GHDE
Gender.
Human Development, and Economics GHDE 1.
: 20Ae27
ISSN 3048-2380
Potensi ekonomi dan pemanfaatan perikanan tangkap di Sulawesi Barat
MUHAMMAD AZIZ RIZAL SUTISNA1*
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Padjadjaran.
Sumedang.
Jawa Barat, 45363.
Indonesia *Korespondensi: azizrizal272gmail.
Diterima: 25 Februari, 2024
Disetujui: 28 April, 2024
ABSTRAK
Latar Belakang: Sumber daya alam perikanan menjadi potensi ekonomi yang memerlukan pengelolaan dengan baik dan bertanggungjawab untuk menjaga agar tetap lestari dan berkelanjutan dalam memberikan manfaat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekosistem laut.
Metode.
Paper ini menggunakan metode kajian literatur yang bersumber dari literatur, seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, dan media online.
Temuan: Data menunjukan bahwa jumlah potensi sumber daya ikan pada WPPNRI 713 dari total keseluruhan 9 (Sembila.
jenis ikan tersebut pada tahun 2015 sekitar 1.
599 ton dan hampir seluruhnya dalam status ter ekslpoitasi dan eksplotasi berlebih namun ironisnya Provinsi Barat berdasarkan data tahun 2017 hanya memanfaatkan sejumlah 56.
100 Ton.
Kesimpulan: Provinsi Sulawesi Barat berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan alur laut strategis karena banyak dilalui oleh Kapal Internasional, dengan minimnya pemanfaatan potensi sumber daya perikanan tangkap oleh Provinsi Sulawesi Barat seolah melewatkan kesempatan dan potensi yang ada, sehingga untuk lebih meningkatkan pemanfaatannya perlu dilakukan upaya pembenahan dari berbagai aspek agar potensi sumber daya perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Barat dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan bertanggungjawab.
KATA KUNCI: ekonomi.
pemanfaatan sumber daya.
perikanan tangkap.
ABSTRACT
Background: Natural fisheries resources are an economic potential that requires good and responsible management to ensure that they remain sustainable and sustainable in providing benefits for the continuity of community life and the balance of the marine ecosystem.
Methods.
This paper uses a literature review method sourced from literature, such as scientific articles, books, journals and online media.
Findings: Data shows that the amount of potential fish resources at WPPNRI 713 out of a total of 9 .
types of fish in 2015 was around 1,026,599 tonnes and almost all of them were in exploited and overexploited status but ironically the Western Province based on 2017 data only utilizing a total of 56,100 tons.
Conclusion: West Sulawesi Province is in the Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI) II which is a strategic sea lane because it is traversed by many international ships, with the minimal utilization of potential capture fishery resources by West Sulawesi Province, it seems like they have missed the opportunities and potential that exist, so as to be more To increase its utilization, efforts need to be made to improve various aspects so that the potential of West Sulawesi Province's capture fisheries resources can be utilized optimally and responsibly.
KEYWORDS: capture fisheries.
resource utilization.
Cara Pengutipan:
Sutisna.
Potensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di Sulawesi Barat.
Gender.
Human Development, and Economics, 1.
, 20-27.
https://doi.
org/10.
61511/ghde.
Copyright: A 2024 dari Penulis.
Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat Creative Commons Attribution (CC BY) .
ttps://creativecommons.
org/licenses/by/4.
0/).
GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 1
https://doi.
org/10.
61511/ghde.
Sutisna .
Pendahuluan Kurangnya optimalisasi dalam mengelola potensi sumber daya perikanan masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Barat, sehingga keberadaan itu memberikan potensi sumber daya alam perikanan yang melimpah dirasa masih kurang berkontribusi dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Nelayan dan pembangunan di wilayahnya.
Berdasarkan data statistik (BPS, 2.
jumlah armada kapal perikanan yang digunakan oleh Nelayan di Provinsi Sulawesi Barat masih cenderung tradisional yaitu Perahu Tanpa Motor sejumlah 3.
853 Unit dan Perahu Motor Tempel 667 Unit, yang kapasitasnya diperkirakan hanya dapat digunakan untuk menangkap ikan one day fishing dengan jarak sejauh 3-10 Mil Laut.
Menurut Laporan Bank Indonesia (BI, 2.
bahwa Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan ke 5 dari 5 Provinsi di Pulau Sulawesi yang memanfaatkan potensi sumber daya perikanan tangkap, data tersebut diperkuat oleh (Statistik.
KKP, 2.
bahwa jumlah nelayan di provinsi Sulawesi barat juga berada di peringkat paling bawah dari 5 provinsi Sulawesi lainnya yaitu sejumlah 318 Jiwa.
Disamping kuantitas dan kualitas armada kapal perikanan yang belum memadai, keberadaan cold chain system dalam aktifitas perekonomian di bidang penangkapan ikan untuk menjaga mutu hasil tangkapan ikan belum tersedia, sehingga ikan hasil tangkapan para Nelayan dibeli dengan harga yang rendah.
Menurut Laporan Bank Indonesia (BI, 2.
bahwa Nelayan banyak yang menjual ikan hasil tangkapannya ditengah laut karena apabila ikan tersebut dijual setelah didaratkan di pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan kualitas ikan makin menurun sehingga nilai ikan hasil tangkapan ikan yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya produksi.
Metode Paper ini menggunakan metode kajian literatur yang bersumber dari literatur, seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, dan media online.
Studi kasus digunakan untuk menganalisis kondisi Potensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di Sulawesi Barat.
Hasil dan Pembahasan 1 Nilai Ekonomi WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar.
Teluk Bone.
Laut Flores, dan laut Bali, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia.
Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 713 terdiri Dari 10 .
provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur.
Provinsi Kalimantan Selatan.
Provinsi Jawa Timur.
Provinsi Bali.
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Provinsi Sulawesi Selatan.
Provinsi Sulawesi Tengah.
Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Barat.
Peta Wilayah WPPNRI 713 dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:
GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 1
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Sutisna .
Gambar 1.
Peta WPPNRI 713 (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, 2.
Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan, 2.
, estimasi potensi sumber daya ikan untuk WPPNRI 713 sejumlah 1.
ton/tahun.
Dalam Article 6.
2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).
FAO 1995 Aubahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumberdaya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan Ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutanAy.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMENKP/2016 tentang Estimasi Potensi.
Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tingkat pemanfaatan potensi sumber daya ikan di WPPNRI 713 berada pada level fully exploited dan over exploited dengan angka rata-rata pemanfaatan per jenis ikan yaitu 0,6 Ae 1.
Angka estimasi potensi.
Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan tersebut dikelompokan dalam jenis ikan yang berada di WPPNRI 713 sebagaimana pada Tabel.
Tabel 1.
Estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan kelompok sumber daya ikan WPPNRI 713 tahun Kelompok
Potensi
JTB
Tingkat Sumber Daya Status (Ton/Tahu.
(Ton/Tahu.
Pemanfaatan Ikan
Ikan pelagis Fully 104,546 83,637 Kecil Exploited Ikan Pelagis Fully 419,342 335,474 Besar Exploited Ikan
Over 77,238 61,790 Demersal Exploited Ikan Karang
365,420
292,336
Moderate Udang
Over 37,268 29,814 Penaeid
Exploited Over Lobster
1,020
Exploited Over Kepiting 5,016 4,013 Exploited Over Rajungan 6,740 5,392 Exploited Over Cumi-cumi 10,010 8,008 Exploited Total
1,026,599
GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 1
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Sutisna .
(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 Estimasi Potensi.
Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, 2.
Data menunjukkan bahwa potensi sumber daya ikan di perairan WPPNRI 713 secara umum sudah masuk dalam kategori Fully Exploited bahkan ada yang berstatus Over Exploited dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya ikan merupakan salah satu produk yang dihandalkan oleh setiap daerah terlebih untuk peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya terlebih bagi daerah yang masuk dalam WPPNRI 713.
2 Nilai Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Sulawesi yang memiliki kewenangan dalam mengelola potensi sumber daya ikan laut yang berada di WPPNRI 713, selain memiliki potensi sumber daya ikan laut Provinsi Sulawesi Barat berada dalam wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang banyak dilintasi kapal nasional dan internasional sehingga akses transportasi dan pemasaran dapat difasilitasi dengan baik.
Namun berdasarkan data (BPS, 2.
bahwa produksi perikanan tangkap provinsi Sulawesi barat hanya sekitar 56.
100 ton, dari potensi estimasi 1.
599 ton.
Menurut laporan Bank Indonesia, 2021 bahwa produksi perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Barat berada di peringkat ke 5 dari 5 provinsi di Sulawesi yang memiliki potensi sumber daya ikan laut.
Selain itu armada kapal perikanan yang digunakan oleh Nelayan yang jumlahnya 139 Jiwa (Statistik.
KKP,2.
masih didominasi oleh kapal tradisional yaitu dengan jenis Perahu Tanpa Motor sejumlah 3.
853 Unit dan Perahu Motor Tempel sejumlah 7.
Unit (BPS,2.
Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Sulawesi Barat merupakan kategori mikro, data (Statistik.
KKP, 2.
menunjukkan bahwa jumlah UPI di Sulawesi Barat sejumlah 253 unit, 1 diantaranya masuk dalam menengah besar, dengan jumlah konsumsi ikan per tahun 54,01 Selain itu keberadaan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat masih tergolong paling sedikit di wilayah Sulawesi yaitu sejumlah 6 Unit (Kepmen KP No 109/2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat 2013-2017 mencatat bahwa untuk komoditas Perikanan berada di tingkat kedua dari tiga komoditas yaitu pertanian dan kehutanan.
Berdasarkan data tersebut komoditas Pertanian dan kelompoknya berada di tingkat tertinggi dengan nilai presentase 31,25% pada tahun 2013 meskipun pada tahun 2017 menurun dengan nilai 30,12%, pada tingkat kedua yaitu komoditas perikanan dengan nilai presentase 10,65% pada tahun 2013 dan meningkat di tahun 2017 dengan nilai 11,9%, untuk komoditas terakhir yaitu kehutanan dengan nilai presentase di tahun 2013 sebesar 0,38% dan terus menurun hingga tahun 2017 yaitu sebesar 0,32%.
Secara lengkap PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat disampaikan dalam Tabel.
Tabel 2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Provinsi Sulawesi Barat Lapangan Usaha/Industri Pertanian.
Peternakan.
Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, 31,25 30,71 30,84 30,34 30,12 Livestock.
Hunting and Agriculture Services Kehutanan dan 0,38 0,35 0,35 0,34 0,32 Penebangan GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 1
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Sutisna .
Kayu/Forestry and Logging Perikanan/Fishery 10,65 10,70 10,80 10,81 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2.
11,09 Kesimpulan Besarnya potensi sumber daya perikanan tangkap yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat dan tingkat kapasitasnya untuk memanfaatkan potensi tersebut sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perlu menyusun beberapa rekomendasi kebijakan diantaranya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas keluarga nelayan melalui pelatihan dan pendampingan dalam mengolah hasil tangkapan ikan dalam bentuk komoditas lainnya, merevitalisasi dan menambah jumlah armada kapal perikanan, menyiapkan Cold Chain System dapat berupa pelabuhan perikanan/tempat pelelangan ikan dan cold storage sehingga mutu ikan yang berpengaruh terhadap harga ikan, membuat pilot project kelompok Nelayan skala kecil yang telah di upgrade dengan proses pelatihan dan pendampingan, dan menyusun rencana prioritas dalam bentuk road map tahunan.
Khusus terakhir dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Sulawesi Barat, seperti menyusun rencana, program dan anggaran yang fokus pada sektor perikanan.
Membuat klasifikasi penarikan retribusi yang berdasarkan pada jumlah hasil tangkapan ikan sampai dengan penghapusan retribusi untuk Nelayan yang berpendapatan dibawah rata-rata.
Meningkatkan jumlah konsumsi ikan regional dengan membuat ketentuan yang menginstruksikan setiap kawasan kuliner agar menyediakan menu hidangan laut.
Meningkatkan kapasitas Nelayan melalui pembentukan kelompok Nelayan dan pendampingan sehingga Nelayan memiliki kemampuan dalam melakukan penangkapan ikan diatas 12 mil.
Terakhir membuka komunikasi antar daerah dan mempermudah perizinan berusaha dan investasi.
Kontribusi Penulis Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini.
Pendanaan Penelitian ini tidak mendapat sumber dana dari manapun.
Pernyataan Dewan Peninjau Etis Tidak berlaku.
Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan Tidak berlaku.
Pernyataan Ketersediaan Data Tidak berlaku.
Konflik Kepentingan Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.
GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 1
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Sutisna .
Akses Terbuka A2024.
Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi International Creative Commons Attribution 4.
0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media dalam format apapun.
Selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke Lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan.
Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam Lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan dalam batas kredit materi Jika materi tidak termasuk dalam Lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan.
Anda harus mendapatkan izin untuk langsung dari pemegang hak cipta.
Untuk melihat lisensi ini kunjungi: http://creativecommons.
org/licenses/by/4.
Referensi