Ramdani.
Dkk
Analisis Peran Guru BK
Tanjak: Journal of Education and Teaching ISSN 2716-4098 (P) 2720-8966 (O) Volume 7 Nomor 1, 2026
ANALISIS PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SPMB BAGI SISWA
BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI PENDEKATAN
MANAJEMEN BK BERBASIS KOLABORASI
Ramdani Ramdani1*.
Raja Zulfikar2.
Rike Ernawati Sinaga3, 1,2.
Prodi Bimbingan dan Konseling.
Universitas Riau Kepulauan.
Batam.
Kepulauan Riau.
Indonesia, ramdnaidani146@gmail.
com, 085266343400 3Sekolah Menengah Atas Negeri No 20.
Kota Batam.
Kepulauan Riau.
Indonesia Pengiriman: 20/06/2026.
Diterima: 29/06/2026.
Publikasi: 02/07/2026 DOI: https://doi.
org/10.
35961/jg.
Abstrak Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang inklusif memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk guru Bimbingan dan Konseling (BK), untuk memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
Namun, pelaksanaan layanan pada tahap SPMB masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi antar pemangku kepentingan, ketersediaan dukungan, dan kesiapan layanan di sekolah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru BK dalam mendukung penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus melalui manajemen BK berbasis kolaborasi di sekolah menengah.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif-komparatif.
Responden penelitian terdiri atas 19 guru BK yang berasal dari lima sekolah menengah di Kota Batam, meliputi dua SMA, satu MA, dan dua SMK.
Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling.
Data dikumpulkan menggunakan angket yang mengukur empat aspek, yaitu pemahaman guru BK, peran guru BK, dukungan yang tersedia, dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus.
Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan uji Kruskal Wallis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru BK tentang penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus berada pada kategori tinggi (M = 4,.
, demikian pula peran guru BK dalam mendukung penyelenggaraan SPMB (M = 3,.
Dukungan yang diterima guru BK berada pada kategori sedang (M = 3,.
, sedangkan hambatan yang dihadapi berada pada kategori tinggi (M = 3,.
Hambatan utama meliputi keterbatasan kompetensi terkait Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK siswa berkebutuhan khusus, kurangnya informasi awal calon peserta didik, keterbatasan tenaga profesional pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan.
Hasil analisis komparatif menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek pemahaman, peran, dan dukungan berdasarkan jenis sekolah, namun terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek hambatan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus bukan terletak pada rendahnya pemahaman atau peran guru BK, melainkan pada belum optimalnya sistem dukungan dan kolaborasi yang tersedia.
Oleh karena itu, diperlukan pengembangan manajemen BK berbasis kolaborasi yang mampu mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan SPMB yang lebih inklusif.
Kata kunci: guru bimbingan dan konseling, manajemen BK berbasis kolaborasi.
SPMB, siswa berkebutuhan khusus, pendidikan Abstract The implementation of an inclusive Student Admission System (SPMB) requires the involvement of various stakeholders, including school counselors, to ensure equal educational access for students with special needs.
However, the admission process continues to face challenges related to stakeholder coordination, support systems, and school readiness.
This study aimed to analyze the role of school counselors in supporting the implementation of SPMB for students with special needs through collaborative guidance and counseling management in secondary The study employed a quantitative approach with a descriptive-comparative survey design.
Participants consisted of 19 school counselors from five secondary schools in Batam City, including two senior high schools, one Islamic senior high school, and two vocational high schools.
Total sampling was applied.
Data were collected using a questionnaire measuring four dimensions: counselorsAo understanding, counselorsAo roles, available support, and obstacles encountered in implementing SPMB for students with special needs.
Data were analyzed using descriptive statistics and the Kruskal Wallis test.
The findings revealed that counselorsAo understanding of SPMB for students with special needs was categorized as high (M = 4.
, as was their role in supporting the implementation of SPMB (M = 3.
The level of support received by counselors was categorized as moderate (M = 3.
, while the obstacles encountered were categorized as high (M = 3.
Major obstacles included limited competence in handling students with special needs, insufficient preliminary information about prospective students, limited access to professional support services, and suboptimal coordination among stakeholders.
Comparative analysis indicated no significant differences in understanding, roles, and support across school types.
however, significant differences were found in the obstacle dimension.
The findings suggest that the primary challenge in implementing SPMB for students with special needs lies not in counselorsAo understanding or roles, but rather in the inadequacy of support systems and collaborative mechanisms.
Therefore, the development of a collaborative guidance and counseling management model is needed to integrate multiple stakeholders in supporting a more inclusive student admission Keywords: school counselors, collaborative guidance and counseling management, student admission system, students with special needs, inclusive education.
Pendahuluan Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara, termasuk siswa berkebutuhan khusus (SBK).
Implementasi pendidikan inklusif menjadi salah satu strategi untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan pendidikan yang Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK bermutu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) memiliki peran yang strategis karena menjadi gerbang awal bagi siswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh akses terhadap layanan pendidikan yang inklusif dan Tahap penerimaan peserta didik tidak lagi dipandang semata-mata sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai proses identifikasi awal kebutuhan peserta didik yang akan menentukan bentuk layanan dan dukungan yang diperlukan selama mengikuti pendidikan di sekolah.
Pentingnya penyelenggaraan SPMB yang inklusif semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus.
Namun demikian, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, koordinasi layanan, dan dukungan sistem yang tersedia di sekolah.
Keberhasilan layanan inklusif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan sekolah, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan peserta didik secara tepat sejak tahap penerimaan.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif karena memungkinkan terjadinya koordinasi, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif terkait kebutuhan peserta didik (Alabdallat et al.
, 2021.
Khaleel et al.
, 2.
Pada jenjang sekolah menengah atas, kompleksitas penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus menjadi semakin tinggi karena sekolah tidak hanya dituntut menyediakan akses pendidikan, tetapi juga mempersiapkan layanan yang mampu mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, dan perencanaan karier peserta didik.
Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem layanan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan calon peserta didik sejak tahap awal sehingga sekolah dapat merancang dukungan yang sesuai.
Upaya tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran, orang tua, tenaga profesional, dan terutama guru Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai bagian dari sistem dukungan sekolah.
Guru BK memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Dalam kerangka layanan BK komprehensif, guru BK tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan konseling, tetapi juga sebagai pemimpin layanan, advokat peserta didik, fasilitator kolaborasi, konsultan, serta agen perubahan dalam sistem pendidikan (Ramdani et al, 2.
Reese .
menegaskan bahwa peran guru BK dalam pendidikan inklusif dilaksanakan melalui fungsi kepemimpinan, advokasi, kolaborasi, dan perubahan sistem yang bertujuan memastikan akses dan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus.
Guru BK juga berperan dalam membangun kerja sama dengan keluarga, guru, tenaga profesional, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberhasilan peserta didik (Reese, 2.
Dalam perspektif manajemen BK berbasis kolaborasi, guru BK menjadi salah satu aktor kunci yang menghubungkan berbagai pihak dalam proses pelayanan peserta didik.
Kolaborasi memungkinkan guru BK memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai karakteristik dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, sekaligus memfasilitasi penyusunan strategi layanan yang tepat.
Yuliawanti .
menjelaskan bahwa layanan BK pada sekolah inklusif merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan konselor sekolah, guru, guru pendamping khusus, dan orang tua dalam memberikan dukungan terhadap perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus.
Oleh karena itu, keberhasilan layanan pada tahap SPMB sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi yang dibangun sejak awal proses penerimaan peserta didik.
Meskipun demikian, implementasi manajemen BK berbasis kolaborasi dalam penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus masih menghadapi berbagai tantangan.
Guru BK sering kali Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK dihadapkan pada keterbatasan informasi mengenai kondisi calon peserta didik, minimnya mekanisme asesmen awal yang terstruktur, kurang optimalnya koordinasi dengan pihak eksternal, serta keterbatasan sumber daya pendukung yang tersedia di sekolah.
Selain itu, belum semua sekolah memiliki sistem kolaborasi yang memungkinkan guru BK menjalankan fungsi koordinatif dan advokatif secara optimal dalam proses penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses identifikasi kebutuhan dan perencanaan layanan yang tepat bagi siswa setelah diterima di sekolah (Khaleel et al.
, 2021.
Reese, 2021.
Ramdani et al.
, 2.
Kajian mengenai pendidikan inklusif dan layanan BK bagi siswa berkebutuhan khusus telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, sebagian besar penelitian berfokus pada implementasi pendidikan inklusif, kolaborasi dalam layanan BK, atau peran guru BK dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus setelah mereka berada dalam lingkungan sekolah (Reese, 2021.
Yuliawanti.
Ramdani et al, 2.
Penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pemahaman guru BK mengenai SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus, bagaimana peran yang dijalankan, dukungan yang tersedia, serta hambatan yang dihadapi dalam mendukung penyelenggaraan SPMB melalui manajemen BK berbasis kolaborasi pada jenjang sekolah menengah atas masih relatif terbatas.
Padahal, informasi tersebut sangat penting untuk menjadi dasar pengembangan sistem layanan yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus sejak tahap penerimaan peserta didik.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru Bimbingan dan Konseling dalam mendukung penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus melalui manajemen BK berbasis kolaborasi di sekolah menengah atas.
Secara khusus, penelitian ini mengkaji pemahaman guru BK mengenai layanan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus, peran yang dijalankan dalam proses penyelenggaraan SPMB, dukungan yang tersedia, serta hambatan yang dihadapi dalam Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi landasan empiris bagi pengembangan model manajemen BK berbasis kolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan SPMB yang lebih inklusif, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif-komparatif.
Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bagi siswa berkebutuhan khusus melalui manajemen BK berbasis kolaborasi.
Desain survei dipilih karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari sejumlah responden menggunakan instrumen terstandar untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi secara sistematis (Creswell & Creswell.
Penelitian dilaksanakan pada lima sekolah menengah di Kota Batam yang terdiri atas dua Sekolah Menengah Atas (SMA), satu Madrasah Aliyah (MA), dan dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan sekolah dalam penyelenggaraan SPMB serta keberadaan layanan Bimbingan dan Konseling.
Variasi jenis sekolah dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi layanan BK dalam mendukung penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus.
Populasi penelitian adalah seluruh guru BK yang bertugas pada lima sekolah yang menjadi lokasi Mengingat jumlah populasi relatif terbatas, penelitian ini menggunakan teknik total sampling.
Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK yaitu seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria dijadikan responden penelitian.
Kriteria responden meliputi: .
berstatus sebagai guru BK aktif pada jenjang SMA.
MA, atau SMK.
terlibat dalam penyelenggaraan SPMB di sekolah.
bersedia menjadi responden penelitian.
Data penelitian dikumpulkan menggunakan angket yang disusun berdasarkan fokus penelitian.
Instrumen penelitian terdiri atas empat dimensi utama, yaitu pemahaman guru BK mengenai SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus, peran guru BK dalam mendukung penyelenggaraan SPMB, dukungan yang tersedia dalam pelaksanaan layanan, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi manajemen BK berbasis kolaborasi.
Seluruh item instrumen menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari 1 .
angat tidak setuj.
hingga 5 .
angat setuj.
Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya.
Validitas isi dilakukan melalui penilaian ahli .
xpert judgmen.
yang melibatkan pakar Bimbingan dan Konseling serta pendidikan inklusif.
Selanjutnya, validitas empiris diuji menggunakan korelasi Pearson Product Moment, sedangkan reliabilitas instrumen diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha.
Instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai koefisien alpha Ou 0,70 (Hair et al.
, 2.
Analisis data dilakukan dalam dua tahap.
Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat pemahaman, peran, dukungan, dan hambatan guru BK melalui nilai rata-rata .
, standar deviasi, frekuensi, dan persentase.
Kedua, analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan kondisi tersebut berdasarkan jenis sekolah (SMA.
MA, dan SMK).
Analisis komparatif dilakukan menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk mengidentifikasi perbedaan pemahaman, peran, dukungan, dan hambatan guru BK berdasarkan jenis sekolah (SMA.
MA, dan SMK) pada taraf signifikansi 0,05.
Fokus analisis penelitian mencakup empat aspek utama, yaitu: .
pemahaman guru BK mengenai penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus.
peran guru BK dalam mendukung penyelenggaraan SPMB.
dukungan yang tersedia bagi guru BK dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta .
hambatan yang dihadapi dalam implementasi manajemen BK berbasis kolaborasi.
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual layanan BK pada tahap SPMB sekaligus menjadi dasar dalam pengembangan model manajemen BK berbasis kolaborasi untuk mendukung penyelenggaraan SPMB yang lebih inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus.
Hasil dan Pembahasan Karakteristik Responden Penelitian ini melibatkan 19 guru Bimbingan dan Konseling yang berasal dari lima sekolah menengah di Kota Batam, terdiri atas dua Sekolah Menengah Atas (SMA), satu Madrasah Aliyah (MA), dan dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Distribusi responden berdasarkan jenis sekolah disajikan pada Tabel Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK Tabel 1.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Sekolah Jenis Sekolah Frekuensi Persentase (%) SMA
47,37
21,05
SMK
31,58
Total
100,00
Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar responden berasal dari SMA .
,37%), diikuti SMK .
,58%) dan MA .
,05%).
Komposisi tersebut memberikan gambaran mengenai variasi konteks penyelenggaraan layanan BK pada berbagai jenis satuan pendidikan menengah di Kota Batam.
Pemahaman Guru BK tentang SPMB bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman guru BK mengenai penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata sebesar 4,08.
Guru BK memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip pendidikan inklusif, hak peserta didik berkebutuhan khusus, dan pentingnya identifikasi kebutuhan sejak tahap penerimaan peserta didik.
Namun demikian, pemahaman mengenai prosedur asesmen kebutuhan khusus masih menunjukkan skor yang relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya.
Tabel 2.
Tingkat Pemahaman Guru BK
Indikator Mean Kategori Pemahaman SPMB
4,15
Tinggi Pendidikan Inklusif
4,27
Sangat Tinggi Karakteristik SBK
4,03
Tinggi Asesmen Kebutuhan Awal 3,87 Tinggi Rata-rata 4,08 Tinggi Peran Guru BK dalam Mendukung Penyelenggaraan SPMB Peran guru BK dalam mendukung penyelenggaraan SPMB berada pada kategori tinggi dengan skor ratarata 3,95.
Guru BK paling banyak berperan dalam memberikan konsultasi kepada orang tua serta membantu sekolah mengidentifikasi kebutuhan calon peserta didik.
Sebaliknya, peran dalam koordinasi dengan tenaga profesional eksternal masih belum optimal.
Tabel 3.
Peran Guru BK dalam Penyelenggaraan SPMB
Indikator Mean Kategori Identifikasi Kebutuhan 4,12 Tinggi Konsultasi Orang Tua
4,18
Tinggi Koordinasi Internal Sekolah 4,01 Tinggi Advokasi Peserta Didik
3,91
Tinggi Kolaborasi Eksternal
3,54
Tinggi Rata-rata 3,95 Tinggi Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK Hasil ini menunjukkan bahwa guru BK telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung penyelenggaraan SPMB.
Namun, kolaborasi dengan pihak luar sekolah masih memerlukan penguatan untuk mendukung proses identifikasi dan layanan awal bagi siswa berkebutuhan khusus.
Dukungan terhadap Guru BK dalam Penyelenggaraan SPMB Dukungan yang diterima guru BK berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 3,42.
Dukungan terbesar berasal dari kepala sekolah dan kebijakan sekolah yang mendukung penerimaan siswa berkebutuhan khusus.
Sementara itu, dukungan berupa pelatihan khusus dan ketersediaan tenaga ahli masih relatif terbatas.
Tabel 4.
Dukungan terhadap Guru BK
Indikator Dukungan Kepala Sekolah Kebijakan Sekolah Sarana dan Prasarana
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Dukungan Tenaga Profesional Rata-rata Mean
3,88
3,76
3,41
3,12
2,95
3,42
Kategori Tinggi Tinggi Sedang Sedang Sedang Sedang Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen sekolah dalam mendukung layanan inklusif, dukungan sumber daya dan peningkatan kompetensi guru BK masih memerlukan perhatian.
Hambatan yang Dihadapi Guru BK Hambatan yang dihadapi guru BK dalam mendukung penyelenggaraan SPMB berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata 3,79.
Hambatan terbesar berkaitan dengan keterbatasan tenaga ahli, kurangnya pelatihan khusus mengenai siswa berkebutuhan khusus, dan belum optimalnya sistem kolaborasi lintas Tabel 5.
Hambatan Guru BK dalam Penyelenggaraan SPMB
Indikator Mean Kategori Keterbatasan Kompetensi
3,92
Tinggi Keterbatasan Informasi Awal SBK 3,76 Tinggi Sarana dan Prasarana
3,68
Tinggi Koordinasi Antar Pihak 3,84 Tinggi Dukungan Profesional 3,75 Tinggi Rata-rata 3,79 Tinggi Hasil ini menunjukkan bahwa guru BK masih menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan perannya secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi dan sistem dukungan kolaboratif.
Perbandingan Berdasarkan Jenis Sekolah Analisis komparatif menunjukkan adanya variasi skor rata-rata pada setiap aspek berdasarkan jenis Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK Tabel 6.
Perbandingan Rata-rata Berdasarkan Jenis Sekolah Aspek
SMA MA SMK
Pemahaman 4,18 3,87 4,11 Peran
4,02 3,68 3,97
Dukungan 3,56 3,11 3,49 Hambatan 3,62 4,12 3,75 Hasil menunjukkan bahwa guru BK pada SMA memiliki skor pemahaman dan peran yang lebih tinggi dibandingkan jenis sekolah lainnya.
Sebaliknya, guru BK pada MA menunjukkan tingkat hambatan yang paling tinggi dan tingkat dukungan yang paling rendah.
Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan sumber daya dan sistem dukungan yang tersedia pada masing-masing jenis satuan pendidikan.
Tabel 7.
Hasil Uji Kruskal-Wallis Variabel Sig.
Pemahaman 1,842 0,398 Peran
2,511 0,285
Dukungan 4,987 0,083 Hambatan 6,214 0,045* *Signifikan pada p < 0,05 Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek pemahaman, peran, dan dukungan guru BK berdasarkan jenis sekolah.
Namun, terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek hambatan .
= 0,.
, yang menunjukkan bahwa guru BK pada jenis sekolah yang berbeda menghadapi tingkat hambatan yang berbeda dalam mendukung penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus.
Pembahasan Pemahaman Guru BK tentang SPMB bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman guru BK mengenai penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus berada pada kategori tinggi.
Temuan ini mengindikasikan bahwa guru BK telah memiliki kesadaran yang baik mengenai prinsip pendidikan inklusif, hak peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara, serta pentingnya identifikasi kebutuhan peserta didik sejak tahap penerimaan.
Tingginya tingkat pemahaman tersebut menunjukkan bahwa guru BK telah memandang SPMB bukan sekadar proses administratif, tetapi sebagai tahap awal dalam memastikan keberlangsungan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Temuan ini relevan dengan pandangan Reese .
yang menegaskan bahwa konselor sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses, kesetaraan, dan keberhasilan pendidikan bagi seluruh peserta didik melalui praktik kepemimpinan, advokasi, kolaborasi, dan perubahan sistem.
Dalam konteks pendidikan inklusif, pemahaman terhadap karakteristik siswa berkebutuhan khusus menjadi prasyarat penting agar konselor dapat menjalankan fungsi tersebut secara efektif.
Reese .
juga menekankan bahwa konselor sekolah harus memiliki kompetensi dalam memahami kebutuhan siswa berkebutuhan khusus agar mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada akses dan keberhasilan pendidikan mereka.
Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terkait asesmen kebutuhan awal memperoleh skor yang lebih rendah dibandingkan indikator lainnya.
Temuan ini mengindikasikan bahwa guru BK relatif memahami konsep pendidikan inklusif, namun belum sepenuhnya memiliki kesiapan teknis dalam melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik pada tahap SPMB.
Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat proses asesmen siswa berkebutuhan khusus membutuhkan pengetahuan multidisipliner yang mencakup aspek psikologis, akademik, sosial, dan perkembangan individu.
Ketika kompetensi asesmen belum optimal, terdapat risiko bahwa kebutuhan siswa tidak teridentifikasi secara akurat sejak awal sehingga layanan yang diberikan sekolah menjadi kurang tepat sasaran.
Dalam perspektif manajemen BK berbasis kolaborasi, pemahaman guru BK tidak hanya berfungsi sebagai modal individual, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun sistem dukungan yang efektif (Ramdani et al, 2.
Semakin baik pemahaman guru BK mengenai kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, semakin besar peluang terjadinya koordinasi dan pengambilan keputusan yang tepat bersama pihak sekolah, orang tua, dan tenaga profesional lainnya.
Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi asesmen menjadi salah satu kebutuhan strategis dalam penguatan layanan SPMB yang inklusif.
Peran Guru BK dalam Mendukung Penyelenggaraan SPMB Penelitian ini menemukan bahwa peran guru BK dalam mendukung penyelenggaraan SPMB berada pada kategori tinggi.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa guru BK telah terlibat dalam berbagai aktivitas penting seperti identifikasi kebutuhan calon peserta didik, konsultasi dengan orang tua, koordinasi dengan pihak sekolah, advokasi peserta didik, serta penyusunan rekomendasi layanan.
Hasil ini memperlihatkan bahwa guru BK tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana layanan konseling, melainkan sebagai aktor strategis dalam sistem penerimaan peserta didik.
Temuan ini sejalan dengan paradigma BK komprehensif yang menempatkan konselor sebagai pemimpin layanan, advokat, kolaborator, dan agen perubahan sistem.
Reese .
menjelaskan bahwa peran konselor sekolah dalam pendidikan inklusif tidak dapat dipisahkan dari fungsi kolaborasi dan advokasi yang bertujuan menghilangkan hambatan akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Peran tersebut menjadi semakin penting pada tahap penerimaan peserta didik karena keputusan yang diambil pada tahap awal akan memengaruhi kualitas layanan yang diterima siswa selama berada di sekolah.
Tingginya skor pada aspek konsultasi dengan orang tua menunjukkan bahwa guru BK telah menjalankan fungsi kemitraan dengan keluarga secara relatif baik.
Temuan ini penting karena orang tua merupakan sumber informasi utama mengenai riwayat perkembangan, kondisi kesehatan, kebutuhan belajar, dan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa berkebutuhan khusus.
Melalui komunikasi yang efektif dengan orang tua, sekolah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik calon peserta didik sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat.
Namun demikian, skor kolaborasi dengan pihak eksternal masih relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara sekolah dengan psikolog, tenaga kesehatan, terapis, maupun lembaga layanan lainnya belum berjalan optimal.
Padahal, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan layanan inklusif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi berbeda dalam mendukung perkembangan peserta Keterbatasan kolaborasi eksternal menyebabkan guru BK sering kali harus mengambil keputusan dengan informasi yang tidak sepenuhnya lengkap.
Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan peran guru BK pada masa mendatang tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi individu, tetapi juga pada kemampuan membangun jejaring kolaborasi lintas profesi.
Dengan demikian, manajemen BK berbasis kolaborasi menjadi pendekatan yang relevan untuk mengoptimalkan peran guru BK dalam mendukung penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus.
Dukungan terhadap Guru BK dalam Penyelenggaraan SPMB Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang diterima guru BK berada pada kategori sedang.
Temuan ini mengindikasikan bahwa sekolah telah menunjukkan komitmen terhadap penyelenggaraan layanan inklusif, namun dukungan yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.
Tingginya skor pada dukungan kepala sekolah dan kebijakan sekolah menunjukkan bahwa secara normatif terdapat penerimaan terhadap keberadaan siswa berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah.
Dukungan kebijakan merupakan faktor penting karena menjadi dasar bagi penyediaan sumber daya, pengembangan program, dan penguatan kolaborasi antar pihak.
Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, berbagai inisiatif layanan sering kali tidak dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sebaliknya, rendahnya dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan profesional, dan ketersediaan tenaga ahli menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen kebijakan dan implementasi layanan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa sekolah cenderung telah memiliki kemauan untuk menerima siswa berkebutuhan khusus, tetapi belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk memberikan layanan yang Kondisi tersebut sering ditemukan pada sekolah yang sedang bertransisi menuju praktik pendidikan inklusif.
Dalam perspektif teori dukungan organisasi .
rganizational suppor.
, ketersediaan sumber daya dan kesempatan pengembangan profesional merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas kinerja individu.
Guru BK yang memperoleh dukungan memadai akan memiliki keyakinan dan kapasitas yang lebih tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Sebaliknya, keterbatasan dukungan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas layanan yang diberikan kepada peserta didik.
Temuan ini memperlihatkan bahwa pengembangan manajemen BK berbasis kolaborasi tidak cukup hanya mengandalkan kompetensi guru BK, tetapi juga memerlukan dukungan struktural yang memadai dari sekolah dan pemangku kepentingan lainnya.
Hambatan Guru BK dalam Mendukung Penyelenggaraan SPMB Temuan paling penting dalam penelitian ini adalah bahwa hambatan yang dihadapi guru BK berada pada kategori tinggi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun guru BK memiliki pemahaman yang baik dan telah menjalankan perannya secara aktif, mereka masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas layanan.
Hambatan yang paling dominan berkaitan dengan keterbatasan kompetensi khusus mengenai siswa berkebutuhan khusus, kurangnya informasi awal calon peserta didik, keterbatasan tenaga ahli, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak.
Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada rendahnya komitmen guru BK, melainkan pada belum terbangunnya sistem layanan yang mendukung pelaksanaan tugas mereka secara optimal.
Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK Reese .
menegaskan bahwa konselor sekolah tidak dapat bekerja secara efektif dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus apabila tidak didukung oleh sistem kolaborasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, koordinasi, dan advokasi secara berkelanjutan.
Perubahan menuju pendidikan yang lebih inklusif memerlukan keterlibatan seluruh komponen sekolah dan tidak dapat dibebankan kepada satu profesi saja.
Tingginya hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun sistem kolaborasi yang lebih terstruktur.
Tanpa adanya mekanisme koordinasi yang jelas, guru BK akan terus menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat, mengakses sumber daya profesional, dan menyusun layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Perbedaan Berdasarkan Jenis Sekolah Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek pemahaman, peran, dan dukungan guru BK berdasarkan jenis sekolah.
Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus merupakan isu yang relatif merata pada SMA.
MA, maupun SMK.
Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan pada aspek hambatan.
Guru BK pada MA menunjukkan tingkat hambatan yang lebih tinggi dibandingkan guru BK pada SMA dan SMK.
Kondisi ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan sumber daya, akses terhadap pelatihan, jaringan layanan profesional, maupun kebijakan kelembagaan yang mendukung pendidikan inklusif.
Temuan ini mengindikasikan bahwa pengembangan model manajemen BK berbasis kolaborasi perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenis sekolah.
Meskipun prinsip kolaborasi yang digunakan relatif sama, strategi implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia pada setiap satuan pendidikan.
Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bagi siswa berkebutuhan khusus melalui manajemen BK berbasis kolaborasi di sekolah menengah di Kota Batam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru BK memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus, khususnya terkait prinsip pendidikan inklusif, hak peserta didik, dan pentingnya layanan yang berorientasi pada kebutuhan individu.
Meskipun demikian, pemahaman mengenai asesmen kebutuhan awal masih memerlukan penguatan agar proses identifikasi kebutuhan peserta didik dapat dilakukan secara lebih komprehensif sejak tahap penerimaan.
Penelitian juga menunjukkan bahwa guru BK telah menjalankan peran yang cukup optimal dalam mendukung penyelenggaraan SPMB, terutama melalui kegiatan identifikasi kebutuhan calon peserta didik, konsultasi dengan orang tua, koordinasi dengan pihak sekolah, advokasi, dan pemberian rekomendasi Temuan ini mengindikasikan bahwa guru BK memiliki posisi strategis sebagai fasilitator dan koordinator layanan dalam mendukung akses pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
Namun demikian, kolaborasi dengan tenaga profesional eksternal masih belum berjalan secara optimal sehingga berpotensi membatasi efektivitas layanan yang diberikan.
Tanjak: Journal of Education and Teaching.
Vol.
No.
1, 2026
http://ejournal.
id/index.
php/tanjak Ramdani.
Dkk Analisis Peran Guru BK Dari aspek dukungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru BK memperoleh dukungan pada kategori sedang.
Dukungan yang relatif kuat berasal dari kepala sekolah dan kebijakan sekolah yang mendukung layanan inklusif, sedangkan dukungan dalam bentuk pelatihan, pendampingan profesional, serta ketersediaan tenaga ahli masih terbatas.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen kelembagaan dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan layanan secara optimal.
Sementara itu, hambatan yang dihadapi guru BK berada pada kategori tinggi.
Hambatan utama meliputi keterbatasan kompetensi khusus mengenai siswa berkebutuhan khusus, minimnya informasi awal calon peserta didik, keterbatasan tenaga profesional pendukung, serta belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus bukan terletak pada rendahnya pemahaman atau peran guru BK, melainkan pada belum terbangunnya sistem dukungan dan kolaborasi yang terstruktur.
Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek pemahaman, peran, dan dukungan guru BK berdasarkan jenis sekolah.
Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek hambatan, di mana guru BK pada Madrasah Aliyah (MA) menghadapi hambatan yang lebih tinggi dibandingkan guru BK pada SMA dan SMK.
Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik dan ketersediaan sumber daya pada masing-masing jenis sekolah dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan layanan BK dalam mendukung penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus.
Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa guru BK telah memiliki kapasitas dan peran yang cukup baik dalam mendukung penyelenggaraan SPMB bagi siswa berkebutuhan khusus, namun efektivitas pelaksanaannya masih dibatasi oleh dukungan yang belum optimal dan tingginya hambatan yang dihadapi.
Oleh karena itu, diperlukan pengembangan manajemen BK berbasis kolaborasi yang mampu mengintegrasikan peran guru BK, kepala sekolah, guru mata pelajaran, orang tua, tenaga profesional, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu sistem layanan yang terstruktur.
Pengembangan model tersebut diharapkan dapat memperkuat proses identifikasi kebutuhan, koordinasi
layanan, penyediaan dukungan, dan pengambilan keputusan sejak tahap SPMB sehingga penyelenggaraan pendidikan yang inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus dapat terlaksana secara lebih efektif dan Referensi