi yang mendasarinya.
Penelitian ini menggunakan analisis historis kualitatif terhadap dokumen kebijakan, undang-undang, dan literatur akademik yang mencakup periode 1945 hingga 2026, dengan mengacu pada perspektif teoretis Apple .
Bernstein .
, dan Popkewitz .
Paper ini memperkenalkan Model Hubungan Kurikulum-Sosio-Politik (SPCN) dan menawarkan rekomendasi praktis berbasis bukti bagi pembuat kebijakan yang terlibat dalam reformasi Kurikulum Merdeka.
Di luar kasus Indonesia, analisis ini memberikan wawasan komparatif bagi negara-negara pascakolonial dan plural secara agama lainnya yang berupaya menyeimbangkan identitas nasional, akomodasi keagamaan, dan tuntutan ekonomi global dalam kebijakan kurikulum mereka.
TANZHIMUNA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Volume.
06 No.
, 15-29
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA Tinjauan Pustaka Kurikulum sebagai Konstruksi Politik Gagasan bahwa kurikulum tidak pernah netral secara politik telah menjadi inti dari teori kurikulum kritis setidaknya sejak tahun 1970-an.
Apple .
berpendapat bahwa kurikulum suatu negara mewakili pengetahuan resmi yang dipilih dan disusun oleh kelompok sosial dominan untuk mereproduksi hubungan kekuasaan yang ada.
Dalam sistem ini, keputusan mengenai apa yang dianggap sebagai pengetahuan sekolah yang sah pada dasarnya bersifat politis, yang menguntungkan beberapa kelompok sekaligus meminggirkan kelompok lainnya.
Perbedaan yang dikemukakan Bernstein .
antara kode kurikulum koleksi dan terintegrasi menunjukkan bagaimana tingkat pemeliharaan batas yang bervariasi antar mata pelajaran berRelasi dengan kerangka kerja sosial dan pengaturan kekuasaan yang Kurikulum yang diklasifikasikan dan dibingkai secara ketat .
ode koleks.
cenderung menyertai rezim politik yang hierarkis dan terpusat, sedangkan kurikulum yang diklasifikasikan dan dibingkai secara longgar .
ode terintegras.
cenderung muncul di bawah kondisi liberalisasi politik dan demokratisasi sosial.
Popkewitz .
mengembangkan analisis ini dengan meneliti bagaimana wacana reformasi pendidikan memobilisasi konstruksi spesifik mengenai anak, guru, dan bangsa untuk menormalisasi tatanan sosial tertentu.
Dari perspektif ini, reformasi kurikulum adalah tindakan politik: pemerintah mendefinisikan subjek yang diinginkan dan membangun identitas bangsa melalui konten yang diajarkan.
Kajian komparatif yang lebih baru memperkuat pandangan ini: Hussain dkk.
menggambarkan reformasi kurikulum di Inggris dan Australia sebagai arena berulang Auperang kurikulumAy seputar identitas nasional dan pendidikan politik, sementara Kasuga .
mendokumentasikan pengaruh langsung politik partisan terhadap perubahan dan inovasi kurikulum di Tanzania, yang menunjukkan bahwa politisasi kurikulum merupakan ciri struktural sistem pendidikan pascakolonial.
Sejarah Kurikulum Indonesia: Gambaran Umum Sejarah kurikulum Indonesia umumnya dibagi ke dalam periode-periode berdasarkan era politik.
Jufri dkk.
dan Hasan .
mengidentifikasi fase-fase utama berikut: .
Periode Revolusi .
5Ae1.
, yang ditandai dengan Rencana Pelajaran 1947 dan penekanan pada pembentukan kewarganegaraan.
Periode Demokrasi Liberal .
0Ae1.
, yang dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan diversifikasi kurikulum yang lebih luas.
Periode Demokrasi Terpimpin .
9Ae1.
, yang ditandai dengan penguatan indoktrinasi politik melalui kurikulum.
Periode Orde Baru .
6Ae1.
, yang ditandai dengan pengelolaan kurikulum yang terpusat dan teknokratis serta pendidikan moral Pancasila (P4/BP.
Era Reformasi .
8Ae sekaran.
, yang ditandai dengan desentralisasi, pendekatan berbasis kompetensi, dan perbandingan dengan standar internasional.
Tilaar .
menempatkan perubahan-perubahan ini dalam konteks ketegangan yang lebih luas antara potensi emansipatoris pendidikan Indonesia dan kooptasi oleh kekuasaan politik, dengan berargumen bahwa reformasi kurikulum terlalu sering didorong oleh tuntutan politik daripada filosofi pendidikan.
Hal ini mengakibatkan perubahan yang sering dan mengganggu stabilitas, yang merusak profesionalisme guru serta kelangsungan pembelajaran siswa(Lubis et al.
, 2024.
Wulandari, 2.
Irsyad Zamjani .
menunjukkan bahwa pemerintah yang berturut-turut menggunakan TANZHIMUNA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Volume.
06 No.
, 15-29
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA reformasi desentralisasi, meski dikemas dalam bahasa teknokratis, sebagai instrumen untuk meraih legitimasi politik di tingkat nasional maupun regional.
Kajian-kajian terbaru berfokus pada Kurikulum Merdeka, yang diluncurkan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan.
Kebudayaan.
Riset, dan Teknologi di bawah Menteri Nadiem Makarim (Kemdikbudristek, 2.
Para peneliti seperti Mahfud .
dan Raharjo .
menganalisis kurikulum ini sebagai cerminan kombinasi khas antara filosofi pendidikan kewirausahaan, tuntutan ekonomi digital, dan pendidikan karakter Pancasila, suatu konfigurasi yang mencerminkan agenda politik dan ekonomi pemerintahan Jokowi.
Studi implementasi selanjutnya telah mengidentifikasi kesenjangan yang terus-menerus antara maksud kebijakan dan praktik di kelas: Ndari .
melaporkan bahwa kesiapan guru dan akses yang tidak merata terhadap pengembangan profesional tetap menjadi hambatan utama bagi implementasi yang sesuai, sementara tinjauan bukti tahun 2025 oleh IDinsight menyimpulkan bahwa data empiris mengenai dampak kurikulum terhadap hasil belajar masih terbatas dibandingkan dengan skala reformasi tersebut (IDinsight, 2.
Kerangka Teoretis untuk Analisis Hubungan Kurikulum-Politik Beberapa kerangka teoretis telah diterapkan untuk menganalisis hubungan kurikulum-politik dalam konteks non-Barat.
Pendekatan neo-institusionalis (Meyer & Ramirez, 2.
menekankan peran skenario pendidikan global dalam membentuk kebijakan kurikulum nasional, menyarankan bahwa perbedaan nasional di permukaan sering kali menyembunyikan isomorfisme mendasar yang didorong oleh organisasi transnasional seperti UNESCO.
Bank Dunia, dan OECD (Spring, 2.
Sebaliknya, perspektif ekonomi politik (Robertson & Dale, 2.
mengedepankan peran kapitalisme dan kepentingan kelas dalam membentuk penyediaan pendidikan, sementara teori kurikulum pascakolonial (Mignolo, 2.
menunjukkan bagaimana warisan kolonial tetap bertahan dalam menyusun hierarki epistemologis dalam kurikulum kontemporer, termasuk di Indonesia (Robertson & Dale, 2.
Analisis wacana kritis yang dilakukan oleh Asia Pacific Education Review terhadap agenda ideologis yang mendasari Kurikulum Merdeka juga menyimpulkan bahwa reformasi kurikulum umumnya mencerminkan iklim sosial-politik yang berlaku, yang tidak hanya membentuk keterampilan tetapi juga nilai-nilai dan disposisi kewarganegaraan (Huda & Takbir, 2023, sebagaimana dikutip dalam studi wacana kritis tahun 2.
Penelitian ini mensintesis perspektif-perspektif tersebut dalam model analitis multi-tingkat yang memperhatikan: .
kekuatan politik dan ideologis pada tingkat makro, .
proses kelembagaan negara pada tingkat meso, dan .
dinamika implementasi di sekolah dan ruang kelas pada tingkat mikro, sehingga peneliti dapat menjelaskan bagaimana tekanan sosial-politik memengaruhi kurikulum dari level kebijakan nasional hingga ruang kelas.
Dimensi Keagamaan dalam Kebijakan Kurikulum Mekanisme negosiasi agama-sekuler dalam kebijakan kurikulum Indonesia berakar dalam literatur Pendidikan Agama Islam dan moderasi beragama.
Khasanah dkk .
menggambarkan moderasi beragama sebagai prinsip penataan sistem pendidikan Islam Indonesia sejak awal tahun 2020-an, yang tertanam baik dalam peraturan menteri maupun konten kurikulum.
Imamah .
dan tinjauan literatur sistematis oleh Maarif mendokumentasikan bagaimana nilai-nilai moderasi beragama diintegrasikan ke dalam kerangka kurikulum PAI, sementara Kosim dkk.
melaporkan pengembangan modul kurikulum berbasis moderasi beragama untuk madrasah
laboratorium, menggambarkan bagaimana mekanisme ini beroperasi secara konkret
TANZHIMUNA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Volume.
06 No.
, 15-29
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA pada tingkat bahan ajar kurikulum, bukan hanya pada tingkat retorika kebijakan.
Wardi .
serta Sumiarti dan Azizah .
menunjukkan bahwa integrasi moderasi keagamaan ke dalam Kurikulum Merdeka melibatkan negosiasi eksplisit antara orientasi keagamaan organisasi masyarakat sipil utama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang menegaskan bahwa mekanisme keagamaan-sekuler yang diidentifikasi dalam penelitian ini tidak hanya beroperasi antara negara dan komunitas keagamaan, tetapi juga di antara organisasi keagamaan itu sendiri.
Metode Penelitian Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan historis-analitis.
Analisis historis sesuai mengingat sifat longitudinal dari pertanyaan penelitian, yang mencakup hampir delapan Peneliti menginterpretasikan data historis melalui lensa konseptual teoretis, bukan sekadar mencatat urutan peristiwa.
Orientasi metodologis penelitian ini didasarkan pada kerangka hermeneutik Gadamer .
, di mana interpretasi teks dan peristiwa sejarah dipahami sebagai proses dialogis antara cakrawala pemahaman penafsir dan cakrawala yang tertanam dalam materi sejarah.
Pendekatan ini sangat sesuai untuk dokumen kurikulum, yang merupakan teks kompleks yang mengandung berbagai lapisan makna, termasuk kurikulum resmi, kurikulum yang dimaksudkan, dan kurikulum tersembunyi.
Sumber Data Sumber primer meliputi .
dokumen kurikulum resmi dan peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1945 hingga 2026, termasuk Keputusan Presiden.
Peraturan Menteri (Permendikbu.
, dan dokumen kerangka .
transkrip debat parlemen mengenai undang-undang pendidikan, khususnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2.
beserta dan .
laporan resmi dari Pusat Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan (Pusat Kurikulum dan Perbukua.
Sumber sekunder terdiri dari artikel jurnal yang telah ditelaah sejawat, monograf akademis, bab buku, dan analisis kebijakan, yang diidentifikasi melalui pencarian sistematis pada basis data Scopus.
Web of Science.
Google Scholar.
SINTA, dan Garuda.
Istilah pencarian mencakup kombinasi dari AuIndonesia curriculum,Ay Aukurikulum Indonesia,Ay Aueducation policy Indonesia,Ay Ausocio-political education,Ay Aucurriculum reform,Ay Aumoderasi beragama kurikulum,Ay serta istilah-istilah yang spesifik pada era tertentu seperti AuOrde Baru pendidikanAy dan AuKurikulum Merdeka.
Ay Pencarian ini terutama dibatasi pada publikasi dari tahun 2015 hingga 2026, dengan karya-karya lama yang mendasar tetap dipertahankan sebagai landasan teoretis.
Prosedur ini mengikuti semangat tinjauan pustaka sistematis, sejalan dengan studi kurikulum Indonesia terkait yang telah menggunakan protokol pencarian berdasarkan pedoman PRISMA (Syahrir et , 2.
Analisis Data Peneliti menganalisis data melalui tiga fase berulang.
Pada fase pertama .
nalisis tematik terbuk.
, peneliti membaca dan memberi anotasi pada dokumen kurikulum serta literatur sekunder untuk mengidentifikasi tema, ketegangan, dan pola yang Pada fase kedua .
nalisis historis komparati.
, peneliti memetakan tema-tema TANZHIMUNA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Volume.
06 No.
, 15-29
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA tersebut ke dalam periodisasi politik sejarah Indonesia untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan.
Pada fase ketiga .
intesis teoreti.
, peneliti menginterpretasikan pola-pola empiris menggunakan kerangka konseptual terintegrasi yang dijelaskan dalam Tinjauan Pustaka, dan menghasilkan model lima mekanisme yang disajikan dalam Temuan dan Pembahasan.
Tiga pakar kurikulum Indonesia meninjau skema analitis awal untuk memverifikasi kredibilitas temuan, dilengkapi triangulasi berbagai sumber data.
Peneliti menyertakan deskripsi terperinci konteks Indonesia agar pembaca dapat menilai transferabilitas temuan, dan mempertimbangkan ruang lingkup serta keterbatasan penelitian secara reflektif.
Hasil dan Pembahasan Gambaran Sejarah: Transisi Kurikulum dan Perubahan Politik Analisis sejarah kurikulum Indonesia menegaskan adanya Relasi kronologis yang kuat antara transisi rezim politik dan reformasi kurikulum besar-besaran .
ihat Tabel .
Dalam setiap kasus, pergantian pemerintahan diikuti, biasanya dalam waktu satu hingga tiga tahun, oleh revisi substansial terhadap kerangka kurikulum formal (Ummah et al.
Pola ini konsisten di seluruh era politik utama.
Tabel 1.
Relasi Antara Era Politik dan Reformasi Kurikulum di Indonesia .
5Ae2.
Era Politik Periode Ideologi Dominan Kurikulum yang Diterbitkan Karakteristik Utama Revolusioner 1945Ae / Awal Kemerdekaan Nasionalisme.
Rencana Pelajaran Pembentukan keutamaan bahasa Indonesia Demokrasi Liberal 1950Ae Pluralisme Diferensiasi mata pelajaran, variasi Demokrasi Terpandu 1959Ae Indoktrinasi politik.
Nasakom, kultus Rencana Pendidikan konten yang Sukarno Orde Baru (Awa.
Pembangunan Pancasila Rencana Pelajaran Terperinci 1952 Kurikulum 1968.
Sentralisasi, orientasi anti-PKI Orde Baru 1984Ae (Tahap Akhi.
GBHN.
Repelita Kurikulum 1984.
Berbasis selaras dengan P4/Pancasila Awal Reformasi Demokratisasi.
Kurikulum 2004
(KBK)
Berbasis kompetensi, otonomi daerah
TANZHIMUNA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Volume.
06 No.
, 15-29
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA Era Politik Periode Ideologi Dominan Kurikulum yang Diterbitkan Konsolidasi Reformasi 2004Ae Otonomi daerah.
KTSP 2006 Nasionalisme Demokratis 2013Ae Nawacita .
ra Jokow.
Pendekatan ilmiah.
Kurikulum 2013 (K- triad sikap.
Pemulihan PascaPandemi 2022Ae Profil Siswa Pancasila Otonomi siswa.
Kurikulum Merdeka diferensiasi, proyek Konsolidasi Merdeka Ekonomi digital.
Peluncuran secara 2024Ae Permendikbudristek nasional, integrasi No.
12/2024
moderasi beragama Karakteristik Utama Kurikulum berbasis sekolah, pendidikan Sumber: Diadaptasi dari Hasan .
Mulyasa .
Kemdikbudristek .
, dan Permendikbudristek No.
12/2024.
Lima Mekanisme Pengaruh Sosial-Politik terhadap Kurikulum Analisis tematik terhadap sepuluh era kurikulum mengidentifikasi lima mekanisme berulang yang digunakan oleh kekuatan sosial-politik untuk membentuk pengembangan kurikulum di Indonesia.
Mekanisme-mekanisme ini tidak saling pada sebagian besar periode sejarah, beberapa mekanisme beroperasi secara bersamaan, sebuah pola yang juga dilaporkan dalam penelitian komparatif lintas negara mengenai politik kurikulum (Hussain et al.
, 2024.
Kasuga, 2.
Mekanisme 1: Legitimasi Ideologis Di seluruh era politik, rezim yang berkuasa menanamkan komitmen ideologis intinya ke dalam kurikulum formal.
Selama era Orde Lama, rezim Sukarno menyisipkan ideologi Nasakom ke dalam konten ilmu sosial dan pendidikan kewarganegaraan.
Selama era Orde Baru.
Pancasila dioperasionalkan melalui indoktrinasi wajib P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasil.
, yang diintegrasikan ke dalam setiap bidang studi.
Era Reformasi tidak menghilangkan mekanisme ini.
sebaliknya, mekanisme tersebut Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka menguraikan enam dimensi karakter .
eriman/bertaqwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreati.
yang mencerminkan visi pemerintahan Jokowi mengenai warga negara Indonesia yang ideal di era ekonomi digital.
Pemerintah mendefinisikan warga negara ideal melalui pembentukan karakter, bukan hafalan doktrin, legitimasi ideologis yang bekerja lebih halus namun sama politisnya (Sumiarti & Azizah, 2.
Mekanisme 2: Osilasi SentralisasiAeDesentralisasi Mekanisme kedua melibatkan osilasi antara otoritas terpusat dan desentralisasi atas kurikulum, yang berRelasi erat dengan tingkat sentralisasi atau desentralisasi politik dalam struktur negara yang lebih luas.
Orde Baru mempertahankan kontrol yang sangat terpusat atas kurikulum melalui Pusat Pengembangan Kurikulum Nasional, dengan buku paket yang seragam didistribusikan ke semua sekolah di seluruh negeri.
TANZHIMUNA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Volume.
06 No.
, 15-29
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA Periode Reformasi membawa desentralisasi yang dramatis, yang memuncak pada KTSP (Kurikulum Berbasis Sekola.
, yang memberikan otonomi substansial kepada masingmasing sekolah untuk mengembangkan 30Ae40% kurikulum mereka sesuai dengan kebutuhan lokal (Dewi, 2.
Tekanan sentralisasi kembali muncul dengan K-13, yang kembali memusatkan isi kurikulum sambil mempertahankan ketentuan konten lokal secara nominal.
Irsyad Zamjani .
menggambarkan seluruh fluktuasi ini sebagai persaingan berkelanjutan antara otoritas pusat dan daerah untuk meraih legitimasi Kurikulum Merdeka mewakili model hibrida, yang menawarkan pendekatan Aupengajaran pada tingkat yang tepatAy (TaRL) yang memberikan fleksibilitas pedagogis yang substansial kepada guru dalam kerangka kompetensi yang ditetapkan secara Model hibrida ini mencerminkan kompromi politik antara otoritas pemerintah pusat dan komitmen desentralisasi yang tertanam dalam undang-undang otonomi daerah, meskipun Ndari dkk.
mengingatkan bahwa pengalaman praktis dari fleksibilitas ini sangat bervariasi tergantung pada kesiapan sekolah dan ketimpangan sumber daya antarwilayah.
Mekanisme 3: Negosiasi Antara Agama dan Sekuler Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang diabadikan dalam konstitusi Indonesia telah menciptakan ketegangan yang berkepanjangan antara orientasi keagamaan dan sekuler dalam kebijakan kurikulum.
Ketegangan ini melampaui alokasi waktu untuk pendidikan ia memengaruhi keputusan mengenai landasan epistemologis semua bidang Selama era Orde Baru, pendidikan agama dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan melawan pengaruh komunis, namun isinya dikontrol ketat untuk mencegah munculnya Islam politik.
Pasca-Reformasi, munculnya politik identitas dan meningkatnya pengaruh organisasi masyarakat sipil Islam telah memperdalam negosiasi mengenai konten keagamaan dalam kurikulum madrasah, termasuk perdebatan mengenai posisi Fiqh.
Aqidah.
Akhlaq.
Al-Quran.
Hadis, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).
Khasanah dkk.
dan Imamah .
mendokumentasikan bagaimana konsep moderasi beragama, sejak awal tahun 2020-an, telah menjadi prinsip pengorganisasian eksplisit dalam kurikulum PAI, yang dimaksudkan untuk mendamaikan pembentukan identitas keagamaan dengan pluralisme nasional.
Integrasi Pendidikan Agama Islam ke dalam Profil Siswa Pancasila saat ini merupakan upaya strategis untuk mensintesis identitas keagamaan dengan identitas nasional yang pluralis, sebuah manuver politik yang mencerminkan kebutuhan pemerintahan Jokowi untuk mempertahankan dukungan baik dari konstituen Islam maupun kelompok nasionalis sekuler.
Sumiarti dan Azizah .
menunjukkan bahwa negosiasi ini tidak hanya dimediasi oleh negara tetapi juga oleh organisasi masyarakat sipil Islam utama, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang tradisi pedagogisnya yang saling bersaing sebagian direkonsiliasi dalam kerangka kurikulum pendidikan moderat.
Mekanisme 4: Kebutuhan Pembangunan Ekonomi Agenda pembangunan ekonomi negara memengaruhi kurikulum di setiap era.
Selama era Orde Baru, khususnya pada masa Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahu.
, pemerintah memperluas pendidikan kejuruan dan teknik secara besar-besaran untuk mendukung target industrialisasi.
Bidang studi semakin dibenarkan berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan modal manusia demi pertumbuhan ekonomi.
TANZHIMUNA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Volume.
06 No.
, 15-29
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA Pasca-Reformasi, wacana global mengenai ekonomi pengetahuan memperkuat mekanisme ini serta pengaruh organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, yang telah mendanai program-program reformasi pendidikan Indonesia dengan syarat bahwa program-program tersebut harus terikat pada kerangka akuntabilitas, penilaian terstandarisasi, dan relevansi dengan pasar tenaga kerja.
Penekanan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran berbasis proyek, kewirausahaan, dan literasi teknologi mencerminkan kebijakan industri AuMaking Indonesia 4.
0Ay pemerintahan Jokowi, yang bertujuan untuk memajukan partisipasi Indonesia dalam Revolusi Industri Keempat.
Kebijakan industri "Making Indonesia 4.
secara langsung membentuk prioritas isi kurikulum, pola yang Nurdin dkk.
dokumentasikan pula dalam analisis komparatif reformasi berbasis kompetensi.
Mekanisme 5: Dialektika GlobalisasiAeLokalisasi Mekanisme kelima menangkap ketegangan dialektis antara norma-norma pendidikan global dan nilai-nilai budaya lokal.
Sejak Indonesia bergabung dengan PISA pada tahun 2001 dan partisipasinya yang berkelanjutan dalam TIMSS, para pembuat kebijakan menggunakan tolok ukur internasional tersebut untuk membentuk isi kurikulum, pendekatan penilaian, dan kerangka hasil belajar (Pratiwi, 2.
Penekanan Kurikulum 2013 pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS) serta keselarasan Kurikulum Merdeka dengan kompetensi minimum PISA 2022 menggambarkan pengaruh global ini (OECD, 2.
Pada saat yang sama, tekanan balik dari komunitas budaya dan keagamaan lokal telah mendorong integrasi yang lebih besar terhadap kearifan lokal, sistem pengetahuan adat, dan konten budaya regional.
Penyertakan muatan lokal sebagai komponen kurikulum wajib mewakili penyelesaian institusional atas ketegangan ini (Nakaya, 1.
Dialektika ini memiliki dimensi politik yang eksplisit: pemerintah nasional tidak pernah menegosiasikan keseimbangan antara global dan lokal semata-mata atas dasar pendidikan, melainkan berdasarkan posisi politiknya terhadap aktor internasional maupun konstituen domestik.
Pemerintah dengan orientasi nasionalis yang lebih kuat cenderung mengutamakan lokalisasi, sedangkan pemerintah dengan agenda ekonomi yang lebih mengarah pada globalisasi cenderung menyelaraskan kurikulum lebih erat dengan standar internasional(Alhamuddin et al.
, 2020.
Suprapto et al.
, 2.
Sintesis Teoretis: Model Hubungan Kurikulum-Sosio-Politik (SPCN) Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini mengusulkan Model Hubungan Kurikulum-Sosio-Politik (SPCN) sebagai kerangka teoritis untuk memahami hubungan kurikulum-politik di Indonesia.
Model SPCN berargumen bahwa hasil pengembangan kurikulum lahir dari interaksi multidirectional di antara tiga tingkatan kekuatan sosiopolitik: makro .
eopolitik, tata kelola global, modal transnasiona.
, meso .
deologi negara, tipe rezim politik, tekanan masyarakat sipi.
, dan mikro .
ilai-nilai komunitas sekolah, identitas profesional guru, serta ekspektasi siswa dan keluarg.
TANZHIMUNA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Volume.
06 No.
, 15-29
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA Gambar 1.
Alur Konseptual Model Socio-Political Curriculum Nexus (SPCN) Tingkat makro: geopolitik, tata kelola global, modal Tingkat meso: ideologi negara, jenis rezim, tekanan masyarakat sipil Tingkat mikro: nilai-nilai sekolah, identitas guru, harapan keluarga Ie disampaikan melalui lima mekanisme Ie Legitimasi ideologis A Osilasi sentralisasiAedesentralisasi A Negosiasi agamaAesekuler A Imperatif pembangunan ekonomi A Dialektika globalisasiAelokalisasi Hasil kebijakan kurikulum NE umpan balik dari implementasi di tingkat mikro Sumber: Dikembangkan oleh para penulis, 2026.
Lima mekanisme yang diidentifikasi di atas merupakan saluran utama melalui mana kekuatan-kekuatan multilevel ini ditransmisikan ke dalam keputusan kebijakan Secara kritis, model ini menegaskan bahwa mekanisme-mekanisme tersebut tidak beroperasi dalam arah top-down yang sederhana.
aktor-aktor tingkat mikro .
uru, komunitas lokal, organisasi keagamaa.
secara aktif mengadopsi, menentang, dan membentuk ulang kebijakan kurikulum selama implementasi, menghasilkan siklus umpan balik yang memengaruhi iterasi kebijakan selanjutnya.
Dinamika umpan balik ini sejalan dengan penelitian implementasi yang menunjukkan bahwa peran aktif guru merupakan mekanisme utama melalui mana cita-cita kebijakan yang berorientasi pada otonomi dioperasionalkan di tingkat sekolah (Mustoip et al.
, 2024.
Retnaningrum et al.
Model SPCN dikembangkan berdasarkan kerangka ideologi-kurikulum Apple .
, namun diperluas dengan memasukkan kekhususan konteks politik pascakolonial Indonesia, termasuk peran Islam sebagai kekuatan politik lintas sektor, warisan pembangunan otoriter, serta dinamika khas negara kesatuan yang desentralisasi dengan keragaman internal yang luar biasa.
Diskusi: Implikasi bagi Kurikulum Merdeka dan Reformasi di Masa Depan Model SPCN menawarkan lensa analitis yang produktif untuk mengevaluasi Kurikulum Merdeka.
Profil Siswa Pancasila membangun kerangka identitas nasional pascaIslamis yang tetap mengakui agama, strategi pemerintahan Jokowi untuk mengendalikan politik identitas tanpa mengasingkan konstituen Islam.
Penawaran Kurikulum Merdeka berupa tiga jalur implementasi (Mandiri Belajar.
Mandiri Berubah.
Mandiri Berbag.
mewakili strategi desentralisasi terkendali yang cerdas secara politik, yang mempertahankan kendali kerangka kerja pusat sambil memungkinkan sekolah-sekolah pada tingkat kesiapan yang berbeda untuk terlibat dengan tingkat otonomi yang bervariasi.
Namun, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini justru memperparah ketimpangan yang sudah ada antara sekolah perkotaan yang memiliki sumber daya memadai dan sekolah pedesaan serta terpencil yang kekurangan sumber daya (Ndari et al.
, 2023.
Raharjo, 2.
Keselarasan Kurikulum Merdeka dengan Peta Jalan Ekonomi Digital 2021Ae2024 terlihat jelas dalam penekanannya pada pemikiran komputasional, kompetensi digital, dan proyek kewirausahaan.
Meskipun prioritas-prioritas ini dapat dibenarkan dengan sendirinya, dominasi mereka menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana TANZHIMUNA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Volume.
06 No.
, 15-29
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA kurikulum berfungsi sebagai instrumen kebijakan pengelolaan ekonomi daripada sebagai sarana pengembangan manusia yang holistik.
Integrasi nilai-nilai moderasi agama ke dalam kerangka Kurikulum Merdeka, sebagaimana didokumentasikan dalam studi kasus implementasi di madrasah (Kosim et , 2024.
Wardi et al.
, 2.
, menggambarkan bagaimana mekanisme kelima dan ketiga saling bersinggungan: moderasi agama sekaligus merupakan respons terhadap kekhawatiran domestik mengenai radikalisme agama dan sinyal kepada mitra internasional mengenai komitmen Indonesia terhadap Islam yang moderat dan pluralis.
Reformasi kurikulum di Indonesia memerlukan perubahan struktural dalam tata kelola, bukan sekadar revisi konten (Wijaya et al.
, 2.
Proses pengembangan kurikulum di masa depan harus melembagakan mekanisme musyawarah inklusif yang melibatkan guru, siswa, orang tua, komunitas keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil.
Mekanisme semacam itu akan melindungi keputusan kurikulum dari tekanan politik partisan sekaligus memastikan responsivitas terhadap beragam kebutuhan masyarakat, sejalan dengan rekomendasi Alhamuddin dan Murniati .
bahwa pengembangan kurikulum harus memprioritaskan kolaborasi inklusif dan distribusi sumber daya pendidikan yang adil.
Kesimpulan Penelitian ini telah menunjukkan bahwa Relasi antara dinamika sosio-politik dan pengembangan kurikulum di Indonesia bersifat konsisten dan meluas secara historis.
Analisis sepuluh era kurikulum .
5Ae2.
, dengan mengacu pada Apple.
Bernstein, dan Popkewitz, mengidentifikasi lima mekanisme yang berulang: legitimasi ideologis, osilasi sentralisasi-desentralisasi, negosiasi agama-sekuler, tuntutan pembangunan ekonomi, dan dialektika globalisasi-lokalisasi.
Melalui kelima mekanisme ini, kekuatan sosio-politik membentuk kebijakan kurikulum di setiap pergantian rezim.
Kelima temuan ini membentuk Model Hubungan Kurikulum-Sosio-Politik (SPCN), kerangka multi-tingkat dan multi-mekanisme untuk menganalisis hubungan kurikulum-politik di Indonesia dan, berpotensi, dalam konteks pascakolonial pluralis Kurikulum merekam pertarungan kelompok-kelompok yang bersaing untuk mendefinisikan identitas nasional, pengetahuan yang sah, dan reproduksi sosial.
Secara akademis, paper ini menawarkan peta empiris hubungan kurikulumpolitik dalam konteks non-Barat dengan mayoritas penduduk Muslim, sebuah celah yang jarang diisi oleh studi kurikulum kritis berbasis teori.
Secara praktis, temuantemuan ini menunjukkan perlunya tata kelola kurikulum yang lebih inklusif, transparan, dan berprinsip pendidikan di Indonesia, yang memanfaatkan komitmen politik untuk reformasi pendidikan sambil membatasi distorsi dari agenda partisan.
Keterbatasan penelitian ini meliputi ketergantungannya pada sumber-sumber dokumenter, yang memberikan perspektif tingkat kebijakan yang mungkin tidak sepenuhnya menangkap realitas implementasi di tingkat sekolah dan ruang kelas.
Penelitian selanjutnya sebaiknya melengkapi analisis makro ini dengan studi etnografis mengenai implementasi kurikulum dalam berbagai konteks sekolah di Indonesia, serta studi komparatif yang mengkaji hubungan kurikulum-politik di negara-negara ASEAN lain dan konteks nasional mayoritas Muslim.
TANZHIMUNA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Volume.
06 No.
, 15-29
KairinA.
Anis Satus SolekahA.
Tajul UmamA.
HaryaniA.
AgungAA
Referensi